Docstoc

Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah

Document Sample
Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah Powered By Docstoc
					www.dadang-solihin.blogspot.com   2
   Nama                         Dr.       Solihin SE
                              : Dr Dadang Solihin, SE, MA
   Tempat/Tgl Lahir           : Bandung 6 November 1961
   Pekerjaan                  : Direktur Evaluasi Kinerja
                                Pembangunan Daerah
                                Bappenas
   Alamat Kantor              : Jl. Taman Suropati No. 2
                                Jakarta 10310
   Telp/Fak Kantor            : (021) 392 6248
   HP                         : 0812 932 2202
   PIN BB                     : 277878F0
   Email                      : dadangsol@yahoo.com
   Website                    :
      http://dadang-solihin.blogspot.com

dadang-solihin.blogspot.com                           3
                        Materi
                        M t i
•   Tupoksi DPRD
•   Orientasi Dasar Politik DPRD
•   Tujuan dan Permasalahan Pembangunan
    Daerah
•   Perencanaan Pembangunan Daerah
•   Fungsi DPRD di Bidang Legislasi
•   Fungsi DPRD di Bidang Anggaran
•   Fungsi DPRD di Bidang Pengawasan




                     www.dadang-solihin.blogspot.com   4
www.dadang-solihin.blogspot.com   5
Wadah P    kil R k t
W d h Perwakilan Rakyat
Pemerintah Daerah yang dipimpin                   Mana yang paling dekat
oleh Kepala Daerah yang dipilih                    dengan rakyat dan secara
secara langsung oleh rakyat                        nyata sering memperjuangkan
                                                   kepentingan rakyat?
DPRD sebagai organisasi politik                   Organisasi mana yang terkait
Negara yang berpihak dan berjuang                  langsung memperjuangkan
untuk kepentingan rakyat                           kepentingan rakyat?
Berbagai partai politik yang                      Lembaga dan organisasi mana
seharusnya menjadi organisasi politik                              i   b d
                                                   yang mempunyai sumberdaya
sipil tertinggi dari rakyat                        pembangunan yang dapat
                                                   didayagunakan untuk secara
LSM dan berbagai bentuk asosiasi                       t d       t
                                                   nyata dan cepat memenuhihi
yang menjadi wadah fungsional atas                 kebutuhan hidup rakyat?
perjuangan kepentingan tertentu
                                                  Organisasi mana yang
Berbagai organisasi kemasyarakatan                 mempunyai dasar pijakan kuat
yang dibentuk mulai dari tingkat                   dan konkrit di lingkungan
dusun sampai tingkat nasional                      rakyat?

                    www.dadang-solihin.blogspot.com                               6
Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan

                        Bentuk Kebijakan dan Program Pembangunan
         Pemda              DPRD           Parpol       LSM                              Ormas
      Kebijakan dan      Produk-produk        Program partai       Kebijakan dan     Agenda lobi dan
        Program
            g            Fungsi DPRD
                             g                   dan janji
                                                     j j          p g
                                                                  program khusus      tekanan politik
                                                                                              p
      Pembangunan                               kampanye                LSM

                                      Arena Pembangunan
            Sosial                 Ekonomi        Lingkungan                        Kelembagaan
     Kesejahteraan sosial      Pertumbuhan dan             Lingkungan yang         Pembuatan
      bagi seluruh warga         pemerataan                sehat dan lestari   keputusan partisipatif


                                  Lembaga Intermediary
         Pemda               DPRD       Parpol                          LSM              Ormas
       KDH, Sekda,         Pimpinan,          Pimpinan Partai,    Berbagai bentuk    Berbagai bentuk
         SKPD            Komisi, Fraksi,      Biro-biro dalam      dan jenis LSM     dan jenis Ormas
                            Kaukus                 Partai

             Kelompok median pendukung pemilu dan political entrepreneur

                          Warga Negara dan Kepentingan-kepentingannya
         Gender             Ekonomi              Domisili           Keamanan          Organisasi
           Laki                 y
                              Kaya                 Tetap
                                                       p                 p
                                                                       Mapan                 p
                                                                                        Kelompok

                                       www.dadang-solihin.blogspot.com                                  7
       Perempuan              Miskin           Tidak Tetap           Rentan             Individual
     Sumber: ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005)
  Fungsi DPRD
menurut UU 27/2009

1.
1    Legislasi


2
2.   Anggaran
     A


3.   Pengawasan




     www.dadang-solihin.blogspot.com   8
                F ngsi
                Fungsi Legislasi
•   Fungsi Legislasi adalah kewenangan pembuatan Peraturan
    Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan
    Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak
    Raperda yang diusulkan oleh eksekutif.
•   Perda k     j    keberlanjutan b h kebijakan daerah.
    P d akan menjaga k b l j t sebuah k bij k di d    h
•   Perda menjadi dasar hukum tindakan pemerintahan sekaligus
                                                        daerah.
    menjadi instrumen perlindungan hukum bagi rakyat di daerah
•   Perda dapat difungsikan sebagai instrumen pembangunan.




                       www.dadang-solihin.blogspot.com                9
                Fungsi Anggaran
•   Fungsi Anggaran adalahkewenangan menyetujui atau menolak
    dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses
    pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan
    APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda
    tentang APBD.
•   APBD harus semakin berorientasi kepada kepentingan rakyat
    melalui model perencanaan kebijakan yang integratif, antara rakyat,
    DPRD dan pemerintah daerah.
               p
•   APBD merupakan dokumen kebijakan yang memiliki pengaruh
    nyata terhadap prioritas dan arah kebijakan pemerintahan dalam
    satu tahun anggaran.
•   Dari APBD akan sangat mudah diidentifikasi kebijakan politik
              daerah                                   kepada
    anggaran daerah, dimana di dalamnya terungkap: “kepada
    kelompok mana pemerintah berpihak, dan untuk kegiatan apa
    pemerintah bertindak”.
                        www.dadang-solihin.blogspot.com               10
            F ngsi Pengawasan
            Fungsi Penga asan
•   Fungsi Pengawasan adalah kewenangan dewan untuk melakukan
    pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya,
    pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja
    pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan
                                daerah.
    kerjasama internasional di daerah
•   Adanya pelayananan publik yang berkualitas mempersyaratkan
    adanya kebijakan daerah y g p g
          y      j                                       y
                               yang progresif memihak masyarakat.
•   Sebagai stakeholder utama dalam penyediaan pelayanan publik
    daerah, DPRD diharapkan mampu mendorong adanya peningkatan
    kualitas pelayanan publik.
•   Sebagai pilar utama dalam pemerintaran daerah, DPRD perlu lebih
    responsif dengan memperkuat fungsi pengawasan terhadap
    penyediaan pelayanan publik di daerah.

                       www.dadang-solihin.blogspot.com            11
P     d F      i      (1966-
Peran dan Fungsi DPRD (1966-1998)
•   DPRD hanya menyetujui konsep eksekutif karena kapasitas dan
    kewenangannya terbatas untuk menganalisis kebijakan yang
    diprakarsai eksekutif.
•   Anggota dewan saat itu tidak memiliki kekuatan dan keahlian untuk
    melakukan analisa secara independen atau untuk meminta
    masukan dari masyarakat.
•   Hal ini semakin memperlemah fungsi perwakilan DPRD dan
    kemampuan mereka dalam memastikan bahwa program,
    pelayanan, dan anggaran pemerintah daerah telah mencerminkan
      i it konstituen.
    prioritas k  tit
•   Pemilihan umum direkayasa secara seksama untuk memilih
                                   rezim.
    anggota DPRD yang loyal pada rezim



                        www.dadang-solihin.blogspot.com             12
    Peran dan Fungsi DPRD (Saat Ini)
    P     d F      i      (S t I i)
•   DPRD saat ini lebih cerdas dan kompeten dibandingkan di masa
    lalu.
•   Anggota DPRD secara aktif terlibat dalam penyusunan peraturan
    daerah , tidak hanya menyetujui draf yang dipersiapkan oleh
    pemerintah dan memainkan peran penting dalam proses
    pemerintah,
    penganggaran daerah.
•   Pemerintah daerah berkonsultasi dengan DPRD mengenai
    keputusan-keputusan kebijakan yang penting dan DPRD secara
    aktif mengambil bagian dalam perencanaan untuk pengembangan
      k      i dan          k t daerahnya.
    ekonomi d masyarakat di d         h
•   Melalui pemilihan umum yang jujur dan adil, anggota DPRD kini
                                             lalu,
    lebih representatif dibandingkan di masa lalu di mana masyarakat
    memiliki harapan yang tinggi terhadap lembaga ini.


