Docstoc

PERDA NO.09 TAHUN 2008

Document Sample
PERDA NO.09 TAHUN 2008 Powered By Docstoc
					             PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

               PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
                      NOMOR : 9 TAHUN 2008
                            TENTANG

        PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PERATURAN DESA


                DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

                             BUPATI SUMENEP

Menimbang   : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3),
              Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan
              Peraturan Perundang-Undangan dan Pasal 62 Peraturan Pemerintah
              Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang ditindak lanjuti dengan
              Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang
              Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan
              Desa, maka dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran
              penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu mengatur ketentuan
              tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Peraturan Desa
              dalam Peraturan Daerah.

Mengingat   : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
                 Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur
                 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19
                 Tambahan Lembaran Negara Nomor 09);
              2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
                 Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
                 Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
                 Nomor 4389);
              3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
                 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
                 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437),
                 sebagaimana telah diubah dengan kedua kali dengan Undang-
                 Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
                 Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
                 Nomor 4844);
              4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
                 Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
                 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
                 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
              5. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun
                 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
                 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik
                 Indonesia Nomor 4587);




                                                                           1
              6. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun
                  2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
                  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
                  Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
                  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
              7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
                  Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
                  Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
                  Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
                  Lembaran Negara Nomor 4737);
              8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang
                  Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
              9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang
                  Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
              10. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 29 tahun 2006 tentang
                  Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan
                  Desa.

                          Dengan Persetujuan Bersama
                  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
                                  SUMENEP
                                     Dan
                              BUPATI SUMENEP

                                      MEMUTUSKAN

Menetapkan   : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TENTANG
               PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PERATURAN
               DESA.
                                         BAB I
                                    KETENTUAN UMUM
                                          Pasal 1

              Dalam Peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :
              1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep;
              2. Kabupaten adalah Kabupaten Sumenep;
              3. Bupati adalah Bupati Sumenep;
              4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat
                  Daerah di Kabupaten Sumenep;
              5. Camat adalah Perangkat Daerah yang memimpin Kecamatan
                  dalam Kabupaten Sumenep;
              6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut
                  Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-
                  batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurusi
                  kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan
                  adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
                  Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
              7. Pemerintahan       Desa    adalah    penyelenggaraan    urusan
                  pemerintahan      oleh    Pemerintah    Desa    dan    Badan
                  Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus
                  kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan
                  adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
                  Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



                                                                              2
8. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
    Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
    pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah Pemimpin penyelenggara Pemerintah Desa
    berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan
    Permusyawaratan Desa
10. Perangkat Desa adalah unsur pemerintah desa yang terdiri dari
    Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya
11. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD
    adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam
    penyelenggara Pemerintahan Desa ;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya
    disingkat APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan
    Pemerintahan Desa yang dibahas dan yang disetujui bersama
    oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan
    Peraturan Desa ;
13. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang
    dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa;
14. Pembentukan Peraturan Desa adalah proses pembuatan
    Peraturan Perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari
    perencanaan, persiapan, pengesahan, pengundangan, dan
    penyebarluasan;
15. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan
    yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam
    rangka melaksanakan peraturan desa dan peraturan perundang-
    undangan yang lebih tinggi;
16. Pengundangan adalah Penempatan Peraturan Desa, Peraturan
    Kepala Desa dalam Berita Daerah;
17. Materi muatan peraturan perundang-undangan adalah materi
    yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai
    dengan jenis, fungsi dan hierarki peraturan perundang-
    undangan.

                        BAB II
              PEMBENTUKAN PERATURAN DESA
                        Bagian Kesatu
                      Maksud dan Tujuan

                            Pasal 2

Peraturan Desa ditetapkan      dalam   rangka   penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.

                     Bagian Kedua
           Asas Pembentukan dan Materi Muatan

                            Pasal 3

Dalam membentuk Peraturan Desa harus berpedoman pada asas
pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi :
a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan ;
d. dapat dilaksanakan;



                                                                3
e. kedayagunaan dan Kehasilgunaan;
f. kejelasan rumusan ; dan
g. keterbukaan.
                           Pasal 4

Materi muatan Peraturan Desa adalah seluruh materi dalam rangka
penyenggaraan urusan desa serta penjabaran lebih lanjut Peraturan
Perundang-undangan yang lebih tinggi.

                             Pasal 5

(1) Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari
    peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan
    memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
(2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang
    bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan
    perundang-undangan yang lebih tinggi.

                      Bagian Ketiga
                Pembahasan dan Pengesahan
                             Pasal 6

(1) Rencangan Peraturan Desa dapat berasal dari BPD dan/atau
    Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa.
(2) Penyusunan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud
    pada ayat (1), harus melibatkan dan memperhatikan aspirasi
    yang berkembang di masyarakat.

                             Pasal 7

(1) Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Kepala Desa, harus
    dibahas dengan seluruh Perangkat Desa sebelum disampaikan
    kepada BPD.
(2) Rancangan Peraturan Desa disampaikan kepada BPD dengan
    surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembahasan
    Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
    (3), diatur dengan Peraturan Tata Tertib BPD.

                             Pasal 8

(1) Pembahasan rancangan peraturan desa di kantor desa dilakukan
    oleh BPD bersama kepala desa
(2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
    ayat (1), dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan.
(3) Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat
    (1), dilakukan dalam bentuk rapat dengan alat-alat kelengkapan
    BPD dan Rapat Paripurna.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan
    Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
    (2), diatur dengan Peraturan Tata Tertib BPD.




                                                                 4
                              Pasal 9

(1) Rancangan Peraturan Desa dapat ditarik kembali sebelum
    dibahas Bersama oleh BPD dan Kepala Desa.
(2) Rencana Peraturan Desa yang sedang dibahas hanya dapat
    ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama antara BPD
    dan Kepala Desa.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penarikan kembali
    Rancangan Peraturan Desa diatur dengan Peraturan Tata Tertib
    BPD

                              Pasal 10

(1) Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis
    atau lisan terhadap Rancangan Peraturan Desa;
(2) Masukan secara tertulis maupun lisan dari masyarakat
    sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dalam proses
    penyusunan Rancangan Peraturan Desa.
(3) Mekanisme penggunaan hak sebagaimana dimaksud ayat (1)
    dan (2) diatur :
    a. Usul/masukan dari masyarakat dapat diajukan melalui BPD
        atau Kepala Desa diajukan secara tertulis/lisan 7 (tujuh) hari
        sebelum proses pembahasan
    b. Usul/masukan secara lisan dicatat oleh Sekretaris Desa
        untuk selanjutnya disampaikan kepada BPD atau Kepala
        Desa
    c. Usul/masukan masyarakat dapat diterima oleh BPD atau
        Kepala Desa yang selanjutnya diproses sesuai dengan
        ketentuan

                         Bagian Keempat
                           Penetapan

                              Pasal 11

(1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama BPD
    dan Kepala Desa, disampaikan Ketua BPD kepada Kepala Desa
    untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan
    dengan Keputusan BPD.
(3) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling
    lambat tujuh (7) hari terhitung sejak tanggal persetujuan
    bersama.

                              Pasal 12

(1)   Rancangan Peraturan Desa, sebagaimana dimaksud dalam
      pasal 11, ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan
      tanda tangan, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga
      puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Desa disetujui bersama
      oleh BPD dan Kepala Desa.




                                                                     5
(2)   Dalam hal Rancangan Peraturan Desa sebagaimana yang
      dimaksud pada ayat (1), tidak ditanda tangani oleh Kepala
      Desa dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
      Rancangan Peraturan Desa, maka Rancangan Peraturan Desa
      tersebut sah menjadi Peraturan Desa dan wajib diundangkan.
(3)   Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Desa sebagaimana
      dimaksud pada ayat (2), kalimat pengesahannya berbunyi
      Peraturan Desa ini dinyatakan sah.
(4)   Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud
      pada ayat (3), harus dibubuhkan pada halaman terakhir
      Peraturan Desa sebelum Pengundangan Naskah Peraturan Desa
      ke dalam Berita Daerah.

