Docstoc

Wajib Belajar 12 Tahun

Document Sample
Wajib Belajar 12 Tahun Powered By Docstoc
					WAJIB BELAJAR 12 TAHUN

Diajukan sebagai Bahan Lomba Karya Tulis antar Guru di Lingkungan Dinas Dikmenti Provinsi DKI Jakarta Dalam Rangka HUT Kota Jakarta Ke 481 Tahun 2008

Disusun Oleh : Agus Salim, S. Si

SMA NEGERI 72 JAKARTA Jl. Prihatin Komplek TNI AL Kodamar JAKARTA 2008

WAJIB BELAJAR 12 TAHUN

Disusun Oleh : Agus Salim, S. Si

Diajukan sebagai Bahan Lomba Karya Tulis antar Guru di Lingkungan Dinas Dikmenti Provinsi DKI Jakarta Dalam Rangka HUT Kota Jakarta Ke 481 Tahun 2008

Karya Tulis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk saya nyatakan dengan benar.

Jakarta, 7 Juni 2008

Agus Salim, S.Si

Mengesahkan, Kepala SMA Negeri 72 Jakarta

Drs. H. Aswad Syahrir, MM NIP/NRK. 131681360/143256

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan kemudahan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan karya tulis ini tepat pada waktunya. Karya tulis ini berupaya mengkaji dan mempelajari kelayakan pelaksanaan gerakan nasioanl program wajib belajar 12 Tahun. Beberapa pihak ikut terlibat dalam penyusunan karya tulis ini. Layak jika dalam kata pengantar ini penulis sampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang memberikan kontribusi dalam penyelesaian karya tulis ini. Terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Drs. H Aswad Syahrir, MM selaku Kepala SMA Negeri 72 Jakarta yang senantiasa memberikan motivasi kepada kami untuk senantiasa belajar dan memperkaya diri dalam upaya menjawab tantangan zaman. Kepada isteri dan anak-anak di rumah, penulis juga mengucapkan terima kasih atas dukungannya yang begitu besar. Karya tulis ini jauh dari sempurna karena ketersediaan waktu dalam mengumpulkan bahan dan menuliskannya. Karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut untuk penyempurnaannya. Harapan penulis semoga karya tulis ini bermanfaat.

Juni, 2008

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. BAB II Latar Belakang……………………………………………… 1 Perumusan Masalah. …..…………………………………… 3 Tujuan Penulisan. ………………………..……………....... 3 Manfaat Penulisan . ……………………………………...… 3 Rasionalitas Wajib Belajar 12 Tahun.……………………… 4 Persyaratan Pendukung Wajib Belajar 12 Tahun...………… 6 Kesimpulan. ……………………………………………… 16 Saran. ………………………..…………………………… 16

TINJAUAN PUSTAKA 2.1. 2.2.

BAB III KESIMPULAN DAN SARAN 3.1. 3.2.

DAFTAR PUSTAKA BIODATA PENULIS

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang. Keterpurukan ekonomi, rendahnya kesejahteraan umum, tingginya tingkat

kemiskinan rakyat Indonesia dan rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia merupakan sebagian kecil dari problematika yang dihadapi bangsa Indonesia. Hasil penelitian Internasional tentang kualitas sumber daya manusia (SDM) di tahun 2003 menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia, jika diukur dengan indeks pembangunan manusia, menempati ranking yang sangat rendah, yakni urutan 112 dari 172 negara di dunia. Posisi itu sempat membaik menempati posisi 105 namun turun lagi mengambil posisi 109. Amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan nasional adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta

melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 itu, faktor pendidikan merupakan faktor yang sangat menentukan. Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia pada masa yang akan datang adalah yang mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan bangsa lain di dunia. Kualitas manusia Indonesia tersebut hanya dapat dihasilkan melalui penyelengaraan pendidikan yang bermutu. Berkenaan dengan hal di atas, di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat pasal yang mengatur tentang pendidikan nasional. Pendidikan nasional diatur dalam pasal 31 yang menyatakan bahwa : (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

(2)

Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang diatur dalam undang-undang.

