07_Irigasi

Document Sample
07_Irigasi Powered By Docstoc
					        PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP


                PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
                       NOMOR : 07 TAHUN 2004
                             TENTANG

                                 IRIGASI


                DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

                             BUPATI SUMENEP


Menimbang   :    a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 77
                    Tahun 2001 tentang Irigasi dan untuk mewujudkan peningkatan
                    efektifitas, efisiensi, produktifitas dalam pengembangan dan
                    pengelolaan irigasi, maka diperlukan pengaturan wewenang
                    tugas dan tanggungjawab lembaga pengelola irigasi,
                    penyerahan       kewenangan       pengelolaan  irigasi kepada
                    perkumpulan petani pemakai air, pemberdayaan masyarakat
                    petani pemakai air, pembiayaan pengelolaan irigasi dan
                    penyelenggaraan keberlanjutan sistem irigasi ;
                 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
                    huruf a, perlu menetapkan penyelenggaraan Irigasi dalam suatu
                    Peraturan Daerah.

Mengingat   : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
                 Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
                 Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
                 nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 09 ) ;
              2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
                 Pokok-Pokok Agraria ( Lembaran Negara Republik Indonesia
                 Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor
                 2043 ) ;
              3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
                 Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
                 Nomor 76 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 ) ;
              4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya
                 Tanaman ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
                 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1347 ) ;
              5. Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan
                 Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia
                 Tahun 1977 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor
                 3699 ) ;
              6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
                 Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
                 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
                 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
                     Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran
                     Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan
                     Lembaran Negara Nomor 3848 ) ;
                 8. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2004 tentang Sumber Daya
                     Air ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
                     32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 43777 ) ;
                 9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang
                     Pendaftaran Tanah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
                     Tahun 1961 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor
                     2171 ) ;
                 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
                     Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
                     ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39,
                     Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
                 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis
                     Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara
                     Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan
                     Lembaran Negara Nomor 3838 ) ;
                 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
                     Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai
                     Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
                     2000 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;
                 13. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi
                     ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143,
                     Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156 ) ;
                 14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik
                     Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk
                     Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah
                     dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara
                     Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70 ) ;
                 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986
                     tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri
                     Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
                 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001
                     tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah ;
                 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2001
                     tentang Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai
                     Air ;
                 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang
                     Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
                     Lingkungan Pemerintah Daerah ;
                 19. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah
                     529/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Penyerahan Kewenangan
                     Pengelolaan Irigasi Kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air
                     (HIPPA).

                                   Dengan Persetujuan
                   DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP

                                     MEMUTUSKAN

Menetapkan   :   PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TENTANG IRIGASI
                            BAB I
                       KETENTUAN UMUM
                           Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep;
3. Bupati adalah Bupati Sumenep ;
4. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat ;
5. Pemerintah Daerah Propinsi adalah Pemerintah Daerah
    Propinsi Jawa Timur ;
6. Pejabat yang berwenang adalah Pegawai Negeri Sipil yang
    diberi tugas tertentu oleh Bupati dibidang irigasi sesuai dengan
    peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
7. Dinas Teknis adalah dinas yang secara teknis menangani di
    bidang irigasi ;
8. Pengairan adalah suatu bidang pengelolaan atas air, sumber-
    sumber air, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang
    terkandung di dalamnya, baik yang alamiah maupun yang
    telah di usahakan oleh manusia ;
9. Daerah Irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air
    dari satu jaringan irigasi ;
10. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk
    menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi
    permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi
    daerah rawa ;
11. Jaringan Irigasi adalah saluran bangunan dan bangunan
    pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan
    untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan,
    pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan dan
    pembuangannya ;
12. Jaringan Utama adalah jaringan irigasi yang berada dalam
    satu sistim irigasi mulai dari bangunan utama (bendung),
    saluran induk/primer, saluran sekunder dan bangunan sadap
    serta bangunan pelengkapnya ;
13. Jaringan Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai
    prasarana pelayanan air di dalam petak tersier yang terdiri dari
    saluran pembawa yang disebut saluran tersier, saluran
    pembagi yang disebut saluran kwarter dan saluran pembuang
    berikut bangunan turutan serta pelengkap. Termasuk jaringan
    irigasi pompa yang luas areal pelayanannya disamakan dengan
    areal tersier;
14. Pola Tanam adalah rencana jenis tanaman yang akan
    diusahakan ;
15. Tata Tanam adalah pengaturan waktu, tempat, jenis, luas
    penanaman rendengan dan kemarau disertai penggunaan air
    yang efisien untuk mendapatkan produksi yang maksimal ;
16. Petak Irigasi adalah petak tanah yang memperoleh air irigasi;
17. Petak Tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan
    kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui saluran tersier
    yang sama ;
18. Irigasi Pompa adalah irigasi yang sumber airnya berasal dari
    air bawah tanah atau air permukaan yang dinaikkan dengan
    menggunakan pompa beserta perlengkapan dan tenaga
    penggeraknya ;
19. Irigasi Permukaan adalah jaringan irigasi yang airnya berasal
    dari Sumber / Waduk / Bendung dengan mengalir secara
    grafitasi ;
20. Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan banyaknya air
    persatuan waktu dan saat pemberian air yang dapat
    dipergunakan untuk menunjang pertanian ;
21. Pembagian Air Irigasi, adalah penyaluran air dalam jaringan
    utama ;
22. Pemberian Air Irigasi adalah penyaluran alokasi air dari
    jaringan utama ke petak tersier dan kwarter ;
23. Penggunaan Air Irigasi adalah pemanfaatan air ditingkat usaha
    tani ;
24. Pembuangan / Drainase adalah pengaliran kelebihan air irigasi
    yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi
    tertentu ;
25. Perkumpulan Petani Pemakai Air adalah kelembagaan
    pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air
    dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh
    petani sendiri secara demokratis, terdiri dari Himpunan Petani
    Pemakai Air yang selanjutnya disingkat HIPPA di tingkat
    tersier, gabungan HIPPA ditingkat sekunder dan induk HIPPA
    ditingkat primer ;
26. Komisi Irigasi adalah wadah koordinasi dan komunikasi antara
    Pemerintah Kabupaten, HIPPA tingkat daerah irigasi, HIPPA
    untuk keperluan lainnya, dan unsur masyarakat yang
    berkepentingan dalam pengelolaan irigasi yaitu lembaga
    swadaya masyarakat, wakil perguruan tinggi dan wakil
    pemerhati irigasi lainnya berdasarkan kebutuhan ;
27. Bangunan Bagi adalah bangunan air yang terletak di saluran
    primer dan sekunder pada suatu titik cabang dan berfungsi
    untuk membagi aliran antara dua saluran atau lebih ;
28. Bangunan Sadap adalah suatu bangunan air yang berfungsi
    mengalirkan air dari saluran primer atau sekunder kesaluran
    tersier penerima, yang letaknya di saluran primer/sekunder ;
29. Bangunan Bagi Sadap adalah bangunan air yang mempunyai
    pintu sadap langsung kepetak tersier yang letaknya di saluran
    primer/sekunder dan membagi air ke saluran sekunder lainnya
    serta disadap langsung oleh saluran tersier ;
30. Bangunan Siphon adalah penggunaan jika saluran pembawa
    yang melintasi alur pembuang alam yang elevasi dasarnya
    hampir sama dengan elevasi dasar saluran pembawa ;
31. Bangunan Talang adalah penggunaan jika saluran pembawa
    melintasi lembah atau alur pembuang yang dalam ;
32. Bangunan Gorong - gorong adalah penggunaan jika saluran
    pembawa melintasi jalan ;
33. Irigasi Teknis adalah sistem irigasi dimana air yang masuk
    daerah irigasi dapat diatur dan diukur, bangunannya adalah
    sudah teknis dan permanen lengkap dengan bangunan
    pengaturnya dan debit pengatur ;
34. Irigasi Semi Teknis adalah sistem irigasi yang dikelola oleh
    petani dimana air yang masuk daerah Irigasi dapat diatur,
    tetapi tidak dapat diukur sedang bangunan-bangunannya
    sudah semi permanen dan sudah menggunakan pintu
    pengatur ;
35. Irigasi Sederhana adalah suatu jaringan irigasi yang dikelola
    oleh para petani dimana saluran dan bangunan-bangunannya
    tidak permanen/masih sederhana, debit air yang masuk
    daerah irigasi tidak bisa diatur dan diukur sehingga hanya
    dapat bertahan pada satu musim saja dan dapat diperkirakan
    pada musim berikutnya akan rusak sehingga perlu perbaikan ;
36. Forum Koordinasi Pengelolaan Irigasi adalah wadah koordinasi
    dan komunikasi dari dan antar pengguna air dan petugas
    Pemerintah Daerah pada suatu daerah irigasi yang bersifat
    multi guna yang dibentuk atas kebutuhan dan kepentingan
    bersama ;
37. Pengelolaan Irigasi adalah segala usaha pendayagunaan air
    irigasi yang meliputi operasi dan pemeliharaan, penggunaan
    pengamanan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi ;
38. Waduk adalah tempat/wadah penampungan air di sungai agar
    dapat digunakan sewaktu terjadi kekurangan air, baik untuk
    irigasi maupun keperluan lainnya ;
39. Waduk Lapangan atau Embung adalah tempat/wadah
    penampungan air irigasi pada waktu terjadi surplus air di
    sungai atau air hujan dan digunakan sewaktu-waktu terjadi
    kekurangan air ;
40. Manajemen Asset adalah kegiatan pengelola aset jaringan
    irigasi yang meliputi kegiatan inventarisasi, perencanaan,
    pemanfaatan dan pengamanan asset ;
41. Audit Pengelolaan Irigasi adalah kegiatan pemeriksaan kinerja
    pengelolaan irigasi yang meliputi aspek organisasi, teknis, dan
    keuangan, sebagai bahan evaluasi manajemen aset irigasi ;
42. Penyerahan      Kewenangan      Pengelolaan   Irigasi   adalah
    pelimpahan hak, wewenang dan tanggung jawab dari
    Pemerintah Daerah kepada perkumpulan petani pemakai air
    untuk mengatur pengelolaan irigasi dan pembiayaan di
    wilayah kerjanya ;
43. Hak Guna Air Irigasi adalah hak yang diberikan oleh pejabat
    yang berwenang kepada perkumpulan petani pemakai air,
    badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air
    irigasi untuk keperluan lainnya untuk memakai air irigasi guna
    menunjang usaha pokoknya ;
44. Izin Pengambilan Air Irigasi adalah izin yang diberikan oleh
    pejabat yang berwenang kepada pemegang hak guna air
    irigasi ;
45. Kebijakan Daerah adalah aturan, arahan, acuan, ketentuan,
    dan pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah
    yang dituangkan dalam Peraturan Daerah, Keputusan Kepala
    Daerah, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan
    Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
46. Pembangunan Jaringan Irigasi adalah kegiatan penyediaan
    jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada daerah
    irigasinya ;
47. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah kegiatan
    pengelolaan air dan jaringan irigasi meliputi kegiatan
    penyediaan,      pembagian,       pemberian,      penggunaan,
    pembuangannya, termasuk pemeliharaan jaringan secara
    tepat guna dan berhasil guna ;
48. Pengamanan Jaringan Irigasi adalah upaya untuk mencegah
    dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang
    disebabkan oleh daya rusak air, hewan atau oleh manusia
    guna mempertahankan fungsi jaringan irigasi ;
49. Daerah Sempadan Air adalah tanah yang dibatasi oleh garis
    sempadan yang merupakan batas pengamanan bagi saluran-
    saluran dan atau bangunan dari pada jaringan irigasi dengan
    jarak tertentu sepanjang saluran dan sekitar bangunan ;
50. Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan
    jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan
    irigasi seperti semula ;
51. Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan
    jaringan irigasi dengan mempertimbangkan perubahan kondisi
    lingkungan daerah irigasi guna meningkatkan fungsi dan
    pelayanan irigasi ;
52. Inventarisasi Daerah Irigasi adalah kegiatan pencatatan /
    pendataan fisik, kondisi, fungsi dan perubahan jaringan irigasi
    guna menunjang pelaksanaan pengelolaan irigasi ;
53. Kemandirian adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan
    sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki dibidang teknis,
    keuangan, manajerial administrasi dan organisasi ;
54. Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air adalah upaya
    untuk memfasilitasi, mengembangkan kemampuan sendiri
    dibidang teknis, keuangan, manajerial, administrasi dan
    organisasi, secara mantap dapat mengelola daerah irigasi /
    reklamasi rawa secara mandiri dan berkelanjutan dalam proses
    yang dinamis dan bertanggung jawab ;
55. Pengurusan adalah usaha untuk melaksanakan dan menjaga
    agar sesuatu yang dilaksanakan dan dijaga tersebut sesuai
    dengan tujuan yang ingin dicapai ;
56. Pengaturan adalah usaha untuk melakukan sesuatu agar
    tujuan yang akan dicapai seefisien mungkin ;
57. Keperluan lainnya adalah penggunaan air irigasi yang bukan
    hanya terbatas pada keperluan seperti pemukiman,
    peternakan, perikanan air tawar, industri dan pelestarian
    lingkungan hidup dan lain-lain ;
58. Air adalah suatu air yang terdapat didalam dan atau berasal
    dari sumber-sumber air baik yang terdapat diatas maupun di
    bawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini
    yang terdapat dilaut ;
59. Sumber Air adalah asal air yang berada di permukaan bumi
    dan selalu kontak dengan udara bebas, tetapi tidak termasuk
    didalamnya air laut ;
60. Air Sumber (Mata Air) adalah aliran sub-surface yang keluar
    (muncul) kembali kepermukaan pada suatu tempat tertentu.

                          BAB II
                     TUJUAN DAN FUNGSI
                          Pasal 2

Irigasi diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan
air yang menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan serta
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani.

                             Pasal 3

Irigasi berfungsi mempertahankan dan meningkatkan produktifitas
lahan untuk mencapai hasil pertanian yang optimal tanpa
mengabaikan kepentingan lainnya.
                       BAB III
         PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN IRIGASI
                       Pasal 4

Air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam yang
terkandung didalamnya, adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa
yang mempunyai manfaat serba guna dan dibutuhkan manusia
sepanjang masa, baik dibidang ekonomi, sosial maupun budaya
yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan digunakan sebesar-
besarnya untuk kemakmuran rakyat.