                         BAB III
               PELAKSANAAN PERATURAN DESA

                            Pasal 13

(1) Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa dapat
    menetapkan Peraturan Kepala Desa.
(2) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
    dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan
    perundang-undangan yang lebih tinggi.

                        BAB IV
           TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DESA

                            Pasal 14

(1)   Penyusunan Rancangan Peraturan Desa dilakukan sesuai
      dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
(2)   Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Desa dan
      bentuk Peraturan Desa tercantum dalam Lampiran I dan II
      yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan
      Daerah ini.

                        BAB V
           PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN

                        Bagian Kesatu
                        Pengundangan

                            Pasal 15

(1) Peraturan Desa dimuat dalam Berita Daerah.
(2) Permuatan Peraturan Desa dalam Berita Daerah sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

                            Pasal 16

Peraturan Desa mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat
pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam
Peraturan Desa yang bersangkutan.




                                                               6
                          Bagian Kedua
                         Penyebarluasan

                             Pasal 17

(1) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana
    dimaksud dalam Pasal 16, disebarluaskan oleh Pemerintahan
    Desa.
(2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar
    khalayak ramai mengetahui peraturan desa yang bersangkutan
    dan mengerti/memahami isi serta maksud dan tujuan yang
    terkandung didalamnya dilakukan melalui papan pengumuman
    yang dapat dibaca dan dilihat oleh masyarakat, media elektronik
    dan media cetak.

                          BAB VI
                PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

                             Pasal 18

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa,
Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Peraturan
Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari
setelah ditetapkan.

                             Pasal 19

(1) Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa dan Peraturan
    Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum
    dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
(2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
    (1), disampaikan kepada Kepala Desa dan BPD dengan disertai
    alasan yang jelas.
(3) Kepala Desa yang telah menerima pembatalan Peraturan Desa
    sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan
    keberatan kepada Bupati.

                             Pasal 20

(1)   Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes, pungutan dan
      penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD,
      sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari
      disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat
      untuk dievaluasi.
(2)   Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana
      dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Bupati kepada
      Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak Rancangan
      Peraturan Daerah tersebut diterima.
(3)   Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi,
      Kepala Desa segera menetapkan Peraturan Desa tersebut.
(4)   Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
      melampaui batas waktu yang telah ditetapkan, Kepala Desa
      segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tersebut
      menjadi Peraturan Desa.



                                                                  7
                                            Pasal 21

                Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan
                dan Belanja Desa (APBDes) sebagaimana dimaksud pada pasal 20,
                dapat didelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.


                                          BAB VII
                                     KETENTUAN PENUTUP

                                            Pasal 22

                Pada saat Peraturan Daerah mulai ini berlaku, Peraturan Daerah
                Kabupaten Sumenep Nomor 09 tahun 2001 tentang Peraturan Desa,
                dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

                                            Pasal 23

                Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang
                mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Bupati.

                                            Pasal 24

                Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

                Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
                pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
                Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.


                                            Ditetapkan di : Sumenep
                                            pada tanggal : 25 September 2008

                                                  BUPATI SUMENEP

                                                            ttd.

                                        KH. MOH. RAMDLAN SIRADJ, SE., MM


Diundangkan di : Sumenep
pada tanggal : 30 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
         SUMENEP

              ttd.

H. FEN A. EFFENDY SAID, SE.M.Si,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 510 087 567



   LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2008 NOMOR 18




                                                                               8
                     LAMPIRAN I : Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep
                                  Nomor      : 9 Tahun 2008
                                  Tanggal    : 25 September 2008


                         SISTEMATIKA
              TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DESA

BAB I KERANGKA PERATURAN DESA

      A.   JUDUL

      B.   PEMBUKAAN
           1. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
           2. Jabatan Pembentuk Pearturan Desa;
           3. Konsideran;
           4. Dasar Hukum;
           5. Diktum.

      C.   BATANG TUBUH
           1. Ketentuan Umum;
           2. Materi Pokok Yang Diatur.
           3. Sanksi Administrasi (Jika diperlukan);
           4. Ketentuian Peralihan (Jika diperluka );
           5. Ketentuan Penutup.

      D. PENUTUP

      E.   PENJELASAN (Jika diperlukan)

      F.   LAMPIRAN (Jika diperlukan)

BAB II BENTUK PERATURAN DESA
       BENTUK PERATURAN KEPALA DESA
       BENTUK KEPUTUSAN KEPALA DESA

I. KERANGKA PERATURAN DESA

  Kerangka Peraturan Desa terdiri atas :
  A. Judul ;
  B. Pembukaan ;
  C. Batang Tubuh;
  D. Penutup ;
  E. Penjelasan (Jika diperlukan) ;
  F. Lampiran (Jika diperlukan).

  A. JUDUL

     1. Judul Peraturan Desa memuat keterangan mengenai jenis, nomor,
        tahun pengundangan atau penetapan, dan nama Peraturan Desa.
     2. Nama Peraturan Desa dibuat secara singkat dan mencerminkan isi
        peraturan desa.
     3. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf capital yang diletakkan
        ditengah margin tanpa diakhiri tanda baca.



                                                                     9
    Contoh :

     PERATURAN DESA PABIAN KECAMATAN KOTA SUMENEP
                 NOMOR : 1 TAHUN 2008
                       TENTANG
         ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
                 TAHUN ANGGARAN 2008

4. Pada judul Peraturan Desa perubahan, ditambahkan frase
   Perubahan atas depan nama Peraturan desa yang diubah.

    Contoh :

     PERATURAN DESA PABIAN KECAMATAN KOTA SUMENEP
                 NOMOR : 2 TAHUN 2008
                       TENTANG
         PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA PABIAN
               KECAMATAN KOTA SUMENEP
                 NOMOR : 1 TAHUN 2008
                       TENTANG
         ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
                 TAHUN ANGGARAN 2008

5. Jika Peraturan Desa telah diubah lebih dari 1 (satu) kali, diantara
   kata perubahan dan kata atas disisipkan keterangan yang
   menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan,
   tanpa merinci perubahan sebelumnya.

    Contoh :

     PERATURAN DESA PABIAN KECAMATAN KOTA SUMENEP
                 NOMOR : 3 TAHUN 2008
                        TENTANG
         PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA
               KECAMATAN KOTA SUMENEP
                  NOMOR 1 TAHUN 2008
                        TENTANG
         ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
                 TAHUN ANGGARAN 2008

6. Pada judul Peraturan Desa Pencabutan, disisipkan              kata
   pencabutan di depan nama Peraturan Desa yang dicabut.

    Contoh :

     PERATURAN DESA PABIAN KECAMATAN KOTA SUMENEP
                  NOMOR 6 TAHUN 2006
                       TENTANG
           PENCABUTAN PERATURAN DESA PABIAN
                  NOMOR 3 TAHUN 2004
                        TENTANG

                     IZIN USAHA PERDAGANGAN




                                                                    10
  7. Pada judul Peraturan Desa pengesahan perjanjian atau
     persetujuan, ditambahkan kata pengesahan di depan nama
     Perjanjian atau persetujuan yang akan disiapkan.

B. PEMBUKAAN

  Pembukaan Peraturan Desa terdiri atas :
  1. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa ;
  2. Jabatan Pembentuk Peraturan Desa;
  3. Konsideran;
  4. Dasar Hukum; dan
  5. Diktum.