(3)

Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

(4)

Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

(5)

Negara mempriotaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 5 9dua puluh persen0 dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelengaaran pendidikan nasional. Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republika Indonesia itu kemudian

diatur lebih lanjut dalam dalam Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di dalam Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 itu dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 1 Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional itu maka diperlukan penyelengaraan pendidikan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Selain itu, diperlukan pula penegakkan prinsip-prinsip dalam penyelengaraan pendidikan, di antaranya : pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat dan pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun

1

Depertemen Pendidikan Nasional, Undang-undang RepubikIndonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidkan Nasional (Bandung : Fermana, 2006), h. 68.

kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta pembelajaran.
2

didik

dalam

proses

Untuk menunaikan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Indonesia telah melaksanakan wajib belajar 6 tahun selama 20 tahun dan juga telah melaksanakan wajib belajar Pendidikan dasar 9 tahun selama 10 tahun.

Wajib belajar merupakan salah satu program yang gencar digalakkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Program ini mewajibkan setiap warga Negara Indonesia untuk bersekolah selama 9 (sembilan) tahun pada jenjang pendidikan dasar, yaitu dari tingkat kelas 1 Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (KI) hingga kelas 9 Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs).Guna mempercepat peningkatan mutu sumber daya manusia (sdm) indonesia, pemerintah merencanakan segera memulai gerakan wajib belajar 12 tahun secara bertahap. Langkah ini mau tak mau harus dilakukan secepatnya untuk mengejar mutu SDM Indonesia yang terpuruk hingga mendapat predikat terendah di Asia

Salah satu persyaratan agar proses penyelengaraan pendidikan dapat berlangsung secara efektif diperlukan kedisiplinan peserta didik baik dalam kehadiran maupun dalam keikut-sertaanya di proses pendidikan. Berkenaan dengan kedisiplinan peserta didik diperlukan pembudayaan hidup disiplin pada diri peserta didik selain juga pemberian tauladan dari para pelaku pendidikan. Hal lain yang juga perlu dilakukan adalah upaya yang tidak kenal henti untuk selalu mengamati tingkah laku peserta didik. Karena peserta didik adalah manusia yang memiliki beberapa kemampuan, kebiasaan, keinginan serta kecendrungan jiwa yang komplek pada dirinya maka sangat mudah dipahami jika di antara peserta didik itu melakukan tingkah laku yang menyimpang dari tingkah laku kedisiplinan yang dituntut. Jika peserta didik melakukan atau telah melakukan perilaku yang menyimpang dari standar disiplin
2

Ibid. h. 69.

yang dituntut, maka sudah seharusnya para pelaku pendidikan mengupayakan agar penyimpangan itu tidak berkelanjutan. Dalam upaya pengubahan tingkah laku agar peserta didik tidak berkelanjutan melakukan tingkah laku yang menyimpang dikenal 2 (dua) model upaya pengubahan tingkah laku. Model pertama berbentuk pemberian hukuman (guilt), sedangkan model ke dua berbentuk mempermalukan/menumbuhkan perasaan malu (shameful). Hasil penelitian yang telah dilakukan beberapa pihak 3 menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan di sekolah-sekolah menengah atas hanya menerapkan metode pemberian hukuman dalam memodifikasi perilaku peserta didik. Seperti hasil penelitian di atas, SMA Negeri 72 Jakarta menerapkan hukuman pemberian point terhadap penyimpangan perilaku yang telah dilakukan siswa-siswinya.

1.2.

Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, karya tulis ini

pada dasarnya mengkaji wajib belajar 12 tahun.

1.3.

Tujuan Penelitian. Karya tulis ini bertujuan, antara lain :

1.3.1. Mengetahui sebab-sebab keterlambatan masuk sekolah siswa-siswa SMA Negeri 72 Jakarta. 1.3.2. Mengetahui tingkat keterlambatan masuk sekolah siswa-siswa SMA Negeri 72 Jakarta. 1.3.3. Mengetahui efektivitas hukuman pemberian point terhadap tingkat keterlambatan masuk sekolah siswa-siwa SMA Negeri 72 Jakarta.

