Docstoc

BAB 1 Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup - PDF

Document Sample
BAB 1 Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup - PDF Powered By Docstoc
					Status Lingkungan Hidup Indonesia 2004

Kebijakan Pengelolaan Lingkungan
Pemerintah berkewajiban mengembangkan dan menerapkan kebijakan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin pemeliharaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

1

Status Lingkungan Hidup Indonesia 2004

Dok.TEMPO/Hendra Suhara, 2004 Ket: Hutan di Taman Nasional Gunung Leuser, NAD

hidup dan belum berhasil ditanggulangi selama tahun 2000–2004 adalah: • penurunan kondisi hutan,

1. Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pengelolaan lingkungan hidup merupakan bagian penting dari kegiatan pembangunan nasional, seperti ditetapkan dalam pasal 28H dan 33 UUD 1945. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 Amandemen ke-2 menyatakan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” serta pasal 33 ayat (4) UUD 1945 Amandemen ke-4 menyatakan “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Senada dengan hal itu, pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengemukakan bahwa pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, keberlanjutan, dan manfaat mempunyai tujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, secara jelas dinyatakan bahwa Pemerintah mempunyai kewajiban menjaga kelestarian lingkungan hidup yang baik dan sehat kepada seluruh masyarakat, melalui pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan menyelaraskan pembangunan ekonomi, sosial, maupun lingkungan hidup secara baik dan harmonis. A. KEBIJAKAN DALAM NEGERI

• • •

kerusakan DAS akibat penebangan liar dan konversi lahan, kerusakan habitat ekosistem pesisir dan laut yang semakin parah, memburuknya citra (image) sektor pertambangan karena praktik kegiatan yang tidak ramah lingkungan dan penambangan tanpa izin, ancaman terhadap keanekaragaman hayati dan usaha pelestarian plasma nutfah maupun perlindungan hewan belum berhasil, peningkatan pencemaran air, penurunan kualitas udara khususnya di kotakota besar, sistem pengelolaan hutan berkelanjutan yang belum optimal, pembagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan hutan yang belum jelas, penegakan hukum terhadap pembalakan liar dan penyelundupan kayu lemah, kelemahan kapasitas pengelolaan kehutanan, pengembangan pemanfaatan hasil hutan nonkayu dan jasa lingkungan, masalah perbatasan wilayah laut dengan negara tetangga, pencurian ikan dan pola penangkapan ikan yang merusak, pemanfaatan pengelolaan pulau-pulau kecil secara optimal, pengembangan sistem mitigasi bencana alam, penurunan kontribusi migas dan hasil tambang pada penerimaan negara, ketidakpastian hukum di bidang pertambangan, tingkat pencemaran yang tinggi dan pengelolaan limbah secara terpadu, adaptasi kebijakan atas perubahan iklim dan pemanasan global, alternatif pendanaan lingkungan, penerapan pengarusutamaan (mainstreaming) isu lingkungan global ke dalam pola pembangunan nasional dan daerah, harmonisasi peraturan perundangan lingkungan hidup, dan kesadaran masyarakat yang rendah dalam pemeliharaan lingkungan.

•

• • • • • • • • • • • • • • • • •

Tahun 2004 ditandai dengan berakhir masa pelaksanaan Propenas 2000-2004, pergantian pemerintahan, dan mulai berlaku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2005-2009. Menurut RPJMN 2005-2009, persoalan utama yang dihadapi dalam pengelolaan lingkungan

• •

Status Lingkungan Hidup Indonesia 2004

36

Kotak 1.1 Rangkuman Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia 2000 - 2004 Salah satu tujuan pembangunan Milenium (Millenium Development Goals) adalah menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup. Tujuan besar ini diuraikan dalam target-target spesifik yang mencakup: a. Memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumber daya lingkungan yang hilang (Target 9).
Indikator Proporsi luas lahan yang tertutup hutan Pencapaian Indonesia Proporsi luas kawasan hutan terhadap luas daratan Indonesia menurun dari 130,1 juta ha (67,7%) pada tahun 1993 menjadi 123,4 juta ha (64,2%) pada tahun 2001. Pada 2002, total rasio luas kawasan lindung di Indonesia hanya 26,4% dari luas daratan total. Rasio ini terus menurun karena gangguan hebat pada wilayah lindung dan konservasi tersebut. Dalam periode 1993-2000, jumlah pemakaian energi total tumbuh 3,78% per tahun, padahal pertumbuhan PDB sempat negatif (tahun 1998 sebesar -13,13%) dan saat ini hanya sekitar 5% yang lebih rendah dibanding tahun 1995 (8,5%). Diperkirakan jumlah emisi CO2 akan tumbuh 3% per tahun hingga dua dekade mendatang. Jumlah konsumsi pada tahun 1992 adalah sebesar 7815 MT dan sejak saat itu terus mengalami fluktuasi. Proporsi penduduk yang menggunakan bahan bakar biomassa terus menurun. Proporsi penduduk yang menggunakan kayu bakar atau kayu arang terus menurun.

Rasio luas kawasan lindung terhadap luas daratan

Energi yang dipakai (setara barel minyak/ SBM) per PDB (juta rupiah)

Emisi CO2 per kapita nasional Jumlah konsumsi zat perusak ozon (metrik ton) Proporsi penduduk berdasarkan bahan bakar untuk memasak Proporsi penduduk yang menggunakan bakar atau arang untuk memasak

b.

Penurunan sebesar separuh proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar pada 2015 (Target 10).
Indikator Proporsi penduduk dengan akses terhadap minum yang terlindungi dan berkelanjutan sumber pencemaran hanya sekitar 50%. Proporsi penduduk dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak Pencapaian Indonesia Sejak tahun 1990-2000, proporsi penduduk yang sumber air memiliki akses ke PAM tidak bertambah (di bawah 20%) dan yang memiliki akses ke sumber layak yang jauh dari Dalam kurun waktu 1995-2002, persentase kelayakan di perkotaan hanya naik dari 70% menjadi 75%, dan di pedesaan dari 45% menjadi 50%.

c.

Mencapai perbaikan berarti dalam kehidupan penduduk miskin di pemukiman kumuh pada tahun 2020 (Target 11). Indikator Proporsi rumah tangga dengan status rumah milik atau sewa kepada Pencapaian Indonesia Sejak 1992-2002 ada sekitar 17% atau kini hampir mencapai 9 juta rumah tangga tidak memiliki akses rumah tinggal tetap.

Sumber:Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia (Millenium Development Goals Indonesia) tahun 2004

37

Status Lingkungan Hidup Indonesia 2004

Tingkat pencapaian sasaran kebijakan pengelolaan lingkungan hidup belum maksimal tersebut juga diperkuat oleh hasil Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia (Indonesia Millenium Development Goals Report) yang dipublikasikan UNDP pada akhir tahun 2004. Secara umum laporan ini menyatakan bahwa • pencapaian Target 9 (Memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumber daya lingkungan yang hilang) belum memuaskan, • perkembangan untuk mencapai Target 10 (Penurunan sebesar separuh, proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar pada 2015) masih berjalan lambat, serta Target 11 (Mencapai perbaikan yang berarti dalam kehidupan penduduk miskin di pemukiman kumuh pada tahun 2020) tidak secepat yang diharapkan. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

(1) Kepmen Pendayagunaan Negara Nomor: 47 Tahun 2002 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya. (2) SKB Meneg LH dan Ka-BKN Nomor: 08 dan Nomor: 22 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya. (3) SK Meneg LH Nomor 42 Tahun 2003 tentang Tata Kerja dan Tata Cara Penilaian Tim Penilai Jabatan Fungsional Pedal. (4) SK Meneg LH Nomor 61 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inpassing Jabfung Pedal. (5) SK Meneg LH Nomor 62 Tahun 2003 tentang Tim Penilai Jabatan Fungsional Pedal Pusat. (6) SK Meneg LH Nomor 145 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pedal. (7) SK Meneg LH Nomor 146 Tahun 2004 tentang Pedoman Kualifikasi Pendidikan untuk Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan. (8) SK Meneg LH Nomor 147 Tahun 2004 tentang Kode Etik Profesi Pengendali Dampak Lingkungan. (9) Keppres Nomor 100 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan. Sampai dengan bulan akhir tahun 2004 tercatat 96 orang PNS (Pegawai Negeri Sipil) pusat yang telah diangkat sebagai pejabat fungsional pengendalian dampak lingkungan. Sementara itu, di bidang penegakan hukum setelah disepakatinya kebijakan penegakan hukum lingkungan terpadu (satu atap) yang ditetapkan dengan Nota Kesepakatan Bersama Meneg LH, Kapolri, dan Jaksa Agung melalui Keputusan Nomor 04/MENLH/04/2004, Nomor Pol Kep-19/IV/2004, dan Keputusan Nomor 208/A/J.A/04/2004, pelaksanaan kebijakan itu selama tahun 2004 sampai Maret 2005 telah berhasil menangani beberapa proses penegakan hukum lingkungan, yang meliputi: (1) tahap penyidikan 22 kasus; (2) P19 (berkas belum lengkap) 5 kasus; (3) P21 (berkas lengkap) 4 kasus; (4) proses sidang 20 kasus; (5) vonis 5 kasus; dan (6) kasasi 4 kasus. 2. Peraturan Perundang-undangan Nasional Tahun 2004

•

1.

Dalam rangka penataan lembaga lingkungan hidup di daerah sebagai penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Meneg LH telah mengeluarkan Keputusan Nomor 148 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Kelembagaan Lingkungan Hidup Daerah. Kebijakan Meneg LH dalam penataan lembaga Lingkungan Hidup di daerah adalah berbentuk badan/dinas, dibentuk di semua daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dan berdiri sendiri serta tidak digabung dengan bidang lain. Di samping itu, untuk meningkatkan kapasitas lembaga lingkungan hidup di daerah, Kementerian Lingkungan Hidup juga telah mengeluarkan Kepmen LH Nomor 197 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Keputusan ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 2 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom. Penguatan dan pengembangan SDM di bidang pengelolaan lingkungan hidup sangat ditentukan oleh kebijakan pengembangan pelatihan dan pendidikan. Untuk itu, telah ditetapkan Kepmen LH Nomor 95 Tahun 2004 tentang Klasifikasi Pendidikan dan Pelatihan LH. Selain itu, telah ditetapkan Kepmen LH Nomor 178 Tahun 2004 tentang Kurikulum Penyusunan, Penilaian dan Pedoman, serta Kriteria Penyelenggaraan Pelatihan Amdal. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM lingkungan hidup dilakukan juga dengan mengembangkan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan (Jabfung Pedal). Sebagai lembaga pembina Jabfung Pedal, KLH telah melengkapi berbagai perangkat yang meliputi:

Undang-undang nasional yang diberlakukan dalam tahun 2004 berjumlah 41 buah dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) sebanyak dua buah, sebagaimana tertuang dalam Tabel 1.1.

