PERDA NO.07 TAHUN 2008 by lelettoa

VIEWS: 26 PAGES: 12

									            PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

                PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
                       NOMOR : 7 TAHUN 2008
                             TENTANG

    PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN PERKOTAAN (RTHKP)

                DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

                             BUPATI SUMENEP


Menimbang   :    a. bahwa bahwa tanggung jawab terhadap kelestarian
                    lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama antara
                    Pemerintah Daerah dan masyarakat serta seiring dengan laju
                    pembangunan Kabupaten terdapat adanya kecenderungan
                    masyarakat untuk memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau
                    Kawasan Perkotaan (RTHKP) untuk berbagai kepentingan
                    dengan fungsi lain;
                 b. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang
                    berwawasan lingkungan guna meningkatkan mutu kehidupan
                    bagi generasi saat ini dan yang akan datang diperlukan
                    kebijakan Pemerintah Daerah menyangkut perencanaan,
                    pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan terhadap Ruang
                    Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP);
                 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
                    pada huruf a, dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah
                    Kabupaten Sumenep tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau
                    Kawasan Perkotaan (RTHKP).

Mengingat   : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
                 Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
                 Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
                 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 09);
              2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
                 Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
                 Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan
                 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
              3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan
                 dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
                 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
              4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar
                 Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
                 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
                 Nomor 3470);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
    Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
    Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
    Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
    Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
    Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
    167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
    3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
    Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan
    Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
    tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun
    1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran
    Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan
    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
    Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
    Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
    Negara Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
    Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
    Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
    sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang
    Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
    Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor
    4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
    Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
    126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
    Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
    Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
    Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
    Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
    Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor
    3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan
    Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
    Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
    Nomor 4242);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
    Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
    Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
    Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor
    4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
    Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
    Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
    Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
    2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
                 16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
                     Tata Ruang Wilayah Nasional;
                 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang
                     Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah
                     Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
                 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006
                     tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
                 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006
                     tentang Prosedur dan Penyusunan Produk Hukum Daerah.
                 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang
                     Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP);
                 21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008
                     tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang
                     Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.


                              Dengan Persetujuan Bersama
                           DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
                                 KABUPATEN SUMENEP
                                         Dan
                                   BUPATI SUMENEP

                                         MEMUTUSKAN

Menetapkan   :   PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TENTANG
                 PENATAAN   RUANG  TERBUKA   HIJAU  KAWASAN
                 PERKOTAAN (RTHKP)


