Pedoman Registrasi Asosiasi Profesi by amayaku

VIEWS: 7,687 PAGES: 25

									BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang Dampak diberlakukan era globalisasi dipastikan akan terjadi

persaingan yang semakin ketat yang diikuti dengan keterbukaan yang luas serta peluang kerjasama antara negara satu dengan negara yang lain yang hal tersebut bepengaruh langsung terhadap bidang ketenagakerjaan. Ditinjau dari bidang ketenagakerjaan, agar bangsa Indonesia tetap bertahan dan memiliki daya saing dengan bangsa lain, dituntut harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan profesional. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional, perlu dilakukan berbagai upaya secara menyeluruh dan terpadu. Untuk menjamin tujuan pembinaan dan pengembangan SDM yang kompeten dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan, hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah adalah melalui standardisasi kompetensi. Standardisasi kompetensi dipergunakan tergabung dalam sebagai acuan pelatihan kerja dan sertifikasi Dalam rangka penyusunan Standar

kompetensi yang dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh unsur yang stakeholder. Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) peranserta asosiasi profesi menjadi sangat penting. Asosiasi profesi bersama para pakar yang terkait didalam menyusun dan mengembangkan standar kompetensi merupakan organisasi yang paling kompeten karena dari mereka tersedia para pakar dan praktisi yang kompeten dan profesional. Sehubungan dengan hal tersebut, maka potensi asosiasi profesi sangat perlu segera diinventarisir keberadaannya yang meliputi jumlah, jenis dan sebagainya, oleh karenanya sangat di pandang perlu untuk dibuat pedoman registrasi terhadap asosiasi profesi yang telah ada maupun yang dalam proses pembentukan. Pedoman registrasi tidak ada kaitan dengan perijinan pendirian asosiasi profesi yang telah dilaksanakan oleh instansi lain, akan tetapi pedoman ini berkaitan dengan pendataan untuk keperluan

1

optimalisasi peranserta asosiasi profesi dalam pengembangan standar kompetensi serta berbagai bentuk perangkat lunak lainnya. B. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Maksud disusunnya Pedoman Registrasi Asosiasi Profesi adalah untuk memberikan acuan bagi petugas pembina dan pelaksana registrasi ditingkat Pusat, Propinsi maupun Kabupaten/Kota sehingga dalam melaksanakan proses registrasi dapat sesuai dengan aturan dan tujuan yang ditetapkan. 2. Tujuan Tujuan disusunnya pedoman registrasi asosiasi profesi adalah tersedianya suatu pedoman yang dapat dipergunakan sebagai acuan oleh pembina dan pelaksana registrasi asosiasi profesi baik ditingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota dalam melaksanakan registrasi terhadap asosiasi profesi. C. Ruang lingkup Ruang lingkup yang dituangkan dalam pedoman registrasi asosiasi profesi mencakup persyaratan registrasi, pelaksanaan registrasi dan penerbitan surat keterangan registrasi untuk asosiasi profesi. D. Dasar Hukum 1. 2. 3. 4. 5. Undang-undang Kemasyarakatan. Undang-undang Nomor : 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1985. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional. Kepmenakertrans Penetapan Nomor Kep.227/MEN/2003, Kerja tentang Tata cara jo Standar Kompetensi Nasional Indonesia Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi

Kepmenakertrans Nomor Kep.69/MEN/V/2005. 2

6. E.

Peraturan Menteri Nomor Per. 14/MEN/VII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.

Pengertian-pengertian 1. Organisasi kemasyarakatan Adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan/kekhususan dalam kegiatan profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam kegiatan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan Nasional dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. 2. Asosiasi Profesi Adalah himpunan orang-orang yang memiliki profesi sejenis, baik pada aspek teknis profesi maupun manajerial dan menguasai pengetahuan maupun praktik, jenjang kualifikasi, prosedur kerja dan ukuran hasil kinerja masing-masing bidangnya. 3. Registrasi Adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan terhadap sumber daya atau potensi Asosiasi Profesi untuk dilakukan identifikasi kelompok dan jenis profesinya dalam rangka upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama dibidang peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. 4. Standardisasi kompetensi Adalah proses merumuskan, merevisi, menetapkan dan menerapkan standar tenaga kerja yang dilaksanakan secara aktif dan dengan kerjasama antar berbagai pihak. 5. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3

6.

