Docstoc

Tentang Negara Hukum dan HAM

Document Sample
Tentang Negara Hukum dan HAM Powered By Docstoc
					                       Tentang Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia



Macam-macam Negara Hukum

       Penggolongan Negara-negara dengan melihat hubungan antara penguasa dan rakyat
merupakan peninjauan dari sisi Negara hokum, Negara hokum yang timbul akibat reaksi
terhadap kekuasaan raja yang absolute melahirkan 3 macam Negara hokum, yaitu :

       Negara hokum liberal, yaitu negara hokum yang berkriteria sebagai berikut.
           o Negara pasif, negara harus tunduk pada peraturan-peraturan negara.
           o Tindakan penguasa dibatasi oleh hokum.
           o Orang yang akan berjabat harus memenuhi standar tertentu.
           o Persetujuan pihak terkait.
       Negara hokum formil, yaitu negara hokum yang berkriteria sebagai berikut.
           o Adanya kesepakatan antara rakyat dan pemerintah atas negara hokum.
           o Tindakan pemerintah dibatasi oleh hokum (berdasarkan UUD)
           o Negara demokratis yang berlandasan negara hokum.
       Negara hokum materil, yaitu negara hokum yang berkriteria sebagai berikut.
           o Perkembangan signifikan dari negara hokum formil.
           o Tindakan pemerintah dibatasi oleh hokum.
           o Berlaku asas opportunitas.

Macam-macam negara hokum tersebut memiliki persamaan pada tindakan atau perbuatan
penguasa –harus tunduk pada peraturan yang berlaku –meski pada tahun 1789 sempat terjadi
kekacauan di masa pemerintahan Louis XIV dari perancis yang berujung pada Revolusi
Perancis. Hingga tujuan cita negara hokum tidak pernah tercapai dengan konsep negara hokum
liberal –yang pada akhirnya Frederich Julius Stahl memperbaiki konsep tersebut1.

Perbedaan yang tercitra antar negara hokum juga mengindikasikan adanya kepentingan –baik
untuk masyarakat dan penguasa. Seperti kesepakatan yang terjalin antara rakyat dan penguasa
pada negara hokum formil, namun ciri tersebut tidak terdapat pada negara hokum liberal, tentu
saja tidak ditemui, pasalnya, negara hokum liberal muncul setelah hancurnya negara hokum
polisi. Menurut Hans Nawsky, negara hokum polisi terdiri atas Sicherheit Polizei yang berfungsi
sebagai penjaga tata tertib dan keamanan, dan Verwaltung Polizei atau Wohlfart Polizei yang
berfungsi sebagai penyelenggar perekonoian atau penyelenggara semua kebutuhan hidup warga
negara. Namun fungsi negara hokum polisi tidak dijalankan dengan benar, sehingga berefek pada
masyarakat, kepentingan masyarakat dikesampingkan juga kesewenangwenangan penguasa
untuk memakmurkan diri sendiri atau kelompok.

1
 Diolah dari Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review Oleh Ni'matul Huda, 2005, UII Press
Yogyakarta
Menurut Aristoteles, negara hokum adalah negara yang berdiri diatas hokum yang menjamin
keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan salah satu syarat tercapainya
kebahagiaan hidup, namun sebagian daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada
setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik dan taat hokum. Aristoteles juga
mengutarakan pendapatnya tentang peraturan, ia berpendapat bahwa peraturan yang
mencerminkan keadilan bagi warga negaranya merealisasikan pikiran adillah yang memerintah
negara, penguasa hanyalah pemegang hokum dan keseimbangan.

Ditinjau dari segi sejarah, pengertian negara hokum terpecah menjadi 2, yaitu :

   1. Negara hokum eropa kontinental, negara hokum ini dipelopori oleh Immanuel Kant –
      yang menurutnya, tujuan negara hokum eropa continental menjamin kedudukan hokum
      dari individu-individu dalam masyarakat. Negara hokum ini juga dikenal sebagai negara
      hokum liberal, atau negara hokum dalam arti sempit, atau nachtwakerstaat.

