bab-iv-konstitusi by zhangyun

VIEWS: 792 PAGES: 48

									                  Waktu : 6 x 45 Menit
                   (Keseluruhan KD)


Standar                                       Kompetensi Dasar :
Kompetensi :
                      4.1. Mendeskripsikan hubungan dasar negara
4. Menganalisis             dengan konstitusi.
hubungan dasar        4.2. Menganalisis substansi konstitusi negara.
negara dengan         4.3. Menganalisis kedudukan Pembukaan UUD 1945
konstitusi                  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
                      4.4. Menunjukkan sikap positif terhadap konstitusi
                            negara.
               Waktu : 4 x 45 Menit


                Standar Kompetensi :
       4. Menganalisis hubungan dasar negara dengan
                         konstitusi



                     Kompetensi Dasar :

4.1. Mendeskripsikan hubungan dasar negara dengan konstitusi.
4.2. Menganalisis substansi konstitusi negara.
                   (Indikator)
            Hasil Yang Diharapkan :



•   Menguraikan pengertian dasar negara dan konstitusi.
•   Mendeskripsikan substansi konstitusi negara.
•   Menganalisis cara pembentukan dan mengubah konstitusi.
                                                 •   Herman Heller
                                                 •   Oliver Cromwell
              Pengertian Dasar Negara            •   Lasalle
                                                 •   Bolingbroke
                                                 •   C.F. Strong


HUBUNGAN DASAR          Pengertian Konstitusi
 NEGARA DENGAN
   KONSTITUSI

                                        Sifat dan Fungsi Konstitusi

           Substansi Konstitusi         Kedudukan Konstitusi
                 Negara
                                        Cara Membentuk dan Meru-bah
                                           Konstitusi
1. HUBUNGAN DASAR NEGARA DGN KONSTITUSI

a. Pengertian Dasar Negara

          Dasar negara, mrp pedoman dlm mengatur kehidupan
 penyelenggaraan ketatanegaraan negara yg mencakup berbagai
                                           bidang kehidupan.


Dasar negara bangsa Indonesia, adalah Pancasila yang
berkedudukan sebagai norma obyektif dan norma tertinggi
dalam negara, serta sebagai sumber segala sumber hukum (TAP.
MPRS No.XX/MPRS/1966, jo. TAP. MPR No.V/MPR/1973, jo. TAP.
MPR No. IX/MPR/ 1978). Penegasan kembali, tercantum dalam
TAP. MPR No.XVIII/MPR/1998 .
      B. PENGERTIAN KONSTITUSI


 Dalam pengertian luas, ‖Konstitusi‖ berarti keseluruhan dari
  ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar (droit
  constitunelle). Konstitusi, ada yg dalam bentuk dokumen
  tertulis ada juga yang tidak tertulis (pelopor Bolingbroke).

 Dalam pengertian sempit (terbatas), ‖Konstitusi‖ berarti
  piagam dasar atau undang-undang dasar (loi constitunelle),
  yaitu suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan
  dasar negara, contoh UUD 1945 (pelopor Lord Bryce dan C.F.
  Strong).
Konstitusi
                     Herman Heller            Konstitusi ≠ UUD

 Pendapat
                       Oliver Cromwell
                           Lasalle             Konstitusi = UUD
                          Struycken



• Herman Heller, Konstitusi mempunyai arti yang lebih luas dari
  pada Undang-Undang Dasar.

• Struycken, Konstitusi adalah Undang-Undang Dasar. Konstitusi
  memuat garis-garis besar dan asas tentang organisasi dari pada
  negara.
 Oliver Cromwell, UUD itu sebagai ―instrument of government‖
  bahwa undang-undang dibuat, sebagai pegangan untuk
  memerintah (Konstitusi dan UUD).
 Lasalle, bahwa konstitusi sesungguhnya menggambarkan hubu-
  ngan antara kekuasaan yang terdapat di dalam masyarakat.
 K.C. Wheare, konstitusi dapat dibagi 2 (dua), yaitu :
    Konstitusi yang semata-mata berbicara sebagai naskah
     hukum ‖the rule of the constitution‖.
    Konstitusi yang bukan saja mengatur ketentuan-ketentuan
     hukum, tetapi juga mencantumkan ideologi, aspirasi, cita-
     cita politik dan pengakuan kepercayaan.
 C. SUBSTANSI KONSTITUSI NEGARA



