Docstoc

Modul Kelas XI Ganjil

Document Sample
Modul Kelas XI Ganjil Powered By Docstoc
					Nama :

Kelas :



                                                                 MODUL

                                      PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

                                                                KELAS XI

                                                      SEMESTER GANJIL



Kompetensi Dasar
              1.1.   Mendeskripsikan pengertian budaya politik
Indikator
              1.1.1 Menjelaskan pengertian budaya politik
              1.1.2 Mengidentifikasi ciri-ciri budaya politik
              1.1.3 Mendeskripsikan macam-macam budaya politik
              1.1.4 Menjelaskan faktor penyebab berkembangnya budaya politik di daerahnya
              1.1.5 Mengidentifikasi perkembangan budaya politik
              1.1.6 Menyimpulkan budaya politik yang berkembang di masyarakat.




                Pengertian budaya politik
                     Budaya politik menurut almond dan verba adalah suatu dimensi psikologis system
            politik yang ada pada sebuah masyarakat atau Negara. Budaya politik dapat di artikan
            sebagai suatu system nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran
            berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan public
            suatu masyarakat.
                Macam-macam budaya politik
                     - Berdasarkan Sikap Yang Ditunjukkan
                             -       Budaya Politik Militan
                                 Budaya politik dimana perbedaan tidak dipandang sebagai usaha mencari
                     alternatif yang terbaik, tetapi dipandang sebagai usaha jahat dan menantang. Bila
                     terjadi kriris, maka yang dicari adalah kambing hitamnya, bukan disebabkan oleh
                     peraturan yang salah, dan masalah yang mempribadi selalu sensitif dan membakar
                     emosi.
                             -       Budaya Politik Toleransi
                                 Budaya politik dimana pemikiran berpusat pada masalah atau ide yang
                     harus dinilai, berusaha mencari konsensus yang wajar yang mana selalu membuka
                     pintu untuk bekerja sama. Sikap netral atau kritis terhadap ide orang, tetapi bukan
                     curiga terhadap orang.
                     - Berdasarkan sikap terhadap tradisi dan perubahan
                             -       Budaya Politik Yang memiliki Sikap Mental Absolut
                                 Budaya politik yang mempunyai sikap mental yang absolut memiliki nilai-
                     nilai dan kepercayaan yang. dianggap selalu sempurna dan tak dapat diubah lagi.
                     Usaha yang diperlukan adalah intensifikasi dari kepercayaan, bukan kebaikan.
   Pola pikir demikian hanya memberikan perhatian pada apa yang selaras dengan
   mentalnya dan menolak atau menyerang hal-hal yang baru atau yang berlainan.
         -         Budaya Politik Yang memiliki Sikap Mental Akomodatif
             Struktur mental yang bersifat akomodatif biasanya terbuka dan sedia
   menerima apa saja yang dianggap berharga. Ia dapat melepaskan ikatan tradisi,
   kritis terhadap diri sendiri, dan bersedia menilai kembali tradisi berdasarkan
   perkembangan masa kini.
   - Berdasarkan Orientasi Politiknya, menurut Gabriel Almond dan Verba :
         -         Budaya politik parokial (parochial political culture)
             Tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan faktor
   kognitif (misalnya tingkat pendidikan relatif rendah).
         -         Budaya politik kawula (subyek political culture)
             Masyarakat bersangkutan sudah relatif maju (baik sosial maupun
   ekonominya) tetapi masih bersifat pasif.
         -         Budaya politik partisipan (participant political culture)
             Budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik sangat tinggi.
 Ciri-ciri budaya politik
   - Budaya politik Partisipan
             -      Kontrol politik aktif
             -      Adanya partisipasi politik
             -      Tingkat pengetahuan politik tinggi
   - Budaya politik parochial
             -      Orientasi dan partisipasi politik mendekati nol
             -      Tidak terdapat peran-peran politik yang khusus dalam masyarakat.
             -      Tak mengharapkan apapun dari sistem politik.
             -      Ada pada masyarakat yang masih sedikit primitif
   - Budaya politik kaula
             - Terdapat orientasi politik yang tinggi terhadap sistem politik yang
                 diferensiatif dan aspek output dari sistem itu, tetapi frekuensi orientasi
                 terhadap obyek-obyek input secara khusus, dan terhadap pribadi sebagai
                 partisipan yang aktif mendekati nol
 Faktor penyebab berkembangnya budaya politik disuatu daerah
   - Tingkat pendidikan masyarakat sebagai kunc utama perkembangan budaya
      politik masyarakat
   - Tingkat perekonomian masyarakat, semakin tinggi tingkat ekonomi/sejahtera
      masyarakat maka partisipasi masyarakat pun semakin besar
   - Reformasi politik/political will (semangat merevisi dan mengadopsi sistem
      politik yang lebih baik)
   - Supremasi hukum (adanya penegakan hukum yang adil,independen,dan bebas)
   - Media            komunikasi     yang    independen      (berfungsi    sebagai   kontrol
      sosial,bebas,dan mandiri)
               Budaya politik yang berkembang dalam masyarakat
                     - Budaya politik tradisional adalah budaya politik yang mengedepankan satu
                         budaya dari etnis tertentu yang ada di Indonesia. Misalnya, budaya politik yang
                         berangkat dari paham masyarakat Jawa. Hal itu pernah terjadi ketika negeri ini
                         dipimpin oleh Soeharto.
                     - Budaya politik Islam adalah budaya politik yang lebih mendasarkan idenya
                         pada satu keyakinan dan nilai agama tertentu, dalam hal ini tentu saja agama
                         Islam.
                     - Sedangkan budaya politik modern adalah budaya politik yang mencoba
                         meninggalkan karakter etnis tertentu atau pendasaran pada agama tertentu.
                         Budaya ini sangat kuat pengaruhynya dalam pemerintahan Orde Baru. Di
                         dalamnya terdapat beragam subkultur seperti kelompok birokrat, intelektual,
                         dan militer.


