Docstoc

Pendahuluan - Download as PDF

Document Sample
Pendahuluan - Download as PDF Powered By Docstoc
					Status Lingkungan Hidup Indonesia 2004

1

2

Status Lingkungan Hidup Indonesia 2004

Pendahuluan

I

Dok.TEMPO/Arie Basuki, 2005 Ket: Anak kecil bermain air di rawa yang kotor di kawasan industri Marunda, Jakarta Utara

Pengembangan Taman Nasional Baru Upaya konservasi untuk melindungi suatu kawasan hutan umumnya disebabkan oleh keunikan keanekaragaman hayati, fungsi hidrologi, atau fungsi keindahan panoramanya. Dalam tahun 2004 setidaknya terdapat delapan taman nasional baru yang ditetapkan oleh Departemen Kehutanan dengan luas kurang lebih 750.000 ha, yang tersebar di Provinsi Sumatra Utara, Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara (lihat Tabel 5.6).

Pendahuluan
A. LATAR BELAKANG Selama tahun 2004 keadaan lingkungan hidup banyak mengalami tekanan di hampir seluruh wilayah tanah air yang didominasi oleh kejadian bencana alam dan lingkungan. Bencana alam terbesar terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 berupa gempa bumi dan gelombang Tsunami yang menimpa Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Sumatra Utara yang telah menelan korban ratusan ribu orang, dengan kerugian materi mencapai lebih dari Rp 41 triliun. Pemerintah telah menetapkan bencana tersebut sebagai bencana nasional. Masalah lingkungan hidup lainnya yang muncul antara lain: pencemaran air, udara, laut dan pesisir, kerusakan lahan dan hutan, serta masalah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah B3. Data Departemen Pekerjaan Umum (dulu Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah) menunjukkan bahwa selama tahun 2003 sampai dengan bulan September 2004 tercatat 194 kali kejadian banjir dan tanah longsor di 24 provinsi, dengan korban 338 orang meninggal dunia, 144 orang hilang, dan 131.558 orang mengungsi. Prasarana yang tergenang meliputi 21.732 ha permukiman, 64.050 ha rumah, 540 ha fasilitas umum, 247 km jalan, 16 buah jembatan, 94.197 ha sawah, 3.655 ha perkebunan, serta 3.463 ha perikanan. Kerusakan terjadi pada 7.127 rumah, 686 fasilitas umum, 338 km jalan, 59 buah jembatan, 63 buah bendung, 12.078 m saluran, 9.592 m tanggul, dan 54 buah bangunan irigasi. Selain kerusakan lingkungan hidup, dalam tahun 2004 juga terdapat keberhasilan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu pengembangan taman nasional baru dan penemuan jenis baru flora dan fauna Indonesia. Hal ini merupakan kemajuan dalam mendorong upaya-upaya konservasi. Pada awalnya konservasi dipandang oleh berbagai lapisan masyarakat sebagai beban atau kegiatan yang memakan biaya dan tidak mendatangkan keuntungan. Meningkatnya kesadaran masyarakat terlihat dari berbagai upaya konservasi yang tumbuh di beberapa daerah.