1.4.
3

Manfaat Penelitian

Andrianus Meliala, Antara Menghukum atau Mempermalukan : Suatu Upaya Memodifikasi Perilaku (Pengalaman 6 SMU di Depok, Jawa Barat) (Jakarta : Dep Kriminologi, FISIP)

Dari penelitian ini diharapkan memperoleh manfaat-manfat, di antaranya diperolehnya suatu evaluasi yang akurat terhadap pengaruh hukuman pemberian point dengan tingkat keterlambatan masuk sekolah siswa-siswa SMA Negeri 72 Jakarta. Hasil evaluasi itu diharapkan menjadi salah satu bahan masukan untuk menentukan langkah-langkah perbaikan dalam menegakkan kedisiplinan siswasiswi SMA Negeri 72 Jakarta.

BAB II WAJIB BELAJAR 12 TAHUN

2.1.

Rasionalitas Wajib Belajar 12 Tahun. Wajib belajar merupakan salah satu program yang gencar digalakkan oleh

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 4 Aturan perundanga-undangan tentang wajib belajar telah dituangkan dalam Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

4

Ibid. h. 67

Nasional. Di dalam Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab VIII Pasal 34, dinyatakan bahwa : (1) Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. (3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. (4) Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.5 Sebelum Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diterbitkan, Pemerintah Indonesia telah 2 (dua) kali menggulirkan program wajib belajar. Program wajib belajar pertama kali digulirkan pada tahun 1984 yang mewajibkan setiap warga negara Indonesia untuk mengikuti pendidikan selama 6 (enam) tahun di jenjang pendidikan dasar. Program wajib belajar ke dua merupakan program wajib belajar 9 (sembilan) Tahun. Program ini mewajibkan setiap warga negara Indonesia untuk mengikuti pendidikan selama 9 (sembilan) tahun pada jenjang pendidikan dasar, yaitu dari tingkat kelas 1 Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) hingga kelas 9 Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs). Akhir tahun 2008 merupakan target akhir penuntasan wajib belajar 9 (sembilan) Tahun. Berdasarkan laporan hasil evaluasi Departemen Pendidikan Nasional pada catur wulan pertama tahun ini angka partisipasi kasar (APK) pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP) sudah mencapai angka 92,52 % mendekati target pencapaian program 95 %. Hasil evaluasi itu merupakan suatu berita yang menggembirakan terlepas dari kualitas dan mutu pelaksanaan program wajib 9 (sembilan) Tahun.
5

Ibid. h. 83

Setelah berakhir program wajib belajar 9 (sembilan) Tahun ini, hendaknya program wajib belajar itu dilanjutkan dengan program wajib belajar 12 (dua belas) Tahun. Setidaknya ada 3 (tiga) alasan mengapa program wajib belajar 9 (sembilan) Tahun harus dilanjutkan dengan program wajib belajar 12 (dua belas) Tahun. Alasan pertama, menurut ilmu menajemen modern setiap program kerja setelah dilaksanakan dan dievaluasi, maka program kerja itu harus ditindak lanjuti dengan program kerja berikutnya. Karena program wajib belajar 9 (sembilan) Tahun setelah selesai dijalankan dan sudah dievaluasi prosentase ketercapaian program, maka program wajib belajar 9 (sembilan) Tahun itu harus ditindak lanjuti. Ada 2 (dua) hal yang harus ditindak lanjuti. Pertama, Berkenaan dengan kualitas penyelengaraan program. Karena masih terdapat kekurangan dalam penyelengaraan pendidikan dasar maka penyelenggaraan pendidikan di jenjang pendidikan dasar harus terus diperbaiki. Ke dua, berkenaan dengan kuantitas penyelenggaraan program. Karena program wajib belajar 9 (sembilan) Tahun dapat dikatakan selesai di tahun 2008 ini, maka program wajib belajar 9 (sembilan) Tahun harus dilanjutkan dengan program wajib belajar 12 (dua belas) Tahun. Tanpa 2 (dua) tindak lanjut itu program wajib belajar 9 (sembilan) Tahun akan menjadi program kerja yang tidak bermanfaat. Alasan ke dua, meskipun sudah dilaksanakan program wajib belajar 9 (sembilan) Tahun ternyata kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia masih tetap rendah bahkan terpuruk hingga mendapat predikat terendah di Asia. Hal ini sangat mengkhawatirkan sebab di masa yang akan datang persaingan antar tenaga kerja di dunia akan semakin terbuka. Dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia, maka Indonesia akan semakin tersingkirkan dari percaturan peradaban dunia. Guna mempercepat peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM) Indonesia, pemerintah harus segera memulai gerakan wajib belajar 12 (dua belas) Tahun secara bertahap. Langkah ini mau tidak mau harus dilakukan secepatnya untuk meningkatkan mutu dan kualitas SDM Indonesia. Alasan ke tiga, pendidikan pada hakikatnya adalah upaya memerdekakan manusia seperti yang diungkapkan oleh Ki Hadjar Dewantara atau proses