Kompetensi Dasar
             1.2.    Menganalisis tipe-tipe budaya poliitik yang berkembang dalam masyarakat indonesia
Indikator
             1.2.1       Mendeskripsikan tipe-tipe budaya politik
             1.2.2       Mengidentifikasi tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia
             1.2.3       Menganalisis dampak perkembangan tipe budaya politik sesuai dengan perkembangan system politik yang berlaku



               Tipe-tipe budaya politik
                     - Budaya Politik Parokial ( Parochial Political Culture )
                              Tipe budaya politik yang orientasi politik individu dan masyarakatnya
                     masih sangat rendah. Hanya terbatas pada satu wilayah atau lingkup yang kecil
                     atau sempit. Individu tidak mengharapkan apapun dari sistem politik. Tidak ada
                     peranan politik yang bersifat khas dan berdiri sendiri. Biasanya terdapat pada
                     masyarakat tradisional.
                     - Budaya Politik Subjek ( Subject Political Culture)
                              Masyarakat dan individunya telah mempunyai perhatian dan minat
                     terhadap sistem politik. Meski peran politik yang dilakukannya masih terbatas
                     pada pelaksanaan kebijakan pemerintah dan menerima kebijakan tersebut dengan
                     pasrah. Tidak ada keinginan untuk menilai , menelaah atau bahkan mengkritisi
                     - Budaya Politik Partisipan ( Participant Political Culture )
                              Merupakan tipe budaya yang ideal. Individu dan masyarakatnya telah
                     mempunyai perhatian, kesadaran dan minat yang tinggi terhadap politik
                     pemerintah. Individu dan masyarakatnya mampu memainkan peran politik baik
                     dalam proses input (berupa pemberian dukungan atau tuntutan terhadap sistem
                     politik) maupun dalam proses output (melaksanakan, menilai dan mengkritik
                     terhadap kebijakan dan keputusan politik pemerintah).
               Perkembangan tipe budaya politik sejalan perkembangan sistem politik yang
                     berlaku
                      -    Pada negara-negara demokratis umumnya, partisipasi politik warga negaranya
                           dapat mempengaruhi pembuatan suatu kebijakan (policy). Hal tersebut sejalan
                           dengan pendapat Samuel P. Huntington dan Joan Nelson yang menyatakan
                           bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai
                           pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh
                           pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual dan atau kolektif, terorganisir
                           atau spontan, mantap atau sporadis,secara damai atau dengan kekerasan, legal
                           atau ilegal,efektif atau tidak efektif.
                      -    Perluasan dan pembatasan partisipasi politik sangat dipengaruhi oleh peran
                           dan political will elit yang berkuasa. Elit politik yang tidak berkuasa
                           cenderung untuk menaruh minat terhadap perluasan partisipasi politik,
                           mengubah dasar                 politik, dan kadang mengembangkannya ke bentuk
                           mengembangkannya partisipasi yang baru.

Kompetensi Dasar

             1.3.     Mendeskripsikan pentingnya sosialisasi pengembangan budaya politik
Indikator

              1.3.1       Mendeskripsikan makna sosialisasi kesadaran politik
              1.3.2       Menguraikan mekanisme sosialisasi pengembangan budaya politik
              1.3.3       Mengidentifikasikan fungsi partai politik



               Makna sosialisasi kesadaran politik
                      - Easton dan Dennis, sosialisasi politik yaitu suatu proses perkembangan
                          seseorang untuk mendapatkan orientasi-orientasi politik dan pola-pola tingkah
                          lakunya.        Menurut           Almond,        sosialisasi     politik   adalah   proses-proses
                          pembentukan sikap-sikap politik dan pola-pola tingkah laku.
                      - Sosialisasi politik adalah proses bagaimana memperkenalkan sistem politik
                          pada seseorang dan bagaimana seseorang tersebut menentukan tanggapan serta
                          reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik (Michael Rush dan Phillip
                          Althoff).
                      - Menurut M. Taopan, Kesadaran politik (political awwarnes) merupakan proses
                          bathin yang menampakkan keinsyafan dari setiap warga negara akan
                          pentingnya urusan kenegaraan dalam kehidupan bernegara. Masyarakat harus
                          mendukung pemerintah, mengingat kompleks dan beratnya beban yang harus
                          dipikul para penyelenggara negara. Kesadaran politik dapat terwujud salah
                          satunya melalui sosialisasi politik.


