Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Thesis IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN OBYEK WISATA BATURRADEN BERDASARKAN RENSTRA DISPARBUD

VIEWS: 884 PAGES: 77

									                                   BAB I

                             PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah

       Kabupaten Banyumas menyimpan potensi kepariwisataan yang sangat luar

biasa. Potensi tersebut antara lain : Loka Wisata Baturaden, Pancuran Tiga,

Pancuran Tujuh, Wanawisata, Bumi Perkemahan, Telaga Sunyi, dan Curug Gede

yang berada di kawasan wisata Baturaden. Sedangkan potensi-potensi lainnya

yaitu Curug Gede, Curug Cipendok, Curug Ceheng, Monumen Panglima Besar

Soedirman, Kalibacin, Musium Wayang Sendang Mas, Bendung Gerak Serayu,

Masjid Saka Tunggal, dan Goa Kradenan. Potensi atau dalam kepariwisataan

biasa disebut obyek-obyek wisata tersebut ada yang sudah berkembang, misalnya

obyek-obyek wisata yang terletak di Kawasan Wisata Alam Baturaden, Curug

Cipendok, Museum Wayang,         dan Kalibacin; ada pula yang sedang di

kembangkan, yaitu Monumen Panglima Besar Soedirman, Bendung Gerak

Serayu, Curug Ceheng dan Curug Gede. Sedangkan Goa Darma Kradenan dan

Masjid Saka Tunggal akan dikembangkan (Disparbud, 2005).

       Selain obyek-obyek wisata, Kabupaten Banyumas juga memiliki kekayaan

seni dan budaya yang unik dan khas, yang dapat menunjang kegiatan pariwisata

lebih menarik lagi, yaitu : calung, lengger, ebek, kentongan, wayang kulit

Banyumasan, gending-gending Banyumasan, bahasa Banyumasan, batik, seni

lukis, makanan khas, dan lain sebagainya. Sebenarnya masih banyak potensi-

potensi lainnya yang dapat dikembangkan, mengingat keindahan alam dan
                                                                                  2


kesuburan tanah yang dimiliki untuk menambah jenis-jenis wisata yang telah ada

misalnya wisata agro, desa wisata, wisata budaya, heritage tourism dan lainnya.

       Oleh sebab itu untuk saat ini Kabupaten Banyumas masih merupakan

daerah tujuan wisata utama dibandingkan kabupaten – kabupaten lainnya

disekitarnya seperti : Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo

dan Wonosobo (lihat tabel dibawah).

Tabel 1. Jumlah Pengunjung di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga,
         Banjarnegara, Kebumen, Purworejo dan Wonosobo Tahun 2002 –
         2005.
                                                 Tahun
 No          Kota
                                2002        2003       2004        2005
 1   Cilacap                   359.621    483.399     529.595    529.595
 2   Banyumas                  682.824    822.258     901.978    901.978
 3   Purbalingga               448.592    214.134     231.985    231.985
 4   Banjarnegara              321.722    378.086     406.302    406.302
 5   Kebumen                   161.505    354.009     382.874    382.874
 6   Purworejo                 115.212    173.510     184.334    184.334
 7   Wonosobo                  136.804    171.750     188.566    188.566
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas Tahun 2002 – 2005



       Obyek-obyek wisata yang ada dan telah dikembangkan, disertai upaya

pemasaran dan promosi yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Banyumas, misalnya dengan penyebaran leaflet, kalender, buku

panduan kepariwisataan, Tourism Information Centre (TIC) di Mandala Wisata

Baturaden, mampu menarik wisatawan untuk berkunjung ke Banyumas.

Wisatawan yang datang berkunjung ke Kabupaten Banyumas tujuan utamanya

adalah ke lokawisata Baturraden yang merupakan daerah tujuan wisata unggulan

di Kabupaten Banyumas. Dari obyek – obyek wisata lainnya yang ada di
                                                                              3


Kabupaten Banyumas, Baturraden menempati urutan pertama dalam jumlah

pengunjung (lihat tabel dibawah ini).



Tabel 2. Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Banyumas Tahun 2002 –
          2005.
                                                    Tahun
 No       Obyek Wisata
                                2002       2003      2004      2005      2006
  1   Baturraden               479.459    412.444   464.876   457.785   351.560
  2   Kalibacin                  3.963      5.057     6.741     5.726     6.372
  3   Curug Cipendok            22.367     29.418    29.730    33.703     7.735
  4   Pancuran 3                33.269     21.361    23.191    20.886    22.969
  5   Pancuran 7                65.048     64.610    66.977    49.563    50.315
  6   Wanawisata                52.813     58.245    52.023    46.773    45.258
  7   Telaga Sunyi               4.545      3.942     3.144     3.273     2.581
  8   Bumi Perkemahan           11.969     10.443     2.590     1.659     1.457
  9   Curug Gede                 1.257      1.870     1.602     1.749         0
 10   Curug Ceheng              11.597     15.542    14.490    14.763     1.873
 11   Museum Wayang              1.140      1.150     2.246       976         0
 12   Thr Pangsar Soedirman                                     2.839         0
      Jumlah                   687.427    624.082   667.610   619.775   490.120
Sumber : Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Banyumas Tahun 2002 - 2006



        Oleh sebab itu lokawisata Baturraden merupakan obyek wisata yang

paling potensial untuk dikembangkan, karena keunggulan – keunggulan atau

potensi yang dimilikinya seperti : udara yang sejuk karena letaknya di kaki

Gunung Slamet, panorama atau pemandangan yang indah dan alami, lokasi yang

mudah dijangkau dan lain – lainnya. Oleh sebab itu sektor pariwisata diharapkan

memberikan kontribusi yang besar dan menjadi sektor andalan bagi pendapatan

asli daerah (lihat tabel di bawah ini).
                                                                            4


Tabel 3. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah
         Kabupaten Banyumas Tahun 2002 – 2005.
                                                    Prosentase Kontribusi
 Tahun       Sektor Pariwisata          PAD
                                                      Sektor Pariwisata
  2002         2.488.035.862       37.499.524.000          6.63%
  2003         2.617.067.493       45.079.704.704          5.80%
  2004         2.928.118.078       51.113.126.861          5.88%
  2005         3.178.886.512       64.305.812.944           4.5%
Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2002 –
         2005


       Walaupun untuk saat ini sektor pariwisata belum memberikan kontribusi

yang optimal bagi Pendapatan Asli Daerah, namun Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kabupaten Banyumas berupaya mengembangkan potensi – potensi

kepariwisataan yang dimilikinya dengan produk – produk unggulan yang

komparatif, mampu bersaing dengan kabupaten - kabupaten lain disekitarnya.

Apalagi dengan berlakunya Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi

Daerah dan No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Daerah yang diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2001 menuntut

Kabupaten untuk lebih kreatif dalam menggali potensi daerahnya, guna

meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah. Maka sektor pariwisata

merupakan sektor strategis yang layak dikembangkan, karena dewasa ini kegiatan

pariwisata telah menjadi salah satu kegiatan pokok manusia yang disesuaikan

dengan tingkat pendapatan masing-masing individu. Teori yang menyatakan

bahwa kebutuhan pokok manusia adalah sandang, pangan dan papan, perlu

ditambah dengan jalan-jalan atau berwisata. Hal ini dapat dibuktikan dengan

ramainya tempat-tempat rekreasi dan hiburan serta daerah-daerah wisata pada
                                                                                  5


akhir pekan atau masa-masa liburan seperti di Ancol, Taman Mini Indonesia

Indah, Puncak, Kebun Raya,

Bandung, Baturaden, Magelang, Yogya, Borobudur, Prambanan, dan sebagainya.

       Contoh aktual sebagaimana diberitakan harian Kompas tanggal 3

September 2005, libur panjang selama tiga hari (2 sampai dengan 4 September

2005) di Stasiun Tawang, tiket kereta api eksekutif dan bisnis tujuan Jakarta,

Bandung, Surabaya dan sebaliknya kehabisan tempat duduk. Bahkan penumpang

jurusan Jakarta dan Bandung rela berdiri. Berita berikutnya dalam harian Kompas

tanggal 5 September 2005 menyatakan; liburan panjang tiga hari menyebabkan

kemacetan di Bandung luar biasa yaitu di jalan-jalan protokol yang memiliki pusat

perbelanjaan seperti Jl. Setyabudi dan Jl. Cihampelas, Jl. Dago, dan Jl. Cipaganti.

Masih pada tanggal yang sama Kompas memberitakan; Sejumlah wisatawan

menikmati indahnya panorama Gunung Merapi di gardu pandang Ketep Pass

kawasan Magelang. Selama liburan panjang kemarin tempat wisata alam yang

diresmikan pada tahun 2002 ini selalu dipenuhi pengunjung dari berbagai daerah.

       Fakta di atas membuktikan bahwa peran sektor pariwisata sebagai sebuah

alternatif kegiatan ekonomi dapat diandalkan, karena menghasilkan manfaat

ganda, yaitu secara makro : menghasilkan devisa, menciptakan lapangan kerja,

mendorong pelestarian lingkungan, misalnya dengan ditetapkannya hutan lindung

dan perlindungan terhadap satwa dan tanaman langka serta mendorong pelestarian

budaya bangsa. Sedangkan secara mikro, pengembangan pariwisata daerah

memberikan dampak positif pada peningkatan pendapatan masyarakat, karena

terbuka peluang usaha baik produk barang dan jasa yang dibutuhkan oleh
                                                                                 6


wisatawan ; peningkatan pendapatan asli daerah dengan pemasukan pajak dan

retribusi, peningkatan hasil daerah seperti hasil-hasil pertanian dan perkebunan,

barang-barang kerajinan, makanan, dan minuman khas daerah, serta lain-lainnya.

       Itulah sebabnya mengapa John Naisbitt, penulis buku terlaris “The Global

Paradox” mengatakan kalau pariwisata di abad ke 21 akan menjadi

“Globalization of the World Industry” Investasi sektor pariwisata sebesar 10,7 %

dari jumlah permodalan dunia dan pengeluaran wisatawan sebesar 10,7% dari

uang yang dibelanjakan konsumen di seluruh dunia, serta dari seluruh angkatan

kerja dunia 10,6% bekerja di sektor pariwisata (Yoeti; 1999 : xvi). Pariwisata

memberi dampak yang besar dalam perekonomian global. Pariwisata merupakan

industri yang menjanjikan, karena produk-produk pariwisata bersifat kompleks,

ada obyek wisata, hotel, transportasi, biro perjalanan, rumah makan, cendera

mata, dokumentasi, pramuwisata dan lain-lainnya. Produk-produk tersebut satu

sama lain saling berkaitan (systemic linkage) sebagai satu industri pariwisata dan

dikonsumsi wisatawan pada waktu yang hampir bersamaan dalam suatu paket

wisata sehingga banyak menarik minat pengusaha menanamkan modalnya di

bidang kepariwisataan.

       Menyikapi fenomena kepariwisataan, dan untuk lebih mengoptimalkan

sumber daya alam dan lingkungannya, Pemerintah Kabupaten Banyumas

menyusun dokumen Program Pembangunan Daerah (Properda) Kabupaten

Banyumas tahun 2002-2006 yang ditetapkan melalui Peraturan daerah No. 2 tahun

2001, pada tanggal 16 Mei 2001. Sebagai tindak lanjut Properda tersebut
                                                                                7


Pemerintah Kabupaten Banyumas menerbitkan Surat Edaran Bupati Banyumas

No. 061/302 tanggal 15 Januari 2002 perihal Penyusunan Perencanaan Strategis

(Renstra) Organisasi / Dinas.

       Menanggapi Surat Edaran Bupati, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Banyumas, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan No. 553 A tahun 2002 telah menyusun Perencanaan Strategis tahun

2002-2006 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis strategis di bidang

pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan. Perencanaan strategis Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas Tahun 2002 – 2006 ini

merupakan hasil penyusunan dan kajian yang dilakukan oleh tim yang dibentuk

oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas dengan proses

pembahasan dan masukan dari berbagai pihak berdasarkan identifikasi isu-isu

strategis yang dipilih sesuai skala prioritas, yang melibatkan berbagai unsur yang

berperan dalam pengembangan kepariwisataan dan kebudayaan di Kabupaten

Banyumas. Hal ini sejalan dengan pendapat Bryson (2001 : 5) yaitu perencanaan

strategis, mensyaratkan pengumpulan informasi yang luas, eksplorasi alternatif,

dan menekankan implikasi masa depan, keputusan sekarang. Perencanaan

strategis dapat memfasilitasi komunikasi dan partisipasi, mengakomodasi

kepentingan dan nilai yang berbeda, dan membantu pembuatan keputusan secara

tertib maupun keberhasilan implementasi keputusan.

       Perencanaan strategis tahun 2002-2006 ini dibuat melalui identifikasi

masalah terhadap kondisi nyata daerah, kemudian dirumuskan dalam prioritas

kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama
                                                                                    8


kurun waktu 1-5 tahun. Dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala

yang ada atau mungkin timbul, rencana strategis ini mengandung visi, misi,

tujuan, sasaran, kebijaksanaan, dan program pembangunan yang realistis, dengan

mengantisipasi perkembangan masa depan. Adapun visi dan misi dalam

perencanaan strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas

tahun 2002-2006 tersebut ialah :

       Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas harus dibawa dan berkarya

agar tetap konsisten, dapat eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah

suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita

dan citra yang ingin diwujudkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Banyumas. Visi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten

Banyumas adalah : “Pariwisata sehat, budaya kuat, menuju kesejahteraan

masyarakat”.

       Visi di atas seirama dengan pendapat Yoeti (2000:9) bahwa : Visi adalah

suatu cita-cita, suatu impian yang menginginkan seperti apa suatu perusahaan,

organisasi, lembaga atau destinasi / daerah tujuan wisata dalam suatu periode

waktu 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun yang akan datang. Hal ini senada dengan

Bryson (2001 : 213): Pernyataan visi harus mencakup janji bahwa organisasi akan

mendukung anggotanya dalam mengejar visi tersebut. Selain itu suatu visi

haruslah menekankan tujuan, perilaku, kriteria kinerja, aturan keputusan dan

standar yang merupakan pelayanan publik dan bukan pelayanan untuk diri sendiri.
                                                                            9


       Sedangkan misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas, sesuai visi yang

ditetapkan, agar tujuan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas

dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut,

diharapkan seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan akan dapat

mengenal Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas dan

mengetahui peran serta program-program dan hasil yang akan diperoleh pada

masa yang akan datang.

       Dalam rangka mencapai visi tersebut, maka misi Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kabupaten Banyumas berdasarkan Rencana Strategis tahun 2002-

2006 adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan umum, perencanaan umum dan administrasi

   keuangan serta kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola

   pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan yang berkesinambungan secara

   efektif dan efesien.

2. Mengembangkan obyek dan potensi wisata dalam rangka mewujudkan

   Kabupaten Banyumas sebagai daerah tujuan wisata untuk kesejahteraan

   bersama.

3. Mengembangkan usaha rekreasi dan hiburan umum guna mewujudkan

   keanekaragaman obyek dan daya tarik wisata yang dilaksanakan bersama-

   sama oleh Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

4. Mengembangkan strategi pemasaran untuk memperkuat daya saing guna

   meningkatkan citra pariwisata sehat dan budaya kuat.
                                                                            10


5. Mengelola dan memberdayakan aspek-aspek kebudayaan guna menumbuhkan

   rasa kebangsaan dan jatidiri bangsa serta mewujudkan Banyumas sebagai

   kawasan cagar budaya.

