Docstoc

Teori Anggaran dan Sistem Anggaran di Indonesia

Document Sample
Teori Anggaran dan Sistem Anggaran di Indonesia Powered By Docstoc
					              SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Teori Anggaran dan Sistem Anggaran
                        di Indonesia

                                               Oleh :
                    Raditya Dwi Indrawan     3609-04
                      Alifiana Hafidian R.   3609-12
                             Sisca Henlita   3609-13
                     Hesti Martadwiprani     3609-14
                    Ainun Dita Febriyanti    3609-19
                         M. Emil Widya P.    3609-21
   Sumber Pembiayaan Pembangunan (1)

Pengalokasian     dana      yang  digunakan     untuk
pembangunan kegiatan ekonomi, sosial, fisik, dan lain-
lain. Dibedakan menjadi 2, yaitu:
a. Konvensional       : diperoleh dari pemerintah,
    misalnya APBN/APBD.
b. Non Konvensional : gabungan dari pemerintah,
    swasta, dan masyarakat, misalnya: dana pensiun,
    hibah, tabungan masyarakat.
Sumber Pembiayaan Pembangunan (2)
                              Sumber Pembiayaan
                                Pembangunan


               Konvensional                          Non
                                                 Konvensional

       Pajak            Bukan Pajak
                                            -Zakat/ Hibah
 -PBB                                       -Dana Pensiun
 -Pajak               -Retribusi Daerah     -Tabungan Masyarakat
 Penghasilan          -Dana                 -Investasi Asing
                      Perimbangan
                      (dana bagi hasil,     -Utang Luar Negeri
                      dana        alokasi   -Perdagangan
                      umum,         dana    Internasional
                      alokasi khusus)
                          Teori Anggaran (1)

Anggaran adalah suatu rencana kerja yang dinyatakan
secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter      Menurut Mulyadi
standar ukuran yang lain yang mencakup jangka waktu      (2001, p.488)
satu tahun.




Anggaran adalah suatu pendekatan     yang formal dan     Menurut
sistematis  daripada pelaksanaan    tanggung     jawab   Gunawan
manajemen     dalam  perencanaan,    koordinasi,   dan   Adisaputro   dan
pengawasan.                                              Marwan       Asri
                                                         (1989:6),
              Teori Anggaran (2)

Anggaran dibedakan menjadi 2, yaitu:
• Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
  (APBN): dikeluarkan oleh pemerintah pusat atas
  persetujuan DPR.
• Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
  (APBD): dikeluarkan oleh pemerintah daerah
  melalui persetujuan DPRD.
   Perbedaan UU APBN/APBD
        dengan UU lain
                   UU APBN/APBD       UU Lain
Periodisitas dan
                     Satu tahun     Terus-menerus
Kontinuitas
                   Hanya mengikat Mengikat seluruh
    Materiil
                   pemerintah     masyarakat
           Konsep Anggaran (1)

• Zaman Feodal
  Pengeluaran dan pendapatan negara dianggap
  sebagai alat privat raja atau penguasa, dimana
  pendapatan maupun pengeluaran raja atau
  penguasa publik lain tidak dimasukkan ke dalam
  anggaran negara.
           Konsep Anggaran (2)
• Zaman Absolutisme
  Sistem keuangan yang berlaku adalah sistem
  sportel yaitu sebagian besar pendapatan negara
  tidak masuk ke dalam kas pusat, melainkan ke
  dalam kas pejabat umum yang secara langsung
  membiayai tindakan penyediaan negara. Semua
  pemasukan negara masuk ke dalam kas para
  pejabat sebagai imbalan bagi jasa yang mereka
  lakukan.
           Konsep Anggaran (3)
• Sistem Anggaran Modern
  Berlangsung mulai abad ke-19 karena adanya
  perkembangan ekonomi. Pelaksanaan sistem ini
  bervariasi  terutama     mengenai   susunan
  anggaran, periodisitas, dan bentuk formilnya.
  Asas yang dipergunakan dalam sistem
  anggaran modern yaitu:
                 Konsep Anggaran (4)
•   Asas kelengkapan
    Semua pengeluaran dan penerimaan secara tegas dimuat dalam
    anggaran. Tidak boleh ada penerimaan atau pengeluaran yang
    tidak dimasukkan ke dalam kas negara.
•   Asas spesialisasi/spesifikasi
    Susunan anggaran terdiri dari berbagai macam pengeluaran dan
    penerimaan sehingga perlu diadakan klasifikasi tertentu. Berbagai
    jenis kemungkinan klasifikasi ditentukan berdasarkan tujuan negara.
•   Asas berkala
    Anggaran yang ditetapkan memiliki jangka waktu tertentu dalam
    pelaksanaannya. Asaa ini juga berkaitan dengan sistem
    pengawasan dalam pelaksanaannya.
            Konsep Anggaran (5)
• Asas Formil
  Adanya keharusan setiap anggaran memerlukan bentuk
  tertentu yang mengikat semua pihak, dalam hal ini
  berbetuk undang-undang. Dengan demikian semua
  pihak dapat mengetahui secara pasti. Hal ini juga
  menjadi dasar untuk pelaksanaan pengawasan rakyat
  melalui wakil-wakilnya.
• Asas Publisitas
  Merupakan asas dalam demokrasi bahwa tidak ada
  urusan publik bersifat rahasia. Dasar keterbukaan
  penting bagi negara demokrasi terutama mengenai
  penerimaan dan pengeluaran negara.
    Sistem Anggaran di Indonesia (1)

Sistem anggaran di Indonesia menggunakan
sistem anggaran daerah dan terpusat. Pada
masa orde baru sistem anggaran di Indonesia
merupakan sistem anggaran terpusat, dimana
semua anggaran yang ada tercantum dalam
APBN. Pada era reformasi, yakni sekitar tahun
1999 diberlakukan kebijakan otonomi daerah
yang pada akhirnya mengharuskan pemerintah
daerah untuk memiliki buku anggarannya sendiri
atau biasa disebut APBD.
    Sistem Anggaran di Indonesia (1)

APBN sendiri disahkan oleh Kementrian
Keuangan sedangkan APBD disahkan oleh
Kementrian Dalam Negeri. Karena Indonesia
menggunakan sistem anggaran terpusat dan
sistem anggaran daerah maka sistem anggaran
di Indonesia disebut sistem anggaran yang
terpadu.
Sekian dan Terima Kasih..

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:672
posted:10/2/2011
language:Indonesian
pages:14