                        www.dadang-solihin.blogspot.com                13
    Tantangan bagi DPRD yang Efektif (1/2)
    T t       b i            Ef ktif

•   Seperti di banyak tempat lain di dunia, para politisi seringkali
    terlihat sebagai orang-orang yang mengutamakan kepentingan diri
    sendiri dan mereka tidak terjangkau, terpisah dari realita
    kemiskinan dan kesengsaraan lain yang masih mewarnai
                sehari hari Indonesia
    kehidupan sehari-hari di Indonesia.
•   Banyak anggota DPRD merasa mempunyai hak istimewa dan
    merasa bahwa sebagai wakil terpilih yang berbicara dan bertindak
    atas nama masyarakat, mereka berhak menuntut perlakuan khusus
    dan kemudian menjauhkan diri dari masyarakat biasa.




                       www.dadang-solihin.blogspot.com             14
    Tantangan bagi DPRD yang Efektif (2/2)
    T t       b i            Ef ktif

•   Tuduhan korupsi dan penyalahgunaan sumber daya publik yang
    terus menghiasi catatan DPRD di daerah juga akan dapat mengikis
    kepercayaan publik.
•   Menurut data Indonesian Corruption Watch pada Juni 2006, lebih
         1 000
    dari 1.000 anggota DPRD di seluruh Indonesia sedang dalam
    penyelidikan karena tuduhan yang berkaitan dengan korupsi.
•   DPRD banyak yang kurang efektif. Kebanyakan DPRD hanya
    menyetujui satu atau dua PERDA dalam setahun walaupun
    merencanakan untuk membuat lebih banyak lagi.
•   Anggaran daerah sering pula tertunda karena keterlambatan DPRD
    untuk menyetujuinya.




                       www.dadang-solihin.blogspot.com            15
         M       H l I i T j di?
         Mengapa Hal Ini Terjadi?
•   Sistem partai yang terpusat membuat anggota DPR/D menjadi
    lebih berpihak kepada partai sebagai sumber legitimasi daripada
    berpihak pada pemilih dan masyarakat.
•   Partai politik melihat anggotanya sebagai sumber pengumpulan
                                  berikut,
    dana untuk pemilihan umum berikut sehingga kebanyakan anggota
    DPRD memang secara teratur harus memberikan sebagian gaji
    mereka kepada partai.
•   Bagi banyak anggota DPRD, para pemilih hanya perlu dimintai
    pendapat lima tahun sekali, sebagai bagian dari kampanye
         ilih kembali.
    pemilihan k b li
•   “Hubungan Konstituensi” berarti memelihara kelompok kepentingan
                                                        dipilih
    tertentu yang mendukung para anggota DPRD untuk dipilih, dan
    seringkali melibatkan uang.


                       www.dadang-solihin.blogspot.com            16
     K         t k Mereformasi
     Kemauan untuk M   f     i
•   Anggota DPRD yang progresif dan berpikiran reformis semakin
    sadar bahwa kebutuhan untuk mendengarkan masyarakat tidak
    hanya terjadi selama kampanye saja tetapi dalam praktek sehari-
    hari.
•   Anggota DPRD semakin tanggap dan inovatif serta memahami
    permasalahan yang muncul akibat ketidakpercayaan rakyat pada
    para politisi.
•   DPRD telah melakukan reformasi di beberapa bidang yang
    memungkinkan partisipasi masyarakat serta meningkatkan
    transparansi.
    t             i




                       www.dadang-solihin.blogspot.com                17
www.dadang-solihin.blogspot.com   18
Agenda Politik Nyata
A   d P litik N t

         Agenda politik yang sangat nyata dan
         langsung memenuhi kebutuhan warga.
             Penanggulangan kemiskinan;
             Peningkatan aksesibilitas dan kualitas
              pendidikan dan kesehatan;
             Pemberantasan k
              P b        t        i dan f     i
                            korupsi d reformasi
              birokrasi.




    www.dadang-solihin.blogspot.com                19
Argumentasi Politik Mendasar
        Argumentasi politik yang dibangun adalah sangat
        mendasar dan tidak klise.
           Dengan membawa dukungan politik nyata dari
                         t          k dapat memperkuat
            warga, anggota DPRD akan d      t        k t
            pijakan mereka dalam proses politik yang
            berlangsung dalam berbagai sidang DPRD.
                  g   g              g        g
           Dengan informasi dan pengetahuan yang
            langsung diperoleh dari warga masyarakat, para
            anggota DPRD akan mampu membawakan
            semua kepentingan warga ke dalam proses
                                 Daerah,
            pembuatan Peraturan Daerah penentuan APBD
            dan pengawasan politik.




        www.dadang-solihin.blogspot.com             20
          Positif dan Konstruktif
           y g                 p y
Pemikiran yang selalu mencari upaya
perbaikan.
    Anggota DPRD akan selalu dituntut
     untuk berpikir positif dan
     konstruktif dalam melaksanakan
                fungsinya
     tugas dan fungsinya.
    Sering tanpa disadari kebiasaan ini
     j             g         p
     justru meningkatkan kapasitas
     modal politik yang memang
     dibutuhkan oleh anggota DPRD dan
       t kt     litik    d k
     struktur politik pendukungnya.




                      www.dadang-solihin.blogspot.com   21
Membangun Sistem Umpan Balik
                       g             p
                 Membangun dan memperkokoh sistem
                 umpanbalik yang cepat dan efektif.
                    Para anggota DPRD dan partai
                     politiknya dapat selalu melakukan up-
                     date terhadap informasi dan program
                     kerjanya.
                     kerjanya
                    Partai politik yang diwakili oleh anggota
                     DPRD tersebut juga secara terus
                                      j g
                     menerus mengevaluasi diri apakah
                     mereka mempunyai akar yang kuat di
                     tingkat k           t t j t
                     ti k t akar rumput atau justru
                     berkembang menjadi partai politik yang
                     mengambang.
                          g        g



        www.dadang-solihin.blogspot.com                  22
    Siklus R     t i W kil R k t
    Sikl Representasi Wakil Rakyat
   Mandat politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa
    rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh
    anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan.
   Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk
                                    keputusan.
    mempengaruhi proses pengambilan keputusan
   Jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan
                  memilihnya,
    mereka yang memilihnya maka kekuasaan perwakilan itu dapat
    dicabut oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun
    yang akan datang.
   Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorang
    wakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan para pemilihnya,
    maka secara politik yang bersangkutan akan mengalami
    delegitimasi di mata publik.

                       www.dadang-solihin.blogspot.com               23
Siklus Representasi Wakil Rakyat
                                  RAKYAT

                                     PEMILU

                              Representasi Rakyat
                                (keterwakilan)



     Hubungan dengan                  DPRD
                                                           Fungsi Legislasi
         Pemilih

     Hubungan dengan              MEMBUAT
    media dan kelompok           KEPUTUSAN                  u gs    gga a
                                                           Fungsi Anggaran
       kepentingan                 POLITIK

       Sumber daya
    (anggaran, staf, riset                                 Fungsi Pengawasan
       dan informasi)



                   Perlindungan                 Peningkatan
                 hak-hak Individu         Kesejahteraan Individu
                  dan masyarakat              dan Masyarakat
Sumber: NDI, LGSP        www.dadang-solihin.blogspot.com                       24
                                                                        1/2
                                                                        1/2
      Indikator P l k     M d t       B ik
      I dik t Pelaksanaan Mandat yang Baik

   Dalam pelaksanaan mandat rakyat, dewan selayaknya dapat
    menghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak
    positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi,
    anggaran dan pengawasan.
 Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik
  perwakilan.
 DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah
  keterwakilan, yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap
  dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, yang diartikulasikan
  melalui peran kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun
  individu-invidu warga negara.




                         www.dadang-solihin.blogspot.com                    25
                                                                2/2
        Indikator P l k     M d t       B ik
        I dik t Pelaksanaan Mandat yang Baik

   Secara substansial
       p        g
        perlindungan hak
       peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek
          p
    Secara prosedural
      mengikuti prosedur hukum yang benar
                     y                p      y
        melibatkan masyarakat di dalam prosesnya
   Komunikasi dan hubungan dengan konstituen, media serikat,
    Ormas, LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain.
   Sistem pendukung (supporting system) memadai antara lain
    mencakup anggaran, staf, riset dan informasi.




                         www.dadang-solihin.blogspot.com        26
dadang-solihin.blogspot.com   27
       Apa Itu Pembangunan?
Pembangunan adalah:                             Tujuan Pembangunan:
 proses perubahan ke                1.
                                     1    Peningkatan standar hidup (levels
  arah kondisi yang lebih                 of living) setiap orang, baik
  baik                                    pendapatannya, tingkat konsumsi
                                          pangan sandang papan pelayanan
                                          pangan, sandang, papan,
 melalui upaya yang                      kesehatan, pendidikan, dll.
  dilakukan secara                   2.        p            g
                                          Penciptaan berbagai kondisi y g
                                                                      yang
  terencana.
  t                                       memungkinkan tumbuhnya rasa
                                          percaya diri (self-esteem) setiap
                                          orang.
                                          orang
                                     3.   Peningkatan kebebasan
                                          (freedom/democracy) setiap orang.
                                                                  Todaro, 2000


                            dadang-solihin.blogspot.com                       28
                           Ho ?
                           How?
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
     antar daerah
     antar sub daerah
     antar warga masyarakat (p
               g     y                               )
                             (pemerataan dan keadilan).
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
        p                      p g       j
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
        p                    j g                       y
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
   agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa
   datang (berkelanjutan).




                       dadang-solihin.blogspot.com            29
           g               g
     Tantangan dalam Pembangunan Daerah
                                                                  • Mengurangi
                              Sarana dan
                            Prasarana yang
                            P                                       ketimpangan
                             memadai dan                          • Memberdayakan
                              berkualitas                           masyarakat
                                                                  • Mengentaskan
                                                                    kemiskinan.
                                                                  • Menambah lapangan
                                                                    kerja.
                                                Dunia usaha yg    • Menjaga kelestarian
                                                   kondusif         SDA
                             Pemanfaatan
                          sumber daya secara
                              berkualitas

                Koordinasi yang
               semakin baik antar
                 stakeholders



Peningkatan kapasitas
        SDM
                                    dadang-solihin.blogspot.com                    30
 PEMBANGUNAN DAERAH                        PEMBANGUNAN DI DAERAH




   Upaya terencana untuk
                                           Upaya untuk memberdayakan
   meningkatkan kapasitas
                                           masyarakat di seluruh daerah
    Pemerintahan Daerah

    Sehingga tercipta suatu                    Sehingga tercipta suatu
                                               S hi     t i t       t
  kemampuan yang andal dan                lingkungan yang memungkinkan
     profesional dalam:
     p                                           masyarakat untuk:
                                                     y



 Memberikan pelayanan kepada             M ik ti k lit k hid
                                           Menikmati kualitas kehidupan
  masyarakat,                              yang lebih baik, maju, dan
                                           tenteram,,
 M    l l     b daya
  Mengelola sumber d                      Peningkatan harkat, martabat,
  ekonomi daerah.                          dan harga diri.

                        dadang-solihin.blogspot.com                   31
               PEMBANGUNAN DAERAH
                         Dilaksanakan Melalui:

Penguatan Otonomi              Pengelolaan
                                                         Good Governance
     Daerah                    Sumberdaya

               Keseimbangan Peran Tiga Pilar
               K   i b      P     Ti Pil

   Pemerintahan
   P    i t h                   D i Usaha
                                Dunia U h                   Masyarakat
                                                            M      k t

   Menjalankan dan
menciptakan lingkungan     Mewujudkan penciptaan         Penciptaan interaksi
politik dan hukum yang       lapangan kerja dan          sosial, ekonomi dan
 kondusif bagi unsur-           pendapatan.                     politik.
       unsur lain.