Pada tahun 2004 salah satu warisan dunia (world heritage) diusulkan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Ulu, Provinsi Kalimantan Tengah. Usulan tersebut diakomodasi dan dikoordinasi oleh Menteri Kesejahteraan Rakyat dengan melibatkan UNESCO, Departemen Kehutanan, pemerintah daerah dan LIPI. Selain keunikan flora dan faunanya, Pegunungan Muller merupakan menara air dan jantung Pulau Kalimantan. Sungai-sungai besar di Kalimantan sebagian besar berhulu di Pegunungan Muller. Selain itu, dalam tahun 2004 juga terdapat delapan daerah yang meminta fasilitas pemerintah pusat dalam pembangunan kawasan konservasi dalam bentuk kebun raya daerah atau arboretum, yaitu Provinsi Riau, DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Jawa Barat (Kabupaten Kuningan), dan Provinsi Sulawesi Selatan (Kabupaten Enrekang). Kebun raya daerah yang mulai berkembang adalah Kebun Raya Kebon Sari, Jambi, dan Kebun Raya Baturraden, Provinsi Jawa Tengah. Penemuan Jenis Baru Flora dan Fauna Indonesia Dalam kurun waktu tahun 2004 telah berhasil ditemukan dan dipertelakan secara ilmiah jenis baru tumbuhan dari Provinsi Papua oleh Dr. J.P. Mogea, peneliti Herbarium Bogoriense dari Pusat Penelitian Biologi-LIPI. Penemuan jenis baru tersebut merupakan kontribusi penting bagi khazanah ilmu pengetahuan di dunia dan kontribusi nyata peneliti Indonesia. Selain jenis baru tersebut, pada tahun 2004 LIPI juga berhasil mencatat 18 jenis tumbuhan yang dianggap catatan (record) baru untuk Pulau Jawa, khususnya di Taman Nasional Karimunjawa, sedangkan catatan baru yang dikumpulkan dari Nusa Kambangan tercatat 34 jenis yang selama ini belum pernah dikumpulkan secara ilmiah dan belum diketahui keberadaannya di Pulau Jawa. Di bidang zoologi dipertelakan berbagai jenis baru Mamalia, ikan, amfibi, reptil, Copepoda, cacing dan serangga. Dilihat secara keseluruhan dalam tahun 2004, terdapat lima isu utama lingkungan hidup nasional yang menjadi topik utama laporan SLHI 2004, yaitu (1) Kasus Jalan Ladia Galaska di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; (2) Kasus Pencemaran Teluk Buyat di Provinsi Sulawesi Utara; (3) Kasus

Status Lingkungan Hidup Indonesia 2004

3

Pembalakan Kayu Hutan (Illegal Logging) di Wilayah Indonesia; (4) Bencana Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatra Utara; dan (5) Masalah Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir. Kasus Jalan Ladia Galaska di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Proyek Ladia Galaska adalah proyek pembangunan jalan di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang menghubungkan jalur antara Pantai Barat Aceh (Lautan Hindia), daerah pedalaman (Gayo Alas) dan Pantai Timur Aceh (Selat Malaka) melalui Jeuram, Lhok Seumot, Beutong Ateuh, Ceulala, Takengon, Iseise, Blangkejeren, Pinding, Lokop, Peunaron, dan Peureulak. Rencananya, pembangunan ini mencakup 470 km jalan utama, 713 km jalan pengembangan, dan 369 km jalan pendukung. Sejak tahun 2003 pembangunan Jalan Ladia Galaska telah menimbulkan berbagai keberatan dari pihak yang peduli pada lingkungan hidup karena akan melewati Kawasan Ekosistem Leuseur (KEL) sepanjang 124,33 km dan di luar KEL sepanjang 341,11 km. KEL, yang didalamnya terdapat Taman Nasional Gunung Leuser, hutan lindung, dan taman buru merupakan wilayah yang terintegrasi secara alami oleh faktor bentang alam, karakteristik flora dan fauna, keseimbangan habitat pendukung kehidupan, dan faktor lain yang membentuk satu kesatuan ekosistem tersendiri. Kementerian Lingkungan Hidup bertugas mempertahankan kondisi dan meningkatkan kualitas hutan yang ada melalui pengambilan kebijakan yang tegas, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dengan tidak lagi mengizinkan konversi. Untuk itu, pembangunan tersebut harus tetap mengacu pada hukum dan peraturan yang berlaku terutama di bidang kehutanan, lingkungan hidup, dan penataan ruang, serta selalu memperhatikan kepentingan sosial ekonomi masyarakat. Kasus Pencemaran Teluk Buyat di Provinsi Sulawesi Utara Kasus pencemaran Teluk Buyat pertama kali muncul ke permukaan pada bulan Juli 2004 setelah ada laporan mengenai penduduk Desa Buyat Pantai dan Ratatotok, Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, yang terkena penyakit yang diduga penyakit minamata. Tambang PT Newmont Minahasa Raya (PT NMR), perusahaan kontrak karya pertambangan emas yang mempunyai konsesi eksploitasi di Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, telah beroperasi sejak bulan Maret 1996. Berdasarkan dokumen Amdal, PT NMR diperkenankan untuk memanfaatkan dasar laut sebagai media untuk