Pelatihan kerja Keseluruhan kegiatan untuk memberi,memperoleh,meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

7.

Sertifikasi Kompetensi Adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melaui uji kompetensi sesuai standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan /internasional.

8.

Instansi Instansi pelaksana registrasi asosiasi profesi adalah instansi bidang ketenagakerjaan yang membidangi pelatihan dan produktivitas ditingkat provinsi dan atau kabupaten/kota.

4

BAB II KELEMBAGAAN ASOSIASI PROFESI Asosiasi profesi dibentuk dan didirikan oleh sekumpulan anggota

masyarakat yang profesional secara suka rela atas dasar kesamaan dalam kegiatan profesi agar dapat berperanserta dalam kegiatan pembangunan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan visi,misi, dan program kerja, serta kepengurusan yang mendukung terbentuknya asosiasi profesi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional terutama yang terkait dibidang ketenagakerjaan pada umumnya dan khususnya dibidang standardisasi kompetensi dan pelatihan kerja. Peranserta yang diharapkan dari terbentuknya asosiasi profesi adalah dibidang penyusunan dan pengembangan standardisasi kompetensi, pelatihan dan sertifikasi kompetensi untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Guna mewujudkan kelembagaan asosiasi profesi sebagaimana diinginkan perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut : A. Tujuan Pembentukan Asosiasi Profesi Sebagaimana di amanatkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan bahwa tujuan dibentuknya asosiasi profesi sesuai dengan sifat kekhususannya adalah salah satu diantaranya dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dalam hal ini yang terkait dibidang ketenagakerjaan pada umumnya dan khususnya dibidang standardisasi kompetensi dan pelatihan kerja. Dalam rangka berperanserta untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut , asosiasi profesi mempunyai fungsi sebagai : 1. 2. 3. wadah untuk berperanserta dalam usaha mencapai tujuan pembangunan nasional. wadah kegiatan-kegiatan sesuai kepentingan anggota. wadah pembinaan dan pengembangan bagi anggota.

5

B.

Peran Asosiasi Profesi Dalam rangka mendukung upaya pengembangan dan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja agar mereka mampu bertahan dan berdaya saing pada era global, maka asosiasi profesi diharapkan berperan antara lain sebagai berikut : 1. Sebagai profesinya. 2. Sebagai mitra kerja lembaga pelatihan kerja dalam menerapkan dan pengembangan program pelatihan kerja sesuai dengan standar kompetensi kerja yang telah ditetapkan secara nasional. 3. Sebagai sumber dan mitra kerja Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dalam pelaksanaan dan supervisi proses sertifikasi kompetensi secara konsisten dan benar. mitra kerja Pemerintah dalam menyusun dan mengembangkan standar kompetensi kerja sesuai dengan bidang

C.

Bentuk dan Bidang Asosiasi Profesi Atas dasar kesamaan profesi yang ada dimasyarakat terbentuk dari berbagai jenis organisasi kemasyarakatan dengan berbagai sebutan antara lain asosiasi, himpunan, perkumpulan, ikatan atau sebutan lainnya sesuai dengan kesepakatan bersama dan memiliki kepengurusan, keanggotaan, serta memiliki legalitas hukum (akta pendirian) yang selanjutnya disebut asosiasi profesi. Asosiasi Profesi dapat dibedakan dalam bidang profesinya yang mencerminkan sifat dan kekhususannya seperti contoh asosiasi dibawah ini: 1. Dibidang kesehatan: a. Ikatan Dokter Indonesia ( IDI ), b. Persatuan Perawat Nasional Indonesi (PPNI) c. Dll 2. Bidang maritim : Kesatuan Pelaut Indonesia ( KPI ). a. Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI). b. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) c. Dll 6 3. Bidang pendidikan :

D.

Organisasi Asosiasi Profesi Sebagai organisasi Asosiasi profesi dapat berperan secara nyata dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja apabila memiliki struktur dan kepengurusan organisasi, Angaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), program kerja, legalitas hukum serta sarana kerja yang cukup memadai.