Status Lingkungan Hidup Indonesia 2004

38

Tabel 1.1 Undang-undang dan Perppu yang Diberlakukan dalam Tahun 2004
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 1 2 Nomor UU dan Perppu UU Nomor 1 UU Nomor 2 UU Nomor 3 UU Nomor 4 UU Nomor 5 UU Nomor 6 UU Nomor 7 UU Nomor 8 UU Nomor 9 UU Nomor 10 UU Nomor 11 UU Nomor 12 UU Nomor 13 UU Nomor 14 UU Nomor 15 UU Nomor 16 UU Nomor 17 UU Nomor 18 UU Nomor 19 UU Nomor 20 UU UU UU UU UU UU UU UU UU UU UU UU UU UU UU Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Perbendaharaan Negara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Perubahan atas UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Kekuasaan Kehakiman Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2002 Sumber Daya Air Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pembentukan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Pembentukan Pengadilan Tinggi Banten Pembentukan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Pembentukan Pengadilan Tinggi Gorontalo Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara Kejaksaan Republik Indonesia Pengesahan Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Perubahan Iklim) Perkebunan Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menjadi UU Otonomi khusus bagi Papua Komisi Yudisial Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Lembaga Penjamin Simpanan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Praktek Kedokteran Jabatan Notaris Perikanan Pemerintah Daerah Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tentara Nasional Indonesia Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Jalan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Sistem Jaminan Sosial Nasional Wakaf Perubahan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumber : Sekretariat Negara dan Sekretariat DPR-RI, 2005 Keterangan : UU = Undang-undang; Perppu = Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

Tentang

UU Nomor 36 UU Nomor 37 UU Nomor 38 UU Nomor 39 UU Nomor 40 UU Nomor 41 PERPPU Nomor 1 PERPPU Nomor 2

39

Status Lingkungan Hidup Indonesia 2004

3.

Pengembangan Peraturan Perundangundangan Pengelolaan Lingkungan Hidup

KLH menerapkan kebijakan pengembangan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup dengan cara memprakarsai penerbitan peraturan perundangundangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan memberi masukan mengenai prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup terhadap peraturan perundang-undangan dari sektor terkait. Produk peraturan perundang-undangan di bidang

pengelolaan lingkungan hidup yang diprakarsai oleh KLH dari tahun 2004 hingga bulan Mei 2005 terdiri dari: • Peraturan pemerintah (PP) sebanyak satu buah, yaitu PP Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498). • Surat keputusan Meneg LH sebanyak 366, seperti terlihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 SK Meneg LH yang Diterbitkan pada Januari 2004 - Mei 2005
No. Jenis SK 1.SK yang bersifat Pengaturan 2.SK yang bersifat Penetapan 3.SK tentang Izin Pengelolaan Limbah B3 4.SK tentang Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 5.SK tentang AMDAL
Sumber: KLH, 2005

Tahun 2004

Januari-Mei 2005 1 3 77 9 12

14 7 191 31 21

Tabel 1.3 Keputusan Meneg LH yang Bersifat Pengaturan yang Ditetapkan Tahun 2004 hingga Mei 2005
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Nomor SK 19 49 51 75 93 95 122 133 178 179 200 201 202 252 45 Tentang
Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup Pendelegasian Kewenangan untuk Menandatangani Surat Keputusan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-Andal) Baku Mutu Air Laut Organisasi dan Tata Laksana Pusat Produksi Bersih Nasional Program Bangun Praja Klasifikasi Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup Perubahan Kepmen LH Nomor: Kep-51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri Baku Mutu Emisi Bagi Kegiatan Industri Pupuk Kurikulum Penyusunan, Penilaian dan Pedoman serta Kriteria penyelenggaraan Pelatihan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Ralat Atas Kepmen LH Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove Baku Mutu Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Bijih Emas dan/atau Tembaga Program Penilaian Peringkat Hasil Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL dan UPL

Tanggal Ditetapkan 29 Januari 2004 8 April 2004 8 April 2004 12 Mei 2004 4 Juni 2004 8 Juni 2004 12 Agustus 2004 12 Agustus 2004 8 September 2004 14 September 2004 13 Oktober 2004 13 Oktober 2004 13 Oktober 2004 10 Desember 2004 5 April 2005

Sumber: KLH, 2005

Status Lingkungan Hidup Indonesia 2004

40

Tabel 1.4 Keterlibatan KLH dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Sektor sampai dengan Mei 2005 No
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Rancangan Peraturan Perundang-undangan

Status/Output

RUU Keolahragaan Belum resmi dimintakan paraf persetujuan RUU Penataan Ruang (Revisi UU Nomor 24 Tahun 1992) Belum resmi dimintakan paraf persetujuan RUU Penerbangan Belum resmi dimintakan paraf persetujuan RUU Lalu Lintas Belum resmi dimintakan paraf persetujuan RUU Perkeretaapian Belum resmi dimintakan paraf persetujuan RUU Pelayaran Belum resmi dimintakan paraf persetujuan RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional Belum resmi dimintakan paraf persetujuan RUU Kepariwisataan Paraf persetujuan LH RUU Kedirgantaraan Belum resmi dimintakan paraf persetujuan RPP Hutan Adat Paraf persetujuan LH RPP Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Reklamasi Hutan Belum resmi dimintakan paraf persetujuan RPP Perizinan Peneliti Asing Belum resmi dimintakan paraf persetujuan RPP Persyaratan Bangunan Gedung Paraf persetujuan LH RPP Penyelenggaraan Bangunan Gedung Paraf persetujuan LH RPP Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung Paraf persetujuan LH RPP Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Paraf persetujuan LH RPP Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Paraf persetujuan LH RPP Air Bersih dan Sanitasi Belum resmi dimintakan paraf persetujuan Rancangan Keppres Rencana Tata Ruang Wilayah Kawasan Perbatasan Paraf persetujuan LH Kalimantan, Sarawak, Sabah Rancangan Keppres Rencana Tata Ruang Wilayah Sulawesi Paraf persetujuan LH Rancangan Keppres Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Bali Paraf persetujuan LH Rancangan Keppres Rencana Tata Ruang Wilayah Kalimantan Paraf persetujuan LH Rancangan Keppres Rencana Tata Ruang Wilayah Sumatra Paraf persetujuan LH Rancangan Perpres Sistem Transportasi Nasional Belum resmi dimintakan paraf persetujuan

Sumber: KLH, 2005

Tabel 1.5 Rancangan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Diprakarsai oleh KLH
No. 1 Rancangan Peraturan Perundang-undangan RUU Pengelolaan SDA Tujuan Status
• Telah dilakukan konsultasi publik di 159 lokasi • Akan dilakukan pembahasan terhadap masukan dari sektor terkait dan perumusan ulang oleh Tim Teknis • Menyesuaikan UUPLH dengan Perumusan materi pengaturan Revisi UU Nomor 23 Tahun 1997 berdasarkan hasil lokakarya, seminar, rapat dengan para pakar, dan lainnya.

2

Revisi UU Nomor 23 Tahun perubahan di tingkat global, regional, 1997 tentang Pengelolaan dan lokal Lingkungan Hidup(UUPLH) • Mereformulasi norma pengaturan
tentang pengelolaan lingkungan hidup sehingga lebih aplikatif di lapangan

3

RUU tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber daya Genetik (RUU PPSDG)

Mengatur agar pemanfaatan dan pelestarian sumber daya genetik Indonesia dapat dilaksanakan untuk sebesarbesar-nya kemakmuran rakyat, menghormati hak milik adat dan masyarakat tradisio-nal, dan selaras dengan pengaturan ten-tang sumber daya genetik di tataran internasional (CBD)

• Pembentukan Tim Ahli yang akan menyempurnakan materi muatan pengaturan dan legal drafting RUU PPSDG • Hasil dari Tim Ahli akan dijadikan bahan pembahasan dalam panitia antara departemen

41

Status Lingkungan Hidup Indonesia 2004

Lanjutan Tabel 1.5
No. 4. Rancangan Peraturan Perundang-undangan Rancangan Keppres tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut Rancangan Keppres tentang Pengelolaan Kawasan Karst Rancangan Keppres Komisi B3 RUU Sampah Tujuan
Penguatan koordinasi penanggulangan tumpahan minyak di laut agar dapat dilakukan secara cepat dan tepat Memberikan aturan main terhadap pengelolaan lingkungan karst bagi peme-rintah daerah Memberikan wadah yang dapat memayungi pembentukan Komisi di lintas sektoral secara lebih terkoordinasi Mengatur hal-hal yang terkait dengan pengelolaan sampah di Indonesia yaitu hak dan kewajiban, kelembagaan, sistem pengolahan, pengawasan dan pengen-dalian, serta pembiayaan, dll.

Status
Finalisasi akhir untuk proses pengajuan ke Presiden

5.

Sedang diproses oleh Sekretariat Kabinet untuk diajukan kepada Presiden Penyempurnaan draft awal

6.

Pengiriman surat Meneg LH kepada Presiden perihal Permohonan Izin Prakarsa Penyusunan RUU Tentang Sampah.

7.

Sumber: KLH, 2005

4. Kebijakan Pembangunan a. Kebijakan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Kebijakan dasar untuk mengendalikan pencemaran udara, air, tanah, serta pesisir dan laut dikelompokkan dalam dua bagian besar, yaitu perlindungan mutu ambien dan pengendalian kegiatan penyebab pencemaran. Dalam laporan SLHI 2003 (KLH, 2004) dijelaskan bahwa perlindungan mutu ambien dilakukan dengan menetapkan standar ambang batas baku mutu yang dijadikan patokan pemerintah untuk melakukan penegakan hukum, perubahan kebijakan, penyesuaian kegiatan pembangunan, bahkan sampai dengan sosialisasi dan edukasi masyarakat agar tidak melampauinya. Sementara itu, pengendalian kegiatan yang menyebabkan pencemaran lingkungan hidup dilakukan dengan cara penaatan dan penegakan hukum serta penyediaan

teknologi alternatif. Untuk mengurangi distorsi pasar, dikendalikan melalui kebijakan insentif dan disinsentif ekonomi serta pemberdayaan masyarakat agar dapat menjadi kekuatan penekan yang strategis. b. Kebijakan Penanganan Limbah

Kebijakan dasar penanganan limbah adalah penurunan jumlah produksi limbah (source reduction) dan pengefektifan proses pengolahan (waste treatment). Penurunan jumlah produksi limbah sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah melakukan edukasi maupun penegakan hukum terhadap para penghasil limbah, termasuk masyarakat yang menjadi sumber limbah domestik, sedangkan peningkatan efektivitas proses pengolahan akhir sangat ditentukan oleh kemampuan dan ketersediaan teknologi dan manajerial.