                                           BAB I
                                      KETENTUAN UMUM

                                             Pasal 1
                 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
                 1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep;
                 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep;
                 3. Bupati adalah Bupati Sumenep;
                 4. Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah
                     yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun
                     dalam     bentuk    area   memanjang/jalur    yang   dalam
                     penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya
                     tanpa bangunan;
                 5. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai
                     kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi
                     kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan
                     dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial
                     dan kegiatan ekonomi;
                 6. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang selanjutnya
                     disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu
                     kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman
                     guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi
                     dan estetika;
                 7. Penataan RTHKP adalah proses perencanaan, pemanfaatan
                     dan pengendalian RTHKP;
8. RTHKP Publik adalah RTHKP yang penyediaan dan
    pemeliharaannya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah;
9. RTHKP Privat adalah RTHKP yang penyediaan dan
    pemeliharaannya menjadi tanggungjawab pihak/lembaga
    swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan
    melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Daerah;
10. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
11. Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan
    pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah
    perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang
    ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang;
12. Vegetasi adalah keseluruhan tumbuhan dan tanaman yang
    menutupi permukaan tanah;
13. Tanaman khas daerah adalah jenis tumbuhan atau tanaman
    yang khas tumbuh dan menjadi identitas daerah;
14. Sempadan pantai/sungai adalah kawasan tertentu sepanjang
    pantai atau kiri kanan sungai yang mempunyai manfaat
    penting      untuk   mempertahankan       kelestarian   fungsi
    pantai/sungai;
15. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala
    bagian      jalan, termasuk    bangunan      pelengkap    dan
    perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang
    berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di
    bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas
    permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan
    kabel;
16. Median jalan adalah ruang yang disediakan pada bagian
    tengah dari jalan untuk membagi jalan dalam masing-masing
    arah serta untuk mengamankan ruang bebas samping jalur
    lalu lintas;
17. Pedestrian adalah areal yang diperuntukkan bagi pejalan kaki;
18. Jalur hijau, adalah jalur penempatan tanaman serta elemen
    lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan
    maupun di dalam ruang pengawasan jalan yang dominasi
    elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya
    berwarna hijau;
19. Plasma nutfah adalah substansi yang terdapat dalam
    kelompok mahluk hidup, dan merupakan sumber sifat
    keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk
    menciptakan jenis tumbuhan maupun hewan dan jasad renik;
20. Biogeografi adalah keadaan lapisan muka bumi atau aspek
    relief permukaan bumi berupa karakteristik material
    permukaan bumi baik batuan/tanah maupun strukturnya,
    proses geomorfik dan tatanan keruangannya dan aspek
    kehidupan di dalamnya;
21. Taman adalah adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan
    estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau
    kegiatan lain;
22. Kawasan adalah suatu area yang dimanfaatkan untuk
    kegiatan tertentu dengan fungsi utama lindung atau
    budidaya;
23. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan
    fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang
    mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan;
24. Sarana Penunjang adalah bangunan pada Ruang Tebuka Hijau
    Kawasan Perkotaan yang sesuai dengan fungsi Ruang
    Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
25. Kearifan lokal adalah kecerdasan, kreativitas, inovasi dan
    pengetahuan tradisional masyarakat lokal berupa kearifan
    ekologis      dalam      pengelolaan      dan     pelestarian
    ekosistem/sumberdaya lingkungan alam sekitar atau berupa
    kearifan sosial dalam bentuk tatanan sosial yang menciptakan
    keharmonisan dan kedinamisan hidup bermasyarakat yang
    telah dijalani turun temurun dan telah menunjukkan adanya
    manfaat yang diterima masyarakat dalam membangun
    peradabannya;
26. Penutup tanah adalah semua jenis tumbuhan yang
    difungsikan sebagai penutup tanah;
27. Perdu adalah tumbuhan berkayu dengan percabangan mulai
    dari pangkal batang dan memiliki lebih dari satu batang
    utama;
28. Pohon, adalah semua tumbuhan berbatang pokok tunggal
    berkayu keras.

                         BAB II
              TUJUAN, FUNGSI DAN MANFAAT

                            Pasal 2

Tujuan penataan RTHKP adalah :
 a. Menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan;
 b. Mewujudkan kesimbangan antara lingkungan alam dan
    lingkungan buatan;
 c. Meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat, indah, bersih
    dan nyaman; dan
 d. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air.


                            Pasal 3
Fungsi RTHKP adalah :
 a. Pengamanan keberadaan kawasan lindung;
 b. Pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara;
 c. Tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman
    hayati;
 d. Pengendali tata air; dan
 e. Sarana estetika kota.


                            Pasal 4
Manfaat RTHKP adalah :
a. sarana untuk mencerminkan identitas daerah;
b. sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
c. sarana rekreasi aktif dan pasif serta interkasi sosial;
d. meningkatkan nilai ekonomi lahan;
e. menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise
   daerah;
f. sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan
   manula;
g. sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat;
h. memperbaiki iklim mikro; dan
i. meningkatkan cadangan oksigen.

                       BAB III
             PEMBENTUKAN DAN JENIS RTHKP

                            Pasal 5

(1) Pembentukan RTHKP disesuaikan dengan bentang alam
    berdasar aspek biogeografis dan struktur ruang serta estetika.
(2) Pembentukan RTHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    mencerminkan karakter alam dan/atau budaya setempat yang
    bernilai ekologis, historik, panorama yang khas dengan
    tingkat penerapan teknologi.