               Mekanisme sosialisasi budaya politik
                          Menurut Robert Le Vine ada 3 (tiga) mekanisme pengembangan budaya
                          politik:
                      - Imitasi, proses sosialisasi melalui peniruan terhadap perilaku yang ditampilkan
                          individu-individu lain. Melalui imitasi, seorang individu meniru terhadap
                          tingkah laku individu lainnya. Misalnya, Gus Dur adalah anak dari K.H. Wahid
      Hasyim dan cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama, K.H. Hasyim Asy’ari. Gus
      Dur sejak kecil akrab dengan lingkungan pesantren dan budaya politik
      Nahdlatul     Ulama,   termasuk    dengan     kiai-kiainya.   Budaya   tersebut
      mempengaruhi tindakan-tindakan politiknya yang cenderung bercorak Islam
      moderat seperti yang ditampakan oleh organisasi Nahdlatul Ulama secara
      umum.
   - Instruksi, mengacu pada proses sosialisasi melalui proses pembelajaran formal,
      informal maupun nonformal. Gaya ini banyak berkembang di lingkungan
      militer ataupun organisasi lain yang terstruktur secara rapi melalui rantai
      komando. Melalui instruksi, seorang individu diberitahu oleh orang lain
      mengenai posisinya di dalam sistem politik, apa yang harus mereka lakukan,
      bagaimana, dan untuk apa. Cara instruksi ini juga terjadi di sekolah-sekolah,
      dalam mana guru mengajarkan siswa tentang sistem politik dan budaya politik
      yang ada di negara mereka.
   - Motivasi, proses sosialisasi yang berkaitan dengan pengalaman individu.
      Melalui cara ini, individu langsung belajar dari pengalaman, membandingkan
      pendapat dan tingkah sendiri dengan tingkah orang lain.
 Fungsi dan peranan partai politik
   - Agen Sosialisasi Politik. Rush dan Althoff menggariskan terdapatnya 5 agen
      sosialisasi politik yang umum diketahui, yaitu :
       1) Keluarga
          Keluarga merupakan primary group dan agen sosialisasi utama yang
          membentuk karakter politik individu oleh sebab mereka adalah lembaga
          sosial yang paling dekat. Peran ayah, ibu, saudara, memberi pengaruh
          yang tidak kecil terhadap pandangan politik satu individu.
       2) Sekolah
          Sekolah juga menempati posisi penting sebagai agen sosialisasi politik.
          Sekolah merupakan secondary group. Kebanyakan dari kita mengetahui
          lagu kebangsaan, dasar negara, pemerintah yang ada, dari sekolah. Oleh
          sebab itu, sistem pendidikan nasional selalu tidak terlepas dari pantauan
          negara oleh sebab peran pentingnya ini.
       3) peer groups
          Peer group adalah teman-teman sebaya yang mengelilingi seorang
          individu. Apa yang dilakukan oleh teman-teman sebaya tentu sangat
          mempengaruhi beberapa tindakan kita, bukan ? Tokoh semacam Moh.
          Hatta banyak memiliki pandangan-pandangam yang sosialistik saat ia
          bergaul dengan teman-temannya di bangku kuliah di Negeri Belanda.
          Melalui kegiatannya dengan kawan sebaya tersebut, Hatta mampu
          mengeluarkan konsep koperasi sebagai lembaga ekonomi khas Indonesia
          di kemudian hari. Demikian pula pandangannya atas sistem politik
          demokrasi yang bersimpangan jalan dengan Sukarno di masa kemudian.
   4) Media massa
       Tidak perlu disebutkan lagi pengaruh media massa terhadap seorang
       individu. Berita-berita yang dikemas dalam media audio visual (televisi),
       surat kabat cetak, internet, ataupun radio, yang berisikan perilaku
       pemerintah ataupun partai politik banyak mempengaruhi kita.
   5) Pemerintah
       Pemerintah merupakan agen yang punya kepentingan langsung atas
       sosialisasi politik. Pemerintah yang menjalankan sistem politik dan
       stabilitasnya. Pemerintah biasanya melibatkan diri dalam politik
       pendidikan,     di   mana    beberapa    mata   pelajaran   ditujukan   untuk
       memperkenalkan siswa kepada sistem politik negara, pemimpin, lagu
       kebangsaan, dan sejenisnya. Pemerintah juga, secara tidak langsung,
       melakukan sosialisasi politik melalui tindakan-tindakannya. Melalui
       tindakan pemerintah, orientasi afektif individu bisa terpengaruh dan ini
       mempengaruhi budaya politiknya.
   6) partai politik
       Partai politik biasanya membawakan kepentingan nilai spesifik dari warga
       negara, seperti      agama, kebudayaan, keadilan, nasionalisme, dan
       sejenisnya. Melalui partai politik dan kegiatannya, individu dapat
       mengetahui kegiatan politik di negara, pemimpin-pemimpin baru, dan
       kebijakan-kebijakan yang ada.
- Fungsi dan Peranan Partai politik
   1) Representasi
       Representasi menunjukkan kapasitas partai untuk merespon dan
       mengartikulasikan pandangan-pandangan baik pandangan para anggota
       maupun para pemilihnya. Dalam bahasa teori sistem, partai politik adalah
       alat “pemasok” utama yang memastikan bahwa pemerintah akan
       melaksanakan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat luas.
   2) Pembentukan elit dan rekrutmen
       Partai-partai   politik     dalam   semua    jenisnya   bertanggung     jawab
       menyediakan bagi negara para pemimpin politiknya.
   3) Perumusan tujuan
       Partai politik secara tradisional merupakan cara melalui mana masyarakat
       menata tujuan-tujuan kolektif dan, di beberapa kasus, memastikan bahwa
       hal itu dilaksanakan. Partai-partai memainkan peran ini sebab di dalam
       proses pemerolehan kekuasaan, mereka merumuskan program pemerintah
       (melalui   konperensi,      konvensi,   manifesto   pemilihan umum, dan
       sebagainya) dengan suatu pandangan untuk menarik dukungan rakyat.
   4) Artikulasi dan agregasi kepentingan
       Dalam proses pengembangan tujuan-tujuan kolektif, partai-partai juga
       membantu mengartikulasikan dan mengagregasikan berbagai kepentingan
       masyarakat. Memang, partai sering berkembang sebagai kendaraan
                                  melalui mana kelompok-kelompok bisnis, buruh, agama, etnik, atau
                                  kelompok           lainnya,       memperluas          atau      mempertahankan                beragam
                                  kepentingannya.
                             5) Sosialisasi dan mobilisasi
                                  Melalui debat dan diskusi internal, dan juga berkampanye serta
                                  berkompetisi dalam pemilihan umum, partai menjadi agen penting
                                  pendidikan dan sosialisasi politik. Isu-isu yang dipilih oleh partai untuk
                                  memusatkan perhatian pada agenda politik tertentu, dan tata nilai serta
                                  sikap yang ditunjukkannya menjadi bagian dari budaya politik yang lebih
                                  luas
                             6) Pengorganisasian pemerintah
                                  Pada awalnya partai membantu pembentukan pemerintahan, Partai juga
                                  memberi pemerintah sebentuk stabilitas dan keberlangsungan, partai
                                  memberi fasilitas bagi kerja sama antara dua cabang utama pemerintahan,
                                  yakni majelis (dewan) dan eksekutif. partai menyediakan, setidaknya di
                                  dalam sistem yang kompetitif, sumber vital dari oposisi dan kritik, baik di
                                  dalam maupun di luar pemerintah. Dan juga dengan memperluas debat
                                  politik dan mendidik para pemilih, hal ini membantu memastikan bahwa
                                  kebijakan pemerintah akan lebih dapat diawasi dengan baik dan dengan
                                  demikian dapat dilaksanakan dengan baik pula.