                           dadang-solihin.blogspot.com                          32
           Pergeseran Paradigma:
        From Government to Governance




          Government                                  Governance
 M b ik h k ekslusif b i
  Memberikan hak k l if bagi           P      l           l     blik
                                        Persoalan-persoalan publik
  negara untuk mengatur hal-hal         adalah urusan bersama
  publik,                               pemerintah, civil society dan
 Aktor di luarnya hanya dapat          dunia usaha sebagai tiga aktor
  disertakan sejauh negara              utama.
  mengijinkannya
  mengijinkannya.
                        dadang-solihin.blogspot.com                      33
                             g
               Pelaku Pembangunan:
               Paradigma Governance
   Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
    yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
                                     Tenaga Kerja
                      Kontrol                          Kontrol



        Dunia Usaha
                                    Pemerintah                       y
                                                                  Masyarakat
          S    t
          Swasta


                        Nilai                       Redistibusi
                 Pertumbuhan                    Melalui Pelayanan
                                        Pasar

   Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
    Good.
    Good
                                dadang-solihin.blogspot.com                    34
               Governance
         Model Go ernance
                Sektor Swasta      Sektor Publik        Sektor Ketiga


   Tingkat        Perusahaan        Organisasi               LSM
Supranasional    transnasional   Antar Pemerintah       Internasional




  Tingkat        P
                 Perusahaan
                        h                                 Ormas/LSM
  Nasional         Nasional        GOVERNANCE              Nasional



   Tingkat        Perusahaan         Pemerintah           LSM Lokal
 Subnasional         Lokal             Lokal

                                            (Kamarack and Nye Jr., 2002)

                        dadang-solihin.blogspot.com                        35
             g
Pelaku Pembangunan: Stakeholders

           STATE                       CITIZENS
           Executive
                  i                         i di t
                                       organized into:
           Judiciary         Community-based organizations
            g
          Legislature        Non-governmental organizations
                                Professional Associations
         Public service
                                    Religious groups
            Military                Women’s groups
             Police                       Media

                       BUSINESS
              Small / medium / large enterprises
                 Multinational Corporations
                     Fi     i l i tit ti
                     Financial institutions
                        Stock exchange


              dadang-solihin.blogspot.com                     36
   Troika




dadang-solihin.blogspot.com   37
Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
               Swasta
  Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat



  Masyarakat,
  Bangsa, dan
    Negara                                      Masyarakat

                                                             VISI
                                       Pemerintah

Good Governance            Dunia Usaha




                  dadang-solihin.blogspot.com                       38
Sinergitas Stakeholders




       dadang-solihin.blogspot.com   39
Sinergitas Stakeholders




       dadang-solihin.blogspot.com   40
dadang-solihin.blogspot.com   41
 Status Hukum Dokumen Perencanaan
                NASIONAL                                       DAERAH
        Dokumen               Penetapan                 Dokumen             Penetapan
Rencana Pembangunan               UU           Rencana Pembangunan             Perda
Jangka Panjang Nasional      ( 13 Ayat 1)
                             (Ps.    y )       Jangka Panjang Daerah      (Ps.     y )
                                                                          ( 13 Ayat 2)
(RPJP-Nasional)                                (RPJP-Daerah)
Rencana Pembangunan             Per Pres       Rencana Pembangunan        Peraturan KDH
Jangka Menengah N i l
J k M           h Nasional   (Ps. 19 Ayat 1)   J k M
                                               Jangka Menengah D
                                                             h Daerah
                                                                    h     (Ps. 19 Ayat 3)
(RPJM-Nasional)                                (RPJM-Daerah)
Renstra Kementerian /          Peraturan       Renstra Satuan Kerja          Peraturan
Lembaga (Renstra KL)          Pimpinan KL      Perangkat Daerah           Pimpinan SKPD
                             (Ps. 19 Ayat 2)   (Renstra SKPD)              (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah        Per Pres       Rencana Kerja Pemerintah   Peraturan KDH
(RKP)                        (Ps. 26 Ayat 1)   Daerah (RKPD)              (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja                  Peraturan       Rencana Kerja Satuan          Peraturan
Kementerian / Lembaga         Pimpinan KL      Kerja Perangkat Daerah     Pimpinan SKPD
(Renja KL)
(   j    )                   (Ps 21 Ayat 1)
                             (Ps.              (
                                               (Renja SKPD)
                                                   j       )                Ps
                                                                          ( Ps. 21 Ayat 3)
                                 dadang-solihin.blogspot.com                          42
                    Perencanaan:
Persyaratan Dokumen Perencanaan:
             SMART
 SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi
 MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured
  g        g )
  gets managed”)
 ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and
  appropriate collection method)
 RELEVANT (information needs of the people who will
  use the data)
 TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right
  time to influence many manage decision)

                    dadang-solihin.blogspot.com         43
           Syarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
H        iliki       t h i d          hit   k
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
   mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
   pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan
   pelaksanaannya.
                        dadang-solihin.blogspot.com          44
    Fungsi/Manfaat Perencanaan
•   Sebagai alat koordinasi
    seluruh stakeholders
•   Sebagai penuntun arah
•   Minimalisasi ketidakpastian
•   Minimalisasi inefisiensi
    sumberdaya
•   Penetapan standar dan
    P    t       t d d
    pengawasan kualitas




                          dadang-solihin.blogspot.com   45
www.dadang-solihin.blogspot.com   46
                  Tata Urutan Hukum
                (UU 10/2004 ttg Pembentukan Peraturan PerUU)

No    Produk Hukum        Penetapan Oleh                     Fungsi
1.   UUD 1945             MPR                   Sumber hukum Tertinggi dari segala
                                                hukum
2.   UU                   DPR dan               Pelaksana konstitusi (UUD 1945)
                          ditandatangani oleh
                          Presiden
3.   Peraturan            Presiden               Setingkat dengan undang-undang
     Pemerintah                                  Selanjutnya harus diserahkan
                                                        j y
     Pengganti Undang-                            kepada DPR untuk ditetapkan atau
     Undang (PERPU)                               ditolak menjadi undang-undang
4
4.   Peraturan            Presiden setelah                  undang-undang
                                                Pelaksanaan undang undang
     Pemerintah           disetujui oleh
                          Menteri
5.
5    Peraturan Daerah     DPRD                               tugas
                                                Penyelesaian tugas, kewajiban dan
                                                hak pemerintah daerah


                              www.dadangsolihin.com                               47
              Asas Pembentukan
                  Perundang-
        Peraturan Perundang-undangan

1. Asas Kejelasan Tujuan:
  Harus mempunyai t j
  H                           jelas dan  hendak dicapai.
                i tujuan yang j l d yang h d k di     i

2.
2 Asas Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang tepat:
    Harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan
     p        g       g yang
     perundang-undangan y g berwenang.   g
    Dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh
     lembaga atau pejabat atau peraturan yang lebih tinggi.

3. Asas Kesesuaian antara Jenis dan Materi Muatan:
  Harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat
  dengan jenis peraturan perundang-undangannya.

                       www.dadangsolihin.com                      48
4. Asas Dapat Dilaksanakan:
  Karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur
  kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

5. Asas Kejelasan Rumusan:
    Harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan
     perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau
     terminologi,
              g
    Bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak
     menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam
     pelaksanaannya.
       l k

6.
6 Asas Keterbukaan:
  Dalam proses perencanaan, persiapan, penyusunan, dan
  pembahasan seluruh lapisan masyarakat perlu diberi kesempatan
  yang seluas-luasnya untuk mengetahui dan memberikan masukan
  dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.
                      www.dadangsolihin.com                   49
7.   Asas Tata Susunan Peraturan Perundang-undangan atau lex
          i d       t l i f i i
     superior derogate lex inferiori:
     Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh
                                   perundang-undangan
     bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih
     tinggi.


8.   Asas lex specialis derogate lex generalis:
     Peraturan perundang-undangan yang lebih khusus
     mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih
     umum.

9.   Asas lex posterior derogate lex priori:
     Peraturan perundang-undangan yang lahir kemudian
     mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lahir
     terlebih dahulu jika materi yang diatur peraturan perundang
                                                       perundang-
     undangan tersebut sama.

                         www.dadangsolihin.com                      50
10. Asas Keadilan:
    Setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan
    keadilan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.


11. Asas kepastian hukum:
         p peraturan p
    Setiap p                 g      g           p       j
                     perundang-undangan harus dapat menjamin
    kepastian hukum dalam upaya menciptakan ketertiban dalam
    masyarakat.

12. Asas pengayoman:
    Setiap    t          d      d
    S ti peraturan perundang-undangan h      berfungsi
                                       harus b f     i
    memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan
    ketentraman masyarakat.
                    y



                       www.dadangsolihin.com                   51
13.
13 Asas Mengutamakan Kepentingan Umum:
   Dalam peraturan perundang-undangan harus memperhatikan
   keseimbangan antara berbagai kepentingan dengan
            g               g     p     g      g
   mengutamakan kepentingan umum.

