Analisa Kebijakan menggunakan kombinas metode AHP dan SWOT by bahri1973

VIEWS: 4,270 PAGES: 7

More Info
									ANALISA KEBIJAKAN

TINJAUAN KEMISKINAN DI INDONESIA

OLEH:

M. KHAIRUL BAHRI

I. Pendahuluan Definisi Kemiskinan BPS (Biro Pusat Statistik) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi seseorang yang pemenuhan kebutuhannya kurang dari 2100 kalori per kapita per hari. Sedangkan menurut Bank Dunia adalah tidak tercapainya kehidupan yang layak dengan penghasilan US$1 per hari. Menurut Direktur Bank Dunia Indonesia, Andrew Steer. “Saat ini masyarakat miskin masih belum mendapatkan cukup akses ke aset-aset yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi, dan 40 persen kelompok masyarakat ini bahkan tidak bisa menyekolahkan anak mereka ke jenjang pendidikan menengah, hal ini meneruskan kemiskinan dari satu generasi ke generasi berikutnya”. Fakta Kemiskinan di Indonesia Sesudah mengalami krisis multi-dimensi (ekonomi, sosial, dan politik) pada akhir tahun 1990-an, Indonesia kembali bangkit. Secara garis besar, Indonesia telah pulih dari krisis ekonomi yang menjerumuskan kembali jutaan warganya ke dalam kemiskinan pada tahun 1998 dengan mengurangi jumlah kemisikinan secara signifikan (Gambar 1).

Kebijakan Pemerintah Dalam RPJM-nya pemerintah telah menyusun tujuan-tujuan pokok dalam pengentasan kemiskinan untuk tahun 2009, termasuk target ambisius untuk mengurangi angka kemiskinan dari 18,2 persen pada tahun 2002 menjadi 8,2 persen pada tahun 2009. Hal ini ditunjang dengan peluang emas yang dimiliki oleh pemerintah dalam memerangi kemiskinan, diantaranya adalah: Pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tumbuh positif dan pengurangan utang luar negeri;

Kedua, Proses desentralisasi pembangunan (otonomi daerah) harus digunakan untuk meningkatkan efektivitas pembangunan. II. Masalah Kemiskinan di Indonesia Ada tiga ciri yang menonjol dari kemiskinan di Indonesia, yaitu: 1. Angka kemiskinan nasional ‘menyembunyikan’ sejumlah besar penduduk yang hidup sedikit di atas garis kemiskinan nasional. Hampir 42 persen dari seluruh rakyat Indonesia hidup di antara garis kemiskinan US $1 dan US $2 per hari, hal ini juga berarti bahwa kerentanan untuk jatuh miskin sangat tinggi di Indonesia.

. 2. Kemiskinan dari segi non-pendapatan (kemiskinan multidimensi); Telah terjadi perbaikan nyata pencapaian pendidikan pada tingkat sekolah dasar; perbaikan dalam cakupan pelayanan kesehatan dasar (khususnya dalam hal bantuan persalinan dan imunisasi); dan pengurangan tingkat kematian bayi. Tapi masih ada bidang-bidang khusus yang harus diperhatikan. Bidang-bidang khusus yang patut diwaspadai adalah: a. Angka gizi buruk (malnutrisi) yang tinggi dan bahkan meningkat pada tahun-tahun terakhir; Seperempat anak dibawah usia lima tahun menderita gizi buruk di Indonesia, dengan angka gizi buruk tetap sama dalam tahun-tahun terakhir kendati telah terjadi penurunan angka kemiskinan. b. Kesehatan ibu yang jauh lebih buruk dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia; Angka kematian ibu di Indonesia adalah 307 (untuk 100.000 kelahiran hidup), tiga kali lebih besar dari Vietnam dan enam kali lebih besar dari Cina dan Malaysia; hanya sekitar 72 persen persalinan dibantu oleh bidan terlatih.