7

BAB III REGISTRASI ASOSIASI PROFESI Registrasi asosiasi profesi dimaksudkan guna memperoleh data/informasi secara garis besar terhadap keberadaan asosiasi profesi untuk dimanfaatkan dalam rangka mengoptimalkan peranserta asosiasi profesi dibidang ketenagakerjaan khususnya yang menyangkut dengan penyusunan standar kompetensi, pelatihan kerja dan sertifikasi kompetens. Registrasi asosiasi profesi juga dimaksudkan dalam rangka membangun jejaring kerja antara pemerintah dan asosiasi profesi untuk keperluan pengembangan SDM pada umumnya. Pelaksana registrasi asosiasi profesi adalah instansi.Untuk melaksanakan registrasi asosiasi profesi akan ditempuh melalui tahapan sebagai berikut : A. Mekanisme Pelaksanaan Registrasi Mekanisme pelaksanaan registrasi Asosiasi Profesi sebagai berikut: 1. Pengurus asosiasi profesi mengajukan permohonan registrasi kepada instansi melalui bagian yang menangani pelatihan kerja. Pengajuan registrasi menggunakan formulir isian registrasi (form no 1). 2. Pemohon melampirkan persyaratan registrasi, yaitu : 2.1 2.2 3. persyaratan administrasi ( form no 2) persyaratan teknis : foto copy Anggaran Dasar/Rumah Tangga, akta pendirian, program kerja, daftar sarana/prasarana kerja, Berkas persyaratan registrasi diteliti kebenarannya oleh pelaksana registrasi. Dalam hal terdapat berkas persyaratan permohonan tidak lengkap atau tidak sesuai dengan persyaratan, dilakukan pemberiahuan kepada pengurus asosiasi profesi untuk dipenuhi sesuai persyaratan. 4. Kepala bidang/bagian pelatihan kerja mengajukan permohonan surat keterangan registrasi kepada 5. kepala instansi apabila berkas permohonan telah sesuai dengan persyaratan. Penyerahan surat keterangan Registrasi kepada Asosiasi Profesi.

8

6.

Instansi pelaksana registrasi melaporkan hasil registrasi Asosiasi Profesi setiap semester kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, melalui Direktorat Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan.

9

MEKANISME REGISTRASI ASOSIASI PROFESI

DITJEN BINALATTAS Cq.DIREKTORAT STANKOMPROGLAT

ASPROF BELUM REGISTRASI PERSYARATAN :  AD/ART  Akta Pendirian  Kepengurusan  Program kerja  Daft sarana kerja

ASPROF TEREGISTRASI REGISTRASI LENGKAP

BELUM LENGKAP

INSTANSI YANG MENANGANI KETENAGAKERJAN Cq. BIDANG PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS DI PROPINSI

MELAPORKAN

10

B.

Syarat-syarat Registrasi 1. Persyaratan Administrasi Persyaratan administrasi merupakan persyaratan yang penting bagi asosiasi profesi, yang dipergunakan sebagai kelengkapan dasar yang dapat memberikan kekhususan dan aktifitas dilakukan oleh asosiasi tersebut. Persyaratan administrasi dalam registrasi adalah surat permohonan (form 2). 2. Persyaratan Teknis Persyaratan teknis untuk registrasi asosiasi profesi melampirkan foto copy : a. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Anggaran Dasar dan Anggaran ( AD/RT ). Tangga (AD/RT) Rumah registrasi dari asosiasi profesi kepada instansi (menggunakan form 1) yang dilampiri data identitas Asosiasi Profesi

merupakan perangkat penting yang dimiliki oleh asosiasi profesi. AD/ART berisi rincian tentang kepengurusan, keanggotaan, tujuan, kewajiban dan hak, serta tata cara berorganisasi lainnya. b. Legalitas hukum Yang dimaksud legalitas hukum adalah Akta Pendirian Asosiasi Profesi. Akta pendirian merupakan salah satu syarat pendirian organisasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Kepengurusan Bentuk, jumlah, bidang kepengurusan disesuaikan dengan kebutuhan Asosiasi Profesi sehingga sebagai organisasi profesi dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif. d. Program Kerja. Program Kerja Asosiasi Profesi meliputi program kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Program kerja mencerminkan visi, misi dan tujuan asossiasi profesi. e. Daftar sarana dan prasarana kerja Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam operasional Asosiasi Profesi adalah fasilitas kantor dan kebutuhan alat tulis kantor. 11

C.