      Misi di atas jelas terlihat produk andalan apa yang akan dihasilkan,

pasaran konsumen yang bagaimana yang akan direbut, cara pemanfaatan

teknologi yang akan digunakan yang kesemuanya menggambarkan sistem nilai

dan skala prioritas yang dianut oleh para pengambil keputusan stratejik dalam

organisasi ( Siagian, 2001 : 32). Selanjutnya untuk mewujudkan visi dan misi

tersebut, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas menyusun

strategi pencapaian visi. Strategi adalah suatu rencana yang diutamakan untuk

mencapai tujuan (Swastha, 1988 : 67). Untuk mewujudkan visi dan misi yang

telah ditetapkan tersebut, maka strategi kebijakan pembangunan pariwisata

Kabupaten Banyumas diarahkan pada :

1. Melaksanakan    pembangunan     kepariwisataan   dan      kebudayaan   yang

   berkesinambungan secara efektif dan efisien melalui peningkatan kualitas

   pelayanan umum, perencanaan umum dan administrasi keuangan serta

   kemampuan sumber daya manusia.

2. Mewujudkan Kebupaten Banyumas sebagai daerah tujuan wisata melalui

   pengembangan setiap obyek dan potensi wisata yang ada..

3. Mewujudkan keanekaragaman obyek dan daya tarik wisata melalui

   pengembangan usaha rekreasi dan hiburan umum.
                                                                                    11


4. Memperkuat daya saing di bidang              kepariwisataan dan kebudayaan guna

   mewujudkan citra pariwisata sehat dan budaya kuat melalui pengembangan

   strategi pemasaran yang efektif dan efisien.

5. Menumbuhkan rasa kebanggaan dan jatidiri bangsa serta mewujudkan

   Banyumas sebagai        kawasan      cagar    budaya   melalui   pengelolaan dan

pemberdayaan aspek-aspek kebudayaan lokal.

       Berdasarkan arah strategi kebijakan pembangunan kepariwisataan dan

kebudayaan sebagaimana tersebut di atas maka kebijakan yang ditetapkan oleh

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam jangka waktu lima tahun dapat

dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 4 : Strategi Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan dan Kebudayaan
          berdasarkan Renstra Tahun 2002 - 2006
 No.           Kebijakan                           Identifikasi Kebijakan
 1     Melaksanakan                   a. Peningkatan kualitas pelayanan umum
       pembangunan                       diarahkan pada terlaksananya pelayanan prima
       kepariwisataan          dan       di bidang kepariwisataan dan kebudayaan.
       kebudayaan            yang     b. Pengelolaan perencanaan umum diarahkan
       berkesinambungan secara           pada terlaksananya perencanaan di bidang
       efektif dan efisien melalui       kepariwisataan dan kebudayaan yang sinergis
       peningkatan         kualitas      antar Bagian dan Sub Dinas dengan
       pelayanan            umum,        melibatkan seluruh unsur terkait.
       perencanaan umum dan           c. Pengelolaan administrasi keuangan yang
       administrasi keuangan serta       diarahkan pada pengelolaan keuangan yang
       kemampuan sumber daya             terukur akuntabel dan dapat dipertanggung
       menusia.                          jawabkan sebagai pencerminan dari good
                                         governance.
                                      d. Pemenuhan sarana prasarana diarahkan pada
                                         pemenuhan sarana prasarana yang benar –
                                         benar dibutuhkan dalam pembangunan bidang
                                         kepariwisataan dan kebudayaan.
                                      Peningkatan kualitas dan optimalisasi kinerja
                                      aparatur    kepariwisataan    dan    kebudayaan
                                      dilaksanakan dengan melalui diklat, bintek dan
                                      upaya peningkatan taraf pendidikan sesuai
                                      dengan tugas pokok dan fungsi.
                                                                             12


Lanjutan Tabel 4.
 No.          Kebijakan                      Identifikasi Kebijakan
  2    Mewujudkan Kabupaten a. Pengembangan obyek dan potensi wisata
       Banyumas         sebagai     diarahkan untuk mewujudkan obyek
       daerah tujuan wisata         wisata yang memiliki bargaining power
       melalui pengembangan         (daya tawar) bagi wisatawan asing dan
       obyek dan potensi wisata     domestik dengan lebih mendorong
       yang ada.                    partisipasi masyarakat serta melibatkan
                                    pihak – pihak terkait secara optimal serta
                                    diarahkan untuk tercapainya peningkatan
                                    Pendapatan Asli Daerah (PAD).
                                    Penggalian dan pengembangan potensi /
                                    aset wisata dilaksanakan dengan melihat
                                    sejauh mungkin setiap potensi/aset yang
                                    ada dan diarahkan pada munculnya obyek
                                    – obyek wisata baru, baik obyek wisata
                                    alam, wisata budaya maupun wisata minat
                                    khusus.
                                 b. Memberdayakan       dunia     usaha   dan
                                    masyarakat        guna          mendorong
                                    pendayagunaan potensi wisata unggulan
                                    dan prospektif daerah, khususnya yang
                                    mampu menumbuhkan ekonomi kerakyat-
                                    an, mendorong berkembangnya kreativitas
                                    dan inovasi masyarakat serta memperkuat
                                    karakter daerah.
 3.    Mewujudkan                a. Dilaksanakannya      optimalisasi   peran
       keanekaragaman obyek         penyelenggara usaha jasa pariwisata dalam
       dan daya tarik wisata        pembangunan kepariwisataan.
       melalui          melalui b. Dilaksanakannya peningkatan kualitas
       pengembangan       usaha     pelaku usaha jasa pariwisata.
       rekreasi dan hiburan c. Dilaksanakannya fasilitas kegiatan usaha
       umum.                        rekreasi dan hiburan umum guna
                                    menunjang keanekaragaman obyek dan
                                    daya tarik wisata.
 4.    Memperkuat daya saing a. Promosi obyek dan potensi wisata
       di bidang kepariwisataan     dilaksanakan seluas – luasnya baik pada
       dan kebudayaan guna          tingkat lokal, regional, nasional maupun
       mewujudkan          citra    antara lain ; ekspose wisata, pencetakan
       pariwisata sehat dan         dan penyebaran booklet dan leaflet serta
       budaya kuat melalui          penyiaran melalui media tulis dan media
       pengembangan strategi        elektronik.
       pemasaran yang efektif b. Dilaksanakannya penyuluhan bagi tenaga
       dan efisien.                 kepariwisataan dan masyarakat wisata
                                    secara berkala.
                                 Dilaksanakannya perluasan jaringan
                                                                               13


Lanjutan Tabel 4
  No.         Kebijakan                     Identifikasi Kebijakan

                                   pemasaran dan promosi wisata baik di
                                   dalam maupun di luar negeri.
                                d. Untuk meningkatkan layanan informasi
                                   kepariwisataan diperlukan pemanfaatan
                                   Pusat Informasi Wisatawan (Tourist
                                   Information Centre/TIC) secara optimal
                                   sesuai dengan kebutuhan.
  5   Menumbuhkan          rasa a. Penangannan        bidang        kebudayaan
      kebanggaan dan jatidiri      diarahkan     pada     usaha      penggalian
      bangsa              serta    pelestarian aspek kebudayaan yang
      mewujudkan                   meliputi delapan aspek yaitu : (1) Keseja-
      Banyumas         sebagai     rahan,    (2)    Nilai    tradisional,    (3)
      kawasan cagar budaya         Kepercayaan terhadap Tuhan YME, (4)
      melalui     pengelolaan      Kesenian,     (5)    Permuseum-an,        (6)
      dan       pemberdayaan       Kepurbakalaan, (7) Kebahasaan dan (8)
      aspek-aspek                  Kesastraaan.
      kebudayaan lokal          b. Untuk mewujudkan hasil penanganan
                                   aspek-aspek yang menyeluruh dan optimal
                                   perlu dibangun jaringan kerja seluas-
                                   luasnya serta dilaksanakannya pola
                                   kerjasama terpadu dengan setiap unsur
                                   stakeholders kebudayaan.
                                c. Pelaksanaan       penanganan          bidang
                                   kebudayaan        diprioritaskan        pada
                                   terwujudnya rasa kebanggaan terhadap
                                   budaya       Banyumasan,          tumbuhnya
                                   ketahanan budaya meningkatnya kualitas
                                   budaya serta memberikan peluang bagi
                                   kelangsungan hidup kebudayaan daerah
                                   dalam iklim yang kondusif.
                                d. Hasil yang dicapai dalam bidang
                                   kebudayaan         diharapkan          dapat
                                   diberdayakan sebagai aset pariwisata.
 Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten BanyumasTahun 2005.



      Mendasari pada arah dan strategi kebijakan pembangunan yang ditempuh,

maka prioritas program pembangunan dibidang kepariwisataan diarahkan kepada :

1. Program pelayanan umum, perencanaan umum dan administrasi keuangan.
                                                                             14


2. Program pengembangan obyek dan daya tarik wisata.

3. Program pengembangan usaha rekreasi dan hiburan umum.

4. Program pengembangan usaha akomodasi pariwisata dan rumah makan.

5. Program pengembangan sarana dan prasarana pariwisata serta agrowisata.

6. Program pengembangan penyuluhan tenaga kepariwisataan.

7. Program pengembangan pemasaran dan promosi pariwisata.

8. Program pelestarian dan pengembangan budaya Banyumasan.

       Rencana program-program pengembangan yang telah disusun dalam

Rencana Strategis akan sia-sia apabila tidak diimplementasikan karena proses

implementasi merupakan tahap paling krusial dalam suatu kebijakan publik, guna

mengubah rencana atau program menjadi tindakan serta menentukan bagaimana

melaksanakannya. Mazmanian dan Sabatier (dalam Abdul Wahab, 2002:68-69)

merumuskan proses implementasi kebijakan negara ini dengan lebih rinci, yaitu:

       Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya
       dalam bentuk Undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau
       keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan
       peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah
       yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin
       dicapai dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya. Proses
       ini berlangsung melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali
       dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian out put
       kebijaksanaan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi)
       pelaksana, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh
       kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata yang dikehendaki atau tidak
       dari out put tersebut, dampak keputusan sebagai dipersepsikan oleh badan-
       badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan
       penting (atau upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap
       undang-undang peraturan yang bersangkutan.

       Dari apa yang dirumuskan oleh Mazmanian dan Sabatier di atas proses

implementasi Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten
                                                                             15


Banyumas juga melalui tahapan-tahapan sebagai berikut yaitu setiap tahun

disusun Rencana Usulan Anggaran Program Satuan Kerja (RUASK) oleh masing

– masing bidang. Selanjutnya menjadi Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK)

kemudian diusulkan pada Rencana Anggaran dan Belanja Daerah setelah Rencana

Anggaran dan Belanja Daerah disetujui/disahkan oleh legislatif/DPRD menjadi

Dokumen Anggaran Satuan Kerja, selanjutnya Kepala Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kabupaten Banyumas membuat Surat Keputusan kepada masing –

masing bidang, untuk melaksanakan program – program pembangunan yang telah

direncanakan. Kadang – kadang pelaksanaan program melibatkan instansi terkait

dan perlu dibentuk suatu tim dengan Surat Keputusan Bupati, contoh perluasan

areal parkir di lokawisata Baturaden. Jelas       sekali bahwa dalam proses

implementasi melibatkan banyak pihak.

       Karenanya, mengingat pentingnya implementasi kebijakan dalam hal ini

kebijakan pengembangan pariwisata Kabupaten Banyumas berdasarkan Rencana

Strategis Tahun 2002 - 2006 dimana rencana strategis tersebut telah disusun

melalui proses identifikasi masalah terhadap kondisi nyata daerah dan dirumuskan

sebagai prioritas kebijakan pembangunan kepariwisataan dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Banyumas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian

implementasi Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun 2002 -

2006 di obyek wisata Baturraden. Seberapa jauh para pelaksana / implementator

melaksanakan program - program pembangunan yang menjadi prioritas sesuai

fungsi Rencana Strategis ini, yakni sebagai instrumen pengarah dan pengendali

pembangunan sekaligus juga instrumen kontrol bagi masyarakat dan semua stake
                                                                                16


holders yang ada di Kabupaten Banyumas. Karena menyadari bahwa

implementasi kebijakan memegang peran yang cukup vital dalam proses

kebijakan publik dan merupakan proses yang rumit serta komplek, maka ruang

lingkup penelitian dibatasi pada masalah kepariwisataan saja, yaitu implementasi

kebijakan pengembangan objek wisata Baturraden berdasarkan Rencana Strategis

2002 - 2006. Dari implementasi rencana strategis 2002-2006 tersebut akan

diketahui program-program pengembangan di obyek wisata Baturraden yang telah

terlaksana dan kesulitan serta hambatan maupun kendala yang dihadapi.



B. Perumusan Masalah

       Sesuai dengan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, dapat

dirumuskan masalah pokok penelitian sebagai berikut :

      “Bagaimana      implementasi     kebijakan   pengembangan     objek   wisata

      Baturraden     berdasarkan     Rencana   Strategis   Dinas   Pariwisata   dan

      Kebudayaan Kabupaten Banyumas 2002 – 2006 ?”



C. Tujuan Penelitian

       Sebagaimana rumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai

berikut :

     1. Mengetahui keberhasilan implementasi pengembangan obyek wisata

            Baturraden berdasarkan Perencanaan Strategis 2002 – 2006 Dinas

            Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas.

     2. Mengetahui faktor – faktor yang menentukan           derajat keberhasilan,
                                                                                  17


            maupun     hambatan-hambatan        dalam     implementasi     kebijakan

            pengembangan obyek wisata Baturraden.



D. Manfaat Penelitian

        Sebagaimana tujuan penelitian, penelitian ini mempunyai manfaat sebagai

berikut :

      1. Manfaat Praktis

            Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan obyek wisata

            Baturraden di Kabupaten Banyumas.

      2. Manfaat Teoritis

            Penelitian mengenai implementasi kebijakan pengembangan obyek

            wisata Baturraden di Kabupaten Banyumas ini dapat memberikan

            kontribusi terhadap studi administrasi publik dan birokrasi sesuai dengan

            disiplin Ilmu Administrasi yang dewasa ini semakin mengalami

            perkembangan.
                                                                               18


                                      BAB II

                              TINJAUAN PUSTAKA



E.   Kebijakan Publik

          Studi tentang kebijakan publik di Indonesia dapat dikatakan masih

merupakan sesuatu yang baru terutama kalau dikaitkan dengan ilmu sosial

tertentu, seperti misalnya Ilmu Politik dan Ilmu Administrasi Negara. Secara

umum kebijakan publik merupakan tindakan pemerintah yang mempunyai tujuan.

Oleh karenanya untuk mengkaji atau menganalisa kebijakan dalam studi ini perlu

kiranya     meninjau   pengertian   kebijakan   publik   yang   bermacam-macam

pengertiannya.