   Kant mendefinisikan ketiga nama lain negara eropa continental tersebut karena ia
   dipengaruhi faham liberal yang menentang kekuasaan absolute raja pada waktu itu.

   Ia juga berpendapat bahwa sejatinya negara hokum harus memenuhi 2 unsur pokok, yaitu :

          o Adanya perlindungan terhadap HAM
          o Adaya pemisahan kekuasaan

    Dalam perkembanganya, model negara hokum ini belum memuaskan dan belum mencapai
    tujuan. Sehingga pembaruan akan unsur pokok ditambah yang menyebabkan faham liberal
    terganti posisinya kepada paham negara kemakmuran yang dipelopori oleh FJ Stahl.
    Menurut Stahl, negara hokum seharusnya memenuhi 4 unsur pokok, yaitu :

          o   Adanya perlindungan terhadap HAM
          o   Adanya pemisah kekuasaan
          o   Pemerintah dibatasi oleh peraturan-peraturan
          o   Adanya peradilan administrasi



   2. Negara Hukum Anglo Saxon (rule of law), menurut A.V.Dicey, negara harus mempunyai
      3 unsur pokok, yaitu :
          o Supremacy Of Law, kedudukan hokum merupakan posisi tertinggi, kekuasaan
             harus tunduk pada hokum, tidak sebaliknya.

          o Equality Before The Law, Tidak ada perbedaan antara rakyat an penguasa, yang
            membedakan hanyalah fungsinya, yakni pemerintah berfungsi mengatur dan
            rakyat yang diatur. Baik yang mengatur maupun yang diatur pedomannya satu,
            yaitu undang-undang
            o Human Rights, meliputi 3 hal pokok, yaitu :
              a. the rights to personal freedom ( kemerdekaan pribadi), yaitu hak untuk
              melakukan sesuatu yang dianggan baik badi dirinya, tanpa merugikan orang lain.

               b. The rights to freedom of discussion ( kemerdekaan berdiskusi), yaitu hak untuk
               mengemukakan pendapat dan mengkritik, dengan ketentuanyang bersangkutan
               juga harus bersedia mendengarkan orang lain dan bersedia menerima kritikan
               orang lain.

               c. The rights to public meeting ( kemerdekaan mengadakan rapat), kebebasan ini
               harus dibatasi jangan sampai menimbulkan kekacauan atau memprovokasi..

    Paham Dicey ini merupakan lanjutan dari ajaran John Locke yang berpendapat bahwa :

            manusia sejak lahir sedah mempunyai hak-hak azasi.
            tidak seluruh hak-hak aasi diserahkan kepada Negara dalam kontrak social.

Persamaan antara kedua macam negara hokum yang ditilik dari segi sejarah ini adalah
pengakuan atas “Supremasi Hukum”. Juga perbedaannya adalah pada Negara Anglo Saxon yang
tidak mempunyai peradilan administrasi yang berdiri sendiri –sehingga siapa saja yang
melakukan pelanggaran akan diadili pada peradilan yang sama. Sedangkan nagara hukum Eropa
Kontinental terdapat peradilan administrasi yang berdiri sendiri.

Lalu, konsep Rule Of Law yang dikembangkan oleh ahli hukum (juris) Asia Tenggara dan Asia
Pasifik, mereka berpendapat bahwa Rule Of Law harus mempunyai kriteria sebagai berikut :

           Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu harus
            menentukan pula cara / prosedur untuk perlindungan atas hak-hak yang dijamin.
           Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
           Kebebasan untuk menyatakan pendapat.
           Pemilihan umum yang bebas.
           Kebebasan untuk berserikat / berognanisasi dan beroposisi.
           6. Pendidikan civic / politik.




Ciri-ciri Negara hukum berdasarkan Rule Of Law :

      Pengakuan & perlindungan hak azasi manusia yang mengandung persamaan dalam
       bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan budaya.
      Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan
       atau kekuatan apapun.
      Legalitas dalam segala bentuk.