menempatkan tailing yang dihasilkan dari proses penambangan. Dampak penting dari sistem ini adalah pengendapan dan penimbunan yang timbul akibat penempatan tailing di dasar laut (submarine tailing disposal atau STD). Selain itu, di Desa Raratotok, banyak terdapat penambangan emas rakyat yang menggunakan merkuri (Hg) untuk proses pengolahan emas dan limbahnya dibuang ke tanah dan sungai yang bermuara ke perairan di sekitar Teluk Totok. Dampak dari kegiatan PT NMR dan penambangan emas rakyat meliputi aspek fisik, biologi, dan kimia perairan laut, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kesehatan manusia melalui rantai makanan. Kasus Pembalakan Kayu Hutan (Illegal Logging) di Wilayah Indonesia Kegiatan pembalakan liar (illegal logging) menunjukkan peningkatan, baik dalam jumlah maupun penyebarannya. Pembalakan liar tidak saja merusak kelestarian hutan, kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup, melainkan juga telah mengancam moral bangsa, kedaulatan, dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, diperlukan komitmen bangsa dalam memerangi kejahatan tersebut yang dikategorikan sebagai kejahatan terorganisir. Selama tahun 2004 Operasi Kepolisian Hutan Lestari 2004 berhasil menyita barang bukti kayu log sebanyak 101.416,68 m3. (Dephut, 2004). Presiden Republik Indonesia telah mencanangkan pemberantasan pembalakan liar di Taman Nasional Tanjung Putting, Kalimantan Tengah pada tanggal 11 November 2004. Upaya pemberantasan pembalakan liar telah dilakukan sejak tahun 2001 serta dijadikan target sukses tahun 2004-2009. Hingga bulan Februari 2005, upaya pemberantasan pembalakan liar dilakukan secara bertahap dan komprehensif, baik secara preemtif, preventif, dan represif, serta penegakan hukum di bidang kehutanan melalui operasi fungsional, yaitu Operasi Wanalaga (kerja sama dengan Polri) dan Operasi Wanabahari (kerja sama dengan TNI AL). Bencana Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatra Utara Rangkaian tiga gempa bumi tektonik yang mengguncang dunia dan diikuti gelombang tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 telah menyebabkan lebih dari 150.000 orang meninggal di sejumlah negara, dengan korban terbesar adalah penduduk Provinsi NAD dan Sumatra Utara yang mencapai 173.981 (data sampai 31 Januari 2005). Gempa pertama berkekuatan 8,9 Skala Richter berpusat di perairan NAD, sekitar Kabupaten Meulaboh, dua jam kemudian disusul gempa kedua dalam berkekuatan 5,8 Skala Richter berpusat di Kepulauan Andaman, dan gempa ketiga menyusul tujuh menit kemudian