Kompetensi Dasar
             1.3      Menampilkan peran serta budaya politik partisipan
Indikator
              1.4.1        Mendeskripsikan bentuk-benntuk budaya politik beserta contohnya
              1.4.2        Menunjukkan budaya politik yang sesuia dan bertentangan dengan semangat pembangunan bangsa
              1.4.3        Memberikan contoh budaya politik partisipan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
              1.4.4        Mendemonstrasikan budaya politik partisipan


                    Bentuk-bentuk budaya politik partisipan
                       Budaya partisipan yaitu budaya dimana masyarakat sangat aktif dalam kehidupan
            politik, dan masyarakat yang bersangkutan sudah relatif maju baik sosial maupun
            ekonomi. Dalam kehidupan nyata tidak ada satupun negara yang memiliki budaya politik
            murni partisipan, melainkan terdapat variasi campuran di antara tipe-tipe partisipan,
            pariokal atau subyek, ketiganya menurut para ahli tervariasi ke dalam tiga bentuk budaya
            politik, yaitu :
                       -     Budaya Politik Subjek Parokial ( Parochial Subject Political Culture )
                                 Budaya politik yang sebagian besar telah menolak tuntutan masyarakat
                       feodal atau kesukuan. Telah mengembangkan kesetiaan terhadap sistem politik
                       yang lebih komplek dengan stuktur pemerintah pusat yang bersifat khusus.
                       Cenderung menganut sistem pemerintahan sentralisasi.
                       -     Budaya Politik Subjek Partisipan ( Participant Subject Political Culture )
                                 Sebagian besar masyarakatnya telah mempunyai orientasi input yang
                       bersifat khusus dan serangkaian pribadi sebagai seorang aktivis. Sementara
                      sebagian kecil lainnya terus berorientasi kearah struktur pemerintahan yang
                      otoriter dan secara relatif mempunyai serangkaian orientasi pribadi yang pasif.
                      -    Budaya Politik Parokial Partisipan ( Participant Parochial Political Culture )
                               Berlaku di negara-negara berkembang yang yang masyarakatnya menganut
                      budaya dalam stuktur politik parochial. Tetapi untuk keselarasan diperkenalkan
                      norma-norma yang bersifat partisipan.
                Budaya politik yang bertentangan dengan semangat pembangunan politik bangsa
                               Budaya politik apatis yang acuh terhadap pemerintah dan tidak
                      berpartisipasi atau berperam aktif dalam berbagai aktifitas mengawasi kinerja
                      pemerintah dan tidak menganggap penting partai politik
                Contoh budaya politik partisipan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
                      bernegara
                               Budaya partisipan yaitu budaya dimana masyarakat sangat aktif dalam
                      kehidupan politik contonhya ikut dalam kegiatan politik, baik pemilihan umum,
                      demonstrasi, ataupun berperan aktif di LSM, dan pemerintahan sekitar seperti di
                      RW, atau kelurahan.