Tabel 1.6 Kebijakan Teknis Pengendalian Pencemaran yang Berlaku Mulai 2004 Media Udara Kebijakan Teknis • Publikasi tingkat emisi kendaraan yang baru diproduksi yang dikemas dalam Program Penilaian Peringkat Hasil Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru (Kepmen LH No. 252 Tahun 2004). • Peningkatan jumlah dunia usaha dan industri yang diwajibkan ikut serta dalam program Proper. • Perbaikan standar baku mutu air limbah bagi kegiatan-kegiatan ekonomi, seperti pertambangan emas (Kepmen LH No. 202 Tahun 2004) dan industri (Kepmen LH No. 122 Tahun 2004). Tanah • Pengaturan pemanfaatan kembali air limbah kegiatan industri kelapa sawit pada lapisan tanah kegiatan (Kepmen LH No. 28 dan 29 Tahun 2003). • Pengaturan teknis pengolahan tanah yang tercemar akibat industri minyak bumi/ bioremediasi (Kepmen LH No. 128 Tahun 2003). Pesisir dan laut Penentuan baku mutu air laut (Kepmen LH No. 51 dan 179 Tahun 2004). Sumber: KLH, 2005

Air

Status Lingkungan Hidup Indonesia 2004

42

Tabel 1.7 Kebijakan Teknis Penanganan Limbah yang Berlaku Mulai 2004 Jenis Industri Kebijakan Teknis • Perbaikan standar baku mutu dan teknologi pengolahan limbah. • Pelaksanaan penegakan hukum. • Kampanye pengurangan jumlah limbah dari proses hulu, khususnya melalui pendekatan Sistem Manajemen Lingkungan, 4R, dan ekolabeling. • Introduksi teknologi dan fasilitas pengolahan baru. • Pelaksanaan penegakan hukum. • Kampanye pengurangan jumlah limbah dari proses hulu, khususnya melalui pendekatan Sistem Manajemen Lingkungan, 4R, dan ekolabeling. • Kampanye pengurangan jumlah sampah rumah tangga, khususnya melalui pendekatan 4R dan green consumerism. • Kampanye kebersihan lingkungan yang bertujuan mendukung efektivitas manajemen pengumpulan sampah lingkungan maupun pengolahan akhir in-situ (contoh: kompos). • Introduksi TPA yang secara teknologi dan manajerial lebih baik dari sebelumnya.

B3

Domestik

Sumber: KLH, 2005

c.

Kebijakan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup

Kebijakan dasar untuk mengendalikan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia adalah dengan melakukan perlindungan dan pemulihan mutu ekosistemnya serta melakukan pencegahan dan pengendalian terhadap kegiatan perusaknya. Kebijakan pemulihan mutu bervariasi, tergantung pada strategi dan pendekatan setiap instansi teknisnya. Sebagai contoh, pemulihan mutu ekosistem hutan sangat ditekankan pada usaha mobilisasi penanaman hutan kembali yang diprakarsai pemerintah dalam Gerakan Nasional

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL), pemulihan mutu DAS lebih ditekankan pada introduksi kebijakan tata ruang dan disinsetif pembangunan di wilayah tersebut, dan pemulihan mutu wilayah pertambangan dibebankan sepenuhnya kepada pihak pemrakarsa. Seperti halnya kebijakan pengendalian pencemaran, pengendalian kegiatan yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup juga dilakukan dengan cara penaatan dan penegakan hukum serta penyediaan teknologi alternatif. Untuk mengurangi distorsi pasar, dikendalikan melalui kebijakan insentif dan disinsentif ekonomi serta pemberdayaan masyarakat agar dapat menjadi kekuatan penekan yang strategis.

Tabel 1.8 Kebijakan Teknis Pengendalian Kerusakan Berlaku Mulai 2004 Ekosistem Daerah aliran sungai Kebijakan Teknis • Penegakan hukum atas pembangunan liar maupun kegiatan yang tidak sesuai dengan tata ruang maupun peruntukan fungsi DAS. • Normalisasi fungsi dan penyusunan kembali tata ruang DAS. • Penegakan hukum pada pelaksana pembalakan liar dan penyelundupan kayu. • Pelaksanaan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan. • Perbaikan rencana tata ruang.

Hutan dan lahan

Wilayah pertambangan migas, • Pengaturan kembali wilayah konsesi pertambangan, khususnya untuk daerah mineral dan batubara peruntukan yang tumpang tindih dengan wilayah lindung. • Penegakan hukum atas kewajiban pemrakarsa melakukan pencegahan kerusakan dan pemulihan mutu ekosistem. Area pertambangan tanpa izin • Penegakan hukum terhadap oknum pelaku. • Perbaikan rencana tata ruang dan rencana rehabilitasi. Sumber: KLH, 2004

43

Status Lingkungan Hidup Indonesia 2004

Kotak 1.2 Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (Proper) Proper adalah bentuk pengawasan terhadap penaatan peraturan lingkungan hidup secara terintegrasi, yang meliputi Proper pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan limbah B3, dan persyaratan Amdal. Proper merupakan gabungan dari program penaatan yang sudah ada sebelumya seperti Proper Prokasih, Program Langit Biru, dan KENDALI B3. Proper juga dapat dikatakan sebagai salah satu instrumen ekonomi dalam penaatan peraturan perundang-undangan pengelolaan lingkungan hidup, seperti discharge fee, pajak, perizinan, denda (penalty) dan public disclosure. Proper dikembangkan oleh KLH sejak tahun 2002 dan bertujuan mendorong perusahaan menaati peraturan lingkungan hidup melalui instrumen informasi dengan sistem public disclosure. Pendekatan public disclosure yang menginformasikan kinerja pengelolaan lingkungan hidup perusahaan kepada masyarakat merupakan insentif reputasi bagi perusahaan yang mempunyai kinerja baik dan disinsentif reputasi bagi perusahaan yang tidak memiliki kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Penilaian Proper tidak terlepas dari peraturan perundangan yang sebagai dasar pengambilan keputusan.
Tabel 1.9 Area Penilaian Proper No Dasar Hukum 1 Pengendalian Pencemaran Air • • • • • • • • • • • • • 4 5 6 7 Persyaratan Amdal Penerapan SML (Sistem Manajemen Lingkungan) Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Community Relation and Community Development PP Nomor 82 Tahun 2001 Kepmen LH Nomor 51 Tahun 1995 Kepmen LH Nomor 52 Tahun 1995 Kepmen LH Nomor 113 Tahun 2003 Perda/SK gubernur lain yang lebih ketat PP Nomor 41 Tahun 1999 Kepmen LH Nomor 13 Tahun 1995 Kepdal Nomor 205 Tahun 1996 Kepmen LH Nomor 129 Tahun 2003 Perda/SK Gubernur yang lebih ketat PP Nomor 18 Tahun 1999 Juncto PP Nomor 85 Tahun 1999 Kepdal Nomor 68 Tahun 1994 Kepdal Nomor 01, 02, 03, 04, 05 Tahun 1995 PP Nomor 27 Tahun 1995 Area Penilaian

2 Pengendalian Pencemaran Udara

3 Pengelolaan Limbah Padat dan Limbah B3

Peringkat kinerja perusahaan tersebut digambarkan ke dalam lima peringkat warna, yaitu: Emas
Hijau Biru Merah Hitam Melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dan dapat mencapai zero emisi Melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan. Melakukan pengelolaan lingkungan sebagaimana dipersyaratkan Melakukan pengelolaan lingkungan, namun belum mencapai sebagaimana yang dipersyaratkan. Belum melakukan pengelolaan lingkungan yang berarti

Pemilihan perusahaan yang diikutsertakan dalam Proper dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut: Perusahaan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan. Perusahaan yang mempunyai dampak besar terhadap lingkungan; skala besar dalam kapasitas produksi dan jumlah limbah berpotensi merusak dan mencemari lingkungan. • Perusahaan publik yang terdaftar pada pasar modal baik dalam maupun luar negeri. • Perusahaan yang berorientasi ekspor. Selain kriteria tersebut, keikutsertaan perusahaan dapat bersifat sukarela (volunteer) atau diusulkan oleh pemerintah daerah, misalnya industri dengan kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan patut mendapat apresiasi atau perusahaan dengan kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang buruk dan sulit dibina. • •
Sumber: KLH, 2004

Status Lingkungan Hidup Indonesia 2004

44

Kotak 1.3 Proper 2002-2004 Proper 2002-2003 Pengumuman Proper terhadap 85 perusahaan sektor manufaktur, prasarana dan jasa (MPJ), sektor pertambangan, energi dan migas (PEM), dan sektor pertanian dan kehutanan (PDK) telah dilaksanakan pada bulan April 2004 setelah melakukan penandatanganan Surat Pernyataan (Super) Perbaikan Pengelolaan Lingkungan.

Gambar 1.1 Persentase Peringkat Sebelum Super
Emas, 0, (0%) Hitam, 25 (29%) Hijau, 8 (9%)

Gambar 1.2 Persentase Peringkat Setelah Super
Emas, 0 (0%) Hijau, 8 (9%)

Hitam, 3 (4%)

Biru, 20 (24%)

Merah, 23 (27%)

Merah, 32 (38%)

Biru, 51 (60%)

Proper 2003- 2004 Pelaksanaan Proper 2003-2004 telah diumumkan dan dilakukan penilaian terhadap 251 perusahaan. Terjadi peningkatan jumlah perusahaan peserta Proper sebesar 295 persen jika dibandingkan dengan jumlah peserta pada Proper 2002-2003. Berdasarkan jenis industri dan permodalan, terjadi peningkatan sebesar 296 persen untuk PMA, PMDN meningkat sebesar 258 persen, dan untuk BUMN meningkat sebesar 362 persen seperti terlihat pada Gambar 1.3.

Gambar 1.3 Perbandingan Jumlah Peserta Proper Berdasarkan Jenis Permodalan
270 251

Gambar 1.4 Perbandingan Jumlah Peserta Proper Berdasarkan Sektor Industri
270

Jumlah Perusahaan

Jumlah Perusahaan

240 210 180 150 120 90 60 30 0 Jumlah Total Tahun 2002-2003 PMA PMDN BUMN 85 26 77 38 98 76 21

240 210 180 150 120 90 60 30 0 85

251

119 79 43 53 26 Pertambangan & Energi 16 Pertanian & Perkebunan

Jumlah Total

Manufaktur

Tahun 2003-2004

Tahun 2002-2003

Tahun 2003-2004

Pada Proper 2003-2004 persentase jumlah industri peserta Proper berdasarkan sektor industri yang telah dinilai, terdiri dari • perusahaan manufaktur, prasarana dan jasa 119 (47,41%) • perusahaan pertambangan, energi dan migas 79 (31,47 %) • perusahaan pertanian dan kehutanan 53 (21,11 %) Secara keseluruhan,peringkat kinerja perusahaan pada Oktober 2004 yang telah diumumkan pada tanggal 27 Desember 2004 berdasarkan data Januari-Desember 2003 dan perkembangan hingga bulan September 2004 terlihat pada Gambar 1.5.

Gambar 1.5 Peringkat Proper Oktober 2004
HITAM,42, (17%) EMAS, 0, (0%) HIJAU, 9, (4%)

BIRU, 114, (45%) MERAH, 86, (34%)

Sumber: KLH, 2004

45

Status Lingkungan Hidup Indonesia 2004

Kotak 1.4 Peringkat Kinerja Perusahaan Sektor Manufaktur, Prasarana dan Jasa (MPJ) Peringkat perusahaan sektor manufaktur, prasarana, dan jasa (MPJ) pada Proper 2003-2004 dapat dilihat pada Gambar 1.6. Gambar 1.6 menunjukkan bahwa dari 119 perusahaan, termasuk 41 perusahan peserta Proper 2002 (2 perusahaan tutup), sebanyak 64 perusahaan (54 persen) masih belum taat dan mendapatkan peringkat Merah dan Hitam, sedangkan perusahaan yang taat adalah 45 perusahaan (46 persen) dan mendapatkan peringkat Biru dan Hijau. Berdasarkan permodalannya, persentase
BIRU, 47, (39%)

Gambar 1.6 Peringkat Kinerja Perusahaan Manufaktur, Prasarana dan Jasa Proper Oktober 2004
EMAS, 0, (0%) HITAM, 28, (24%) HIJAU, 8, (7%)

MERAH, 36, (30%)

Gambar 1.7 Peringkat Perusahaan MPJ Tahun 2004 Berdasarkan Permodalan
30
PMA PMDN

20
Jumlah

PMA

PMA

15
PMA PMDN PMA

BUMN

PMDN

25

perusahaan yang mendapatkan peringkat Biru dan Hijau adalah sebesar 65 persen, perusahaan PMDN 33 persen, dan perusahaan BUMN 53 persen. Persentase perusahaan PMA yang mendapatkan peringkat Merah dan Hitam adalah sebesar 35 persen, perusahaan PMDN 67 persen, dan perusahaan BUMN 47 persen seperti terlihat pada Gambar 1.7. Perusahaan PMA cenderung lebih menaati peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dibandingkan PMDN dan BUMN, walaupun masih ada beberapa perusahaan PMA yang mendapat peringkat Merah dan Hitam.

