Docstoc

PERDA NO.05 TAHUN 2008

Document Sample
PERDA NO.05 TAHUN 2008 Powered By Docstoc
					            PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

                 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
                        NOMOR : 5 TAHUN 2008
                              TENTANG

                     PENGADAAN GARAM BERYODIUM


                 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

                             BUPATI SUMENEP


Menimbang    :   a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kesehatan
                    masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia
                    (SDM), meningkatkan kecerdasan dan daya fikir anak, perlu
                    melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan berbagai
                    gangguan kesehatan manusia akibat dari kekurangan iodium
                    melalui kegiatan iodisasi garam;
                 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
                    huruf a, perlu mengatur pengadaaan garam beryodium yang
                    ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep.

Mengingat    : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
                  Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
                  Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
                  Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 09);
               2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
                  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22,
                  Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
               3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
                  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100,
                  Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
               4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
                  Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
                  Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
               5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
                  Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
                  Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437),
                  sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang
                  Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
                  Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor
                  4844);
               6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar
                  Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
                  Tahun 1991 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor
                  3434);
                 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
                     Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
                     Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
                     Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
                     2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
                     Indonesia Nomor 4737);
                 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
                     Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
                     Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
                     Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
                 9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1991 tentang
                     Penyusunan, Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional
                     Indonesia;
                 10. Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan
                     Garam Beryodium;
                 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006
                     tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
                 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006
                     tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.


                            Dengan Persetujuan Bersama
                    DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
                                    SUMENEP
                                       dan
                                BUPATI SUMENEP

                                        MEMUTUSKAN


Menetapkan   :   PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TENTANG
                 PENGADAAN GARAM BERYODIUM


                                            BAB I
                                      KETENTUAN UMUM
                                           Pasal 1

                 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
                 1. Kabupaten adalah Kabupaten Sumenep;
                 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
                     Sumenep;
                 3. Bupati adalah Bupati Sumenep;
                 4. Garam beryodium adalah garam konsumsi yang komponen
                     utamanya Natrium Chlorida (Na CL) dan mengandung senyawa
                     iodium 30 ppm – 80 ppm melalui proses iodisasi;
                 5. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SNI
                     adalah standar yang ditetapkan oleh instansi teknis setelah
                     mendapat persetujuan dari Dewan Standarisasi Nasional, dan
                     berlaku secara nasional di Indonesia;
                 6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi kewenangan
                     oleh Bupati untuk mengawasi peredaran terhadap garam
                     beryodium dan mengambil langkah-langkah sesuai dengan
                     ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
                       BAB II
             KETENTUAN PEREDARAN GARAM

                           Pasal 2

Garam yang dapat diperdagangkan untuk keperluan konsumsi
adalah garam beryodium yang telah memenuhi SNI.

                           Pasal 3

(1) Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebelum
    diperdagangkan wajib terlebih dahulu diolah melalui proses
    pencucian dan iodisasi;
(2) Dalam hal garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah
    memenuhi syarat untuk langsung diiodisasi, proses iodisasi
    dilakukan terlebih dahulu melalui proses pencucian;
(3) Garam beryodium yang diperdagangkan wajib dikemas dan
    diberi label.

                           Pasal 4

Pengolahan, pengemasan dan pelabelan serta persyaratan
teknisnya ditetapkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.

                       BAB III
              PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

                           Pasal 5

(1) Pembinaan     dan     Pengawasan   terhadap     pengolahan,
    pengemasan dan pelabelan garam beryodium dilakukan oleh
    Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
(2) Dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana
    dimaksud     pada     ayat    (1),  berkoordinasi   dengan
    instansi/lembaga terkait dan Tim Koordinasi Penanggulangan
    Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI).

                           Pasal 6

Dalam pelaksaaan Pembinaan dan Pengawasan garam beryodium
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, perlu peran serta aktif
masyarakat.

                        BAB IV
                  KETENTUAN LARANGAN

                           Pasal 7

Untuk melindungi konsumen, dilarang bagi :
a. Petani garam, menjual garam tidak beryodium langsung kepada
   konsumen;
                 b. Pengecer garam, yang menjual garam tidak beryodium
                    langsung kepada konsumen atau menjual garam yang tidak
                    sesuai dengan SNI;
                 c. Produsen garam, yang memproduksi dan menjual garam tidak
                    sesuai SNI.

                                            BAB V
                                      KETENTUAN PIDANA

                                             Pasal 8

                 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud
                     dalam Pasal 2, 3, dan 4 diancam pidana kurungan paling lama
                     3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,-
                     (lima juta rupiah);
                 (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
                     pelanggaran.

                                           BAB VI
                                     KETENTUAN PENUTUP

                                             Pasal 9

                 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang
                 mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

                                            Pasal 10

                 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

                 Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
                 pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
                 dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

                                            Ditetapkan di : Sumenep
                                            pada tanggal : 25 September 2008

                                                BUPATI SUMENEP

                                                         ttd.

                                        KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE, MM

Diundangkan di : Sumenep
pada tanggal   : 25 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
       SUMENEP

             ttd.

H.FEN A. EFFENDY SAID. SE.MSi.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19530424 198502 1 001
  LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2009 NOMOR 01

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:30
posted:10/18/2011
language:Indonesian
pages:4