Docstoc

PERDA NO.10 TAHUN 2008

Document Sample
PERDA NO.10 TAHUN 2008 Powered By Docstoc
					            PEMERINTAHAH KABUPATEN SUMENEP


              PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
                     NOMOR : 10 TAHUN 2008
                          TENTANG

            PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN


               DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

                            BUPATI SUMENEP


Menimbang     : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (4)
                   Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan
                   ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri
                   Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan,
                   Penggabungan dan Perubahan Satus Desa Menjadi Kelurahan,
                   perlu adanya ketentuan tentang tata cara perubahan status
                   Desa menjadi Kelurahan;
                b. bahwa berdasarkan pertuimbangan sebagaimana dimaksud
                   pada huruf a, perlu mengatur Perubahan Status Desa Menjadi
                   Kelurahan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat     : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
                   Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
                   Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
                   Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 09);
                2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
                   Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
                   1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041),
                   sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
                   Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
                   1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
                3. Undang-Undang       Nomor 10 Tahun 2004           tentang
                   Pembentukan Peraturan Perundang-undangan       (Lembaran
                   Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
                   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
                4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
                   Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
                   Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
                   Nomor 4437); sebagaimana telah diubah kedua kali dengan
                   Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
                   Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
                   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);




                                                                                1
              5. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun
                  2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
                  Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik
                  Indonesia Nomor 4587);
              6. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun
                  2005 tentang kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
                  Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Republik
                  Indonesia Nomor 4588);
              7. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun
                  2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
                  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
                  Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
                  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
              8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
                  Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
                  Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
                  Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
                  2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
              9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006
                  tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
              10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006
                  tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
              11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006
                  tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa
                  dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;

                           Dengan Persetujuan Bersama
                        DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
                              KABUPATEN SUMENEP
                                      dan
                                BUPATI SUMENEP


                                     MEMUTUSKAN

Menetapkan   : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TENTANG
               PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN.

                                       BAB I
                                  KETENTUAN UMUM

                                         Pasal 1

              Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
              1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
                  Sumenep.
              2. Kabupaten adalah Kabupaten Sumenep.
              3. Bupati adalah Bupati Sumenep.
              4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
                  DPRD, adalah DPRD Kabupaten Sumenep.




                                                                               2
5.    Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat
      daerah Kabupaten Sumenep.
6.    Camat adalah Perangkat Daerah yang memimpin Kecamatan
      dalam Kabupaten Sumenep.;
7.    Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya
      disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
      memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk
      mengatur dan mengurusi kepentingan masyarakat setempat,
      berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui
      dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Republik Indonesia.
8.    Pemerintahan      Desa    adalah    penyelenggara      urusan
      pemerintahan      oleh   Pemerintah     Desa     dan   Badan
      Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus
      kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan
      adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam
      sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.    Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
      Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur
      penyelenggara pemerintahan desa.
10.   Kepala Desa adalah Pemimpin penyelenggara Pemerintahan
      Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan
      Permusyawaratan Desa.
11.   Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD
      adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi
      dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur
      penyelenggara pemerintahan desa.
12.   Perangkat Desa adalah unsur pemerintah desa yang terdirir
      dari Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya.
13.   Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh
      masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra
      Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
14.   Pemuka-pemuka masyarakat adalah pemuka/tokoh dari
      kalangan adat,agama,organisasi kemasyarakatan, Golongan
      Profesi dan unsur pemuka lainnya yang bertempat tinggal di
      desa yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan
      peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15.   Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat
      daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
16.   Lingkungan adalah bagian wilayah dalam kelurahan yang
      merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan di
      kelurahan.
17.   Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah
      lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dan diakui untuk
      memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat
      yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta
      untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas
      pemerintahan.
18.   Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah kumpulan
      dari beberapa Rukun Tetangga.
19.   Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagiamana
      dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974.
      tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagai telah diubah
      dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.




                                                                      3
20. Potensi dan kondisi ekonomi, social budaya masyarakat
    adalah jenis dan jumlah usaha jasa dan produksi, keaneka
    ragaman status penduduk, mata pencaharian, perubahan nilai
    agraris ke jasa industri dan meningkatnya volume pelayanan.

                          BAB II
                     PERUBAHAN STATUS

                        Bagian Pertama
                            Tujuan
                            Pasal 2

Perubahan Status Desa menjadi kelurahan bertujuan untuk
meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan
kepada masyarakat agar lebih berdayaguna untuk mengantisipasi
tingkat perkembangan masyarakat dalam rangka mempercepat
terwujudnya    kesejahteraan   masyarakat   serta menjamin
terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan.

                        Bagian Kedua
                   Syarat-syarat Perubahan
                            Pasal 3

(1) Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, harus
    memperhatikan persyaratann :
    a. luas Wilayah tidak berubah;
    b. jumlah Penduduk paling sedikit 4500 jiwa atau 900 KK;
    c. prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi
        terselenggaranya Pemerintahan Kelurahan;
    d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan
        produksi serta kaenekaragaman mata pencaharian;
    e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman
        status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan
        industri; dan
    f. meningkatnya volume pelayanan.
(2) Potensi ekonomi sebagai persyaratan perubahan status desa
    menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
    adalah potensi yang dimiliki oleh desa yang meliputi jenis dan
    jumlah usaha jasa dan produksi yang mendukung peningkatan
    sumber pendapatan masyarakat ;
(3) Kondisi sosial budaya masyarakat sebagai dasar perubahan
    status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada
    ayat (1), harus memperhatikan :
    a. keanekaragaman status penduduk, yaitu banyaknya
       penduduk yang sudah memiliki pendapatan yang
       bervariasi;
    b. mata pencaharian penduduk yang bervariasi dan sudah
       berorientasi pada perubahan nilai agraris ke sektor jasa ;
    c. semakin meningkatnya pelayanan yang harus diberikan
       oleh Pemerintah Desa kepada masyarakatnya;




                                                                 4
   d. suasana yang memberikan adanya kerukunan hidup antar
      warga     masyarakat   dan/atau    antar    lembaga
      kemasyarakatan.