Kompetensi Dasar
              2.1         Mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip budaya demokrasi
Indikator
              2.1.1       Menjelaskan perbedaan antara demokrasi liberal, komunis, dan demokrasi pancasila
              2.1.2       Mendeskripsikan prinsip-prinsip demokrasi
              2.1.3       Menjelaskan makna budaya demokrasi
              2.1.4       Mendeskripsikan prinsip budaya demokrasi


                Macam-macam demokrasi
                      Terdapat bermacam-macam demokrasi yang sudah menjadi bagian dari
            pemerintahan negara-negara di seluruh dunia. Keanekaragaman ini dapat dilihat dari
            berbagai sudut pandang dan yang pada umumnya berlaku.
                      -    Atas Dasar Penyaluran Kehendak Rakyat
                          Demokrasi Langsung
                      Demokrasi langsung berarti paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap
            warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum
            negara.
                          Demokrasi Tidak Langsung
                      Demokrasi tidak langsung adalah demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem
            perwakilan. Penerapan demokrasi ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang
            jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang
            dihadapinya semakin rumit dan kompleks.
                      -    Atas Dasar Prinsip Ideologi
                          Demokrasi Konstitusional (demokrasi liberal)
                      Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau
            individualisme. Ciri khas demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahnya
terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur tangan dan bertindak sewenang-wenang
terhadap warganya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi.
          Demokrasi Rakyat
       Demokrasi rakyat disebut juga demokrasi proletar yang berhaluan Marxisme-
Komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas
sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada pemilikan pribadi tanpa ada
penindasan atau paksaan. Akan tetapi, untuk mencapai masyarakat tersebut dapat
dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan.
       -   Atas Dasar Yang Menjadi Titik Perhatiannya
          Demokrasi Formal (negara-negara liberal)
       Yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa
disertai upaya untuk mengurangi/menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi.
          Demokrasi Material (negara-negara komunis)
       Yaitu demokrasi yang menitik beratkan pada upaya-upaya menghilangkan
perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan bidang politik kurang
diperhatikan dan bahkan kadang-kadang dihilangkan.
          Demokrasi Gabungan (negara-negara nonblok)
       Yaitu demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari
demokrasi formal dan demokrasi material.
    Pengertian budaya demokrasi
       Istilah "demokrasi" berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno
pada abad ke-5 SM. Kata "demokrasi" berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti
rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai
pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh
rakyat dan untuk rakyat.
       Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga
kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam
tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat
yang sejajar satu sama lain.
    Abraham Lincoln (Presiden Amerika ke-16)
       Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
    Diamond dan Lipset
       Mendefiniskan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan yang memenuhi tiga
syarat pokok, yaitu :
          Kompetisi yang sungguh-sungguh dan meluas diantara individu-individu dan
           kelompok-kelompok      organisasi    (terutama    partai   politik)    untuk
           memperebutkan jabatan-jabatan pemetintahan yang memiliki kekuasaan
           efektif, pada jangka waktu yang reguler dan tidak melibatkan penggunaan
           daya paksa;
          Partisipasi politik yang melibatkan sebanyak mungkin warga negara dalam
           pemilihan pemimpin atau kebijakan, paling tidak melalui pemilihan umum
                          yang diselenggarakan secara reguler dan adil, sedemikian rupa sehingga tidak
                          satupun kelompok sosial (warga negara dewasa) yang dikecualikan;
                         Suatu tingkat kebebasan sipil dan politik, yaitu kebebasan berbicara,
                          kebebasan pers, kebebasan untuk membentuk dan bergabung ke dalam
                          organisasi yang cukup untuk menjamin integratis kompetisi dan partisipasi
                          politik
               Prinsip-prinsip budaya demokrasi
                         Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik.
                         Tingkat persamaan (kesetaraan) tertentu antara warga negara.
                         Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh
                          para warga negara.
                         Penghormatan terhadap supremasi hukum.
                         Tidak adanya kekuasaan yang sewenang-wenang;
                         Kedudukan yang sama dalam hukum;
                         Terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang
Kompetensi Dasar

             2.2         Mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat madani
Indikator
             2.2.1       Mendeskripsikan pengertian masyarakat madani
             2.2.2       Mengidentifikasikan ciri-ciri masyarakat madani
             2.2.3       Menjelaskan proses menuju masyarakat madani
             2.2.4       Menguraikan kendala yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat madani
             2.2.5       Menjelaskan upaya mengatasi kendala yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat madani


              Pengertian masyarakat madani (civil Society)
                               Menurut Nurcholish Madjid, M. Dawan Rahardjo, dan Azyumardi Azra
                     Pada prinsipnya masyarakat madani adalah sebuah tatanan komunitas masyarakat
                     yang mengedepankan toleransi, demokrasi dan berkeadaban serta menghargai
                     akan adanya pluralisme (kemajemukkan).
               Ciri-ciri masyarakat madani
                              Free public sphere
                               Ruang publik diartikan sebagai wilayah di mana masyarakat sebagai
                     warga negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik.
                              Demokratisasi
                               Hanya negara yang demokratis yang menjamin masyarakat madani.
                              Toleransi
                               Toleransi adalah kesediaan individu untuk menerima pandangan politik
                     dan sikap sosial yang berbeda.
                              Pluralisme
                               Pluralisme adalah sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat
                     yang majemuk disertai sikap tulus bahwa kemajemukan itu bernilai positif dan
                     merupakan rahmat Tuhan.
                              Keadilan sosial
          Keadilan yang dimaksud adalah keseimbangan dan pembagian yang
   proporsional antara hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup
   seluruh aspek kehidupan.
         Partisipasi sosial
          Partisipasi sosial yang benar-benar bersih dari rekayasa merupakan awal
   yang baik bagi terciptanya masyarakat madani.
         Supremasi hukum
          Penghargaan terhadap supremasi hukum meupakan jaminan terciptanya
   keadilan.
 Proses menuju masyarakat madani
         Kualitas sumber daya manusia yang tinggi yang tercermin antara lain dari
          kemampuan tenaga-tenaga profesionalnya untuk memenhi kebutuhan
          pembangunan serta penguasaan ilmu pengatahuan dan teknologi.
         Memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan pokok sendiri agar tidak
          menimbulkan kerawanan, terutama bidang ekonomi.
         Semakin mantap mengandalkan sumber-sumber pembiayaan dalam negeri
          (berbasis kerakyatan) yang berarti ketergantungan kepada sumber
          pembangunan dari luar negeri semakin kecil atau tidak ada sama sekali.
         Secara umum telah memiliki kemampuan ekonomi, system politik, social
          budaya dan pertahanan keamanan yang dinamis, tangguh serta
          berwawasan global
 Kendala yang dihadapi dan upaya mengatasi bangsa Indonesia dalam
   mewujudkan masyarakat madani
         Kendala yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat
          madani Kendalanya adalah banyak masyarakat Indonesia yang bersifat
          acuh tentang meweujudkan masyarakat madani, minimnya pengetahuan
          masyarakat Indonesia tentang masyarakat madani, dan kurangnya
          sosialisasi pemerintah terhadap masyarakat tentang masyarakat madani.
         Upaya mengatasi kendala yang dihadapi Bangsa Indonesia dalam
          mewujudkan masyarakat madani antara lain :
               -   Meningkatkan tingkat pendidikan dan perekonomian
               -   Menjaga supermasi hukum
               -   Meningkatkan sosialisasi tentang konsep masyarakat madani
Kompetensi Dasar