          “Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (dalam Wahab, 1997:2) kebijakan
          publik diartikan sebagai pedoman untuk bertindak. Dalam maknanya
          seperti itu mungkin berupa deklarasi mengenai dasar pedoman bertindak,
          suatu arah tindakan tertentu suatu program mengenai aktifitas-aktitas
          tertentu atau suatu rencana. Jadi istilah kebijaksanaan lebih sering dan
          secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan kegiatan-kegiatan
          pemerintah serta perilaku negara pada umumnya”

          Maka tidak salah apabila Dye, (dalam Winarno, 2002:15) mengatakan

bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan

atau tidak dilakukan. Senada dengan definisi Dye, Easton, (dalam Islamy,

1997:19-20) menegaskan bahwa hanya pemerintahlah yang secara sah dapat

berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan melakukan sesuatu tersebut

dirupakan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai pada masyarakat (“The

Autorititative Allocatiion of Values for the Whole Society”). Hampir sama dengan

definisi Easton, Harold Laswell dan Abraham Kaplan, (dalam Thoha, 2002:60-61)
                                                                                19


menyatakan bahwa “Policy as a projected program of goals, values and

practices”    (kebijakan   dapat   dirumuskan    sebagai   suatu   program    yang

diproyeksikan dari tujuan-tujuan, nilai-nilai dan praktika-praktika). Demikian pula

pendapat dari Carl Frederick, (dalam Soenarko, 2000:42) bahwa kebijaksanaan

pemerintah adalah suatu tindakan yang diusulkan pada seseorang, golongan atau

pemerintah dalam suatu lingkungan dengan halangan-halangan dan kesempatan-

kesempatannya yang diharapkan dapat memenuhi dan mengatasi halangan

tersebut di dalam rangka mencapai suatu cita-cita atau mewujudkan suatu

kehendak serta tujuan tertentu.

         Dalam mewujudkan suatu kehendak atau tujuan tersebut perlu taktik dan

strategi, maka Amara Raksasataya (dalam Islamy, 1997:17) mengemukakan:

“kebijaksanaan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai

suatu tujuan oleh sebab itu suatu kebijaksanaan hendaknya memuat tiga elemen

yaitu:

     1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai
     2. Taktik dan strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang
        diinginkan
     3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan seara nyata
        dari taktik atau strategi.

         Kebijaksanaan negara sebagai taktik dan strategi tersebut, menurut Edward

dan Sharkansky, (dalam Islamy, 1997, 18-19) dapat ditetapkan secara jelas dalam

peraturan-peraturan, perundang-undangan atau dalam bentuk pidato-pidato

pejabat teras pemerintah ataupun berupa program-program dan tindakan-tindakan

yang dilakukan pemerintah.
                                                                            20


        Definisi-definisi tentang kebijaksanaan negara di atas menurut Anderson

(dalam Abdul Wahab, 2002: 6-7) mempunyai beberapa implikasi terhadap konsep

kebijaksanaan negara yaitu Pertama kebijakan-kebijakan negara bukan merupakan

tindakan yang serba kebetulan, melainkan tindakan yang direncanakan dan

mengarah pada tujuan. Kedua, kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang

dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan merupakan keputusan-keputusan

yang berdiri sendiri, dimana keputusan-keputusan tersebut bersangkut paut

dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuannya. Ketiga, kebijakan adalah

apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-bidang tertentu

misalnya: mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi dan sebagainya.

Keempat, kebijakan adalah mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif.

Dalam    bentuknya   yang positif    misalnya   kebijakan uang ketat     untuk

mengendalikan inflasi sedang dalam bentuknya yang negatif misalnya keputusan

pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan apapaun

dalam masalah-masalah dimana campur tangan pemerintah justru diperlukan

misalnya penanganan Tenaga Kerja Wanita (TKW).

        Suatu kebijakan publik diadakan untuk memecahkan masalah publik

tertentu. Kebijakan publik diselenggarakan melalui proses panjang sejak

penentuan agenda kebijakan, pengumpulan informasi yang berhubungan bagi

pengambilan kebijakan, kompromi dan negosiasi diantara pihak-pihak yang

bernegosiasi dicapai (Darwin, 2000:23).

        Apabila kebijakan itu merupakan kebijakan negara/pemerintah, baik pusat

maupun daerah atau kebijakan umum, maka yang dimaksud dengan kepentingan
                                                                              21


tertentu adalah kepentingan umum. Karena menurut konsepsi demokrasi modern,

kebijakan publik tidaklah hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat para pejabat

yang mewakili warga, tetapi setiap kebijakan juga harus berorientasi pada

kepentingan umum.

       Suatu kebijakan negara akan menjadi efektif bila dilaksanakan dan

mempunyai dampak positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain

tindakan atau perbuatan manusia yang menjadi anggota masyarakat itu

bersesuaian dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Dengan

demikian kalau mereka tidak bertindak/berbuat sesuai dengan keinginan

pemerintah / negara itu,     maka kebijakan negara menjadi tidak efektif

(Islamy, 1997 : 107).

       Dari beberapa pengertian kebijakan negara diatas dan mengikuti faham

bahwa kebijakan negara itu harus mengabdi pada kepentingan masyarakat, maka

dapat disimpulkan bahwa kebijakan negara itu adalah serangkaian tindakan yang

ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang

mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan

seluruh masyarakat.



F.   Implementasi Kebijakan

       Implementasi kebijakan merupakan tahap yang sangat krusial dalam

proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus di implementasikan agar

mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan (Winarno, 2002 : 101). Dalam

pengertian yang luas, implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum
                                                                            22


di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-

sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang

diinginkan. Maka Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2002: 102)

membatasi implementasi kebijakan sebagai:

       Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu (atau kelompok)
       pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan
       yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.
       Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-
       keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu
       tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai
       perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-
       keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya
       setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai
       implementasi tersebut.

       Selanjutnya Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, 1979 (dalam

Abdul Wahab : 65) menjelaskan makna implementasi sebagai berikut:

       Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan
       berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi
       kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul
       sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang
       mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk
       menimbulkan akibat/ dampak nyata pada masyarakat atau kegiatan-
       kegiatan.

       Karena suatu kebijaksanaan yang telah diterima dan disahkan (adopted)

tidaklah akan ada artinya apabila tidak dilaksanakan/ diimplementasikan.

Pelaksanaan kebijaksanaan haruslah berhasil, demikian pula tujuannya harus pula

tercapai. Agar pelaksanaan berhasil dan tujuannya tercapai Lineberry, 1978

(dalam Putra : 81) menyatakan bahwa proses implementasi setidak – tidaknya

memiliki elemen – elemen sebagai berikut : (1) pembentukan unit organisasi baru

dan staf pelaksana; (2) penjabaran tujuan kedalam berbagai aturan pelaksana

(Standard Operating Procedures / SOP); (3) koordinasi berbagai sumber dan
                                                                             23


pengeluaran kepada kelompok sasaran; pembagian tugas di dalam dan diantara

dinas – dinas / badan pelaksana; (4) pengalokasian sumber – sumber untuk

mencapai tujuan.

       Faktor-faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan implementasi

kebijakan menurut Soenarko (2000: 186-187) adalah :

       a.   Persetujuan, dukungan dan kepercayaan rakyat karena ketiga hal ini
            dapat menimbulkan partisipasi masyarakat yang benar-benar
            diperlukan untuk pelaksanaan kebijaksanaan.
       b.   Isi dan tujuan kebijaksanaan haruslah dimengerti secara jelas oleh
            pelaksana kebijaksanaan sehingga interpretasi dan persepsinya tepat,
            seperti yang dikehendaki oleh pembentuk kebijaksanaan.
       c.   Pelaksana harulah mempunyai cukup informasi, terutama mengenai
            kondisi dan kesadaran masyarakat yang dikenai kebijaksanaan itu.
       d.   Pembagian      pekerjaan    yang efektif      dalam    pelaksanaan,
            pengorganisasian dan koordinasi yang baik serta pengawasan yang
            efektif.
       e.   Pembagian kekuasaan dan wewenang (desentralitation) yang rasional
            dalam pelaksanaan kebijaksanaan.
       f.   Pemberian tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban yang memadai
            dalam pelaksanaan kebijaksanaan.

       Hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan apa yang dikemukakan Edward dan

Sharkansky (dalam Soenarko, 2000:188) “The First requirement for effective

implementation is that those responsible for carrying out a decision must know

what they are supposed to do”. (Syarat pertama untuk pelaksanan kebijakan yang

efektif adalah mereka yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan keputusan-

keputusan itu mengetahui betul apa yang harus mereka lakukan seperti yang

halnya diharapkan oleh pembentuk kebijaksanaan untuk kepentingan masyarakat).

Jelas sekali bahwa banyak pihak yang terlibat dalam proses implementasi

kebijakan negara. Semua kebijakan negara, apapun bentuknya/jenisnya,

dimaksudkan untuk mempengaruhi dan mengontrol perbuatan manusia sesuai
                                                                                24


dengan aturan-aturan dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah

atau negara. Implementasi merupakan suatu proses mengubah rencana atau

program menjadi tindakan, serta menentukan bagaimana melakukannya.

         Sedangkan Edward III (1980 : 10-11) mengajukan empat faktor atau

variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi

kebijakan. Empat variabel tadi meliputi communication, resource, dispotition and

bureaucratis structure.

1.     Komunikasi

       Setiap kebijakan publik harus mempunyai standar dan tujuan yang jelas, agar

bisa     dilaksanakan dengan efektif. Dalam implementasi menurut Edward III

(1980 : 10), komunikasi mempunyi peranan penting tidak hanya bagi para

implementator, tapi juga bagi para “policy maker” karena bagaimanapun juga

dalam implementasi yang efektif, komunikasi harus jelas dan tegas, untuk

menghindari kebingungan diantara para pelaksana sebagai akibat adanya

kelonggaran dalam menafsirkan kebijakan-kebijakan tersebut. Ketetapan dan

keakuratan informasi kebijakan menjadi tujuan yang sebenarnya ingin dicapai dari

satu implementasi kebijakan, sehingga hasilnya sesuai dangan yang diharapkan.

       Selain itu komunikasi dua arah sangat penting antara para pembuat kebijakan

dengan pelaksana kebijakan. Dengan demikian prospek implementasi yang efektif

sangat ditentukan oleh kejelasan dengan mana standar dan tujuan ditetapkan dan

dikomunikasikan dengan pelaksana secara konsisten dan akurat (accuracy and

consistency).
                                                                             25


2.   Sumber Daya

     Edward III (1980 : 10 – 11) mengemukakan faktor sumber daya ini

mempunyai peranan penting dalam meng-implementasikan kebijakan. Karena

bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan atau aturan-aturan serta akuratnya

komunikasi yang disampaikan, bila sumber daya tidak tersedia untuk

memperlancar implementasi kebijakan, maka suatu implementasi kebijakan akan

mengalami kegagalan.

     Sumber daya yang dimaksud antara lain mencakup, staff yang harus

mempunyai keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, perintah dan

anjuran atasan/pimpinan. Selain itu harus ada ketetapan atau kelayakan antara

jumlah staf yang dibutuhkan. Keahlian yang dimiliki harus sesuai dengan tugas

yang akan dikerjakan, dana untuk membiayai implementasi tersebut, informasi

yang relevan dan cukup tentang cara mengimplementasikan suatu kebijakan serta

kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan

tersebut. Kewenangan dan fasilitas juga penting dalam implementasi kebijakan

sehingga hasilnya sesuai dengan yang dikehendaki.

3.   Disposisi

     Disposisi dalam implementasi kebijakan publik ini diartikan oleh Edward III

(1980 : 11) sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana

(implementator) untuk melaksanakan kebijakan. Jika ingin berhasil secara efektif

dan efisien, para pelaksana tidak hanya harus mengetahui apa yang harus

dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu, tetapi
                                                                                26


mereka harus mempunyai kemauan dan keleluasaan karena kompleknya kebijakan

yang akan di implementasikan.

     Van Meter dan Van Horn, (1975 : 472) sedikit berbeda dalam mengomentari

disposisi ini, selain variabel-variabel diatas, maka disposisi masih harus disaring

(be filtered) lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana, dalam batas mana

kebijakan itu dilaksanakan.

4.   Struktur Birokrasi

     Ketidakefisienan struktur birokrasi (deficiences in bureucratie structure)

menjadi faktor penting dan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan

implementasi kebijakan, Edward III, (1980 : 11). Struktur organisasi ini

mencakup aspek-aspek seperti : struktur organisasi, pembagian kewenangan,

hubungan antar unit-unit organisasi didalam organisasi itu sendiri dan hubungan

antara organisasi dengan organisasi luar.

       Empat faktor atau variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan

tadi, saling berinteraksi satu sama lain dan berpengaruh langsung terhadap

implementasi kebijakan. Sedang pengaruh tidak langsung yaitu melalui dampak

satu sama lain.

       Berdasarkan definisi diatas maka implementasi berkenaan dengan berbagai

kegiatan yang diiarahkan pada realisasi program, Gordon, 1986 (dalam Keban,

2004;72). Dalam hal ini menurut Keban (2004; 72-73) administrator mengatur

cara mengorganisir, yaitu mengatur sumber daya, unit-unit, dan metode-metode

untuk melaksanakan program, melakukan interpretasi berkenaan dengan

menterjemahkan bahasa atau istilah-istilah program kedalam rencana-rencana dan
                                                                            27


petunjuk-petunjuk yang         dapat diterima dan feasible. Menerapkan atau

memberikan pelayanan rutin, melakukakan pembayaran-pembayaran, guna

merealisasi tujuan-tujuan program.

        Penting untuk diperhatikan adalah persiapan implementasi, yaitu

memikirkan dan menghitung secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan

dan kegagalan, termasuk hambatan atau peluang yang ada dan kemampuan

organisasi yang diserahi tugas untuk melaksanakan program.



G. Kepariwisataan

        Kepariwisataan meliputi berbagai kegiatan yang berhubungan dengan

wisata, pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha lain yang terkait.

Pembangunan kepariwisataan pada hakekatnya merupakan upaya untuk

mengembangkan dan memanfaatkan obyek dan daya tarik wisata, yang berwujud

antara lain dalam bentuk keindahan alam, keragaman flora dan fauna,

kemajemukan tradisi dan budaya, serta peninggalan sejarah dan purbakala. Upaya

pengembangan tersebut perlu didukung oleh prasarana yang memadai

(Taroepratjeka, 1999 : 1).

        Sedangkan pengertian-pengertian lain tentang kepariwisataan berdasarkan

konsep Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2002 tentang Pokok-

pokok       Kepariwisataan,   (dalam Marpaung, 2002 : 216-217) adalah sebagai

berikut :

        1.     Wisata ialah segala kegiatan perjalanan yang dilakukan dengan
               maksud menikmati atraksi alam dan budaya.
        2.     Wisatawan ialah setiap orang yang melakukan kegiatan wisata.
                                                                               28


       3.   Pariwisata ialah usaha yang dilakukan agar wisatawan dapat
            menikmati karya cipta Tuhan             dan memahaminya serta
            mensyukurinya.
       4.   Obyek wisata adalah segala sesuatu yang berupa dan berasal dari
            alam dan budaya masyarakat serta potensi ekonomi yang dapat
            ditawarkan untuk menarik minat wisatawan.
       5.   Destinasi ialah wilayah administratif yang ditetapkan pemerintah
            sebagai daerah tujuan wisata.
       6.   Sarana dan Prasarana Wisata adalah fasilitas yang dimaksudkan
            untuk melayani kebutuhan wisatawan selama dan agar ia dapat
            melakukan perjalanannya itu sendiri dan ketempat tinggalnya hingga
            daerah tujuan wisata.
       7.   Usaha Bisnis Pariwisata ialah segala usaha yang dilakukan melayani
            kebutuhan wisatawan dengan dan untuk memperoleh untung.

       Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kepariwisataan adalah

sebagai berikut :

1. Industri Pariwisata

       Industri pariwisata bukanlah industri yang berdiri sendiri, tapi merupakan

   satu industri yang terdiri dari serangkaian perusahaan yang menghasilkan jasa

   dan produk yang berbeda satu lainnya. Perbedaan itu (G.A. Schmoll, dalam

   Yoeti 1990 : 5) tidak hanya dalam jasa yang dihasilkan, tapi juga dalam

   besarnya perusahaan, lokasi/tempat kedudukan, letak geografis, fungsi, bentuk

   organisasi yang mengelola dan metode atau cara pemasarannya.

       Tentang industri pariwisata ini Soekadijo (2000 : 2) menyatakan industri

   pariwisata adalah industri yang kompleks, yang meliputi industri-industri lain,

   yaitu     industri    perhotelan,   industri    rumah      makan,      industri

   kerajinan/cinderamata, industri perjalanan dan sebagainya. Jadi harus

   dibedakan antara industri pariwisata dan industri kepariwisataan. Industri

   pariwisata ialah industri yang berupa seluruh kegiatan pariwisata yang utuh,

   sedangkan industri kepariwisataan ialah industri yang ada hubungannya
                                                                                 29


   dengan pariwisata, misalnya        hotel, rumah makan, biro perjalanan,

   cinderamata, pemandu wisata, transportasi dan sebagainya yang semuanya

   merupakan unsur dalam pariwisata sebagai systemic linkage.

2. Produk Wisata

        Pariwisata sebagai suatu industri menghasilkan jasa-jasa (service) sebagai

   “product” yang dibutuhkan wisatawan. Menurut Medlik dan Middleton 1973,

   (dalam Yoeti, 1990 : 14) yang dimaksud dengan produk pariwisata ialah :

   “………The product covers the complete experience from the time he leaves

   home to the time he returns to it” yaitu semua jasa-jasa (services) yang

   dibutuhkan wisatawan semenjak ia berangkat              meninggalkan tempat

   kediamannya, sampai ia kembali sampai ke rumah dimana ia tinggal.

        Menurut mereka produk-produk industri pariwisata tersebut terdiri dari

   bermacam-macam unsur atau merupakan “package” yang tidak terpisah pada

   waktu dikonsumsi wisatawan.

        Ada tiga golongan pokok industri pariwisata yaitu (Yoeti, 1990 : 13) :

   1.    Tourist obyects atau obyek pariwisata yang terdapat pada daerah-daerah
         tujuan wisata, yang menjadi daya tarik orang-orang untuk datang
         berkunjung kedaerah tersebut .
   2.    Fasilitas yang diperlukan ditempat tujuan tersebut seperti akomodasi
         perhotelan, restoran, rekreasi dan hiburan dan sebagainya.
   3.    Transportasi yang menguhubungkan daerah/negara asal wisatawan
         dengan daerah tujuan wisatawan sserta transportasi ditempat tujuan (local
         transportation) ke obyek-obyek pariwisata.

        Pada hakekatnya produk-produk pariwisata adalah keseluruhan pelayanan

   yang diperoleh dan dirasakan atau dinikmati wisatawan semenjak ia

   meninggalkan tempat tinggalnya sampai kedaerah tujuan wisata yang

   dipilihnya serta kembali kerumah dimana ia berangkat semula.
                                                                                 30


3. Pemasaran dan Promosi Pariwisata

        Produk pariwisata bagaimanapun indah dan uniknya, tidak akan dikenal

   masyarakat/wisatawan apabila tidak disertai upaya-upaya pemasaran dan

   promosi. Karena pemasaran dan promosi merupakan jembatan antara

   produsen     dan   konsumen     untuk    mengenalkan     produk-produk      yang

   dihasilkannya.

   a.    Pemasaran Pariwisata

               Definisi pemasaran pariwisata tidak jauh berbeda dengan definisi-

         definisi pemasaran pada umumnya. Definisi paling komplit tentang

         pemasaran pariwisata yaitu dari Krippendorf, dalam bukunya Marketing

         et Tourisme (dalam Wahab, 1988 : 27), sebagai berikut :

               “Penyesuaian yang sistematis dan terkoordinasi mengenai
               kebijakan dari badan-badan usaha wisata maupun kebijakan dalam
               sektor pariwisata pada tingkat pemerintah, lokal, regional, nasional,
               dan internasional, guna mencapai suatu titik kepuasan optimal bagi
               kebutuhan kelompok tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya,
               sekaligus untuk mencapai tingkat keuntungan yang memadai”

               Definisi ini selaras dengan definisi pemasaran modern dewasa ini

         yaitu yang berorientasi kepada konsumen sebagai sasaran utama, yang

         mengendalikan penyesuaian kebijakan badan usaha wisata maupun

         kebijakan pemerintah.

               Sedangkan Salah Wahab, L.J. Crampon, MA dan L.M. Rothfield,

         MA, (dalam Yoeti, 1990 : 31) memberikan rumusan pemasaran

         pariwisata sebagai berikut:

               “Proses managemen dimana organisasi pariwisata nasional
               dan/atau badan-badan wisata dapat mengidentifikasi wisata
               pilihannya baik aktual maupun potensial, dapat berkomunikasi
                                                                                31


           dengan mereka untuk meyakinkan dan mempengaruhi kehendak,
           kebutuhan, motivasi, kesukaan dan hal yang tidak disukai, baik
           pada tingkat lokal, regional, nasional atau international, serta
           merumuskannya dan menyesuaikan produk wisata mereka secara
           tepat dengan maksud mencapai kepuasan optimal wisatawan
           sehingga dengan begitu mereka dapat meraih sasarannya /
           tujuannya”.

           Definisi diatas lebih luas lagi, karena sebelum menyusun rencana

     kebijakan badan usaha pariwisata baik swasta maupun pemerintah

     hendaknya      mengadakan          penelitian    terlebih     dahulu     untuk

     mengidentifikasi       kehendak,    kebutuhan,    motivasi,    hal-hal   yang

     disukai/tidak wisatawan. Kemudian merumuskan dan menyesuaikan

     produk yang sesuai kebutuhan dan keinginan wisatawan sehingga mereka

     merasa puas.

b.   Promosi

           Promosi merupakan unsur penting dalam pemasaran yang harus

     dilakukan oleh perusahaan dalam memasarkan produk atau jasanya. Arti

     kata promosi adalah untuk memberi tahu, membujuk atau mengingatkan.

     Tujuan promosi, untuk mempengaruhi calon pembeli potensial, melalui

     komunikasi agar oleh mereka terpikirkan untuk melakukan sesuatu

     (Yoeti, 1990 : 141).

           Hal ini sesuai dengan definisi W.G. Nockell (dalam Swastha, 1988

     : 349) yaitu : Promosi adalah arus informasi atau persuasi satu arah yang

     dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan

     yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Senada definisi diatas

     adalah rumusan M.L. Bell (dalam Swastha, 1988 : 349) sebagai berikut :
                                                                     32


Promosi adalah semua jenis kegiatan pemasaran yang ditujukan untuk

mendorong permintaan. Kedua definisi tersebut intinya sama yaitu

“menciptakan    penjualan”    dan   “mendorong     permintaan   melalui

komunikasi sehingga terjadi pembelian”.

      Oleh sebab itu promosi perlu dikelola secara spesifik agar promosi

berjalan baik, tepat sasaran dan efisien, maka hal-hal sebagai berikut

perlu diperhatikan : (1) Pengetahuan yang mendalam terhadap produk-

produk yang hendak dipromosikan; (2) Pemahaman yang akurat terhadap

segmen pasar mana yang hendak dituju, menjadi target pemasaran; (3)

Kemampuan mengurus produk; (4) Kemampuan mengkomunikasikan

produk; (5) kemampuan menentukan strategi promosi; (Pengembangan

Jaringan Promosi Pariwisata Banyumas 2000; Diparta & F. E. Unsoed,

2000 : 12).

      Kelima hal diatas satu sama lain saling berkaitan dalam kegiatan

promosi. Pengetahuan yang mendalam tentang produk-produk yang

dipromosikan   tidak   akan   membuat     kecewa   konsumen.    Sedang

pengetahuan yang akurat mengenai segmen pasar dapat digunakan untuk

menentukan strategi, media dan pendekatan dalam promosi. Bagaimana

mengemas produk sesuai selera pasar dan sangat berkesan dihati

wisatawan, komunikasi yang baik dan strategi promosi yang tepat, akan

membuat pemasaran berhasil.
                                                                               33


H. Perencanaan Strategis

       Perencanaan strategis pada dasarnya merupakan salah satu dari sekian

banyak konsep perencanaan yang dikembangkan. Perencanaan merupakan suatu

proses aktifitas yang berorientasi kedepan dengan memperkirakan berbagai hal

agar aktivitas dimasa depan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Jadi

perencanaan harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional, logis, dan

dapat dilaksanakan. Seiring pengertian diatas Lembaga Administrasi Negara,

dalam pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instsansi Pemerintah,

(Bratakusumah, 2005 : 279 - 280) mengemukakan :

       “Perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada
       hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5
       (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang
       ada atau mungkin timbul”. Rencana strategis mengandung visi, misi,
       tujuan, sasaran, kebijaksanaan, program, dan kegiatan yang realistis
       dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Pandangan yang
       dikemukakan sebagai bentuk kebijakan pemerintah ini lebih menekankan
       pada restra sebagai suatu proses yang harus dilakukan secara bertahap dan
       berkelanjutan (setiap 5 tahun). Didalamnya tergambarkan mengenai
       sesuatu yang ingin dicapai, yang ditentukan berdasarkan hasil analisis
       terhadap kondisi internal, serta upaya-upaya yang harus dialakukan untuk
       mencapainya sebagai suatu strategi yang harus dilaksanakan secara
       konsisten.

       Selanjutnya Bryson, (2001 : 5 ) menambahkan : Yang terbaik,

perencanaan strategis mensyaratkan pengumpulan informasi secara luas,

eksplorasi alternatif, dan menekankan implikasi masa depan keputusan sekarang.

Perencanaan   strategis   dapat   memfasilitasi   komunikasi   dan    partisipasi,

mengakomodasi kepentingan dan nilai yang berbeda, dan membantu pembuatan

keputusan secara tertib maupun keberhasilan implementasi keputusan.
                                                                              34


         Berdasarkan pandangan-pandangan diatas Olsen dan Eadie (dalam

Bratakusumah, 2005 : 279 - 280) mengemukakan bahwa dalam proses perumusan

perencanaan strategis harus meliputi komponen-komponen dasar yang terdiri

dari :

         1.   Pernyataan misi dan tujuan umum (overall mission and goals
              statement), yang dirumuskan oleh para pimpinan (eksekutif)
              manajemen dan menekankan pemikiran strategis yang
              dikembangkan dengan target-target ke depan.
         2.   Analisis lingkungan (environmental scan or analysis), dengan
              mengidentifikasi dan menilai serta mengantisipasi faktor-faktor
              eksternal dan kondisi yang harus diperhitungkan untuk bahan
              memformulasikan strategi organisasi.
         3.   Memeriksa keadaan dan sumber daya internal (internal profile and
              resource audit), dengan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan
              organisasi, sehingga dapat diperhitungkan dalam penyusunan
              perencanaan strategis.
         4.   Memformulasikan, mengevaluasi, dan menyeleksi strategi (the
              formulation, evaluation, and selection of strategies).
         5.   Melaksanakan dan mengawasi rencana strategis (the implementation
              and control of the strategic plan).

         Kemudian Morrisey,     1997 (dalam     Bratakusumah: 2005       : 282)

menambahkan: dalam fase merumuskan apa yang ingin dicapai, perlunya

mengangkat nilai-nilai yang dianut oleh suatu organisasi, karena ia melihat bahwa

untuk melaksanakan renstra diperlukan dukungan nilai dari setiap anggota

organisasi termasuk pimpinannya. Beberapa ahli Steiner, 1979; Barry, 1986;

Bryson, Freeman, 1986; Van de Ven, dan Roering, 1987 (dalam Bryson, 2001:12)

berkeyakinan bahwa perencanaan strategis dapat membantu suatu organisasi:

         1.   Berpikir secara strategis dan mengembangkan strategi-strategi yang
              efektif;
         2.   Memperjelas arah masa depan
         3.   Menciptakan prioritas
         4.   Membuat keputusan sekarang dan mengingkat konsekuensi masa
              depan;
                                                                               35


        5.      Mengembangkan landasan yang koheren dan kokoh bagi pembuatan
                keputusan.
        6.      Menggunakan keleluasaan yang maksimum dalam bidang-bidang
                yang berada di bawah kontrol organisasi;
        7.      Membuat keputusan yang melintasi tingkat dan fungsi;
        8.      Memecahkan masalah utama organisasi
        9.      Memperbaiki kinerja organisasi.
        10.     Menangani keadaan yang berubah dengan cepat secara efektif;
        11.     Membangun kerja kelompok dan keahlian.

        Meski perencanaan strategis dapat memberikan seluruh manfaat di atas,

namun yang penting adalah komitmen dari seluruh pihak akan menentukan

keberhasilan atau kegagalan sebuah renstra. “Strategic planning involves the

efforsts and commitment at all levels of the organization”. Bryson, 1995; Koreen,

1997; Urich, 1997; Toft, 2000; Shapek, 2000, (dalam Bratakusumah, 2005:283).

        Berdasarkan berbagai pandangan di atas, kiranya dapat ditarik beberapa

kesimpulan dalam hubungannya dengan manfaat perencanan strategis, yang dalam

hal   ini     penulis   sebut   dengan   manfaat   umum   perencanaan   strategis,

(Bratakusumah, 2005 : 308) yaitu :

        1.      Sebagai alat bagi pimpinan dan seluruh jajaran organisasi untuk
                membangun arah tujuan organisasi dalam jangka panjang.
        2.      Mendorong sistem kerja yang efektif dan efisien dengan
                membangun acuan kerja yang jelas melalui sistem prioritas dan
                tahapan-tahapan kerja.
        3.      Menciptakan rasa tanggungjawab dan mendorong komitmen dari
                seluruh anggota organisasi pada semua tingkatan.
        4.      Senantiasa mendorong organisasi untuk berorientasi kepada hasil
                yang harus diraih di masa depan, agar eksistensi organisasi tetap
                terpelihara melalui strategi yang rasional dan logis.
        5.      Menjadi alat komunikasi dan koordinasi kerja yang efektif untuk
                senantiasa mengarah pada tujuan yang sama.
        6.      Mengembangkan sifat fleksibilitas dengan senantiasa melihat dan
                menganalisis berbagai perkembangan dalam lingkungan strategis
                yang dimungkinkan akan mempengaruhi organisasi.
        7.      Memberikan jaminan yang konkret, jelas, dan logis, baik kepada
                lingkungan internal maupun eksternal, dalam kaitannya dengan
                aktivitas organisasi (pelayanan).
                                                                           36


       8.    Membangun sifat antisipatif dan korektif terhadap berbagai
             kemungkinan yang akan terjadi, sehingga akan mendorong sifat
             proaktif dalam bergerak.