PMDN

5 0

Emas

PMDN

Hijau

BUMN

BUMN

10

Biru Peringkat

Merah

BUMN

Hitam

Gambar 1.8 Pembuangan Limbah Padat Pabrik Pulp and Paper Secara Open Dumping Sebelum Proper

Gambar 1.9 Rehabilitasi Lahan Bekas Pembuangan Limbah Padat Pabrik Pulp and Paper Secara Open Dumping dengan Pelapis HDPE dan Geotextile serta Pembuatan Leachate Collection

BUMN

Gambar 1.10 Pembangunan Landfill Kelas 3 untuk Penimbunan Limbah Padat Pabrik Pulp and Paper

Sumber: KLH, 2004

Status Lingkungan Hidup Indonesia 2004

46

Kotak 1.5 Peringkat Kinerja Perusahaan Sektor Pertambangan, Energi, dan Migas (PEM) Gambar 1.11 menunjukkan bahwa dari 79 perusahaan termasuk yang sudah dinilai pada Proper 2002, 39 persen (31 perusahaan) masih belum taat dan mendapat peringkat Merah dan Hitam, sedangkan yang taat 61 persen (48 perusahaan) dan mendapat peringkat Biru dan Hijau. Peningkatan penaatan terhadap peraturan lingkungan hidup dilakukan oleh perusahaan

Gambar 1.11 Peringkat Perusahaan PEM Tahun 2004
HITAM, 4, (5%) MERAH, 27, (34%) BIRU, 47, (60%) EMAS, 0, (10%) HIJAU, 1, (1%)

Tabel 1.10 Peringkat Perusahaan PEM Berdasarkan Permodalan Peringkat Emas Hijau Biru Merah Hitam Jumlah PMA 0 1 22 5 1 29 BUMN 0 0 20 17 1 38 PMDN 0 0 6 4 2 12

PMA dibandingkan BUMN dan PMDN (Tabel 1.10). Untuk PMA, sebanyak 23 perusahaan/SBU telah menaati dan sebanyak enam perusahaan/SBU belum dapat menaati peraturan lingkungan hidup. Untuk perusahaan PMDN, sebanyak 6 perusahaan/SBU telah menaati dan 6 perusahaan/SBU belum dapat menaati peraturan lingkungan hidup. Pada perusahaan BUMN, 20 perusahaan telah menaati, sedangkan 18 perusahaan lainnya

belum dapat mentaati. Secara umum, untuk sektor PEM, perusahaan yang telah menaati peraturan lingkungan hidup terdiri dari 7 pertambangan batubara, 6 pertambangan mineral, 1 pengilangan minyak, 4 eksplorasi panas bumi, 25 eksplorasi migas, dan 5 pembangkitan energi. Jumlah perusahaan/SBU yang telah menaati peraturan lingkungan hidup lebih banyak daripada yang tidak taat.

Gambar 1.12 Dumping Area Oil Sludge Pertamina Up IV. Cilacap Sebelum Proper

Gambar 1.13 Dumping Area Oil Sludge Pertamina Up IV. Cilacap Setelah clean up Dilakukan dalam Rangka Proper

Sumber: KLH, 2004

47

Status Lingkungan Hidup Indonesia 2004

Kotak 1.6 Peringkat Kinerja Perusahaan Sektor Pertanian dan Kehutanan (PDK) Jumlah peserta Proper 2003-2004 yang berasal dari sektor PDK berjumlah 53 perusahaan. Berdasarkan status permodalannya, terdapat empat perusahaan PMA (8 persen), 25 perusahaan PMDN (49 persen), dan 23 perusahaan BUMN (43 persen). Pada sektor ini tidak terdapat perusahaan yang dapat mencapai peringkat Hijau, seperti terlihat pada Gambar 1.14.

Gambar 1.14 Persentase Peringkat Industri Pertanian dan Kehutanan
Peringkat Kinerja Perusahaan Pertanian dan Kehutanan Proper Oktober 2004
EMAS, 0, (0%) HITAM, 11, (21%) HIJAU, 0, (0%) BIRU, 18, (34%)

Gambar 1.15 Peringkat Berdasarkan Permodalan

MERAH, 24, (45%)

Gambar 1.14 menunjukkan tingkat penaatan dari 53 industri PDK termasuk yang dinilai pada Proper 2002. Jumlah perusahaan yang belum taat adalah 35 perusahaan (61 persen) dan mendapat peringkat Merah dan Hitam, sedangkan perusahaan yang taat adalah 18 perusahaan (34 persen). Gambar 1.15 memperlihatkan bahwa penaatan terhadap peraturan lingkungan hidup lebih banyak dilakukan oleh perusahaan PMDN dibandingkan BUMN dan PMA. Untuk PMA, sebanyak 2 perusahaan telah mentaati dan sebanyak 2 perusahaan belum dapat menaati peraturan lingkungan hidup. Untuk perusahaan PMDN, sebanyak 11 perusahaan telah menaati peraturan lingkungan hidup, 8 perusahaan belum dapat mentaati, dan 7 perusahaan tidak melakukan pengelolaan lingkungan hidup. Pada perusahaan BUMN, 5 perusahaan telah menaati peraturan lingkungan hidup, 14 perusahaan belum dapat mentaati, dan 4 perusahaan lainnya tidak melakukan pengelolaan lingkungan hidup.

Gambar 1.16 Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sebelum Proper

Gambar 1.17 Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang Memenuhi Persyaratan Setelah Proper

Secara umum belum ada perusahaan sektor PDK yang menaati peraturan lebih dari yang dipersyaratkan (peringkat Hijau). Hal ini disebabkan oleh karena industri PDK belum menerapkan aturan-aturan pengelolaan lingkungan hidup secara penuh karena proses produksi dan keluaran limbahnya dianggap tidak menimbulkan dampak pada lingkungan hidup secara signifikan. Perusahaan yang telah mentaati peraturan lingkungan hidup adalah 18, yang terdiri dari 8 perusahaan minyak kelapa sawit, 7 perusahaan gula, 1 perusahaan tapioka, dan 2 perusahaan kayu lapis. Jumlah perusahaan yang belum menaati peraturan lingkungan hidup adalah 24 perusahaan, terdiri dari 13 perusahaan minyak kelapa sawit, 7 perusahaan gula, 3 perusahaan tapioka, dan 1 perusahaan pengalengan nenas. Perusahaan yang belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup adalah 11 perusahaan, yang terdiri dari 2 perusahaan gula, 4 perusahaan kayu lapis, dan 5 perusahaan minyak kelapa sawit.
Sumber: KLH, 2004

Status Lingkungan Hidup Indonesia 2004

48

Kotak 1.7 Kemajuan Pengelolaan Lingkungan Hidup Secara Umum Hasil penilaian industri peserta Proper pada periode 2002-2003 dan 2003-2004 menunjukkan banyak perusahaan yang telah melakukan peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti pengelolaan limbah B3, yang terdiri dari pengajuan perizinan tempat penyimpanan sementara limbah B3 (TPSL B3), penimbunan, pengiriman limbah B3 ke PPLI dan pemanfaatan. Hal lain yang dilakukan yaitu pengendalian pencemaran udara, seperti pembuatan sarana sampling emisi udara pada cerobong, pengujian emisi secara rutin, dan penutupan saluran by pass air limbah. Hal-hal yang telah dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan Proper adalah • • • • • • • • • • • • • • • melakukan penyempurnaan dan renovasi IPAL hingga kualitas efluen memenuhi baku mutu, melakukan pemantauan kualitas efluen yang dihasilkan secara rutin, melakukan pemasangan alat pencatat debit air limbah (flow meter), melakukan penutupan saluran yang berpotensi sebagai saluran by pass secara permanen, melakukan pemasangan sarana pendukung sampling emisi yaitu lubang sampling, tangga, lantai kerja, pagar pengaman, dan sumber listrik. pemasangan peralatan continuous emission monitoring (CEM) atau continuous particulate monitoring (CPM) pada industri semen dan pulp and paper, melakukan pemantauan emisi udara secara rutin, melakukan pemantauan kualitas udara ambien secara rutin setiap 6 bulan, mengajukan permohonan izin tempat penyimpanan sementara limbah B3 kepada KLH, mengajukan permohonan izin pemanfaatan limbah B3 kepada KLH, mengajukan permohonan izin penimbunan limbah padat/limbah B3 kepada KLH dengan membuat landfill kelas 3 dan 2, pengajuan pengolahan limbah B3 atau izin operasi insinerator kepada KLH, menyerahkan limbah B3 kepada perusahaan yang sudah mempunyai izin pengelolaan limbah B3 dari KLH, melakukan minimisasi limbah dan efisiensi energi, serta meningkatkan program pengembangan masyarakat.

Peningkatan penaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang dilakukan oleh perusahaan setelah dan pada waktu dilakukan penilaian peringkat kinerja perusahaan berdasarkan sektor selama pelaksanaan Proper 2002 sampai dengan 2004 dapat dilihat pada Tabel 1.11. Seperti terlihat pada Tabel 1.11, terdapat hubungan yang sangat erat antara pengawasan dan peningkatan Tabel 1.11 Perkembangan Penaatan Peraturan oleh Perusahaan Selama Proper 2002-2004 Kegiatan Pengelolaan limbah B3 Upaya Peningkatan Perizinan TPSL B3 Perizinan Penimbunan Pengiriman ke PT PPLI Perizinan Pemanfaatan Pembuatan sarana pendukung sampling emisi udara MPJ 82 43 15 49 15 PDK 62 1 0 0 12 1 5 13 PEM 69 6 n.a 16 63 n.a. Jumlah 213 7 43 31 124 16 5 13

Pengendalian pencemaran udara

Pengendalian pencemaran Penutupan saluran by pass air Pembuatan IPAL Perbaikan IPAL

penaatan peraturan perundang-undangan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan pembinaan dari pemerintah (daerah dan pusat) sehingga pelaku usaha/kegiatan cenderung tidak menaati aturan seperti yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Sampai saat ini kewenangan pemberian izin pengelolaan limbah B3 merupakan kewenangan Pemerintah. Untuk itu, perlu dilakukan sosialisasi dan pengawasan yang lebih efektif.

Sumber: KLH, 2004

49

Status Lingkungan Hidup Indonesia 2004

d.