  1.   Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

       Pada Pembukaan tiap jenis Peraturan Desa, sebelum nama
       jabatan pembentuk Peraturan Desa dicantumkan Frase DENGAN
       RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA yang ditulis seluruhnya
       dengan huruf capital yang diletakkan di tengah margin.

  2.   Jabatan Pembentuk Peraturan Desa

       Jabatan Pembentuk Peraturan Desa ditulis seluruhnya dengan
       huruf capital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri
       dengan tanda baca koma.

  3.   Konsideran

       a.   Konsideran diawali dengan kata menimbang;
       b.   Konsideran memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok
            pikiran yang terjadi, latar belakang dan alas an pembuatan
            Peraturan Desa;
       c.   Pokok-pokok pikiran pada konsideran Peraturan desa
            memuat unsure filosofis, yuridis dan sosiologis yang menjadi
            latar belakang pembuatannya;
       d.   Pokok-pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa
            Peraturan Desa dianggap perlu untuk dibuat adalah kurang
            tepat karena tidak mencerminkan latar belakang dan alas an
            dibuatnya Peraturan Perundang-undangan tersebut. Lihat
            juga Nomor 24;
       e.   Jika konsideran memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap-
            tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang
            merupakan kesatuan pengertian;
       f.   Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan
            dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata
            bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.

            Contoh :
            Menimbang :         a. bahwa …………;
                                b. bahwa …………;
                                c. bahwa …………;




                                                                      11
     g.   Jika konsideran memuat lebih dari dari satu pertimbangan,
          rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi sebagai
          berikut :

          Contoh :
          Menimbang :        a. bahwa ………..;
                             b. bahwa ………..;
                             c. bahwa berdasarkan pertimbangan
                                sebagaimana dimaksud pada huruf a
                                dan huruf b perlu membentuk
                                Peraturan Desa tentang …….;

4.   Dasar Hukum

     a.   Dasar Hukum diawali dengan kata Mengingat.
     b.   Dasar Hukum memuat dasar kewenangan pembuatan
          Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang
          memerintahkan pembuatan Peraturan Desa tersebut.
     c.   Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai
          Dasar Hukum hanya Peraturan Perundang-undangan yang
          tingkatannya sama atau lebih tinggi.
     d.   Peraturan Perundang-undangan yang akan dicabut dengan
          Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk atau
          Peraturan Perundang-undangan yang sudah diundangkan
          tetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan sebagai dasr
          hukum.
     e.   Jika jumlah peraturan Perundang-undangan yang dijadikan
          dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu
          memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan
          dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis
          berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.
     f.   Penulisan Undang-Undang kedua huruf “ u “ ditulis dengan
          huruf capital. Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan
          Peraturan Presiden perlu dilengkapi dengan pencantuman
          Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan
          Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan
          diantara tanda baca kurung.

          Contoh :

          Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950
                         tentang    Pembentukan    Daerah-daerah
                         Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa
                         Timur (Lembaran        Negara Republik
                         Indonesia   Tahun    1950   Nomor     19
                         Tambahan Lembaran Negara Nomor 09);
                      2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
                         tentang      Pembentukan       Peraturan
                         Perundang-undangan (Lembaran Negara
                         Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
                         Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);




                                                                  12
     g.   Cara penulisan sebagaimana dimaksud dalam huruf g berlaku
          juga untuk pencabutan Peraturan Perundang-undangan yang
          berasal dari Hindia Belanda atau yang dikeluarkan oleh
          Pemerintah Kolonial Belanda sampai dengan tanggal 27
          Desember 1949.
     h.   Jika Dasar Hukum memuat lebih dari satu Peraturan
          Perundang-undangan, tiap dasar hukum diawali dengan
          angka Arab 1,2,3, dan seterusnya, diakhiri dengan tanda
          baca titik koma.

          Contoh :
          Mengingat :         1. ……………;
                              2. ..…………;
                              3. ..…………;

5.   Diktum
     Diktum terdiri atas :
     a. Kata memutuskan ;
         1) Kata memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf
              capital tanpa spasi diantara suku kata dan diakhiri
              dengan tanda baca titik dua serta diletakkan ditengah
              margin.
         2) Pada Peraturan Desa, sebelum kata Memutuskan
              dicantumkan Frase Dengan Persetujuan Bersama
              BADAN PERMUSYAWARATAN DESA dan KEPALA
              DESA yang diletakkan di tengah margin.
         3) Pada Peraturan Desa, sebelum kata Memutuskan
              dicantumkan Frase Dengan Persetujuan Bersama
              BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ………. (nama
              Desa ) dan KEPALA DESA ……….. (nama desa) yang
              ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan di
              tengah margin.

              Contoh Peraturan Desa :

                   Dengan Persetujuan Bersama
          BADAN PERMUSYAWARATAN DESA …… (nama desa)
                              dan
                 KEPALA DESA ………… (nama desa)

                               MEMUTUSKAN :


     b. Kata Menetapkan.
        Kata menetapkan dicantumkan sesudah kata memutuskan
        yang disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan
        Mengingat. Huruf awal kata menetapkan ditulis dengan
        huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua.




                                                                     13
       c.   Nama Peraturan Desa.
            Nama yang tercantum dalam judul Peraturan Desa
            dicantumkan lagi setelah kata menetapkan dan didahului
            dengan pencantuman jenis peraturan serta ditulis seluruhnya
            dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.

            Contoh :

                                MEMUTUSKAN :

            Menetapkan : PERATURAN DESA ..........…………………
                         TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
                         DAN BELANJA DESA TAHUN 2006.

C. BATANG TUBUH

  1.    Batang tubuh Peraturan Desa memuat semua substansi
        Peraturan Desa yang dirumuskan dalam pasal-pasal.

  2.    Pada umumnya substansi dalam batang tubuh dikelompokkan
        kedalam :
        a) Ketentuan Umum;
        b) Materi Pokok yang diatur;
        c) Sanksi Administrasi (jika diperlukan);
        d) Ketentuan Peralihan (jika dipelukan);
        e) Ketentuan Penutup.

  3.    Dalam pengelompokan substansi sedapat mungkin dihindari
        adanya bab ketentuan lain atau sejenisnya. Materi yang
        bersangkutan, diupayakan untuk masuk kedalam bab yang ada
        atau dapat dimuat dalam bab tersendiri dengan judul yang
        sesuai dengan materi yang diatur.

  4.    Sanksi Administratif dapat berupa antara lain, pencabutan ijin,
        pembubaran,      pengawasan, pemberhentian sementara, denda
        administatif, atau daya paksa polisional.

  5.    Pengelompokan materi Peraturan Desa dapat disusun secara
        sistematis dalam bab, bagian, dan paragraph.

  6.    Jika Peraturan Desa mempunyai materi yang ruang lingkupnya
        sangat luas dan mempunyai banyak pasal, pasal (-pasal)
        tersebut dapat dikelompokkan menjadi : bab, bagian, dan
        paragraf

  7.    mengelompokkan materi dalam bab, bagian, dan paragraph
        dapat dilakukan atas dasar persamaan materi.

  8.    Urutan Pengelompokan adalah sebagai berikut :
        a. bab dengan pasal (-pasal) tanpa bagian dan paragraf
        b. bab dengan bagian dan pasal (-pasal) tanpa paragraf; atau
        c. bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal (-pasal).