4

Status Lingkungan Hidup Indonesia 2004

dengan kekuatan 6,0 Skala Richter yang berpusat di Kepulauan Nicobar. Menurut perhitungan Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Pengungsi, kerugian mencapai lebih dari Rp 41,4 triliun dan hampir 78 persen diakibatkan oleh kerusakan dan kemusnahan aset hak milik masyarakat. Pemerintah menyediakan dana lebih Rp 34 triliun untuk merehabilitasi dan merekonstruksi Aceh selama lima tahun mendatang. Tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai 26 Maret 2005. Masalah Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir Selama tahun 2004 berbagai kasus tempat pembuangan akhir (TPA) seperti TPA Bantargebang, Cilincing, TPST Bojong, dan TPA Leuwigajah, yang telah mengakibatkan ratusan korban tewas, muncul sebagai akibat dari ketidakmampuan mengelola sampah dengan baik. Meningkatnya volume sampah sebagai akibat dari pertambahan penduduk menimbulkan konsekuensi perluasan lahan TPA serta pengelolaan yang lebih terencana dan terpadu. Pengelolaan sampah di TPA menghadapi berbagai permasalahan, antara lain peraturan perundangundangan, kelembagaan, pendanaan, teknik dan prasarana, serta ketidakpatuhan dalam pelaksanaan tata ruang. Masih terjadinya permasalahan lingkungan tersebut tidak terlepas dari berbagai permasalahan perekonomian, demografi, dan pelaksanaan otonomi daerah. Hal lain yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan adalah kepatuhan terhadap rencana tata ruang yang merupakan kewajiban bagi semua pelaksana pembangunan, baik pemerintah maupun swasta. Namun sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang serta peraturan lainnya, masih banyak pelaku pembangunan yang tidak taat asas memegang aturan tata ruang. Salah satu hasil kesepakatan Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BTRN) adalah menjadikan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) sebagai perangkat untuk mengintegrasikan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selesainya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pulau Jawa-Bali adalah salah satu kebijakan yang dihasilkan dalam tahun 2004. Salah satu bukti ketidakkonsistenan dalam menjaga tata ruang adalah peristiwa bencana longsor bukit sampah di Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, pada bulan Februari 2005. Salah satu penyebab bencana tersebut adalah penataan ruang kota yang tidak dipatuhi, yang tidak membolehkan pembangunan TPA dekat pemukiman dalam radius tertentu. Selain itu, tidak dihiraukannya daya tampung TPA ditambah dengan pengelolaan sampah yang tidak baik telah menyebabkan bencana longsor yang menelan korban lebih dari 130 orang dan menghancurkan puluhan rumah penduduk.

Sementara itu, dalam tahun 2004 kinerja perekonomian Indonesia mengalami laju pertumbuhan yang menggembirakan, dengan inflasi masih relatif stabil sekitar 6,5 persen. Menurut BPS, produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku tahun 2004 mencapai Rp 2.303 triliun, sedangkan berdasarkan harga konstan tahun 2000 bernilai Rp 1.660,6 triliun. Berarti pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tahun 2004 mencapai 5,13 persen, jauh di atas target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2004 yang hanya 4,8 persen. Pada sisi lain, PDB per kapita atas dasar harga berlaku tahun 2004 mencapai Rp 10.641.730 (US$ 1.181,6) atau meningkat 11,17 persen dari tahun 2003 yang mencapai Rp 9.572.480 (US$ 1.115,7). Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia didorong oleh peningkatan permintaan masyarakat, yang meliputi konsumsi rumah tangga 4,94 persen, konsumsi pemerintah 1,95 persen, pembentukan modal tetap bruto 15,71 persen, ekspor 8,47 persen, dan impor 24,95 persen. Dalam tiga kuartal di tahun 2004, investasi tumbuh sebesar 11,3 persen bila dibandingkan periode yang sama pada tahun 2003, dengan pertumbuhan yang merata di semua komponen. Sementara menurut Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN), nilai ekspor mencapai US$ 69,71 miliar atau naik sebesar 11,49 persen dari tahun 2003. Ekspor mengalami kenaikan yang berarti, terutama akibat perbaikan harga di pasar internasional. Nilai tukar rupiah rata-rata sebesar Rp 8.911 per dolar AS atau mengalami depresiasi sebesar 3,69 persen dibanding nilai tukar rata-rata tahun 2003. Cadangan devisa sekitar US$ 35,4 miliar atau setara dengan 5,6 bulan impor dan pembiayaan utang luar negeri pemerintah. Defisit APBN mencapai 1,3 persen dan rasio stok utang terhadap PDB turun mencapai 60 persen. Keberhasilan proses pemulihan ekonomi belum diikuti dengan penciptaan kesempatan kerja yang memadai. Gejala jobless recovery tampaknya terjadi selama masa pemulihan ekonomi ini terutama dalam sektor formal. Akibatnya, tingkat pengangguran naik secara signifikan dibandingkan sebelum krisis ekonomi. Menurut Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, diperkirakan dalam tahun 2004 ‘pengangguran terbuka’ mencapai 10,8 juta orang sedangkan ‘setengah pengangguran’ sebanyak 31,9 juta orang. Laporan Menko Perekonomian tahun 2004 menunjukkan masih terdapat 16 persen penduduk yang tergolong miskin serta 47 persen penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Bank Dunia, yaitu US$ 2 per hari. Pelaksanaan program pengurangan kemiskinan akan dilakukan dengan bertumpu pada perbaikan akses dan mutu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar termasuk air, jalan dan irigasi. Mengingat lebih dari 3 /4 keluarga miskin tinggal di daerah pedesaan, sasaran utama dari kebijakan pengurangan kemiskinan adalah pembangunan pedesaan.

