Docstoc

PERDA NO.24 TAHUN 2008

Document Sample
PERDA NO.24 TAHUN 2008 Powered By Docstoc
					                PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

                 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
                        NOMOR : 24 TAHUN 2008
                              TENTANG

                             RETRIBUSI IZIN LOKASI


                     DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

                                 BUPATI SUMENEP

Menimbang   :   a.    bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a
                      Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional
                      di Bidang Pertanahan yang mengatur penyerahan sebagian
                      kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan dilaksanakan oleh
                      Pemerintah Kabupaten/Kota mengenai pemberian izin lokasi.
                b.    bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
                      a, perlu mengatur ketentuan pemberian izin lokasi dalam suatu
                      Peraturan Daerah.

Mengingat   :   1.    Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
                      daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran
                      Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
                      Lembaran Negara Nomor 09);
                2.    Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
                      pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960
                      Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
                3.    Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
                      (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
                      Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
                4.    Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
                      Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
                      Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana
                      telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
                      (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246,
                      Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
                5.    Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
                      (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
                      Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
                6.    Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
                      Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
                      Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
                7.    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
                      (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
                      Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
                      Kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
                      Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
                      Lembaran Negara Nomor 4844);
8.    Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
      Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
      (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
      Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9.    Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
      (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,
      Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
10.   Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
      (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
      Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
11.   Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
      (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106,
      Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
12.   Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
      Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
      (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6,
      Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
13.   Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna
      Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran
      Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan
      Lembaran Negara Nomor 3643);
14.   Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
      Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 73,
      Tambahan Lembaran Negara Nomor 3707);
15.   Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
      (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 199,
      Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16.   Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
      Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
      Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
      4578);
17.   Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
      Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
      (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
      Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
18.   Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
      Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
      Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
      Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
      Negara Nomor 4737);
19.   Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah
      untuk kepentingan umum.
20.   Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional
      di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
      2003 Nomor 60);
21.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang
      Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam
      Penegakan Peraturan Daerah;
22.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis
      dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
23.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang
      Prosedur dan Penyusunan Produk Hukum Daerah.
24.   Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
      Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Perolehan Izin Lokasi dan Hak
      Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal;
25.   Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
      Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin penetapan Lokasi;
26.   Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang
      Pedoman Tata Acara Pemungutan Retribusi Daerah;
                 27. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata
                     Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
                 28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang
                     Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan
                     Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
                 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
                     Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah
                     dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
                 30. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007
                     tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun
                     2005, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65
                     Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum;
                 31. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003
                     tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan
                     Pemerintah di Bidang Pertanahan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah
                     Kabupaten/Kota.

                              Dengan Persetujuan Bersama
                  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP
                                         Dan
                                   BUPATI SUMENEP


                                              MEMUTUSKAN

Menetapkan   :   PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TENTANG RETRIBUSI IZIN
                 LOKASI

                                                BAB I
                                           KETENTUAN UMUM

                                                  Pasal 1

                 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimakasud dengan :
                 1. Kabupaten, adalah Kabupaten Sumenep;
                 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep;
                 3. Bupati adalah Bupati Sumenep;
                 4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di
                     bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-
                     undangan yang berlaku;
                 5. Izin Lokasi, adalah izin yang diberikan kepada setiap orang atau badan
                     untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanam
                     modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk
                     menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman
                     modalnya;
                 6. Perusahaan, adalah perorangan atau badan hukum yang telah
                     memperoleh izin untuk melakukan penanaman modal di indonesia
                     sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
                     berlaku;
                 7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau Badan Hukum yang
                     merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak
                     melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
                     komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah
                     dengan namadan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi,
                     persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi
                     sosial politik atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan
                     bentuk usaha lainnya;
                 8. Penanaman Modal, adalah segala bentuk kegiatan menanam modal,
                     baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing
                     untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia;
9. Hak Atas Tanah, adalah hak-hak atas tanah yang meliputi hak guna
    usaha, hak guna bangunan dan hak pakai;
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD,
    adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi
    yang terutang.

                           BAB II
              NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

                               Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Lokasi dipungut retribusi atas pelayanan
pemberian izin kepada setiap orang atau badan yang memerlukan tanah
dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya.

                               Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah
Kabupaten atas pemberian izin lokasi.

                               Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa
pelayanan izin lokasi.

                           BAB III
                  PERUNTUKAN DAN PENETAPAN
                               Pasal 5

Tanah yang dapat dimohon dalam izin lokasi adalah tanah yang menurut
Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku diperuntukkan bagi
penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang akan
dilaksanakan oleh perorangan atau Badan Hukum sesuai persetujuan
penanaman modal yang dimiliki.

                               Pasal 6

(1) Permohonan izin lokasi dapat diberikan untuk peruntukan tanah baik
    pertanian maupun non pertanian dengan luas lebih dari 1 Ha (satu
    hektar)
(2) Pemberian izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
    digunakan untuk kegiatan usaha penanaman modal.

                               Pasal 7

Izin Lokasi tidak diperlukan dan/atau perusahan yang bersangkutan
dianggap sudah memiliki izin dalam hal :
a. tanah yang akan diperoleh merupakan pemasukan (inbreng) dari para
    pemegang saham;
b. tanah yang diperoleh merupakan pemasukan tanah yang sudah
    dikuasai oleh perusahaan lain dalam hal melanjutkan pelaksanaan
    sebagian atau seluruh rencana penanaman modal perusahaan lain
    tersebut dan telah diperoleh persetujuan dari instansi yang
    berwenang;
c. tanah yang akan diperoleh dalam rangka melaksanakan usaha industri
    dalam suatu kawasan industri;
d. tanah yang akan diperoleh berasal dari otorita atau badan
    penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana
    tata ruang kawasan pengembangan tersebut;
e.   tanah yang akan diperoleh untuk perluasan usaha yang sudah berjalan
     dan telah diperoleh izin perluasan usaha sesuai ketentuan peraturan
     perundang-undangan yang berlaku dan letak tanah tersebut
     berbatasan dengan lokasi usaha yang bersangkutan.