Sifat Konstitusi

   Sifat Umum Konstitusi :
    Normatif, aturan yang harus ditaati oleh penyelenggara
     negara dan warga negaranya.
    Nominal, pilihan pasal yg dilaksanakan oleh penguasa.
    Semantik, UUD hanya sebagai simbol sedangkan aturan
     bernegara menurut kemauan politik penguasa.
Sifat pokok konstitusi negara :

 Flexible, agar mudah mengikuti perkembangan jaman (Inggris dan
  Selandia Baru).
 Rigid, agar tidak mudah dirubah hukum dasarnya (Amerika, Kanada,
  Jerman dan Indonesia)


 K
 O                         Flexible/Luwes               Ditentukan
       Sifat Umum
 N                                                       Dengan
 S                                                        Ukuran
 T                         Rigid / Kaku
 I
 T                                   Cara Merubah Konstitusi
 U
 S                       Apakah Konstitusi itu mudah atau tidak
 I                          mengikuti perkembangan jaman
FUNGSI KONSTITUSI

Fungsi Pokok, Konstitusi atau UUD adl untuk membatasi
kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang,
sehingga hak-hak warga negara dapat terlindung
(Konstitusionalisme).


Fungsi Umum :
 Kontrol Penyelenggaraan negara,
 Indikator keberhasilan pemerintahan,
 Kontrak sosial antara warga negara dengan penyelenggara
  negara.
                         Memuat tentang ;

                Tujuan negara,
                Lembaga negara,
                Pembagian kekuasaan,
Substansi
                Hak asasi manusia,
Konstitusi
                Sistem pemerintahan,
                Hubungan pusat dan daerah,
                Prosedur penyelesaian pertikaian,
                Pengawasan penjabat negara &
                 perubahan konstitusi.
UUD mempunyai fungsi khusus & mrp perwujudan dari
hukum tertinggi yang harus ditaati, bukan hanya oleh rakyat,
tetapi juga oleh pemerintah dan penguasa.




                     Setiap UUD Memuat Ketentuan :
    Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara
                       badan legislatif, eksekutif dan yudikatif.
     Hak-hak asasi manusia (biasa disebut Bill of Right) kalau
                                  berbentuk naskah tersendiri.
                 Prosedur mengubah Undang-Undang Dasar.
         Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat
                          tertentu dari Undang-Undang Dasar.
Secara operasional fungsi suatu konstitusi
sebagai berikut :

• Membatasi perilaku pemerintahan secara efektif
• Membagi kekuasaan dalam beberapa lembaga negara
• Menentukan lembaga negara bekerja sama satu dengan lainnya
• Menentukan hubungan di antara lembaga negara
• Menentukan pembagian kekuasaan dalam negara, baik yang
  sifatnya horizontal maupun vertikal
• Menjamin hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang
  penguasa
• Menjadi landasan struktural penyelenggaraan pemerintahan
  menurut sistem ketatanegaraan
  KEDUDUKAN KONSTITUSI (UUD)

Dalam perkembangan pemerintahan negara demokrasi,
Undang-Undang Dasar mutlak adanya. Dengan adanya
Undang-Undang Dasar baik rakyat, pemerintah maupun
penguasa negara dapat mengetahui aturan pokok atau
dasar-dasar mengenai ketatanegaraannya.



Kedudukan Undang-Undang Dasar di suatu
negara sangat penting artinya untuk
mengatur sebaik-baiknya dalam
penyelenggaraan pemerintahan negara.
CARA PEMBENTUKAN & MENGUBAH KONSTITUSI
1) Cara Pembentukan
No    Dengan Cara                      Keterangan
1.   Pemberian       Raja memberikan suatu UUD, dan kekuasaan akan
                      dijalankan oleh suatu badan tertentu.
                     UUD itu timbul, karena takut akan timbul revolusi. Dng
                      UUD kekuasaan raja dibatasi.