14. Asas Kenusantaraan:
   Setiap peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari
   sistem hukum nasional berdasarkan kesatuan wilayah Indonesia
   atau wilayah tertentu sesuai jenis peraturan perundang-
   undangan.
         g

15. Asas Kebhinekatunggalikaan:
   Materi muatan peraturan perundang-undangan harus
   memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan
   golongan kondisi khusus daerah sistem nilai masyarakat daerah
   golongan,                daerah,
   khususnya yang menyangkut masalah-masalah yang sensitif
   dalam kehidupan masyarakat.
                        www.dadangsolihin.com                     52
    Syarat Penyusunan Perda
1. Hindari     b i kewenangan yang
1 Hi d i pemberian k
   berlebihan;
2 Hindari pengaturan dan persyaratan
2.
   yang tidak perlu, berlebihan, dan sulit
   diterapkan;
3. Akomodasi ketetapan yang bersifat
   transparan, akuntabel, dan melewati
                  bil keputusan yang
   proses pengambilan k     t
   benar;
4.
4 Libatkan tokoh masyarakat setempat;
5. Gunakan proses pelibatan publik
   yang luas;
   y g      ;
6. Tingkatkan efektivitas mekanisme
   penegakan hukum.
                          www.dadangsolihin.com   53
            Prinsip Dasar
     Proses Penyusunan Perda (1)
1. Transparansi/keterbukaan.
   Informasi tentang akan
    ditetapkannya suatu kebijakan,
   P l      b i          k t
    Peluang bagi masyarakat
    untuk memberikan masukan
    dan melakukan pengawasan
                    p g
    terhadap pemerintah.




                       www.dadangsolihin.com   54
           Prinsip Dasar
    Proses Penyusunan Perda (2)
2. Partisipasi:
      Mendorong terciptanya komunikasi p
                g     p y               publik untuk
       meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses
       pengambilan keputusan pemerintah,
      Mendorong keterbukaan informasi pemerintah yang lebih
       baik untuk kemudian menyediakan gagasan baru dalam
       memperluas pemahaman komprehensif terhadap suatu
       isu.
      Mengurangi kemungkinan terjadinya konflik dalam
           g      g     g        j    y
       menerapkan suatu keputusan dan mendukung penerapan
       akuntabilitas.




                       www.dadangsolihin.com                   55
                    p
              Prinsip Dasar
       Proses Penyusunan Perda (3)
3. Koordinasi dan Keterpaduan.
     Koordinasi dan keterpaduan/integrasi berkaitan dengan
      hubungan antara pemerintah dan organisasi dalam
      p
      pemerintah.
     Menyediakan mekanisme yang melibatkan instansi lain dalam
      pengambilan keputusan secara utuh.
     Keterpaduan memerlukan kombinasi yang harmonis antara
      wawasan dan aksi koordinasi, menekan konflik, membatasi
      ketidakefektifan,
      ketidakefektifan dan yang terpenting membatasi jumlah
      produk hukum.




                        www.dadangsolihin.com                   56
Prinsip Dasar Perumusan Substansi (1)

1. Akurasi Ilmiah dan Pertimbangan Sosial-Ekonomi.
      Setiap peraturan hendaknya disusun berdasarkan kajian
       keilmuan di d l
       k il        dalamnya.
      Suatu peraturan tidak bersifat normatif semata, melainkan
       juga harus mencerminkan isu dan permasalahan
       sebenarnya, berikut strategi pemecahan yang dibutuhkan
       masyarakat.
      Untuk dapat memastikan kebutuhan yang sebenarnya dari
       para pemangku kepentingan, suatu kajian akademis
       terhadap      t          t
       t h d peraturan yang tengah di             t ditetapkan
                                     h dirancang atau dit t k
       perlu dilakukan, dengan menekankan pertimbangan ilmiah,
       sosial, dan ekonomi di dalamnya.
             ,                      y



                        www.dadangsolihin.com                      57
Prinsip Dasar Perumusan Substansi (2)

2. Pendanaan Berkelanjutan.
      Diperlukan dukungan pendanaan yang cukup untuk
             i l      t ik       t     t
       mengimplementasikan suatu peraturan.
      Pendanaan tersebut digunakan untuk keperluan
                        operasional,
       administrasi dan operasional dan hanya sebagian kecil
       yang digunakan untuk pelaksanaan program dan
       pembangunan.
      Keterbatasan kemampuan dalam mendukung pendanaan
       merupakan salah satu alasan utama lemahnya penegakan
       h k      Indonesia.
       hukum di I d    i




                        www.dadangsolihin.com                  58
Prinsip Dasar Perumusan Substansi (3)

3. Kejelasan.
      Peraturan dapat diterima untuk kemudian dilaksanakan
       d       baik hanya apabila memiliki k j l
       dengan b ik h          bil                      dan dapat
                                       iliki kejelasan d d     t
       dipahami oleh masyarakat.
      Kejelasan mengacu pada bagaimana suatu peraturan
       dirumuskan dan masyarakat mengerti akan kandungan yang
       terdapat di dalamnya.




                        www.dadangsolihin.com                      59
 Prinsip dalam Penerapan Hukum (1)
1. Akuntabilitas
1 Ak t bilit
    Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar
     prosedur pelaksanaan;
    Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian
     dalam pelaksanaan kegiatan;
           p              g     ;
    Adanya output dan outcome yang terukur.
     p
2. Kepastian Hukum
    Adanya peraturan perundang-undangan yang tegas dan
     konsisten;
    Adanya penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif;
    Adanya penindakan terhadap setiap pelanggar hukum;
    Adanya kesadaran dan kepatuhan kepada hukum.


                        www.dadangsolihin.com                      60
 Prinsip dalam Penerapan Hukum (2)
3. Keleluasaan Aministratif
3 K l l        A i i t tif
    Tak satupun peraturan yang dapat secara efektif memprediksi
            kegiatan, fakta,               dibutuhkan.
     semua kegiatan fakta dan situasi yang dibutuhkan
    Keleluasaan dapat dituangkan secara eksplisit dan implisit
     dalam suatu peraturan.
                 p
4. Keadilan
    Setiap warga negara memiliki kedudukan y g sama di depan
          p    g    g                       yang          p
     hukum dan berhak mendapatkan keadilan.
    Hukum ditegakkan bukan atas dasar kepentingan kekuasaan
     ataupun golongan kepentingan tertentu, melainkan demi
     tegaknya keadilan.
    K dil h        didukung oleh k b d
     Keadilan harus did k                     institusi hukum d
                              l h keberadaan i tit i h k      dan
     aparat penegak hukum yang jujur, profesional dan tidak
     terpengaruh oleh g
        p g                g        p
                      golongan manapun.
                         www.dadangsolihin.com                      61
  Tahapan Penyusunan Perda

                                  2                       3
      1           Identifikasi legal baseline atau    Penyusunan
  Identifikasi                    hukum,
                      landasan hukum dan                Naskah
isu & masalah      bagaimana Perda baru dapat          Akademik
                      memecahkan masalah


                                  5
     6           Penyelenggaraan Konsultasi Publik:       4
                  Revisi Rancangan Perda;
Pembahasan di                                          Penulisan
                  Apabila diperlukan, melakukan
   DPRD             konsultasi publik tambahan         Raperda



                               7
                        Penetapan Perda



                      www.dadangsolihin.com                        62
 1.
 1                        Identifikasi isu   l h
                          Id tifik i i & masalah

1.                   masalah.
1 Identikasi isu dan masalah
2. Identikasi siapa yang terkait dengan masalah.
3 Gunakan metode pemecahan masalah yang sesuai
3.                                      sesuai.
4. Identikasi dampak pemecahan masalah.
5.                                            diatasi.
5 Pembuatan skala prioritas masalah yang akan diatasi




                          www.dadangsolihin.com          63
                    Metode M4E
     M4E = Men, Money, Managerial, Method, Environment


   Men (manusia)
     Dilakukan pengujian bagaimana perilaku manusia (subyek
      h k ) melaksanakan atau b ti d k sehingga ti b l
      hukum)     l k    k    t bertindak hi       timbul
      masalah;
   Money (uang/anggaran)
     Pengujian dilakukan dengan mengidentifikasi bagaimana
      kedudukan anggaran dalam p
                    gg                          g          gg
                                pelaksanaan kegiatan sehingga
      menimbulkan masalah;




                      www.dadangsolihin.com                     64
   Managerial
    M      i l
     Dilakukan pengujian dan riset apakah pola managerial baik dari
      sistem maupun sub sistem dapat mendukung atau tidak
      terhadap aturan-aturan yang ada.
     Perlu diperbaharui aturan yang lama atau membentuk aturan
      yang baru.
   Method (metode)
      Terkait dengan hubungan antara subyek hukum (pelaku) dengan
       obyek hukum,
    Bagaimana model dan pola hubungannya tersusun dalam
     sebuah metode.
 E i        t (lingkungan)
  Environment (li k       )
     Lingkungan sangat berpengaruh terhadap hadirnya persoalan
           terjadi.
      yang terjadi
     Lingkungan ini terkait juga pengaruh dari luar (globalisasi).

                           www.dadangsolihin.com                      65
2.
2                       Identifikasi legal b
                        Id tifik i l           li
                                         l baseline (1)

1. Identikasi seluruh peraturan perundang-undangan yang ada
   terkait dengan permasalahan, mulai dari undang-undang sampai
   dengan peraturan perundang-undangan terbawah.
2. Identikasi instansi pelaksana.
3. Evaluasi efektivitas peraturan perundang-undangan yang ada,
   dengan mempertimbangkan penulisannya:
        Kejelasan pasal d ayat; d
     a. K j l         l dan     t dan
     b. Kepastian preskripsi hukum.




                         www.dadangsolihin.com                   66
2.
2                      Identifikasi legal b
                       Id tifik i l           li
                                        l baseline (2)

4. Evaluasi efektivitas peraturan perundang-undangan yang ada,
   dengan mempertimbangkan pelaksanaannya:
     a. Ketersediaan dana pelaksanaan;
     b. Kapasitas administrasi; dan
     c. Penegakan hukum.
5. Identikasi peraturan perundang-undangan yang paling berpotensi
   untuk dapat memecahkan masalah, apabila keefektifannya
   ditingkatkan atau dibuat revisi.
6. Identikasi          instrumen hukum yang mungkin d
6 Id tik i macam-macam i t       h k                   t
                                                ki dapat
   memecahkan masalah.




                       www.dadangsolihin.com                     67
 3
 3.            Penyusunan Naskah Akademik (1)

1. Bentuk tim penyusun secara resmi.
   a Keanggotaan tidak terlalu besar
   a.
   b. Masukkan wakil-wakil stakeholders
   c.                      wakil wakil
   c Penuhi kebutuhan wakil-wakil
   d. Identifikasi staf pendukung
   e Formalkan dengan Surat Keputusan
   e.
2. Komitmen tim penyusun.
   a.
   a Komitmen waktu memadai
   b. Ruangan – satu ruangan pertemuan
    c Anggaran – jasa-jasa pendukung
    c.            jasa jasa
3. Aturan prosedural tim penyusun.