c. Rendahnya hasil pendidikan; Angka melanjutkan dari sekolah dasar ke sekolah menengah masih rendah, khususnya di antara penduduk miskin: di antara kelompok umur 16-18 tahun hanya 55 persen yang lulus SMP. d. Rendahnya akses terhadap air bersih; Hanya 48 persen penduduk miskin yang memiliki akses air bersih di daerah pedesaan dan untuk perkotaan sebesar 78 persen. e. Akses terhadap sanitasi merupakan masalah sangat penting Delapan puluh persen penduduk miskin di pedesaan dan 59 persen penduduk miskin di perkotaan tidak memiliki akses terhadap septic tank, sementara itu kurang dari satu persen dari seluruh penduduk Indonesia yang terlayani oleh saluran pembuangan kotoran berpipa. 3. Perbedaan antar daerah yang besar di bidang kemiskinan; Di pedesaan, terdapat sekitar 57 persen dari orang miskin di Indonesia yang tidak memiliki akses terhadap pelayanan infrastruktur dasar, hanya sekitar 50 persen masyarakat miskin di pedesaan mempunyai akses terhadap sumber air bersih, dibandingkan dengan 80 persen bagi masyarakat miskin di perkotaan. Ditemui perbedaan dalam kantong-kantong kemiskinan di dalam wilayah Indonesia: a. Angka kemiskinan di Jawa/Bali adalah 15,7 %, sedangkan di Papua 38,7 %. b. Pelayanan dasar juga tidak merata antar daerah, karena kurangnya sarana di daerah-daerah terpencil. Di Jawa, rata-rata jarak rumah tangga ke puskesmas terdekat adalah 4 kilometer, sedangkan di Papua 32 kilometer. c. Sementara itu, 66 persen penduduk miskin di Jawa/Bali mempunyai akses terhadap air bersih, sedangkan untuk Kalimantan hanya 35 persen dan untuk Papua hanya 9 %. Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah, yakni walaupun tingkat kemiskinan jauh lebih tinggi di Indonesia Bagian Timur dan di daerah-daerah terpencil, tetapi kebanyakan dari rakyat miskin hidup di Indonesia Bagian Barat yang berpenduduk padat. Contohnya, walaupun angka kemiskinan di Jawa/Bali relatif rendah, pulau-pulau tersebut dihuni oleh 57 persen dari jumlah total rakyat miskin Indonesia, dibandingkan dengan Papua, yang hanya memiliki 3 % dari jumlah total rakyat miskin.

III. Tiga Metode Untuk Mengentaskan Kemiskinan. Tiga metode mengentaskan kemiskinan adalah melalui pertumbuhan ekonomi, peningkatan layanan masyarakat dan mekanisme pengeluaran pemerintah. Masing-masing cara tersebut menangani minimal satu dari tiga ciri utama kemiskinan di Indonesia, yaitu: kerentanan, sifat multi-dimensi dan keragaman antar daerah. Strategi pengentasan kemiskinan yang efektif bagi Indonesia terdiri: 1. Pertumbuhan Ekonomi yang Bermanfaat bagi Rakyat Miskin; Pertumbuhan ekonomi telah dan akan tetap menjadi landasan bagi pengentasan kemiskinan. Strategi membantu masyarakat miskin menikmati manfaat dari pertumbuhan ekonomi terdiri

