Docstoc

Bab 2 Udara dan Atmosfer - Download as PDF

Document Sample
Bab 2 Udara dan Atmosfer - Download as PDF Powered By Docstoc
					Status Lingkungan Hidup Indonesia 2004

Udara dan Atmosfer
Peran masyarakat dalam pengendalian pencemaran udara menjadi sangat penting karena sumber pencemar terbesar berada di masyarakat dan dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat.

2

Status Lingkungan Hidup Indonesia 2004

dok. Pola/Fadil Aziz, 2005 ket: Pembangkit Listrik Tenaga Panasbumi di Dieng, Jawa Tengah

keadaan yang cukup memprihatinkan. Zat pencemar udara lainnya yang cukup mendapat sorotan akhirakhir ini adalah Pb (timbal) yang terdapat pada bahan aditif dalam bahan bakar bensin. 1. Kualitas Udara Ambien di Beberapa Kota Besar

2. Udara dan Atmosfer
A. UDARA Pencemaran udara, khususnya di kota-kota besar, sudah merupakan masalah yang perlu segera ditanggulangi. Hal ini akibat dari peningkatan aktivitas manusia, pertambahan jumlah penduduk, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pertambahan industri dan sarana transportasi. Kegiatan skala kecil yang dilakukan perorangan juga menyebabkan pencemaran udara, seperti pembakaran sampah, rokok, dan kegiatan rumah tangga lainnya. Di samping itu, asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan juga ikut memberikan andil dalam penurunan kualitas udara di tingkat lokal, nasional, dan regional ASEAN. Penurunan kualitas udara dirasakan pada tahuntahun terakhir ini terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, dan Medan serta pada pusat-pusat pertumbuhan industri. Pemantauan terhadap parameter kualitas udara ambien seperti debu (partikulat), SO2 (sulfur dioksida), NOx (oksida nitrogen), CO (karbon monoksida), dan HC (hidrokarbon) di kota-kota tersebut menunjukkan

Pada tahun 2004 nilai ISPU di sembilan kota besar di Indonesia yang memiliki peralatan pemantau udara otomatis berada pada rentang baik sampai dengan tidak sehat di Jakarta, Bandung, Pekanbaru, Pontianak dan Palangkaraya, sedangkan tingkat pencemaran udara kota lainnya masih dalam kategori baik dan sedang (Tabel 2.2). Nilai ISPU, yang menggambarkan kondisi kualitas udara ambien perkotaan, dikategorikan berdasarkan pada dampak terhadap kesehatan manusia, mahluk hidup lainnya dan nilai estetika. Rentang kategori nilai ISPU dapat dilihat pada Tabel 2.1. Berikut adalah analisis data berdasarkan persentasi nilai ISPU dan ketersediaan data tahun 2004 di sembilan kota berdasarkan hasil pemantauan KLH: Jakarta Kualitas udara di Jakarta pada tahun 2004 berada dalam kategori baik sampai tidak sehat dengan parameter pencemar utama berupa PM10, O3, dan CO. Ketersediaan data ISPU mencapai 81 persen (294 hari) pada tahun 2004. Pada bulan September dan Desember 2004 terdapat 12 hari yang berada dalam kategori tidak sehat (3,2 persen). Pada tahun 2003 jumlah hari yang dikategorikan tidak sehat ada 67 hari dari 308 hari yang tersedia (SLHI 2003, KLH, 2004).

Tabel 2.1 Rentang Kategori Nilai ISPU Kategori Baik manusia ataupun nilai Sedang atau estetika. Tidak Sehat 101 - 199 Tingkat kualitas udara yang bersifat merugikan pada manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika. Tingkat kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar. Tingkat kualitas udara berbahaya yang secara umum dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi. Rentang 0 - 50 Penjelasan Tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan estetika. Tingkat kualitas udara yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan nilai

51 - 100

Sangat Tidak Sehat Berbahaya

200 - 299 Lebih dari 300

Sumber : Kepmen LH Nomor 45 Tahun 1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara.

64
Status Lingkungan Hidup Indonesia 2004

Tabel 2.2 Hasil Pemantauan Kualitas Udara Tahun 2004 Jumlah Hari Kota Baik 18 60 74 64 135 30 206 60 Sedang 264 239 132 54 148 2 29 62 Tidak Sehat 12 6 6 20 4 2 5 Sangat Berbahaya Tidak Ada Tidak Sehat 71 66 153 247 76 365 333 103 239 Parameter Kritis Dominan PM10 PM10 O3 O3 PM10 PM10 PM10 O3

Jakarta Semarang Surabaya Bandung Medan Denpasar Pontianak Palangka Raya Pekanbaru Sumber: KLH, 2004
Semarang

Kualitas udara di Semarang berada dalam kategori baik sampai sedang pada tahun 2004 dengan parameter pencemar utama berupa PM10, CO, dan O3. Pada tahun 2003 terdapat 1 hari yang dikategorikan tidak sehat dari 309 hari yang tersedia (SLHI 2003, KLH, 2004) Pada tahun 2004 ketersediaan data ISPU mencapai 82,1 persen (299 hari). Surabaya Kualitas udara di Surabaya berada dalam kategori baik sampai dengan tidak sehat pada tahun 2004 dengan parameter pencemar utama berupa O3, PM10, dan CO. Pada bulan Juli, Oktober, dan Desember 2004 terdapat 6 hari yang termasuk ke dalam kategori tidak sehat dengan parameter pencemar berupa O3, sedangkan pada tahun 2003 terdapat 2 hari yang berada dalam kategori tidak sehat (SLHI 2003, KLH, 2004). Pada bulan Januari dan Februari 2004 data kualitas udara tidak dapat diakses karena terjadi kerusakan server pada Regional Center. Ketersediaan data ISPU pada tahun 2004 mencapai 57,1 persen (212 hari). Bandung Pada tahun 2004 kualitas udara di Bandung berada dalam kategori baik sampai dengan sedang dengan parameter pencemar utama berupa O3 dan PM10. Ketersediaan data ISPU pada tahun 2004 mencapai 32,3 persen (118 hari). Pada tahun 2003 terdapat 11 hari yang masuk dalam kategori tidak sehat dari 252 hari yang tersedia (SLHI 2003, KLH, 2004). Medan Kualitas udara di Medan berada dalam kategori baik sampai tidak sehat pada tahun 2004 dengan parameter pencemar utama berupa PM10 dan O3. Pada bulan Februari, Juli, dan Agustus 2004 terdapat enam hari yang mencapai kategori tidak sehat dengan parameter pencemar O3, sedangkan pada tahun 2003 tidak

ada hari yang masuk ke dalam kategori tidak sehat (SLHI 2003, KLH, 2004). Pada tahun 2004 ketersediaan data mencapai 79,4 persen (289 hari). Denpasar Data kualitas udara tidak dapat diakses selama tahun 2004 karena ada kerusakan pada server di Regional Center. Pada tahun 2002 ketersediaan data mencapai 92,33 persen (337 hari) dan pada tahun 2003 mencapai 79 persen (288 hari). Pontianak Kualitas udara di Pontianak berada dalam kategori baik sampai sedang pada tahun 2004 dengan parameter pencemar utama berupa PM 10 dan O 3. Ketersediaan data ISPU pada tahun 2004 mencapai 0,08 persen (32 hari). Pada tahun 2003 terdapat 28 hari yang berada dalam kategori tidak sehat dari 189 hari yang tersedia (SLHI 2003, KLH, 2004). Pada akhir bulan Februari sampai Desember 2004 data ISPU tidak dapat diakses karena terjadi pemindahan fixed station. Palangkaraya Kualitas udara di Palangkaraya berada dalam kategori baik sampai dengan berbahaya pada tahun 2004 dengan parameter pencemar utama berupa PM10. Kategori sangat tidak sehat terjadi pada akhir bulan Agustus-September 2004 dan menjadi kategori berbahaya pada bulan Oktober 2004 dengan parameter pencemar utama PM10. Pada tahun 2003 terdapat 17 hari yang masuk ke dalam kategori tidak sehat (SLHI 2003, KLH, 2004). Ketersediaan data ISPU mencapai 87 persen (319 hari) pada tahun 2003 dan 72 persen (262 hari) pada tahun 2004.

Status Lingkungan Hidup Indonesia 2004

65

Pekanbaru Kualitas udara di Pekanbaru berada dalam kategori baik sampai tidak sehat pada tahun 2004 dengan parameter pencemar utama berupa O3 dan PM10. Pada bulan Maret dan Agustus 2002 kualitas udara berada dalam kategori tidak sehat dengan parameter pencemar utama O3. Pada tahun 2003 terdapat 40 hari yang berada dalam kategori tidak sehat (SLHI 2003, KLH, 2004). Ketersediaan data ISPU mencapai 43 persen (157 hari) pada tahun 2003 dan 33,6 persen (126 hari) pada tahun 2004.

Sumber pencemar utama yang mencemari sembilan kota tersebut diperkirakan berasal dari kendaraan bermotor, kecuali untuk Kota Palangkaraya. Di Kota Palangkaraya, pencemaran udara diperkirakan berasal dari kebakaran hutan di sekitar wilayahnya. Peningkatan konsentrasi ozon yang terjadi di seluruh stasiun diperkirakan berasal dari pembentukan ozon akibat reaksi sinar matahari dengan hidrokarbon yang berasal dari kendaraan bermotor.

Kotak 2.1 Pemantauan Udara Ambien dengan Metode Pasif di DKI Jakarta Pemantauan kualitas udara ambien dengan menggunakan Passive Sampler mulai dilakukan pada April 2003 melalui kerja sama KLH dengan Pemda DKI Jakarta dan Project DEMS-JICA. Pengukuran SO2, NOx, dan NO2, dilakukan pada 21 titik yang mewakili daerah perumahan, pariwisata, industri, perkantoran dan pertokoan, jalan raya dan jalan layang, pusat olah raga, serta background. Pemantauan dilakukan pada bulan April 2003-Februari 2004 dan Maret 2004-Maret 2005. Gambar 2.1, 2.2, dan 2.3 menunjukkan konsentrasi rata-rata tahunan SO2, NO2, dan NOx untuk masing-masing periode pemantauan. Tujuan utama pemantauan dengan menggunakan passive sampler ini adalah untuk menggambarkan konsentrasi SO2, NOx, dan NO2 lebih rinci dan juga mengklarifikasi kondisi kualitas udara di DKI Jakarta sekarang ini. Di samping itu, data hasil pengukuran dengan passive sampler juga digunakan untuk verifikasi data hasil simulasi model. Salah satu keuntungan melakukan pengukuran kualitas udara dengan passive sampler adalah pengukuran dapat dilakukan pada beberapa titik (sampling point yang banyak) dengan biaya relatif murah sehingga memberikan hasil yang lebih komprehensif. Gambar 2.1 Konsentrasi SO2 Rata-rata Tahun 2003-2005

Sumber: Sarpedal, KLH, 2005 Keterangan: Pengukuran dilakukan pada April 2003-Februari 2004 dan Maret 2004-Maret 2005

66

Status Lingkungan Hidup Indonesia 2004

Gambar 2.1 menjelaskan konsentrasi SO2 di semua titik sampling berkisar antara 1-15 ppb dan masih memenuhi baku mutu yang ditetapkan oleh PP Nomor 41 Tahun 1999 sebesar 21 ppb. Walaupun demikian, konsentrasi SO2 yang senantiasa terdeteksi rendah di udara ambien dari tahun ke tahun perlu dicermati karena letak Indonesia yang dilalui khatulistiwa menyebabkan tingkat kelembaban atmosfer wilayah Indonesia cenderung tinggi dan mengakibatkan gas SO2 yang terkandung di udara bereaksi menjadi H2SO4 sehingga tidak terdeteksi sebagai SO2. Seperti terlihat pada Gambar 2.1, Kantor Jasa Marga menunjukkan nilai konsentrasi lebih tinggi dari data lainnya (di atas 10 ppb). Hal ini dapat terjadi karena lokasi sampling hanya berjarak 2 m dari jalan tol. Secara keseluruhan konsentrasi SO 2 pada bulan Maret 2004-Maret 2005 lebih tinggi bila dibandingkan dengan hasil pengukuran yang dilakukan pada April 2003-Februari 2004.