Kodifikasi Registrasi Untuk mengetahui sumber daya atau potensi asosiasi profesi pada tiap-tiap profesi 1. 2. perlu dilakukan kodifikasi. Kodifikasi asosiasi profesi ditata berdasarkan kedudukan dan bidang/sektor profesi. Berdasarkan kedudukan Asosiasi Profesi ditata menjadi dua kategori yaitu : Asosiasi profesi Pusat dan Asosiasi profesi Cabang. Kodifikasi berdasarkan bidang/sektor profesi mengacu kepada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ( KBLI) 2000 (lihat form 4). Format kodifikasi Registrasi Asosiasi Profesi adalah sebagai berikut : Reg . 0 . 00 . X . N

Keterangan :
Reg 0 00 X N : : : : :

Registrasi Kedudukan Asosiasi Profesi Diisi angka romawi I untuk Asosiasi Profesi Pusat. Angka romawi II untuk Asosiasi Profesi Cabang. Kode Propinsi asosiasi profesi berdomisili Diisi angka dua digit ( form 3 ). Kode Kategori sektor berdasarkan KBLI Tahun 2000 Diisi 1 huruf alfabet yang merupakan kode sektor (form 4) Nomor surat dari instansi yang melaksanakan registrasi.

Contoh 1 : Kodifikasi Registrasi Asosiasi Ikatan Teknisi Otomoti, Tingkat Pusat, berdomisili di Jakarta. Kodifikasi : Reg.I.12.G........... Contoh 2 : Kodifikasi Registrasi Asosiasi Ikatan Teknisi Otomoti, Cabang DIY , berdomisili di Yogyakarta. Kodifikasi : Reg.II.15.G...........

12

BAB. IV P E N U T U P Dengan di susunnya Pedoman Registrasi Asosiasi Profesi, diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi panduan bagi pelaksanaan registrasi asosiasi profesi. Dengan terlaksananya registrasi asosiasi profesi diharapkan terdidentifikasi potensi atau sumber daya asosiasi profesi yang selanjutnya dipergunakan dalam pengembangan dan implementasi standardisasi kompetensi , pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi. Jakarta, September 2006

13

Form 1 : Permohonan registrasi ASOSIASI PROFESI ........ ................... , ......................... Kepada Yth Kepala *) di ......................................

Nomor Lampiran Perihal

: : :

Permohonan registrasi

Dalam rangka berperan serta untuk peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia, dengan ini kami Ketua Asosiasi Profesi : Nama Asosiasi Bidang Profesi Alamat Nomor Telpon/Fex/Email Dasar Hukum Pendirian : : : : :

Mengajukan permohonan registrasi terhadap Asosiasi Profesi kami, bersama ini kami lampirkan identitas asosiasi profesi sebagaimana dimaksud. Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih

Asosiasi Profesi

Ketua/Pimpinan
*) = Instansi ketenagakerjaan di propinsi, melalui bidang Pelatihan dan Produktivitas.

14

Form 2 : Data Asosiasi Profesi ASOSIASI PROFESI ........ IDENTITAS ASOSIASI PROFESI 1. Nama Asosiasi Profesi 2. Alamat kantor 3. Nomor Telpon/Fac/Email 4. Pembentukan Profesi 5. Visi Misi Tujuan 6. Pengurus 7. Dasar Hukum Pendirian 8. Cabang di Daerah (sebutkan jika ada) 9. Instansi Mitra kerja 10. Jumlah anggota 11. Lembaga dimiliki ada) Asosiasi Profesi ………………………………. Diklat (sebutkan jika : : yang : : : : : Ketua : Sekretaris : : : : : Tempat Asosiasi : Tgl

Ketua/Pimpinan
Lampiran Persyaratan : 1. Foto copy Akte Pendirian /Dasar Hukum Pendirian. 2. Foto copy AD/ART 3. Foto copy program kerja. 4. Foto copy surat lainnya.