dari beberapa unsur: Pertama, penting untuk memelihara stabilitas makroekonomi: kuncinya adalah inflasi rendah dan nilai tukar yang stabil dan kompetitif. Negara-negara yang mengalami guncangan (shock) makroekonomi memiliki pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan yang lebih lamban dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki pengelolaan makroekonomi yang lebih baik (Bank Dunia, 2005a). Kedua, masyarakat miskin perlu dihubungkan dengan peluang-peluang pertumbuhan. Akses lebih baik terhadap jalan, telekomunikasi, kredit dan pekerjaan di sektor formal dapat dikaitkan dengan pengentasan kemiskinan. Manfaat penyediaan infrastruktur adalah kesempatan kerja dan distribusi barang produksi. Ketiga, melakukan investasi untuk meningkatkan kemampuan (kapabilitas) masyarakat miskin. Bagian dari strategi pertumbuhan harus terdiri dari investasi bagi masyarakat miskin, yakni menyiapkan mereka agar bisa dengan baik memetik manfaat dari berbagai kesempatan bagi pertumbuhan pendapatan yang muncul di depan mereka. Investasi dalam pendidikan untuk masyarakat miskin akan memacu kemampuan masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan. 2. Menyediakan Layanan Sosial yang Bermanfaat bagi Rakyat Miskin; Pertama, Indikator pembangunan manusia yang kurang baik, misalnya angka kematian bayi yang tinggi, harus diatasi dengan memperbaiki kualitas layanan yang tersedia untuk masyarakat miskin. Hal ini lebih dari sekedar berkaitan dengan pengeluaran pemerintah, tapi juga berkaitan dengan perbaikan sistem pertanggungjawaban, mekanisme penyediaan layanan, dan bahkan proses kepemerintahan. Kedua, ciri keragaman antar daerah kebanyakan dicerminkan oleh perbedaan dalam akses terhadap layanan, yang pada akhirnya mengakibatkan adanya perbedaan dalam pencapaian indikator pembangunan manusia di berbagai daerah. Dengan demikian, membuat layanan masyarakat bermanfaat bagi rakyat miskin merupakan kunci dalam menangani masalah kemiskinan dalam konteks keragaman antar daerah. 3. Mekanisme Pengeluaran Pemerintah yang Bermanfaat bagi Rakyat Miskin. Di samping pertumbuhan ekonomi dan layanan sosial, dengan menentukan mekanisme pengeluaran untuk rakyat miskin, pemerintah dapat membantu mereka dalam menghadapi kemiskinan (baik dari segi pendapatan maupun non-pendapatan). Pertama, pengeluaran pemerintah dapat digunakan untuk membantu mereka yang rentan terhadap kemiskinan dari segi pendapatan melalui suatu sistem perlindungan sosial modern yang meningkatkan kemampuan mereka sendiri untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi. Kedua, pengeluaran pemerintah dapat digunakan untuk memperbaiki indikator-indikator pembangunan manusia, sehingga dapat mengatasi kemiskinan dari aspek non-pendapatan. Membuat

pengeluaran bermanfaat bagi masyarakat miskin sangat menentukan saat ini, terutama mengingat adanya peluang dari sisi fiskal yang ada di Indonesia.

Dimensi Kemiskinan
Mengurangi kerentanan terhadap kemiskinan dari segi pendapatan Pertumbuhan Ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat miskin Menjaga tingkat inflasi dengan pengendalian harga sembako; Menjaga kestabilan nilai tukar rupiah; Mengurangi kemiskinan non pendapatan Perluas kebijakan pemberian modal kepada usaha kecil dan menengah Mendorong bank-bank memberikan pinjama bagi usaha kecil Peningkatan pembangunan sarana pendidikan, kesehatan Mengurangi kesenjangan kemiskinan antar daerah Pembangunan infrastruktur didaerah terpencil; Pembangunan yang berimbang antara Indonesia kota dan pedesaan

Menyediakan layanan yg bermanfaat bagi masyarakat miskin

Mengalihkan subsidi BBM ke dalam sistem jaminan sosial yang terarah pada kebutuhan maskin

Meningkatkan kapasitas daerah dalam pembangunan

Mekanisme pemerintah

pengeluaran

Meningkatkan program pemberdayaan masyarakat Bantuan Tunai Bersyarat

Bantuan Bersyarat;

Tunai

Meningkatkan program pemberdayaan masyarakat

Membuat DAU & DAK yang berpihak kpd masyarakat miskin

IV. Kesimpulan 1. Pemerintah berperan sebagai pendorong, pemberdaya dan fasilitator dalam upaya memampukan masyarakat; 2. Masyarakat harus dikondisikan dan disiapkan sebagai pelaku utama pembangunan. Masyarakat yang terorganisasi ini akan memiliki kemampuan yang lebih dalam mengelola sumberdayanya dibandingkan secara individual. Masyarakat akan memiliki kemampuan untuk mengorganisasi peluang dan sumber daya yang ada, selanjutnya dengan bantuan berupa stimulan dari pemerintah, masyarakat dapat merencanakan dan merealisasikan rencananya; 3. Kebijakan sosial (pengurangan kemiskinan non pendapatan) bertujuan untuk mencegah masalah sosial (preventif), mengatasi masalah kemiskinan (fungsi kuratif) dan mempromosikan kesejahteraan (pembangunan kesejahteraan); 4. Pengentasan kemiskinan semestinya, TIDAK hanya bertumpu pada upaya peningkatan pendapatan komunitas tersebut. Karena pendekatan masalah tersebut tidak mampu memecahkan masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi melainkan meliputi berbagai masalah lainnya

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.


								
To top