Gambar 2.2 Konsentrasi NOx Rata-rata Tahun 2003-2005

Sumber: Sarpedal, KLH, 2005 Keterangan: Pengukuran dilakukan pada April 2003-Februari 2004 dan Maret 2004Maret 2005

Konsentrasi tahunan rata-rata NOx tertinggi ditemukan pada titik sampling Kantor Jasa Marga, KLH, Trisakti dan Bundaran HI (melebihi 100 ppb). Hal ini mungkin disebabkan oleh peruntukkan sampling point berupa roadside atau highway (Gambar 2.2). Tetapi di lain sisi, konsentrasi tahunan rata-rata NO2 di empat sampling point tersebut berada di bawah 50 ppb dengan perbedaan yang tidak menyolok dari satu titik ke titik lainnya (Gambar 2.3). Keempat titik tersebut memiliki nilai konsentrasi NOx yang jauh berbeda dengan nilai konsentrasi NO2. Hal ini menunjukkan di daerah-daerah dengan tingkat kepadatan dan kemacetan lalu lintas tinggi cenderung terbentuk NO dalam jumlah cukup signifikan.Tingkat toksisitas NO lebih tinggi bila dibandingkan dengan NO2, walau waktu tinggal NO di udara cukup pendek. Secara keseluruhan tidak terjadi peningkatan konsentrasi NOx dan NO2 yang signifikan antara hasil pemantauan bulan Maret 2004-Maret 2005 dengan bulan April 2003-Februari 2004.

Gambar 2.3 Konsentrasi NO2 Rata-rata Tahun 2003-2005

Sumber: Sarpedal, KLH, 2005 Keterangan: Pengukuran dilakukan pada April 2003-Februari 2004 dan Maret 2004-Maret 2005

Status Lingkungan Hidup Indonesia 2004

67

Pemantauan TSP dan Pb dilakukan di 5 kota besar di Pulau Jawa, yaitu Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Bandung, dan Cirebon pada tahun 2002–2004, sedangkan untuk 4 kota besar di luar Pulau Jawa, yaitu Medan, Denpasar, Makassar, dan Balikpapan dilakukan pada tahun 2003–2004. Metode pengukuran TSP dilakukan dengan menggunakan alat HVAS (High Volume Air Sampler) dengan waktu pengukuran 24 jam, sedangkan metode pengukuran Pb dilakukan dengan alat AAS yang merupakan analisis lanjut dari sampel filter TSP. Gambar 2.4 Konsentrasi TSP di Beberapa Kota di Pulau Jawa Tahun 2002-2004

Sumber:

Sarpedal,

KLH,

2005

Seperti terlihat pada Gambar 2.4, konsentrasi TSP di beberapa kota di Pulau Jawa untuk periode pengukuran tahun 2002-2004 berkisar antara 68,9-467 µg/m3 dengan konsentrasi TSP di beberapa kota pada tahun tertentu berada di atas baku mutu PP Nomor 41 Tahun 1999 (230 µg/m3). Gambar 2.5 Konsentrasi Pb di Beberapa Kota di Pulau Jawa Tahun 2002-2004

Sumber: Sarpedal, KLH, 2005

68

Status Lingkungan Hidup Indonesia 2004

Seperti terlihat pada Gambar 2.5, konsentrasi Pb di beberapa kota di pulau Jawa untuk periode pengukuran tahun 2002-2004 berkisar antara 0,034-1,57 µg/m3, dengan konsentrasi Pb untuk keseluruhan kota masih di bawah baku mutu PP Nomor 41 tahun 1999 (2 µg/m3). Gambar 2.6 Konsentrasi TSP di Beberapa Kota di Luar Pulau Jawa Tahun 2003 dan 2004

Sumber: Sarpedal, KLH, 2005

Seperti terlihat pada Gambar 2.6, konsentrasi TSP di beberapa kota di luar pulau Jawa berkisar antara 70,0-281µg/m3, dengan konsentrasi terendah terdapat di Kota Balikpapan dan tertinggi di Kota Makassar. Baku mutu untuk TSP menurut PP Nomor 41 Tahun 1999 adalah 230 µg/m3. Gambar 2.7 Konsentrasi Pb di Beberapa Kota di Luar Pulau Jawa Tahun 2003 dan 2004

Sumber: Sarpedal, KLH, 2005

Konsentrasi Pb di beberapa kota di luar pulau Jawa berkisar antara 0,02 – 1,22 µg/m3 seperti terlihat pada Gambar 2.7. Konsentrasi Pb terendah terdapat di Kota Denpasar dan tertinggi di Kota Medan, tapi untuk keseluruhan masih belum melewati baku mutu (2 µg/m3).

Status Lingkungan Hidup Indonesia 2004

69

2.

Sumber Pencemar Udara

Berdasarkan sumbernya, pencemaran udara digolongkan menjadi sumber bergerak dan sumber tidak bergerak. Transportasi darat, khususnya kendaraan bermotor roda empat dan roda dua, merupakan sumber bergerak, sedangkan industri, domestik, komersial, serta kebakaran hutan dan lahan merupakan sumber tidak bergerak. a. Sumber Bergerak 1) Kondisi Pencemar Udara dari Sumber Bergerak Berdasarkan jumlah beban pencemaran udara, emisi gas buang kendaraan bermotor merupakan sumber pencemar terbesar di kota-kota besar Indonesia. Kondisi itu diperburuk bila kendaraan yang beroperasi tidak berada dalam kondisi yang baik atau laik jalan. Gambar 2.9 memperlihatkan jumlah kendaraan bermotor tahun 1990-2003, tidak termasuk kendaraan TNI dan kedutaan. Besarnya beban pencemar dari kendaraan bermotor diasumsikan sebanding dengan konsumsi bahan bakar. Berdasarkan data tahun 1992-2003, penjualan bahan bakar bensin di dalam negeri mengalami pertumbuhan rata-rata 6,89 persen dan bahan bakar solar rata-rata 5,87 persen per

Gambar 2.8 Konsumsi Bensin dan Solar Tahun 1992-2004

Sumber: Statistik Gas dan Perminyakan Indonesia, Dirjen Migas, 2004 tahun (Gambar 2.8). RETA-ADB bekerja sama dengan KLH melakukan penelitian pada tahun 2001-2002 dengan menghitung beban emisi kendaraan bermotor tahun 1998 dan prediksi pada tahun 2015 apabila upaya pengendalian pencemaran udara tidak dilakukan (Tabel 2.3).

Gambar 2.9 Jumlah Kendaraan Bermotor Tahun 1990-2003

Sumber: Statistik Lingkungan Hidup Indonesia, BPS, 1991-2003 Keterangan: Tidak termasuk kendaraan TNI dan kedutaan

Tabel 2.3 Beban Emisi dari Kendaraan Bermotor Tahun 1998 dan Prediksi pada Tahun 2015 Parameter (ton /tahun) Tahun /Data THC CO (total (karbon monoksida) hidrokarbon) 182.644 630.763 3,45 NOx (oksida nitrogen) 59.348 170.014 2,86 SO2 (sulfur dioksida) 4.912 11.885 2,42 PM10 (partikulat) 6.339 17.301 2,73

1998 957.423 2015 3.524.935 Peningkatan 3,68
Sumber: RETA-ADB, 2002

70

Status Lingkungan Hidup Indonesia 2004

Seperti terlihat pada Tabel 2.3, peningkatan beban emisi kendaraan bermotor pada tahun 2015 untuk parameter CO adalah sebesar 3,68 kali, HC total 3,45 kali, NOx 2,86 kali, SO2 2,42 kali, dan PM10 sebesar 2,73 kali jika dibandingkan dengan tahun 1998. Selain pencemar tersebut, gas buang kendaraan bermotor juga mengandung zat beracun yang dikenal dengan istilah hazardous air pollutants (HAPs) seperti benzena, timbal, senyawa krom, formaldehida, asetaldehida, dan lainnya. 2) Upaya Pengendalian Pencemaran Sumber Bergerak

Tabel 2.4 Perbandingan Emisi Gas Buang dari Berbagai Jenis Energi Berdasarkan Jarak Tempuh Emisi Gas Buang Bensin (gr/km) Karbon monoksida 96 Hidrokarbon 12 Nitrogen Oksida 3,6 Timah Hitam 0,09 LPG (gr/km) 7,2 6,6 3,6 0 CNG (gr/km) 4,8 1,6 1,2 0

Sumber: Ditjen Hubdat, Dephub, 2002

Pencemaran udara dari emisi kendaraan bermotor dipengaruhi oleh kualitas bahan bakar, ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor, teknologi kendaraan bermotor, alat pengendali pencemaran yang digunakan (catalytic converter), manajemen transportasi, serta penggunaan lahan (land use). Oleh sebab itu, kebijaksanaan yang ditempuh pemerintah dalam pengendalian pencemaran udara adalah melaksanakan kebijakan penggunaan energi bahan bakar yang bersih bagi lingkungan hidup, pengembangan bahan bakar alternatif, penaatan ambang batas emisi kendaraan, penaatan sistem transportasi, dan peningkatan peran masyarakat. a) Pengembangan Bahan Bakar Bersih dan Bahan Bakar Alternatif

•

Bensin Tanpa Timbal

Pengadaan bensin tanpa timbal di Indonesia mulai dilaksanakan di wilayah DKI Jakarta pada Juli 2001, disusul Cirebon dan Biak di tahun yang sama, sedangkan untuk Pulau Bali dan Batam baru pada tahun 2003. Sementara itu, Kota Semarang dan Surabaya direncanakan bebas timbal pada tahun 2004, tetapi belum dapat terealisasi karena modifikasi kilang Balongan, yang akan memproduksi 33,28 MBCD (Pertamax) atau 12,9 persen dari kebutuhan total, baru selesai pada pertengahan 2005. Cilacap Blue Sky Project akan memproduksi 24,10 MBCD atau 9,3 persen dari total kebutuhan dan Tuban Petrochemical Project memproduksi 24,00 MBCD atau 9,3 persen dari kebutuhan total. • Bahan Bakar Gas (BBG) Dalam rangka menunjang penggunaan gas untuk transportasi, khusus untuk Jakarta dan sekitarnya, telah dibangun 17 SPBG (stasiun pengisian bahan bakar gas). Pertamina membangun sebanyak 12 SPBG dan pihak swasta 5 SPBG. Pada tahun 2004 hanya 7 SPBG yang masih beroperasi karena jumlah kendaraan yang menggunakan BBG semakin menurun (Gambar 2.10).