             2.3     Menganalisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak orde lama, orde baru dan reformasi
Indikator
             2.3.1   Menguraikan prinsip demokrasi pancasila
             2.3.2   Membandingkan demokrasi yang diterapkan di Indonesia pada masa orla, orba dan orde reformasi
             2.3.3   Membandingkan pelaksanaan pemilu orde, orba, maupun reformasi
             2.3.4   Mengidentifikasikan pelaksanaan pemilu pada masa orba dan reformasi
             2.3.5   Mendemonstrasikan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di daerahnya



              Prinsip-prinsip demokrasi pancasila
                          Demokrasi Pancasila mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut :
                                 -    Pemerintahan berdasarkan hukum
                                 -    Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia
                                 -    Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah
                                 -    Peradilan yang merdeka
                                 -    Adanya Partai Politik dan Organisasi Sosial Politik
                          Ciri-ciri dari Demokrasi Pancasila adalah:
                                 -    Kedaulatan ada di tangan rakyat.
                                 -    Selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong.
                                 -    Cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai
                                      mufakat.
                                 -    Tidak kenal adanya partai pemerintahan dan partai oposisi.
                                 -    Diakui adanya keselarasan antara hak dan kewajiban.
                                 -    Menghargai hak asasi manusia.
                                 -    Ketidaksetujuan terhadap kebijaksanaan pemerintah dinyatakan
                                      dan disalurkan melalui wakil-wakil rakyat. Tidak menghendaki
                                      adanya demonstrasi dan pemogokan karena merugikan semua
                                      pihak.
                                 -    Tidak menganut sistem monopartai.
                                 -    Pemilu dilaksanakan secara luber.
                                 -    Mengandung sistem mengambang.
                                 -    Tidak kenal adanya diktator mayoritas dan tirani minoritas.
                                 -    Mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan umum.
                          Sisitem pemerintahan Demokrasi Pancasila adalah:
                                 -    Indonesia adalah negara berdasar hukum.
                                 -    Indonesia menganut sistem konstitusional
                                 -    MPR sebagai pemegang kekuasaan negara tertinggi.
                                 -    Presiden adalah penyelenggaraan pemerintah tertinggi di bawah
                                      MPR.
                                 -     Pengawasan DPR.
                                 -    Menteri negara adalah pembantu presiden, dan tidak bertanggung
                                      jawab terhadap DPR.
                                 -    Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.
 Pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak orde lama, orde baru dan reformasi
          Orde lama; UUD yang digunakan adalah UUD 1945 dengan sistem
           Demokrasi Terpimpin; di mana presiden tidak bertanggungjawab pada
           DPR. Presiden dan DPR berada di bawah MPR. Pimpinan terletak di
           tangan pemimpin besar revolusi (pemusatan kekuasaan di tangan presiden)
           sehingga menimbulkan penyimpangan dan penyelewengan terhadap
           Pancasila dan UUD 1945 yang puncaknya terjadi perebutan kekuasaan
           oleh PKI tanggal 30 September 1965 (G30S/PKI).
          Orde Baru : Fungsi lembaga tinggi dan tertinggi negara dikembalikan
           sesuai dengan amanat UUD 1945. Sehubungan kekuasaan dan masa
           jabatan presiden tidak dibatasi periodenya, maka kekuasaan menumpuk
           pada presiden, yang akhirnya terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan
           timbul budaya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sehingga lahirlah
           gerakan reformasi yang menuntut reformasi dalam berbagai bidang,
           puncaknya adalah pengunduran diri Soeharto sebagai presiden.
          Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi, demokrasi yang
           mendasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 dengan penyempurnaan
           pelaksanaannya, meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi dan
           tertinggi negara dengan menegaskan wewenang dan tanggung jawab yang
           mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas
           antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.
 Pemilihan umum
           Dari berbagai sudut pandang, banyak pengertian mengenai pemilihan
    umum. Tetapi intinya adalah pemilihan umum merupakan sarana untuk
    mewujudkan asas kedaulatan di tangan rakyat sehingga pada akhirnya akan
    tercipta suatu hubungan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
    Dan, ini adalah inti kehidupan demokrasi. Secara garis besar pemilu di Indonesia
    ada 3 berdasarkan masa atau orde di Indonesia, yaitu:
          Pada masa Orde Lama
               -   Indonesia menganut sistem multi partai yang ditandai dengan
                   hadirnya 25 partai politik.
               -   Pada masa diberlakukannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sistem
                   kepartaian Indonesia dilakukan penyederhanaan hanya 10 partai
                   yang mendapat pengakuan dari pemerintah, antara lain adalah
                   sebagai berikut: PNI, NU, PKI, PSII, PARKINDO, Partai
                   Katholik, PERTI MURBA dan PARTINDO.
          Orde baru:
               -   Pemilu 1971, pada tahun ini asas jujur dan kebersamaan mulai
                   ditiadakan dan diganti dengan LUBER.
               -   Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997; di tahun-tahun ini,
                   pemilu hanya diikuti oleh 3 partai politik yang merupakan
                                          gabungan dari beberapa partai berdasarkan UU No. 3 Tahun 1975
                                          tentang Partai Politik dan Golkar. Dua partai yang lain adalah PPP
                                          dan PDI.
                              Reformasi:
                                    -     Pemilu 1999, peserta Pemilu kali ini tidak seperti tahun-tahun
                                          sebelumnya, pemilu kali ini diikuti oleh 48 partai.
                                    -     Pemilu         2004,        berlangsung            tiga   tahap          (legislatif/DPR,
                                          Presiden/wapres, Presiden/wapres II).
                                    -     Pemilu 2009, undang-undang memberlakukan cara mencentang
                                          dengan bolpen setelah sebelumnya beristilah nyoblos