                            Pasal 5

(1) Pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan mengutamakan
    kepentingan masyarakat petani dan dengan menempatkan
    perkumpulan Petani Pemakai Air sebagai pengambil keputusan
    dan pelaku utama dalam pengelolaan irigasi yang menjadi
    tanggung jawabnya ;
(2) Untuk mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
    (1) dilakukan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air
    secara berkesinambungan.

                            Pasal 6

(1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan irigasi yang
    efisien dan efektif serta dapat memberikan manfaat yang
    sebesar-besarnya kepada masyarakat petani, pengelolaan
    irigasi   harus    dilaksanakan     dengan     mengoptimalkan
    pemanfaatan air secara terpadu ;
(2) Penyelenggaraan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud
    pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi
    satu    kesatuan    pengelolaan,     dengan     memperhatikan
    kepentingan pengguna dibagian hulu, tengah dan hilir secara
    seimbang adil dan merata ;
(3) Penyelenggaraan pengelolaan irigasi dilakukan dengan
    melibatkan semua pihak yang berkepentingan agar dapat
    dicapai pemanfaatan jaringan irigasi yang optimal.

                            Pasal 7

(1) Keberlanjutan sistem irigasi dilaksanakan dengan dukungan
    keandalan air irigasi dan prasarana irigasi yang baik, guna
    menunjang peningkatan pendapatan petani ;
(2) Dalam rangka menunjang peningkatan pendapatan petani
    sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaan irigasi
    dilaksanakan dengan mengantisipasi modernisasi pertanian
    dan diversifikasi usaha tani dengan dukungan penyediaan
    sarana dan prasarana sesuai kebutuhan ;
(3) Untuk mendukung keandalan air irigasi sebagaimana dimaksud
    pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan membangun waduk,
    dam, waduk lapangan, pengendalian kualitas air, jaringan
    drainase yang sempadan, dan memanfaatkan kembali air
    pembuangan / drainase, chek dam, long storage,
    pengembangan      pompanisasi,     pengeboran   air   tanah,
    rehabilitasi  dan    peningkatan    jaringan  operasi    dan
    pemeliharaan pembangunan jaringan irigasi ;
                       BAB IV
           KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI
                       Pasal 8

(1) Lembaga pengelola irigasi meliputi, Perkumpulan Petani
    Pemakai Air, Instansi Pemerintah Daerah atau pihak lain yang
    kegiatannya berkaitan dengan pengelolaan irigasi sesuai
    dengan kewenangannya dalam perencanaan pembangunan
    operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan
    pembiayaan jaringan irigasi ;
(2) Petani Pemakai Air dapat membentuk Perkumpulan Petani
    Pemakai Air sampai tingkat daerah irigasi sebagai lembaga
    yang berwenang untuk mengatur pegelolaan daerah irigasi
    sebagai satu kesatuan pengelolaan ;
(3) Petani Pemakai Air harus membentuk HIPPA ditingkat jaringan
    tersier ;
(4) Seluruh HIPPA membentuk gabungan HIPPA pada tingkat
    sekunder ;
(5) Seluruh Gabungan HIPPA pada tingkat sekunder membentuk
    Induk HIPPA pada tingkat Primer;
(6) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan air untuk berbagai
    keperluan, Bupati membentuk Komisi Irigasi yang ditetapkan
    dengan Keputusan Bupati ;
(7) Dalam rangka koordinasi pengelolaan di daerah irigasi yang
    jaringan utamanya berfungsi multi guna, dapat dibentuk Forum
    Koordinasi Daerah Irigasi.

                             Pasal 9

Pembagian wewenang dan tanggung jawab serta mekanisme kerja
antar lembaga pengelola irigasi ditetapkan oleh Bupati.

                    BAB V
   PENYERAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN IRIGASI
                   Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah menyerahkan kewenangan pengelolaan
    irigasi kepada Gabungan HIPPA dan Induk HIPPA yang
    berbadan hukum dilakukan secara bertahap dan demokratis
    dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan ;
(2) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
    dilakukan sesuai dengan wilayah kerjanya pada tingkat daerah
    irigasi atau sebagian daerah irigasi yang ditetapkan melalui
    kesepakatan tertulis tanpa penyerahan kepemilikan aset
    jaringan irigasi ;
(3) Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi sebagai berikut:
      a. merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan saluran
         dan bangunan ;
      b. pembiayaan pengelolaan irigasi ;
      c. mengatur pembagian, penyediaan pemberian, penggunaan
         dan pembuangan kelebihan air irigasi serta mencegah
         adanya pencemaran air ;
      d. melakukan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi ;
      e. usaha mempertahankan kondisi jaringan irigasi agar tetap
         berfungsi dengan baik termasuk pengamanan jaringan
         irigasi ;
     f. menjaga keberlangsungan fungsi jaringan irigasi ;
     g. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
     h. melindungi kepentingan anggota ;
     i. mengembangkan usaha tani ;
     j. meningkatkan pendapatan anggota.
(4) Tata cara dan mekanisme penyerahan wewenang sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Bupati.

                            Pasal 11

Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi pada daerah irigasi
yang jaringan irigasinya berfungsi multiguna dilaksanakan melalui
kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah, Perkumpulan
Petani Pemakai Air dan Pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya.

                            Pasal 12

(1) Apabila berdasarkan audit pengelolaan irigasi yang diserahkan
    wewenangnya pada gabungan HIPPA/Induk HIPPA dinyatakan
    gagal dalam pengelolan irigasi yang telah diserahkan, maka
    pengelolaan irigasi diambil kembali oleh Pemerintah Daerah,
    yang dituangkan dalam Berita Acara ;
(2) Pelaksanaan audit dilaksanakan oleh Tim audit yang dibentuk
    oleh Bupati.

                            Pasal 13

Bagi jaringan irigasi yang belum diserahkan wewenang
pengelolaannya, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

                    BAB VI
  PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR
                   Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan Perkumpulan
    Petani Pemakai Air yang meliputi :
    a. peningkatan kemampuan antara lain melalui pelatihan,
        bimbingan, pendampingan dan kerjasama pengelolaan
        yang      dilaksanakan     secara  terus    menerus dan
        berkesinambungan ;
    b. penguatan kelembagaan yang mencakup kegiatan fasilitasi
        sebagai badan hukum yang otonom dan bergerak dibidang
        irigasi, pertanian serta usaha ekonomi lainnya.
(2) Pemerintah Daerah atau pihak lain dapat memberikan bantuan
    dan fasilitasi kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air, yang
    dituangkan dalam kesepakatan tertulis ;
(3) Apabila terjadi hambatan dalam kepengurusan Perkumpulan
    Petani Pemakai Air yang menyebabkan tidak berfungsinya
    perkumpulan petani pemakai air sebagai pengelola irigasi,
    maka Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelesaian
    permasalahan Perkumpulan Petani Pemakai Air tersebut ;
(4) Pemerintah Daerah menetapkan kebijaksanaan daerah
    berdasarkan kebijaksanaan nasional sebagai pengaturan lebih
    lanjut tentang pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air
    sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
                          BAB VII
                   POLA PENGATURAN AIR
                      Bagian Pertama
                    Hak Guna Air Irigasi
                         Pasal 15

(1) Bupati dapat memberikan hak guna air irigasi kepada
    Perkumpulan Petani Pemakai Air pada tingkat daerah irigasi,
    badan hukum, badan sosial, perorangan dan pemakai air irigasi
    untuk keperluan lainnya pada setiap sumber yang
    dimanfaatkan;
(2) Hak guna air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan
    dalam bentuk izin pengambilan air berlaku selama 5 (lima)
    tahun dan dapat diperpanjang ;
(3) Tata Cara dan penetapan izin pengambilan air irigasi diatur
    lebih lanjut oleh Bupati.