                                                                     14
9.    Bab diberi nomor urut dengan angka romawi dan judul bab yang
      seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.
      Contoh :

                                BAB I
                           KETENTUAN UMUM

                                  Pasal 1

10.   Bagian diberi nomor urut dengan bilangan tingkat yang ditulis
      dengan huruf dan diberi judul.

11.   Huruf awal kata bagian, urutan bilangan, dan setiap kata pada
      judul bagian ditulis dengan huruf kapital,kecuali huruf awal kata
      partikel yang tidak terletak pada awal frase.
      Contoh :
                                Bagian Kelima
                             Persyaratan Teknis

                                  Pasal 5

12.   Paragraf diberi nomor urut dengan angka Arab dan diberi judul.

13.   Huruf awal kata bagian, urutan bilangan, dan setiap kata pada
      judul paragraph ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal
      kata partikel yang tidak terletak pada awal frase.
      Contoh :
                                 Paragraf 1
                     Ketua, Wakil Ketua dan Anggota

                                  Pasal 7

14.   Pasal merupakan satuan aturan dalam Peraturan Desa yang
      memuat suatu norma, dan dirumuskan dalam satu kalimat yang
      disusun secara singkat, jelas dan tegas.

15.   Materi Peraturan Desa lebih baik dirumuskan dan banyak pasal
      yang singkat dan jelas daripada kedalam beberapa pasal yang
      masing-masing pasal memuat banyak ayat, kecuali jika materi
      yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak
      dapat dipisahkan.

16.   Pasal diberi nomor urut dengan angka Arab.

17.   Huruf awal kata pasal yang digunakan sebagai acuan ditulis
      dengan huruf kapital.

      Contoh :
                                  Pasal 19

      Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 25
      ……………………




                                                                     15
18.   Pasal dapat dirinci kedalam beberapa ayat dan diberi nomor urut
      dengan angka Arab diantara tanda baca kyrang tanpa diakhiri
      tanda baca titik.

19.   Satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yang
      dirumuskan dalam satu kalimat utuh.

20.   Huruf awal kata ayat yang digunakan sebagai acuan ditulis
      dengan huruf kecil.

      Contoh :

                                  Pasal 8

      (1)   Rapat musyawarah BPD dilakukan sekurang-kurangnya 2
            (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
      (2)   Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
            untuk penetapan APBDesa dan Perubahan APB Desa.

21.   Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka disamping
      dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan rincian, dapat pula
      dipertimbangkan penggunaan rumusan dalam bentuk tabulasi.

      Contoh :

                                  Pasal 17

      Yang dapat diberi hak pilih ialah Warga Negara Indonesia yang
      telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin dan telah
      terdaftar pada daftar pemilih.

      Isi pasal tersebut dapat lebih mudah dipahami jika dirumuskan
      sebagai berikut :

      Contoh rumusan tabulasi :

                                  Pasal 17

      Yang dapat diberi hak pilih ialah Warga Negara Indonesia yang :
      a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin; dan
      b. telah terdaftar pada daftar pemilih.

22.   Dalam membuat rumusan pasal atau ayat dengan bentuk
      tabulasi hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
      a. setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian
           kesatuan dengan frase pembuka;
      b. setiap rincian diawali dengan huruf (abjad) kecil dan diberi
           tanda baca titik;
      c. setiap frase dalam rincian diawali dengan huruf kecil;
      d. setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma;
      e. jika suatu rincian dibagi lagi kedalam unsur yang lebih
           kecil, maka unsur tersebut dituliskan masuk kedalam.
      f.   di belakang rincian yang masih mempunyai rincian lebih
           lanjut diberi tanda baca titik dua;




                                                                   16
      g.   pembagian rincian (dengan urutan makin kecil) ditulis
           dengan abjad kecil, yang diikuti dengan tanda baca titik;
           angka Arab diikuti dengan tanda baca titik; abjad kecil
           dengan tanda baca kurung tutup; angka Arab dengan
           tanda baca kurung tutup;
      h.   pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat
           tingkat.Jika rincian melebihi empat tingkat, perlu
           dipertimbangkan pemecahan pasal yang bersangkutan ke
           dalam pasal atau ayat lain.

23.   Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai
      rincian kumulatif, ditambahkan kata dan yang diletakkan
      dibelakang rincian kedua dari rincian terakhir.
      a. Jika rincian tabulasi dimaksudkan sebagai rincian alternatif
            ditambahkan kata atau yang diletakkan di belakang rincian
            kedua dari rincian terkhir.
      b. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian
            kumulatif dan alternatif ditambahkan kata dan/atau yang
            diletakkan dibelakang rincian kedua dari rincian terkhir.
      c. Kata dan, atau, dan/atau tidak perlu diulangi pada akhir
            setiap unsure atau rincian.

           Contoh :
           a. Tiap-tiap rincian ditandai dengan huruf a, huruf b dan
               seterusnya.
               Contoh :
                                       Pasal 9
                    (1) …………;
                    (2) …………;
                          a. …………;
                          b. …………; ( dan, atau, dan/atau)
                          c. …………;

           b.   Jika suatu rincian memerlukan lebih lanjut, rincian itu
                ditandai dengan angka Arab 1,2, dan seterusnya.
                Contoh :

                                         Pasal 12
                     1.    ………..;
                     2.    ………..;
                           a. …………;
                           b. …………; ( dan, atau,dan/atau)
                           c. …………
                              1. ............;
                              2. ............; (dan, atau,dan/atau)
                              3. ............;




                                                                      17
c.   Jika suatu rincian memerlukan rincian lebih lanjut yang
     mendetail, rincian itu ditandai dengan huruf a), b) dan
     seterusnya.
     Contoh :
                              Pasal 20

           (1)   ………….;
           (2)   ………….;
           (3)   ………….;
                 a. …….;
                 b. …….; (dan, atau dan/atau)
                 c. …….;
                    1. ……;
                    2. ……;(dan, atau dan/atau)
                    3. ……;
                       a). …….;
                       b). …….;(dan,atau dan/atau)
                       c). …….;

d.   Jika suatu rincian memerlukan rincian lebih lanjut yang
     mendetail, rincian itu ditandai dengan angka 1), 2) dan
     seterusnya.
     Contoh :
                              Pasal 22
           (1) ………….;
           (2) ………….;
                 a. …….;
                 b. ……;(dan, atau dan/atau)
                 c. ……;
                      1. …..;
                      2. ……;(dan, atau dan/atau)
                      3. ……;
                          a). ……;
                          b). ……; (dan,atau dan/atau)
                          c). ……;
                              1) …….;
                              2) …….;(dan, atau dan/atau)
                              3) …….;

C.1. Ketentuan Umum

      1.    Ketentuan umum diletakkan dalam bab kesatu.
            Jika dalam Peraturan Desa tidak dilakukan
            pengelompokan       bab,    ketentuan  umum
            diletakkan dalam pasal (-pasal) awal.
      2.    Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu
            pasal.
      3.    Ketentuan umum berisi :
            a. Batasan pengertian atau definisai ;
            b. Singkatan atau akronim yang digunakan
                  dalam peraturan.




                                                          18
      c.    Hal-hal yang bersifat umum yang berlaku
            bagi pasal (-pasal) berikutnya antara lain
            ketentuan yang mencerminkan asas,
            maksud, dan tujuan.
4.    Frase pembuka dalam ketentuan umum
      Peraturan Desa berbunyi – Dalam Peraturan
      Desa ini dimaksudkan dengan :
5.    Jika ketentuan umum memuat batasan
      pengertian atau definisi, singkatan atau akronim
      lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya
      diberi nomor urut dengan angka arab dan
      diawali dengan huguf kapital serta diakhiri
      dengan tanda baca titik.
6.    Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan
      umum hanyalah kata atau istilah yang
      digunakan       berulang-ulang      didalam     pasal
      (-pasal) selanjutnya.
7.    Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan
      satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan
      pengertiannya untuk suatu bab bagian atau
      paragraf tertentu, dianjurkan agar kata atau
      istilah itu diberi definisi.
8.    Jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu
      dikutip kembali didalam ketentuan umum suatu
      peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan
      pengertian atau definisi di dalam peraturan
      palaksanaan harus sama dengan rumusan
      batasan pengertian atau definisi yang terdapat
      dalam peraturan lebih tinggi yang dilaksanakan
      tersebut.
9.    Karena batasan pengertian atau definisi,
      singkatan, atau akronim berfungsi untuk
      menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka
      batasan pengertian atau definisi, singkatan,
      atau akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan
      karena itu harus dirumuskan sedemikian rupa
      sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.
10.   Urutan penempatan kata atau istilah dalam
      ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai
      berikut :
      a. Pengertian yang mengatur tentang lungkup
             umum ditempatkan lebih dahulu dari yang
             berlingkup khusus.
      b. Pengertian yang terdapat lebih dari ndi
             dalam materi pokok yang di atur
             ditempatkan dalam urutan yang terlebih
             dahulu; dan
      c. Pengertian yang mempunyai kaitan dengan
             pengertian         diatasnya       diletakkan
             berdekatan secara berurutan.