Status Lingkungan Hidup Indonesia 2004

5

Berdasarkan data dari Menko Perekonomian, jumlah penduduk miskin pada tahun 2004 masih 36,10 juta orang atau 16 persen dari penduduk Indonesia. Hal ini menunjukkan kecenderungan untuk terjadinya eksploitasi dan perusakan sumber daya alam masih tinggi, khususnya hutan dan lahan, yang akan menimbulkan kerusakan lingkungan disertai berbagai bencana lingkungan seperti banjir, tanah longsor, penurunan kualitas tanah, air, dan sebagainya. Di sisi lain, masyarakat miskin juga yang menjadi korban kerusakan lingkungan hidup. Kondisi ini tidak membantu upaya pelestarian lingkungan hidup. Target pemerintah untuk menurunkan tingkat penduduk miskin menjadi 28,28 juta orang pada tahun 2004 (SLHI 2003, KLH 2004) melalui berbagai program belum tercapai. Kerusakan lingkungan hidup yang semakin meluas dalam tahun 2004 sangat mengkhawatirkan mengingat Pemerintah belum berhasil memberikan lapangan kerja bagi angkatan kerja produktif sebagai bagian dari jumlah penduduk Indonesia, yang telah mencapai lebih dari 225 juta jiwa pada tahun 2004. Penelitian di beberapa negara tropis menunjukkan hubungan antara laju kerusakan lingkungan, khususnya hutan, dengan laju pertambahan penduduk. Semakin cepat laju pertambahan penduduk, semakin cepat laju kerusakan hutan (Global Ecological Handbook, 1990). Kerusakan lingkungan terbesar terjadi di Pulau Jawa yang berpenduduk hampir 60 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Salah satu program pengentasan kemiskinan adalan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP). Data dari Departemen PU menjelaskan bahwa P2KP-I menjangkau 59 kota, melibatkan 2.621 BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat), yang diperuntukkan bagi 5,2 juta jiwa masyarakat miskin perkotaan atau 841 kepala keluarga (KK), dengan modal kerja yang dikucurkan sebesar Rp 700 miliar. P2KP-2 menjangkau 79 kabupaten, melibatkan 2.200 BKM, diperuntukkan bagi 4,2 juta jiwa masyarakat miskin perkotaan, dengan modal kerja mencapai Rp 480 miliar. P2KP-3 menjangkau daerah di luar Pulau Jawa seperti Sumatra dan Kawasan Timur Indonesia (KTI), diperuntukkan bagi 4,3 juta jiwa masyarakat miskin perkotaan (830 KK) dengan modal kerja mencapai Rp 400 miliar. Diharapkan keberhasilan program P2KP dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk turut menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, khususnya dalam rangka mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dalam hal pelaksanaan otonomi daerah, revisi UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah telah dilakukan pada tahun 2004. Diharapkan UU baru tersebut dapat lebih mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah, terutama dengan memasukkan peraturan tentang Pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Pasal 10 UU Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa kewenangan daerah adalah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, kecuali yang menjadi urusan pemerintah pusat, yang meliputi politik luar negeri, pertahanan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Selain itu, pasal 11, 13, dan 14 UU tersebut melimpahkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib. Urusan wajib “pengendalian lingkungan hidup”, yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi, diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf j UU No. 32 Tahun 2004, sedangkan urusan wajib “pengendalian lingkungan hidup”, yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten dan kota, diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf j UU No. 32 Tahun 2004. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah di bidang pengendalian lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup, yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan hidup. Salah satu upaya pengendalian lingkungan hidup adalah dengan memperketat kewajiban melaksanakan Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) yang selama ini sudah diberlakukan melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Hal tersebut juga merupakan salah satu penilaian keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan kewajibannya, yaitu menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagai bagian dari pelaksanaan tata kelola kepemerintahan yang baik (good environmental governance atau GEG). Salah satu kendala pelaksanaan Amdal pada tingkat kabupaten/kota adalah konflik kepentingan bupati/ walikota sebagai pemberi izin yang kadangkala sebagai pemprakarsa kegiatan dan bupati/walikota sebagai pemberi persetujuan Amdal. Dokumen Amdal yang telah disetujui selama tahun 2004 oleh komisi Amdal tingkat pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota adalah 67 buah. Dari jumlah tersebut, yang disetujui oleh komisi Amdal pemerintah pusat 10 buah, provinsi 41 buah, dan kabupaten/kota 16 buah.