Bahan bakar yang berkualitas baik akan menghasilkan emisi yang lebih rendah. Bensin menghasilkan emisi gas buang yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan LPG dan LNG (Tabel 2.4). Berkaitan dengan ini, sosialisasi penggunaan bahan bakar bersih dan alternatif seperti biodiesel, etanol, dan gasohol dilaksanakan, selain pengadaan bensin tanpa timbal, solar dengan kandungan sulfur rendah, dan penggunaan CNG dan LPG yang telah lebih dahulu dilaksanakan.

Gambar 2.10 Jumlah Kendaraan yang Menggunakan BBG

Jumlah Kendaraan

Tahun Sumber: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2004

Status Lingkungan Hidup Indonesia 2004

71

•

Biodiesel

Biodiesel sudah lama dikembangkan oleh lembaga-lembaga penelitian di Indonesia seperti Lemigas, ITB, BPPT, PPKS, dan lainnya. Pada tahun 2002 para peneliti tersebut bergabung dalam suatu forum yang bernama Forum Biodiesel Indonesia yang merupakan ajang pertukaran informasi tentang biodiesel. Beberapa pilot plan yang telah didirikan

antara lain adalah – EC-BPPT dengan kapasitas 8 ton/hari di Riau dan 500 l/hari di Serpong, – – – Teknik Kimia ITB dengan kapasitas 200 l/hari di Bandung, PT Energi Alternatif Indonesia dengan kapasitas 1 ton/hari di Jakarta, dan PPKS Medan dengan kapasitas 500l/hari di Medan.

Kotak 2.2 Pilot Project Penggunaan Biodiesel di BPPT Ketergantungan BBM pada sektor transportasi sangat tinggi, yaitu sekitar 60 persen dari konsumsi energi final. Di sisi lain, cadangan minyak bumi yang ada semakin menipis. Cadangan terbukti minyak bumi pada tahun 2002 sekitar 5 miliar barel. Dengan tingkat produksi minyak sekitar 500 juta barel saat ini, diperkirakan cadangan tersebut akan habis dalam 10 tahun mendatang (KEN, 2004). Mempertimbangkan kondisi tersebut, perlu dicari energi alternatif dan terbarukan untuk mengurangi ketergantungan kepada BBM. Salah satu energi terbarukan adalah biomassa seperti biodiesel. Teknologi produksi biodiesel relatif tidak rumit bila dibandingkan teknologi yang diterapkan di kilangkilang minyak sehingga dapat dikembangkan, dikuasai, dan diterapkan secara komersial oleh lembaga maupun pengusaha dalam negeri. Di samping itu, nilai investasi pabrik biodiesel lebih kecil atau murah bila dibandingkan dengan investasi kilang minyak dari fosil. Bahan baku yang telah siap dan tersedia secara komersial dengan kapasitas besar saat ini adalah minyak sawit maka pengembangan yang dilakukan terfokus pada biodiesel berbasis sawit. Sebagai institusi yang bertugas untuk mengkaji kelayakan teknologi sebelum diterapkan di Indonesia, BPPT mulai menerapkan penggunaan biodiesel pada kendaraan operasionalnya. Tahapan pengembangan biodiesel dimulai dari teknologi proses produksi, pengujian property dan performance produk, uji jalan (road test), dan sosialisasi. Dengan teknologi yang telah dikembangkan, BPPT membangun biodiesel plant berkapasitas 1,5 ton/hari, dengan biaya produksi di luar harga bahan baku minyak sebesar Rp 1.200/liter biodiesel. Untuk biodiesel plant dengan kapasitas 8 ton/hari, biaya produksi ditargetkan mencapai Rp 900/ liter di luar harga minyak, dengan nilai investasi sebesar Rp 6 miliar. Dari Basic design biodiesel plant dengan kapasitas 30.000 ton/tahun (³ 100 ton/hari) yang merupakan kapasitas komersial terkecil, biaya produksi diharapkan turun menjadi Rp 600/liter biodiesel.

Gambar 2.11 Bis BPPT dan Mobil Uji Isuzu Panther Menggunakan Biodiesel

Untuk menguji kelayakan penggunaan biodiesel di kendaraan bermotor, BPPT telah melakukan pengujian property dan performance yang dilakukan di laboratorium terakreditasi, yaitu Lemigas dan Balai Termodinamika dan Motor Propulsi (BTMP). Selain uji di laboratorium, dilakukan pula uji jalan. Uji jalan Jawa-Sumatra sepanjang 5.000 km menggunakan Toyota Kijang diesel pada Oktober 2002 dan uji jalan Jawa-Bali sepanjang 20.000 km dengan minibus Isuzu Panther pada September-Desember 2004. Engineering Center BPPT juga melaksanakan uji coba penggunaan bahan bakar B10 pada 23 kendaraan bus BPPT sejak bulan September 2004. Pengujian menunjukkan hasil yang baik karena produk telah memenuhi kualitas yang distandarkan dan mendapatkan respon yang positif dari para pengguna biodiesel, asap menurun drastis, emisi berkurang, suara mesin lebih halus, dan tarikan dirasa lebih baik.

Sumber: Balai Rekayasa Desain dan Sistem Teknologi BPPT, 2004.

72

Status Lingkungan Hidup Indonesia 2004

b) Penaatan Ambang Batas Emisi Kendaraan Dengan penerbitan Kepmen LH Nomor 141 Tahun 2003 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Bermotor yang Sedang Diproduksi (current production), mulai 1 Januari 2005 kendaraan tipe baru harus berbasis mesin euro 2 yang ramah lingkungan. Penerapan peraturan ini diharapkan dapat menekan beban pencemaran yang dihasilkan, diperkuat dengan hasil studi yang dilakukan oleh KLH dan UI. Hasil studi menunjukkan penurunan emisi diperkirakan sekitar 30,9 persen untuk parameter THC, 29,7 persen untuk CO, 22,9 persen untuk NOx, 12 persen untuk PM10, dan 16,7 persen untuk SO2 pada tahun 2010. Untuk kendaraan yang beroperasi di jalan (in-used vehicle), nilai ambang batas emisi yang berlaku adalah Kepmen LH Nomor 35 Tahun 1993 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor. Hasil pengujian sepeda motor 2 tax dan 4 tax yang dilaksanakan di bengkel-bengkel di DKI Jakarta, Bandung, dan Surabaya ditunjukkan pada Gambar 2.12.

emisi, dan penghematan energi, khususnya penggunaan bahan bakar minyak pada kendaraan bermotor terhadap masyarakat. c) Penataan Sistem Transportasi Salah satu upaya pemerintah mengurangi polusi akibat gas buang kendaraan bermotor adalah pemakaian BBG pada kendaraan bermotor sesuai dengan Keputusan Dirjen Perhubungan Darat No. SK.852/AJ.362/DRJD/2004. Menurut Studi Rencana Induk Transportasi Terpadu Jabodetabek 2003, perlu dibuat kebijakan pengendalian pembangunan kota satelit. Perlu juga dibuat pengaturan lokasi yang selama ini menjadi pusat kegiatan agar tidak terpusat pada satu kawasan saja tetapi dekat dengan permukiman. Upaya lain adalah dengan membuat proyek percontohan sistem transportasi di Kota Batam sesuai dengan kesepakatan antara Pemkot Batam dengan Dephub c.q. Direktorat Jendral Perhubungan Darat No. KL.005/ 2/3/DRJD/2004 dan No. 09/MOU/VII/2004 mengenai penataan sistem angkutan perkotaan. d) Peran Masyarakat

Gambar 2.12 Hasil Pengujian Emisi Sepeda Motor Tahun 2004

•

Lomba emisi kendaraan bermotor antar kantor

Lomba emisi kendaraan yang diadakan oleh KLH bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam menurunkan emisi gas buang dengan cara merawat kendaraannya secara teratur. Jumlah peserta lomba emisi dari lima kota dapat dilihat pada Tabel 2.5. kota – – – Juara kelompok Instansi untuk peserta di lima adalah sebagai berikut: Juara ke-1 : Biro Umum Setda, Provinsi Bali. Juara ke-2 : PT Bank Mandiri, Denpasar. Juara ke-3 : PT Telkom, Semarang.

Sumber: KLH, 2004

Seperti terlihat pada Gambar 2.13, jumlah sepeda motor 2 tax yang diuji adalah 35, tetapi tidak ada yang memenuhi baku mutu. Untuk sepeda motor 4 tax, sekitar 92 buah motor (48 persen) memenuhi ambang batas emisi, sedangkan 191 buah motor (52 persen) berada di atas ambang batas emisi. Hal ini mungkin disebabkan oleh penetapan nilai ambang batas HC dan CO yang terlalu ketat. Untuk itu, perlu dilakukan upaya sosialisasi tentang manfaat dari perawatan kendaraan bermotor, dampak negatif

Juara emisi terendah kendaraan instansi adalah sebagai berikut: – Juara ke-1 : Nomor Kendaraan H 55 A, PDAM, – Juara ke-2 : Nomor Kendaraan 310907-VIII, Poltabes, Bandung – Juara ke-3 : Nomor Kendaraan H 7266 RA, Biro Umum Pemkot, Semarang.