2.   Sengaja         Pembuatan suatu UUD dilakukan setelah negara itu
     Dibentuknya      didirikan.
3.   Cara            Pemerintahan baru hasil revolusi, dng perse-tujuan
     Revolusi         rakyat/pemerintah mengambil suatu permusyawaratan
                      untuk menetapkan UUD.
4.   Cara Evolusi    Melakukann perubahan secara berangsur-angsur
                      membentuk UUD baru.
     2) CARA MENGUBAH

No      Dengan Cara                       Keterangan
1.    Oleh Badan        Dilakukan oleh Badan Legislatif, hanya harus dengan
      Legislatif/       syarat yang lebih berat dari pada membuat undang-
      Perundangan       undang biasa (bukan Undang-Undang Dasar).
      Biasa

2.    Referandum        Yaitu dengan jalan pemungutan suara diantara rakyat
                        yang mempunyai hak suara.

3     Oleh Badan        Badan khusus yang bertugas hanya untuk mengubah
      Khusus            Undang-Undang Dasar saja.

4.    Khusus di Negara Perubahan UUD itu baru dapat terjadi jika mayoritas
      Federasi         negara-negara bagian dari federasi itu tadi menyetujui
                       perubahan.
             Penugasan Praktik Kewarganegaraan                                                      1

Setelah mempelajari materi-materi tentang : Hubungan Dasar Negara (Pengertian
Dasar Negara dan Konstitusi) Substansi Kons-titusi, dilanjutkan Penugasan dng
menjawab pertanyaan sbb :

1. Berikan penjelasan yang dimaksud dengan dasar negara merupa-kan ―filsafat
   negara‖ yang berkedudukan sebagai ―sumber tertib hukum dalam negara‖ !

    a. Filsafat negara : ................................................................................
    b. Sumber tertib hukum dalam negara : ..........................................

2. Berikan tanggapan penjelasan, mengapa Konstitusi Negara mempunyai kedudukan
   penting di dalam penyelenggaraan kehidupan negara !
   ……………………………………………………………………….
3. Tuliskan hal-hal yang mendasari (alasan penjelasan) suatu konstitusi negara
   dilakukan perubahan atau tidak ! ........................

                  Dilakukan Perubahan                                      Tidak Dilakukan Perubahan
              …………………………………………….                                             …………………………………………
                Waktu : 4 x 45 Menit

                  Standar Kompetensi :
       4. Menganalisis hubungan dasar negara dengan
                         konstitusi



                   Kompetensi Dasar :

4.3. Menganalisis kedudukan Pembukaan UUD 1945 Negara
     Kesatuan Republik Indonesia.
4.4. Menunjukkan sikap positif terhadap konstitusi negara.
                  (Indikator)
            Hasil Yang Diharapkan :

   Mendeskripsikan kedudukan Pembukaan UUD 1945
   Menganalisis hubungan Pembukaan dengan Batang Tubuh
    UUD 1945.
   Menganalisis perbandingan konstitusi NKRI dengan
    negara liberal dan negara komunis
   Menampilkan dengan contoh sikap positif terhadap
    konstitusi negara
                                                  Kedudukan Pembukaan
                    Pembukaan UUD                 Makna Dalam Pembukaan
                        1945
                                                  Pokok-pokok Pikiran Dalam
                                                  Pembukaan
   PEMBUKAAN
 UUD 1945 NEGARA         Hub. Pembukaan Dgn
KESATUAN REPUBLIK           Batang Tubuh                 1.   UUD 1945
    INDONESIA                  UUD 1945                  2.   Ketetapan MPR
                                                         3.   Undang-Undang
                                                         4.   Peraturan Pem.
                     Tata Urutan Peraturan               5.   Per. Pel. Lainya
                         Perundangan                     6.   Kep. Presiden

              Perbandingan Konstitusi pada Negara Republik Indonesia dengan
              Negara Liberal dan Negara Komunis

              Sikap Positif Terhadap Konstitusi pada Negara
  2. KEDUDUKAN PEMBUKAAN UUD 1945 NEGARA
     KESATUAN RI TAHUN 1945.

   a. Kedudukan Pembukaan UUD 1945

Pembukaan UUD 1945, merupakan sumber motivasi dan
aspirasi, tekad dan semangat bangsa Indonesia, serta cita
hukum dan cita moral yang ingin ditegakkan dalam lingkungan
nasional maupun internasional.