                            www.dadangsolihin.com   68
 3
 3.            Penyusunan Naskah Akademik (2)

4. Identifikasi kelompok penasehat/ pengarah.
      Identifikasi k
   a. Id tifik i pakar
   b. Identifikasi stakeholders
      Tentukan     k     ik i t t
   c. T t k cara komunikasi teratur
5. Susun jadwal penyelesaian pekerjaan.
6 M l i penyusunan (d fti )
6. Mulai           (drafting)
   a. Identifikasi isu dan masalah
   b. Buat i t  tik t li t k
   b B t sistematika, tulis teks
   c. Perbaiki terus
   d B t notulensi setiap pertemuan
   d. Buat t l   i ti        t


                           www.dadangsolihin.com   69
 3
 3.             Penyusunan Naskah Akademik (3)

7. Selenggarakan pertemuan stakeholders dan konsultasi publik untuk
   membahas draft dan memperoleh masukan:
    a. Kirim salinan (copy) draft sebelum pertemuan
    b.
    b Sediakan data pendukung sebelum pertemuan
8. Revisi dan finalisasi.




                            www.dadangsolihin.com                70
 4.
 4                                    Penulisan R
                                      P   li         d
                                                Raperda

1. Penamaan (Judul)
   –         peraturan;
       jenis perat ran
   –   teritorial/wilayah hukum/yuridiksi (negara, daerah, desa dsb);
   –            p
       nomor peraturan;   ;
   –   tahun pembuatan;
   –   nama peraturan.

   Contoh:
                 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
                         NOMOR 17 TAHUN 2007
                                TENTANG
       PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
          NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN
         KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
                        DAERAH KABUPATEN GIANYAR
                           www.dadangsolihin.com                        71
2. Frase/Klausul Permanen
2 F     /Kl    lP
   Contoh:

             DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
                       BUPATI BEKASI,

3. Pembukaan
   terdiri t konsiderans atau d
   t di i atas k id                  iki     dasar h k
                          t dasar pemikiran, d     hukum
   pembentukannya dan judul.
4.
4 Batang Tubuh
   1. Ketentuan Umum
    2 Ketentuan Substansi
    2.
    3. Ketentuan Sanksi
5.
5 Penutup
6. Lampiran/Penjelasan

                          www.dadangsolihin.com            72
5.
5           Penyelenggaraan K
            P    l               lt i Publik
                            Konsultasi P blik

 •   Interaksi dengan masyarakat merupakan upaya yang lentur,
     dan harus diintegrasikan ke dalam p
                     g                        penulisan
                                       proses p
     rancangan Perda.
 •   Proses konsultasi dan penulisan bersifat interaktif, saling
     mengisi dan mempengaruhi.




                          www.dadangsolihin.com                    73
    6.
    6                        Pembahasan di DPRD
                             P b h

•    e ba asa di           e upa a salah satu bentuk dari
    Pembahasan d DPRD merupakan sa a sa u be u da
    dilaksanakannya konsultasi publik.
•   Pembahasan di DPRD tidak dilakukan oleh DPRD semata,
    melainkan bekerja sama dengan kepala daerah, seperti apa yang
    diamanatkan dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang
                           Perundang-undangan.
    Pembentukan Peraturan Perundang-undangan




                          www.dadangsolihin.com                     74
7.
7                                          Penetapan P d
                                           P   t     Perda
•   Salah satu faktor penting keberhasilan pelaksanaan sebuah
    Perda baru adalah masa transisinya, yaitu tanggal mulai
                            baru.
    diberlakukannya Perda baru
•   Sebuah Perda baru sebaiknya ada tenggang waktu antara
               y                  g      gg
    disahkannya sebuah Perda dengan tanggal mulai
    diberlakukannya.
•   Hal ini dimaksudkan agar lembaga/instansi pemerintah terkait
    dan masyarakat dapat melakukan persiapan-persiapan yang
    memadai untuk pelaksanaan secara efektif.
•   Persiapan pelaksanaan meliputi pembentukan k
    P i          l k            li ti   b t k kesadarand
    masyarakat tentang ketentuan-ketentuan hukum yang baru,
    serta penyelenggaraan p
          p y      gg                      pelatihan bagi instansi
                            pendidikan dan p           g
    pelaksana dan aparat penegak hukum mengenai ketentuan-
    ketentuan spesifik dari Perda yang baru tersebut.

                         www.dadangsolihin.com                       75
www.dadang-solihin.blogspot.com   76
      Azas Umum Penyusunan RAPBD
No            y    gg
           Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan              Sumber Dana
1    Kewenangan Daerah.                                         APBD
2    Kewenangan pemerintah di Daerah.                           APBN
3    Pemerintahan Provinsi yang penugasannya                APBD Provinsi
     dilimpahkan kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa.
4    Pemerintahan Kabupaten/Kota yang penugasannya              APBD
     dilimpahkan kepada Desa.                               Kabupaten/Kota
5    Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan            APBD
     daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.
6       g gg      penerimaan dan p g
     Penganggaran p              pengeluaran APBD harus memiliki dasar
     hukum penganggaran.
7    Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban
          i t h daerah.
     pemerintahan d     h



                            www.dadangsolihin.com                          77
   Hati-
   Hati-hati…Ada Sanksi Pidana

               Pasal 34 UU 17/2003

1) Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/
   Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan
   kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-
   undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang
   APBD diancam dengan pidana penjara dan denda
   sesuai dengan ketentuan undang-undang.
2) Pimpinan Unit Organisasi Kementrian Negara/
   Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
   terbukti   l k k       i        kegiatan
   t b kti melakukan penyimpangan k i t
   anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-
   undang tentang APBN/ Peraturan Daerah tentang
   APBD diancam dengan pidana penjara dan denda
   sesuai dengan ketentuan undang-undang.
3) Presiden memberi sanksi administrasi sesuai
                                          pegawai
   dengan ketentuan undang-undang kepada p g
      g                  g      g   p
   negeri serta pihak-pihak lain yang tidak
   memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan
   dalam undang-undang ini.

                 www.dadangsolihin.com              78
                         y
                 Alur Penyusunan RAPBD
                                                                                              Minggu 1
                                Juni                                                          Oktober
                                          pembicaraan pendahuluan RAPBD pertengahan Juni
     Minggu 1          RKUA
     Juli                                                                                  DPRD
                                                           Mei
                                   Rancangan
                                   Kebijakan Umum
KUA                                APBD             RKPD
               Kebijakan Umum
               APBD

        Minggu 2                                               j
                                                    Rencana Kerja
        Juli                                        Pemda


                       Nota                          Pedoman
 PPAS                  Kesepakatan                   Penyusunan
                       KDH-DPRD                      RKA-SKPD
      Prioritas dan Plafon                                  Awal            Raperda        Sosialisasi
      Anggaran Sementara                                    Agustus                        Raperda
                                                                            APBD
       Akhir Juli

                                                     RKA-
 PPA                                                 SKPD
                                                                            Raperkada
                                                    Rencana Kerja dan       Penjabaran
Prioritas dan Plafon                                Anggaran Satuan Kerja
Anggaran                                            Perangkat Daerah
                                                                            APBD



                                           www.dadangsolihin.com                                         79
                                  Langkah Penyusunan APBD
     1         2           3                 4           5                   6                  7                8                   9

                                                                                 SE-KDH
                           Nota                              Nota
         RKP                                                                     Pedoman            Pembahasan       Perbaikan           Rancangan
               KUA         Kesepakatan           PPAS        Kesepakatan
         D                                                                       Penyusunan         RKA SKPD
                                                                                                    RKA-SKPD         RKA SKPD
                                                                                                                     RKA-SKPD            APBD
                           KUA                               PPA
                                                                                 RKA-SKPD



     Bappeda Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)                           Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)


10             11                12                13                 14                       15                      16                      17
                                                                                                                       SK Pimpinan
                                                                                               Pembahasan                                      Penetapan
                                     y
                                 Penyusunan        Evaluasi                                                            DPRD
               Persetujuan                                            SK Mendagri              Pimpinan DPRD Hasil                             Perda dan
Pembahasan                       Rancangan         Raperda APBD                                                        Penyempurnaan
               DPRD                                                   Evaluasi Raperda         Evaluasi Mendagri                               Per-KDH
Rancangan                        Per-KDH           dan Raper KDH                                                       Raperda dan
               Raperda                                                dan Raper KDH            Raperda dan Raper                               Penjabaran
APBD                             Penjabaran        Penjabaran                                                          Raper KDH
               APBD                                                   Penjabaran APBD          KDH Penjabaran                                  APBD oleh
                                 APBD              APBD                                                                Penjabaran
                                                                                               APBD                                            KDH
                                                                                                                       APBD

TAPD                             PPKD


  18                19                20            21                22                23               24             25                26

                                                                                                                                          Penyusunan
  Penyusunan        Verifikasi                                                                           Penyusunan     Penyusunan        Laporan
                                      Pengesahan    Persetujuan       Pendistribusian Pelaksanaan
  Rancangan         Rancangan                                                                            Laporan        Laporan           Keterangan
                                      DPA-SKPD      DPA-SKPD          DPA-SKPD        DPA-SKPD
  DPA-SKPD
  DPA SKPD          DPA SKPD
                    DPA-SKPD                                                                             Keuangan       Kinerja           Pertanggung
                                                                                                                                          jawaban


  SKPD              TAPD              PPKD          Sekda             PPKD              SKPD             PPKD           Bappeda


                                                               www.dadangsolihin.com                                                                 80
  RKPD       Rencana Kerja Pemerintah Daerah

  Penjabaran d i RPJMD d
• P j b       dari                           k bahan dari
                          dengan menggunakan b h d i
  Renja SKPD untuk jangka waktu 1 tahun yang mengacu
  kepada RKP.
    p
• Diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahun
  anggaran berkenaan.
Isi:
 Prioritas Pembangunan Daerah
 Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
 P       SKPD lintas SKPD kewilayahan, dan lintas
  Program SKPD, li t SKPD, k il     h    d li t
  kewilayahan yang memuat kegiatan dalam:
        Kerangka Regulasi
        Kerangka Anggaran


                         www.dadangsolihin.com               81
           KUA        Kebijakan Umum APBD
1. Kepala daerah -dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekda- menyusun
                                RKPD.
   Rancangan KUA berdasarkan RKPD
2. RKUA memuat:
   1. Target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan
      dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah
      yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah,
   2. Alokasi belanja daerah,
   3. Sumber dan penggunaan pembiayaan,
   4. Asumsi dasar (ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang
      ditetapkan oleh pemerintah).
5. RKUA yang telah disusun, disampaikan oleh Sekda selaku koordinator
                                            daerah,
   pengelola keuangan daerah kepada kepala daerah paling lambat pada awal
   bulan Juni.
6. RKUA disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat
   pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam
   pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
7. Pembahasan RKUA tersebut dilakukan oleh TAPD bersama panitia
   anggaran DPRD.
8. RKUA yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA paling lambat
   minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan.