                        Bagian Kedua
                     Penyediaan Air Irigasi
                          Pasal 16

(1) Penyediaan air irigasi diarahkan untuk mencapai hasil produksi
    pertanian yang optimal dengan tetap memperhatikan keperluan
    lainnya ;
(2) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
    (1), Pemerintah Daerah mengusahakan optimalisasi penyediaan
    air dalam satu daerah irigasi maupun antar daerah irigasi ;
(3) Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah
    Daerah mengupayakan ketersediaan, pengendalian dan
    perbaikan mutu air irigasi ;
(4) Sumber-sumber air milik perorangan, badan hukum dan badan
    sosial yang digunakan untuk irigasi maupun kepentingan
    lainnya menjadi milik Pemerintah Daerah setelah mendapatkan
    ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
    dengan mengedepankan hasil musyawarah dan mufakat.

                            Pasal 17

(1) Perencanaan tahunan penyediaan air irigasi disusun oleh,
    Komisi Irigasi berdasarkan usulan perkumpulan petani
    pemakai air dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya
    sesuai dengan hak guna air irigasi yang telah ditentukan dan
    kebutuhan air irigasi yang diperlukan ;
(2) Perencanaan tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai
    kewenangannya ;
(3) Penyediaan air irigasi berdasarkan perencanaan tahunan
    sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh
    perkumpulan petani pemakai air, dan khusus untuk
    penyediaan air irigasi yang jaringan irigasinya berfungsi multi
    guna ditetapkan oleh Pemerintah Daerah ;
(4) Penyediaan air untuk mengatasi kekurangan air pada lahan
    pertanian tertentu dapat diupayakan dengan pompanisasi
    sesuai hak guna air yang berlaku serta kebutuhan dan
    kemampuan masyarakat yang bersangkutan, dengan
    memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan
    perundang-undangan yang berlaku ;
(5) Pompanisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan
    dari air permukaan atau air bawah tanah setelah mendapat
    izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan
    perundang-undangan yang berlaku.

                            Pasal 18

(1) Air irigasi pada umumnya disediakan untuk mengairi tanaman
    pada petak-petak tersier untuk mencapai hasil yang optimal,
    namun pada penyediaannya perlu diperhatikan keperluan-
    keperluan lainnya untuk pemukiman, peternakan, perikanan
    air tawar, industri dan pelestarian lingkungan hidup dalam
    suatu daerah irigasi ;
(2) Pada daerah irigasi ditetapkan suatu rencana pola tata tanam,
    agar air yang tersedia dengan jumlah yang terbatas dapat
    mencukupi kebutuhan bagi usaha pertanian ;
(3) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh
    Dinas Teknis bersama Perkumpulan Petani Pemakai Air yang
    bersangkutan ;
(4) Perubahan status tanah sawah menjadi tanah darat atau
    sebaliknya dari suatu daerah irigasi yang telah ditetapkan
    harus mendapat izin dari Bupati ;
(5) Suatu daerah irigasi dinyatakan tertutup untuk perluasan
    tanah persawahan irigasi baru apabila persediaan air irigasi
    hanya cukup untuk tanah-tanah yang telah terdaftar ;
(6) Pemegang izin pemakai air pada suatu sumber air untuk
    keperluan usaha lain dapat memanfaatkan air yang
    diperlukannya melalui saluran irigasi yang ada dengan syarat :
    a. mengikuti sistem distribusi air yang telah ditetapkan untuk
        daerah irigasi tersebut ;
    b. ikut serta secara aktif memelihara fungsi jaringan irigasi
        beserta bangunannya ;

                            Pasal 19

(1) Pada kondisi ketersediaan air terbatas, Bupati menetapkan
    penyesuaian alokasi air bagi para pemegang hak guna air
    sesuai dengan azas keadilan dan keseimbangan ;
(2) Apabila terjadi kebakaran atau bencana lainnya, air irigasi
    diutamakan untuk penanggulangannya.

                      Bagian Ketiga
            Pembagian dan Pemberian Air Irigasi
                        Pasal 20

(1) Rencana pembagian air pada suatu daerah irigasi ditetapkan
    setiap tahun oleh perkumpulan petani pemakai air ;
(2) Rencana pembagian air untuk jaringan irigasi yang berfungsi
    multi guna ditetapkan setiap tahun atas dasar musyawarah
    antara perkumpulan petani pemakai air dan pemakai air irigasi
    untuk keperluan lainnya melalui forum koordinasi daerah
    irigasi;
(3) Pembagian air irigasi ditetapkan oleh perkumpulan petani
    pemakai air di tingkat daerah irigasi sesuai dengan rencana
    pembagian air berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan dan
    musyawarah diantara pihak yang berkepentingan ;
                            Pasal 21

Kelebihan air irigasi di suatu daerah irigasi dapat dimanfaatkan
untuk keperluan tanaman di luar lahan yang telah ditetapkan dan
atau untuk keperluan lainnya setelah mendapat izin dari pejabat
yang berwenang.

                            Pasal 22

(1) Dalam rangka pembagian dan pemberian air secara tepat guna
    untuk setiap daerah irigasi, Perkumpulan Petani Pemakai Air
    menyusun jadual pemakaian air irigasi dan menginformasikan
    kepada pemakai air dan pihak terkait lainnya sebelum musim
    tanam dimulai ;
(2) Dalam hal penyediaan atau keadaan air tidak mencukupi untuk
    pemberian air secara serempak ke seluruh jaringan irigasi,
    maka Bupati atau Dinas teknis bersama Perkumpulan Petanii
    Pemakai Air dan pengguna lainnya mengadakan musyawarah
    untuk merencanakan gilir air dan menetapkan prioritas
    pembagian air irigasi sesuai dengan situasi dan kondisi
    setempat ;
(3) Tanggal dan hari pelaksanaan gilir air disepakati bersama oleh
    Forum Musyawarah dan mendapat persetujuan Komisi Irigasi;
(4) Tanggal pelaksanaan gilir air disebarluaskan kepada pihak
    pengguna air 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan gilir
    diterapkan;
(5) Kelebihan Air dari suatu daerah irigasi dapat dipergunakan ke
    daerah irigasi lain dengan mendapat persetujuan Perkumpulan
    Petani Pemakai Air yang bersangkutan dan Komisi Irigasi dan
    ditetapkan oleh Bupati ;
(6) Tata cara pembagian air irigasi diatur lebih lanjut oleh pejabat
    yang berwenang ;