I.   Pengembangan Produk Pariwisata

       Pariwisata mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional,

yaitu sebagai penghasil devisa, meratakan dan meningkatkan kesempatan kerja

dan pendapatan, memperkokoh persatuan dan kesatuan serta budaya bangsa. Hal

ini dimungkinkan karena kepariwisataan sebagai upaya ekonomi, bukan saja padat

modal, tetapi juga padat karya. Dengan demikian, sektor pariwisata mampu

meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Penyerapan ini terkait dengan

peningkatan pariwisata sebagai andalan yang mampu menggalakkan sektor lain.

Untuk itu, kebijakan makro dalam pengembangan kepariwisataan harus sekaligus

dapat memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja,

temtama bagi rnasyarakat setempat, mendorong pembangunan daerah, serta

memperkenalkan alam, nilai dan budaya bangsa. Dalam pengembangan

kepariwisataan, tetap harus dijaga terpeliharanya kepribadian bangsa dan

kelestarian serta mutu lingkungan hidup (BPS, 1998: 68-69).

       Produk pariwisata, dalam hal ini obyek dan atraksi wisata yang

diperlihatkan, merupakan daya tarik utama mengapa seseorang datang berkunjung

pada suatu tempat. Oleh karena itu keaslian dari obyek dan atraksi wisata yang

ditampilkan haruslah dipertahankan sehingga wisatawan di tempat tersebut hanya

dapat melihat obyek dan atraksi wisata tersebut. Keseluruhan pelayanan yang

diberikan hendaknya merupakan style yang berbeda dari yang lain. Style

merupakan faktor yang penting untuk rnenentukan penjualan. Style yang tidak
                                                                             37


berliasil harus diperbaiki untuk mencari differential advantage yaitu keuntungan

dalam perbedaan dengan mengadakan perubahan style produk yang dihasilkan

(Yoeti, 1997: 58-59).

       Dalam kepariwisaatan product-style yang baik adalah: (1) obyek itu

sendiri harus menarik untuk disaksikan dan dipelajari, (2) mempunyai kekhususan

dan berbeda dari obyek yang lain, (3) prasarana menuju ke tempat tersebut

memadai dan terpelihara dengan baik, (4) tersedia fasilitas: something to see,

some thing to do dan something to buy, (5) kalau perlu dilengkapi dengan sarana-

sarana akomodasi dan hal-hal yang dianggap perlu. Bilamana produk yang

ditawarkan oleh berbagai produsen dianggap sama oleh konsumen, maka

perbedaan yang menguntungkan terletak pada product style yang dimiliki. Oleh

karena itu perlu suatu seni (art) untuk mengolah satu obyek wisata sedemikian

rupa sehingga menjadikan obyek tersebut beserta fasilitasnya menarik untuk

dikunjungi (Yoeti, 1997: 59).

       Pengembangan suatu produk pada dasarnya adalah suatu usaha yang

dilakukan secara sadar dan berencana untuk memperbaiki produk yang sudah ada

atau menamball jenis produk yang dihasilkan atau yang dipasarkan. Umumnya

produk yang dihasilkan hendaklah sesuai dengan kebutuhan konsumen, sehingga

produk baru tersebut tidak mungkin dihasilkan secara kebetulan, tetapi harus

melalui riset. Seperti halnya di bidang kepariwisataan, pengembangan produk

baru atau modifikasi produk lama perlu menjadi pemikiran, hal ini karena produk

industri pariwisata sangat bervariasi dan bermacam-macam. Untuk konsumsi

wisatawan selain terpeliharanya keasliannya perlu diciptakan variasi obyek dan
                                                                              38


atraksi yang akan dijual, maka disinilah pentingnya pengembangan produk dalam

industri pariwisata (Yoeti, 1997: 53-54). Banyaknya obyek wisata dan atraksi

wisata yang akan dijual sangat besar pengaruhnya untuk memperpanjang lamanya

tinggal (length of stay) sehingga dapat memperbesar devisa yang masuk bagi

daerah tersebut, termasuk di sini adalah kawasan wisata Baturraden.

         Menurut Soedarmono (2000: 64) sebuah obyek wisata akan mampu

menarik banyak wisatawan apabila di dalam obyek tersebut terdapat perpaduan

antara unsur rekayasa dan unsur alamiah. Unsur alamiah merupakan modal utama

sedangkan unsur rekayasa adalah bagaimana cara pengembangan suatu obyek

wisata agar mampu menarik para wisatawan dan menjadi wahana wisata yang

baik tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya.

Dengan rekayasa citra suatu kebudayaan sering ditampilkan sebagai sesuatu yang

asli dan membuat orang yang bersangkutan bertambah harga dirinya.

         Menurut Muhammad Nur FT (2001: 69-71) unsur-unsur pokok yang haras

mendapat perhatian guna menunjang pengembangan pariwisata di daerah tujuan

wisata    yang   menyangkut    perencanaan,   pelaksanaan    pembangunan     dan

pengembangan meliputi empat unsur, yaitu: (1) obyek dan daya tarik wisata,

merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah

yang telah ditetapkan, dalam kedudukannya yang sangat menentukan itu maka

daya tarik wisata harus dirancang dan dibangun serta dikelola secara profesional

sehingga dapat menarik wisatawan, (2) prasarana wisata adalah sumber daya alam

dan sumber daya buatan manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan di

daerah tujuan wisata, misalnya jalan, listrik, air, transportasi, komunikasi, (3)
                                                                                39


sarana wisata, merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan

untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya,

misalnya hotel, villa, restoran, homestay, cottage. (4) masyarakat atau lingkungan.

       Masyarakat di sekitar obyek wisata yang akan terlibat langsung atas

kehadiran wisatawan tersebut, akan memberikan pelayanan yang diperlukan para

wisatawan. Masyarakat di sekitar obyek wisata perlu mengetahui jenis dan

kualitas layanan yang dibutuhkan wisatawan. Pemerintah melalui instansi terkait

perlu meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat dalam bentuk perkumpulan

bina masyarakat sadar wisata, yang berdampak positif karena mereka akan

memperoleh keuntungan dari para wisatawan yang membelanjakan uangnya

sedangkan para wisatawan memperoleh kepuasan dengan pelayanan dan fasilitas

yang tersedia dalam memenuhi kebutuhannya.

       Lingkungan alam di sekitar obyek wisata perlu diperhatikan kelestarian

dan perawatannya. Untuk menjaga ekosistem flora dan fauna di lingkungan obyek

wisata perlu adanya berbagai peraturan dan persyaratan dalam mengelola obyek

wisata. Budaya yang ciri khas dari masyarakat sekitar obyek wisata harus dijaga

keasliannya agar tidak tercemari oleh pengarah budaya negatif dari wisatawan

yang datang. Pelestarian budaya daerah dikembangkan agar tidak punah dan tetap

mempunyai nilai jual untuk wisatawan, karena budaya asli sebenarnya merupakan

daya tarik wisata daerah setempat.

       Potensi   sumber    daya      manusia   merupakan   faktor   utama    dalam

pengembangan kawasan wisata. Faktor sumber daya manusia yang perlu

diperhatikan antara lain : aspirasi, motivasi, pengambilan keputusan, wawasan dan
                                                                               40


kemampuan masyarakat dalam mengelola ekosistemnya, keadaan budaya dan

keadaan ekonomi. Kaitannya dengan pengembangan kawasan wisata, terdapat dua

kelompok masyarakat yang akan saling berinteraksi yakni, penduduk setempat

sebagai pengelola kawasan dan wisatawan sebagai pembeli. Interaksi kedua

kelompok ini harus diciptakan agar keduanya mempunyai persepsi yang sama

terhadap objek tersebut (Kusmayadi dan Ervina Taviprawati, 1999: 94).



J.   Pengembangan Sumber Daya Manusia

       Strategi    pengembangan       sumber   daya   manusia    ditujukan   untuk

mengembangkan kemampuan pembelajaran yang kontinyu (continous learning),

karena dinamisasi perubahan lingkungan semakin menuntut kemampuan

intelektual (brain intelegenceship) untuk menghasilkan pengetahuan (Handoko,

1996 dalam Ambar Teguh Sulistiyani, ed, 2004 : 47).

       Hal   ini   karena   kondisi     lingkungan    semakin   pesat   mengalami

perkembangan yang menghasilkan implikasi luas bagi organisasi. Baik

lingkungan internal seperti budaya kerja, kebiasaan-kebiasaan pegawai, perilaku

organisasi, intensitas pertemuan, dll. Sehingga menuntut sebuah pembelajaran

yang sesuai agar permasalahan-permasalahan yang muncul dapat diantisipasi.

Sedangkan lingkungan eksternal meliputi instansi-instansi lain, usaha-usaha

swasta, masyarakat, kebijakan-kebijakan pemerintah, teknologi dan kondisi social

ekonomi yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

       Kondisi lingkungan tersebut menuntut adaptasi sumber daya manusia, baik

yang menyangkut faktor kemampuan kecakapan maupun perilaku; yaitu dengan
                                                                                 41


cepat dan tepat mampu merespon perkembangan serta perubahan yang terjadi.

Kemampuan untuk senantiasa menyesuaikan diri pada berbagai perubahan

lingkungan, membawa konsekuensi untuk pemberdayaan pegawai. Karena

“Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan kekuatan utama

perubahan” (Hiskia Charles Matheus dan Ambar Teguh Sulistiyani, ed., 2004 : 48).

       Hal    ini   dikarenakan     ancaman     kompetisi   internasional,   kondisi

perekonomian yang tidak menentu, perubahan teknologi yang cepat dan tantangan

otonomi daerah menuntut organisasi agar dapat mengelola sumber daya manusia

secara efektif / baik melalui pengembangan dan pelatihan. Mengenai

pengembangan dan pelatihan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989 : 414 dan

502) mendefinisikan sebagai berikut :

1.   Pengembangan : proses, cara, perbuatan mengembangkan atau menjadikan

                           maju (baik, sempurna, dll).

2.   Pelatihan         : kegiatan belajar dan membiasakan diri agar mampu /

                           dapat melakukan sesuatu atau untuk memperoleh

                           kemahiran atau kecakapan untuk mencapai prestasi yang

                           lebih baik.

       Manfaat program pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia

adalah sebagai berikut :

1.   Bagi Organisasi

     a. Peningkatan produktifitas kerja organisasi secara keseluruhan.

     b. Terwujudnya hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan.

     c. Terjadinya proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat.
                                                                            42


     d. Meningkatkan semangat kerja.

     e. Memperlancar jalannya komunikasi yang efektif.

2.   Bagi Para Anggota Organisasi

     a. Membantu para pegawai membuat keputusan dengan lebih baik.

     b. Meningkatkan kemampuan para pekerja dalam menyelesaikan berbagai

        masalah yang dihadapi.

     c. Timbulnya dorongan dalam diri para pekerja untuk terus meningkatkan

        kemampuan kerjanya.

     d. Menumbuhkan rasa percaya diri.

     e. Mengurangi ketakutan menghadapi tugas-tugas baru di masa depan.



K. Motivasi Wisatawan

       Motivasi adalah sejumlah proses perilaku untuk mencapai tujuan. Motivasi

muncul ketika individu mengidamkan sesuatu untuk memuaskan keinginan,

sedangkan motif adalah suatu tindakan individu dalam melakukan sesuatu.

Menurut Fridgen (1991) dalam Yoharman Syamsu (2000: 72) motivasi untuk

berwisata, merupakan dimensi psikologi dalam kepariwisataan, yaitu suatu

dorongan dari dalam diri seseorang yang menyebabkan seseorang melakukan

sesuatu untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan kebutuhan batin.

       Motivasi seseorang untuk mengunjungi suatu obyek wisata adalah apa

yang mendorong seseorang wisatawan berkunjung ke kawasan wisata. Tuntutan

yang diharapkan terpenuhi oleh para wisatawan di obyek wisata adalah: (1)

adanya jaminan keamanan, (2) kesejukan dan kebersihan lingkungan, (3) tertib,
                                                                             43


teratur dan tenang, (4) pelayanan yang baik dan keramah-tamahan, (5) melihat

yang indah-indah, unik dan menarik, (6) pengalaman yang penuh kenangan dan

indah. Keenam tuntutan tersebut harus dipenulii oleh suatu daerah tujuan wisata.

Oleh karena itu, pengembangan kawasan wisata harus mengarah pada pemenuhan

tuntutan-tunrutan di atas. Sehingga dapat memenuhi kebutuhan wisatawan yang

bermacam-macam motivasinya dalam melakukan perjalanan wisata.
                                                                               44


                                     BAB III

                   METODE PENELITIAN DAN ANALISIS



         Penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan suatu masalah dan untuk

menembus batas-batas ketidak tahuan manusia. Kegiatan penelitian dengan

mengumpulkan dan memproses fakta-fakta yang ada sehingga fakta tersebut dapat

dikomunikasikan oleh peneliti dan hasil-hasilnya dapat dinikmati serta digunakan

untuk kepentingan manusia.

         Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif

mendeskripsikan latar dan individu dalam sebuah system yang holistic atau utuh.

Karena     dalam penelitian kualitatif tidak boleh mengisolasikan individu atau

organisasi kedalam variabel atau hipotesis, tapi perlu memandangnya sebagai

bagian dari suatu keutuhan Bagdan & Taylor, 1985 (dalam Moleong, 2004 : 3).

Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller, 1986 (dalam Moleong, 2004 : 3)

menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam Ilmu

Pengatahuan Sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada

manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut

dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.



L. Lokasi Penelitian

         Penelitian dilakukan di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Banyumas dan Lokawisata Baturraden di mana Rencana Strategis

Kabupaten Banyumas Tahun 2002-2006 dibuat dan di implementasikan.
                                                                              45


M. Sasaran Penelitian

       Sasaran penelitian ini adalah para pejabat struktural di Kantor Dinas

Pariwisata Kabupaten Banyumas dan para pelaku pariwisata yaitu dari anggota

Asita dan PHRI serta pihak – pihak terkait yang terlibat langsung dalam

implementasi kebijakan pengembangan obyek wisata Baturraden di Kabupaten

Banyumas.



N. Teknik Pemilihan Informan

       Penelitian ini menggunakan tehnik purposive sampling atau sampel

bertujuan, dimana peneliti memilih informan yang dianggap tahu dan dapat

dipercaya untuk menjadi sumber data yang akurat dan mengetahui masalah secara

mendalam. Sugiono (2001 : 62) menyebutkan purposive sampling adalah tehnik

penentuan sampel untuk tujuan tertentu saja. Sedangkan Singarimbun dan Effendi,

(1995 : 169) menyatakan purposive sampling adalah sampel yang dipilih

berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tertentu. Sedangkan pertimbangan

yang diambil itu berdasarkan tujuan penelitian.