15

Form 3 : Kode Propinsi domisili Asosiasi Profesi Kode Cabang Asosiasi Profesi di propinsi :
1. Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) 2. Sumatera Utara 3. Sumatera Barat 4. Jambi 5. Bengkulu 6. Riau 7. Kepulauan Riau 8. Sumatera Selatan 9. Bangka Belitung 10. Lampung 11. Banten 12. DKI Jakarta 13. Jawa Barat 14. Jawa Tengah 15. Daerah Istimewa Yogyakarta 16. Jawa Timur 17. Bali 18. Nusa Tenggara Barat 19. Nusa Tenggara Timur 20. Kalimantan Barat 21. Kalimantan Tengah 22. Kalimantan Timur 23. Kalimantan Selatan 24. Sulawesi Selatan 25. Sulawesi Tengah 26. Sulawesi Tenggara 27. Gorontalo 28. Sulawesi Utara 29. Maluku 30. Maluku Utara 31. Papua Barat 32. Papua Tengah 33. Papua Timur : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

:

33 16

Form 4 : Kode Bidang/Sektor Profesi Berdasarkan KBLI 2000. Kategori A Judul Kategori
Pertanian, perburuan, dan kehutanan.

Golongan Pokok
Pertanian dan perburuan

Golongan Kegiatan Ekonomi
Pertanian tanaman pangan, tamanan perkebunan, dan holtikultura. Peternakan. Kombinasi pertanian atau perkebunan dengan peternakan (mixed farming). Jasa pertanian, perkebunan dan peternakan. Perburuan/ penangkapan dan penangkapan satwa liar. Kehutanan Perikanan Pertambangan batubara, penggalian gambut, dan gasifikasi batubara. Pembuatan briket batubara. Pertambangan minyak dan gas bumi, serta pengusahaan tenaga panas bumi. Jasa pertambangan minyak dan gas bumi. Pertambangan bijih uranium dan thorium. Pertambangan pasir besi dan bijih besi. Pertambangan logam dan bijih timah. Penggalian batu-batuan, tanah liat dan pasir. Pertambangan dan penggalian yang tidak diklasifikasikan di tempat lain. Pengolahan dan pengawetan daging, ikan, buah-buahan, sayuran, minyak dan lemak Industri susu dan makanan dari susu. Industri penggilingan padipadian, tepung, dan makanan ternak. Industri makanan lainnya. Industri minuman. Industri pengolahan tembakau.

B C

Perikanan. Pertambangan dan penggalian.

Kehutanan Perikanan Pertambangan batubara, penggalian gambut, gasifikasi batubara dan pembuatan briket batubara. Pertambangan dan jasa pertambangan minyak dan gas bumi.

Pertambangan bijih uranium dan thorium. Pertambangan bijih logam.

D

Industri Pengolahan.

Penggalian batu-batuan, tanah liat dan pasir, serta pertambangan mineral dan bahan kimia. Industri makanan dan minuman.

Industri pengolahan tembakau.

17

Kategori D

Judul Kategori
Industri Pengolahan.

Golongan Pokok
Industri tekstil.

Golongan Kegiatan Ekonomi
Industri pemintalan, pertenunan, pengolahan akhir tekstil. Industri barang jadi tekstil dan permadani. Industri perajutan. Industri kapuk. Industri pakaian jadi dari tekstil, kecuali pakaian jadi berbulu. Industri pakaian jadi/ barang jadi dari kulit berbulu dan pencelupan bulu. Industri kulit dan barang dari kulit (termasuk kulit buatan). Industri alas kaki. Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu, dan sejenisnya. Industri barang-barang dari kayu, dan barang-barang anyaman dari rotan, bambu, dan sejenisnya. Industri kertas, barang dari kertas, dan sejenisnya. Industri penerbitan. Industri percetakan dan kegiatan yang berkaitan dengan pencetakan (termasuk fotokopi). Reproduksi media rekaman, film, dan video. Industri barang-barang dari batu bara. Industri pengilangan minyak bumi, pengolahan gas bumi, dan industri barang-barang dari hasil pengilangan minyak bumi. Pengolahan bahan bakar nuklir (Nuclear fuel). Industri bahan kimia industri. Industri barang-barang kimia lainnya. Industri serat buatan. Industri karet dan barang dari karet.