memanusiakan manusia seperti yang diungkapkan oleh Driyarkara6 maka program wajib belajar 9 (sembilan) Tahun harus dilanjutkan dalam upaya memanusiakan manusia Indonesia. DR. MJ. Langeveld berpendapat bahwa pendidikan adalah bimbingan/pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang sedang tumbuh untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sehingga tidak perlu bimbingan lagi. 7 Prof. Brojonegoro berpendapat bahwa pendidikan adalah pemberian bantuan kepada manusia yang belum dewasa oleh orang yang telah dewasa dalam

pertumbuhannya sampai terciptanya kedewasaan dalam arti dewasa jasmani dan rohani.8 Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah upaya mengembangkan potensi-potensi manusiawi peserta didik, baik potensi fisik, potensi cipta rasa maupun karsanya agar potensi itu menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidupnya. Dalam ungkapan lain, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak masyarakat, bangsa mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, dan negara. Karena pendidikan merupakan usaha

memanusiakan manusia maka program wajib belajar 12 (dua belas) Tahun menjadi sebuah program yang sangat diperlukan rakyat Indonesia. Berkenaan dengan program wajib belajar 12 (dua belas) Tahun ini, ada beberapa catatan penting yang perlu dikemukakan, yaitu :

1.

Program wajib belajar 12 Tahun di antara peningkatan kualitas pendidikan dan pemerataan memperoleh pendidikan. Program wajib belajar 12 Tahun ini sebenarnya dimaksudkan untuk

mengejar ketertinggalan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia dalam persaingan dengan sumber daya manusia (SDM) global. Tetapi mengingat
6 7

Darmaningtyas, Pendidikan yang menyesatkan (Jakarta : Kompas, Jum’at 2 Mei 2008, h. 6) Parsono dkk, Landasan Kependidikan – Materi Pokok UT (Jakarta : Universitas Terbuka, 1997), h. 1 - 12 8 Ibid

kepulauan Indonesia begitu luas rentangannya, maka pertimbangan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia harus juga dipadukan dengan

pertimbangan pemerataan memperoleh pendidikan bagi rakyat Indonesia yang berada di seluruh pelosok negeri. Jika pemerataan pendidikan tidak menjadi perhatian, maka akan muncul ketimpangan-ketimpangan kualitas SDM Indonesia. Jadi program wajib belajar 12 Tahun ini memiliki 2 (dua) prioritas, yaitu prioritas meningkatkan kualitas SDM Indonesia dan prioritas pemerataan memperoleh pendidikan bagi rakyat Indonesia.

2.

Pogram wajib belajar 12 Tahun di antara mewajibkan belajar dan membudayakan belajar. Program wajib belajar 12 Tahun ini dimaksudkan untuk meningkatkan

kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Tetapi dalam pelaksanaannya, seringkali program ini terkesan hanya menjadi sebuah kegiatan yang memaksa peserta didik untuk mengikuti pendidikan tanpa menumbuhkan kesadaran bagi peserta didik (dan juga orang tua) bahwa belajar dan mengikuti pendidikan itu merupakan kegiatan yang sudah semestinya dilakukan oleh setiap orang. Tanpa kesadaran ini, program wajib belajar akan terasa kering tanpa makna. Kekurang-sadaran akan pentingnya belajar dan mengikuti pendidikan itu dapat disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan peserta didik (dan juga orang tua) dan juga karena faktor kemiskinan. Untuk meningkatkan efektifitas program wajib belajar 12 Tahun ini hendaknya didukung oleh upaya-upaya untuk menumbuhkan budaya belajar di kalangan peserta didik. Upaya-upaya itu dapat dilakukan di antaranya melalui penyuluhan-penyuluhan, seminar-seminar atau melalui iklan-iklan di media cetak dan eketronik. Jika upaya-upaya menumbuhkan budaya belajar ini berhasil, maka target pelaksanaan program wajib belajar 12 Tahun akan tercapai dengan mudah.