       Dalam penelitian ini informan yang dipilih adalah orang – orang yang

menguasai dan ahli dalam bidangnya. Namun tidak menutup kemungkinan

informan yang dipilih dapat menunjuk informan lain yang lebih tahu, maka

pilihan informan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan

peneliti memperoleh data (tehnik sampel bola salju). Informan – informan tersebut

masing – masing para aktor yang mempunyai kewenangan pengambilan kebijakan

dan implementasi di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten
                                                                             46


Banyumas. Aktor – aktor yang diperhitungkan dapat menjawab permasalahan

adalah :

Tabel 5. Daftar Informan
 No                 Nama                         Jabatan            Instansi
                                                                        /
                                                                  Lembaga
 1    Drs. Bambang Hartono, SH        Kepala Dinas Pariwisata DISPARBUD
                                      dan          Kebudayaan
                                      Kabupaten Banyumas
 2    Drs. Darwis Tjahyono, MM        Kabid      Obyek     dan DISPARBUD
                                      Pemasaran Wisata
 3    Drs. Hartono                    Kabag TU                 DISPARBUD
 4    Drs. Agus Suprapto              Kabid Sarana Wisata      DISPARBUD
 5    Giri Martono                    Kasi Obyek Wisata        DISPARBUD
 6    Wahyuning Dharmastuti, SH.M.Si Kasi Pemasaran Wisata DISPARBUD
 7    Edy Purwanto, SH.M.Si           Kasi Akomodasi           DISPARBUD
 8    Drs. Saptono Supriyanto         Kasubbag Keuangan dan DISPARBUD
                                      Bina Program
 9    Deskart Setyo Djatmiko, SH.M.Si Kasi Usaha rekreasi dan DISPARBUD
                                      Hiburan Umum
 10   Purwati                         Staff Akomodasi          DISPARBUD
 11   Hidayat                         Staff Sarana Wisata      DISPARBUD
 12   Sudarto                         Staff Keuangan           DISPARBUD
 13   Djoko Haryanto                  Kepala UPTD Baturraden DISPARBUD
 14   Sudarso                         Staff UPTD               DISPARBUD
 15   Sodikin                         Staff UPTD               DISPARBUD
 16   Sumarsono                       TIC Mandala Wisata       DISPARBUD
 17   Djumeno                         Staff BPKD               Pem. Kab.
 18   Heru Supriyanto                 Humas                    ASITA / PB Mas
 19   Titin Widiastuti                Biro       Pengembangan PHRI
                                      Pariwisata


O. Fokus Penelitian

       Penetapan fokus penelitian sangat penting dalam sebuah proses penelitian,

karena fokus penelitian akan membatasi studi atau dengan kata lain fokus akan

membatasi bidang inkuiri. Selain itu penetapan fokus itu berfungsi untuk

memenuhi kriteria-kriteria inklusi-eksklusi memasukan - mengeluarkan (inclusion
                                                                               47


– exlusion criteria) suatu informasi yang baru diperoleh dilapangan. Dengan

bimbingan dan arahan suatu fokus seorang peneliti tahu persis data mana yang

perlu dikumpulkan dan mana pula yang mungkin menarik tetapi karena tidak

relevan, tidak perlu dimasukkan kedalam sejumlah data yang sedang

dikumpulkan. (Moleong, 2004 : 62-63). Untuk itu peneliti menetapkan fokus

penelitian implementasi kebijakan pengembangan obyek wisata Baturraden

berdasarkan Rencana Strategis tahun 2002 – 2006, adapun aspek kajiannya

meliputi :

1.   Kebijakan pelaksanaan pembangunan obyek wisata Baturraden. Identifikasi

     kebijakannya meliputi :

     a.      Pemenuhan sarana dan prasarana yang benar – benar dibutuhkan

             wisatawan.

     b.      Pengembangan obyek wisata Baturraden diarahkan untuk mewujudkan

             obyek wisata yang memiliki bargaining power (daya tawar) bagi

             wisatawan asing dan domestik dengan prduk – produk wisata baru baik

             obyek wisata alam, obyek wisata buatan, budaya maupun wisata minat

             khusus.

     c.      Kebijakan untuk mewujudkan keanekaragaman obyek dan daya tarik

             wisata melalui pengembangan usaha rekreasi dan hiburan umum.

2.   Kebijakan peningkatan sumber daya manusia / pelaku pariwisata di

     lokawisata Baturraden dan identifikasi kebijakan sebagai berikut :

     a.      Peningkatan kualitas dan optimalisasi kinerja aparatur kepariwisataan

             dengan melalui diklat, bintek, dan peningkatan taraf pendidikan yang
                                                                                 48


          sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya.

     b.   Peningkatan kualitas pelayanan kepada wisatawan di arahkan pada

          terlaksananya pelayanan prima.

     c.   Optimalisasi peran penyelenggaraan usaha jasa pariwisata.

     d.   Peningkatan kualitas pelaku usaha jasa pariwisata.

     e.   Memberdayakan       dunia    usaha     dan    masyarakat   yang    mampu

          menumbuhkan ekonomi          kerakyatan,     mendorong     berkembangnya

          kreatifitas dan inovasi masyarakat guna memperkuat karakter daerah.

3.   Kebijakan untuk memperkuat daya saing di bidang kepariwisataan dan

     kebudayaan guna mewujudkan citra pariwisata sehat dan budaya kuat

     melalui pengembangan strategi pemasaran yang efektif dan efisien, melalui

     identifikasi kebijakan sebagai berikut :

     a.   Promosi obyek dan potensi wisata dilaksanakan seluas-luasnya baik

          pada tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional antara lain;

          ekspose wisata, pencetakan dan penyebaran booklet dan leaflet serta

          penyiaran melalui media tulis dan media elektronik.

     b.   Dilaksanakannya     penyuluhan        bagi   tenaga   kepariwisataan   dan

          masyarakat wisata secara berkala.

     c.   Dilaksanakannya perluasan jaringan pemasaran dan promosi wisata baik

          di dalam maupun di luar negeri.

     d.   Untuk meningkatkan layanan informasi kepariwisataan diperlukan

          pemanfaatan Pusat Informasi Wisatawan (Tourist Information Centre/

          TIC) secara optimal sesuai dengan kebutuhan.
                                                                               49


Tabel 6. Fokus Kajian Kebijakan Pengembangan Obyek Wisata Baturraden
         Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun
         2002 - 2006.
 No           Fokus Kajian                          Aspek Kajian
 1    Kebijakan         pelaksanaan a. Pemenuhan sarana dan prasarana yang
      pembangunan obyek wisata          benar – benar dibutuhkan wisatawan.
      Baturraden.                   b. Pengembangan obyek wisata Baturraden
                                        diarahkan untuk mewujudkan obyek
                                        wisata yang memiliki bargaining power
                                        (daya tawar) bagi wisatawan asing dan
                                        domestik dengan prduk – produk wisata
                                        baru baik obyek wisata alam, obyek
                                        wisata buatan, budaya maupun wisata
                                        minat khusus.
                                     c. Kebijakan        untuk       mewujudkan
                                        keanekaragaman obyek dan daya tarik
                                        wisata melalui pengembangan usaha
                                        rekreasi dan hiburan umum
 2    Kebijakan         peningkatan a. Peningkatan kualitas dan optimalisasi
      sumber daya manusia /             kinerja aparatur kepariwisataan dengan
      pelaku      pariwisata     di     melalui diklat, bintek, dan peningkatan
      lokawisata Baturraden.            taraf pendidikan yang sesuai dengan
                                        fungsi dan tugas pokoknya.
                                    b. Peningkatan kualitas pelayanan kepada
                                        wisatawan        di     arahkan      pada
                                        terlaksananya pelayanan prima.
                                    c. Optimalisasi peran penyelenggaraan
                                        usaha jasa pariwisata.
                                    d. Peningkatan kualitas pelaku usaha jasa
                                        pariwisata.
                                    e. Memberdayakan dunia usaha dan
                                        masyarakat yang mampu menumbuhkan
                                        ekonomi       kerakyatan,      mendorong
                                        berkembangnya kreatifitas dan inovasi
                                        masyarakat guna memperkuat karakter
                                        daerah
 3    Kebijakan               untuk a. Promosi obyek dan potensi wisata
      memperkuat daya saing di          dilaksanakan seluas-luasnya baik pada
      bidang kepariwisataan dan         tingkat lokal, regional, nasional maupun
      kebudayaan               guna     internasional antara lain; ekspose wisata,
      mewujudkan citra pariwisata       pencetakan dan penyebaran booklet dan
      sehat dan budaya kuat             leaflet serta penyiaran melalui media
      melalui        pengembangan       tulis dan media elektronik.
      strategi pemasaran yang b. Dilaksanakannya              penyuluhan     bagi
      efektif dan efisien.              tenaga kepariwisataan dan masyarakat
                                        wisata secara berkala.
                                                                               50


Lanjutan Tabel 6.
 No          Fokus Kajian                           Aspek Kajian

                                     c. Dilaksanakannya perluasan jaringan
                                        pemasaran dan promosi wisata baik di
                                        dalam maupun di luar negeri.
                                     d. Untuk meningkatkan layanan informasi
                                        kepariwisataan diperlukan pemanfaatan
                                        Pusat Informasi Wisatawan (Tourist
                                        Information Centre/ TIC) secara optimal
                                        sesuai dengan kebutuhan


P. Metode Pengumpulan Data

       Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data

adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

1.   Wawancara Mendalam

     Wawancara secara mendalam yaitu metode pengumpulan data dengan jalan

tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematik dan dilandaskan pada

tujuan penelitian. Dengan demikian, wawancara yang dilakukan secara mendalam

antara peneliti dan responden dimaksudkan untuk memperoleh informasi

sebanyak – banyaknya, wawancara yang mendalam ini terutama dengan para

aktor – aktor pelaksana kebijakan pengembangan obyek wisata Baturraden di

Kabupaten Banyumas berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2002 – 2006.

2.   Observasi

     Observasi sebagai metode ilmiah biasa diartikan sebagai pengamatan dan

pencatatan dengan sistimatis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Hasil

pengamatan dicatat dengan menggunakan alat tulis.

3.   Dokumentasi

     Dokumentasi adalah data yang sudah tersedia di instansi terkait seperti arsip
                                                                            51


– arsip, risalah rapat, peraturan, instruksi maupun keputusan – keputusan lain

yang berkenaan dengan implementasi pengembangan obyek wisata Baturraden

berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten

Banyumas Tahun 2002 – 2006. Serta dengan melakukan studi pustaka, yaitu cara

mengumpulkan data dengan mempelajari buku – buku, laporan – laporan dan

publikasi lainnya.

4.   Sumber Data

     Sumber data adalah berasal dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi

yang diperoleh dari :

     a.     Kantor DISPARBUD Kabupaten Banyumas

     b.     Kantor UPTD DISPARBUD di Lokawisatan Baturraden

     c.     Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Banyumas

     d.     ASITA

     e.     PHRI

     f.     Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyumas



Q. Validitas Data

          Untuk pemeriksaan keabsahan data, digunakan teknik triangulasi yaitu

teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar

data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu

(Meleong, 2004 : 178). Menurut Denzim (dalam Moleong, 2004 : 178) ada empat

macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yaitu dengan

penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.
                                                                               52


       Dalam penelitian ini untuk memeriksa           keabsahan   data,   peneliti

menggunakan pemeriksaan melalui sumber, yaitu dengan membandingkan dan

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui

waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif, Patton        (1987; dalam

Moleong, 2004 : 178). Hal ini dapat dicapai dengan jalan :

1.   membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara

2.   membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.



R. Analisis Data

       Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia

dari berbagai sumber yaitu dari wawancara, pengamatan, dokumen resmi, artikel,

gambar, foto dan sebagainya. Menurut Moleong (2002 : 103) intinya analisis data

adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori

dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis

kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data yang digunakan dalam

penelitian ini menggunakan tehnik deskriptif kualitatif. Dengan metode ini data

diolah secara kronologis sesuai hasil penelitian, secara rinci melalui indikator

yang ditetapkan. Milles dan Huberman (1992:16-20) menyebutkan agar data-data

tersebut sepenuhnya berguna bagi laporan hasil hasil penelitian, harus diolah

melalui tahap analisis yang terdiri dari tiga komponen yaitu :

1.   Reduksi Data
                                                                              53


     Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan,

pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dalam catatan-catatan tertulis

di lapangan.

2.   Sajian data

     Merupakan rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan

riset, dan pengambilan tindakan-tindakan berdasarkan atas pemahaman yang

didapat dari penyajian data tersebut. Penyajian data tersebut dilakukan dengan

sistematis, melalui gambar/skema, jaringan kerja yang berkait dengan kegiatan

atau tabel. Semua itu dirancang guna merakit informasi secara teratur supaya

penelitian dan hasil-hasilnya mudah dilihat dan dimengerti.

3.   Menarik Kesimpulan / Verifikasi

     Merupakan proses mengartikan segala hal yang ditemui selama penelitian

dengan melakukan pencatatan, peraturan – peraturan, pola – pola pernyataan –

pernyataan, konfigurasi – konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat, dan

proposisi – proposisi, dengan kata lain tahap ini merupakan untuk menarik

kesimpulan terhadap apa yang didapat selama penelitian itu dilakukan.

       Ketiga komponen analisis tersebut di atas bekerja membentuk interaksi

dengan proses pengumpulan data, dan interaksi tersebut bersifat siklus. Dalam

bentuk ini, peneliti bergerak diantara ketiga komponen pokok dan komponen

pengumpulan data selama proses pengumpulan data langsung. Setelah

mengadakan pengumpulan data, kemudian bergerak diantara reduksi data, sajian

data dan verifikasi dengan memanfaatkan waktu yang ada selama penelitian.
                                                                             54


       Proses semacam ini disebut model analisis interaktif, yang lebih jelasnya

dapat dilihat pada gambar berikut ini.




   Gambar 1. Model Analisa Interaktif (Milles dan Huberman, 1992 : 20).
                                                                             55


                                   BAB IV

                KONDISI UMUM WILAYAH PENELITIAN



A. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

   1. Sejarah Perkembangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten

      Banyumas

          Kegiatan kepariwisataan di Indonesia sudah dirintis sejak puluhan

      tahun yang lalu, yaitu sejak awal kemerdekaan pada tahun 1946

      pemerintah membentuk bagian Hotel dan Tourisme (Honet) dalam

      lingkungan Kementerian Perhubungan yang bertugas melanjutkan

      pengelolaan hotel-hotel bekas milik Belanda. Akan tetapi pada tahun 1949,

      setelah perjanjian Konferensi Meja Bundar ditandatangani, semua

      penisahaan bekas milik Belanda yang dinasionalisasikan dikembalikan ke

      pemiliknya semula, termasuk hotel-hotel yang dikelola Honet. Dengan

      demikian Honet tidak berfungsi lagi dan dibubarkan.

          Kemudian pada tahun 1952 melalui Keputusan Presiden dibentuk

      panitia   Inter   Departemental    Urusan    Tourisme     yang    bertugas

      mengusahakan kemungkinan dijadikannya Indonesia sebagai daerah tujuan

      wisata (tourist destination) tetapi panitia ini tidak bekerja maksimal dan

      bubar. Selanjumya pada tahun 1953 beberapa tokoh perhotelan di

      Indonesia mendirikan SERGAHTI (Serikat Gabungan Hotel dan Tourisme

      Indonesia), organisasi inipun ternyata umurnya tidak lama pula.
                                                                   56


     Pariwisata Indonesia baru mulai menunjukkan kemapanan setelah

awal tahun 1955 setelah :

a.   Bank Industri Negara (sekarang Bapindo) mendirikan perusahaan

     bernama PT. National Hotels dan Tourism Corp. Ltd (Natour) yang

     mengelola beberapa hotel yang tersebar dibeberapa daerah di

     Indonesia

b.   Didirikannya Yayasan Tourisme Indonesia yang aktif melakukan

     kegiatan memasyarakatkan pariwisata dan menjalin hubungan baik

     dengan pemerintah maupun organisasi-organisasi kepariwisataan

     internasional.