6

Status Lingkungan Hidup Indonesia 2004

B.

SISTEMATIKA PELAPORAN

Status Lingkungan Hidup Indonesia 2004 terdiri atas dua bagian utama, yaitu: 1. ISU UTAMA LINGKUNGAN HIDUP NASIONAL yang terjadi selama tahun 2004, yang meliputi: kasus Ladia Galaska, kasus pencemaran Teluk Buyat, kasus pembalakan liar (illegal logging), bencana gempa bumi dan gelombang Tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatra Utara, serta masalah pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA). Hasil Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2004 yang dikelompokkan ke dalam sembilan bab, meliputi: • Bab I KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Bab ini menyampaikan berbagai kebijakan berkaitan dengan pengelolaan lingkungan di Indonesia yang meliputi kebijakan dalam negeri, kebijakan luar negeri, dan pendanaan di bidang lingkungan hidup. Bab II UDARA DAN ATMOSFER Bab ini menampilkan hasil pemantauan kualitas udara, pencemaran udara, dan kebijakan pengendalian pencemaran udara. Di samping itu, ditampilkan juga mengenai hal yang berhubungan dengan atmosfer beserta aktivitasnya. Bab III AIR Bab Air mengupas tentang kualitas dan kuantitas air, pencemaran air dan perusakan sumber air, limbah domestik cair, serta pengelolaan air. Bab IV PESISIR DAN LAUT Bab Pesisir dan Laut memperlihatkan tentang kondisi dan potensi sumber daya pesisir dan laut, perusakan pesisir dan pencemaran laut, serta pengelolaan pesisir dan laut terpadu. Bab V KEANERARAGAMAN HAYATI •

Dalam Bab Keanekaragaman Hayati diinformasikan mengenai kemerosotan keanekaragaman hayati serta upaya pengelolaan dan konservasinya. Bab VI ENERGI Bab Energi menguraikan tentang hal energi terbarukan dan energi tak terbarukan, konsumsi energi, serta upaya diversifikasi energi. Bab VII LIMBAH PADAT Bab Limbah Domestik menginformasikan limbah padat domestik, terutama sampah, permasalahannya, maupun pengelolaannya. Bab VIII BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH B3 Bab ini membahas B3, permasalahan B3, serta pengelolaan dan pengawasan B3. Selain itu, dibahas juga limbah B3 yang meliputi kondisi, permasalahan, serta pengolahan limbah B3. Bab IX KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN BENCANA Bab Kerusakan Lingkungan Hidup dan Bencana memfokuskan pembahasan pada kerusakan hutan dan lahan, yang meliputi laju dan dampak kerusakan serta konservasi hutan dan lahan. Di samping itu, dibahas juga kerusakan daerah aliran sungai (DAS) di beberapa wilayah. Dikemukakan juga berbagai bencana lingkungan hidup dan alam yang menimpa tanah air.

•

2.

•

•

•

•

•

SLHI 2004 dimulai dengan bagian PENDAHULUAN dan diakhiri dengan bagian REKOMENDASI umum sebagai masukan bagi perencanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan, termasuk pengendalian pencemaran dan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup.

•

Status Lingkungan Hidup Indonesia 2004

7

Sumber: KLH, 2005

8

Status Lingkungan Hidup Indonesia 2004


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:418
posted:8/7/2009
language:
pages:8
Zaid Ibnu Awal Zaid Ibnu Awal Sir. plingkungan.blogspot.com
About Ganteng bin Tampan Ramah bin Sopan