                             Pasal 23

(1) Perkumpulan Petani Pemakai Air bersama pejabat yang
    berwenang dapat menetapkan waktu dan bagian jaringan
    irigasi yang harus dikeringkan untuk keperluan pemeriksaan
    dan atau perbaikan ;
(2) Waktu pengeringan dari bagian jaringan irigasi yang akan
    dikeringkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
    ditentukan secara tepat dan diberitahukan kepada pemakai air
    selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan
    pengeringan ;
(3) Pengeringan yang lebih lama dari 2 (dua) minggu setiap musim
    hanya dapat dilaksanakan dalam keadaan darurat dengan
    persetujuan perkumpulan petani pemakai air ;

                             Pasal 24

(1) Pembagian dan pemberian air irigasi ke petak tersier harus
    dilakukan melalui bangunan sadap yang telah ditetapkan oleh
    Dinas teknis ;
(2) Untuk pencatatan pembagian dan pemberian air, bangunan
    bagi dan bangunan sadap dilengkapi dengan alat pengukur
    debit dan papan operasi ;
                            Pasal 25

(1) Apabila terjadi tangkis air jebol dan atau kerusakan bangunan
    pelengkapnya, Dinas teknis dapat mengurangi atau
    menghentikan penyaluran air irigasi pada jaringan yang rusak /
    jebol untuk mencegah kerusakan lebih berat ;
(2) Dinas teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera
    melaporkan selambat-lambatnya 24 jam kepada Bupati ;
(3) Setelah kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    diperbaiki, maka jaringan irigasi segera difungsikan kembali ;

                       Bagian Keempat
                    Penggunaan Air Irigasi
                          Pasal 26

(1) Penggunaan air irigasi kepetak-petak tersier harus melalui
    bangunan sadap yang telah ditetapkan oleh Dinas teknis ;
(2) Penggunaan air irigasi hanya diperkenankan dengan
    mengambil air dari saluran tersier atau saluran kwarter pada
    tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh perkumpulan
    petani pemakai air ;
(3) Untuk melaksanakan penyelenggaraan penggunaan air irigasi
    dalam suatu daerah irigasi, perkumpulan petani pemakai air di
    tingkat jaringan irigasi tersier, sekunder, primer menunjuk
    petugas pembagi air ;

                            Pasal 27

(1) Penggunaan air irigasi dalam daerah irigasi untuk tanaman
    industri dan keperluan lainnya yang sudah mendapat
    kewenangan pengelolaan air irigasi dalam melaksanakan
    penyelenggaraan air irigasi menunjuk petugas pembagi air ;
(2) Bagi pengguna air irigasi untuk tanaman industri dan keperluan
    lainnya dalam suatu daerah irigasi harus mendapatkan
    persetujuan dari perkumpulan petani pemakai air di daerah
    jaringan irigasi sesuai dengan wilayah dan kewenangannya
    setelah mendapatkan rekomendasi pejabat yang berwenang ;
(3) Bagi pengguna air irigasi untuk tanaman industri dan keperluan
    lainnya dalam suatu daerah irigasi yang pengelolaan air
    irigasinya belum diserahkan harus mendapat persetujuan dari
    Pemerintah Daerah ;

                      Bagian Kelima
              Penggunaan Langsung Air Irigasi
                     Dari Sumber Air
                        Pasal 28

Setiap pemakai air yang menggunakan langsung air irigasi dari
sumber permukaan dan air bawah tanah harus memiliki izin dari
Bupati atau pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
                        Bagian Keenam
                           Drainase
                           Pasal 29

(1) Untuk mengatur air irigasi secara baik yang memenuhi syarat-
    syarat teknis irigasi dan pertanian maka setiap pembangunan
    jaringan irigasi disertai dengan pembangunan jaringan drainase
    yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang
    bersangkutan ;
(2) Pemanfaatan kembali air drainase untuk irigasi dapat dilakukan
    dengan syarat-syarat tertentu dari pejabat yang berwenang ;
(3) Air irigasi yang disalurkan kembali kesuatu sumber air melalui
    jaringan drainase harus dilakukan upaya pengendalian atau
    pencegahan pencemaran agar memenuhi syarat-syarat kualitas
    tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
    berlaku ;
(4) Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud
    pada ayat (2) dan ayat (3), Bupati membentuk Tim Pengendali
    Pencemaran Air ;
(5) Perkumpulan Petani Pemakai Air dan masyarakat wajib ikut
    serta menjaga kelangsungan fungsi jaringan drainase
    sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilarang mendirikan
    bangunan ataupun melakukan tindakan lain yang dapat
    mengganggu fungsi drainase ;

                      BAB VIII
             PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI
                      Pasal 30

(1) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan
    rencana induk pengembangan irigasi dengan memperhatikan
    Pola     Dasar  Pembangunan       (POLDAS)    dan   Program
    Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Rencana Strategis
    Pembangunan ( RENSTRA) ;
(2) Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah
    Daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam
    pembangunan baru jaringan irigasi utama berdasarkan
    kesepakatan dengan masyarakat setempat;
(3) Pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi wewenang, tugas
    dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air diwilayah
    kerjanya ;
(4) Bagi Gabungan HIPPA dan Induk HIPPA yang telah menerima
    kewenangan pengelolaan irigasi, pembangunan jaringan
    menjadi tanggung jawab Gabungan HIPPA dan Induk HIPPA
    bersama Pemerintah Daerah ;
(5) Bupati menetapkan rencana pembangunan jaringan irigasi
    utama beserta bangunan pelengkapnya atas usul Perkumpulan
    Petani Pemakai Air dan mendapat rekomendasi dari Komisi
    Irigasi.
(6) Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah
    Daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam
    pembangunan jaringan irigasi untuk perluasan areal irigasi
    diluar wilayah kerja perkumpulan petani pemakai air,
    berdasarkan kesepakatan dengan perkumpulan petani pemakai
    air dan masyarakat setempat ;
(7) Perkumpulan Petani Pemakai Air memiliki wewenang dan
    tanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi untuk
    perluasan areal irigasi di wilayah kerjanya berdasarkan
    kesepakatan dengan masyarakat setempat;
(8) Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah
    Daerah memfasilitasi pembangunan pengembangan jaringan
    dan perluasan areal irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
    (4) berdasarkan kesepakatan dengan perkumpulan petani
    pemakai air dan tetap memperhatikan prinsip kemandirian ;
(9) Badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air
    irigasi untuk keperluan lainnya yang memanfaatkan sumber air
    dan atau jaringan irigasi dapat membangun jaringannya sendiri
    berdasarkan rencana induk pengembangan irigasi sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1).

                            Pasal 31

Perkumpulan Petani Pemakai Air, badan hukum, badan sosial,
perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya dapat
melaksanakan pembangunan jaringan irigasi untuk keperluannya
setelah memperoleh izin pengambilan air dari pejabat yang
berwenang.