Negara Hukum Indonesia

Di dalam negara hukum, setiap aspek tindakan pemerintahan baik dalam lapangan pengaturan
maupun dalam lapangan pelayanan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau
berdasarkan padalegalitas. Artinya pemerintah tidak dapat melakukan tindakan pemerintahan
tanapa dasar kewenangan.

Unsur-unsur yang berlaku umum bagi setiap negara hukum, yakni sebagai berikut :

      Adanya suatu sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat.
      Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas
       hukum atau peraturan perundang-undangan.
      Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara).
      Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.
      Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (rechterlijke controle) yang bebas dan
       mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak
       berada di bawah pengaruh eksekutif.
      Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut
       serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh
       pemerintah.
       Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumberdaya
       yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.

Unsur-unsur negara hukum ini biasanya terdapat dalam konstitusi. Oleh karena itu, keberadaan
konstitusi dalam suatu negara hukum merupakan kemestian. Menurut Sri Soemantri, tidak ada
satu negarapun di dunia ini yang tidak mempunyai konstitusi atau undang-undang dasar. Negara
dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.

Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum secara tegas disebutkan dalam Penjelasan UUD 1945
(setelah amandemen) yaitu pasal 1 ayat (3); “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum
(rechtsstaat)”. Indikasi bahwa Indonesia menganut konsepsi welfare state terdapat pada
kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara, sebagaimana yang termuat
dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu; “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia”. Tujuan-tujuan ini diupayakan perwujudannya
melalui pembangunan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam program
jangka pendek, menengah, dan panjang.
Menurut Philipus M. Hadjon, karakteristik negara hukum Pancasila tampak pada unsur-unsur
yang ada dalam negara Indonesia, yaitu sebagai berikut :

       Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan;
        Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara;
       Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana ter-
        akhir;
        Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Berdasarkan penelitian Tahir Azhary, negara hukum Indonesia memiliki ciri-ciri sebagai berkut :

       Ada hubungan yang erat antara agama dan negara;
       Bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa;
       Kebebasan beragama dalam arti positip;
       Ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang;
       Asas kekeluargaan dan kerukunan.

Meskipun antara hasil penelitian Hadjon dan Tahir Azhary terdapat perbedaan, karena terdapat
titik pandang yang berbeda. Tahir Azhary melihatnya dari titik pandang hubungan antara agama
dengan negara, sedangkan Philipus memandangnya dari aspek perlindungan hukum bagi rakyat.
Namun sesungguhnya unsur-unsur yang dikemukakan oleh kedua pakar hukum ini terdapat
dalam negara hukum Indonesia. Artinya unsur-unsur yang dikemukakan ini saling melengkapi.

Tindakan Pemerintahan dalam Negara Hukum

Pengertian Tindakan Pemerintahan

Dalam melakukan aktifitasnya, pemerintah melakukan dua macam tindakan, tindakan biasa
(feitelijkehandelingen) dan tindakan hukum (rechtshandeli-ngen). Dalam kajian hukum, yang
terpenting untuk dikemukakan adalah tindakan dalam katagori kedua, rechtshandelingen.
Tindakan hukum pemerintahan adalah tindakan yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata
Usaha Negara dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan.

Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum, karena
dalam negara-negara terdapat prinsip wetmatigheid van bestuur atau asas legalitas. Asas ini
menentukan bahwa tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan
perundang-undangan yang berlaku, maka segala macam aparat pemerintah tidak akan memiliki
wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga
masyarakatnya. Asas legalitas menurut Sjachran Basah, berarti upaya mewujudkan duet integral
secara harmonis antara paham kedaulatan hukum dan paham kedaulatan rakyat berdasarkan
prinsip monodualistis selaku pilar-pilar, yang sifat hakikatnya konstitutif.
Ide tentang hak asasi manusia yang berlaku saat ini merupakan senyawa yang dimasak di kancah
Perang Dunia II. Pembunuhan dan kerusakan dahsyat akibat Perang Dunia II melahirkan suatu
niatan untuk melakukan sesuatu agar di masa yang akan dating tidak terulang lagi, untuk
membangun sebuah organisasi internasional yang sanggup meredakan krisis internsional serta
menyediakan suatu forum untuk diskusi dan mediasi. Organisasi ini adalah Perserikatan Bangsa-
Bangsa, yang telah memainkan peran utama dalam pengembangan pandangan kontemporer
tentang hak asasi manusia.