                              www.dadangsolihin.com                            82
     PPAS    Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

1. Berdasarkan KUA yang t l h di
1 B d      k                        k ti       i t h daerah
                        telah disepakati, pemerintah d    h
   menyusun rancangan PPAS, yang disusun dengan tahapan:
    1. menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan;
    2. menentukan urutan program untuk masing-masing urusan; dan
    3. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.
2. Kepala daerah menyampaikan rancangan PPAS yang telah
   disusun kepada DPRD untuk dibahas paling lambat minggu kedua
   bulan Juli tahun anggaran berjalan.
3.
3 Pembahasan rancangan PPAS tersebut dilakukan oleh TAPD
   bersama panitia anggaran DPRD.
4. Rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati
   menjadi PPA paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran
   berjalan.
5. KUA serta PPA yang telah disepakati masing-masing dituangkan ke
   dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara
   kepala daerah dengan pimpinan DPRD.


                           www.dadangsolihin.com                       83
                       RKA-
            Penyusunan RKA-SKPD

1. Berdasarkan nota kesepakatan, TAPD menyiapkan rancangan surat
   edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD
                                             RKA SKPD,
   sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD yang
   mencakup:
   a. PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana
      pendapatan dan pembiayaan;
   b. sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD
      berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;
   c.                            RKA SKPD
   c batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;
   d. hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait
      dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, tranparansi dan
      akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka p
                    p y           gg                              p
                                                     g pencapaian p     prestasi
      kerja; dan
   e. dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD,
      format RKA-SKPD, analisis standar belanja dan standar satuan harga.
2. Surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-
   SKPD diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran
      j
   berjalan.
                             www.dadangsolihin.com                            84
              e y apa   ape da
             Penyiapan Raperda APBD
1. RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada
   PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
2. Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian
   antara RKA-SKPD dengan KUA, PPA, prakiraan maju yang telah
         j           gg                 y ,
   disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen p     perencanaan
   lainnya, capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran
   kegiatan, standar analisis belanja, standar satuan harga, standar
   pelayanan minimal, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar
   SKPD.
3. Apabila hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian,
   kepala SKPD melakukan p y p
      p                       penyempurnaan.
4. RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD
   disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Raperda
   tentang APBD dan Raperkada tentang penjabaran APBD.
5. Raperda tentang APBD sebelum disampaikan kepada DPRD
   disosialisasikan kepada masyarakat.
6.
6 Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang APBD
   dilaksanakan oleh Sekda selaku koordinator pengelolaan
   keuangan daerah.

                          www.dadangsolihin.com                     85
         e ya pa a dan e ba asa
        Penyampaian da Pembahasan
           Raperda tentang APBD
1. Kepala daerah menyampaikan Raperda beserta lampirannya
   kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober
   tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk
   mendapatkan persetujuan bersama.
2. Pengambilan keputusan bersama DPRD dan kepala daerah
   terhadap Raperda dilakukan paling lama satu bulan sebelum tahun
   anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
3. Atas dasar persetujuan bersama, kepala daerah menyiapkan
                                  APBD.
   Raperkada tentang penjabaran APBD
4. Penyampaian Raperda disertai dengan nota keuangan.
5. Pembahasan Raperda berpedoman pada KUA serta PPA yang
   telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.
6. Apabila DPRD sampai batas waktu paling lama satu bulan tidak
   menetapkan p
           p            j               g      p
                persetujuan bersama dengan kepala daerah terhadapp
   Raperda, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-
   tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk
   membiayai keperluan setiap bulan.
                         www.dadangsolihin.com                  86
lanjutan




 7.
 7     Pelampauan b t t ti
       P l                         i dari jumlah      l
                     batas tertinggi d i j l h pengeluaran hhanya
       diperkenankan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan
       gaji dan tunjangan PNS serta penyediaan dana pendamping atas
       program dan kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah serta bagi
       hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam
       undang-undang.
 8.
 8     R
       Rencana pengeluaran di
                       l                dalam R
                               disusun d l          k d
                                               Raperkada.
 9.    Raperkada dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan
       dari Mendagri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota.
 10.   Penyampaian Raperkada untuk memperoleh pengesahan paling
       lama 15 hari kerja terhitung sejak DPRD tidak menetapkan
          p                      g     p                  p
       keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap Raperda.p
 11.   Apabila dalam batas waktu 30 hari kerja Mendagri/gubernur tidak
       mengesahkan Raperkada, kepala daerah menetapkan
       Raperkada dimaksud menjadi Perkada.



                           www.dadangsolihin.com                    87
 Evaluasi Raperda dan Raperkada Kabupaten/Kota
             p           p           p
1. Raperda yang telah disetujui bersama DPRD dan Raperkada
   sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota paling lama 3 hari kerja
   disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi.
2. Evaluasi bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan
                          nasional,
   daerah dan kebijakan nasional keserasian antara kepentingan
   publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana
   APBD kabupaten/kota tidak bertentangan dengan kepentingan
   umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah
   lainnya yang ditetapkan oleh kabupaten/kota bersangkutan.
3. Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi, gubernur dapat
   mengundang pejabat pemerintah daerah kabupaten/kota yang
   terkait.
4. Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan gubernur dan
   disampaikan kepada bupati/walikota paling lama 15 hari kerja
   terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
5. Apabila evaluasi atas Raperda dan Raperkada sudah sesuai
                                              perundang-undangan
   dengan kepentingan umum dan peraturan perundang undangan
   yang lebih tinggi, bupati/walikota menetapkan rancangan dimaksud
   menjadi Perda dan Perkada.

                         www.dadangsolihin.com                   88
lanjutan

  6. Apabila gubernur menyatakan hasil evaluasi Raperda dan
      Raperkada tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan
      p         g        g yang           gg      p
      perundang-undangan y g lebih tinggi, bupati/walikota bersama
      DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja
      terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
        p                                    j           p
  7. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/walikota dan
      DPRD, dan bupati/walikota tetap menetapkan Raperda dan
      Raperkada menjadi Perda dan Perkada, gubernur membatalkan
                                           g         y
      Perda dan Perkada dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya      y
      pagu APBD tahun sebelumnya.
  8. Pembatalan Perda dan Perkada dan pernyataan berlakunya pagu
                              y        p
      APBD tahun sebelumnya ditetapkan dengan p g peraturan g  gubernur.
  9. Paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan, kepala daerah harus
      memberhentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD
      bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud.
  10. Pencabutan Perda tersebut dilakukan dengan peraturan daerah
      tentang pencabutan peraturan daerah tentang APBD.
  11.
  11 Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBD tahun sebelumnya
      ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.


                             www.dadangsolihin.com                       89
             p               g
       Penetapan Perda tentang APBD dan
       Perkada tentang Penjabaran APBD

1. Raperda dan Raperkada yang telah dievaluasi ditetapkan oleh
   kepala daerah menjadi Perda tentang APBD dan Perkada tentang
   penjabaran APBD.
2. Penetapan Perda dan Perkada dilakukan paling lambat tanggal 31
   Desember tahun anggaran sebelumnya.
                       gg                y
3. Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, maka pejabat yang
   ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku
   penjabat/pelaksana tugas kepala daerah yang menetapkan Perda
   dan Perkada .
4. Kepala daerah menyampaikan Perda dan Perkada kepada
   Mendagri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota paling
   lama 7 hari kerja setelah ditetapkan.




                         www.dadangsolihin.com                  90
          Perubahan APBD




Perubahan APBD hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu
tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

                      www.dadangsolihin.com                 91
                         Dasar Perubahan APBD
1   Asumsi KUA sudah       • terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan
    tidak sesuai lagi        daerah dan alokasi belanja daerah,
                           • sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam
                             KUA.
2   Pergeseran anggaran    • antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja, antar obyek
                             belanja, antar rincian obyek belanja.
3   Saldo anggaran Iebih   •   membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah;
    tahun sebelumnya       •   melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang;
    harus digunakan        •   mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS;
    dalam tahun berjalan
                           •   mendanai kegiatan lanjutan;
                           •   mendanai program dan kegiatan baru; dan
                           •   mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya
                                                                                    DPA SKPD
                               ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD
                               tahun anggaran berjalan.
4   Keadaan darurat        • bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah
                             dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
                                         p     p                     y ;
                           • tidak diharapkan terjadi secara berulang;
                           • berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
                                          p yang g                    p gg               g
                           • memiliki dampak y g signifikan terhadap anggaran dalam rangka
                             pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
5   Keadaan luar biasa     keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran
                                          g                   penurunan lebih besar dari 50%.
                           dalam APBD mengalami kenaikan atau p

                                   www.dadangsolihin.com                                         92
    Alur Penyusunan RAPBD Perubahan

 Rancangan
 Kebijakan Umum
 APBD
                                           KUA
                                           Perubahan
 RKUA
 Perubahan