Tabel 2.5 Rekapitulasi Peserta Lomba Emisi Instansi Pemerintah Swasta Jumlah Uji Emisi
Sumber: KLH, 2004

Kota Bandung 24 7 712 Semarang 42 16 868 DI Yogyakarta 22 8 618 Surabaya 21 9 648 Denpasar 22 8 605

Status Lingkungan Hidup Indonesia 2004

73

Kotak 2.3 Busway: Langkah Awal Penataan Angkutan Umum di Provinsi DKI Jakarta Peningkatan manajemen lalu lintas sebagai salah satu solusi dalam meningkatkan kualitas udara yang diarahkan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Pola Transportasi Makro, antara lain melalui pelaksanaan program three in one di beberapa kawasan tertentu di Jakarta serta pelaksanaan Program Busway. Pembangunan bus priority atau dikenal dengan busway diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso, pada tanggal 15 Januari 2004. Dalam jangka pendek, busway memang tidak dapat langsung mengatasi kemacetan lalu lintas di Jakarta, tetapi faktor keamanan, kenyamanan dan kecepatan yang ditawarkan diharapkan dapat menarik minat pengguna kendaraan pribadi mau menggunakan sarana transportasi umum. Dengan demikian, tingkat kemacetan di Jakarta akan berkurang secara otomatis. Pengembangan koridor bus priority disusun berdasarkan pertumbuhan permintaan, sebagai hasil dari pembebanan perjalanan dengan angkutan umum. Direncanakan 12 jalur bus priority akan dibangun hingga tahun 2010. Untuk mendukung penerapan sistem busway, Pemprov DKI Jakarta membuat kebijakan untuk membuat jalur pedestrian di sepanjang jalan Sudirman-Thamrin. Setiap gedung diwajibkan untuk menyediakan lahan selebar 6 m untuk pejalan kaki tanpa pagar pembatas antara gedung dan jalur pedestrian tersebut. Untuk mengantisipasi perkembangan di masa yang akan datang, Pemprov DKI Jakarta telah menyusun perencanaan transportasi makro DKI Jakarta. Hingga tahun 2010, rencana pengembangan jaringan sistem transportasi meliputi Sistem Jaringan Jalan, Sistem Angkutan Umum Bus, Sistem Angkutan Rel, Jaringan Angkutan Umum Massal, Pola Trayek, dan Skenario Kebijakan Pendukung. Ke depannya program pola transportasi makro yang dijalankan Pemprov DKI Jakarta akan memasukkan empat sistem utama, yakni bus priority (seperti busway), light rail transit, (monorel), mass rapid (subway), serta sistem Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) dari jalur banjir kanal barat ke timur.
Sumber: ITDP, 2004

Gambar 2.13 Busway di Stasiun Karet

Gambar 2.14

Keterangan
Terminal Bus MRT / LRT Bus Priority Jaringan Trayek Bus Besar Jalan Tol Jalan Lokal

DKI Jakarta Landuse Plan 2010
Commercial/Public Sector Residence Area Green Area

Sumber: Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, 2003

74

Status Lingkungan Hidup Indonesia 2004

•

Uji petik kendaraan bermotor

Pelaksanaan spot check (uji petik) emisi kendaraan bermotor dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan peran masyarakat dalam mencegah pencemaran udara dari kendaraan pribadi. Uji petik yang dilaksanakan selama bulan Mei 2004 di sembilan lokasi di wilayah Jabodetabek telah menjaring 2.034 buah kendaraan bermotor yang terdiri dari 903 kendaraan berbahan bakar solar dan 1.131 kendaraan berbahan bakar bensin, seperti terlihat pada Tabel 2.6. • Mitra Emisi Bersih (MEB)

bentuk kepedulian masyarakat, khususnya instansi pemerintah, swasta, industri, perguruan tinggi serta kawasan perkantoran atau perbelanjaan, terhadap kualitas udara yang buruk di DKI Jakarta. • Clean Air Project (CAP)

Salah satu hasil seminar Integrated Vehicle Emission Reduction yang diselenggarakan di Jakarta pada tahun 2001 adalah kebutuhan akan suatu forum yang peduli pada pencemaran yang bersumber dari emisi kendaraan bermotor. Untuk itu, dibentuk suatu forum multistakeholder yaitu Mitra Emisi Bersih (MEB) pada tahun 2002. Dalam perjalanannya yang menginjak tahun ke-3, MEB lebih banyak melakukan kegiatan sosialisasi kepada generasi muda, seperti siswa-siswa SD, SMP, dan SMA, dan memprakarsai dibentuknya Youth Clean Air Club di sekolah-sekolah. Selain itu, MEB menerbitkan buletin secara rutin yang didistribusikan kepada masyarakat luas. • Gerakan Apresiasi Emisi Bersih (AEB) di Jakarta

Tujuan utama Clean Air Project (CAP) adalah untuk menurunkan emisi gas buang dari kendaraan bermotor. Kegiatan CAP telah melalui tiga periode dan saat ini memasuki periode empat (2004-2006). Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam periode 1997-2003 adalah kampanye dan dialog kebijakan, program percontohan teknis, dan region CAP. Kegiatan-kegiatan dalam periode 1997-2003 dilaksanakan atas inisiatif CAP. Pada periode empat inisiatif kegiatan berasal dari mitra kerja, sedangkan CAP memberikan kontribusi teknis dan keuangan. Melalui pendekatan tersebut, kepemilikan program berada pada pihak mitra. • Program Mandatory Disclosure of Automotive Emission (MDAE)

Gerakan AEB merupakan gerakan untuk memasyarakatkan pemeliharaan kendaraan dan pemeriksaan emisi kendaraan bermotor di wilayah DKI Jakarta. AEB dibentuk pada tahun 2004 sebagai

Program Pemeringkatan Kendaraan Bermotor yang Ramah Lingkungan (Mandatory Disclosure of Automotive Emission/MDAE) merupakan upaya untuk meningkatkan kepedulian industri, pengimpor, dan perakit kendaraan bermotor terhadap lingkungan, khususnya emisi kendaraan. Hasil penilaian akan diumumkan setiap tahun oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Tabel 2.6 Hasil Uji Petik di Jabodetabek Tahun 2004 Pengujian No. Lokasi Tanggal Persentase

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jumlah Mobil Bensin Jumlah Mobil Solar Mobil Bensin Mobil Solar Tidak Tidak Tidak Tidak Sampel Lulus Sampel Lulus Lulus Lulus Lulus Lulus Lulus Lulus (%) (%) (%) (%) Tangerang 06 Mei 99 39 60 79 69 10 60,6% 39,4% 12,7% 87,3% Depok 11-12 Mei 200 76 124 162 75 87 62,0% 38,0% 53,7% 46,3% Bekasi 12 Mei 102 32 70 97 56 41 68,6% 31,4% 42,3% 57,7% Bogor 13 Mei 132 59 73 80 52 28 55,3% 44,7% 35,0% 65,0% Bundaran HI 14 Mei 79 26 53 73 34 39 67,1%32,9 %53,4% 46,6% DI Panjaitan 24 Mei 166 68 98 127 65 62 59,0% 41,0% 48,8% 51,2% Prapanca 25-Mei 134 32 102 105 88 17 76,1% 23,9% 16,2% 83,8% Daan Mogot 26 Mei 103 46 57 102 57 45 55,3% 44,7% 44,1% 55,9% Kelapa Gading 27 Mei 116 31 85 78 47 31 73,3% 26,7% 39,7% 60,3% Total 1.131 409 722 903 543 360 63,80 36,20 39,90 60,10

Sumber: KLH, 2004

Status Lingkungan Hidup Indonesia 2004

75

Kotak 2.4 Car Free Day (CFD) : Satu Hari Tanpa Kendaraan Bermotor Car Free Day (CFD) yang dilaksanakan setiap tanggal 22 September adalah suatu kesempatan untuk mengkaji ulang pengembangan sektor transportasi menuju Environmentally Sustainable Transport (EST). Diharapkan kesempatan ini akan menjadi ajang informal untuk berdiskusi serta menata masa depan kota karena banyak kota-kota di dunia yang sudah menggunakan pendekatan ini untuk mengarah kepada suatu kebijakan. Penyelenggaraan CFD di Indonesia baru dilakukan di DKI Jakarta pada tahun 2002 dan Surabaya pada tahun 2001. Pada awalnya perayaan tersebut merupakan inisiatif berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mewujudkan kualitas udara yang lebih bersih. Pada tahun 2004 perayaan CFD diselenggarakan di Bundaran HI, Jakarta. Pada saat itu dilakukan acara sosialisasi, kampanye simpatik, serta promosi penggunaan kendaraan tidak bermotor (sepeda) di ruas jalan Sudirman-Thamrin.

Gambar 2.15 Kampanye Penggunaan Sepeda

Gambar 2.16 Visualisasi Harapan Masyarakat

Sumber: MEB, 2004

b. Sumber Tidak Bergerak Sumber tidak bergerak adalah sumber emisi yang menetap pada satu tempat antara lain industri, pemukiman/rumah tangga, kebakaran hutan dan lahan, serta pembakaran sampah. 1) Industri Sektor industri merupakan sumber pencemaran udara terbesar setelah kendaraan bermotor karena menggunakan bahan bakar fosil sebagai pembangkit tenaga. Informasi tentang dampak industri terhadap kualitas udara saat ini masih terbatas. World Bank (2003) menyebutkan bahwa industri mengkonsumsi 6 miliar liter bahan bakar fosil, yang terdiri dari 1 miliar liter diesel, 4.068 juta liter BBM, dan 48 juta liter minyak tanah, serta 136 miliar m3 batubara.
Solar (liter)

Gambar 2.17 Pemakaian Solar dan Jumlah Industri Tahun 2000-2002

Sumber: Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2003, BPS, 2004 diolah oleh KLH, 2005

76

Status Lingkungan Hidup Indonesia 2004

Jumlah Subsidi

Kotak 2.5 Peran Pemerintah Daerah: Perda DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara merupakan inisiatif Pemprov DKI Jakarta untuk mengatur perlindungan mutu udara baik ambien ataupun udara di dalam ruangan, pengendalian pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak, serta polusi dalam ruangan (indoor pollution). Secara garis besar, isi Perda Nomor 2 Tahun 2005 dapat dilihat pada Gambar 2.18. Gambar 2.18 Isi PERDA Nomor 2 Tahun 2005

Perda Nomor 2 Tahun 2005 terdiri dari 18 bab dan 45 pasal. Untuk melaksanakan perda ini, diperlukan perangkat peraturan lainnya, seperti keputusan gubernur ataupun petunjuk teknis. Satu hal yang banyak mendapat sorotan adalah Pasal 13 yang mengatur tentang kawasan bebas rokok dan penyediaan tempat khusus untuk merokok di area umum. Perda ini berlaku efektif mulai tahun 2006 sehingga dalam tahun 2005 direncanakan dilakukan sosialisasi perda kepada masyarakat di DKI Jakarta.
Sumber: BPLHD DKI Jakarta, 2004

Dari Gambar 2.17 dan 2.19 terlihat bahwa peningkatan pemakaian bahan bakar tidak diikuti oleh peningkatan jumlah industri, bahkan jumlah industri relatif menurun pada tahun 2000-2002. Peningkatan pemakaian bahan bakar tidak berkaitan dengan jumlah industri yang ada, tetapi disebabkan oleh proses yang tidak efisien atau peningkatan kapasitas produksi dari beberapa industri tersebut.