Industri pakaian jadi. Industri pakaian jadi. Industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki. Industri kayu, barangbarang dari kayu (tidak termasuk furnitur), dan barang-barang anyaman dari rotan, bambu, dan sejenisnya. Industri kertas, barang dari kertas, dan sejenisnya. Industri penerbitan, percetakan dan reproduksi media rekaman.

Industri batu bara, pengilangan minyak bumi dan pengolahan gas bumi, barangbarang dari hasil pengilangan minyak bumi, dan bahan bakar nuklir. Industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia. Industri karet, barang dari karet, dan barang dari plastik.

18

Kategori D

Judul Kategori
Industri Pengolahan.

Golongan Pokok
Industri barang galian bukan logam.

Golongan Kegiatan Ekonomi
Industri gelas dan barang dari gelas. Industri barang-barang dari porselin. Industri pengolahan tanah liat. Industri semen, kapur dan gips, serta barang-barang dari semen dan kapur. Industri barang-barang dari batu. Industri barang-barang dari asbes. Industri barang-barang galian bukan logam lainnya. Industri logam dasar besi dan baja. Industri logam dasar bukan besi. Industri pengecoran logam. Industri barang-barang logam siap pasang untuk bangunan, pembuatan tangki, dan generator uap. Industri barang logam lainnya, dan kegiatan jasa pembuatan barang-barang dari logam. Industri mesin-mesin umum. Industri mesin-mesin untuk keperluan khusus. Industri peralatan rumah tangga yang tidak diklasifikasikan di tempat lain. Industri mesin dan peralatan kantor, akuntansi, dan pengolahan data. Industri motor listrik, generator, dan transformator. Industri peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik. Industri kabel listrik dan telepon. Industri akumulator listrik dan batu baterai. Industri bola lampu pijar dan lampu penerangan. Industri peralatan listrik yang tidak diklasifikasikan di tempat lain.

Industri logam dasar

Industri barang dari logam kecuali mesin dan peralatannya.

Industri mesin dan perlengkapannya.

Industri mesin dan peralatan kantor, akuntansi, dan pengolahan data. Industri mesin listrik lainnya dan perlengkapannya.

19

Kategori D

Judul Kategori
Industri Pengolahan.

Golongan Pokok
Industri radio, televisi, dan peralatan komunikasi, serta perlengkapannya.

Golongan Kegiatan Ekonomi
Industri tabung dan katup elektronik serta komponen elektronik lainnya. Industri alat transmisi komunikasi. Industri radio, televisi, alat-alat rekaman suara dan gambar, dan sejenisnya. Industri peralatan kedokteran, dan peralatan untuk mengukur, memeriksa, menguji, dan bagian lainnya, kecuali alat-alat optik. Industri instrumen optik dan peralatan fotografi. Industri jam, lonceng, dan sejenisnya. Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih. Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih. Industri perlengkapan dan komponen kendaraan bermotor roda empat atau lebih.

Industri peralatan kedokteran, alat-alat ukur, peralatan navigasi, peralatan optik, jam dan lonceng.

Industri kendaraan bermotor.

Industri alat angkutan, selain kendaraan bermotor roda empat atau lebih.

Industri furnitur dan industri pengolahan lainnya. Daur ulang.

Industri pembuatan dan perbaikan kapal dan perahu. Industri kereta api, bagianbagian dan perlengkapannya, serta perbaikan kereta api. Industri pesawat terbang dan perlengkapannya serta perbaikan pesawat terbang. Industri alat angkut lainnya. Industri furnitur. Industri Pengolahan lainnya. Daur ulang barang-barang logam. Daur ulang barang-barang bukan logam. Ketenagalistrikan. Gas. Uap dan air panas. Pengadaan dan penyaluran air bersih.

E

Listrik, gas, dan air.

Listrik, gas, uap, dan air panas. Pengadaan dan penyaluran air bersih.

20

Kategori F

Judul Kategori
Konstruksi.