        Pembukaan UUD 1945 dijadikan norma fundamental. Rumusan kata dan
                     boleh diubah oleh siapapun, termasuk
       kalimatnya tidak
           MPR hasil pemilu. Pengubahan Pembukaan UUD 1945 berarti
      pengubahan esensi cita moral dan cita hukum yang ingin diwujudkan dan
                                           ditegakkan oleh bangsa Indonesia.
      PEMBUKAAN UUD 1945 DALAM HUBUNGANNYA DENGAN
       BATANG TUBUH UUD 1945, MEMPUNYAI KEDUDUKAN :

•   Hubunganya dengan tertib hukum Indonesia, maka Pembu-kaan UUD 1945
    mempunyai kedudukan yang terpisah dari batang tubuh UUD 1945. Sebagai
    Pokok Kaidah Negara yang fundamental, Pem-bukaan UUD 1945 mempunyai
    kedudukan lebih tinggi daripada batang tubuh UUD 1945.

•   Pembukaan UUD 1945 merupakan tertib hukum tertinggi dan mempunyai
    kedudukan lebih tinggi.

•   Pembukaan merupakan Pokok Kaidah Negara fundamental yang menentukan
    adanya UUD Negara tersebut (sumber hukum dasar).

•   Pembukaan UUD 1945, mengandung pokok-pokok pikiran yang akan
    diwujudkan dalam pasal-pasal UUD 1945.
b. MAKNA YANG TERKANDUNG PEMBUKAAN UUD 1945


Alinea Pertama, antara lain : Keteguhan bangsa Indonesia dalam membela
kemerdekaan melawan penjajah dalam segala bentuk.


Alinea Kedua, antara lain : Kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia
adalah melalui perjuangan pergerakan dalam melawan penjajah.


Alinea Ketiga, antara lain : Motivasi spiritual yang luhur bahwa
kemerdekaan kita adalah berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa.


Alinea Keempat, antara lain : Adanya fungsi dan sekaligus tujuan negara
Indonesia, Disusun dalam UUD, Berkedaulatan Rakyat dan Dasar Negara
Pancasila.
   c. MAKNA PEMBUKAAN UUD 1945 DALAM PERJUANGAN
                  BANGSA INDONESIA


Pembukaan yang telah dirumuskan secara padat dan khidmat
dalam empat alinea itu, setiap alinea kata-katanya mengandung
arti dan makna yang sangat dalam, mempunyai nilai-nilai yg
universal & lestari.
Universal, krn mengandung nilai-nilai yg dijunjung tinggi oleh
bangsa-bangsa beradab di seluruh muka bumi;
Lestari, krn mampu menampung dinamika masyara-kat, dan akan
tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara selama
bangsa Indonesia tetap setiap kepada Negara Proklamasi 17
Agustus 1945.
   d. POKOK-POKOK PIKIRAN DLM PEMBUKAAN UUD 1945


o Pokok pikiran pertama : ‖Negara – begitu bunyinya –
  ‖melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
  darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan
  mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia‖.
o Pokok pikiran kedua : ‖Negara hendak mewujudkan keadilan
  sosial bagi seluruh rakyat‖. .
o Pokok pikiran ketiga : ‖Negara yang berkedaulatan rakyat
  berdasar atas kerakayatan dan permusyawaratan/ perwakilan‖.
o Pokok pikiran keempat : ‖Negara berdasar atas Ketuhanan
  Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan
  beradab‖.
 e. HUBUNGAN PEMBUKAAN DENGAN BATANG TUBUH UUD 1945


 Bahwa pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD 1945, merupakan ‖— suasanan
  kebatinan dari UUD Negara Indonesia serta mewujudkan cita hukum yang
    menguasai hukum dasar negara, baik tertulis maupun tidak tertulis‖--.


Pembukan UUD 1945 mempunyai hubungan langsung dng Batang Tubuh UUD
1945, karena mengandung pokok-pokok pikiran yang dijabarkan lebih lanjut
dalam pasal-pasal di Batang Tubuh UUD 1945.