Sumber: Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2003, BPS, 2004, diolah kembali oleh KLH, 2005

Status Lingkungan Hidup Indonesia 2004

77

Jumlah Industri

Bensin (liter)

Pemakaian bahan bakar solar tertinggi terjadi pada industri tekstil. Pada tahun 2000 dan 2001 industri tekstil menggunakan solar sekitar 1 miliar liter dan pada tahun 2002 sebanyak 1,5 miliar liter. Untuk jenis bahan bakar bensin, sektor yang menggunakan bensin paling banyak adalah industri kimia dan barang dari bahan kimia sebesar 43 juta liter pada tahun 2000, industri tekstil sebesar 49,3 juta liter pada tahun 2001, dan industri logam dasar sebesar 263 juta liter pada tahun 2002 (BPS, 2004).

Gambar 2.19 Pemakaian Bensin dan Jumlah Industri Tahun 2000-2002

Tabel 2.7 Ketaatan Kegiatan Pertambangan, Energi, dan Migas dalam Memenuhi BME Tahun 2004
Kegiatan Minyak dan Gas Bumi 1. Eksplorasi dan produksi Migas 2. Pengilangan minyak 3. Pengilangan LNG (gas alam cair) Pertambangan 1. Pertambangan batubara 2. Pertambangan mineral Energi 1. Pembangkit listrik berbahan bakar batubara 2. Pembangkit listrik berbahan bakar migas
Sumber: KLH, 2004

Memenuhi

Tidak Memenuhi 2 3

Belum Dipantau 2

Tidak Memiliki Sumber Emisi

32 3 1 8 5 5 3

1 2 1 1

3 2

4

1

Saat ini baku mutu emisi (BME) masih merupakan ukuran untuk mengevaluasi potensi industri yang mencemari lingkungan. Kegiatan pertambangan, energi, dan migas memiliki beberapa peraturan mengenai pengendalian pencemaran udara tergantung dari jenis kegiatan masing-masing industri. Dari 79 perusahaan yang telah dipantau kinerja pengelolaan lingkungannya, terutama dari sisi pengendalian pencemaran udara, sebanyak 57 perusahaan telah mampu memenuhi ketentuan lokasi sampel, frekuensi pemantauan dan juga pemenuhan terhadap baku mutu emisi yang telah ditentukan. Ketaatan kegiatan pertambangan, energi, dan migas dalam memenuhi BME pada tahun 2004 dapat dilihat pada Tabel 2.7. • Kegiatan Minyak dan Gas Bumi

lingkungannya dan perusahaan tersebut memenuhi BME. • Kegiatan Pertambangan

Untuk kegiatan pertambangan, pengelolaan pencemaran udara belum memiliki acuan yang khusus sehingga masih mengacu kepada Lampiran V B (BME untuk jenis kegiatan lain-lain) Kepmen LH Nomor KEP13/MENLH/3/1995. – Untuk kegiatan pertambangan batubara, 8 industri sudah memenuhi BME, 1 industri belum mampu memenuhi BME, dan 3 industri belum melakukan pemantauan emisi udara (Tabel 2.7). – Untuk kegiatan pertambangan mineral, 5 industri sudah memenuhi BME, 2 industri belum dapat memenuhi BME, 2 industri belum melakukan pemantauan, serta 4 industri tidak memiliki sumber emisi udara (Tabel 2.7). Seluruh kebutuhan sumber energi pada kegiatan pertambangan mineral dipasok dari PLN. Kegiatan Energi

Pengendalian pencemaran udara mengacu kepada Kepmen LH Nomor 129 Tahun 2003. Berdasarkan peraturan tersebut, baku mutu emisi kegiatan migas dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu Lampiran I (Baku Mutu Bagi Kegiatan Eksplorasi dan Produksi), Lampiran II (Baku Mutu Bagi Kegiatan Pengilangan Minyak), Lampiran III (Baku Mutu Bagi Kegiatan Pengilangan LNG), dan Lampiran IV (Baku Mutu Bagi Kegiatan Unit Penangkapan Sulfur). – Untuk kegiatan ekplorasi dan produksi migas, terdapat 32 industri yang sudah dikategorikan memenuhi BME, 2 industri belum mampu memenuhi BME, dan 2 industri belum melakukan pemantauan emisi udara (satu dari dua industri tersebut belum melakukan pengambilan sampel karena alasan keamanan), seperti terlihat pada Tabel 2.7. – Untuk kegiatan pengilangan minyak, 3 industri sudah memenuhi BME dan 3 industri lainnya belum dapat memenuhi BME (Tabel 2.7). Untuk kegiatan pengilangan LNG, baru satu perusahaan yang dipantau pengelolaan

•

Untuk kegiatan energi (pembangkit listrik), pengelolaan pencemaran udara khusus untuk pembangkit listrik berbahan bakar batubara mengacu kepada Lampiran III B (BME untuk PLTU Batubara), sedangkan pembangkit listrik berbahan bakar migas mengacu kepada Lampiran V B (BME untuk Jenis Kegiatan Lain-lain) Kepmen LH Nomor KEP-13/ MENLH/3/1995. – Untuk kegiatan pembangkit listrik berbahan bakar batubara, 5 industri sudah memenuhi BME, 1 industri belum mampu memenuhi BME, dan 1 industri belum melakukan pemantauan emisi udara (Tabel 2.7). – Untuk kegiatan pembangkit listrik berbahan bakar migas, 3 industri sudah memenuhi BME dan 1 industri belum mampu memenuhi BME (Tabel 2.7).

–

78

Status Lingkungan Hidup Indonesia 2004

2) Kebakaran Hutan Selain pencemaran udara akibat kegiatan masyarakat di perkotaan, pencemaran udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan juga memberi andil dalam penurunan kualitas udara di tingkat lokal, nasional dan regional ASEAN. Sebaran asap akibat kebakaran hutan pada tahun 2004 disajikan dalam Gambar 2.20.

Kebakaran hutan yang terjadi pada bulan Agustus-November 2004 menyebabkan peningkatan konsentrasi PM10 pada bulan September dan Oktober 2004 di seluruh stasiun Kota Palangkaraya (Gambar 2.21). Konsentrasi PM10 rata-rata di Kota Palangkaraya pada bulan Oktober 2004 mencapai 847,51 µg/m3 dan pada bulan September 2004 mencapai 277,18 µg/m3. Konsentrasi PM10 tersebut melampaui standar yang ditetapkan untuk udara ambien sebesar 150 µg/m3.

Gambar 2.20 Peta Sebaran Asap Tahun 2004

Sumber: KLH, 2004

Gambar 2.21 Konsentrasi PM10 di Kota Palangkaraya

Sumber: Data Pemantauan Kualitas Udara Ambien KLH, 2004 Sumber: Data Pemantauan Kualitas Udara Ambien KLH, 2004

Status Lingkungan Hidup Indonesia 2004

79

C.

DAMPAK PENCEMARAN UDARA

Pencemaran udara memiliki dampak secara ekonomis berkaitan dengan penurunan kinerja sebagai akibat kenaikan tingkat kematian dan penderita sakit di kalangan masyarakat. Kasus gangguan pada pernapasan merupakan penyebab kematian ke-6 di Indonesia setelah kecelakaan, diare, penyakit jantung, TBC dan cacar, atau 6,2 persen dari seluruh penyebab kematian. Menurut Bank Dunia, estimasi nilai kerugian yang diakibatkan oleh pencemaran udara di Indonesia sebesar US$ 400 miliar setiap tahun. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB), kerugian tersebut belum termasuk kematian dini dan gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh PM10 dan SO2 (World Bank, 2003). Perkiraan kerugian ekonomi yang ditimbulkan pencemar udara SO2 terhadap kesehatan adalah senilai Rp 92.157.163 pada tahun 2001 (Tabel 2.8). Polusi udara menimbulkan kerugian berantai. Berdasarkan kajian Mitra Emisi Bersih pada bulan Oktober 2004, masyarakat Kota Jakarta harus menanggung kerugian sekitar US$180 juta setiap tahun akibat polusi udara. Biaya tersebut diprediksikan akan meningkat dua kali lipat dalam 10 tahun mendatang. Kerugian lainnya adalah kehilangan pendapatan karena warga kota tidak dapat bekerja karena sakit. Gangguan polusi udara menyebabkan warga kota kehilangan rata-rata 24 hari kerja pada 2004. Kasus kematian yang ditimbulkan akibat polusi udara di kota-kota besar seluruh Indonesia tercatat sebesar 6.400 orang (Mitra Emisi Bersih, 2004, dalam Gatra, 28 Februari 2005).

Tabel 2.9 Valuasi Ekonomi Dampak Kesehatan akibat Perubahan PM10 dan Pb

Dampak Akibat PM10

Biaya Kesehatan Per Kasus (Rp)

Kematian dini 3.276.447.175 Rawat rumah sakit 30.759.286 Kunjungan gawat darurat 281.774 Jumlah hari tidak bekerja 63.345 Gangguan tenggorokan pada anak 356.041 Serangan asma 631.262 Gangguan tenggorokan 10.921 Bronkhitis kronis 252.286.432 Biaya Kesehatan Per Kasus (Rp) 4.992 50.056.832 240.268 3.276.447.175

Penurunan IQ Hipertensi Jantung koroner Kematian dini

Dampak Akibat Timbal

Sumber: Evi Gravitiani, 2003 dalam Makalah Seminar Nasional (NREA), 2003

Tabel 2.8 Kerugian Ekonomi yang Ditimbulkan Pencemar Udara terhadap Kesehatan Emisi PM10 Akibatnya terhadap Kesehatan Kematian dini (juta) Tertundanya kegiatan sehari-hari Kunjungan Rumah Sakit Kunjungan di UGD Serangan Asma Gangguan pernapasan ringan (anak-anak) Gangguan pernapasan akut Bronchitis kronis Gangguan pernapasan akut Kematian dini Gangguan pernapasan ringan (anak-anak) Kesulitan bernapas Perkiraan Kerugian Tahun 2001 92 17.050 823.050 135.170 24.650 11.900 11.900 57.266 11.900 92.157.163 11.900 11.900

NO2 SO2

Sumber: Asian Development Bank 2002, dalam Indonesia Environment Monitor, World Bank, 2003.