3.

Teknis penerapan wajib belajar 12 Tahun diserahkan kepada otonomi daerah.

Angka partisipasi kasar (APK) pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP) yang mencapai angka 92,52 % seperti yang disampaikan oleh Departemen Pendidikan Nasional sebenarnya angka pencapaian rata-rata. Dari sumber yang sama, dinyatakan bahwa terdapat 5 (lima) provinsi dengan APK tertinggi. Ke 5 (lima) provinsi itu adalah DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Bali, Jawa Timur, dan Nanggroe Aceh Darussalam. Sementara 5 (lima) provinsi dengan APK terendah adalah NTT, Papua, Papua Barat, Sulawesi Tengah dan Kalimantan Barat. 9 Mengingat bahwa angka partisipasi kasar (APK) pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP) untuk setiap daerah beragam karena baragam kondisi maka hendaknya pelaksanaan wajib belajar 12 Tahun jangan dilakukan secara serentak dan seragam tetapi diserahkan kepada daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah. Yang dibutuhkan sekarang bukanlah sekedar seragam dalam pengelolaan dan penyelenggaraan program wajib belajar 12 Tahun. Yang dibutuhkan sekarang adalah penyeragaman kualitas dan target pencapaian program wajib belajar 12 Tahun. Untuk menyeragamkan kualitas dan target pencapaian program wajib belajar 12 Tahun yang dibutuhkan adalah adanya sebuah standar nasional tentang rentang waktu pelaksanaan wajib belajar 12 Tahun dan standar kompetensi lulusan. Untuk mencapai rentang waktu dan standar kompetensi lulusan itu diserahkan kepada masing-masing daerah.

2.2.

Persyaratan Pendukung Wajib Belajar 12 Tahun Semua program kerja membutuhkan persyaratan-persyaratan

pendukung yang memungkinkan program kerja itu dapat terlaksana dan menghasilkan target serta tujuan seperti yang diinginkan. Demikian juga dengan program wajib belajar 12 Tahun. Program wajib belajar 12 Tahun ini membutuhkan persyaratan-persyaratan, yaitu : 2.2.1. Biaya pendidikan harus terjangkau. Pada waktu pertama kali dicetuskannya wajib Belajar Pendidikan Dasar 6 Tahun
9

pada tahun 1984 semua warga negara, kaya atau miskin, diberi

Antara News, 04/02/08 18:42

kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan dasar 6 (enam) tahun yang biayanya relatif murah sehingga dapat dijangkau golongan miskin. Dengan kondisi seperti itu program wajib belajar 6 (enam) Tahun dapat berjalan dengan lancar. Dari sini dapat kita pahami bahwa untuk penuntasan wajib belajar 12 Tahun maka biaya pendidikan harus terjangkau. Berbeda dengan situasi dan kondisi sekarang. Seperti diketahui bersama, sebagian besar keadaan sosial ekonomi masyarakat kita di tahun-tahun terakhir semakin rendah. Dalam waktu bersamaan biaya sekolah semakin mahal dan sulit dijangkau golongan miskin. Jika kondisi seperti ini terus berkelanjutan dalam waktu yang lama, maka penuntasan wajib belajar 12 Tahun akan mengalami kendala yang sangat besar. Untuk mengatasi masalah di atas dapat diupayakan beberapa hal di antaranya : peningkatan anggaran pendidikan dalam APBN, penglibatan dunia usaha untuk memberikan subsidi pendidikan dan atau pemberian bea siswa kepada rakyat miskin ataupun subsidi silang antar orang tua/wali siswa dalam membiayai pendidikan anak-anak. Hal itu tentunya menuntut kerja tambah Pemerintah untuk lebih mensosialisasikan program wajib belajar 12 Tahun di dunia usaha dan orang tua peserta didik.

