PERDA NO.12 TAHUN 2008 by lelettoa

VIEWS: 19 PAGES: 6

									            PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

              PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
                     NOMOR : 12 TAHUN 2008
                           TENTANG

                         KAWASAN PERDESAAN


               DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

                           BUPATI SUMENEP


Menimbang   : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 88
                 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan
                 untuk melakukan pembangunan kawasan perdesaan dalam
                 perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan
                 pendayagunaan kawasan di perdesaan, perlu dibentuk
                 ketentuan mengenai perencanaan, pelaksanaan pembangunan
                 dan pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan perdesaan;
              b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
                 huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan
                 Perdesaan.

Mengingat   : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
                 Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
                 Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
                 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 9).
              2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
                 Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
                 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699).
              3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan
                 Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
                 Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
                 Nomor 4389).
              4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
                 Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara
                 Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
                 Lembaran Negara Nomor 4421).
              5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
                 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
                 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437),
                 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12
                 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
                 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844).




                                                                          1
              6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
                  Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
                  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
                  Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
              7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
                  Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
                  Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725).
              8. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun
                  2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
                  Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik
                  Indonesia Nomor 4587).
              9. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun
                  2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
                  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
                  Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
                  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
              10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
                  Pembagian     Urusan   Pemerintahan   Antara    Pemerintah,
                  Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
                  Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
                  2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737).
              11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang
                  Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
              12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang
                  Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;
              13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2006 tentang
                  Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

                           Dengan Persetujuan Bersama
                        DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
                              KABUPATEN SUMENEP
                                      dan
                                BUPATI SUMENEP


                                     MEMUTUSKAN

Menetapkan   : PERATURAN DAERAH KABUPATEN             SUMENEP     TENTANG
               KAWASAN PERDESAAN

                                        BAB I
                                   KETENTUAN UMUM

                                         Pasal 1

              Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
              a. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
                  Sumenep;
              b. Kabupaten adalah Kabupaten Sumenep;
              c. Bupati adalah Bupati Sumenep.
              d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
                  DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
                  Sumenep.




                                                                            2
e.   Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat
     daerah Kabupaten Sumenep.
f.   Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut
     Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
     batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
     mengurusi kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan
     asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati
     dalam sistem Pemerintahan Republik Indonesia
g.   Pemerintahan      Desa      adalah   penyelenggara      urusan
     pemerintahan      oleh    Pemerintah    Desa     dan    Badan
     Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus
     kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan
     adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
     Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
h.   Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
     Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
     pemerintahan desa.
i.   Kepala Desa adalah Pemimpin penyelenggara Pemerintahan
     Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan
     Permusyawaratan Desa.
j.   Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala
     Kampung dan Unsur Pelaksana Tehnis Lapangan.
k.   Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD
     adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi
     dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur
     penyelenggara Pemerintahan Desa.
l.   Peraturan Desa adalah Peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa
     dengan Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.
m.   Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan
     utama pertanian, termasuk pengelolaan Sumber Daya Alam
     dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman
     pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan
     kegiatan ekonomi.

                            BAB II
                           TUJUAN

                             Pasal 2

Penetapan Kawasan Perdesaan bertujuan untuk menata ruang di
sebuah    pedesaan    guna    tercapainya  keseimbangan   dan
keharmonisan antara fungsi kawasan sebagai tempat permukiman,
pelayanan jasa publik dan sosial, serta fungsi kawasan sebagai
pusat kegiatan ekonomi dan pasar serta kawasan pertanian yang
merupakan kegiatan utama dari masyarakat desa.

                             Pasal 3

Dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan serta pemanfaatan
dan pendayagunaan kawasan perdesaan wajib mengikutsertakan
masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.




                                                                  3
                          BAB III
                       RUANG LINGKUP

                            Pasal 4

Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Kabupaten
dan atau pihak ketiga wajib mengikutsertakan Pemerintah Desa dan
BPD sebagai bentuk partisipasi masyarakat.

                            Pasal 5

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan penataan
kawasan perdesaan meliputi :
a. memberikan informasi tentang potensi desa serta aspirasi
    tentang peruntukan dan pemanfaatan ruang;
b. memberikan informasi dan argumentasi keberatan-keberatan
    masyarakat terhadap rencana tata ruang;
c. melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan tata ruang;
d. ikut memelihara keserasian dan kelestarian lingkungan
    kawasan perdesaan.

                            Pasal 6

Pembangunan Penataan Kawasan Perdesaan dapat dibentuk pola
tata desa dengan memperhatikan penataan ruang yang dilakukan
di :
a. Area baru atau lokasi baru;
b. Desa-desa yang sudah ada; dan
c. Di luar Desa.

                            Pasal 7

Dalam penaqtaan ruang partisipatif, masyarakat desa berhak :
a. menyusun rencana detail tata ruang desa yang diselaraskan
    RTRWP dan RTRWK/K;
b. mengetahui isi rencana tata ruang desa dan tata ruang di luar
    desa;
c. menikmati manfaat dari penataan ruang desa; dan
d. memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialaminya akibat
    dari proses penataan ruang desa.

                            Pasal 8

Dalam penataan ruang partisipatif, masyarakat desa berkewajiban :
a. memelihara kelestarian lingkungan dan konservasi Sumber Daya
    Alam;
b. memelihara hasil pemanfaatan ruang desa;
c. mencegah kerusakan lingkungan dan Sumber Daya Alam.




                                                                4
                          BAB IV
                     KEWENANGAN DESA

                            Pasal 9

(1)   Dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasan
      perdesaan memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan
      kewenangan dalam pengaturan sumber pendapatan dan
      potensi desa yang belum diatur oleh Pemerintah Kabupaten.
(2)   Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan
      Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh
      Bupati.

                         BAB V
           KELANCARAN PELAKSANAAN INVESTASI

                           Pasal 10

Dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasan
perdesaan harus menunjang kelancaran pelaksanaan investasi
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

                         BAB VI
             KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

                           Pasal 11

Dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasan
perdesaan harus menjaga kelestarian lingkungan hidup sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

                        BAB VII
             KESERASIAN ANTAR KAWASAN DAN
                   KEPENTINGAN UMUM

                           Pasal 12

Dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasan
perdesaan harus menjaga keserasian antar kawasan dan
kepentingan umum sesuai peraturan perundang-undangan.

                        BAB VIII
               PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

                           Pasal 13

(1) Bupati dapat melakukan pembinaan terhadap pembangunan
    dan penataan kawasan perdesaan.
(2) Pengawasan terhadap pembangunan dan penataan kawasan
    perdesaan dilakukan oleh BPD dan Camat.




                                                              5
                                           BAB IX
                                         PENUTUP

                                            Pasal 14

                Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
                mengenai pelaksanaannya diatur oleh Bupati.

                                            Pasal 15

                Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

                Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
                pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
                Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.


                                               Ditetapkan di : Sumenep
                                               pada tanggal : 25 September 2008


                                                   BUPATI SUMENEP

                                                            ttd.


                                         KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE., MM



Diundangkan di : Sumenep
pada tanggal   : 30 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
         SUMENEP

              ttd.

H. FEN A. EFFENDY SAID, SE.M.Si,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 510 087 567



   LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2008 NOMOR 21




                                                                                  6

								
To top