   Pembukaan UUD 1945, memuat dasar falsafah negara Pancasila dan Batang
 Tubuh UUD 1945 yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan,
     bahkan hal ini menjadi rangkaian kesatuan nilai dan norma yang terpadu.
f. TATA URUTAN PERATUTAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU DI
                        INDONESIA




   Pada awalnya tercantum di
        dalam TAP MPRS
 No.XX/MPRS/1966, Selanjutnya    1.   UUD 1945
  dikukuhkan kembali dengan      2.   Ketetapan MPR
 TAP MPR No.V/MPR/1973, dan      3.   Undang-undang
  TAP MPR No.IX/MPR/1978. Di     4.   Peraturan Pemerintah
 era reformasi, dirubah dengan   5.   Per. Pelaksana Lainya
   keluarnya TAP MPR Nomor       6.   Keputusan Presiden
          III/MPR/2003
     Penugasan Praktik Kewarganegaraan                2


Setelah mempelajari materi-materi tentang : Kedudukan Pembu-
kaan UUD 45, dan Tata Urutan PP, lakukan Strategi Pembelaja-
ran dengan Penugasan (CIRC) Cooperative Integrated Reading
And Composition / Kooperatif Terpadu Membaca dan Menulis. :

1. Bentuk kelompok dengan anggotanya antara 3 – 4 orang.
2. Diberikan “wacana” atau kliping sesuai dengan topik pembelejaran.
3. Setiap kelompok bekerja sama saling membacakan dan menemukan
   ide pokok serta memberi tanggapan terhadap wacana/kliping, dan
   ditulis pada lembar kertas.
4. Mempresentasikan atau membacakan hasil kelompok.
5. Buatlah kesimpulan bersama.
6. Penutup.
     3. PERBANDINGAN KONSTITUSI PADA NEGARA RI
       DENGAN NEGARA LIBERAL & NEGARA KOMUNIS

a. Konstitusi Negara Republik Indonesia
Mekanisme demokrasi Pancasila telah tercantum didalam Penjelasan UUD 1945.
  Penjabaran lebih lanjut sistem Pemerintahan negara sebagai berikut :

1.   Indonesia ialah negara yg berdasar atas hukum.
2.   Indonesia menggunakan sistem konstitusional.
3.   Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR.
4.   Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara tertinggi di bawah
     majelis.
5.   Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.
6.   Menteri negara adalah pembantu Presiden ; Menteri negara tdk bertanggung
     jawab kpd DPR.
7.   Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.
       LEMBAGA-LEMBAGA KENEGARAAN


   Konsepsi
  Konstitusi      1. Majelis Permusyawaratan
negara republik      Rakyat (MPR)
  Indonesia
                  2. Presiden
  bersumber
 kepada UUD       3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
  1945, dan
                  4. Badan Pemeriksa Keuangan
 berdasarkan
                     (BPK)
  Pancasila.
                  5. Mahkamah Agung (MA)
b. KONSTITUSI PADA NEGARA LIBERAL

Negara tidak boleh campur tangan dalam urusan pribadi,
ekonomi, dan agama warganya.
       Negara hanya berfungsi sebagai ―Penjaga Malam‖, yaitu
     menjaga keamanan dan ketertiban individu serta menjamin
           kebebasan seluas-luasnya dalam memperjuangkan
                                               kehidupannya.


   Bentuk negara yang diidamkan aliran liberalisme adalah
 demokrasi parlementer dengan persamaan hak bagi seluruh
rakyat di depan hukum dan penghormatan terhadap Hak Asasi
                         Manusia.
  1) KONSTITUSI DI NEGARA INGGRIS


Pemerintahan negara Inggris dikenal sebagai induknya
parlementaria (mother of parliament), dengan ciri-ciri :
 Kekuasaan legislatif (DPR/Parlemen) lebih kuat dari kekuasaan
   eksekutif (Pemerintah = Perdana Menteri).
 Menteri-menteri (kabinet) harus mempertanggungja-wabkan
   semua tindakannya kepada DPR.
 Program-program kebijaksanaan kabinet harus dise-suaikan
   dengan tujuan politik sebagian besar anggota parlemen.
 Kedudukan kepala negara (raja, ratu, pengeran, atau kaisar)
   hanya sebagai lambang atau simbol yang tidak dapat diganggu
   gugat.
Lanjutan ...........

o Raja atau ratu sebagai pemegang tahta kerajaan, dalam
  pemerintahan bersifat seremonial.
o Ratu memberi persetujuan resmi terhadap undang-undang yang
  telah disahkan oleh parlemen, tetapi tidak boleh menyatakan
  pendapatnya secara terbuka.
o Ratu bertanggung jawab atas penunjukkan Perdana Menteri dan
  pembubaran parlemen sebelum masa pemilihan.
o Kekuasaan dan hak-hak istimewa raja/ratu, sebenarnya
  tergantung pada Perdana Menteri dan Kabinetnya.
o Menteri-menteri kabinet berasal dari partai mayoritas dalam
  Majelis Rendah (House of Commons). Sedangkan raja/ratu secara
  otomatis menduduki jabatan warisan dalam Majelis Tinggi (House
  of Lord).
GAMBARAN TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER
             MODEL KERAJAAN INGGRIS