     Pada tanggal 12 - 14 Januari 1957 Yayasan Tourisme Indonesia

menyelenggarakan Musyawarah Nasional Tourisme I di Tugu Bogor, yang

melahirkan sebuah badan tunggal swasta yang bergerak di bidang

kepariwisataan dengan nama Dewan Tourisme Indonesia (DTI) dengan SK

Menteri Perhubungan No.H2/2/21 Tanggal 8 April 1957.

     Dalam musyawarah Nasional III tanggal 3-4 Agustus 1961 atas saran

Presiden Soekarno diputuskan nama Dewan Tourisme Indonesia dirubah

menjadi Dewan Pariwisata Indonesia (Depari). Pada tahun 1962 terjadi

dua peristiwa penting dalam sejarah perkembangan kepariwisataan

Indonesia yaitu didirikannya sebuah akademi perhotelan pertama di

Bandung dan diresmikannya hotel bertaraf internasional pertama di

Indonesia milik PT. Hotel Indonesia benama Hotel Indonesia.
                                                                    57


    Periode 1965 - 1969 pariwisata Indonesia mengalami kelesuan akibat

G 30 S PKI dan peralihan kekuasaan. Namun pada periode tersebut yaitu

pada awal 1966 Cq. Menteri Perhubungan Darat Komunikasi dan

Pariwisata membentuk lembaga pariwisata Indonesia (GATARI) yang

kemudian diganti menjadi Lembaga Pariwisata Nasional (LPN) pada

tanggal 7 Desember 1966.

    Pada tahun 1969, Orde Baru mulai melakukan penataan politik dan

ekonomi yaitu melalui Repelita. Maka dalam rangka pembinaan dan

pengembangan pariwisata yang efektif dan efisien serta berkesinambungan

baik yang diusahakan oleh pemerintah maupun swasta, dibentuklah Badan

Pengembangan Pariwisata Nasional (BAPPARNAS) berdasarkan Instraksi

Presiden No. 9 Tahun 1969 sedangkan untuk daerah / provinsi disebut

Badan Pariwisata Daerah (BAPPARDA). Badan ini merupakan alat bantu

Gubernur Kepala Daerah yang keanggotaannya terdiri dari kalangan

Pemerintah Daerah dan Swasta yang diangkat oleh Gubernur, Kepala

Daerah yang bersangkutan. Kemudian dengan dikeluarkannya Peraturan

Pemerintah No. 24 Tahun 1979 tentang penyerahan sebagian urusan

pemerintah dalam bidang kepariwisataan kepada Pemerintah Daerah

Tingkat I maka dibentuklah Dinas Pariwisata Tingkat I.

    Dengan semakin berkembangnya kepariwisataan sampai ke daerah-

daerah maka permasalahan yang harus ditangani semakin banyak dan

perlu penanganan khusus yang secara tidak langsung harus melibatkan

Pemerintah Daerah Tingkat II. Maka pada tahun 1984 Pemerintah Daerah
                                                                    58


Tingkat I Jawa Tengah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 1984

yang menyatakan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Provinsi daerah

Tingkat I Jawa Tengah dalam bidang kepariwisataan kepada Daerah

Tingkat II sebanyak 6 urusan yaitu :

a.   Urusan obyek wisata yang ada Peraturan Perundang-undangan yang

     berlaku, tidak menjadi urusan Pusat dan Daerah Tingkat I

b.   Urusan Pariwisata khusus

c.   Urusan Penginapan Remaja, menurut Peraturan Perundang-undangan

     yang berlaku tidak menjadi urusan Pusat dan Daerah Tingkat I

d.   Urusan Rumah Makan

e.   Urusan Usaha Rekreasi, Hiburan dan Umum

f.   Urusan Promosi Wisata

     Dengan adanya penyerahan enam urusan sesuai Peraturan daerah

(Perda) tersebut maka diterbitkan Peraturan Daerah No.4 Tahun 1987

Pembentukan Sususan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pariwisata

Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas. Dengan demikian pengelolaan

kepariwisataan di daerah Banyumas resmi menjadi urusan Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan Daerah Tingkat II Banyumas. Walaupun

tanggung jawab dan kebijaksanaan umum atas urusan tersebut tetap pada

Bupati Kepala Daerah.

     Untuk menyesuaikan perkembangan jaman dan beban kerja yang

semakin meningkat disertai kemajuan teknologi yang berkembang dengan

pesat maka organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten
                                                                           59


   Banyumas mengalami beberapa penyempurnaan, hal ini dapat dilihat pada

   peraturan-peraturan yang dikeluarkan sebagai berikut:

   a.   Peraturan Daerah (PERDA) Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 tahun

        1984, tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah

        Tingkat I dalam bidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat II.

   b.   Peraturan Daerah (PERDA) Tingkat II Banyumas Nomor 7 tahun

        1987 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata.

   c.   Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan.

   d.   Peraturan Daerah (PERDA) Tingkat II Bayumas Nomor 12 tahun

        1991 tentang Wewenang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Sebagian

        Urusan Kepariwisataan.

   e.   Peraturan Daerah (PERDA) Tingkat II Banyumas Nomor 30 Tahun

        1995 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata.

   f.   Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang

        Pemerintah   Daerah      Dinas   pariwisata   digabungkan   dengan

        Kebudayaan maka lahirlah Dinas Pariwista dan Kebudayaan

        Kabupaten Banyumas dengan dasar Peraturan Daerah Nomor 23 tahun

        2000.

   g.   Keputusan Bupati Nomor 80 tahun 2002 tentang Tugas Pokok,

        Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan

        Kebudayaan Kabupaten Banyumas.

2. Struktur Organisasi
                                                                        60


     Dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi dan penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna

maka Pemerintah kabupaten Banyumas perlu merumuskan kembali tugas

pokok, fungsi, uraian tugas jabatan dan tata kerja pada Dinas Pariwista dan

Kebudayaan Kabupaten Banyumas dengan Peraturan Bupati Banyumas

Nomor 55 tahun 2004 tanggal 21 Desember tentang susunan organisasi

pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas menjadi :

a.   Kepala Dinas

b.   Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

      i. Sub Bagian Umum

      ii. Sub Bagian Keuangan dan Bina Program

c.   Bidang Obyek Pemasaran Wisata, terdiri dari:

      i. Seksi Obyek Wisata

     ii. Seksi Pemasaran Wisata

d.   Bidang Sarana Wisata, terdiri dari :

      i. Seksi Usaha rekreasi dan Hiburan Umum

     ii. Seksi Akomodasi Wisata

e.   Bidang Kebudayaan, terdiri dari:

      i. Seksi Kesenian dan Sastra

     ii. Seksi Sejarah dan Purbakala

f.   Unit Pelaksana Teknis (UPT)

g.   Kelompok Jabatan Fungsional
                                                                        61


     Bagan    susunan     organisasi   Dinas      sebagaimana    tercantum

pada Lampiran 1.

a.   Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

     Sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 55 tahun 2004,

     Kepala Dinas mempunyai tugas pokok mengelola pelaksanaan

     kewenangan di bidang pariwisata dan kebudayaan berdasarkan

     peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan

     oleh Bupati serta ketentuan lain dalam rangka optimalisasi pelayanan.

     Sedangkan untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana

     dimaksud pada Pasal 3, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

      i. Penetapan     kebijakan   teknis   di   bidang   pariwisata   dan

         kebudayaan serta penetapan rencana program kerja Dinas.

     ii. Pengorganisasian pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian

         bimbingan, pembinaan dan pengawasan di bidang pariwisata dan

         kebudayaan.

     iii. Pengkoordinasian pemberian perizinan dan pelayanan umum di

         bidang pariwisata dan kebudayaan.

     iv. Pengarahan      pelaksanaan     inventarisasi,   pendataan    dan

         pemutakhiran data.

      v. Penyelenggaraan pemberian informasi di bidang pariwisata dan

         kebudayaan.

     vi. Pelaksanaan koordinasi        dengan instansi    pemerintah dan

         swasta.
                                                                         62


     vii. Pengendalian pelaksanaan unisan ketatausahaan Dinas.

     viii. Pembinaan    terhadap     UPT      dan    Kecamatan        dalam

         melaksanakan     tugas    yang    dilinipahkan   dalam      lingkup

         tugasnya.

      ix. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

b.   Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bagian Tata Usaha

     Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok mengelola urusan

     ketatausahaan Dinas guna menunjang kegiatan Dinas dalam

     melaksanakan tugas dan fungsinya.

       i. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Umum

         Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok mengelola

         administrasi surat menyurat dan kearsipan, perpustakaan,

         kehumasan, keprotokolan, kepegawaian serta perlengkapan dan

         rumah tangga Dinas guna kelancaran tugas urusan umum Dinas.

      ii. Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Keuangan dan Bina Program

         Kepala Sub Bagian Keuangan dan Bina Program mempunyai

         tugas pokok mengelola pelaksanaan administrasi keuangan,

         penyusunan     dokumen     perencanaan     dan   pelaporan    serta

         monitoring dan evaluasi kegiatan Dinas guna kelancaran urusan

         keuangan dan bina program Dinas.

c.   Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Obyek dan Pemasaran

     Wisata
                                                                         63


     Kepala Bidang Obyek dan Pemasaran Wisata mempunyai tugas pokok

     mengelola urusan obyek wisata dan pemasaran pariwisata dalam

     rangka pemberdayaan dan pengembangan potensi kepariwisataan.

      i. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Obyek Wisata

         Kepala   Seksi   Obyek     Wisata   mempunyai      tugas   pokok

         mengembangkan obyek dan daya tarik wisata dalam rangka

         optimalisasi pelayanan di bidang obyek dan daya tarik wisata.

     ii. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pemasaran Wisata

         Kepala Seksi Pemasaran Wisata mempunyai tugas pokok

         mengelola kegiatan di bidang informasi pemasaran wisata serta

         pengembangan masyarakat dan ketenagaan industri wisata dalam

         rangka meningkatkan kunjungan wisatawan.

d.   Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Sarana Wisata

     Kepala Bidang Sarana Wisata mempunyai tugas pokok mengelola

     kegiatan pengadaan pemeliharaan dan pengembangan sarana wisata

     dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana wisata.

      i. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Usaha Rekreasi dan

         Hiburan Umum

         Kepala Seksi Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum mempuyai

         tugas pokok mengelola urusan di bidang rekreasi dan hiburan

         umum dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas usaha

         rekreasi dan hiburan umum guna optimalisasi pelayanan wisata.

     ii. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Akomodasi Pariwisata
                                                                          64


               Seksi Akomodasi Pariwisata mempunyai tugas pokok mengelola

               urusan dibidang usaha hotel, restoran, bar, cafe, rumah makan,

               biro perjalanan wisata, salon kecantikan dan usaha akomodasi

               lainnya dalam rangka meningkatkan pelayanan wisata dan

               pendapatan daerah

          Dalam melaksanakan tugasnya, Kepalas Dinas Kepala Bagian, Kepala

      Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi serta para Pejabat

      Fungsional pada Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi,

      sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam

      lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan

      tugas pokoknya.



B. Sejarah Taman Rekreasi Lokawisata Baturaden

      Sejak tahun 1914 sampai tahun 1928, Baturaden mulai dikenal sebagai

tempat rekreasi dan peristirahatan bagi sebagian kelompok warga Belanda yang

pada masa itu berkuasa di daerah Purwokerto dan Sokaraja khususnya yang

bekerja di Pabrik Gula Kalibagor Sokaraja. Selain mempunyai keindahan lebih

dari tempat-tempat lain, tempat ini juga memiliki udara yang sejuk. Sehingga

warga Belanda dengan antusias ingin menikmati keindahan alam yang berada di

lereng Gunung Slamet tersebut yang dikelilingi sungai-sungai yang mengalir

dengan jernihnya. Pada bulan Juli 1947 Baturraden di bumi hanguskan akibat

perang fisik dengan pihak Belanda. Sedangkan yang masih ada dan utuh terletak

di grumbul Pudak Waringin (nama lama) berapa rumah peninggalan Belanda yang
                                                                            65


saat ini dipergunakan oleh Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak

Baturaden (BPT HMTB).

       Setelah tahun 1952 timbul pemikiran untuk menghidupkan kembali tempat

peristirahatan dan rekreasi, namun pada waktu itu belum dapat terlaksana karena

terbentur dana dan gangguan keamanan oleh DI/TII. Pada tahun 1967 dibentuk

Panitia Pariwisata Baturaden, dengan maksud untuk dapat meneruskan rencana

pada tahun 1952 dan berhasil membangun taman rekreasi dengan nama Tirta Ria.

Setelah selesai dibangun, taman rekreasi tersebut diserahkan kepada Pemda

Kab.Dati II Banyumas tanggal 1 Mei 1971.

       Sejak itulah Tirta Ria beroperasi sebagai tempat rekreasi dan pada tahun

1976 dibentuk Badan Pengelola Objek Wisata (BPOW) di bawah Bagian

Perekonomian Kab. Dati II Banyumas yang bertanggungjawab kepada Bupati

Kepala Daerah Tingkat II Banyumas (SK No. 002/UPB. 1473/1976) yang

disempurnakan dengan SK Bupati Banyumas No.556/73/82/51 tanggal 17 Juli

1982. Sejak itulah pengelolaan Taman Rekreasi Lokawisata Baturaden dipegang

oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Dati II Banyumas (Perda VII/1984). Untuk

lebih meningkatkan upaya pemeliharaan dana pengembangan diterbitkan lagi SK

Bupati KDH Tk.II Banyumas No. 556/831/1988 tanggal 16 September 1988

tentang Struktur Organisasi Pengelola Lokawisata Baturaden.

       Dalam rangka menunjang penyelenggaraan kewenangan daerah bidang

pariwisata khususnya dalam pengelolaan Lokawisata Baturaden, maka sesuai

dengan Surat Keputusan Bupati No. 42/2001 tentang Pembentukan, Susunan

Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Lokawisata
                                                                          66


Baturaden maka dibentuklah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Lokawisata

Baturaden. Maka manajemen objek wisata Baturraden sepenuhnya menjadi

tanggungjawab UPTD Lokawisata Baturaden.



C. UPTD Lokawisata Baturraden

       Keputusan Bupati tersebut diatas disempurnakan dengan Peraturan Bupati

Banyumas Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Qrganisasi,

Tugas Pokok, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Lokawisata Baturraden pada

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas. Berdasarkan peraturan

tersebut Lokawisata Baturraden, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata

dan Kebudayaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Lokawisata yang berada

dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Adapun susunan organisasi

Lokawisata Baturraden terdiri dari :

   1. Kepala Lokawisata

   2. Urusan Tata Usaha

   3. Kelompok Jabatan Fungsional

       Bagan susunan organisasi Dinas sebagaiamana tercantum pada Lampiran

2, adalah sebagai berikut :

   1. Tugas Pokok Kepala Lokawisata

       Kepala     Lokawisata    mempunyai   tugas   pokok   mengelola    dan

       mengembangkan lingkungan Lokawisata Baturraden guna optimalisasi

       pelayanan wisatawan dan pendapatan daerah

   2. Tugas Pokok Urusan Tata Usaha
                                                                              67


       Kepala Urusan Tata Usaha mempunyai tugas pokok mengelola urusan

       ketatausahaan guna menunjang kegiatan Lokawisata Baturraden

   3. Tugas Pokok Kelompok Jabatan Fungsional

       Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan

       yang menunjang pelaksanaan tugas Lokawisata Baturraden sesuai dengan

       keahlian bidang masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku.

       Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub-sub Kelompok

       yang rnasing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional yang paling senior

       dan ditunjuk oleh Kepala Dinas.