                                                         19
C.2. Materi pokok yang diatur

     1.   Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung
          setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada
          pengelompokan bab, materi pokok yang diatur
          diletakkan setelah pasal (-pasal) ketentuan
          umum.
     2.   Pembagian materi pokok kedalam kelompok
          yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang
          dijadikan dasar pembagian.
          Contoh :
          a. Pembagian berdasarkan urutan/kronologis,
                seperti pembagian dalam proses pemilihan
                Kepala Desa, dimulai dari pembentukan
                panitia,    pembukaan       pengumuman,
                pendaftaran,     penelitian  administratif,
                penetapan calon yang berhak dipilih, dst.
          b. Pembagian berdasarkan urutan jenjang
                jabatan, seperti Kepala Desa, Sekretaris
                Desa, dan Kepala Urusan.

C.3. Sanksi Administrasi (jika diperlukan)

     Ketentuan Sanksi Administrasi memuat rumusan
     yang    menyatakan      penjatuhan sanksi    atas
     pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma
     larangan atau perintah.

     Contoh :
                           Pasal 81

     Setiap orang yang dengan sengaja melanggar
     ketentuan dalam Pasal ………. dikenakan denda
     sebesar………….

C.4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)

     1.   Ketentuan peralihan memuat, penyesuaian
          terhadap Peraturan Desa yang sudah ada pada
          saat Peraturan Perundang-undangan baru mulai
          berlaku, agar Peraturan Perundang-undangan
          tersebut dapat berjalan lancar dan tidak
          menimbulkan Permasalahan hukum.
     2.   Ketentuan Peralihan dimuat dalam bab
          ketentuan peralihan dan ditempatkan diantara
          bab ketentuan pidana dan bab ketentuan
          penutu.        Jika     dalam      Peraturan
          Desa tidak diadakan pengelompokan bab, pasal
          yang memuat ketentuan peralihan ditempatkan
          sebelum pasal yang memuat ketentuan
          penutup.




                                                         20
    3.   Pada saat suatu Peraturan Desa dinyatakan
         mulai berlaku, segala hubungan hukum yang
         ada atau tindakan hukum yang terjadi baik
         sebelum, pada saat, maupun sesudah Peraturan
         Desa yang baru itu dinyatakan mulai berlaku,
         tunduk pada ketentuan yang baru.
    4.   Di dalam Peraturan Desa yang baru, dapat
         dimuat peraturan yang memuat penyimpangan
         sementara atau penundaan sementara bagi
         tindakan hukum atau hubungan hukum
         tertentu.
    5.   Penyimpangan sementara itu berlaku juga bagi
         ketentuan yang diberlaku surutkan.
    6.   Jika suatu Peraturan Desa diberlakukan surut,
         Peraturan Desa tersebut hendaknya memuat
         ketentuan mengenai status dari tindakan hukum
         yang terjadi,atau hubungan hukum yang ada di
         dalam tenggang waktu antara tanggal mulai
         berlaku surut dan tanggal mulai berlaku
         pengundangannya.
         Contoh :
         Selisih tunjangan perbaikan yang timbul akibat
         Peraturan Desa ini dibayarkan paling lambat 3 (
         tiga ) bulan sejak saat tanggal pengundangan
         Peraturan Desa ini.
    7.   Mengingat berlakunya asas-asas hukum pidana,
         penentuan daya laku surut hendaknya tidak
         diberlakusurutkan    bagi    ketentuan    yang
         menyangkut sanksi.
    8.   Penentuan daya laku surut sebaiknya tidak
         diadakan bagi Peraturan Desa yang memuat
         ketentuan yang memberi beban konkret kepada
         masyarakat.

C.5 Ketentuan Penutup

   1.    Ketentuan Penutup ditempatkan dalam bab
         terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan
         bab, ketentuan penutup ditempatkan dalam
         pasal – ( pasal ) terakhir.
   2.    Pada umumnya ketentuan penutup memuat
         ketentuan mengenai :
         a. Penunjukan organ atau alat perlengkapan
              yang melaksnakan Peraturan Desa ;
         b. Nama singkat ;
         c. Status Peraturan Desa yang sudah ada dan
              ;
         d. Saat mulai berlaku Peraturan Desa.
   3.    Ketentuan Penutup dapat memuat Peraturan
         pelaksanaan yang bersifat :
         a. Menjalankan             (eksekutif), misalnya
              penunjukan pejabat tertentu yang diberi
              kewenangan untuk memberikan izin,
              mengangkat Pegawai, dan lain-lainnya.



                                                       21
     b.   Mengatur        (legislative),      misalnya
          memberikan kewenangan untuk membuat
          Peraturan Pelaksanaan.
4.   Bagi nama Peraturan Desa yang panjang dapat
     dimuat ketentuan mengenai nama singkat
     (judul kutipan) dengan memperhatikan hal-hal
     sebagai berikut :
     a. Nomor dan tahun mengeluarkan peraturan
           yang bersangkutan tidak dicamtumkan ;
     b. Nama singkat bukan berupa singkatan atau
           akronim, kecuali jka singkatan atau
           akronim itu sudah sangat dikenal dan tidak
           menimbulkan salah pengertian.
5.   Jika materi dalam Peraturan Desa baru
     menyebabkan perlunya pengantian seluruh atau
     sebagai     materi   dalam      Peraturan   Desa
     lama,didalam Peraturan Desa baru harus secara
     tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau
     sebagian peraturan desa lama.
6.   rumusan pencabutan diawali dengan frase Pada
     saat Peraturan Desa ini mulai berlaku kecuali
     untuk pencabutan yang dilakukan dengan
     peraturan Desa pencabutan sendiri.
7.   Demi kapastian Hukum,pencabutan Peraturan
     Desa hendaknya tidak dirumuskan secara umum
     tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan
     Desa yang dicabut.
8.   Untuk mencabutkan peraturan Desa yang telah
     diundangkan dan telah mulai berlaku. Gunakan
     frase dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
     Contoh untuk nomor 118,119 dan 120 :
     Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku,
     Peraturan Desa Nomor…… Tahun….. Tentang
     …….(Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun
     .... Nomor…..) dicabut dan dinyatakan tidak
     berlaku.
9.   Jika jumlah Peraturan Desa yang dicabut lebih
     dari 1 (satu), dapat dipertimbangkan cara
     penulisan dengan rincian dalam bentuk tabulasi.
     Contoh :
     Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku :
     1. Peraturan Desa Nomor ……. Tahun ……….
          Tentang
     2. Peraturan Desa Nomor ……. Tahun ……….
          Tentang
     3. Peraturan Desa Nomor ……. Tahun ……….
          Tentang
     4. Peraturan Desa Nomor ……. Tahun ……….
          Tentang
     5. Peraturan Desa Nomor ……. Tahun ……….
          Tentang