Kebijakan Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Alam

e. Kebijakan Energi Nasional Departemen ESDM telah menyusun Kebijakan Energi Nasional (KEN) 2003-2020 sebagai revisi dari Kebijakan Umum Bidang Energi (KUBE) 1998. Tujuan KEN adalah menciptakan keamanan pasokan energi nasional secara berkelanjutan dan pemanfaatan energi secara efisien. Terjaminnya penyediaan energi untuk kepentingan nasional merupakan visi dari KEN dan misinya adalah: • menjamin ketersediaan energi domestik, • meningkatkan nilai tambah sumber energi, • mengelola energi secara etis dan berkelanjutan, • menyediakan energi yang terjangkau, dan • mengembangkan kemampuan dalam negeri. KEN diarahkan untuk mencapai sasaran antara lain adalah pencapaian rasio elektrifikasi sebesar 90 persen, peningkatan pangsa energi terbarukan sebesar 5 persen dari total energy mix, serta penurunan intensitas pemanfaatan energi sebesar satu persen/tahun pada tahun 2020. Strategi untuk mencapai sasaran tersebut adalah dilakukan melalui

Kebijakan dasar pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam (SDA) adalah dengan menyeimbangkan antara volume eksploitasi dan perlindungan melalui pembaruan cadangan, yang kini secara lebih luas dikembangkan dalam konsep pendekatan keberlanjutan (sustainability). Proses keseimbangan tersebut didasarkan pada perhitungan kebutuhan dan laju rehabilitasi maupun pemulihan. Implikasi dari kebijakan tersebut menuntut pengawasan yang efektif serta penaatan dan penegakan hukum yang konsisten untuk mencegah eksploitasi berlebihan (over-exploitation). Di samping itu, perlu ditingkatkan semangat dan kemampuan yang tinggi untuk melakukan kegiatan rehabilitasi, pemulihan, dan proses pembaruan kembali. Dengan demikian, diharapkan terjadi pengelolaan SDA yang berprinsip pada semangat penghematan bagi SDA yang tak dapat diperbaharui (unrenewable resources) serta semangat pembaruan dan perlindungan kelestarian bagi SDA yang dapat diperbaharui (renewable resources).

Tabel 1.12 Kebijakan Teknis Pengelolaan dan Perlindungan SDA Berlaku Mulai 2004 Jenis Air Kebijakan Teknis • Koordinasi dan desentralisasi pengelolaan air. • Peningkatan efektivitas pengelolaan pengusahaan sumber daya air (khususnya melalui privatisasi). • Kampanye, penataan ruang, dan penegakan hukum guna konservasi serta pemulihan kualitas dan kuantitas sumber daya air. • Koordinasi dan desentralisasi pengelolaan wilayah pesisir. • Pelaksanaan penegakan hukum dan partisipasi masyarakat. • Kampanye dan penataan ruang untuk keseimbangan konservasi ekosistem dengan zona pemanfaatannya.

Pesisir dan Laut

Keanekaragaman Hayati • Penegakan hukum atas perusakan ekosistem maupun perdagangan satwa liar dan flora. • Kampanye penyelamatan satwa dan flora yang dilindungi. • Usaha untuk mendapatkan pengakuan internasional (misalnya pengakuan World Heritage). Hutan • • • • Pembatasan jumlah tebangan. Pelaksanaan penegakan hukum dan partisipasi masyarakat. Kampanye untuk konservasi ekosistem. Pengembangan hutan rakyat.

Tambang dan Mineral

• Pembatasan jumlah konsesi dan produksi. • Pelaksanaan penegakan hukum. • Pelarangan praktik penambangan terbuka.

Sumber: KLH, 2004

Status Lingkungan Hidup Indonesia 2004

50

• • • • • • • •

restrukturisasi sektor energi, pemberlakuan ekonomi pasar, dengan tetap memperhatikan kelompok masyarakat tidak mampu, pemberdayaan daerah dalam pengembangan energi, pengembangan infrastruktur energi, peningkatan efisiensi energi, peningkatan peran industri energi nasional, peningkatan usaha (industri dan jasa) penunjang energi nasional, dan pemberdayaan masyarakat. Sementara langkah kebijakan yang ditempuh dilaksanakan melalui intensifikasi, yaitu pencarian sumber energi yang dilaksanakan melalui kegiatan survei dan eksplorasi untuk meningkatkan cadangan energi, diversifikasi, yaitu penganekaragaman pemanfaatan energi baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan dalam rangka optimasi penyediaan energi nasional, dan konservasi, diterapkan pada seluruh tahap pemanfaatan energi mulai dari pemanfaatan sumber daya energi sampai pada pemanfaatan akhir. f. Kebijakan Penanggulangan Bencana

negara berkembang, melalui berbagai kewajiban (obligations) dengan tujuan untuk melindungi lingkungan global. Upaya untuk mencapai tujuan ini memerlukan perencanaan, yang diwujudkan dalam kegiatan jangka panjang dan pendek. Langkahlangkah tersebut dapat berupa pengaturan mengenai penaatan dan penegakan hukum untuk menyelesaikan masalah di wilayah kedaulatannya sesuai dengan kemampuan negara tersebut. Kemampuan dan kebutuhan dari suatu pihak perlu dikaji dalam melaksanaan komitmen global, yaitu perlindungan dan perbaikan lingkungan hidup. Hal tersebut menjadi dasar pertimbangan dalam pemberian manfaat bagi seluruh negara untuk melaksanakan komitmen dan kewajiban melalui kerja sama internasional yang tidak mengenal batas negara. Oleh karena itu, penanganannya membutuhkan upaya kebersamaan lintas batas secara global yang sangat penting dalam rangka melindungi dan melestarikan lingkungan hidup untuk generasi sekarang dan yang akan datang. 1. Komitmen Internasional Indonesia selalu berpartisipasi aktif dalam berbagai forum kerja sama internasional dan regional. Pelaksanaan program-program kerja sebagai implementasi dari konvensi dan perjanjian internasional yang sudah diikuti Indonesia, antara lain Konvensi Perubahan Iklim, Keanekaragaman Hayati, Lahan Basah, Degradasi Lahan, Perlindungan Lapisan Ozon, dan Limbah Berbahaya dan Beracun, tetap dilanjutkan dengan memprioritaskan kepentingan nasional. a. Perjanjian Internasional yang Diratifikasi pada Tahun 2004 1) Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim. Telah ditetapkan UU tentang Pengesahan Protokol Kyoto tentang Perubahan Iklim pada tanggal 28 Juli 2004 melalui UU Nomor 17 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403. 2) Protokol Cartagena Tentang Keamanan Hayati atas Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati Telah ditetapkan UU tentang Pengesahan Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati pada tanggal 16 Agustus 2004 melalui UU Nomor 21 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 88, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4414.

•

•

•

Kebijakan penanggulangan bencana alam maupun lingkungan hidup bertumpu pada tiga hal, yaitu: (1) kemampuan mitigasi dan deteksi dini; (2) keberhasilan pencegahan bencana melalui pengendalian pencemaran, perusakan lingkungan hidup dan perlindungan SDA; serta (3) kemampuan melakukan rehabilitasi pascabencana. Saat ini kebijakan teknis lebih banyak diarahkan pada pengembangan prosedur, infrastruktur, dan kemampuan teknis pelaksanaan mitigasi dan deteksi dini sambil mengefektifkan pelaksanaan pengendalian pencemaran, perusakan dan perlindungan SDA. Hambatan yang perlu segera ditanggulangi adalah: kelemahan koordinasi, keterbatasan data dan informasi, kapasitas sumber daya manusia yang masih kurang, serta belum ada keterpaduan jaringan antar instansi maupun daerah yang masih perlu ditingkatkan. B. KEBIJAKAN LUAR NEGERI Perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup adalah termasuk salah satu perjanjian internasional yang didefinisikan dalam The Vienna Convention on The Law of Treaties (Konvensi Vienna) tahun 1969 sebagai. “Suatu perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup yang disepakati antar negara dalam bentuk tertulis dan diatur dengan hukum internasional, baik dalam bentuk instrumen tunggal, dua, atau lebih dengan apapun namanya”.1) Perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup merupakan perjanjian yang mengikat para pihak (negara anggotanya), baik negara maju maupun

51

Status Lingkungan Hidup Indonesia 2004

Kotak 1.8 Program Warga Madani Menurunnya kualitas lingkungan hidup disebabkan antara lain oleh pelaksanaan manajemen lingkungan hidup dan SDA yang tidak konsisten, khususnya masalah pengawasan, pengembangan mekanisme, dan kelembagaannya. Kepentingan pelestarian lingkungan sering diabaikan pada tingkat pengambilan keputusan. Penyebabnya adalah kelemahan kekuatan politik dari pihak-pihak yang menyadari pentingnya pengelolaan lingkungan hidup. Penerapan prinsip good environmental governance, terutama prinsip partisipasi masyarakat, sesuai dengan Ketetapan MPR RI nomor VI/MPR/2002. Pemberdayaan masyarakat menjadi sangat penting untuk mengatasi ketidakmampuan masyarakat, yang disebabkan oleh keterbatasan akses, pengetahuan dan ketrampilan, kondisi kemiskinan, serta keengganan pemerintah membagi wewenangnya kepada masyarakat. Dengan demikian, warga madani perlu diwujudkan, yaitu masyarakat yang sadar dan paham lingkungan hidup, mempunyai informasi yang benar, berperan serta dalam pengambilan keputusan, mengetahui cara menyampaikan tuntutannya, tidak beresiko, serta mendapat respons yang cukup dari pemerintah daerah dan DPRD. Dalam upaya meningkatkan posisi tawar masyarakat dalam mempengaruhi pengambilan keputusan di bidang pelestarian lingkungan hidup, KLH melaksanakan Program Warga Madani yang bertujuan agar masyarakat mampu untuk: 1. Melakukan tuntutan (demand) secara aktif untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, dengan indikator • peningkatan jumlah dan kualitas anggota masyarakat yang peduli dan mampu mengelola SDA dan melestarikan LH dan • meningkatkan keberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan SDA dan pemeliharaan lingkungan hidup melalui pendekatan keagamaan, adat dan budaya. Melakukan inisiatif lokal dalam menghadapi masalah lingkungan hidup di sekitarnya, dengan indikator • pola kemitraan yang berkembang di antara berbagai lembaga masyarakat dan pemasyarakatan pembangunan berwawasan lingkungan, • hak-hak adat dan ulayat yang terlindungi dalam pengelolaan SDA dan pelestarian lingkungan hidup, • pengkajian keadaan sosial-ekonomi dan budaya masyarakat adat dan lokal, pemanfaatan kearifan tradisional dalam pemeliharaan lingkungan hidup, serta perlindungan terhadap teknologi tradisional dan ramah lingkungan, serta • peningkatan kepatuhan dunia usaha dan kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundangundangan dan tata nilai masyarakat lokal yang berwawasan lingkungan hidup. Strategi yang ditempuh adalah: Mengembangkan komunikasi lingkungan hidup. Mengintegrasikan aliansi mitra strategis. Melakukan pendekatan langsung kepada kelompok sasaran, seperti kelompok profesi (pekerja/buruh, petani, nelayan, pengusaha), DPR/DPRD serta organisasi kemasyarakatan.