       Selanjutnya    dalam    rangka    meningkatkan   kelancaran   administrasi

penyelenggara Pemerintah dan Pembangunan secara berdaya guna dan berhasil

guna khususnya yang menyangkut pengelolaan, pengembangan Lokawisata

Baturraden maka perlu mengatur pembagian tugas-tugas karyawan dan tempat

kerja lokawisata, maka Kepala UPTD mengeluarkan surat tugas Kepala

Lokawisata Baturraden Nomor 556/4/2006 untuk melaksanakan tugas pelayanan

kepada pengunjung sehari-hari maupun pada Hari Minggu / Hari Besar.

       Berdasarkan Surat Tugas Kepala UPTD Lokawisata Baturraden tersebut

diatas, masing masing bagian mempunyai tiigas pokok dan wewenang sesuai

jabatan sebagai berikut :

   1. Tugas Pokok Kepala UPT Lokawisata

       Kepala     Lokawisata    mempunyai      tugas    pokok   mengelola    dan

       mengembangkan lingkungan Lokawisata Baturraden guna optimalisasi

       pelayanan wisatawan dan pendapatan daerah
                                                                            68


2. Kepala Urusan Administrasi / Urusan Keskretarian :

    a. Bertanggung jawab terhadap kenyamanan wisatawan

    b. Bertanggung jawab terhadap kelancaran tugas di seluruh fasilitas / pos

    c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Lokawisata

        Baturraden

3. Kelompok Jabatan Fungsional yang berada pada Mandala Wisata,

    Terminal Bawah, Parkir Roda Dua, Pintu Gerbang II / Loket, Undar,

    Kolam Renang, Taman Botani, Pemandian Air Panas/Papan Luncur,

    Sepeda Air, Hotel Indra Prana, memiliki uraian tugas sebagai berikut:

    a. Melaksanakan tugas rutin dibidang pemungut retribusi, kebersihan,

        pelayanan pengunjung dan tugas rutin lainnya

    b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Kepala UPT Lokawisata

        Baturraden lewat Kepala Urusan Tata Usaha pada UPT Lokawisata

        Baturaden sesuai dengan bidang tugasnya

    c. Bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas-tugas ke

        Kepala UPT Lokaswisata Baturraden

4. Kelompok Jabatan Fungsional yang berada pada Pemeliharaan dan Tata

    Lingkungan, memiliki uraian tugas sebagai berikut :

    a. Melaksanakan tugas rutin dibidang pemeliliaraan, kebersihan,

        pelayanan pengunjung, dan tugas rutin lainnya

    b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Kepala UPT Lokawisata

        Baturraden lewat Kepala Urusan Tata Usaha pada UPT Lokawisata

        Baturaden sesuai dengan bidang tugasnya
                                                                          69


   c. Bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas-tugas ke

       Kepala UPT Lokaswisata Baturraden

5. Kelompok Jabatan Fungsional yang berada pada Kru Sampah, memiliki

   uraian tugas sebagai berikut:

   a. Di samping tugas rutin mengambil, membuang sampah ke TPA

       sewaktu-waktu membantu kegiatan lain yang ada hubungannya

       dengan kendaraan

   b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Kepala UPT Lokawisata

       Baturraden lewat Kepala Urusan Tata Usaha pada UPT Lokawisata

       Baturaden sesuai dengan bidang tugasnya

   c. Bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas-tugas ke

       Kepala UPT Lokaswisata Baturraden

6. Kelompok Jabatan       Fungsional yang berada pada Satuan Pengaman,

   memiliki uraian tugas sebagai berikut:

   a. Melaksanakan      tugas      rutin   dibidang   pengamanan,   pelayanan

       pengunjung, dan tugas rutin lainnya. Melaksanakan tugas-tugas yang

       diberikan Kepala UPT Lokawisata Baturraden lewat Kepala Urusan

       Tata Usaha pada UPT Lokawisata Baturaden sesuai dengan bidang

       tugasnya

   b. Bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas-tugas ke

       Kepala UPT Lokaswisata Baturraden
                                                                          70


D. Rona Dasar Kawasan Wisata Baturraden

       Kawasan wisata Baturraden merupakan Daerah Wisata menurut Perda

Kabupaten Dati II Banyumas No. 9 Tahun 1989 tentang Tata Ruang dan Kawasan

Wisata Baturraden, secara administratif terdiri dari dua kecamatan yaitu

Kecamatan Sumbang dan Kecamatan Baturraden, dengan luas wilayah

1002,30 ha. Kawasan wisata Baturraden terbagi dalam 5 desa yaitu:

  1.   Kecamatan Baturraden

       a.   Desa Ketenger      : 178,5   ha

       b.   Desa Karangrnangu : 109,2    ha

       c.   Desa Kemutug Lor : 191,1     ha

       d.   Desa Karang Salam : 112,3    ha

  2.   Kecamatan Sumbang

       a.   Desa Limpakuwus : 411.2      ha

       Jumlah                  : 1.002,3 ha

       Kota-kota yang langsung berpengaruh terhadap kehidupan dan kegiatan

yang ada di kawasan wisata Baturraden adalah Purwokerto yang berjarak 15 km,

Purbalingga berjarak 30 km dan Sokaraja 20 km.



E. Rona Fisik dan Lingkungan Kawasan Wisata Baturraden

  1.   Geografis

       Letak geografis kawasan wisata Baturraden dengan batas wilayah sebagai

       berikut:

       a. sebelah utara          : kawasan hutan PT. Perhutani
                                                                            71


     b. sebelah selatan         : Desa Karang Tengah, Desa Kemutug Kidul

                                   dan Desa Kutayasa

     c. sebalah timur           : Desa Blambeng dan Desa Kedung Piling

     d. sebelah barat           : Desa Melung dan Lokawisata Baturraden



2.   Tata Guna Tanah

     Penggunaan tanah di kawasan wisata Baturraden meliputi tanah sawah,

     tegalan, perkebunan, pekarangan, sungai, jalan dan pekuburan. Sebagian

     besar tanah kawasan wisata Baturraden merupakan tanah hak milik dan

     sudah bersertifikat. Tanah milik tersebut pada saat ini dipergunakan untuk

     perumahan dan pertanian. Adapun tanah negara digunakan untuk

     perkantoran dan sekolah. Penggunaan lahan di kawasan ini 80 %

     merupakan tanah sawah, tegalan dan perkebunan maka secara keseluruhan

     penggunaan tanahnya dapat diarahkan lebih optimal sesuai potensi tiap-

     tiap daerahnya.

     Perkembangan tata guna yang terjadi di kawasan wisata Baturraden

     mengikuti fungsinya sebagai wilayah permukiman dan wisata dengan

     fasilitas sosial dan fasilitas penunjang lainnya. Perkembangan permukiman

     yang ada mengikuti arah jalur-jalur jalan utama yaitu jalan Baturraden dan

     mengikuti pusat-pusat fasilitas permukiman. Sedangkan untuk fasilitas

     penginapan perkerabangannya mengikuti lokasi-lokasi wisata yang ada

     dan mudah dicapai dari jalan utama. Perkembangan yang menyolok terjadi

     di sekitar pusat pelayanan wisata (terminal) yang merupakan pertemuan
                                                                          72


     tiga jalur utama. Pada tahun-tahun terakhir perkembangan terjadi juga

     pada jalur wisata yang mendekati kawasan Baturraden Tourism

     Development Center (BATDC ).

3.   Topografi

     Kawasan wisata Baturraden yang terdiri dari dua kecamatan terletak pada

     lereng Gunung Slamet sebelah selatan dan terletak pada ketinggian 500-

     750 m di atas permukaan laut. Dengan kondisi semacam ini maka secara

     umum topografinya miring ke arah selatan, dengan kemiringan rata-rata 15

     %.   Topografi   kawasan    dapat   dimanfaatkan    sebagai   penunjang

     pengembangan sektor pariwisata, namun perlu adanya penanganan khusus

     terutama dalam hal konservasi lahan di daerah kemiringan terjal (lebih

     40 %), di tepian aliran sungai. Disamping perlu rekayasa sedemikian rupa

     sehingga kondisinya dijadikan aset wisata yang menarik. Pengaruh lain

     dari keadaan topografi yang berbukit-bukit adalah terhadap tata letak

     fasilitas yang ada seperti hotel dan vila yang penempatannya diarahkan

     pada daerah yang memanfaatkan panorama alam. Pada daerah ketinggian

     dapat menikmati panorama indah ke arah lembah.

4.   Hidrografi

     Kawasan wisata Baturraden termasuk daerah sumber air, yang dilewati

     beberapa sungai seperti Sungai Banjaran, Sungai Gemawang, Sungai

     Pelus, Sungai Lirip dan Sungai Belot. Sebagian besar kawasan wisata

     Baturraden sudah mendapat aliran air bersih, terutama pada kawasan

     inrinya, sedangkan sebagian kecil di beberapa bagian menggunakan
                                                                           73


     sumber air dari pancuran yang ada. Sungai-sungai yang ada sangat

     menunjang dalam kelancaran pembuangan air kotor dan hujan, namun

     demikian pembuatan riop-riol utama yang menghubungkan ke sungai-

     sungai perlu adanya pengarahan atau perencanaan yang terpadu dengan

     jaringan-jaringan yang lain agar tidak menimbulkan masalah akibat

     penataan kawasan, yaitu adanya pembongkaran atau penggeseran fasilitas

     dan jaringan yang sudah ada. Dengan banyaknya sumber-sumber air dan

     sungai sebagai kebutuhan penduduk akan air bersih perlu adanya

     pengaturan kali     atau sungai   yang berhubungan dengan saluran

     pembuangan (drainage).

5.   Geologi

     Jenis tanah yang terdapat di kawasan wisata Baturraden sebagian besar

     adalah latosol cokelat dan regosol kelabu dengan bahan induk berupa abu

     pasir tujfvulkan intermidier dan dengan bentuk fisik vulkanis. Kesesuaian

     kondisi tanah dengan tanaman akan mampu memberikan tatanan

     perencanaan yang mapan sesuai dengan daya dukung lingkungan. Tata

     hijau memegang peranan penting dalam menjaga               keseimbangan

     lingkungan lebih lagi bila dikaitkan dengan kondisi fisik alamnya yang

     mempunyai kontur tanah berbukit-bukit. Fungsi sebagai perlindungan

     terhadap tanah pada sebagian kawasan wisata Baturraden sudah ada,

     namun pada daerah terbangun seperti di pusat pelayanan, serta pada daerah

     permukiman khususnya di terminal ke arah selatan perlu mendapat

     perhatian khusus.
                                                                             74


  6.   Klimatologi

       Kawasan wisata Baturraden memiliki iklim tropis, musim hujan dan

       musim kemarau silih berganti, dan rata-rata curah hujan + 4.071 mm per

       tahun, dengan hari hujan rata-rata 190 hari. Suhu udara harian pada siang

       hari rata-rata 19-25 C, dengan kelembaban udara berkisar antara 70-80 %.

F. Rona Kepariwisataan

  1. Wisatawan

       Dilihat asal pengunjung Baturraden dapat dibedakan menjadi wisatawan

       nusantara dan mancanegara dan dari lama kunjungan ke obyek wisata,

       pengunjung ke Baturraden dapat dibedakan menjadi pengunjung sehari

       (day trippers) dan wisatawan mancanegara

       a. Pelancong harian (day trippers)

         Pengunjung terbanyak ke Baturraden adalah pengunjung sehari yang

         datang hanya pada hari libur. Kebanyakan dari mereka tinggal di

         Kabupaten Banyumas yang datang secara sporadis karena jaraknya

         yang dekat. Kendaraan yang mereka gunakan adalah sepeda motor,

         mobil, minibus dan angkutan umum. Selain itu, pengunjung yang

         datang dari tempat jauh menggunakan bus berukuran besar (40-50 seat)

       b. Wisatawan mancanegara

         Wisatawan mancanegara yang mengunjungi Baturraden sebagaian besar

         berupa tour paket terjadwal dan rombongan.

  2. Potensi Kawasan
                                                                    75


Potensi wisata yang terletak       di kawasan wisata Baturraden dapat

diklasifikasikan menjadi :

a. Phenomena Alam

  Phenomena alam atau keanehan alam yang merupakan kondisi alam

  yang terjadi di luar keadaan yang biasa sehingga mempunyai

  karakteristik tertentu yang mampu menarik perhatian, potensi tersebut

  antara lain:

     i.   sumber air panas

    ii.   curug atau air terjun

   iii.   telaga

   iv.    gua-gua di lereng tepian sungai

b. Pesona Alam

     i.   udara yang sejuk

    ii.   pemandangan panorama yang indah

c. Keaslian Alam

  Kondisi kawasan banyak yang belum dirubah oleh manusia dan masih

  dikonservasikan sebagai daearah penyangga yang tidak boleh dibangun

  karena dicadangkan sebagai kawasan lindung

d. Potensi alam yang dikembangkan

  Merupakan daerah binaan yang dikembangkan untuk pemenuhan tujuan

  wisata dan kemudahan-kemudahan pengunjung dalam berekreasi,

  seperti : pemandian air panas, pengembangan lokawisata, kebun

  budidaya tanaman bias, hutan wisata dan bumi perkemahan.
                                                                        76


3. Potensi obyek wisata dan fasilitas yang tersedia

    Obyek wisata yang dapat dikembangkan sebagai aset wisata sesuai dengan

    Perda No.9 tahun 1989 adalah sebagai berikut :

    a. Lokawisata

       Merupakan kawasan wisata seluas 16,7 ha yang dikembangkan sebagai

       taman yang sudah direncanakan sebagai tempat rekreasi dengan

       mengembangkan kebun botani, arena permainan anak, dan panggung

       terbuka, yang merupakan inti dari kawasan wisata Baturraden, yang

       ditunjang dengan keberadaan air terjun dari Sungai Gemawang dan

       dilengkapi dengan pemandian air panas.

    b. Curug Gede

       Merupakan curug dengan debit air terbesar yang ada di kawasan wisata

       Baturraden, curug ini terletak pada aliran Sungai Banjaran di Desa

       Ketenger. Untuk mecapai obyek ini sudah terdapat jalan aspal,

       sedangkan pencapaian ke obyek masih berupa jalan setapak yang amat

       sulit dilalui sehingga perlu pemandu untuk mencapai obyek ini.

    c. Curug Tiga

       Curug Tiga di aliran Sungai Pelus merupakan curug yang potensial

       dikembangkan dengan menonjolkan phenomena alam berupa air terjun

       dari aliran Kali Pelus yang jernih dan sejuk, serta keragaman

       pemandangan yang dapat dilihat sepanjang jalan menuju obyek.

    d. Curug Moprok
                                                                     77


  Merupakan curug tertinggi yang ada di kawasan tersebut dengan

  pemandangan yang elok serta kondisi alam yang behun tersentuh

  teknologi manusia.

e. Wana Wisata

  Sebagian kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani sebagai

  areal rekreasi yang lebih mengutamakan sebagai tempat berkemah dan

  dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas penunjangnya.

f. Telaga Sunyi

  Terletak pada aliran Sungai Pelus yang relatip tenang dan cukup luas

  dibanding dengan aliran-aliran Sungai Pelus lainnya. Telaga Sunyi juga

  dilengkapi dengan fasilitas bumi perkemahan dan merupakan kawasan

  hutan milik Perum Perhutani yang banyak terdapat tumbuhan hutan

  tropis basah.

								
To top