                               BAB IV
                            JANGKA WAKTU

                                  Pasal 8

(1) Jangka waktu izin lokasi sebagai berikut :
    a. luas 1 (satu) Ha sampai dengan 25 (dua puluh lima) Ha = 1
        (satu) tahun;
    b. luas 25 (dua puluh lima) Ha sampai dengan 50 (lima puluh) Ha =
        2 (dua) tahun;
    c. luas lebih dari 50 (lima puluh) Ha = 3 (tiga) tahun;
(2) Perolehan tanah oleh pemegang izin harus diselesaikan sesuai jangka
    waktu yang diberikan.

                                  Pasal 9

Tata cara perpanjangan izin lokasi diatur dalam Peraturan Bupati.

                                 Pasal 10

(1) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat
    diajukan apabila dalam jangka waktu izin yang diberikan, perolehan
    tanahnya sudah mencapai lebih dari 50 % (lima puluh persen).
(2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
    untuk selama 1 (satu) tahun.
(3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum
    selesai dapat diperpanjang 1 (satu) kali lagi pada tahun berikutnya.

                              BAB V
                        GOLONGAN RETRIBUSI

                                 Pasal 11

Retribusi Izin Lokasi digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

                          BAB VI
          CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

                                 Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kegiatan untuk menjalankan
usaha yang terkait dengan peruntukan tanah yang dipergunakan.

                         BAB VII
     PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN
                     BESARNYA TARIF

                                 Pasal 13

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi izin lokasi
adalah untuk mengganti biaya administrasi, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian.
                               Pasal 14

(1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan peruntukan
    tanah yang digunakan.
(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
    (1) ditetapkan sebagai berikut :
    a. Diatas luas 25 Ha, sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
    b. luas 21 Ha - 24 Ha sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu
         rupiah);
    c. Luas 16 Ha - 20 Ha sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu
         rupiah);
    d. Luas 11 Ha s/d 15 Ha sebesar Rp. 400.000,00 (enam ratus ribu
         rupiah);
    e. Luas 6 - 10 Ha sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
    f. Luas 1 Ha - 5 Ha sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
(3) Setiap perpanjangan izin penetapan lokasi dikenakan biaya sebesar 50
    % (lima puluh persen) dari tiap retribusi.

                             BAB VIII
                        WILAYAH PUNGUTAN
                               Pasal 15

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pemberian izin
lokasi.

                              BAB IX
                      TATA CARA PEMUNGUTAN
                               Pasal 16

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut sekaligus dengan menggunakan Surat Ketetapan
    Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor
    ke Kas Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-
    undangan yang berlaku.

                              BAB X
                       TATACARA PENAGIHAN
                               Pasal 17

(1) Pengeluaran surat teguran/surat lain yang sejenis sebagai awal
    tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7
    (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat
    teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus
    melunasi retribusinya yang terutang.
(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh
    Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

                              BAB XI
                       SANKSI ADMINISTRASI
                               Pasal 18
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan perizinan dikenakan sanksi
    administrasi.
(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
    peringatan lisan, peringatan tertulis dan pencabutan izin lokasi.
(3) Ketentuan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
    diatur oleh Bupati.
                              BAB XII
                           SANKSI PIDANA

                               Pasal 19
(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
    merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6
    (enam) bulan kurungan atau denda paling banyak 4 (empat) kali
    jumlah retribusi yang terutang.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
    pelanggaran.

                           BAB XIII
                  PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

                               Pasal 20

(1) Pembinaan dan pengawasan izin lokasi dilaksanakan oleh Bupati atau
    pejabat yang ditunjuk.
(2) Dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim.

                             BAB XIV
                      KETENTUAN PENYIDIKAN

                               Pasal 21

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
    diberi wewewnang khusus sebagai penyidik untuk melakukan
    penyiidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana
    dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2) Penyidik Pegawai Negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk :
    a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
         laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi
         daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih
         lengkap dan jelas;
    b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai
         orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan
         yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang
         retribusi daerah;
    c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
         badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang
         retribusi daerah;
    d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen
         lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
    e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
         pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta
         melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
    f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka penyidikan tindak
         pidana di bidang retribusi daerah;
    g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan
         ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung
         dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa
         sebagaimana dimaksud pada huruf e;
    h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di
         bidang retribusi daerah;
    i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
         sebagai tersangka atau saksi;
    j. menghentikan penyidikan;
                   k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
                      tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang
                      dapat dipertanggung jawabkan.
              (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
                  dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannnya
                  kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
                  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

                                           BAB XV
                                    KETENTUAN PERALIHAN
                                             Pasal 22

              Terhadap izin lokasi yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan
              Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhir masa
              berlakunya.

                                           BAB XVI
                                      KETENTUAN PENUTUP
                                             Pasal 23

              Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang
              mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Bupati.

                                             Pasal 24

              Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

              Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
              Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
              Kabupaten Sumenep.



                                             Ditetapkan di : Sumenep
                                             pada tanggal : 30 Desember 2008

                                                  BUPATI SUMENEP

                                                             ttd.

                                        KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE,MM

Diundangkan di : Sumenep
pada tanggal   : 30 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
       SUMENEP

               ttd.

H.FEN A. EFFENDY SAID. SE.MSi.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 510 087 567


  LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2009 NOMOR 26

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:49
posted:10/18/2011
language:Indonesian
pages:8