80

Status Lingkungan Hidup Indonesia 2004

Kotak 2.6 Hasil Pemantauan Pb dalam Darah di Provinsi DKI Jakarta dan Kota Tangerang Pemantauan kadar Pb dalam darah anak-anak sekolah di 20 SD di Jakarta dan Tangerang telah dilaksanakan mulai Januari-Februari 2005. Pengujian kadar Pb dalam darah dilakukan pada 203 anak SD dari kelas 3 dan 4. Lokasi sekolah dapat dilihat pada Gambar 2.22. Kandungan Pb rata-rata dalam darah anak-anak di DKI Jakarta adalah 4,2 mg/dl dan persentase

Gambar 2.22 Lokasi Sekolah Tempat Pengambilan Sampel di DKI Jakarta dan Tangerang No. 1 2 3 4 5

Tabel 2.10 Hasil Pengukuran Kadar Hb dan Pb dalam Darah Daerah Serpong Jakarta Pusat Jakarta Timur Jakarta Barat Jakarta Selatan Rata-rata Hb Rata-rata Pb (mg/dl) (mg/dl) 12,8 12,5 12,5 12,7 12,7 9 4,6 4,4 2,4 5,1

Sumber: KLH, 2004

dengan konsentrasi sama atau lebih besar dari 10 mg/dl adalah 1,3 persen. Sementara itu, kandungan Pb rata-rata dalam darah anak-anak di Serpong adalah 9 mg/dl dan persentase dengan konsentrasi • 10 mg/dl adalah 26,8 persen (Tabel 2.10). Penelitian Center for Disease Control and Prevention (CDC) pada tahun 2001 menunjukkan timbal dalam darah pada anak-anak dapat menyebabkan penyakit anemia. Sampel diambil dari 397 anak sekolah di Jakarta dengan hasil sebanyak 35 persen anak mempunyai kadar Pb dalam darah • 10 mg/dL dan 2,4 persen mempunyai kadar timbal dalam darah • 20 mg/dL. Sekitar 25 persen anak-anak mempunyai kadar timbal dalam darah antara 10-20 mg/dL. Rata-rata tingkat hemoglobin adalah 13,1 g/dL (median 13,3 g/dL, kisaran 6,7-18,4 g/dl, N=358). Ditemukan 8,2 persen anak-anak yang menderita anemia ringan (Hb < 11,5 g/ dL) dan 0,3 persen anak-anak anemia berat. Kedua hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pengadaan bensin tanpa timbal di wilayah DKI Jakarta dalam kurun waktu hampir empat tahun telah berhasil menurunkan kadar Pb dalam darah secara signifikan. Hal ini penting digarisbawahi karena Pb berpengaruh untuk menurunkan IQ anakanak. Berdasarkan uraian di atas, pengadaan bensin tanpa timbal harus segera direalisasikan di seluruh Indonesia.
Sumber: Kerja sama UI dan KLH, 2005

B. ATMOSFER Perlindungan atmosfer dan perubahan iklim merupakan isu global. Karena sifatnya yang merupakan isu global, kesepakatan internasional dalam menangani kedua isu tersebut menjadi hal yang sangat penting. Indonesia turut peduli dengan meratifikasi Konvensi Wina (1985) dan Protokol Montreal (1987) untuk perlindungan lapisan ozon. Sementara untuk perubahan iklim, Indonesia meratifikasi Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim - UNFCCC (1996) dan Protokol Kyoto (2004). Pada kedua isu tersebut, KLH bertindak sebagai-focal point nasional.

1. Perlindungan Lapisan Ozon Indonesia sebagai salah satu bagian dari masyarakat dunia menyadari pentingnya melindungi lapisan ozon dari kerusakan akibat penggunaan bahan-bahan kimia yang mengandung klorin dan bromin. Indonesia meratifikasi Konvensi Wina (1985) dan Protokol Montreal (1987) di bidang perlindungan lapisan ozon melalui Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1992. Sebagai negara yang tidak memproduksi maupun mengekspor BPO (bahan perusak ozon), tingkat pemenuhan kewajiban Indonesia diukur dari keberhasilannya mengawasi dan menghentikan impor BPO. Jenis BPO yang menjadi target

Status Lingkungan Hidup Indonesia 2004

81

Gambar 2.23 Tingkat Konsumsi BPO di Indonesia
Methyl Bromide 12,000 HCFC-123
BPO

10,000 8,000 6,000

HCFC-142b HCFC-141b HCFC -22 Methyl Chloroform

Konsumsi (MT)

4,000 2,000 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Carbon Tetrachloride Halon 2402 Halon 1301 Halon 1211

Sumber: KLH, 2004

Tahun

pengurangan secara bertahap adalah CFC, halon, CTC, TCA, HCFC, Bromoklorometana, dan Metil Bromida. a. Penggunaan Bahan Perusak Ozon di In donesia

kecil dan menengah. 3) Sektor Halon

Sampai saat ini BPO masih digunakan secara luas pada berbagai jenis kegiatan industri dan domestik di Indonesia, yang meliputi sektor aerosol, foam, halon, Metil Bromida, refrigerasi, dan pelarut. Gambar 2.23 memperlihatkan tingkat konsumsi masing-masing jenis BPO di Indonesia. Gambaran umum penggunaan BPO di masingmasing sektor pengguna adalah sebagai berikut: 1) Sektor Aerosol

Jenis BPO yang dipakai di sektor aerosol adalah CFC-11 dan CFC-12, dengan tingkat penggunaan di Indonesia sekitar 700 MT. Berdasarkan Permenkes No. 376/Menkes/PER/ VIII/1990 tentang Bahan, Zat Warna, Zat Pengawet, dan Tabir Surya pada Kosmetika, CFC telah dilarang digunakan untuk produk kosmetik, namun berdasarkan hasil survei KLH, masih ditemukan pengisian aerosol yang menggunakan CFC yang 90 persennya berlokasi di wilayah sekitar Jakarta dan sisanya di Surabaya serta beberapa kota besar lainnya. 2) Sektor Foam

Halon merupakan media dari pemadam api yang diperkenalkan di Indonesia pada awal 1970-an. Jenis halon yang digunakan secara luas adalah halon 1211 (Bromochlorodifluoromethane) dan halon 1301 (Bromotrifluoromethane). Walaupun penggunaan halon relatif kecil dibandingkan jenis BPO lainnya, potensi penipisan lapisan ozon (ozone depletion potential) halon lebih besar dibandingkan CFC sehingga pengurangan pemakaian halon perlu diprioritaskan. Melalui kegiatan penghapusan BPO, tiga perusahaan yang memproduksi pemadam kebakaran portable telah menghentikan penggunaan halon 1211 pada tahun 1997. Saat ini halon dipakai hanya untuk pengisian kembali pada saat perawatan peralatan pemadam kebakaran yang sudah terpasang. Indonesia telah menghentikan impor halon sejak tahun 1998. Oleh karena itu, pengguna yang masih memerlukan halon hanya diperbolehkan untuk menggunakan halon hasil daur ulang. 4) Sektor Metil Bromida

BPO yang digunakan pada sektor foam adalah CFC-11 yang berfungsi sebagai bahan pengembang (blowing agent). Pada awalnya sektor foam merupakan pengguna terbesar CFC dengan persentase mencapai hampir 50 persen dari kebutuhan nasional. Kegiatan penghapusan BPO yang dilaksanakan pada sejumlah perusahaan besar telah berhasil mengurangi tingkat penggunaan CFC. Sebagai tindak lanjut, upaya pengurangan BPO dilaksanakan pada industri skala

Metil Bromida merupakan bahan anti hama yang efisien dan paling efektif membasmi hama dalam cakupan luas. Zat ini digunakan di Indonesia sejak tahun 1970-an dengan tujuan penanganan komoditas hasil pertanian di tempat penyimpanan, prapengapalan dan karantina. Berdasarkan hasil survei KLH, tidak dijumpai penggunaan Metil Bromida untuk pengendalian hama di tanah (soil treatment).

82

Status Lingkungan Hidup Indonesia 2004

– 5) Sektor Refrigerasi BPO yang digunakan di sektor refrigerasi adalah CFC-11, yang dipakai sebagai blowing agent dalam pembuatan panel insulasi, dan CFC-12 sebagai bahan pendingin (refrigerant). BPO tersebut digunakan dalam pembuatan peralatan pendingin baru serta pelayanan servis peralatan lama. Kondisi umum industri pengguna BPO di sektor refrigerasi adalah sebagai berikut: • Industri Manufaktur Refrigerasi Saat ini masih terdapat beberapa perusahaan manufaktur yang memproduksi peralatan pendingin domestik, komersial, industri, dan transportasi dengan menggunakan CFC. Perusahaan manufaktur yang memproduksi peralatan pendingin domestik dan mobile air conditioner (MAC) merupakan perusahaan skala besar yang telah melakukan penggantian teknologi sehingga tidak lagi menggunakan BPO pada proses produksinya. Perusahaan manufaktur yang masih menggunakan BPO saat ini adalah perusahaan yang memproduksi peralatan pendingin komersial. Berdasarkan hasil survei KLH pada tahun 2002 dengan bantuan konsultan UNDP, teridentifikasi sekitar 180 perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha manufaktur peralatan pendingin komersial. Sekitar 50 persen dari perusahaan tersebut berlokasi di wilayah Jakarta dan sekitarnya, sedangkan sisanya tersebar di wilayah Sumatra, Jawa Timur, dan daerah lainnya. • Industri Servis Refrigerasi Perkiraan jumlah perusahaan yang menyediakan jasa servis pendingin di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai 10.662, dengan distribusi sebagai berikut: – Sejumlah 135 perusahaan merupakan perusahaan besar yang menangani sekitar 65 persen dari total CFC untuk subsektor servicing. Masing-masing perusahaan rata-rata menggunakan CFC sekitar 5 MT/tahun.

–

Sejumlah 300 perusahaan diklasifikasikan sebagai perusahaan skala menengah yang menangani CFC rata-rata sekitar 0,5 MT/tahun/perusahaan. Perusahaan servis skala menengah menggunakan 15 persen dari total CFC pada subsektor servicing refrigerasi. Sejumlah 10.192 perusahaan merupakan perusahaan skala kecil.

Penggunaan BPO total di sektor refrigerasi berdasarkan hasil penelitian KLH di tingkat pengguna yang menjadi target penghapusan BPO sampai akhir tahun 2007 tercantum dalam Tabel 2.11. 6) Sektor Pelarut (Solvent)

Bahan perusak ozon yang digunakan di sektor pelarut terutama adalah karbon tetraklorida (CTC), 1,1,1-trikloroethane (TCA), dan CFC-113. CTC digunakan oleh industri farmasi, namun jumlahnya belum diketahui secara pasti. Indonesia telah melaksanakan upaya penghapusan BPO di sektor pelarut pada perusahaan yang memproduksi peralatan elektronik dan perusahaan yang melakukan kegiatan metal cleaning. Berdasarkan hasil survei KLH, jumlah BPO yang digunakan dalam sektor ini diperkirakan 220 MT. b. Program Penghapusan BPO

Sebagai negara dengan konsumsi BPO dibawah 0,3 kg/kapita/tahun, Indonesia dikategorikan sebagai negara Artikel 5 sehingga berhak mendapat bantuan hibah untuk penghapusan BPO melalui skema pendanaan yang dikelola oleh MLF for the Implementation of Montreal Protocol. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung pelaksanaan program perlindungan lapisan ozon yang mengatur tata niaga impor, perdagangan, dan pengelolaan BPO. Upaya penguatan aspek kebijakan yang dilaksanakan pada tahun 2004 mencakup: • Koordinasi dengan Departemen Perindustrian dan Perdagangan untuk meningkatkan efektifitas pengaturan tata niaga impor dan perdagangan BPO. • Melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk meningkatkan pengawasan pemasukan BPO. Melakukan kajian kembali sistem pencatatan impor dan perdagangan BPO. Melakukan kajian terhadap penerapan nomor HS yang spesifik terhadap masing masing BPO untuk menghindari ketidaksesuaian penomoran. Antisipasi dampak pelarangan perdagangan halon tahun 2005 dan penggunaannya. Pengembangan konsep Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Refrigerasi.