2.

a. b. c.

Penguatan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan kepedulian terhadap lingkungan hidup dilakukan dengan penyelenggaraan komunikasi lingkungan hidup, seperti sosialisasi, pelatihan, sarasehan, dan pemberian insentif sehingga masyarakat tersebut dapat menjadi kader lingkungan. Sebagai wujud komitmen masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup, pada setiap pelaksanaan komunikasi lingkungan hidup dengan mitra strategis dilakukan penanaman pohon. Pemberian bibit pohon ini merupakan alat untuk memotivasi masyarakat untuk memelihara lingkungannya masing-masing. Perwujudan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui proses demokrasi dimunculkan dalam gerakan Environmental Parliament Watch (EPW). Hal ini ditumbuhkan untuk menciptakan check and balances antara lembaga legislatif dan eksekutif, dengan keharusan memperhatikan lingkungan hidup dalam pengambilan kebijakan. Oleh sebab itu, selain peran pemerintah selaku pihak yang selama ini dianggap berwenang untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup, dalam pengambilan kebijakan lingkungan hidup perlu melibatkan lembaga legislatif. Untuk itu, Kaukus Lingkungan DPRD dibentuk di beberapa daerah untuk mendorong lembaga legislatif memperhatikan lingkungan hidup.

Status Lingkungan Hidup Indonesia 2004

52

Lanjutan Kotak 1.8
Dalam meningkatkan kemitraan antara dunia usaha, masyarakat dan pemerintah untuk merehabilitasi lahan kritis, KLH menginisiasi Program Bank Pohon. Donasi disampaikan oleh pihak swasta kepada KLH secara transparan dan akuntabel serta dipergunakan oleh masyarakat di lokasi lahan kritis untuk melaksanakan gerakan penghijauan bersama-sama dengan pemda. Dengan demikian, sense of belonging tercipta dengan tetap memegang prinsip-prinsip good governance. Dalam perjalanan yang dimulai dari tahun 2002 hingga Desember 2004, keluaran Program Warga Madani dapat dilihat pada Tabel 1.13. Tabel 1.13 Hasil yang Telah Dicapai oleh Program Warga Madani 2002-2004 Keluaran Penanaman pohon dari Inisiatif Lokal/Masyarakat Penanaman pohon dari Program Bank Pohon Kader individu Kader kelompok Panduan pemberdayaan Environmental Parliament Watch (EPW) kab/kota Kaukus Lingkungan (di DPRD) Realisasi 573.469 pohon seluas 2.019,49 ha 332.000 pohon seluas 2.450 ha 17.045 orang 1.173 kelompok 48 buah 170 buah 1

Dalam rangka memberikan insentif dan stimulus untuk motivasi inisiatif lokal, KLH memberikan penghargaan Kalpataru kepada individu atau kelompok masyarakat yang menunjukkan kepeloporannya dalam memberi sumbangsih dalam memelihara kelestarian fungsi lingkungan. Sejak tahun 1980 hingga 2004, 208 orang/kelompok telah menerima penghargaan ini, yang terdiri dari 61 Perintis Lingkungan, 53 Pengabdi Lingkungan, 67 Penyelamat Lingkungan, dan 27 Pembina Lingkungan.
Sumber: KLH, 2004

b. Perjanjian Internasional dalam Proses untuk Disahkan. 1) Amendemen Montreal atas Protokol Montreal tentang Bahan-Bahan Perusak Lapisan Ozon Telah disampaikan permohonan persetujuan Rancangan Perpres mengenai Pengesahan Protokol Montreal tentang Bahan-Bahan Perusak Lapisan Ozon dari Menteri Negara Lingkungan Hidup kepada Menteri Luar Negeri untuk ditindaklanjuti. 2) Amendemen Beijing atas Protokol Montreal mengenai Bahan-Bahan yang Merusak Lapisan Ozon Telah disampaikan permohonan persetujuan Rancangan Perpres tentang Pengesahan Amendemen Beijing atas Protokol Montreal tentang Bahan-Bahan Perusak Lapisan Ozon dari Menteri Negara Lingkungan Hidup kepada Menteri Luar Negeri untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3)

Amendemen atas Konvensi Basel tentang Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Pembuangannya/Ban Basel (Amendment to the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal) Telah disampaikan permohonan persetujuan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Amendemen atas Konvensi Basel mengenai Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Pembuangannya dari Menteri Negara Lingkungan Hidup kepada Menteri Luar Negeri untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4)

Konvensi Stockholm tentang Bahan-Bahan Pencemar Organik yang Persisten/ POPs Telah disampaikan permohonan izin prakarsa pada Presiden RI melalui Menteri Luar Negeri setelah dilakukan penyebaran informasi mengenai tujuan, kewajiban, dan lembaga pelaksana Konvensi Stockholm.

53

Status Lingkungan Hidup Indonesia 2004

5)

Konvensi Rotterdam mengenai Prosedur Persetujuan Informasi Dini untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu dalam Perdagangan Internasional/PIC Telah disampaikan permohonan izin prakarsa pada Presiden RI melalui Menteri Luar Negeri setelah dilakukan penyebaran informasi mengenai tujuan, kewajiban dan lembaga pelaksana Konvensi Stockholm. 2. Pelaksanaan Komitmen Regional a. Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas (ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution)

Indonesia tidak dapat mengusulkan substansi sustainable forest management masuk ke dalam amendemen persetujuan ASEAN tentang pencemaran asap lintas batas apabila persetujuan tersebut belum diratifikasi. Oleh karena itu, pertemuan PAD kembali dilanjutkan pada bulan Maret 2005 atas arahan Menteri Negara Lingkungan Hidup. Saat ini instansi terkait sedang menyusun saran dan masukan mengenai kesepakatan PAD tersebut. b. Pusat Regional Konvensi Basel bagi Pelatihan dan Alih Teknologi untuk Asia Tenggara (Basel Convention Regional Cen ter/BCRC)

Pertemuan Panitia Antar Departemen (PAD) ke-4 yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2004 telah sampai pada tahap penyusunan konsep RUU tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution. Pada waktu itu, PAD sepakat untuk menunda pembahasan RUU untuk sementara mengingat ada usulan dari Pemerintah Indonesia untuk mengamendemen Persetujuan ASEAN tersebut.

Pada bulan Oktober 2004 telah ditandatangani Persetujuan Kerangka Kerja antara Pemerintah Republik Indonesia dan Sekretariat Konvensi Basel mengenai Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Pembuangannya sebagai dasar pembentukan BCRC. Saat ini sedang diajukan permohonan pengesahan atas persetujuan tersebut kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri.

Kotak 1.9 Sistem Peringatan Dini Samudera Hindia dan Komitmen Regional Rehabilitasi Lingkungan Pascagempa dan Tsunami Bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 melahirkan komitmen regional negara-negara di seputar Samudra Hindia dan bahkan juga anggota sistem pencegahan bencana internasional yang sudah mapan berdiri untuk melakukan kerja sama intensif dalam hal penanganan bantuan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi, dan pencegahan bencana serupa di wilayah ini di masa mendatang. Komitmen ini disepakati pada pertemuan Special ASEAN Leader’s Meeting yang diselenggarakan di Jakarta, 6 Januari 2005. a. b. Gambaran umum isi deklarasi pada pertemuan ini adalah : Mengembangkan sistem koordinasi internasional di bidang penanganan bantuan darurat (emergency relief ). Mengembangkan kerja sama internasional dan sistem pendanaan yang fleksibel dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi. Sistem pendanaan demikian mencakup mobilisasi cepat dana dari lembaga bantuan dan donor internasional, sektor swasta dan publik, serta usaha moratorium utang luar negeri negara korban. Mengembangkan sistem pencegahan dini dan mitigasi bencana ASEAN dan negara-negara di wilayah Samudera Hindia. Sistem ini mencakup jaringan informasi, usaha edukasi dan kesadaran masyarakat, serta pengembangan teknologi dan kemampuan SDM.

c.

Implikasi langsung dari komitmen regional ini adalah pengembangan protokol rehabilitasi, rekonstruksi dan pencegahan dini yang berbasis pada kelestarian ekosistem dan keselamatan lingkungan, sebagaimana kemudian didukung sepenuhnya oleh UNEP melalui pernyataan Direktur Eksekutifnya, Klaus Toepfer. UNEP kemudian mensponsori penyusunan Rapid Environmental Assessment dan menggalang kerja sama internasional untuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Pada bulan Maret 2005 Menteri Negara Lingkungan Hidup Indonesia, Rachmat Witoelar, terpilih sebagai Presiden Dewan Pemerintahan UNEP (Governing Council for UNEP) yang secara politis mengisyaratkan peran penting Indonesia dalam melakukan pemantauan kesepakatan kerja sama tersebut.
Sumber: UNEP Tsunami Report, http://www.unep.org/tsunami, 2005; dan UNESCO IndoTsunami Report, http://ioc.unesco.org/ indotsunami/index.htm, 2005.

Status Lingkungan Hidup Indonesia 2004

54

3. a. 1) •

Kerjasama Luar Negeri Kerjasama Bilateral Negara Jerman ProLH GTZ

C 1 juta. Dana pinjaman akan disalurkan
menggunakan mekanisme Appex Bank melalui Bank Ekspor Indonesia dan BNI. 2) • Negara Australia Bapedal Regional Institutional Strengthening Project (BRISP) Melakukan fasilitasi penyelenggaraan Project Coordinating Commite (PCC) Meeting pada tanggal 26 Maret 2004 di Denpasar, Bali. Pertemuan ini merupakan pertemuan PCC yang terakhir karena proyek BRISP selesai akhir April 2004. • Government Sector Linkage Program (GSLP) Program bantuan Pemerintah Australia mengenai strengthening of human resource development for managing persistent organic pollutants (POPs) and control of pesticide impact on the environment in Indonesia. Melalui skema GSLP Pemerintah Australia ini menawarkan kerja sama pelatihan tentang dampak kegiatan pertambangan terhadap lingkungan. Berkaitan dengan masalah pencemaran Teluk Buyat, telah dijajagi kemungkinan kerja sama dengan pihak Australia, khususnya untuk meninjau kembali laporan pencemaran Teluk Buyat. 3) • Negara Jepang Decentralized Environmetal Management Systems (DEMS) DEMS bertujuan untuk meningkatkan kapasitas nasional dan lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kegiatannya adalah Pilot Project di Sumatra Utara, Peningkatan Kapasitas Sarpedal, Peningkatan Kapasitas Pemda, serta Monitoring dan Surveilance. • Environmental Policy Advise Program bantuan yang diberikan berupa tenaga ahli dari JICA (Japan International Cooperation Agency) yang ditempatkan di KLH untuk membantu Pemerintah Indonesia melaksanakan program-program lingkungan hidup. Kegiatannya adalah Ecolabel, CDM and Climate Change, Eco Office, 3R, Automobile Emmisions, Porong River, Environmental Education, ISSD, Strategic Environmental Assessment, Environmental Communication (Environmental Report), Environmental Management System (EMS), River Basin Management, serta Environmental Regulation. 4) Negara Norwegia