Hak asasi manusia, sebagaimana yang dipahami di dalam dokumen-dokumen hak asasi manusia
yang muncul pada abad kedua puluh, seperti Deklarasi Universal, mempunyai sejumlah ciri
menonjol.

      Pertama, supaya kita tidak kehilangan gagasan yang sudah tegas, hak asasi manusia
       adalah hak. Makna istilah ini tidak jelas -- dan akan menjadi salah satu obyek penelitian
       saya -- namun setidaknya kata tersebut menunjukkan bahwa itu adalah norma-norma
       yang pasti dan memiliki prioritas tinggi yang penegakannya bersifat wajib.

      Kedua, hak-hak ini dianggap bersifat universal, yang dimiliki oleh manusia semata-mata
       karena ia adalah manusia.
      Ketiga, hak asasi manusia dianggap ada dengan sendirinya, dan tidak bergantung pada
       pengakuan dan penerapannya didalam sistem adat atau sistem hukum di negara-negara
       tertentu.
      Keempat, hak asasi manusia dipandang sebagai norma-norma yang penting. Meski tidak
       seluruhnya bersifat mutlak dan tanpa perkecualian, hak asasi manusia cukup kuat
       kedudukannya sebagai pertimbangan normatif untuk diberlakukan di dalam benturan
       dengan norma-norma nasional yang bertentangan, dan untuk membenarkan aksi
       internasional yang dilakukan demi hak asasi manusia.
      Kelima, hak-hak ini mengimplikasikan kewajiban bagi individu maupun pemerintah.
       Adanya kewajiban ini, sebagaimana halnya hak-hak yang berkaitan dengannya, dianggap
       tidak bergantung pada penerimaan, pengakuan, atau penerapan terhadapnya. Pemerintah
       dan orang-orang yang berada di mana pun diwajibkan untuk tidak melanggar hak
       seseorang, kendati pemerintah dari orang tersebut mungkin sekaligus memiliki tanggung
       jawab utama untuk mengambil langkah-langkah positif guna melindungi dan
       menegakkan hak-hak orang itu




Deklarasi Universal menyatakan bahwa hak-hak ini berakar di dalam martabat dan harkat
manusia, serta di dalam syarat-syarat perdamaian dan keamanan domestik maupun internasional.
Dalam penyebarluasan Deklarasi Universal sebagai sebuah standar pencapaian yang bersifat
umum, PBB tidak bermaksud untuk menjabarkan hak-hak yang telah diakui di mana-mana atau
untuk mengundangkan hak-hak ini di dalam hukum intemasional. Justru Deklarasi tersebut
mencoba untuk mengajukan norma-norma yang ada di dalam moralitas-moralitas yang sudah
mengalami pencerahan. Meski tujuan sejumlah besar partisipan Deklarasi itu adalah untuk
menampilkan hak-hak ini di dalam sistem hukum domestik maupun internasional, hak tersebut
dipandang bukan sebagai hak-hak hukum (legal rights) melainkan sebagai hak-hak moral yang
berlaku secara universal (universal moral rights).

Setelah persetujuan dari Majelis Umum keluar pada tahun 1966, Perjanjian itu memerlukan
tanda tangan dari tiga puluh lima negara untuk diikat di dalam daftar para penandatangan.
Negara ketiga puluh lima menerakan tandatangan pada tahun 1976, dan Perjanjian itu kini
berlaku sebagai hukum internasional.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:214
posted:9/22/2011
language:Indonesian
pages:7