                       Bagian Ketiga
                    Tatacara Perubahan

                           Pasal 4

(1) Desa dapat diubah atau disesuaikan menjadi Kelurahan
    didasarkan atas prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD
    dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat
    setempat.
(2) Saran dan pendapat masyarakat sebagaimana dimaksud pada
    ayat (1), disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) jumlah
    penduduk desa yang mempunyai hak pilih.
(3) Tatacara pengajuan dan penetapan perubahan status Desa
    menjadi Kelurahan adalah sebagai berikut :
    a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk
        merubah status Desa menjadi Kelurahan;
    b. masyarakat mengajukan usul perubahan status Desa
        menjadi Kelurahan kepada BPD dan Kepala Desa;
    c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk
        membahas usul masyarakat tentang perubahan status
        Desa menjadi Kelurahan, dan kesepakatan rapat
        dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang
        Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
    d. Kepala Desa mengajukan usul perubahan status Desa
        menjadi Kelurahan kepada Bupati melalui Camat, disertai
        Berita Acara Hasil Rapat BPD;
    e. dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa,
        Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim
        Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang
        akan diubah statusnya menjadi Kelurahan, yang hasilnya
        menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati ;
    f. apabila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak
        untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan, Bupati
        menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang
        Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
    g. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah
        Tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan
        kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD;
    h. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas
        Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Status
        Desa Menjadi Kelurahan, dan bila diperlukan dapat
        mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur
        masyarakat desa;
    i. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status
        Desa Menjadi Kelurahan yang telah disetujui bersama
        oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD
        kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan
        Daerah;




                                                              5
    j.   penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang
         Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan sebagaimana
         dimaksud pada huruf i, disampaikan oleh Pimpinan DPRD
         paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal
         persetujuan bersama;
    k.   Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status
         Desa Menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada
         huruf j, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga
         puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui
         bersama; dan
    l.   dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang
         Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan yang telah
         ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada
         huruf k, Sekretaris Daerah mengundangkan Peraturan
         Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah.

                            Pasal 5

Perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1), harus sudah menetapkan nama kelurahan,
jumlah penduduk, batas kelurahan, luas wilayah, pembagian
wilayah kerja, jumlah perangkat, dan sarana dan prasarana
pemerintahan, kondisi sosial budaya, aset dan kekayaan serta
persyaratan administrasi lainnya.

                       Bagian Keempat
                         Kedudukan
                            Pasal 6

Desa yang berubah status menjadi kelurahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4, kewenangan sebagai suatu kesatuan
masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat
istiadat setempat berubah sebagai perangkat daerah kabupaten
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Camat.

                            Pasal 7

(1) Desa yang berubah status menjadi Kelurahan sebagaimana
    dimaksud dalam Pasal 4, Lurah dan perangkatnya diisi dari
    pegawai negeri sipil.
(2) Kepala Desa dan perangkat desa serta anggota BPD dari desa
    yang diubah statusnya menjadi kelurahan, diberhentikan
    dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan
    serta mendapat kompensasi sesuai dengan kemampuan
    keuangan daerah.

                            Pasal 8

Desa yang berubah status menjadi kelurahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4, seluruh kekayaan dan sumber-sumber
pendapatan desa menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh
Kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat.



                                                                6
                           BAB III
                 PEMBAGIAN WILAYAH KERJA

                            Pasal 9

(1) Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan
    di Kelurahan, dibentuk RW dan RT yang merupakan wilayah
    kerja Kelurahan.
(2) Jumlah RW dan RT yang dibentuk, disesuaikan dengan jumlah
    penduduk, kondisi wilayah dan jangkauan penyelenggaraan
    pemerintahan.;
(3) Pembagian wilayah kerja kelurahan sebagaimana dimaksud
    pada ayat (1), dapat menggunakan wilayah kerja Desa.

                           BAB IV
                         PENDANAAN

                           Pasal 10

Pendanaan sebagai akibat perubahan status Desa menjadi
Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

                         BAB V
                  KETENTUAN PERALIHAN

                           Pasal 11

Dengan adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, maka
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang ada pada saat ini tetap
menjalankan tugasnya sebagai Lembaga Kemasyarakatan yang
ada di Kelurahan.

                          BAB VI
                    KETENTUAN PENUTUP

                           Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :
1. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Perubahan
   Desa Menjadi Kelurahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
2. Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor
   22 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa, dicabut dan
   dinyatakan tidak berlaku.

                           Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang
mengenai pelaksanaannya diatur oleh Bupati.




                                                                   7
                                             Pasal 14

                  Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

                  Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
                  pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
                  dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.


                                          Ditetapkan di : Sumenep
                                          pada tanggal : 25 September 2008

                                                 BUPATI SUMENEP

                                                         ttd.

                                        KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE.MM

Diundangkan di : Sumenep
pada tanggal   : 30 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
         SUMENEP

              ttd.

H. FEN A. EFFENDY SAID, SE.M.Si,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 510 087 567



   LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2008 NOMOR 19




                                                                                 8

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:68
posted:10/18/2011
language:Indonesian
pages:8