                            Pasal 6
Jenis RTHKP meliputi:
 a. taman kota;
 b. taman wisata alam;
 c. taman rekreasi;
 d. taman lingkungan perumahan dan permukiman;
 e. taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial;
 f. taman hutan raya;
 g. hutan kota;
 h. hutan lindung;
 i. bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan lembah;
 j. cagar alam;
 k. kebun raya;
 l. kebun binatang;
m. pemakaman umum;
n. lapangan olah raga;
o. lapangan upacara;
p. parkir terbuka;
q. lahan pertanian perkotaan;
r. jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET);
s. sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa;
t. jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas
    dan pedestrian;
u. kawasan dan jalur hijau;
v. daerah penyangga (buffer zone) lapangan udara; dan
w. taman atap (roof garden).

                          BAB IV
                      PENATAAN RTHKP
                        Bagian Kesatu
                          Penataan

                            Pasal 7

Penataan RTHKP meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan,
dan pengendalian RTHKP.
                        Bagian Kedua
                        Perencanaan
                            Pasal 8
(1) RTHKP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
    Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep.
(2) RTHKP dituangkan dalam Rencana Detail Tata Ruang dengan
    skala peta sekurang-kurangnya 1:5000 atau Rencana Teknis
    dengan skala peta sekurang-kurangnya 1:1000.

                            Pasal 9
(1) Luas RTHKP minimal 30% dari luas Kawasan Perkotaan;
(2) Luas RTHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup
    RTHKP publik dan privat.
(3) Luas RTHKP publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
    penyediaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
(4) RTHKP privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
    penyediaannya menjadi tanggung jawab pihak/lembaga
    swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan oleh
    Pemerintah Daerah.

                           Pasal 10
(1) Perencanaan RTHKP dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Penjabaran perencanaan dimaksud dalam bentuk rancangan
    /desain yang dapat digunakan sebagai dasar dalam
    penyediaan, pemanfaatan dan pengendalian RTHKP.
(3) Setiap orang atau badan dapat menyiapkan perencanaan dan
    perancangan RTHKP sebagai tindak lanjut dari Rencana Tata
    Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Perencanaan RTHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan
    dengan DPRD.

                        Bagian Ketiga
                        Pemanfaatan
                           Pasal 11
(1) Pemanfaatan RTHKP mencakup kegiatan pembangunan baru,
    pemeliharaan, dan pengamanan RTHKP.
(2) Pemanfaatan RTHKP publik dikelola oleh Pemerintah Daerah
    dengan melibatkan para pelaku pembangunan.
(3) RTHKP publik tidak dapat dialihfungsikan.
(4) Pemanfaatan RTHKP publik sebagaimana dimaksud pada ayat
    (2) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
(5) Pemanfaatan RTHKP privat dikelola oleh perseorangan atau
    lembaga/badan       hukum      sesuai   dengan     peraturan
    perundangan-undangan.
(6) Pemanfaatan RTHKP diperkaya dengan memasukkan berbagai
    kearifan lokal dalam penataan ruang dan konstruksi bangunan
    taman yang mencerminkan budaya setempat.
(7) Pemanfaatan RTHKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
    ayat (2) dan ayat (5), dikembangkan dengan mengisi
    berbagai macam vegetasi yang disesuaikan dengan ekosistem
    dan tanaman khas daerah.
                          Pasal 12
(1) Pemanfaatan RTHKP milik atau yang dikuasai oleh Daerah
    adalah kewenangan Pemerintah Daerah.
(2) Setiap orang atau Badan dapat melakukan pengelolaan dan
    pemanfaatan RTHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    atas izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(3) Terhadap RTHKP milik orang atau badan, Pemerintah Daerah
    berwenang mengatur pemanfaatannya.