Golongan Pokok
Konstruksi.

Golongan Kegiatan Ekonomi
Penyiapan lahan. Konstruksi gedung dan bangunan sipil. Instalasi gedung dan bangunan sipil. Penyelesaian konstruksi gedung. Penyewaan alat kontruksi atau peralatan pembongkar/ penghancur bangunan dengan operatornya. Penjualan mobil. Pemeliharaan dan reparasi mobil. Penjualan suku cadang dan aksesoris mobil. Penjualan, pemeliharaan, dam reparasi sepeda motor, serta suku cadang dan aksesorisnya. Perdagangan eceran bahan bakar kendaraan. Perdagangan besar berdasarkan balas jasa (fee) atau kontrak. Perdagangan besar dalam negeri bahan baku hasil pertanian, binatang hidup, makanan, minuman, dan tembakau. Perdagangan besar barangbarang keperluan rumah tangga. Perdagangan besar produk antara bukan hasil pertanian, barang-barang bekas dan sisasisa tidak terpakai (scrap). Perdagangan besar mesinmesin, suku cadang, dan perlengkapannya. Perdagangan besar lainnya. Perdagangan eceran berbagai macam barang di dalam bangunan. Perdagangan eceran khusus komoditi makanan, minuman, atau tembakau di dalam bangunan.

G

Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, sepeda motor, serta barang-barang keperluan pribadi dan rumah tangga.

Penjualan, pemeliharan, dan reparasi mobil dan sepeda motor, penjualan eceran bahan bakar kendaraan.

Perdagangan besar dalam negeri, kecuali perdagangan mobil dan sepeda motor selain ekspor dan impor.

Penjualan, pemeliharan, dan reparasi mobil dan sepeda motor, penjualan eceran bahan bakar kendaraan.

21

Kategori G

Judul Kategori
Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, sepeda motor, serta barang-barang keperluan pribadi dan rumah tangga.

Golongan Pokok
Penjualan, pemeliharan, dan reparasi mobil dan sepeda motor, penjualan eceran bahan bakar kendaraan.

Golongan Kegiatan Ekonomi
Perdagangan eceran khusus komoditi bukan makanan, minuman, atau tembakau di dalam bangunan. Perdagangan eceran barang bekas di dalam bangunan. Perdagangan eceran di luar bangunan. Reparasi barang-barang keperluan pribadi dan rumah tangga. Perdagangan ekspor berdasarkan balas jasa (fee) atau kontrak. Perdagangan ekspor bahan baku hasil pertanian, binatang hidup, makanan, minuman, dan tembakau. Perdagangan ekspor barangbarang keperluan rumah tangga. Perdagangan ekspor produk antara bukan hasil pertanian, barang-barang bekas dan sisasisa tak terpakai (scrap). Perdagangan ekspor mesinmesin, suku cadang dan perlengkapannya. Perdagangan ekspor lainnya. Perdagangan impor berdasarkan balas jasa (fee) atau kontrak. Perdagangan impor bahan baku pertanian, binatang hidup, makanan, minuman, dan tembakau. Perdagangan impor barangbarang keperluan rumah tangga. Perdagangan impor produk antara bukan hasil pertanian, barang-barang bekas, dan sisasisa tak terpakai (scrap). Perdagangan impor mesinmesin, suku cadang dan perlengkapannya. Perdagangan impor lainnya. Penyediaan akomodasi. Restoran/ rumah makan, bar, dan jasa boga.

Perdagangan ekspor, kecuali perdagangan mobil dan sepeda motor.

Perdagangan impor, kecuali perdagangan mobil dan sepeda motor.

H

Penyediaan makanan dan minuman.

Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum.

22

Kategori I

Judul Kategori
Transportasi, pergudangan, dan komunikasi.

Golongan Pokok
Angkutan darat dan angkutan dengan saluran pipa. Angkutan air.