Kompetensi Dasar

              2.4        Menampilkan perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari
Indikator
              2.4.1      Mengidentifikasi perilaku budaya demokrasi
              2.4.2      Menunjukkan perilaku budaya demokrasi dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat



               Mengidentifikasi perilaku budaya demokrasi pancasila
                      Budaya demokrasi Pancasila, merupakan paham demokrasi yang berpedoman
            pada asas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/
            perwakilan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab,
            berpersatuan Indonesia, dan yang bersama-sama menjiwai keadilan sosial bagi seluruh
            rakyat Indonesia. Budaya demokrasi Pancasila mengakui adanya sifat kodrat manusia
            sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa
            dan bernegara. Oleh sebab itu, dalam perilaku budaya demokrasi yang perlu
            dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari dapat adalah hal-hal sebagai berikut :
                              Menjunjung tinggi persamaan
                              Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
                              Membudayakan sikap bijak dan adil
                              Membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan
                              Mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional
               Menunjukkan perilaku budaya demokrasi dalam lingkungan keluarga, sekolah dan
                      masyarakat
                              Perilaku budaya demokrasi dalam lingkungan sekolah dan masyarakat
                                    -     Di lingkungan sekolah :
                                          1) Pemilihan ketua OSIS
                                          2) Pemilihan ketua kelas
                                          3) Pembagian tugas piket
                                          4) Pembagian ketua kelompok diskusi
                                    -     Di lingkungan masyarakat :
                                          1) Pemilihan ketua RT
                                          2) Pemilihan ketua RW
                                        3) Pemilihan ketua karang taruna
                                        4) Pemilihan kepala desa
                                        5) Pemilihan ketua panitia peringatan proklamasi kemerdekaan

Kompetensi Dasar
             3.1      Mendeskripsikan pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Indikator
              3.1.1   Mendeskripsikan pengertian keterbukaan dan keadilan
              3.1.2   Mengidentifikasikan macam-macam keadilan
              3.1.3   Mendeskripsikan pentingnya ketrbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
              3.1.4   Mengidentifikasikan ciri-ciri ketrbukaan