2.2.2. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar. Sangat mudah difahami bahwa untuk keberhasilan program wajib belajar 12 Tahun diperlukan sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar. Tanpa sarana penunjang kegiatan belajar mengajar dapat dikatakan mustahil terjadinya proses belajar mengajar. Begitu pentingnya masalah sarana dan prasarana ini Menteri Pendidikan Nasional RI telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).

2.2.3. Penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan nonformal secara memadai. Program wajib belajar 12 Tahun sangat sulit dilaksanakan jika hanya mengandalkan jalur pendidikan formal. Ada beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan program wajib belajar. Kendala pertama, jumlah sekolah setingkat SMA/MA terbatas dibandingkan sasaran wajib belajar 12 Tahun. Kendala ke dua, sasaran wajib belajar 12 Tahun lebih banyak terdapat di pedesaan dan daerah terpencil yang relatif jauh dari lembaga pendidikan formal setingkat SMA/MA. Keadaan itu dapat dilihat dari rasio perbandingan SD/MI dan SMA/MA. Data statistik menujukkan bahwa jumlah lembaga pendidikan formal SMA/MA tak sebanding dengan jumlah SD/MI. Sumber Balitbang Departemen Pendidikan Nasional 2000/2001

menunjukkan bahwa secara nasional sasaran pendidikan umur 7 - 12 tahun mencapai 25.857.117 anak. Angka partisipasi murni (APM) berjumlah 24.434.976 anak. Sasaran pendidikan usia 7-12 tahun yang tidak terlayani berjumlah 1.422.141 anak (5,50%). Sedangkan sasaran pendidikan umur 13 - 15 tahun berjumlah 13.095.083 anak. Angka partisipasi murni (APM) berjumlah 7.293.961 orang. Sasaran pendidikan usia 13 - 15 tahun yang tidak terlayani mencapai 5.801.122 orang (44,30%). 10 Dengan kondisi seperti itu, program wajar 12 Tahun perlu didukung penyelenggaraan pendidikan nonformal. Ada beberapa keunggulan yang dimiliki pendidikan nonformal.

Keunggulan-keunggulan itu di antaranya : 1. 2. Pendidikan nonformal dapat mengatasi keterbatasan gedung sekolah. Pendidikan nonformal dapat diikuti oleh berbagai lapisan peserta didik, mulai dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa. 3. 4. Biaya pendidikan nonformal lebih terjangkau. Waktu-waktu penyelenggaraan pendidikan nonformal lebih fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan waktu-waktu lenggang peserta didik.

10

MS Mustofa, Mempercepat Wajib Belajar 9 Tahun. Senin, 19 Pebruari 2007 12:26:14

Bagi yang bekerja, tidak harus meninggalkan pekerjaannya. Pendidikan nonformal dapat diselenggarakan pada pagi hari, sore atau bahkan malam hari. Dalam Undang-Undang No 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang termasuk dalam kategori pendidikan nonformal di antaranya adalah kelompok belajar (kejar paket). Sebenarnya sudah ada kelompok belajar paket A, B, dan C. Paket A, Paket B, dan Paket C terkait dengan tingkatan kelompok belajar. Kelompok belajar Paket A merupakan program kelompok belajar setara SD/MI. Kelompok belajar Paket B setara dengan SMP/MTs sedangkan kelompok belajar Paket C setara dengan SMA/MA. Dalam penyelenggaraannya, selama ini kelompok belajar paket

dilaksanakan dalam berbagai institusi, di antaranya institusi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Hasil pemantauan di lapangan menunjukkan bahwa situasi dan kondisi kelompok belajar paket ini masih sangat memprihatinkan. Kedisiplinan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kelompok belajar paket masih rendah. Kedisiplinan peserta dalam mengikuti program-program kelompok belajar masih memprihatinkan. Selain itu, selama ini perhatian Pemerintah pun masih sangat terbatas. Karena pendidikan nonformal ini dapat menunjang keberhasilan program wajib Belajar 12 Tahun maka sudah seharusnya Pemerintah mulai memberikan perhatian yang cukup pada penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan nonformal.