Program ProLH GTZ adalah proyek kerja sama di bidang lingkungan hidup antara KLH dengan pemerintah Jerman melalui German Technical Coorperation (GTZ). ProLH Fase II (2004-2007) meliputi Environmental Policy Advice, Eco-efficiency for Small Medium Enterprises, the Establishment of Indonesian Cleaner Production Center, dan Spatial Environmental Management (for river basin) terutama Sungai Babon dan segmen tertentu Bengawan Solo. Fase ini akan berfokus pada dua tingkat impact, yaitu di tingkat pusat dan Provinsi Jawa Tengah, sedangkan Provinsi DI Yogyakarta dan Kalimantan Timur hanya pada topik-topik tertentu. Setelah lokakarya perencanaan dan streering committee pada bulan Januari dan Februari 2004 (yang menghasilkan konsep dokumen Plan of Operation program ProLH-GTZ Phase II), dilakukan sosialisasi pada tiga lokasi, yaitu Provinsi Jawa Tengah, Kaltim, dan DI Yogyakarta. • Program Pinjaman Lunak IEPC-KfW Tahap II Melalui kerangka kerja sama keuangan antara negara Jerman dengan Indonesia, KfW sebagai perwakilan dari Pemerintah Republik Jerman menyediakan dana bagi Pemerintah Indonesia untuk membiayai investasi Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam bidang lingkungan hidup melalui program Industrial Efficiency and Pollution Control (IEPC II). Dalam upaya memfasilitasi akses kredit bagi UKM untuk pembiayaan investasi yang berorientasi lingkungan, KfW menyediakan bentuk peminjaman baru (new credit line) bagi Pemerintah Indonesia melalui Menteri Keuangan. Selain itu, program ini juga dapat membiayai pelayanan konsultan untuk mengurangi defisit kelembagaan yang timbul dalam pemberian pinjaman lunak bagi lingkungan hidup. Dalam hal ini, KLH bertindak sebagai lembaga pelaksana program ini. Program ini mencakup komponen-komponen sebagai berikut: – Penyediaan dana pinjaman untuk UKM bagi investasi lingkungan. – Penyediaan pelayanan konsultasi bagi KLH, BNI, BEI (Apex Bank), bank pelaksana, dan UKM. Tujuan dari program ini adalah untuk berkontribusi dalam (a) menurunkan polusi industri dan mengefisiensikan penggunaan sumber daya alam dan (b) untuk memperdalam sektor keuangan, dengan membuat instrumen keuangan jangka panjang bagi UKM. Menindaklanjuti kebutuhan yang besar akan investasi lingkungan, pada tanggal 14 Mei 2004 ditandatangani Financial Agreement dan Separate Agreement oleh Pemerintah Indonesia dan KfW untuk pinjaman sebesar C 9 juta dan hibah untuk bantuan teknis sebesar

Pertemuan tahunan Indonesia-Norwegia Co operation in Sustainable Environmental Management (INS 0008) diadakan pada tanggal 1-2 Juli 2004 di Jakarta untuk membahas status dan rencana pelaksanaan proyek INS 0008. Kegiatan ini terbagi dua, yaitu Project A dan Project B.

55

Status Lingkungan Hidup Indonesia 2004

Project A mempunyai tujuan untuk peningkatan kemampuan kabupaten di sekitar TN Bukit Tiga Puluh dalam perencanaan dan pengelolaan lingkungan secara terpadu, penerapan produksi bersih pada industri di daerah Riau, serta peningkatan kemampuan Pemda Riau dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. Kegiatannya adalah training kebakaran hutan, survei lapangan, studi banding, serta lokakarya. Project B mempunyai tujuan untuk peningkatan kemampuan lokal dalam pengelolaan, perencanaan, penanganan keanekaragaman hayati di wilayah kelautan Pulau Bintan dan Pulau Barelang, dengan kegiatan berupa Pengelolaan Lingkungan Terpadu Pesisir dan Lautan. 5) Negeri Belanda Proyek kerja sama empat kementerian dari negara Indonesia dan Belanda yaitu KLH, Departemen Kimpraswil (sekarang Departemen Pekerjaan Umum), The Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment Belanda dan The Ministry of Transport, Public Works and Water Management Belanda dilakukan dalam rangka kerja sama antar negara untuk pertukaran informasi, penelitian dan pengembangan, bantuan tenaga ahli dan pertukaran staf, pelatihan, lokakarya, konferensi, dan bentuk kerja sama lain yang disetujui kedua belah pihak. Kerja sama ini mempunyai kegiatan berupa Integrated Ciliwung River Program yang terdiri dari Water Quality Management dan Community Awareness on Waste Problem, serta Non Ciliwung Program yang terdiri dari CDM Bilateral Purchase Agreement serta Revision of Environmental Management Act 1997. 6) Negara Singapura Dalam menindaklanjuti hasil keputusan World Summit on Sustainable Development (WSSD) di tingkat ASEAN, pada bulan November 2002 pemerintah RI dan Singapura bekerja sama secara bilateral dan menyepakati adanya Indonesia-Singapore Environment Partnership (ISEP) dalam bentuk IndonesiaSingapore Joint Working Group on the Environment (ISWG). Kerja sama ini pada dasarnya dilakukan antara KLH dengan National Environment Agency Singapore dan dapat mengikutsertakan pula Deplu serta Bapedalda Provinsi Riau dari pihak Indonesia, dengan Ministry of the Environment Singapore dari pihak Singapura. Pendanaan kegiatan dalam kerangka kerja sama ISWG berdasarkan pada prinsip cost-sharing. Pertemuan ISWG diselenggarakan setiap tahun. ISWG I dilaksanakan pada 19-20 Februari 2003 di Singapura dan ISWG II pada 13-14 April 2004 di Jakarta. Program-program kerja sama yang telah disepakati kedua negara yaitu: • Developing a Framework for Planning and Implementing a River Clean Up Programme. • Capacity Building in Solid Waste Management. • • Environment Cooperation with Riau Province. Mandatory Disclosure of Automotive Emissions.

• •

Good Governance in Sustainable Development. Strengthening the Capacity of ASEAN to Monitor, Mitigate and Prevent Transboundary Haze Pollution Resulting from Land and Forest Fires. Sustainable Tourism. Technical Exchane and Collaboration in Implementing 4R for Small-scale Enterprises Waste Management. Standard Operating Precedure (SOP) on Illegal Transboundary Movement of Hazardous Waste. Strengthening Risk Assessment and Management of Marine Oil Pollution. Cleaning Up of Oil Spill on Land. Intergrated Waste Treatment Plant. Compresses Natural Gas (CNG) Vehichles. Training Program.

• •

• • • • • •

Pada tanggal 27 September - 1 Oktober 2004 telah dilaksanakan pelatihan Developing a Framework for Planning and Implementing a River Clean Up Programme di Singapura dan diikuti oleh 24 peserta dari Indonesia yang antara lain berasal dari wakil KLH, Bappeda DKI, Bappekodya Jakarta Utara, Dinas PU DKI, Dinas PU Prop. Banten, Dinas Pemukiman dan Tata Ruang Jateng, Bapedalda Sumut, Bapedalda Sumbar, Bapedalda Sulsel, Bapedalda Jabar, Bappeda DI Yogyakarta, Dinas Kimpraswil DI Yogyakarta, dan Dinas PSDA Jabar. 7) Negara Yordania

Kegiatan yang dilakukan adalah penyusunan MoU mengenai kerja sama perlindungan lingkungan dan konservasi alam antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Yordania. Rencananya, dokumen ini akan ditandatangani oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Duta Besar Yordania di Indonesia pada tahun 2005. 8) Negara Finlandia

Pemerintah Indonesia, dalam hal ini KLH, bekerja sama dengan Pemerintah Finlandia membentuk Working Group on Environment yang meliputi bidang: • Human Resources Capacity Building on Environmental Information System and Technology, • • • Empowerment of Coastal Society’s in Environmental Conservation Management, Environmental Campaign to Empower Community in Environmental Management, Development and Implementation of Local Agenda 21 towards Sustainable Development in Indonesia, serta,

Status Lingkungan Hidup Indonesia 2004

56

•

Empowering Representative (Labour Union) Groups Initiatives to Encourage Civil Society Movement in Good Governance. Negara Iran

2)

ASEAN Senior Officials on the Environment (ASOEN)

9)

Pertemuan The Join Commission on Economic and Trade Cooperation ke-8 antara Indonesia dan Iran diselenggarakan pada tanggal 30 April 2004 di Jakarta. Kesepakatan kerja sama bidang lingkungan hidup antara kedua negara mencakup bidang pertukaran informasi dan pengalaman mengenai teknologi baru untuk perlindungan lingkungan, pengendalian polusi udara, perlindungan keanekaragaman hayati, manajemen sumber daya alam (air dan hutan), manajemen kawasan lahan basah (wetland), Amdal, manajemen lingkungan laut dan pelabuhan, manajemen sumber daya air, serta penerapan program penelitian bersama. 10) Negara Yaman

Pertemuan ke-15 ASEAN Senior Officials on the Environment diselenggarakan pada 3-5 Agustus 2004 di Luangprabang, Lao PDR. Pertemuan ini dihadiri oleh seluruh wakil negara-negara ASEAN, di antaranya adalah chairman ASOEN dari Brunei Darussalam, Indonesia, Singapura dan Vietnam, ASEAN Secretariat, serta beberapa wakil organisasi internasional seperti UNEP-Regional Office for Asia and the Pacific (ROAP), Asian Disaster Preparedness Center (ADCP), dan Asian Disaster Reduction Center (ADRC). Beberapa hal penting yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut adalah: • ASEAN Working Group on Nature Conservation on Biodiversity (AWGNCB) – Membahas usulan Indonesia terhadap rancangan ASEAN Framework Agreement on Access to, and Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from the Utilization of, Biological and Genetic Resources (ABS), khususnya Artikel 11 mengenai Regional Clearing House Mechanism. – Pembentukan ASEAN Center for Biodiversity (ACB). – ASEAN Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources. Sidang sepakat mengenai perlunya melakukan tinjauan komprehensif terhadap persetujuan yang telah disusun sejak tahun 1985 dengan mempertimbangkan perkembangan yang terjadi baik di tingkat regional maupun internasional. • ASEAN Working Group on Coastal and Marine Environment (AWGCME) Sidang menyetujui pengembangan program kerja sama dan aktivitas yang sedang dilaksanakan seperti UNEP-GEF South China Sea Project and Partnership in Environmental Management for the Seas of East Asia (PEMSEA). ASEAN Working Group on Environmentally Sustainable Cities (AWGESC) Sidang menyetujui dan memberikan rekomendasi atas usulan AWGESC terhadap program UNEP-Integrated Waste Management (IWM) dan diharapkan hasil dari program tersebut dapat digunakan sebagai referensi untuk pengembangan aktivitas Group “Clean Land” di bawah Framework for Environmentally Sustainable Cities. ASEAN Working Group on Multilateral Environmental Agreements (AWGMEA) – belum terdapat konsensus di antara para anggota mengenai usul Indonesia untuk membentuk ASEAN Working Group on Climate

Pemerintah Yaman telah mengajukan usulan kepada Pemerintah Indonesia untuk bekerja sama di bidang manajemen dan pengembangan konservasi alam, kebijakan dan perencanaan program, penggunaan teknologi modern dalam manajemen sumber daya air, pelatihan di bidang lingkungan hidup dan sumber daya air, serta program 3R (reduce-reuse-recycle). b. 1) Kerja Sama Multilateral Global Environment Facility (GEF)

Pada tahun 2004 telah diterbitkan SK Meneg LH Nomor 240 Tahun 2004 tentang Kelompok Kerja Pengelolaan Global Environment Facility (GEF) dan SK Meneg LH Nomor 241 Tahun 2004 tentang Penunjukkan Focal Point dan Pembentukan Sekretariat Pengelolaan GEF. Kelompok Kerja yang dibentuk terdiri dari berbagai instansi pemerintah dengan KLH sebagai National Focal Point GEF. Dengan kedua keputusan ini, pemanfaatan bantuan GEF diharapkan dapat digunakan bagi pengelolaan lingkungan selanjutnya secara optimal. Sebagai penutup kegiatan di akhir tahun 2004, GEF bekerja sama dengan UNEP mengadakan Workshop on Project Development pada tanggal 5 Desember 2004 di Denpasar, Bali. Kegiatan ini merupakan kerja sama KLH dengan UNEP. Pengembangan kegiatan lingkungan global diharapkan dapat lebih mengacu pada Jakarta Marine Mandat to the Fourth Preparatory Committee (Prep Com IV) for World Summit on Sustainable Development dan Bali Startegic Plan of Capacity Building and Technology Support. Untuk mempermudah akses dan informasi mengenai pengelolaan GEF di Indonesia, telah dibuat website GEF untuk Indonesia dengan alamat www.gefindonesia.org.