              Pengertian keterbukaan dan keadilan
                           Pengertian keterbukaan dan keadilan Keterbukaan atau transparansi
                            berasal dari kata dasar terbuka dan transparan, yang secara harfiah berarti
                            jernih, tembus cahaya, nyata, jelas, mudah dipahami, tidak keliru, tidak
                            sangsi atau tidak ada keraguan. Dengan demikian Keterbukaan atau
                            transparansi adalah tindakan yang memungkinkan suatu persoalan menjadi
                            jelas mudah dipahami dan tidak disangsikan lagi kebenarannya.
                           Keadilan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berasal darai kata adil
                            yang berarti kejujuran, kelurusan dan keikhlasan dan tidak berat sebelah,
                            tidak memihak, tidak sewenang-wenang
              Macam-macam keadilan
                           Macam-macam keadilan Macam-macam keadilan, antara lain :
                        -      Keradilan Komutatif (iustitia commutativa) yaitu keadilan yang
                               memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi bagiannya
                               berdasarkan hak seseorang (diutamakan obyek tertentu yang merupakan
                               hak seseorang).
                        -      Keadilan         Distributif      (iustitia      distributiva)         yaitu   keadilan    yang
                               memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi haknya
                               berdasarkan asas proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan
                               kecakapan, jasa atau kebutuhan.
                        -      Keadilan          legal      (iustitia       Legalis),    yaitu        keadilan      berdasarkan
                               Undangundang (obyeknya tata masyarakat) yang dilindungi UU untuk
                               kebaikan bersama (bonum Commune).
                        -      Keadilan Vindikatif (iustitia vindicativa) adalah keadilan yang
                               memberikan kepada masing-masing orang hukuman atau denda sesuai
                               dengan pelanggaran atau kejahatannya.
                        -      Keadilan kreatif (iustitia creativa) adalah keadilan yang memberikan
                               kepada masing-masing orang bagiannya berupa kebebasan untuk
                               mencipta sesuai dengan kreatifitas yang dimilikinya di berbagai bidang
                               kehidupan.
        -     Keadilan protektif (iustitia protectiva) adalah keadilan yang memberikan
              perlindungan kepada pribadi-pribadi dari tindakan sewenang-wenang
              pihak lain.
        -     Keadilan Sosial Menurut Franz Magnis Suseno, keadilan sosial adalah
              keadilan yang pelaksanaannyatergantung dari struktur proses eknomi,
              politik, sosial, budaya dan ideologis dalam masyarakat.
 Makna keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
            Pentingnya keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Dalam
    teori demokrasi pemerintahan yang terbuka adalah suatu hal yang esensial atau
    penting terutama akses bebas setiap warga negara terhadap berbagai sumber
    informasi, supaya tidak terjadi saling curiga antar individu, masyarakat dengan
    pemerintah. Keterbukaan dalam penyelenggaraan yaitu setiap kebijakan haruslah
    jelas , tidak dilakukan secara sembunyi, rahasia tetapi perencanaan, pelaksanaan,
    pertanggungjawabannya bisa diketahui publik dan rakayat berhak atas informasi
    faktual mengenai berbagai hal yang menyangkut pembuatan dan penerapan
    kebijakan.
 Cirri-ciri keterbukaan
           Ciri-ciri keterbukaan Ciri-ciri keterbukaan menurut David Beetham dan
            Kevin Boyle :
        -     Pemerintah menyediakan berbagai informasi faktual mengenai kebijakan
              yang akan dan sudah dibuatnya.
        -     Adanya peluang bagi publik dan pers untuk mendapatkan atau
              mengakses berbagai dokumen pemerintah melalui parlemen.
        -     Terbukanya rapat-rapat pemerintah bagi publik dan pers, termasuk
              rapatrapat parlemen.
        -     Adanya konsultasi publik yang dilakukan secara sistematik oleh
              pemerintah mengenai baerbagai kepemtingan yang berkaitan dengan
              perumusan dan pelaksanaan kebijakan.
Kompetensi Dasar

              3.2        Menganalisis dampak pemerintahan yang tidak transparan
Indikator
               3.2.1     Mendeskripsikan pemerintahan yang tidak transparan
               3.2.2     Mengidentifikasikan factor penyebab terjadinya pemerintahan yang tidak transparan
               3.2.3     Menganalisis akibat pemrintahan yang tidak tranparan



               Penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan
                              Contoh penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan
                           -      Para aparat pemerintah bersikap tidak adil dan acuh terhadap semua
                                  permasalahan. Misalnya anggota MPR, DPR, DPRD, dan DPD yang
                                  melakukan korupsi padahal persoalan ekonomi di Indonesia sedang
                                  rumit.
                           -      Gubernur, Walikota, dan Camat yang kurang menanggapi permasalahan
                                  yang terjadi di daerahnya.
                           -      Hakim yang memutus perkara dengan tidak adil atau berat sebelah.
               Dampak penyelengaaraan pemerintahan yang tidak transparan
                       Dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan Akibat yang secara
            langsung dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan adalah terjadinya
            korupsi politik yaitu penyalah gunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi atau
            kelompok. Di masa orde baru korupsi politik hampir disemua tingkatan pemerinah, dari
            pemerintahan desa sampai tingkat pusat. Negara kita saat itu termasuk salah satu negara
            terkorup di dunia. Korupsi politik itu membawa akibat lanjutan yang luar biasa yaitu
            krisis multi deminsional di berbagai bidang kehidupan politik, ekonomi, sosial dan
            budaya, pertahanan keamanan, krisis kepercayaan rakyat kepada pemerintah, krisis moral
            dipemerintahan.

Kompetensi Dasar

              3.3        Menunjukkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Indikator
               3.3.1     Mengidentifikasi sikap keterbukaan dan keadilan
               3.3.2     Menganalisis makna keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
               3.3.3     Memberikan contoh sikap keterbukaan dan keadilan dilingkungan sekolah dan masyarakat
               3.3.4     Mengapresiasikan sikap keterbukaan daan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara


               Bentuk sikap yang mencerminkan keterbukaan dan keadilan
                              Bentuk sikap keterbukaan dalam kehidupan berbangsa :
                           -      Apresiatif terhadap keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan
                                  bernegara, yaitu upaya untuk memahami, menilai, dan menghargai
                                  keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
                           -      Berpartisipasi dalam upaya peningkatan jaminan keadilan dari lembaga
                                  yang bertugas untuk menjamin keadilan dan prilaku positif masyarakat
                                  dalam upaya meningkatkan jaminan keadilan,
               Sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
                    bernegara
-   Mengadakan kunjungan antar daerah dan budaya.
-   Menikmati kesenian, hasil budaya suku bangsa lain.
-   Membentuk kelompok/organisasi dan mengadakan kegiatan lintas
-   budaya.
-   Melakukan dialog, pertemuan dengan orang-orang berbeda suku bangsa
-   Memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mengemukakan
    pendapat.
-   Memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk
    menduduki jabatan tertentu.
-   Memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk ikut
    serta dalam pemilu.
-   Mengikuti prosedur hukum dengan benar, seperti tidak menggunakan
    suap.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1751
posted:9/20/2011
language:Malay
pages:18