Golongan Kegiatan Ekonomi
Angkutan jalan rel. Angkutan jalan raya. Angkutan dengan saluran pipa. Angkutan laut. Angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. Angkutan udara berjadwal. Angkutan udara tidak berjadwal. Jasa pelayanan bongkar muat barang. Pergudangan, jasa cold storage, dan jasa wilayah kawasan berikat. Jasa penunjang angkutan kecuali jasa bongkar muat dan pergudangan. Jasa perjalanan wisata. Jasa pengiriman dan pengepakan. Jasa penunjang angkutan lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain. Pos nasional, unit pelayanan pos dan jasa kurir. Telekomunikasi. Perantara moneter (perbankan). Perantara keuangan lainnya (leasing, pegadaian). Asuransi dan dana pensiun. Jasa penunjang perantara keuangan kecuali asuransi dan dana pensiun (pasar modal). Jasa penunjang asuransi dan dana pensiun. Real estate yang dimiliki sendiri atau disewa dan asrama. Real estate atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak. Kawasan pariwisata dan penyediaan sarana wisata tirta. Persewaan alat-alat transportasi. Persewaan mesin lainnya dan peralatannya. Persewaan barang-barang keperluan rumah tangga dan pribadi yang tidak diklasifikasikan di tempat lain.

Angkutan udara.

Jasa penunjang dan pelengkap kegiatan angkutan, dan jasa perjalanan wisata.

Pos dan telekomunikasi.

J

Perantara keuangan.

Perantara keuangan kecuali asuransi dan dana pensiun. Asuransi dan dana pensiun. Jasa penunjang perantara keuangan.

K

Real estate, usaha persewaan, dan jasa perusahaan.

Real estate.

Jasa persewaan mesin dan peralatannya (tanpa operator), barangbarang keperluan rumah tangga dan pribadi.

23

Kategori K

Judul Kategori
Real estate, usaha persewaan, dan jasa perusahaan.

Golongan Pokok
Jasa komputer dan kegiatan yang terkait.

Golongan Kegiatan Ekonomi
Jasa konsultasi piranti keras (hardware consulting). Jasa konsultasi piranti lunak. Pengolahan data. Jasa kegiatan data base. Perawatan dan reparasi mesinmesin kantor, akuntansi, dan komputer. Kegiatan lain yang berkaitan dengan komputer. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora. Jasa hukum, akuntansi dan pembukuan, konsultasi pajak, penelitian pasar, dan konsultasi bisnis dan manejemen. Jasa konsultasi arsitek, kegiatan teknik dan rekayasa, serta analisis dan testing. Jasa periklanan. Jasa perusahaan lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain. Administrasi pemerintahan, dan kebijaksanaan ekonomi dan sosial. Hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan. Jaminan sosial wajib. Jasa pendidikan dasar. Jasa pendidikan menengah. Jasa pendidikan tinggi. Jasa pendidikan lainnya. Jasa kesehatan manusia. Jasa kesehatan hewan. Jasa kegiatan sosial. Jasa kebersihan. Organisasi bisnis, pengusaha dan profesional. Organisasi buruh. Organisasi lainnya. Kegiatan perfilman, radio, televisi, dan hiburan lainnya. Kegiatan kantor berita.

Jasa komputer dan kegiatan yang terkait.

Penelitian dan pengembangan (swasta).

Jasa perusahaan lainnya.

L

Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib.

Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib.

M

Jasa pendidikan.

Jasa pendidikan.

N O

Jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan lainnya.

Jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Jasa kebersihan. Kegiatan organisasi yang tidak diklasifikasikan di tempat lain. Jasa rekreasi, kebudayaan, dan olahraga.

24

Kategori O

Judul Kategori
Jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan lainnya.

Golongan Pokok
Jasa rekreasi, kebudayaan, dan olahraga.

Golongan Kegiatan Ekonomi
Perpustakaan, arsip, museum, dan kegiatan kebudayaan lainnya. Olahraga dan kegiatan rekreasi lainnya. Jasa kegiatan lainnya. Jasa perorangan yang melayani rumah tangga. Badan internasional dan badan ektsra internasional lainnya.

Q

Badan internasional dan badan ektsra internasional lainnya. Kegiatan yang belum jelas batasannya.

Jasa kegiatan lainnya. Jasa perorangan yang melayani rumah tangga. Badan internasional dan badan ektsra internasional lainnya. Kegiatan yang belum jelas batasannya.

X

Kegiatan yang belum jelas batasannya.

25


								
To top