                                                    22
10.   Pencabutan Peraturan Desa harus disertai
      dengan keterangan mengenai Status Hukum
      dari Peraturan Pelaksanaan, Peraturan lebih
      rendah, atau Keputusan yang telah dikeluarkan
      berdasarkan Peraturan Desa yang dicabut.
      Contoh :
                        Pasal 102

      Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku,
      semua Peraturan yang merupakan peraturan
      pelaksanaan dari Peraturan Desa Nomor ……
      Tahun ……… tentang ……. (Berita Daerah Tahun
      ..... Nomor …….) dinyatakan masih berlaku
      sepanjang      tidak    bertentangan      dengan
      ketentuan dalam Peraturan Desa ini.
11.   Untuk mencabut Peraturan Desa yang telah
      diUndangkan tetapi belum mulai berlaku.
      Gunakan frase ditarik kembali dan dinyatakan
      tidak berlaku.
      Contoh :
      Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku,
      Peraturan Desa Nomor …… Tahun ……… tentang
      ……. (Berita Daerah Tahun ……..Nomor …….)
      ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.
12.   Pada dasarnya setiap Peraturan Desa mulai
      berlaku pada saat Peraturan yang bersangkutan
      di Undangkan.
13.   Jika ada penyimangan terhadap saat mulai
      berlakunya Peraturan Desa yang bersangkutan
      pada saat diUndangkan, hal ini hendaknya
      dinyatakan secara tegas didalam Peraturan Desa
      yang bersangkutan dengan :
      a. Menentukan         tanggal    tertentu    saat
            Peraturan Desa akan berlaku ;

      Contoh :
      Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal 1
      April 2006.

      b.   Dengan menentukan lewatnya tenggang
           waktu tertentu sejak saat Pengundangan
           atau penetapan agar tidak menimbulkan
           kekeliruan penafsiran frase setelah………….
           (tenggang waktu) sejak ………

      Contoh :
      Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal 1
      (satu) tahun sejak tanggal pengundangan.
14.   Hindari frase…….mulai berlaku efektif pada
      tanggal …………atau yang sejenisnya,        karena
      frase ini menimbulkan ketidakpastian mengenai
      saat resmi berlakunya suatu Peraturan
      Perundang-undangan: saat Pengunduran atau
      saat berlaku efektif.



                                                     23
15.   Pada dasarnya saat mulai berlaku Peraturan
      Desa adalah sama bagi seluruh bagian
      Perundang-undangan dan seluruh Wilayah
      Negara Republik Indonesia.
      Contoh :
      Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal
      diundangkan.

16.   Penyimpangan terhadap saat mulai berlaku
      Peraturan Desa hendaknya dinyatakan secara
      tegas dengan menetapkan bagian-bagian mana
      dalam Peraturan Desa itu yang berbeda saat
      mulai berlakunya.

      Contoh :
                         Pasal 45

      (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
          pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan
          ayat (4) mulai berlaku pada tanggal ……….

17.   Pada dasarnya saat mulai berlakunya Peraturan
      tidak dapat dilakukan lebih awal dari pada saat
      pengundangannya.
18.   Jika ada alasan yang kuat untuk memberlakukan
      Peraturan     lebih    awal  dari   pada    saat
      pengundangannya (artinya, berlaku surut), perlu
      diperhatikan hal-hal                     sebagai
      berikut :
      a. Ketentuan baru yang berkaitan dengan
           masalah pidana, baik jenis, berat, sifat,
           maupun klasifikasinya, tidak ikut diberlaku
           surutkan.
      b. Rincian mengenai pengaruh ketentuan
           berlaku surut terhadap tindakan hukum,
           dan akibat hukum tertentu yang sudah ada,
           perlu dumuat dalam ketentuan peralihan.
      c. Awal dari saat mulai berlaku Peraturan
           sebaiknya ditetapkan tidak lebih dahulu
           dari saat rancangan Peraturan tersebut
           mulai diketahui oleh masyarakat, misalnya
           saat rancangan Peraturan Desa itu
           disampaikan ke BPD.
19.   Saat      mulai     berlaku  Peraturan     Desa,
      pelaksanaannya tidak boleh ditetapkan lebih
      awal daripada saat mulai berlaku Peraturan
      Desa yang mendasarinya.
20.   Peraturan hanya dapat dicabut dengan
      Peraturan yang tingkatannya lebih tinggi itu
      dilakukan, jika Peraturan yang lebih tinggi itu
      dimaksudkan untuk menampungkembali seluruh
      atau sebagian materi Peraturan lebih rendah
      yang dicabut itu.




                                                    24
D. PENUTUP

  1.   Penutup merupakan bagian akhir Peraturan desa yang memuat :
       a. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan
           Peraturan Desa dalam Berita Daerah.
       b. Penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan
           Desa.
       c. Pengundangan Peraturan Desa ; dan
       d. Akhir bagian Penutup.

  2.   Rumusan Perintah pengundangan dan penempatan Pearturan
       Desa dalam Berita daerah yang berbunyi sebagai berikut :

       Contoh :
       Agar     setiap orang   mengetahuinya,    memerintahkan
       pengundangan Peraturan Desa (jenis Peraturan Perundang-
       undangan) ………ini dengan penempatannya dalam Berita
       Daerah.

  3.   Penandatangan pengesahan atau penetapan Peraturan Desa
       memuat :
       a. Tempat dan tanggal pengesahan dan penetapan
       b. Nama jabatan
       c. Tanda tangan pejabat, dan
       d. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar
            dan pangkat
  4.   Rumusan tempat dan tanggal pengesagan atau penetapan
       diletakkan di sebelah kanan.
  5.   Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital.
       Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.

       Contoh untuk pengesahan :

                                   Disahkan di : Pabian
                                   pada tanggal …………

                                     KEPALA DESA PABIAN

                                               ttd

                                           NAMA JELAS
       Contoh untuk penetapan :

                                   Ditetapkan di : Pabian
                                   pada tanggal :

                                   KEPALA DESA PABIAN

                                                ttd

                                        NAMA JELAS




                                                                25
  6.    Pengundangan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
        memuat :
        a. Tempat dan tanggal Pengundangan.
        b. Nama jabatan yang berwenang mengundangkan;
        c. Tanda tangan; dan
        d. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar
             dan pangkat.
  7.    Tempat tanggal Pengundangan Peraturan Perundang-undangan
        diletakkan di     sebelah kiri (di bawah penandatanganan
        pengesahan atau penetapan)
  8.    Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital.
        Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.

        Contoh :

                   Diundangkan di …………
                   pada tanggal ……………

                   SEKRETARIS DAERAH (yang tugas dan tanggung
                   jawabnya di bidang Peraturan Perundang-Undangan)
                           Tanda tangan
                           NAMA JELAS

  9.    Jika dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari Kepala Desa
        tidak menandatangani rancangan peraturan desa yang telah
        disetujui bersama antara Badan Permusyawaratan Desa dan
        Kepala Desa, maka dicantumkan kalimat pengesahan setelah
        nama pejabat yang mengundangkan yang berbunyi : Peraturan
        Desa ini dinyatakan sah.
  10.   Pada akhir bagian penutup dicantumkan Berita Daerah beserta
        tahun dan nomor Lembaran Berita Daerah tersebut.
  11.   Penulisan frase Berita Daerah ditulis seluruhnya dengan huruf
        kapital.

        Contoh :
        BERITA DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN ……….. NOMOR
        ……………..