                      BAB IX
    OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI

                            Pasal 32

(1) HIPPA memiliki wewenang, tugas dan tanggung jawab dalam
    operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, drainase dan
    bangunan pelengkap di tingkat tersier di wilayah kerjanya ;
(2) Gabungan HIPPA, Induk HIPPA yang telah mendapatkan
    kewenangan pengelolaan irigasi memiliki wewenang tugas dan
    tanggung jawab untuk melakukan operasi dan pemeliharaan di
    wilayah kerjanya ;
(3) Operasi dan pemeliharaan untuk jaringan irigasi yang belum
    diserahkan wewenang pengelolaannya dilaksanakan oleh
    Pemerintah Daerah ;
(4) Dalam penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan jaringan
    irigasi yang berfungsi multiguna, Perkumpulan Petani Pemakai
    Air melakukan koordinasi dengan para pemakai air irigasi untuk
    keperluan lainnya melalui Forum Koordinasi Daerah Irigasi ;
(5) Pejabat yang berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan
    pemeliharaan dan pengamanan guna menjamin kelestarian
    fungsi dan kondisi jaringan irigasi atau drainase beserta
    bangunan pelengkapnya ;
(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi
    pemeliharaan      terus-menerus,     pemeliharaan      berkala,
    pencegahan, pengamanan, peningkatan jaringan irigasi dan
    rehabilitasi ;
(7) Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan
    drainase setiap anggota masyarakat wajib ikut serta secara
    aktif memelihara fungsi jaringan irigasi dan drainase beserta
    bangunan pelengkapnya dengan cara mentaati ketentuan-
    ketentuan pengamanan serta tidak melanggar larangan-
    larangan dalam Peraturan Daerah ini.
                            Pasal 33

Untuk penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi
yang dikelola oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air, Pemerintah
Daerah memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan dengan
memperhatikan prinsip kemandirian.

                            Pasal 34

(1) Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi,
    perkumpulan petani pemakai air, badan hukum, badan sosial,
    perorangan, dan pemakai air irgasi untuk keperluan lainnya
    bersama-sama Pemerintah Daerah bertanggung jawab
    melakukan pengamanan jaringan irigasi untuk menjamin
    kelangsungan fungsinya ;
(2) Sebagai usaha pengamanan jaringan irigasi dan drainase
    beserta bangunan-bangunannya, ditetapkan garis sempadan
    air dengan ketentuan sebagai berikut :
    a. Untuk pagar, diukur dari batas luar bibir saluran dan bagian
         luar tangkis saluran atau bangunan irigasi dimaksud.
    b. Garis Sempadan Air untuk saluran, diukur dari kaki tangkis
         luar saluran dengan jarak :
         1) 5 (lima) meter dengan lebar dasar lebih besar 3 meter;
         2) 4 (empat) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan
             dengan lebar dasar saluran 1 sampai 3 meter ;
         3) 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan
             dengan lebar dasar saluran lebih kecil 1 meter.
    c. Garis Sempadan Air untuk bangunan, diukur dari kaki
         tangkis luar saluran atas bangunannya dengan jarak :
        1) 5 (lima) meter dengan lebar dasar lebih besar 3 meter ;
        2) 4 (empat) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan
             dengan lebar dasar saluran 1 sampai 3 meter ;
        3) 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan
             dengan lebar dasar saluran lebih kecil 1 meter.
    d. Garis Sempadan Air untuk saluran yang tidak bertanggul
         diukur dari bibir saluran dengan jarak :
         1) 5 (lima) meter dengan lebar dasar lebih besar 3 meter;
         2) 4 (empat) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan
             dengan lebar dasar saluran 1 sampai 3 meter ;
         3) 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan
             dengan lebar dasar saluran lebih kecil 1 meter.
    e. Garis Sempadan Air untuk bangunan yang tidak bertanggul
         sempadan pagar diukur dari bibir saluran dengan jarak :
         1) 5 (lima) meter dengan lebar dasar lebih besar 3 meter ;
         2) 4 (empat) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan
             dengan lebar dasar saluran 1 sampai 3 meter ;
         3) 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan
             dengan lebar dasar saluran lebih kecil 1 meter.
(3) Tanah-tanah milik perorangan, badan hukum dan badan sosial
    yang berada pada garis sempadan air sebagaimana dimaksud
    pada ayat (2) dapat diganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku
    dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat ;
(4) Upaya pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
    bagi tanah-tanah yang telah dibebaskan apabila masih ada
    kelebihan tanah menjadi aset Pemerintah Daerah.
                            Pasal 35

(1) Dalam upaya pengamanan jaringan irigasi ditingkat tersier
    ditetapkan garis sempadan minimal 50 centi meter yang diukur
    dari batas luar tubuh saluran atau bangunan saluran irigasi dan
    dilarang membuat galian pada jarak minimal 1 meter di luar
    garis sempadan ;
(2) Pelaksanaan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    dilaksanakan melalui musyawarah desa yang difasilitasi
    pemerintah desa dan Daerah ;
(3) Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud
    pada ayat (2) dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran
    Rumah Tangga HIPPA.

                            Pasal 36

Setiap perubahan dan atau pembongkaran jaringan irigasi baik
mengubah bentuk dan fungsi jaringan irigasi harus memiliki izin
dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

                          BAB X
              INVENTARISASI DAERAH IRIGASI
                  DAN KETERSEDIAAN AIR
                        Pasal 37

(1) Inventarisasi daerah irigasi meliputi kegiatan pencatatan atau
    pendataan fisik, kondisi, dan fungsi jaringan irigasi,
    ketersediaan air, areal pelayanan serta lembaga pengelola
    irigasi ;
(2) Inventarisasi daerah irigasi merupakan salah satu persyaratan
    dalam penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi ;
(3) Pemerintah Daerah bersama Perkumpulan Petani Pemakai Air
    melakukan inventarisasi daerah irigasi yang berada di
    wilayahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;
(4) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada
    ayat (3), Pemerintah Daerah menetapkan daftar inventarisasi
    sesuai dengan kewenangannya ;
(5) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
    setiap tahun dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
    sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap akhir tahun.

                            Pasal 38

(1) Dinas teknis bersama Perkumpulan Petani Pemakai Air
    membuat Inventarisasi tanah-tanah yang berhak atas air irigasi
    untuk tanaman-tanaman dan persiapan pemberian airnya
    disusun menurut data Desa / Kelurahan dan daerah irigasi
    sebagai berikut :
    a. lahan pertanian yang mendapatkan air dari irigasi teknis,
        setengah teknis, sederhana dan pedesaan ;
    b. tanah-tanah dengan hak air irigasi sepanjang tahun sesuai
        ketersediaan air irigasi ;
    c. tanah-tanah yang mendapat air irigasi tidak penuh dalam
        satu tahun :
        1) tanah-tanah yang mendapatkan air irigasi selama masa
           irigasi musim kemarau secara bergilir;
         2) tanah-tanah yang tidak sepenuhnya berhak atas air
             irigasi, tetapi hanya waktu ada kelebihan persediaan air
             irigasi ;
         3) tanah-tanah yang lazimnya tergenang banjir.
    d. tanah-tanah dengan hak air irigasi hanya waktu musim
         hujan atau pada waktu musim banjir, dimana elevasi
         (tinggi rendahnya) air dari sumber air tidak dapat
         menjangkau tanah-tanah karena letak tophografi tanah
         yang bersangkutan ;
(2) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat rekomendasi dari
    Komisi Irigasi ;
(3) Pelaksanaan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    dilakukan sekurang-kurangnya setiap 5 ( lima ) tahun sekali ;

                             BAB XI
                          PEMBIAYAAN
                            Pasal 39

(1) Pembiayaan pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi
    tanggung jawab HIPPA secara otonomi dan mandiri ;
(2) Apabila HIPPA dan masyarakat tidak mempunyai kemampuan
    untuk membiayai pembangunan, Pemerintah Daerah dapat
    memberikan bantuan pembiayaan untuk perencanaan dan
    pembangunan setelah mendapat rekomendasi dari Komisi
    Irigasi ;
(3) Pembiayaan pembangunan jaringan irigasi utama menjadi
    tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan
    Pemerintah Daerah berdasarkan kesepakatan.