                                           Nota
                                                                    Pedoman
          Minggu 1                         Kesepakatan
                                                                    Penyusunan
          Agustus      DPRD     Minggu 2   KDH-DPRD      Minggu 3   RKA-SKPD
                                Agustus                  Agustus




                                            PPA
 PPAS
 Perubaha
 P b h                                      Perubaha
                                            n                       RKA-
 n                                                                  SKPD
Prioritas dan Plafon
                                                                            j
                                                                Rencana Kerja dan
Anggaran Sementara
                                                                Anggaran Satuan Kerja
                                                                Perangkat Daerah




                              www.dadangsolihin.com                                     93
      Penyiapan Raperda Perubahan APBD
   Raperda              Raperkada
   tentang                                                                               Sesuai
                        tentang
   perubahan
                        penjabaran
   APBD
                        perubahan
                        APBD


 Satuan Kerja
 Perangkat          Pejabat Pengelola
 Daerah             Keuangan Daerah                           Tim Anggaran Pemda

   SKPD              PPKD                                           TAPD
                                            •   menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dan DPPA-
                                                SKPD dengan kebijakan umum perubahan APBD serta
  RKA
  RKA-                                          PPA perubahan APBD,
  SKPD                                      •   prakiraan maju yang direncanakan atau yang telah
                                                disetujui dan dokumen perencanaan Iainnya,
Rencana Kerja
                   DPPA-
                                            •   capaian kinerja, indikator kinerja, standar analisis
                                                   p          j ,               j ,
dan Anggaran       SKPD                         belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan
Satuan Kerja
Perangkat Daerah                                minimal.
                   Dokumen Pelaksanaan
                   Perubahan Anggaran


 Disempurnakan lagi                                                                Tidak Sesuai


                                         www.dadangsolihin.com                                         94
         Raperda tentang Perubahan APBD
 dan Raperkada tentang Penjabaran Perubahan APBD


1.   Raperda dan Raperkada yang disusun oleh PPKD memuat
         d     t   b l j dan         bi
     pendapatan, belanja d pembiayaan yang mengalami    l i
     perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.
2.      p       yang                               p
     Raperda y g telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada p
     kepala daerah.
3.   Sebelum disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD
     disosialisasikan kepada masyarakat.
                        p          y
4.   Sosialisasi tersebut bersifat memberikan informasi mengenai hak
     dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam
     pelaksanaan perubahan APBD tahun anggaran yang
     direncanakan.
5.   Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan
                                Sekda.
     APBD dilaksanakan oleh Sekda



                          www.dadangsolihin.com                    95
                    p       p
                 Lampiran Raperda                            p       p
                                                          Lampiran Raperkada
1. Ringkasan perubahan APBD;                              1. Ringkasan penjabaran
2. Ringkasan perubahan APBD menurut urusan                   perubahan anggaran
   pemerintahan daerah dan organisasi;                                    daerah,
                                                             pendapatan daerah
3. Rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan        belanja daerah dan
   daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan               pembiayaan daerah;
   pembahyaan;                                               dan
4. Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan          2. Penjabaran perubahan
   pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;    APBD menurut
                                                             organisasi, program,
5. Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk               kegiatan, kelompok,
   keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan           jenis, obyek, rincian
   daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan                 y pendapatan,
                                                             obyek p       p     ,
   k
   keuangan negara;                                          belanja dan
6. Daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per      pembiayaan.
   jabatan;
7. Laporan keuangan pemerintah daerah yang telah
   ditetapkan dengan peraturan daerah;
             g       g              gg             y
8. Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya
   yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam
   tahun anggaran ini;
          p j
9. Daftar pinjaman daerah.
                               www.dadangsolihin.com                            96
           p
         Raperda Perubahan APBD
1 Penyampaian   • Kepala daerah menyampaikan Raperda tentang
                       b h
                  perubahan APBD b         Iampirannya k
                                   beserta I   i           d
                                                       kepada DPRD
                  paling lambat minggu kedua bulan September tahun
                  anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan
                  bersama.
                • Penyampaian Raperda disertai dengan nota keuangan
                             APBD
                  perubahan APBD.
2 Pembahasan    DPRD menetapkan agenda pembahasan Raperda.
3 Penetapan     • Pembahasan Raperda berpedoman pada kebijakan
                  umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD
                  yang telah disepakati antara kepala daerah dan
                   i i      DPRD.
                  pimpinan DPRD
                • Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui
                     p           g perubahan APBD p
                  Raperda tentang p                       g
                                                     paling lambat 3
                  bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan
                  berakhir.

                       www.dadangsolihin.com                       97
  Evaluasi Raperda dan Raperkada Perubahan
 Evaluasi Raperda dan Raperkada Perubahan Kabupaten/Kota

1. Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Raperda dan
   Raperkada tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan
   perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/walikota bersama
   DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja
                                       evaluasi.
   terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi
2. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/walikota dan
   DPRD, dan bupati/walikota tetap menetapkan Raperda dan
          ,       p                  p        p        p
   Raperkada menjadi Perda dan Perkada, gubernur membatalkan
   Perda dan Perkada dimaksud, sekaligus menyatakan tidak
   diperkenankan melakukan perubahan APBD dan tetap berlaku
   APBD tahun anggaran berjalan.
3.
3 Pembatalan Perda dan Perkada serta pernyataan berlakunya
   APBD tahun berjalan ditetapkan dengan keputusan gubernur.


                           www.dadangsolihin.com                       98
    Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD


1. PPKD paling lama 3 hari kerja setelah Perda tentang perubahan
   APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD
                              DPA SKPD
   agar menyusun rancangan DPA-SKPD terhadap program dan
   kegiatan yang dianggarkan dalam perubahan APBD.
2. DPA-SKPD yang mengalami perubahan dalam tahun berjalan
   seluruhnya harus disalin kembali ke dalam Dokumen Pelaksanaan
   Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-
   SKPD).
3 Dalam DPPA SKPD terhadap rincian obyek pendapatan belanja
3.        DPPA-SKPD                           pendapatan,
   atau pembiayaan yang mengalami penambahan atau pengurangan
   atau pergeseran harus disertai dengan penjelasan latar belakang
   perbedaan jumlah anggaran baik sebelum dilakukan perubahan
   maupun setelah dilakukan perubahan.
4. DPPA-SKPD dapat dilaksanakan setelah dibahas TAPD, dan
                                                 Sekda.
   disahkan oleh PPKD berdasarkan persetujuan Sekda



                         www.dadangsolihin.com                  99
www.dadang-solihin.blogspot.com   100
    Pengertian Pengawasan
Pengawasan bermakna
• Proses pengukuran kinerja dan p g
          p g            j       pengambilan tindakan
• Untuk menjamin agar hasil (output and outcomes) sesuai dengan
  yang diinginkan
• Untuk menjamin segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya
  sesuai dengan standar yang ditetapkan (on the right track).




                      www.dadang-solihin.blogspot.com             101
                Pengawasan
    Pelaksanaan Penga asan
                                                                      Internal-
  Feedforward            Concurrent             Feedback
                                                                      external
 Dilakukan            Memfokuskan          Pengawasan ini       Pengawasan
  sebelum aktivitas     pada apa yang         dilakukan             internal
  dimulai.              terjadi selama        setelah aktivitas     memberikan
 Untuk menjamin                 berjalan
                        proses b j l          selesai
                                                 l   i              kesempatan
                                                                    k        t
  kejelasan            Memonitor             dilaksanakan.         untuk
  sasaran;              aktivitas yang Tujuan untuk                memperbaiki
                        sedang berjalan menyediakan                     di i
                                                                    sendiri
 Tersedianya
  arahan yang           untuk menjamin  informasi yang             Pengawasan
  memadai; ;            segala sesuatu  berguna untuk               eksternal melalui
                        sesuai rencana  meningkatkan                supervisi dan
 Ketersediaan                          kinerja di masa             penggunaan
  sumber daya yang  Untuk
                     mengurangi hasil
                          g    g        depan dan                   administrasi
  dibutuhkan
  dibutuhkan.                                 f k k
                                        memfokuskan                 f     l
                                                                    formal.
                     yang yang tidak
 Memfokuskan        diinginkan.        pada kualitas
  pada kualitas                         hasil.
          daya
  sumber daya.
                           www.dadang-solihin.blogspot.com
                                                                                   102
                   Pengawasan
           Tahapan Penga asan
 Preliminary Control                    Interim Control                  Post Control
 Merupakan pengawasan               Untuk memastikan layanan       Untuk memastikan layanan
  anggota DPRD pada saat              publik berjalan sesuai          publik berjalan sesuai
  pembahasan anggaran.                standar yang ditetapkan dan     harapan,
 Meneliti setiap usulan              memenuhi harapan               Diperuntukkan atas
  anggaran khususnya dari             masyarakat selama               evaluasi terhadap target
  penyedia layanan publik,            pelayanan dilakukan dalam       yang direncanakan.
  baik dari sisi input, output        jangka waktu tertentu.         Diharapkan akan
  maupun outcomes dari
              t         d i          Di hk t h d
                                      Diarahkan terhadap                    h ilk      k     d i
                                                                      menghasilkan rekomendasi
  setiap jenis layanan.               pelaksanaan anggaran atas       mempertahankan,
 Melakukan pengawasan                layanan publik atau             memperbaiki atau
  sejak tahap p
     j       p perencanaan,   ,       pelaksanaan sebuah
                                      p                               meningkatkan kualitas
                                                                            g
  sebab apa yang akan                 peraturan.                      layanan.
  dilakukan oleh pemda bisa
  diketahui dari rencana yang
                      eksekutif
  dibuat oleh pihak eksekutif.