Tabel 2.11 Target Penghapusan CFC Tahun 2004-2007 untuk Sektor Refrigerasi dan Nilai Bantuan Hibah Multilateral Fund (MLF) Protokol Montreal

• •

No.

Sub Sektor

Target Nilai Penghapus- Bantuan an CFC Hibah (MT) (US$) 1.231 1.072 915 6.398.000 4.912.300 4.317.000

1 2 3

Manufacturing Servicing Mobile Air Conditioner

• •

Sumber: KLH, 2004

Status Lingkungan Hidup Indonesia 2004

83

Tabel 2.12 Pencapaian Penghapusan BPO di Beberapa Sektor Pengguna Secara Individu dari Tahun 1992-2002 No. (US$) 1 Foam (Busa) 2 Refrigerant (Pendingin) 3 Halon (Pemadam Kebakaran) 4 Aerosol (Bahan pendorong) 5 Solvent (Bahan pelarut) 6 Tobacco (Tembakau) 7 Fumigasi (Pengasapan di pertanian) TOTAL Sumber: KLH, 2004 Selama periode 1992-2002 Indonesia telah berhasil menghapus BPO sebesar 3.696,80 MT dengan total nilai bantuan sebesar US$ 20.658.663, seperti tersaji pada Tabel 2.12. Pencapaian pelaksanaan penghapusan BPO di berbagai sektor perlu ditindaklanjuti guna memenuhi jadwal penghapusan yang berlaku secara internasional. Gambar 2.24 menunjukkan target pengurangan konsumsi BPO sampai awal tahun 2010. Untuk mendukung target pengurangan konsumsi BPO, upaya penghapusan BPO yang dilaksanakan pada tahun 2004 meliputi kegiatan sebagai berikut : 1) Sektor Foam 94 85 3 18 3 1 1 205 1.961,23 907,47 682,40 0 218,70 54,00 146,00 3.969,80 10.353.036 7.814.776 500.957 238.000 794.484 625.210 332.200 20.658.663 Penggunaan pada Jumlah Perusahaan Konsumsi BPO yang Dihapuskan Pengguna BPO Nilai Bantuan Berupa Teknologi (MT)

Pengurangan penggunaan BPO di sektor foam telah dilaksanakan secara intensif sejak awal pelaksanaan program, dengan bantuan alih teknologi melalui dukungan pendanaan MLF (Multilateral Fund) yang disalurkan oleh World Bank, UNDP dan UNIDO. Hasil yang dicapai pada tahun 2004 adalah penyelesaian satu individual project World Bank, tujuh individual project UNIDO, serta 16 perusahaan yang masuk dalam terminal project flexible molded foam (FMF), dengan penghapusan CFC total sebesar 290 MT.

Gambar 2.24 Target Pengurangan Konsumsi BPO di Indonesia Hingga Tahun 2010
1800
Annual Reduction of M ethyl Bromide

1600 1400 1200
ODP Metrik Ton
Annual CFC phas e out target in So lvent Annual CFC phas e out target in M DI Annual CFC phas e out target in Foam Annual CFC phas e out target in Aerosol Annual CFC phas e out target in M A C Annual CFC phas e out target in Ref. Servicing Annual CFC phas e out target in Ref. M anufacturing Annual Reduction from on-going projects

1000 800 600 400 200 0
200 4 200 5 200 6 200 7 200 8 200 9

Tahun
Sumber: KLH, 2004

84

Status Lingkungan Hidup Indonesia 2004

2)

Sektor Refrigerasi

Penghapusan CFC pada sektor refrigerasi sejak tahun 2002 dilaksanakan secara sektoral yang terdiri dari subsektor manufacturing, servicing dan mobile air conditioner (MAC). 3) Sektor Halon

Penghapusan penggunaan halon sebesar 205 MT dilaksanakan melalui pembangunan Indonesia Halon Bank (IHB) yang memperoleh dukungan dana hibah MLF melalui World Bank. IHB adalah lembaga yang akan mengelola dan mengendalikan pemakaian sisa halon secara terencana untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa digantikan (essential uses). Pelaksana pengembangan IHB adalah Garuda Maintenance Facility Aero-Asia. Kegiatan proyek terdiri dari pengadaan peralatan recovery and recycling halon dan penyediaan sarana pendukungnya. 4) Sektor Aerosol

Organisasi kemasyarakatan Aliansi Perempuan untuk Pembangunan Berkelanjutan (APPB), yang merupakan gabungan dari kurang lebih 100 organisasi wanita, menunjukkan komitmennya terhadap program penghapusan BPO melalui Petisi APPB yang berisi dukungan terhadap program perlindungan lapisan ozon dan penghapusan BPO serta himbauan untuk tidak menggunakan produk-produk yang mengandung BPO. 2. Perubahan Iklim

Pemerintah Indonesia memperoleh bantuan hibah dari MLF untuk pembangunan sarana fasilitas Aerosol Filling Centre yang disalurkan melalui World Bank. Pembangunan Aerosol Filling Centre dilaksanakan bekerja sama dengan PT Candi Swadaya Sentosa dan berlokasi di daerah Tigaraksa, Tangerang. Tujuan dari kegiatan proyek ini adalah membantu industri aerosol skala kecil dan menengah agar dapat menghapuskan pemakaian CFC melalui penyediaan sarana pengisian hidrokarbon sebagai bahan pengganti CFC. Pembangunan fisik Aerosol Filling Centre dimulai sejak tahun 2001 dan telah berhasil diselesaikan akhir tahun 2004. c. Peningkatan Kesadaran

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perubahan Iklim pada bulan Agustus 1994 melalui UU Nomor 6 Tahun 1994 dan Protokol Kyoto melalui UU Nomor 17 Tahun 2004. Wujud pelaksanaan komitmen tersebut adalah terbuka kesempatan kerja sama antara negara maju dan negara berkembang melalui mekanisme pembangunan bersih atau CDM (clean development mechanism) sebagai salah satu di antara mekanisme yang ada dalam protokol serta mitigasi perubahan iklim untuk mereduksi emisi GRK (gas rumah kaca). Sepanjang tahun 2004 telah dilakukan sejumlah kegiatan yang diarahkan pada aspek kebijakan, kelembagaan, peningkatan kapasitas, dan diseminasi informasi dalam mencapai tujuan Konvensi Perubahan Iklim dan Protokol Kyoto. Pada aspek kebijakan dilakukan berbagai penguatan dalam rangka mencapai tujuan Konvensi Perubahan Iklim, yaitu dengan meratifikasi Protokol Kyoto sebagai aturan pelaksanaan konvensi, penyusunan naskah akademis RPP Perubahan Iklim, serta penguatan posisi Delri (Delegasi Republik Indonesia). Pada aspek kelembagaan telah disiapkan rancangan SK Meneg LH untuk membentuk badan otoritas CDM nasional yaitu Komisi Nasional Mekanisme Pembangunan Bersih.

Dalam rangka Hari Ozon Internasional tahun 2004, KLH melaksanakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kepentingan penggunaan bahan dan produk yang ramah ozon.

Tabel 2.13 Hasil Penghapusan BPO di Subsektor Manufacturing, Servicing, dan MAC Tahun 2004 No. Subsektor / Jenis Bantuan Alat 1 Subsektor Manufacturing Peralatan foaming dan refrigerant charging Subsektor Servicing Recycling/recovery (2R) Subsektor MAC Recycling/recovery (3R) Jenis CFC Jumlah Perusahaan/ Bengkel 31 188 216 BPO Terhapus (MT) Jumlah Alat Terdistribusi

2 3

CFC-11 CFC-12 CFC-11 CFC-12

323 154 286 216

Sumber: KLH, 2004

Status Lingkungan Hidup Indonesia 2004

85

a. Penyusunan Naskah Akademis RPP tentang Perubahan Iklim Naskah Akademis dapat digunakan sebagai acuan untuk menghasilkan RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) tentang Perubahan Iklim yang sejalan dengan ketentuan dan keputusan konvensi serta tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan sistem yang berlaku. Untuk itu, perlu dibentuk Sekretariat Perubahan Iklim Nasional yang berada di bawah KLH sebagai focal point nasional untuk perubahan iklim. b. Pembentukan Komisi Nasional Mekanisme Pembangunan Bersih (KN-MPB)

– – – – – – – –

Pertamina dan - PLN (geotermal) 1,5 Mton. Indocement (penggantian bahan bakar dan modifikasi proses) 1 Mton. Chevron Texaco Energy (geotermal) 1 Mton. Indonesia

Byun & Co (pembangkit listrik biomass) dimungkinkan 0,5 Mton. Unitrada (penangkapan metan dan pembangkit listrik) dimungkinkan 1 Mton. Indonesia Power (geotermal) 1 Mton. Gasflaring dari industri minyak dan gas dengan potensi sangat besar. PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) Muara Karang Repowering (720 MW) dengan potensi pengurangan CO 2-e (unit pengukuran untuk menunjukkan potensi pemanasan global dari GRK yang disetarakan terhadap CO2 ) sebesar 1,5 juta ton per tahun. PT PJB Lodoyo-2 Hydro Electric Power Plant Project (10 MW) dengan potensi pengurangan CO2-e 51 ribu ton per tahun. PT PJB Jegu-Minihydro Power Plant (3x120 KW) dengan potensi pengurangan CO2-e 2,5 ribu ton per tahun. PT PJB Muara Tawar Add-on (680 MW) dengan potensi pengurangan CO 2-e 1,4 juta ton per tahun.