2.2.4. Menerapkan

Prinsip-prinsip

Pengembangan

dan

Pelaksanan

Kurikulum yang baik. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan

tertentu.11 Bambang Indriyanto, Kepala Pusat Kurikulum, Balitbang, Depdiknas menyatakan bahwa definisi kurikulum yang terdapat dalam Undang-Undang Sistem Pendidkan Nasional ini merupakan definisi legal yang menjadi patokan dalam menyusun kurikulum dan program pendidikan lebih lanjut. 12 Prinsip-prinsip Pengembangan dan Pelaksanaan Kurikulum telah

digariskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang hendak diutarakan di sini bukanlah kajian tentang Standar Isi seperti yang termaktub dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 di atas. Yang hendak ditekankan di sini bahwa program wajib belajar 12 Tahun hendaknya benar-benar menerapkan prinsip-prinsip Pengembangan dan Pelaksanan Kurikulum yang termaktub dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tersebut. Terlebih lagi program wajib belajar 12 Tahun hendaknya memberikan penekanan ketercapaian target pembelajaran siswa untuk mencapai kompetensi-kompetensi, di antaranya : bermoral, berbudi pekerti luhur dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menguasai Iptek, berwawasan global tanpa melupakan jati diri sebagai bangsa Indonesia, memiliki kepedulian sosial, tanggap terhadap berbagai perubahan, berwawasan lingkungan hidup dan menjadi manusia pembelajar.

2.2.5. Tersedianya tenaga pendidik yang profesional Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di era tahun 70-an Pemerintah Indonesia melakukan upaya-upaya pengadaan pendidikan murah untuk rakyat. Dimulai dari Inpres Nomor 10 Tahun 1971 tentang Pembangunan Sekolah Dasar dilanjutkan dengan pengangkatan puluhan ribu guru sekolah maka pemerataan kesempatan belajar untuk jenjang sekolah dasar dapat dilaksanakan dengan murah hingga ke pelosok-pelosok desa.
11

Depertemen Pendidikan Nasional, Undang-undang RepubikIndonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidkan Nasional (Bandung : Fermana, 2006), h. 67. 12 Bambang Indriyanto, Internet goes to School : Implikasi Kebijakan bagi Pengembangan Kurikulum. – Makalah Seminar di Telkom Jakarta Timur

Jika mengingat hal itu, maka dalam waktu yang tidak lama lagi jumlah tenaga pendidik akan semakin berkurang karena umumnya para pendidik yang telah diangkat pada era tahun 70-an akan memasuki masa pensiun. Kekurangan tenaga pendidik sebenarnya sudah dirasakan pada saat sekarang ini. Terlebih lagi pekerjaan sebagai guru dan pendidik bukan pekerjaan yang bergengsi di negeri ini yang menyebabkan sedikitnya pertambahan jumlah guru baru. Kondisi ini diperparah jika mengingat bahwa kualitas guru-guru yang ada belum tentu sudah memenuhi standar kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan seperti yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Jika kondisi ini terus dibiarkan mak dapat dipastikan penuntasan program wajib belajar 12 Tahun akan gagal di tengah jalan. Untuk mengatasi hal-hal di atas, beberapa langkah strategis berikut kiranya dapat diupayakan : 1. Penyediaan tenaga pendidik baru. Penyediaan tenaga pendidik baru dipandang sangat mendesak mengingat bahwa rasio perbandingan antara peserta didik dan pendidik sangat besar. Besarnya rasio perbandingan ini tentu sangat mempengaruhi kuantitas dan kualitas perhatian pendidik terhadap peserta didiknya yang pada akhirnya langsung atau langsung turut mempengaruhi keberhasilan peserta didik dalam mengikuti program wajib belajar 12 Tahun. 2. Penyegeraan program sertifikasi guru. Sudah menjadi persyaratan mutlak bahwa setiap guru dalam menjalankan tugasnya harus memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi keguruan. Kualifikasi akademik yang dimaksud adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.13 Sedangkan yang dimaksud dengan kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh
13

Depertemen Pendidikan Nasional, Undang-undang RepubikIndonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidkan Nasional (Bandung : Fermana, 2006), h. 4.

guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. 14 Untuk mengetahui pemenuhan persyaratan yang dimaksud maka perlu diadakan sertifikasi. Mengingat mendesaknya pemenuhan tenaga-tenaga pendidik yang profesional maka hendaknya program sertifikasi segera dituntaskan tanpa mengurangi objektifitas, transparansi dan akuntabilitas. 3. Peningkatan profesionalisme guru. Salah satu hasil dari sertifikasi tenaga pendidik adalah terpetanya kualitas para pendidik tersebut. Hasil pemetaan tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan profesionalisme guru dan tenaga pendidik. Namun terlepas dari hal itu, peningkatan profesionalisme guru dipandang perlu dan mutlak dilakukan mengingat perkembangan dunia dan ilmu pengetahuan sangat pesat yang tidak mungkin dapat diikuti perkembangannya kecuali dengan mengembangkan kemampuan diri dan peningkatan profesionalisme. Di sisi lain, guru dipandang sebagai agen perubah. Guru sebagai agen perubah tentu tidak akan mampu mengadakan perubahan kondisi peserta didik menjadi lebih baik jika dirinya sendiri tidak mapu mengubah diri dan tidak mampu meningkatkan profesionalime. Berkenaan dengan profesionalisme guru ini, pemerintah hendaknya senantiasa memfasilitasi guru-guru untuk senantiasa memperkaya dan memperbaiki kualitas diri. 4. Peningkatan kesejahteraan guru. Peningkatan kesejahteraan guru dipandang perlu karena secara nasional gaji dan penghargaan yang diterima guru masih relatif kecil. Gaji dan penghargaan yang relatif masih kecil ini dikhawatirkan dapat menggangu konsentrasi guru dalam menuntaskan program wajib belajar 12 Tahun.

14

Ibid

BAB III PENUTUP

3.1.

Kesimpulan. Gerakan nasional program wajib belajar 12 Tahun merupakan program

yang sangat mendesak untuk digulirkan. Program ini dimaksudkan untuk membantu penunaiaan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang tujuan nasional, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta

melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam waktu yang sama, program wajib belajar 12 Tahun ini merupakan program lanjutan dari program wajib belajar 9 Tahun. Jika program wajib belajar 12 Tahun ini dilaksanakan dengan konsisten, maka kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia akan membaik. Dengan membaiknya sumber daya manusia (SDM) Indonesia tersebut secara langsung akan meningkatkan martabat bangsa Indonesia di pandangan dunia Internasional.

3.2.

Saran-saran. Untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM)

Indonesia, hendaknya Pemerintah Republik Indonesia melakukan langkahlangkah sebagai berikut : 1. Segera menetapkan gerakan nasional wajib belajar 12 Tahun dengan target dan rentang pencapaian target yang jelas dan terukur. 2. Melaksanakan evaluasi keterlaksanaan gerakan nasional wajib belajar 12 Tahun tersebut secara berkala. 3. 4. Menyelenggarakan pendidikan yang terjangkau rakyat Indonesia. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang gerakan nasional wajib belajar 12 Tahun. 5. Menyelenggarakan pendidikan nonformal secara baik.

6. 7. 8. 9.

Mengadakan dan meningkatkan jumlah guru dan pendidik. Menyegerakan penuntasan sertifikasi guru dan pendidik Meningkatkan profesionalisme guru dan pendidik. Meningkatkan kesejahteraan guru dan pendidik.

DAFTAR PUSTAKA

Depertemen Pendidikan Nasional, Undang-undang RepubikIndonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidkan Nasional (Bandung : Fermana, 2006). Darmaningtyas, Pendidikan yang menyesatkan (Jakarta : Kompas, Jum’at 2 Mei 2008, h. 6) Parsono dkk, Landasan Kependidikan – Materi Pokok UT (Jakarta : Universitas Terbuka, 1997) Antara News, 04/02/08 18:42 Mustofa, MS, Mempercepat Wajib Belajar 9 Tahun. Senin, 19 Pebruari 2007 12:26:14 Indriyanto, Bambang, Internet goes to School : Implikasi Kebijakan bagi Pengembangan Kurikulum. – Makalah Seminar di Telkom Jakarta Timur


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:12186
posted:8/13/2009
language:Indonesian
pages:23