      PERDANA MENTERI
   DEWAN MENTERI-MENTERI
         (KABINET)


          PARLEMEN              Keterangan :
                                        : Mosi tidak percaya dari
                                    pihak legislatif (parlemen)
  Pemilihan       Artikulasi        kepada pemerintah (eksekutif)
  Umum            Kepentingan
                                         : Pertanggungjawaban dari
                                    pihak eksekutif (PM dan
              PEMILIH               Kabinetnya) kepada parlemen
                                    (legislatif)
2) KONSTITUSI DI NEGARA KOMUNIS


Komunisme merupakan aliran politik yang menganut ajaran Karl
Marx dan Friedrich Engel dalam naskah yang diperuntukan bagi
kaum komunist di London dengan judul Manifesto Komunist yang
dibuat di Brusel pada tahun 1847.


Komunisme yang menjadi dasar bagi konstitusi di RRC,
juga mencerminkan suatu gaya hidup berdasarkan
nilai-nilai :
 Gagasan monisme (sebagai lawan dari pluralisme)
 Kekerasan dipandang sebagai alat yang sah guna mencapai
    komunisme.
 Negara merupakan alat untuk mencapai komunisme.
Menurut komunisme, demokrasi rakyat adalah ―bentuk khusus
demokrasi yang memenuhi fungsi diktatur proletar‖. Bentuk
khusus ini telah ber-kembang di negara-negara Eropa Timur
(sebelum runtuhnya Uni Soviet ) dan di Tiongkok (RRC).

Pembuat keputusan paling tinggi dalam sistem politik Cina adalah
           Partai Komunis Cina (PKC) yang menentukan semua
                                                 kebijaksanaan.



Tidak ada proses legislatif secara terbuka dan relatif sedikit
undang-undang publik yang diumumkan.
Keputusan-keputusan banyak berupa pernyataan umum tentang
kebijaksanaan atau doktrin.
Republik Rakyat Cina berdiri tahun 1949, & baru pada tahun 1954
menetapkan Konstitusinya da-lam Konggres Rakyat Nasional
yang menyebut-kan ―bahwa demokrasi rakyat dipimpin oleh kelas
pekerja dalam hal ini dikelola oleh Partai Komunis Cina (PKC)
sebagai inti kepemimpinan pemerintahan‖.




 Lembaga-Lembaga Kenegaraan, terdiri dari :
  Ketua PKC dan Sekjen PKC
  Konggres Rakyat Cina (KRC)
  Mahkamah Rakyat Tertinggi dan Kejaksaan Rakyat Tertinggi
         STRUKTUR SISTEM PEMERINTAHAN PUSAT
                DI REPUBLIK RAKYAT CINA (RRC)



KONFERENSI NEGARA          KETUA            DEWAN PERTAHAN
    TERTINGGI                                  NASIONAL




   DEWAN NEGARA          KOMITE TETAP
  PERDANA MENTERI
   15 Wakil Perdana
   Menteri, Sekretaris
   Jenderal, Menteri-     KONGGRES
  menteri dan Kepala-      RAKYAT       MAHKAMAH     KEJAKSAAN
     Kepala Komisi        NASIONAL       RAKYAT        RAKYAT
  49 Kementerian dan                    TERTINGGI     TERTINGGI
        Komisi
            Penugasan Praktik Kewarganegaraan                                           3


  Setelah mempelajari materi-materi tentang : Konstitusi Pada Negara Liberal (Inggris) dan
  Negara Komunis (Republik Rakyat Cina), dilanjutkan Penugasan dengan menjawab
  pertanyaan atau pernyataan sebagai berikut :Bentuk kelompok dengan

1. Konstitusi di negara liberal dan konstitusi negara komunis memiliki perbedaan pokok
   baik secara teroritis maupun penerapannya. Tuliskan hal-hal yang anda ketahui berikut
   ini :
     No          Subyek                                    Uraian Singkat

     1.     Sumber Ideologi                ..........................................................

           Nama-nama tokoh                 ..........................................................
     2.
              terkenal
            Penerapan dalam                ...........................................................
     3.
             ketatanegaraan                ...........................................................
2. Berikan penjelasan kedudukan lembaga legislatif dan eksekutif pada negara liberal
   (Inggris) dan Komunis (RRC) !
       a. Pada negara liberal (Inggris) : ..................................................

       b. Pada negara komunis (RRC) : ...................................................