                             Pasal 40

(1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi ditingkat tersier
    menjadi tanggung jawab HIPPA ;
(2) Apabila HIPPA tidak mampu dalam membiayai pengelolaan
    jaringan irigasi, Pemerintah Daerah dapat memberikan
    bantuan;
(3) Pembiayaan jaringan irigasi utama yang telah diserahkan
    kewenangan pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah menjadi
    tanggung jawab Gabungan HIPPA dan Induk HIPPA ;
(4) Pembiayaan jaringan irigasi utama yang belum diserahkan
    pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

                             Pasal 41

(1) Pembiayaan pengelolaan dan pembangunan jaringan irigasi
    milik badan hukum, badan sosial, perorangan dan pemakai air
    irigasi untuk keperluan lainnya, biaya pengelolaan dan
    pembangunan irigasi menjadi tanggung jawab pihak yang
    bersangkutan ;
(2) Badan hukum, badan sosial, perorangan dan pemakai air
    irigasi untuk keperluan lainnya sebagaimana dimaksud pada
    ayat (1) berkewajiban ikut membiayai pembangunan dan
    pengelolaan jaringan irigasi utama dan tersier ;
                           Pasal 42

(1) Untuk mendukung efisiensi penggunaan dana pengelolaan
    jaringan irigasi, pembiayaan pengelolaan irigasi disalurkan
    melalui dana pengelolaan irigasi yang ditetapkan Pemerintah
    Daerah ;
(2) Dana pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan
    bantuan Luar Negeri serta bantuan lainnya sesuai dengan
    ketentuan yang berlaku ;
(3) Perkumpulan Petani Pemakai Air dapat mengajukan usulan
    pemanfaatan dana pengelolaan irigasi kepada Komisi Irigasi ;
(4) Prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi Pemerintah Daerah
    ditentukan oleh Komisi Irigasi berdasarkan prinsip keadilan
    dan transparan ;
(5) Bupati dapat menetapkan penggunaan dana pengelolaan
    irigasi Pemerintah Daerah setelah mendapat rekomendasi dari
    Komisi Irigasi ;
(6) Bupati menetapkan kebijakan daerah sebagai pengaturan lebih
    lanjut tentang dana pengelolaan irigasi dengan Keputusan
    Bupati.

                    BAB XII
  PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN DAN PENYERAHAN
         KEWENANGAN IRIGASI AIR TANAH
                    Pasal 43

(1) Satu daerah irigasi pompa air tanah setara dengan satu petak
    tersier ;
(2) Pembangunan dan pengembangan air tanah untuk
    kepentingan irigasi menjadi tanggung jawab masyarakat ;
(3) Apabila masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk
    membiayai pembangunan dan pengembangannya, Pemerintah
    Daerah dapat membantu membiayai berdasarkan kesepakatan
    dan musyawarah ;
(4) Pembangunan dan pengembangan air tanah sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari pejabat
    yang berwenang.

                           Pasal 44

(1) Pengelolaan, operasi dan pemeliharaan irigasi air tanah yang
    pelaksanaan pembangunan dan pengembangannya dibiayai
    Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab
    Pemerintah Daerah ;
(2) Dalam rangka pemanfaatan irigasi, pelaksanaan pengelolaan,
    operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat
    (1) dilaksanakan melalui kerja sama operasional dengan
    HIPPA atau pihak lainnya ;
(3) Pelaksanaan kerja sama operasional sebagaimana dimaksud
    pada ayat (2), ditetapkan melalui kesepakatan tertulis dalam
    bentuk berita acara ;
(4) Sistem dan mekanisme kerja sama operasional sebagaimana
    dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pejabat yang
    berwenang ;
(5) Biaya pengelolaan, operasi dan pemeliharaan irigasi menjadi
    tugas dan tanggung jawab HIPPA yang bersangkutan dan atau
    pihak lainnya ;
(6) Apabila HIPPA tidak mempunyai kemampuan untuk membiayai
    pemeliharaan dan perbaikan, Pemerintah Daerah dapat
    memberikan bantuan dan fasilitasi berdasarkan kesepakatan
    dan musyawarah.

                            Pasal 45

(1) Bagi HIPPA yang telah maju, Pemerintah Daerah menyerahkan
    kewenangan pengelolaan, operasi dan pemeliharaan irigasi
    pada HIPPA yang berbadan hukum dan dilakukan secara
    demokratis ;
(2) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
    (1) ditetapkan melalui kesepakatan tertulis tanpa penyerahan
    kepemilikan aset ;
(3) Biaya pengelolaan, operasi dan pemeliharaan irigasi air tanah
    menjadi tanggung jawab HIPPA ;
(4) Apabila HIPPA dan masyarakat tidak mempunyai kemampuan
    untuk membiayai pemeliharaan dan perbaikan, Pemerintah
    Daerah dapat memberikan bantuan dan fasilitas berdasarkan
    kesepakatan dan musyawarah ;
(5) Apabila berdasarkan audit pengelolaan irigasi dinyatakan gagal
    dalam pengelolaan irigasi yang telah diserahkan, maka
    pengelolaan irigasi diambil kembali oleh Pemerintah Daerah
    yang dituangkan dalam berita acara.

                       BAB XIII
             KEBERLANJUTAN SISTEM IRIGASI
                       Pasal 46

(1) Pemerintah Daerah dan Perkumpulan Petani Pemakai Air serta
    masyarakat berkewajiban mempertahankan sistem irigasi
    secara berkelanjutan dengan mewujudkan kelestarian sumber
    daya air, melakukan pemberdayaan, mencegah alih fungsi
    lahan beririgasi untuk kepentingan lain dan mendukung
    peningkatan pendapatan petani ;
(2) Untuk menjamin keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dan Perkumpulan
    Petani Pemakai Air melakukan pengaturan dan penegakan
    peraturan perundang-undangan di bidang irigasi sesuai dengan
    kewenangan masing-masing.

                            Pasal 47

(1) Perubahan penggunaan lahan beririgasi untuk kepentingan
    selain pertanian dengan tujuan komersial dalam suatu daerah
    irigasi yang telah ditetapkan, harus memperoleh izin terlebih
    dahulu dari Bupati dengan mengacu pada tata ruang yang
    telah ditetapkan, serta memberikan kompensasi yang nilainya
    setara dengan biaya pembangunan jaringan irigasi dan setara
    dengan biaya pencetakan lahan beririgasi baru, yang diatur
    lebih lanjut dengan Peraturan Daerah ;
(2) Ketentuan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat
    (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati ;
(3) Pemerintah Daerah melakukan penertiban pada lahan beririgasi
    yang tidak berfungsi dengan memfungsikan kembali sesuai
    dengan tata ruang yang telah ditetapkan.
                       BAB XIV
             PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
                       Pasal 48

(1) Pemerintah     Daerah     melaksanakan     pengendalian   dan
    pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan jaringan
    irigasi;
(2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
    ayat (1), meliputi kegiatan penertiban, pengawasan dan
    pengamanan terhadap prasarana dan sarana jaringan irigasi
    serta menegakkan peraturan perundang-undangan dibidang
    irigasi ;
(3) Untuk     melaksanakan     pengendalian     dan   pengawasan
    sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pemerintah
    Daerah melaksanakan audit teknis, audit organisasi dan
    keuangan ;
(4) Untuk kelancaran pelaksanaan pengendalian dan pengawasan
    sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perkumpulan Petani
    Pemakai Air, badan hukum, badan sosial, perorangan dan
    pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya wajib menyediakan
    informasi pengelolaan irigasi dan memberikan dukungan.