                          Pasal 13
(1) Pemanfaatan RTHKP dilaksanakan secara terpadu oleh
    Instansi Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku
    pembangunan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan
    tanggung jawab masing-masing.
(2) Pelaku pembangunan lainnya sebagaimana dimaksud pada
    ayat (1) adalah PT. (Persero) Telkom. PT. (Persero)
    Perusahaan Listrik Negara (PLN), Perusahaan Daerah Air
    Minum (PDAM) dan instansi utilitas lainnya.
(3) Setiap penghuni atau pihak yang bertanggung jawab atas
    rumah/bangunan atau persil yang terbangun diwajibkan untuk
    menghijaukan halaman/perkarangan atau persil dimaksud
    dengan menanam pohon pelindung, perdu, semak hias,
    penutup tanah/rumput serta memelihara dengan baik.
(4) Pemanfaatan RTHKP dilaksanakan berdasarkan Rencana Tata
    Ruang yang ditetapkan atau atas ketentuan yang ditetapkan
    oleh Pemerintah Daerah serta wajib memperhatikan
    keseimbangan lingkungan.


                      Bagian Keempat
                       Pengendalian
                          Pasal 14

(1) Lingkup pengendalian RTHKP meliputi:
    a. target pencapaian luas minimal 30% dari total luas
        kawasan;
    b. fungsi dan manfaat jenis RTHKP;
    c. luas dan lokasi RTHKP; dan
    d. kesesuaian spesifikasi konstruksi dengan desain teknis.
(2) Pengendalian RTHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    dilakukan melalui perizinan, pemantauan, pelaporan dan
    penertiban.
(3) Penebangan pohon di areal RTHKP publik dibatasi secara
    ketat dan harus seizin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

                          Pasal 15
Dalam rangka pembinaan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau,
Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan, menumbuhkan,
mengembangkan dan meningkatkan kesadaran, tanggung jawab
dan kemitraan semua pihak baik Pemerintah Daerah, swasta
pengusaha dan masyarakat dalam upaya pengelolaan,
pemanfaatan dan pelestarian tanaman dan RTHKP.
                          Pasal 16
(1) Guna Pengendalian pemanfaatan RTHKP, setiap usaha atau
    kegiatan oleh dan/atau untuk kepentingan perorangan atau
    badan yang memakai lokasi RTHKP tidak boleh menyimpang
    dari fungsinya dan harus memperoleh izin dari Bupati atau
    Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2) Dalam Surat Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
    dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan
    pengendalian dan pelestarian RTHKP dan dapat ditambah
    persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat
    yang ditunjuk.
(3) Ketentuan perijinan dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2)
    ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

                          Pasal 17
(1) Pemegang izin dimaksud dalam Pasal 16 dilarang melakukan
    kegiatan yang menyimpang dari izin yang telah diberikan.
(2) Sarana penunjang bagi kepentingan RTHKP luasnya dibatasi
    dengan ketentuan paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas
    RTHKP dilokasi setempat.
(3) Ketentuan paling luas 10% (sepuluh persen) dari RTHKP
    dilokasi setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
    adalah 10% dari luas kawasan yang ada dilokasi tersebut.


                          Pasal 18
(1) Izin pemakaian RTHKP dapat dicabut oleh Bupati atau Pejabat
    yang ditunjuk apabila pemamanfatan RTHKP tidak sesuai
    dengan izin yang dikeluarkan.
(2) Izin pemakaian RTHKP tidak dapat diperpanjang apabila
    pemanfaatan RTHKP tidak sesuai dengan Rencana Tata
    Ruang.
(3) Dalam hal surat izin tidak berlaku lagi maka lokasi (RTHKP)
    yang bersangkutan harus dikosongkan dengan sebaik-baiknya
    atas beban pemegang izin.
(4) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pelayanan perizinan
    dimaksud dalam Peraturan Daerah ini kepada Pejabat yang
    ditunjuk.
                          Pasal 19
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan
pengawasan dan penertiban terhadap pengelolaan, pemanfaatan
dan pengendalian RTHKP.