3. Berikan tanggapan penjelasan, bagaimanakah ketatanegaraan negara komunis RRC
   yang jabatan perdana menterinya selalu dipegang oleh Ketua Parti Komunis China
   (PKC) !
   ................................................................................................................................................
  4. SIKAP POSITIF TERHADAP KONSTITUSI NEGARA

UUD, merupakan perwujudan atau manifestasi dari hukum tertinggi
yang harus ditaati, bukan hanya oleh rakyat, tetapi juga oleh
pemerintah serta penguasa.

  Setiap warga                 1. Bersikap terbuka
     negara                    2. Mampu mengatasi masalah
   hendaknya       Budaya      3. Menyadari adanya perbedaan
    memiliki        ―taat      4. Memiliki harapan realistis
 keinginan kuat    asas‖ &     5. Penghargaan terhadap karya
    terhadap        ―taat         bangsa sendiri
   konstitusi      hukum‖      6. Mau menerima dan memberi
  negara sbb :                    umpan balik
SOAL ESSAY/URAIAN
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas !


1. Jelaskan, mengapa setiap negara harus memiliki dasar negara atau
   konstitusi ?
2. Jelaskan yang dimaksud Konstitusionalisme menurut pendapat Carl J.
   Friedrich !
3. Jelaskan kedudukan Presiden republik Indonesia dalam kedudukannya
   sebagai kepala pemerintahan, mempunyai kekuasaan dalam bidang
   yudikatif !
4. Tuliskan apa yang menjadi ciri khas dari konstitusi yang diterapkan di
   negara komunis RRC !
5. Jelaskan bagaimana hubungan antara pokok-pokok pembukaan UUD 1945
   dengan Batang Tubuh UUD 1945 !
STUDI KASUS



          Setelah Keputusan Mahkamah Konstitusi
Keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Pasal 60 huruf (g)
Undang-undang Pemilu 2003, tentang larangan calon legislatif (caleg) bekas
anggota Partai Komunis Indonesia (PKI).

Keputusan Mahkamah Konstitusi ini dianggap positif, karena telah
menghilangkan salah satu pasal perundangan yang diskriminatif, sehingga
memberi ruang (meskipun masih kecil) untuk proses rekonsiliasi ke Indonesia
masa depan yang lebih adil dan beradab.

                                  Sumber : Media Indonesia, 1/3/2004 (Halaman 1)
TAGIHAN TUGAS :

1. Baca baik-baik studi kasus di atas, kemudian apa yang dapat
   anda komentari ?
2. Berikan beberapa argumentasi, mengapa pada masa orde baru
   PKI dilarang dan era reformasi ini cende-rung ada upaya untuk
   dicabut larangan secara konsti-tusional tentang PKI !
3. Dalam upaya rekonsiliasi dengan PKI di Indonesia, prasyarat apa
   yang harus dipersiapkan baik bagi orang-orang yang terlibat
   langsung PKI maupun anak dan turunannya, serta diri kita
   sendiri ?
4. Sikap anda dari sudut pandang dasar negara Pancasila terhadap
   kasus tersebut di atas ?
INQUIRI




  Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa
 pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas
    kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-
 wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan
 atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi ; maka
  dari itu sering dise-but ―pemerintah berdasarkan konstitusi‖
                   (constitutional government).
Tagihan Tugas :
1. Gali informasi kembali yang dimaksud dengan demokrasi
   konstitusional !
2. Bagaimana suatu konstitusi dapat diterapkan baik oleh
   penguasa maupun warga negaranya !
3. Dari sudut pandang ―keadilan‖, manakah yang lebih baik
   antara demokrasi konstitusional (negara-negara liberal)
   dengan demokrasi rakyat (negara-negara komunis) !
4. Apa sajakah sikap positif yang harus dilakukan untuk tetap
   tegaknya konstitusi di Indonesia yang berdasarkan demokrasi
   Pancasila, terutama untuk para penyelenggara negara !

								
To top