Docstoc

FORMAPPI - Evaluasi Tahun Kedua DPR RI 2009-2014

Document Sample
FORMAPPI - Evaluasi Tahun Kedua DPR RI 2009-2014 Powered By Docstoc
					                                                 FORMAPPI
                                            9 Oktober 2011



Jl. Matraman Raya No. 32 B, Jakarta Timur
T: 021-8193324; F: 021-85912938
E: formappi@cbn.net.id                                       1
   Evaluasi tahun kedua DPR 2009 – 2014
    (Oktober 2010 – September 2011)
   Ada kemajuan, tetapi banyak kemunduran
   DPR makin kehilangan kepercayaan masyarakat
   Fungsi-fungsi DPR berjalan, tetapi tidak
    menghasilkan kinerja bagi terpenuhinya
    kepentingan publik
   Perilaku anggota DPR jauh dari menunjukkan
    kesan mengabdi kepada kepentingan dan
    aspirasi rakyat
   Dugaan kuat praktek mafia dan percaloan
    anggaran, legislasi dan pengawasan
                                                  2
•   4 Aspek Kinerja:
    1.   Kinerja   legislasi
    2.   Kinerja   anggaran
    3.   Kinerja   pengawasan
    4.   Kinerja   Badan Kehormatan

•   Acuan: prosedur, target resmi, batas waktu,
    dan norma legal dan etik pelaksanaan fungsi,
    kewajiban dan tanggungjawab DPR



                                                   3
•   Fungsi Legislasi DPR selalu mendapat sorotan tajam
    dari masyarakat karena produktifitas rendah, dan
    kualitas legislasi buruk.
•   Target Legislasi 2011 terdiri dari 70 RUU Prolegnas,
    dan 23 RUU Luncuran tahun 2010. Total 93 RUU.
•   Capaian legislasi: 12 UU Luncuran 2010, dan 0 (Nol)
    Prolegnas 2011.
•   12 UU itu bukan merupakan prioritas dalam rencana
    kerja pemerintah.
•   Prolegnas tidak bermakna apapun bagi DPR.
•   Legislasi DPR tidak memihak pada kepentingan
    masyarakat.

                                                           4
•   Prolegnas mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah, dijabarkan
    dalam 11 Prioritas Nasional, dan Kepentingan Masyarakat pada
    umumnya.
•   Maka DPR 2011 harus minimal menyelesaikan 24 RUU, yaitu: 15
    RUU terkait dng 11 Prioritas Nasional, dan 9 RUU terkait dng
    Kepentingan Masyarakat. (Semua ada di Prolegnas 2011)
•   Jika kendali legislasi ada di tangan DPR, fakta-fakta legislasi
    2011 membuktikan DPR gagal dalam mengarahkan
    pengembangan peraturan perundang-undangan yang berguna
    bagi pembangunan nasional dan pencapaian kemajuan
    masyarakat.
•   Selain mengingkari Prolegnas, DPR terlihat tidak mempunyai
    politik legislasi yang mampu menentukan arah dan prioritas
    legislasi untuk pembangunan nasional, dan kemajuan
    masyarakat.
•   Keberadaan Baleg diragukan telah memberi manfaat yang
    berarti bagi politik legislasi, perencanaan program legislasi, dan
    realisasi program legislasi.


                                                                         5
•   Kinerja DPR di bidang anggaran tidak
    signifikan dalam memperjuangkan
    kepentingan publik.
•   Politik anggaran yang dijalankan DPR masih
    berorientasi pada proyek dan kepentingan
    sendiri serta Pemerintah.
•   Peluang penggarongan anggaran sangat
    terbuka di DPR (komisi dan banggar),
    khsususnya dalam menentukan
    pengalokasian DAK dan dana penyesuaian.


                                                 6
•   DPR berhasil mendorong peningkatan penerimaan negara sebanyak Rp. 18,5
    trilyun  mampu memaksa Pemerintah mengeluarkan dana penerimaan yang
    “disembunyikan.”
•   Namun, DPR gagal menolak peningkatan pengeluaran negara sebanyak Rp. 27,5
    trilyun  sengaja tidak kritis terhadap efisiensi anggaran belanja negara yang
    diajukan pemerintah.
•   Hasilnya:
    ◦ Kesenjangan lebar antara penerimaan dan pengeluaran APBN. Defisit Rp. 214,6
        trilyun.
    ◦ Pembangunan bukan prioritas. Belanja modal Rp. 121,8 trilyun, jauh di bawah
        Belanja Pegawai Rp. 180,6 trilyun
•   DPR gagal mencegah alokasi dana penyesuaian untuk membantu daerah yang
    pada dasarnya melanggar UU 33/2004 tentang PKPD. Ini yang disinyalir menjadi
    lahan bagi permainan Banggar.
•   DPR gagal menutup kesenjangan lebar antara Belanja Pusat dan Transfer ke
    Daerah  Rp. 836,5 trilyun : Rp. 392,9 trilyun. Pusat mendominasi, padahal
    pembangunan ada di daerah; ada tumpang tindih anggaran; dan, tidak ada
    pengawasan untuk ini. Ini juga membuka peluang untuk manipulasi anggaran.
•   DPR meloloskan alokasi dana tambahan K/L Rp. 21,8 trilyun, padahal sudah ada
    pos belanja K/L. Diduga ini jadi sumber penggarongan (rayahan) mafia anggaran
•   Perlu dilakuan reformasi peran anggaran DPR.