                         BAB V
                  SANKSI ADMINISTRASI
                          Pasal 20
(1) Barang siapa memanfaatkan RTHKP tanpa memperoleh izin
    sebagaimana di maksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 16
    ayat (1) maka orang atau badan tersebut harus
    menghentikan, mengosongkan dan mengembalikan sesuai
    keadaan semula atas beban yang bersangkutan.
(2) Dalam hal ketentuan tersebut tidak dipenuhi maka Bupati atau
    Pejabat yang ditunjuk berwenang melaksanakan penghentian
    kegiatan secara paksa, pengosongan lokasi RTHKP dan
    mengembalikan sesuai keadaan semula atas beban pelanggar
    yang bersangkutan dengan ketentuan biaya yang ditetapkan
    oleh Bupati.
(3) Dalam hal kewajiban tersebut dalam Pasal 17 ayat (3) tidak
    dipenuhi, maka pengosongan dapat dilaksanakan oleh Bupati
    atau Pejabat yang ditunjuk atas beban pemegang izin.


                           Pasal 21
Barang siapa memanfaatkan RTHKP yang menyimpang/
bertentangan dari izin yang diberikan maka izin dicabut.

                         BAB VI
                    KETENTUAN PIDANA
                           Pasal 22
Barang siapa karena kesalahannya mengakibatkan rusaknya
RTHKP atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-
ketentuan tersebut dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan
pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan, denda paling
banyak Rp. 5.000.000,00 ( lima juta rupiah ).

                        BAB VII
                 KETENTUAN PENYIDIKAN
                           Pasal 23
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
    Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik
    untuk    melakukan     penyidikan    terhadap   pelanggaran
    ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada
    ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang
    untuk :
    a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti
        keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana
        yang dilakukan agar keterangan atau laporan tersebut
        menjadi lebih lengkap dan jelas;
    b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan
        mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran
        perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
        pidana;
    c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi
        atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
    d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-
        dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
    e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan
        bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain
        serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti
        tersebut;
    f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka penyidikan
        tindak pidana;
    g. menyuruh       berhenti    atau    melarang  seseorang
        meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
        pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas
        orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana
        dimasud pada huruf e;
    h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak
        pidana;
    i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
        diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
    j. menghentikan penyidikan;
    k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
        penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat
        dipertanggung jawabkan.
(3) Penyidik    sebagaimana      dimaksud     pada ayat    (1)
    memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan
    hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik
    Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan
    ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun
    1981 tentang Hukum Acara Pidana.

                        BAB VIII
                  KETENTUAN PERALIHAN
                          Pasal 24
(1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini semua ketentuan
    yang berkaitan dengan Penataan RTHKP yang telah ada tetap
    berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan
    Daerah ini.
(2) Izin pemanfaatan RTHKP yang telah diberikan oleh Bupati
    atau Pejabat yang ditunjuk tetap berlaku sampai dengan
    batas waktu berakhirnya izin.
(3) Izin pemanfaatan RTHKP yang telah diberikan oleh Bupati
    atau Pejabat yang ditunjuk yang tidak sesuai dengan rencana
    tata ruang dan/atau diperoleh melalui prosedur yang tidak
    benar, batal demi hukum.
(4) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin
    sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dimintakan
    penggantian yang layak kepada Pemerintah Daerah.

                         BAB IX
                   KETENTUAN PENUTUP
                          Pasal 25
Peraturan Bupati dan peraturan-peraturan lain yang terkait
dengan Peraturan Daerah ini diselesaikan paling lambat 2 (dua)
tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
                          Pasal 26
Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah
Kabupaten Sumenep Nomor 08 Tahun 1988 tentang Pemeliharaan
Ruang Terbuka Hijau dan Pemotongan Pohon, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
                                               Pasal 27
                    Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

                    Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
                    pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
                    dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.


                                       Ditetapkan di : Sumenep
                                       pada tanggal : 25 September 2008



                                             BUPATI SUMENEP

                                                     ttd.

                                     KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE, MM




Diundangkan di : Sumenep
pada tanggal   : 25 Maret 2009

     SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
               SUMENEP

                     ttd.

   H. FEN A. EFFENDY SAID, SE, MSi, MM
   Pembina Utama Muda
   NIP. 510 087 567


     LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2009 NOMOR 02

								
To top