E. PENJELASAN

  1.    Peraturan Desa dapat diberi penjelasan, jika diperlukan.
  2.    Penjelasan berfungsi sebagai taksiran resmi pembentuk
        Peraturan Desa atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh
        karena itu, penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih
        lanjut dari norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan
        demikian penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma
        dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya
        ketidak jelasan dari norma yang dijelaskan.
  3.    Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk
        membuat peraturan lebih lanjut. Olek karena itu, hindari
        membuat rumusan norma di dalam bagian penjelasan.




                                                                     26
4.    Dalam penjelasan dihindari rumusan yang isinya memuat
      perubahan    terselubung   terhadap  ketentuan   Peraturan
      Perundang-undangan.
5.    Naskah penjelasan disusun bersama-sama dengan penyusunan
      rancangan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.
6.    Judul penjelasan sama dengan judul Peraturan Desa yang
      bersangkutan.

      Contoh :
                               PENJELASAN
                                  ATAS
                         PERATURAN DESA PABIAN
                          NOMOR…….TAHUN………
                                TENTANG
                             PUNGUTAN DESA

7.    Penjelasan Peraturan Desa memuat penjelasan umum dan
      penjelasan pasal.
8.    Rincian penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal
      diawali dengan angka Romawi dan ditulis seluruhnya dengan
      huruf kapital.

      Contoh :

          I.     UMUM
          II.    PASAL DEMI PASAL

9.    Penjelasan umum memuat uraian secara sistematis mengenai
      latar belakang Pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan
      Peraturan Desa yang telah tercantum secara singkat dalam
      batang butir konsideran, serta asas-asas, tujuan, atau pokok-
      pokok yang terkandung dalam batang tubuh Peraturan Desa.
10.   Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan
      angka Arab, jika hal ini lebih memberikan kejelasan.

      Contoh :
          1. UMUM
             a. Dasar Pemikiran
                ……
             b. Pembagian Wilayah
                ……
             c. Asas-asas Penyelenggara Pemerintahan
                ……
             d. Daerah Otonom
                …….
             e. Wilayah Administratif
                 …….
             f. Pengawasan
                …….

11.   Dalam penyusunan penjelasan pasal demi pasal harus
      diperhatikan agar rumusannya :
      a. Tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam
          batang tubuh;



                                                                 27
      b. Tidak memperluas dan menambah norma yang ada dalam
           batang tubuh;
      c. Tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur
           dalam batang tubuh;
      d. Tidak mengulangi uraian kata, istilah, ayau pengertian yang
           telah dimuat
       di dalam ketentuan umum.

12.   Ketentuan umum yang memuat batasan pengertian atau definisi
      dari kata atau istilah, tidak perlu diberikan penjelasan karena itu
      batasan pengertian atau definisi harus dirumuskan sedemikian
      rupa sehingga dapat dimengerti tanpa memerlukan penjelasan
      lebih lanjut.
13.   Pada pasal atau ayat yang tidak memerlukan penjelasan ditulis
      frase Cukup Jelas yang diakhiri dengan tanda baca titik, sesuai
      dengan makna frase penjelasan pasal demi pasal tidak
      digabungkan walaupun terdapat beberapa pasal berurutan yang
      tidak memerlukan penjelasan.
      Contoh :
      Pasal 7
          Cukup jelas.
      Pasal 8
          Cukup jelas.
      Pasal 9
          Cukup jelas.
14.   Jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir tidak
      memerlukan penjelasan, pasal yang bersangkutan cukup diberi
      penjelasan Cukup Jelas, tanpa merinci masing-masing ayat
      atau butir.
15.   a. Jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir dan
          salah satu ayat atau butir tersebut memerlukan penjelasan,
          setiap ayat atau butir perlu dicantumkan dan dilengkapi
          dengan penjelasan yang sesuai.
          Contoh :
          Ayat ( 1 )
                  Cukup Jelas.
          Ayat ( 2 )
                  Ayat ini dimaksudkan untuk memberi kepastian
                  hukum kepada hakim dan para pengguna hukum.

         Ayat ( 3 )
                Cukup jelas.
         Ayat ( 4 )
                Cukup jelas.
      b. Jika suatu istilah/kata/frase dalam suatu pasal atau ayat
         yang memerlukan penjelasan, gunakan tanda baca petik ( “
         … “ ) pada istilah kata/frase tersebut.
         Contoh :
                Pasal 25
                Ayat ( 1 )
                Yang dimaksud dengan “ persidangan yang berikut “
                adalah masa persidangan Dewan Perwakilan Rakyat
                yang hanya diantarai satu masa reses.
                Ayat ( 2 )



                                                                       28
                        Cukup Jelas.

                  Ayat ( 3 )
                         Cukup Jelas.

                  Ayat ( 4 )
                         Cukup Jelas.

F. LAMPIRAN ( Jika diperlukan )

   Dalam hal Peraturan Perundang-undangan memerlukan lampiran, hal
   tersebut harus dinyatakan dalam batang tubuh dan pernyataan bahwa
   lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
   Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Pada akhirnya
   lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang
   mengesahkan/menetapkan Peraturan Perundang-undangan yang
   bersangkutan.


                                    BUPATI SUMENEP


                                               ttd.


                             KH.MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE.MM




                                                                  29
                         LAMPIRAN II : Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep
                                       Nomor : 9 Tahun 2008
                                       Tanggal : 25 September 2008



                      BENTUK PRODUK HUKUM DESA


I. PERATURAN DESA

                         PERATURAN DESA …….(nama Desa)
                             NOMOR ….. TAHUN …….
                                   TENTANG

                                      (Judul Peraturan)

                       DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
                          KEPALA DESA ……………( nama Desa ),


          Menimbang     : a. bahwa ……….......................................................;
                          b. bahwa …......................................................…….;
                          c. dan seterusnya…............................................…..;

          Mengingat     : 1. Undang-Undang Nomor .... Tahun... tentang ……....
                             (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ...
                             Nomor ...., Tambahan Lembaran Negara Nomor ..);
                          2. Peraturan Pemerintah Nomor … Tahun …. tentang
                             ….............. (Lembaran Negara Republik Indonesia
                             Tahun ... Nomor ...., Tambahan Lembaran Negara
                             Nomor ..);
                          3. dan seterusnya……..;

                                     Dengan Pesetujuan Bersama
                            BADAN PERMUSYAWARATAN DESA…..(nama desa)
                                               Dan
                                  KEPALA DESA ……. ( nama desa ),

                                                  MEMUTUSKAN :

          Menetapkan    : PERATURAN DESA …………… TENTANG ……
                          (nama PERATURAN DESA).

                                                    BAB I
                                               KETENTUAN UMUM
                                                       Pasal 1
                          Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
                          1. ……………………………………………………………………….
                          2. ………………………………………………………………………
                          3. dan seterusnya ……………………………………………….




                                                                                             30
                                         BAB……..
                                        (Judul BAB)
                                     Bagian Pertama
                                     (Judul Bagian)
                              Pasal …….
          (1) …………………………………………………………………………
          (2) Dan seterusnya ………………………………………………..

                                          BAB ……
                                        ( Judul Bab)
                                           Pasal .....

          (1) .........................................................................
          (2) .........................................................................
          (3) dan seterusnya ..................................................

                              BAB ........
                  KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)
                                            Pasal ...

          .................................................................................
          ..............................................................................

                                      BAB .....
                                KETENTUAN PENUTUP
                                            Pasal ...

          Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal
          diundangkan.

          Agar    setiap  orang  dapat   mengetahuinya,
          memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini
          dengan penempatannya dalam Berita Daerah
          Kabupaten Sumenep.

                                         Ditetapkan di : ……..
                                         pada tanggal : …….

                                          KEPALA DESA … ( nama desa )

                                                     ( tanda tangan )
                                                        (nama jelas)

Diundangkan di : Sumenep
pada tanggal ……..