                                  www.dadang-solihin.blogspot.com                            103
Ruang Lingkup Pengawasan
R ang Lingk p Penga asan

    Pengawasan Preventif                   Pengawasan Represif

 Pengawasan yang dilakukan          Pengawasan terhadap proses-
    d tahap     i
  pada t h persiapan ddan                     kti it     b h
                                      proses aktivitas sebuah
  perencanaan suatu kegiatan.         lembaga layanan publik.
 Pengawasan ini bertujuan           Pengawasan bertujuan
  pada aspek pencegahan dan           menghentikan pelanggaran
  perbaikan, termasuk pula            dan mengembalikan pada
  pengusulan perbaikan atau           keadaan semula, baik disertai
  pembentukan regulasi baru           atau tanpa sanksi.
        berbaikan
  untuk berbaikan.



                    www.dadang-solihin.blogspot.com                   104
                  Pengawasan
          Langkah Penga asan
   Menentukan            Mengukur            Hasil, Sasaran        Tindakan
Sasaran dan Standar    Kinerja Aktual         dan Standar          Perbaikan

 DPRD lebih awal     DPRD memiliki       Membandingkan  Menjadi bahan
  menentukan           informasi atas       hasil               evaluasi untuk
  sasaran yang         kinerja lembaga      pengawasan          perbaikan sistem
  akan dipantau.       yang bersifat        dengan sasaran      layanan atau
 Termasuk pula        faktual.             dan standar         peningkatan
  adanya dokumen      Informasi            yang telah          standar layanan
  atau informasi       tersebut sebagai     ditetapkan          pada lembaga
  tentang standar      masukan bagi        Untuk               atau pelayanan
  kualitas layanan
  k lit l              DPRD d ldalam                tik
                                            memastikan             blik tertentu.
                                                                publik t t t
  publik yang          membuat              apakah sudah       Mengambil
  diberlakukan         rekomendasi          berjalan sesuai     tindakan
     l    ini.
  selama i i               b ik
                       perbaikan atas
                                    t             diharapkan.
                                            yang dih     k          b ik
                                                                perbaikan yang
                       pengawasan                               dibutuhkan
                       yang dilakukan
                                 depan
                       di masa depan.
                         www.dadang-solihin.blogspot.com
                                                                                105
                                                                      1/4
                                                                      1/4
                   Penga asan
             Jenis Pengawasan
1. Pengawasan oleh Pimpinan DPRD yakni pengawasan yang
   dilaksanakan langsung atas nama pimpinan DPRD.
2. Pengawasan oleh anggota DPRD, yakni pengawasan yang
   melekat pada kedudukan setiap anggota DPRD.
3. Pengawasan oleh Komisi, yakni pengawasan yang ruang
   lingkupnya (objeknya) merupakan bidang tugas Komisi dan
                      Komisi.
   dilaksanakan oleh Komisi
4. Pengawasan oleh Gabungan Komisi, yakni pengawasan yang
   ruang lingkupnya (objeknya) merupakan bidang yang menjadi
   tugas lintas Komisi dan dilaksanakan oleh dua Komisi atau lebih.




                       www.dadang-solihin.blogspot.com                106
                                                               2/4
                  Penga asan
            Jenis Pengawasan
5. Pengawasan oleh Kelompok Kerja (Pokja) dan pengawasan
   oleh Panitia Khusus (Pansus), yakni pengawasan yang dilakukan
   oleh alat kelengkapan DPRD yang dibentuk khusus untuk
   melakukan pengawasan.
6.                      Fraksi
6 Pengawasan oleh Fraksi. Fraksi sesungguhnya perpanjangan
   tangan partai politik untuk mengkomunikasikan agenda atau
   kepentingan p
      p     g partai p                g
                        politik bersangkutan dalam institusi DPRD.
   Hasil Pengawasan oleh Fraksi dapat disampaikan langsung
   melalui alat kelengkapan dewan dan atau induk partai masing-
   masing sebagai sikap politik.




                      www.dadang-solihin.blogspot.com          107
               Jenis Pengawasan
                        g                                                   3/4
 Aktor          Tindakan Pasif                        Tindakan Aktif
Personal    Menerima pengaduan              Kunjungan langsung ke lapangan
             melalui posko aspirasi,
                                             Menelpon langsung
                  ,p          ,
             SMS, persuratan, atau
                                              penyelenggaran layanan yang
             informasi melalui media
                                              diadukan
             cetak dan merespon balik
             melalui media                   Melibatkan media
Komisi      Menerima pengaduan, surat,      Kunjungan langsung di lapangan,
             SMS atau informasi media        Rapat Kerja,
             cetak
                                             Hearing dengan pihak terkait serta
                                        Melibatkan media
Gabungan  Menerima pengaduan surat  Kunjungan langsung di lapangan
                     pengaduan, surat,                            lapangan,
Komisi     sms atau informasi media     Rapat Kerja,
           cetak
                                        Hearing pihak terkait dll
                                             Melibatkan media


                         www.dadang-solihin.blogspot.com                    108
               Jenis Pengawasan                                              4/4
 Aktor         Tindakan Pasif                          Tindakan Aktif
Pansus      Menerima pengaduan dari         Kunjungan lapangan –
             masyarakat                      Rapat Kerja dengan pihak terkait,
            Mendapatkan informasi           Hearing dengan kelompok yang
             lewat media                        d li h d isu         ditangani.
                                              peduli terhadap i yang di      i
                                             Mengundang kelompok independen,
                                              akademisi untuk memberi pendapat
                                             Melibatkan media
Fraksi      Menerima pengaduan dari         Melakukan kunjungan
             masyarakat                      Mengundang pihak luar memberi
            Mendapatkan informasi            masukan atas hasil pengawasan di
             lewat media                      lapangan
                                          Melibatkan media
Pimpinan    Menerima pengaduan           Menindaklanjuti hasil/rekomendasi
             masyarakat, sms, persuratan   hasil pengawasan komisi, gabungan
            Mendapat informasi lewat      komisi, pansus dll
             media                        Melibatkan media
                          www.dadang-solihin.blogspot.com                    109
Bentuk Pengawasan
     Merespons pengaduan
1.
1    masyarakat

2.   Pengawasan ke unit layanan


3.   Pengawasan ke SKPD

     Pengawasan kepada Kepala
4.   Daerah


     www.dadang-solihin.blogspot.com   110
1
1.         M
           Merespons P    d    M      k t
                     Pengaduan Masyarakat

     •   Membentuk tim penerima aspirasi untuk menerima aspirasi
         masyarakat yang datang langsung ke gedung DPRD.
     •   Mengembangkan posko aspirasi
     •   Membangun Website DPRD.
     •   Pesan singkat (SMS) dengan nomor khusus.
     •   Bekerjasama dengan media cetak untuk membuka pengaduan
         layanan publik.
         l          blik
     •   Lewat telepon on-line.
     •   Persuratan
     •   Facsimile.
     •   E mail
         E-mail



                        www.dadang-solihin.blogspot.com            111
2.          P
            Pengawasan k U it L
                       ke Unit Layanan
     •   Untuk menjamin pelaksanaan pelayanan publik berjalan dengan
         baik dan masyarakat mendapatkan kualitas barang dan jasa
         dengan baik, yang sesuai dengan standar pelayanan minimal,
         anggota DPRD bisa melakukan pengawasan langsung ke unit-
                               daerah.
         unit pelaksana teknis daerah
     •   Pengawasan bisa dilakukan secara proaktif dengan melakukan
         peninjauan lapangan secara acak ke UPTD maupun sebagai
         p     j      p g                              p       g
         respons positif terhadap pengaduan masyarakat.




                         www.dadang-solihin.blogspot.com          112
3.         Penga asan
           Pengawasan ke SKPD
     •   DPRD perlu meminta keterangan kepada pejabat SKPD jika
         ada tindakan atau kebijakan UPTD atau penyedia layanan
         yang merugikan masyarakat sebagai penerima manfaat
         pelayanan publik




                        www.dadang-solihin.blogspot.com           113
4.        P          kepada K
          Pengawasan k         l Daerah
                         d Kepala D   h

 •   Pengawasan terhadap Kepala Daerah oleh DPRD setiap tahun
     dilakukan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
     (LKPJ).
 •   LKPJ dapat memuat mengenai realisasi program dan kegiatan yang
     telah disepakati dalam arah kebijakan umum APBD sampai dengan
     akhir tahun anggaran
 •                                   baik,
     Agar bisa menilai LKPJ dengan baik anggota DPRD melakukan uji
     petik terhadap beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur,
     pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan bidang
     pendidikan dan kesehatan, serta mengidentifikasi penerima manfaat
     anggaran publik di bidang pelayanan dasar, apakah sampai ke
                                                tidak.
     masyarakat sebagai penerima manfaat atau tidak
 •   Anggota DPRD bisa melakukan penelusuran pelaksanaan proyek
     dengan melibatkan konstituennya di daerah pemilihan.
                        www.dadang-solihin.blogspot.com            114
    Pertanggungjawaban Hasil Pengawasan
    P t        j   b H il P

•   Hasil pengawasan yang dilakukan gabungan komisi atau Pansus,
    dapat dilakukan dalam rapat internal anggota gabungan komisi
    dan/atau anggota Pansus, dan hasilnya ditujukan kepada pimpinan
    DPRD.
•         pengawasan,       individu
    Hasil pengawasan baik individu, komisi dan gabungan komisi serta
    Pansus juga dapat dipertanggungjawabkan melalui rapat pimpinan
    y g p
    yang diperluas.
•   Hasil pengawasan DPRD bisa dipertanggungjawabkan melalui
    sidang paripurna atau dengan melibatkan masyarakat luas melalui
    forum evaluasi satu tahun masa sidang DPRD.
•   Yang terpenting pula, bagaimana hasil pengawasan tersebut
    terdokumentasi dalam bentuk laporan yang bagus dan terkelola
    dengan baik serta mudah dan murah untuk diakses oleh Publik.

                       www.dadang-solihin.blogspot.com            115
           Lanj t Penga asan
    Tindak Lanjut Pengawasan
•   Perbaikan Pengorganisasian
•   Perubahan Alokasi APBD
•   Perbaikan Regulasi
•   Mengusulkan Raperda
•   Perbaikan Rencana Strategis Daerah
•   Pengorganisasian Hasil Pengawasan




                      www.dadang-solihin.blogspot.com   116
www.dadang-solihin.blogspot.com   117

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: dprd
Stats:
views:277
posted:10/1/2011
language:Indonesian
pages:117
Description: Capacity Building DPRD Kota Banjarbaru di Grand Cempaka Hotel Jakarta, 1 Oktober 2011