Protokol Kyoto mensyaratkan bahwa pelaksanaan proyek CDM harus melalui pembentukan suatu lembaga otoritas nasional (designated national authority) yang salah satu fungsinya adalah menilai kelayakan usulan proyek CDM terhadap kriteria pembangunan berkelanjutan. Otoritas nasional tersebut bernama Komisi Nasional Mekanisme Pembangunan Bersih (KN-MPB), yang dibentuk melalui SK Meneg LH, dengan anggota berbagai instansi terkait. Di dalam proses memberikan persetujuan suatu usulan proyek CDM, KN-MPB akan menggunakan kriteria dan indikator pembangunan berkelanjutan sebagai acuan dasar untuk menilai apakah suatu usulan proyek mendukung pembangunan berkelanjutan atau tidak. c. Peningkatan Kapasitas Nasional Menanggapi Isu Perubahan Iklim

–

–

•

Kegiatan peningkatan kapasitas dilaksanakan melalui kerja sama dengan IGES (Institute for Global Environmental Studies). Kerja sama antara KLH dan IGES mencakup beberapa kegiatan, yaitu Pelatihan PIN (Project Idea Notes), Pelatihan PDD (Project Design Document) termasuk baseline, pelaksanaan National Meeting, serta Penyusunan CDM Country Guide. d. 1) Persiapan Pelaksanaan CDM CDM Sektor energi • Pelaksanaan Lokakarya CDM bekerja sama dengan Pemerintah Belanda pada tanggal 1-2 September 2004. • Identifikasi Proyek CDM Potensial Kerja Sama Indonesia dan Belanda. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi proyek yang berpotensi untuk dilibatkan dalam rangka pelaksanaan kerja sama dalam proyek CDM di bawah kerja sama antara Indonesia dan Belanda. Dari hasil evaluasi tersebut, beberapa proyek berhasil diidentifikasi sebagai proyek yang berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut menjadi proyek CDM, yaitu:

Penyusunan MoU Kerja Sama Antara Indonesia dan Belanda dalam CDM Energi. Dalam rangka pelaksanaan CDM, Pemerintah Indonesia (yang diwakili oleh KLH) telah menandatangani kesepakatan dengan Pemerintah Belanda (VROM) mengenai persiapan pelaksanaan Bilateral CERs Purchase Agreement (BCPA) pada tanggal 12 Desember 2003 di Milan. Dalam kesepakatan ini, pihak Belanda akan membeli Certified Emission Reductions (CERs) sebesar 2 juta ton CO2 ekivalen dari pihak Indonesia melalui pelaksanaan proyek CDM pada perusahaan terpilih. Persiapan ini telah menghasilkan sebuah MoU untuk pelaksanaan kerja sama CDM di Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 22 Februari 2005. Proyek-proyek indikatif tersebut adalah: – Pertamina + PLN (geotermal) 1,5 Mton, – – – Indocement (penggantian bahan bakar dan modifikasi proses) 1 Mton, ChevronTexaco Energy (geotermal) 1 Mton, Indonesia

Byun & Co (pembangkit listrik biomass) dimungkinkan 0,5 Mton,

86

Status Lingkungan Hidup Indonesia 2004

– – – 2)

Unitrada (penangkapan metan + pembangkit listrik) dimungkinkan 1 Mton, Indonesia Power (geotermal): 1 Mton, dan Gasflaring dari industri minyak dan gas, potensi sangat besar. CDM sektor LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry)

Salah satu tujuan dari kegiatan ini adalah demonstrasi pelaksanaan proyek CDM kehutanan dimulai dari pemilihan lokasi tahap awal berdasarkan data hasil Studi Nasional CDM Kehutanan hingga akhirnya terpilih empat lokasi utama dan pembuatan PDD (Project Design Document). Untuk itu, telah ditetapkan empat kriteria dasar yang menjadi bahan penilaian

bagi tim Winrock-LMGC (Land Management Grant College), yaitu kondisi sosial, telah memiliki jejaring kerja para pemangku kepentingan, memiliki pengalaman proyek dalam rehabilitasi hutan, dan komitmen pemerintah dan pengetahuan mengenai CDM. Selain itu, digunakan juga sistem penilaian berdasarkan empat kriteria dasar yang dilakukan oleh ICRAF (International Center for Research on Agroforestry) atau CIFOR seperti ketersediaan lahan untuk CDM (available Kyoto land, Tabel 2.14), kepadatan penduduk (population density), indeks pembangunan masyarakat (human development index atau HDI), dan resiko kebakaran hutan.

Tabel 2.14 Ketersediaan Lahan untuk CDM Kehutanan No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Provinsi Jawa Barat Jambi * Sulawesi Selatan Sulawesi Barat/ (provinsi baru) Sulawesi Selatan Sumatra Barat Sulawesi Selatan Sumatra Utara Yogyakarta Irian Jaya Barat Bangka Belitung * Sulawesi Tengah Kalimantan Barat * Lampung Lampung Barat * Jawa Barat Sumatra Utara Jambi Sumatra Barat Kalimantan Barat * Kalimantan Timur Sulawesi Tenggara * Sumatra Utara Bengkulu * Sumatra Barat Kalimantan Selatan Kabupaten Kuningan Bungo Jambi Sindenreng Rappang Majene Wajo Solok Maros Deli Serdang Sleman Fak-Fak Bangka Poso (CARE) Melawi/Sintang Lampung Utara Lampung Barat Bogor Langkat Batang Hari Lima Puluh Kota Sanggau Pasir Bombana (CARE) Tapanuli Utara Bengkulu Utara Tanah Datar Hulu Sungai Selatan Ketersediaan lahan (ha) 2,500 257,978 46,801 14,334 40,906 74,489 41,053 339,429 28,415 72,189 216,969 88,011 1,508,129 195,134 104,575 170,572 312,894 264,571 57,529 1,218,724 165,512 179,379 80,859 409,244 20,415 79,914

Sumber: KLH, 2004 Keterangan: *) = daerah yang memenuhi seleksi lokasi potensi lahan CDM kehutanan melalui TA-A.

Status Lingkungan Hidup Indonesia 2004

87

3)

Deposisi Asam

Deposisi asam berawal dari kegiatan manusia, yaitu kegiatan rumah tangga maupun emisi dari alat transportasi dan industri. Polutan oksida sulfur dan oksida nitrogen berubah menjadi asam sulfat dan asam nitrat dan jatuh ke permukaan bumi melalui air hujan dikenal sebagai deposisi basah, sedangkan deposisi yang terjadi pada saat mekanisme air hujan tidak terbentuk dinamakan deposisi kering. Hujan asam terjadi terjadi apabila pH air hujan berada di bawah pH alamiah, yaitu 5,6. Hal ini ditentukan dari kesetimbangan ion bikarbonat secara alamiah yang mempunyai nilai derajad keasaman 5,6. Untuk mengetahui kualitas deposisi basah dan deposisi kering di Indonesia, dikembangkan jaringan pemantauan hujan asam secara nasional pemantauan air hujan di Serpong, Bandung, Jakarta,

dan Kototabang Bukittinggi. Pemantauan telah dilakukan secara rutin dari tahun 1998. Kualitas air hujan di Serpong dan Bandung hasil pemantauan tahun 2001 hingga 2004 ditampilkan pada Gambar 2.25 hingga 2.34. Konduktivitas air hujan rata-rata yang terpantau di daerah Serpong berkisar 4 mS/m, dengan nilai terendah 0,2 dan tertinggi 19 mS/m (Gambar 2.25). Hal ini berkaitan dengan frekuensi hujan pada musim kering dan musim hujan. pH air hujan di Serpong rata-rata berkisar 4,7, dengan pH terendah 4,0 dan tertinggi 6,8 (Gambar 2.26). Sebagian besar nilai pH yang terpantau dari tahun 2001-2004 menunjukkan bahwa hujan yang bersifat asam telah terjadi di daerah Serpong.

Gambar 2.25 Konduktivitas Air Hujan di Serpong Tahun 2001-2004

Sumber: KLH, 2004

Gambar 2.26 pH Air Hujan di Serpong Tahun 2001-2004

Sumber: KLH, 2004

88

Status Lingkungan Hidup Indonesia 2004

Gambar 2.27 Presipitasi Air Hujan di Serpong Tahun 2001-2004

Jumlah Presipitasi (mm)

Sumber: KLH, 2004

Gambar 2.28 Anion Air Hujan di Serpong Tahun 2001-2004
Jumlah Presipitasi (mm)

Sumber: KLH, 2004

Gambar 2.29 Kation Air Hujan di Serpong Tahun 2001-2004

Curah hujan yang terjadi di Serpong cukup tinggi, dengan presipitasi air hujan rata-rata 300 mm presipitasi tertinggi 1.600 mm pada tahun 20012004 (Gambar 2.27). Kualitas anion yang terpantau sepanjang tahun 2001-2004 di daerah Serpong menunjukkan bahwa

Konsentrasi (umol/l)

Sumber: KLH, 2004

konsentrasi ion nitrat (NO3-) lebih tinggi jika dibandingkan dengan ion yang lain (Gambar 2.28). Konsentrasi kation yang terpantau di daerah Serpong sepanjang tahun 2001-2004 menunjukkan bahwa konsentrasi ion amonium lebih tinggi jika dibanding dengan ion-ion yang lain (Gambar 2.29).

Status Lingkungan Hidup Indonesia 2004

89

pH yang terpantau di daerah Lapan, Bandung, dari tahun 2001-2004 menunjukkan bahwa sebagian besar nilai pH berada di bawah nilai pH alami (Gambar 2.30). Hal ini merupakan indikasi hujan yang bersifat asam. Konduktivitas air hujan yang terpantau di daerah Bandung dari tahun 2001-2004 rata-rata sekitar 2 mS/m,

dengan nilai tertinggi 9,5 dan terendah 0,1 mS/m (Gambar 2.31). Nilai presipitasi air hujan di Bandung terpantau berkisar antara 0,1-155 mm, dengan rata-rata terpantau berkisar 40 mm pada tahun 2001-2004 (Gambar 2.32).

Gambar 2.30 pH Air Hujan di Lapan Tahun 2001-2004

Sumber: KLH, 2004

Gambar 2.31 Konduktivitas Air Hujan di Bandung Tahun 2001-2004

Sumber: KLH, 2004

Gambar 2.32 Presipitasi Air Hujan di Bandung Tahun 2001-2004

Sumber: KLH, 2004

90

Status Lingkungan Hidup Indonesia 2004

Konsentrasi anion yang terpantau di daerah Bandung sepanjang tahun 2001-2004 menunjukkan bahwa konsentrasi ion nitrat lebih tinggi jika dibandingkan dengan ion-ion yang lain (Gambar 2.33).

Konsentrasi kation yang terpantau di daerah Bandung pada tahun 2001-2004 menunjukkan bahwa konsentrasi ion ammonium lebih tinggi jika dibandingkan ion-ion yang lain (Gambar 2.34).

Gambar 2.33 Anion Air Hujan di Bandung Tahun 2001-2004

Sumber: KLH, 2004

Gambar 2.34 Kation Air Hujan di Bandung Tahun 2001-2004

Sumber: KLH, 2004

Status Lingkungan Hidup Indonesia 2004

91


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:166
posted:8/17/2009
language:
pages:30
Zaid Ibnu Awal Zaid Ibnu Awal Sir. plingkungan.blogspot.com
About Ganteng bin Tampan Ramah bin Sopan