                                                                                     7
•   DPR telah melakukan serangkaian fungsi
    pengawasan, antara lain:
    o Membentuk Tim Pengawas Penyelesaian Secara Hukum
      Kasus Skandal Bailout Bank Century Rp. 6,7 trilyun;
    o Pengawasan pelaksanaan APBN;
    o Melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke berbagai daerah
      di Indonesia;
    o Mengadakan Rapat Kerja dengan institusi-institusi
      kenegaraan lainnya yang menjadi Pasangan Kerja
      Komisi-komisi Dewan.
    o Menggunakan hak-hak DPR (angket Pajak)
•   Sedikit kemajuan dalam fungsi pengawasan,
    tetapi efektivitas hasil pengawasan tidak jelas


                                                              8
•   Timwas Century telah bekerja scr intens dengan hasil temuan indikasi
    pelanggaran hukum pemberian FPJP, dan sinyalemen pembiaran oleh KPK
    terhadap pelanggaran hukum skandal Century. Tetapi pengawasan ini tidak
    efektif untuk mendorong percepatan pelaksanaan rekomendasi oleh instansi
    penegakan hukum.
•   Pengakuan sejumlah anggota DPR tentang calo dan mafia anggaran
    merupakan kemajuan, tetapi belum cukup kuat untuk mendorong
    pencegahan manipulasi anggaran di DPR maupun Pemerintah.
•   Kunker Komisi telah dilakukan secara menyeluruh di daerah-daerah. Namun
    hanya sebagian Komisi menjangkau sampai tingkat kabupaten dan akar
    rumput; sebagian Komisi lain tetap saja berkutat hanya di tingkat propinsi.
    Tetapi, hasil kunker belum terlihat efektif memperbaiki pelaksanaan
    kebijakan.
•   Raker komisi utk pengawasan berlangsung scr intens namun terbatas pada
    isu-isu pelaksanaan undang-undang dan kebijakan yg kontroversial dan
    bermasalah. Hasilnya belum scr langsung membawa perubahan pada
    perbaikan kinerja pemerintah dan pelaksana kebijakan yang lain.
•   Sejumlah upaya pelaksanaan hak-hak DPR telah diupayakan, tetapi selalu
    kandas di tengah jalan. Hanya satu pelaksanaan hak angket tentang mafia
    pajak berakhir di sidang paripurna, dan ditolak. Penggunaan hak terhambat
    jika terkait dng kepentingan parpol besar.



                                                                                  9
•   Kinerja BK mendapat sorotan publik, karena
    beberapa faktor:
     o Konflik internal BK yang berkepanjangan
     o Studi banding BK keluar negeri
     o Banyak kasus dugaan pelanggaran Kode Etik tidak
       ditindaklanjuti.
•   BK DPR mandul, tidak bersikap tegas
    terhadap anggota DPR yang melanggar,
    karena itu harus dirombak, memasukan
    unsur non-DPR menjadi anggota BK


                                                         10
•   Tidak responsif  berbagai kasus pelanggaran etik
    tidak diberikan sanksi tegas;
•   Tebang pililh  pengaduan ketua DPR
    ditindaklanjuti; sebaliknya pengaduan masyarakat
    terhadap sikap ketua DPR tidak ditindaklanjuti
•   Tidak berani  Kasus Marzuki dan pimpinan PKS
    menjadi contoh
•   Gamang  tidak tegas memberikan sanksi kepada
    rekan sejawat
•   Keberadaan BK utk menegakan kehormatan bagi
    DPR tidak berfungsi.


                                                        11
1.   Kinerja DPR masih belum jelas dan tegas menunjukkan arah
     dan prioritas bagi pencapaian pembangunan nasional dan
     kemajuan masyarakat;
2.   Pelaksanaan fungsi-fungsi utama DPR masih jauh dari
     tujuan penyelenggaraan perwakilan rakyat dalam
     memastikan landasan kebijakan, penyusunan anggaran dan
     pengawasan kebijakan untuk mendukung Prioritas Rencana
     Kerja Pemerintah dan pemenuhan kebutuhan masyarakat;
3.   Peluang sangat terbuka bagi penyimpangan, manipulasi
     dan penyalahgunaan wewenang dalam bidang legislasi,
     anggaran dan pengawasan karena kelemahan dalam
     penegakan aturan dan etika anggota DPR.
4.   Prosedur menjadi pelindung utama bagi anggota dan alat
     kelengkapan DPR untuk bekerja tanpa tujuan dan
     efektivitas yang memihak kepada kepentingan rakyat.

                                                                12
1.   Revitalisasi institusional harus dilakukan oleh DPR
     terutama dalam:
        Penegasan arah dan prioritas kinerja DPR secara umum, dan pelaksanaan
         fungsi-fungsi DPR secara khusus. Jika11 Prioritas Rencana Kerja
         Pemerintah telah menjadi komitmen, maka ini harus makin ditegaskan
         dalam realisasinya.
        Pemanfaatan optimal alat kelengkapan dan sarana pendukung DPR untuk
         menghasilkan capaian-capaian efektif pelaksanaan fungsi-fungsi DPR
        Pengefektivan konsultasi publik (konstituen) untuk menghasilkan kinerja
         yang memihak kepada kepentingan masyarakat
2.   Penegakan disiplin anggota DPR sebagai pejabat
     publik yang terhormat, melalui:
        Reformasi BK dengan penegasan asas non-partisan dalam bersikap dan
         mengambil keputusan, dan pelibatan anggota masyarakat di dalamnya
        Perluasan lingkup transparansi DPR dengan membuka akses informasi scr
         publik pada risalah-risalah sidang paripurna, dan alat kelengkapan DPR.
        Perubahan UU MD3 dan Tatib DPR terkait dng laporan kinerja komisi per
         tahun masa sidang
                                                                                   13

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:230
posted:10/10/2011
language:Indonesian
pages:13
Description: keperluan pendalaman silahkan hubungi FORMAPPI, jl. Matraman Raya No. 32 B, Jakarta Timur; 021-8193324; formappi@cbn.net.id