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMENEP
             (tanda tangan)
               (nama jelas)



                                                                                          31
       BERITA DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN ….. NOMOR …….

II. PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

          PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA ...............(nama desa)
               DAN KEPALA DESA .........................(nama desa)
                        NOMOR ........ TAHUN ......
                              TENTANG

                            (Judul Peraturan Bersama)

                  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
                             KEPALA DESA ...................
                                      DAN
                             KEPALA DESA ....................


          Menimbang :     a. bahwa ..............................................................;
                          b. bahwa .............................................................;
                          c. bahwa (dan seterusnya) ...................................;

          Mengingat   : 1. ..........................................................................;
                        2. .........................................................................;
                        3. dan seterusnya ..................................................;

                                                        MEMUTUSKAN

          Menetapkan :    PERATURAN                  BERSAMA         KEPALA      DESA
                          ...........(nama           desa)     DAN     KEPALA    DESA
                          ....................        (nama        desa)      TENTANG
                          ......................... (Judul Peraturan Bersama)

                                                       BAB I
                                                  KETENTUAN UMUM

                                                            Pasal 1

                          Dalam Peraturan Bersama ini yang dimekasud dengan :
                          1. .........................................................................
                          2. .........................................................................
                          3. dan seterusnya ..................................................

                                                         BAB ........
                                                        (Judul BAB)

                                                     Bagian Pertama
                                                     (Judul Bagian)

                                                         Pasal ........

                          (1) ...........................................................................
                          (2) ...........................................................................
                          (3) dan seterusnya ...................................................




                                                                                                        32
                                                       BAB ......
                                                     (Judul BAB)

                                                       Pasal ......

                      .................................................................................
                      .............................................................

                                          BAB ........
                              KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

                                                        Pasal ...

                      .................................................................................
                      .................................................................................

                                                  BAB ....
                                            KETENTUAN PENUTUP

                                                       Pasal ......

                      Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal
                      diundangkan.

                      Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
                      pengundfangan Peraturan Bersama ini dengan
                      penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
                      Sumenep.


                                                     Ditetapkan di : ................
                                                     Pada tanggal : ................

KEPALA DESA ............(nama desa)              KEPALA DESA ............(nama desa)

         (tanda tangan)                                            (tanda tangan)

           (Nama jelas)                                              (Nama jelas)

   Diundangkan di : ..........
   Pada tanggal   :

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMENEP

                  tanda tangan

                    ( nama Jelas )


BERITA DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN ….. NOMOR …….




                                                                                                      33
III. PERATURAN KEPALA DESA



            PERATURAN KEPALA DESA ……..(nama Desa)
                    NOMOR …. TAHUN ……
                          TENTANG

                       (Judul Peraturan Desa)


                 KEPALA DESA ………… ( nama desa ),


    Menimbang     : a. bahwa ………..................................................;
                    b. bahwa ….................................................…….;
                    c. dan seterusnya…........................................…..;

    Mengingat     : 1. ………............................................................;
                    2. …..........................................................….….;
                    3. dan seterusnya…......................................…..;

                                           MEMUTUSKAN :

    Menetapkan    : PERATURAN KEPALA DESA …………(nama desa)
                    TENTANG …… (Judul Peraturan Desa)

                                              BAB I
                                        KETENTUAN UMUM
                                             Pasal 1

                     Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud
                     dengan :
                     1. …………………………………………………………………
                     2. ………………………………………………………………….

                                                 BAB II
                                               (Judul Bab)
                                               Pasal …….

                     (1) ……………………………………………………………………
                         …………………………………………..
                     (2) ……………………………………………………………………
                         ………………………………………………………




                                      BAB III (dan seterusnya)
                                            (Judul Bab)



                                                                                          34
                                                        Pasal ...

                         ..........................................................................
                         ..........................................................................
                         ...................................


                                                  BAB ....
                                            KETENTUAN PENUTUP

                                                       Pasal .....

                          Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada
                          tanggal diundangkan.

                          Agar   setiap  orang  dapat   mengetahuinya,
                          memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini
                          dengan penempatannya dalam Berita Daerah
                          Kabupaten Sumenep.



                                            Ditetapkan di ……..
                                            pada tanggal …….

                                                 KEPALA DESA … ( nama desa )

                                                             ( tanda tangan )

                                                               (Nama jelas)

       Diundangkan di : ……..
       pada tanggal : ……..

          SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMENEP

                          ( tanda tangan )

                               (nama jelas)


BERITA DAERAH KABUPATEN … (nama Kabupaten) TAHUN ….. NOMOR …….




    IV. PERATURAN PERUBAHAN PERATURAN DESA




                                                                                                      35
            PERATURAN DESA ...............(nama desa)
                  NOMOR ........ TAHUN ......
                        TENTANG

 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA .........(NAMA DESA)
             NOMOR ...... TAHUN ........
                     TENTANG
              (Judul Peraturan Desa)


        DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
                     KEPALA DESA ...................


Menimbang :       a. bahwa ..............................................................;
                  b. bahwa .............................................................;
                  c. bahwa (dan seterusnya) ...................................;

Mengingat     : 1. ..........................................................................;
                2. .........................................................................;
                3. dan seterusnya ..................................................;

                                               MEMUTUSKAN

Menetapkan :      PERATURAN DESA ........... (nama desa) TENTANG
                  PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA ............... (nama
                  desa) TENTANG .......... (Judul Peraturan Desa)

                                                    Pasal I

                  Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa ............
                  (nama desa) Nomor ..... Tahun .... tentang
                  ........................(Berita Daerah Kabupaten Sumenep
                  Tahun .... Nomor ...), diubah sebagai berikut :

                  1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbun yi
                     sebagai berikut :

                                                    Pasal ..

                       ...........................................................................
                       ..........................................................................

                  2. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah, sehingga
                     berbunyi sebagai berikut :

                       (3) ...................................................................
                          ....................................................................

                  3. dan seterusnya ................................................

                                                    BAB II




                                                                                                 36
                  Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal
                  diundangkan.

                  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
                  pengundfangan Peraturan Bersama ini dengan
                  penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
                  Sumenep.


                                               Ditetapkan di ……..
                                               pada tanggal …….

                                          KEPALA DESA … ( nama desa )

                                                ( tanda tangan )

                                                  (Nama jelas)

   Diundangkan di : ……..
   pada tanggal : ……..

       SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMENEP

                      ( tanda tangan )

                           (nama jelas)


BERITA DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN ….. NOMOR …….




V. KEPUTUSAN KEPALA DESA




                                                                    37
             KEPUTUSAN KEPALA DESA ……..(nama Desa)
               NOMOR : 188/    /KEP/............./.....
                           TENTANG

                           (Judul Keputusan)

                KEPALA DESA ………… ( nama desa ),

Menimbang       : a. bahwa ………..;
                  b. bahwa ……….;
                  c. dan seterusnya……..;

Mengingat       : 1. ………..;
                  2. …….….;
                  3. dan seterusnya……..;


                                            MEMUTUSKAN :

Menetapkan      :

PERTAMA         : ...........................................................................
                  ..........................................................................
                  ..............................................

KEDUA           : ...........................................................................
                  ......................................................................

KETIGA          : ..........................................................................
                  .......................................................................

KEEMPAT         : Keputusan ini               mulai      berlaku       pada       tanggal
                  ditetapkan.


                                        Ditetapkan di : ……..
                                        pada tanggal : …….

                                             KEPALA DESA … (nama desa)

                                                       ( tanda tangan )

                                                         (Nama Jelas)



                                              BUPATI SUMENEP

                                                               ttd.

                                  KH.MOH. RAMDALAN SIRAJ, SE.MM




                                                                                               38

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:12
posted:10/18/2011
language:Indonesian
pages:38