                          BAB XV
                    LARANGAN-LARANGAN
                         Pasal 49

(1) Perkumpulan Petani Pemakai Air, badan hukum, badan sosial,
    perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya
    dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :
     a. membuat saluran air, selain pada tempat yang telah
         ditentukan ;
     b. mengambil air bawah tanah pada daerah irigasi dan dibuat
         daerah irigasi dengan mempergunakan pompa tanpa izin
         dari pejabat yang berwenang ;
     c. mengambil air permukaan di daerah irigasi dan sungai
         yang berhubungan dengan penyediaan air irigasi dengan
         mempergunakan pompa atau alat lainnya tanpa izin dari
         pejabat yang berwenang ;
     d. mengambil bahan-bahan galian berupa pasir, kerikil, batu
         atau hasil lain dari jaringan irigasi dan sungai yang
         berhubungan dengan penyediaan air irigasi tanpa izin dari
         pejabat yang berwenang ;
     e. menggembalakan ternak atau hewan pada bangunan-
         bangunan pengairan atau di luar bangunan dengan jarak
         yang diperkirakan ternak dapat masuk ke dalamnya ;
     f. membuang limbah benda padat, bahan berbahaya dan
         beracun pada saluran irigasi tanpa ada instalasi pengelola
         limbah yang dapat berakibat menghambat aliran,
         mengubah kualitas air serta merusak bangunan jaringan
         irigasi beserta tanah turutannya ;
     g. membuat galian atau membuat selokan sepanjang saluran
         irigasi dan bangunan pelengkapnya yang dapat
         mengakibatkan kerusakan pada jaringan irigasi ;
     h. merusak atau mencabut tanaman yang ditanam sepanjang
         saluran irigasi dan bangunan pelengkapnya ;
     i. menanam tanaman dan membuat bangunan atau pagar
         dalam batas garis sempadan air, juga berlaku untuk jalur
         tanah-tanah yang terletak diantara saluran irigasi dan
         tangkis atau jalur yang di darat untuk keperluan irigasi ;
     j. membuat sumur gali, sumur bor dan sumuran pada jarak
         10 (sepuluh) meter dari batas luar garis sempadan ;
     k. menyadap air dari saluran pembawa selain pada tempat
         yang telah ditentukan ;
     l. dengan sengaja menghalangi atau merintangi kelancaran
         jalannya air dengan jalan apapun ;
     m. memandikan hewan, mencuci kendaraan di saluran irigasi
         kecuali yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah ;
     n. mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-
         bangunan lain yang berada di dalam, di atas maupun yang
         melintasi saluran irigasi, kecuali dengan izin Pemerintah
         Daerah.
(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang
    berupa bangunan dapat dibongkar dengan biaya yang
    bersangkutan tanpa mendapatkan ganti rugi ;
(3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
    (2), merupakan tindak pidana.
(4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
    pelanggaran.

                          BAB XVI
                     KETENTUAN PIDANA
                          Pasal 50

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
    dalam pasal 49 ayat (1) dan (2) diancam dengan pidana
    kurungan selama-lamanya 6 (bulan) bulan atau denda
    setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
(2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    dilakukan oleh Badan Hukum atau Badan Sosial, maka
    ancaman pidananya dikenakan kepada pengurusnya.

                        BAB XVII
                  KETENTUAN PENYIDIKAN
                         Pasal 51

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dilakukan oleh Pejabat
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah
yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

                            Pasal 52

(1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Pejabat
    sebagaimana dimaksud dalam pasal 51, berwenang :
    a. menerima laporan atau pengajuan dari seseorang tentang
       adanya tindak pidana ;
    b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat
       kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
    c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa
       tanda pengenal dari tersangka ;
    d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
    e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
    f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai
       tersangka atau saksi ;
    g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam
       hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
    h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat
       petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti
       atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana
       dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal
       tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau
       keluarganya ;
    i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat
       dipertanggung jawabkan.
(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat Berita
    Acara setiap tindakan tentang :
    a. Pemeriksaan tersangka ;
    b. Pemasukan rumah ;
    c. Penyitaan benda ;
    d. Pemeriksaan surat ;
    e. Pemeriksaan saksi ;
    f. Pemeriksaan ditempat kejadian.
(3) Hasil penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
    langsung dikirimkan kepada penyidik umum.
(4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
    pelanggaran.

                        BAB XVIII
                   KETENTUAN PERALIHAN
                         Pasal 53

Peraturan-peraturan tentang penyediaan dan pengaturan air irigasi,
izin penggunaan air irigasi dan hak guna air irigasi untuk
menunjang pertanian yang telah dilaksanakan sebelum
ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku, sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini ;

                            Pasal 54

(1) Selama HIPPA, belum terbentuk pelakasanaan perencanaan,
    pembagunan pengelolaan irigasi perbaikan dan peningkatan
    jaringan irigasi dan operasi dan pemeliharaannya ditingkat
    tersier menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah ;
(2) Pemerintah Daerah atau dinas teknis yang berwenang
    menunjuk petugas pembagi dan pengatur irigasi yang berasal
    dari masyarakat setempat dengan memperhatikan aspirasi
    masyarakat dan petani pemakai air ;
(3) Petugas pembagi dan pengatur air irigasi yang ada tetap
    melaksanakan tugas sebagaimna mestinya selama masih
    sesuai dengan aspirasi petani pemakai air ;
(4) Biaya pembangunan, perbaikan pengelolaan irigasi, operasi
    dan pemeliharaan jaringan irigasi menjadi tanggung jawab
    petani pemakai air ;
(5) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan atas
    kesepakatan bersama petani pemakai air Pemerintah Daerah
    dan petugas pembagi serta pengatur irigasi ;
(6) Apabila petani pemakai air tidak mempunyai kemampuan
    untuk membiayai pembangunan, perbaikan, pengelolaan,
    operasional     dan   pemeliharaan,     Pemerintah Daerah
    memberikan bantuan yang didasarkan pada kesepakatan.
                                           BAB XIX
                                      KETENTUAN PENUTUP
                                           Pasal 55

                  Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
                  mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

                                             Pasal 56

                  Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

                  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
                  Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
                  Daerah Kabupaten Sumenep.


                                                Ditetapkan di   : Sumenep
                                                pada tanggal    : 29 Juni 2004

                                                    BUPATI SUMENEP




                                           KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE, MM


Diundangkan di : Sumenep
pada tanggal   : 30 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
         SUMENEP



  Drs. H. ACHMAD HADORI
  Pembina Utama Muda
  NIP. 510 050 108


      LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2004 NOMOR 28

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:280
posted:10/18/2011
language:Indonesian
pages:25