•

•

57

Status Lingkungan Hidup Indonesia 2004

Change sehingga akan dibahas kembali dalam pertemuan ASOEN mendatang. – Indonesia diputuskan menjadi Ketua AWGMEA untuk periode 2005-2007. • ASEAN Working Group on Water Resources Management (AWGWRM) Sidang menyetujui pembuatan rancangan ASEAN Strategic Plan of Action on Water Resources Management. Haze Technical Task Force (HTTF) Dalam sidang ASOEN ke-5, Indonesia telah menyampaikan usulan dilakukannya amandemen terhadap ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) dan setuju membahas masalah tersebut pada pertemuan COP ke-1.

Juni 2004, di Nairobi pada 2 September 2004, dan di Bali pada tanggal 2-4 Desember 2004. Hasil dari pertemuan ini adalah rancangan Decision Bali Strategic Plan of Action for Technology Support and Capacity Bulding yang telah diputuskan dalam sidang ke-23 Governing Council UNEP/Global Ministerial Environment Forum di Nairobi pada bulan Februari 2005 dipimpin oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup selaku President Governing Council UNEP. Selain itu, dalam rangka menanggulangi dampak tsunami di Aceh dan Sumatera Utara, UNEP akan melanjutkan dan meningkatkan dukungan yang telah diberikan kepada Indonesia melalui KLH untuk tenaga ahli, teknologi, informasi, dan finansial bagi penanggulangan dini bencana tsunami. 5) Carbon Sequestration Through the CDM for Indonesia ADB Project TA Nomor 4137- INO

•

3) United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) UNESCAP telah mengadakan dua kali pertemuan pada tahun 2004, yaitu pada bulan April dan September. Pada bulan April 2004, UNESCAP mengadakan sidang tahunan ke-60 mengenai Emerging Issues and Developments at the Regional Level: Managing Globalization yang berlangsung pada tanggal 22-28 April 2004. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia mengusulkan agar empat kota yaitu Balikpapan, Sidoarjo, Medan, dan Gianyar dapat masuk ke dalam 59 kota yang berpartisipasi dalam Kitakyushu Initiative Networking. KLH sudah menunjuk focal point pada setiap kota dan sedang menyusun usulan proposal kegiatan. Sidang pertama Subcommittee on Environment and Sustainable Development dilaksanakan di Bangkok, Thailand pada tanggal 29 September-1 Oktober 2004. Sidang tersebut terdiri dari dua pertemuan, yaitu South East Asia Sub Regional Prepatory Meeting for the Ministrial Conference on Environment and Development (28-29 September 2004) dan Sub Committee on Environment and Sustainable Development pada 29 September hingga 1 Oktober 2004. Sidang ini membahas penyediaan layanan energi di kawasan pedesaan, manajemen sumber daya air, serta pencegahan pengendalian badai pasir dan debu sebagai dampak degradasi lahan. Selain itu, juga dibahas aspek substantif operasional dan rencana penyelengaraan The Fifth Ministerial Conference on Environment and Development in Asia and Pacific di Korea Selatan pada bulan Maret 2005. 4) United Nations Environment Program ( UNEP)

ADB TA 4137-INO tentang Carbon Sequestration through the CDM for Indonesia telah berlangsung sejak bulan Juli 2004. KLH berfungsi sebagai Executing Agency. Tim Winrock/LGMC sebagai konsultan terpilih untuk ADB TA 4137-INO telah memulai mobilisasi di Indonesia pada bulan Juli 2004. Final workshop untuk ADB TA 4137-INO direncanakan akan diselenggarakan pada bulan November 2005. Tujuan dan Sasaran ADB TA 4137-INO adalah untuk mendampingi Pemerintah Indonesia dalam: (1) Mendapatkan CER untuk mengurangi emisi gas rumah kaca di bawah mekanisme pembangunan bersih dari Protokol Kyoto dan (2) Mempromosikan pembangunan kehutanan berkelanjutan. Sementara tujuan fasilitasi CDM kehutanan adalah: (1) Potensi pengurangan gas rumah kaca yang signifikan dan peluang CDM yang baik dalam portfolio pinjaman; (2) Fokus pada pengembangan proyek lebih lanjut; (3) Menjadikan CDM sebagai proyek yang layak secara finansial; dan (4) Biaya transaksi secara khusus di CDM dapat ditekan. Pinjaman ADB yang terkait dengan Potensi CDM tahun 2004-2006 berada di sektor energi dan kehutanan. Di sektor energi, proyek CDM yang bersumber dari pinjaman ADB adalah 13 proyek di delapan negara, dengan lima di antaranya terdapat di Cina. Di sektor kehutanan terdapat dua proyek CDM di Laos dan Vietnam. 6) Environmental Governance and Sustain able Cities Initiatives (EGSCI) ASEM TF 053383

Salah satu hasil keputusan Sidang Khusus ke-8 Governing Council UNEP/Global Ministerial Environment Forum pada tanggal 29-31 Maret 2004 di Pulau Jeju, Korea Selatan, adalah menyusun Intergovernmental Strategic Plan (IGSP) for Technology Support and Capacity Building. Dalam rangka penyusunan IGSP tersebut, telah dilaksanakan tiga kali pertemuan, yaitu High Level Open-ended IGSP for Technology Suppport and Capacity Building di New York pada 25

Berdasarkan MoU antara Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Pendanaan Luar Negeri, Direktorat Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan, dan World Bank yang

Status Lingkungan Hidup Indonesia 2004

58

Kotak 1.10 Menteri Negara LH Terpilih sebagai President Governing Council UNEP Menteri Negara Lingkungan Hidup, Rachmat Witoelar, terpilih sebagai Presiden Dewan Pemerintahan Program Lingkungan Hidup PBB (President Governing Council UNEP) secara aklamasi pada sidang ke-23 Governing Council/Global Minister Environment Forum di Nairobi, Kenya, yang diselenggarakan tanggal 21-25 Februari 2005. Gambar 1.18 Menteri Negara Lingkungan Hidup, Rachmat Witoelar, Sebagai President Governing Council UNEP

Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden GC-UNEP memberikan beberapa keuntungan, antara lain kemudahan Indonesia mendapatkan berbagai dukungan internasional berupa pendanaan, pengembangan sumber daya manusia maupun teknologi pelestarian lingkungan hidup, serta terbukanya sejumlah kerja sama dan koordinasi yang sangat dibutuhkan sejalan dengan berlaku efektifnya Protokol Kyoto. Namun demikian, Meneg LH mengungkapkan bahwa tujuan terpenting yang diharapkan dari terpilihnya Indonesia sebagai Presiden GC UNEP adalah menciptakan citra positif akan kepedulian Pemerintah Indonesia dalam pelestarian lingkungan di tingkat lokal maupun global.
Sumber: KLH, 2005

ditandatangani pada tanggal 14 April 2004, proyek ini bertujuan untuk • pengkajian dan penguatan kapasitas pengelolaan lingkungan di tingkat lokal (provinsi dan kabupaten/kota), • pengembangan suatu sistem indikator untuk mengukur kinerja lingkungan di tingkat nasional dan lokal (provinsi dan kabupaten/kota), dan menyebarluaskan informasi mengenai kinerja lingkungan pemerintahan lokal (provinsi dan kabupaten/kota) dan penguatan/perluasan mekanisme keuangan yang ada untuk mendukung investasi di bidang lingkungan. Ruang lingkup kegiatan adalah peningkatan pemantauan dan sistem evaluasi untuk mengukur kinerja pengelolaan lingkungan,

• •

penguatan kepedulian publik mengenai lingkungan, penilaian kapasitas untuk mengembangkan rencana lingkungan strategis di tingkat lokal (provinsi dan kabupaten/kota), dan mekanisme finansial untuk investasi lingkungan. Western Java Environmental Project (WJEMP)

• 7)

•

•

WJEMP merupakan proyek pinjaman dari World Bank (IBRD LOAN NOMOR 4612 - IND, IDA CREDIT NOMOR 3519 IND AND GEF TRUST FUND GRANT NOMOR TF 029805 IND) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan wilayah perkotaan di wilayah Jawa bagian barat sebagai fokusnya. Dalam konteks WJEMP, KLH bertindak sebagai implementing agency dengan lima paket kegiatan yang terdiri dari empat paket dalam bentuk technical assistant (TA) dan satu paket dalam bentuk pemberian hibah.

59

Status Lingkungan Hidup Indonesia 2004

Tabel 1.14 Paket-paket WJEMP di KLH Paket Konsultan Nilai Kontrak Durasi 15 bulan (08/09/2003 s.d. 08/09/2004) 14 bulan (08/09/2003 s.d. 08/09/2005) 18 Bulan (09/09/2003) s.d. 09/06/2005) 15 Bulan (09/09/2003) s.d. 09/02/2005)

Development of a Strategis Plan for the Fitchtner Consulting USD 292.650 Collection and Disposal of Medical Wastes Engineers-Germany-PT dan (Pusat 3-1) Mitra Duta Lingkungan Rp 1.372.840.000 Cilegon/Serang Emergency Preparedness DHV Consultant BVProgram (Pusat 3-5) PT Mitra Duta Lingkungan Design and Implementation Supervision of PT Multi Area Conindo Environmental Awareness Component (Paket 3-3) Design of GEF Grant Mechanism for Compost Disbursement of Grant and Subsidies to Compost Producers for Additional Production in WJEMP Participating Local Governments Sumber: KLH, 2004 Euro 261.758 dan Rp 2.157.370.000 USD 74.500 dan Rp 4.644.210.000

PT Intersys Kelola Maju USD 65.500 dan Rp 2.832.425.000

Rp 18.326.000.000

Keterangan: Daya serap keuangan proyek hingga akhir 2004 adalah: • Paket 3-1 telah mencapai Rp 3.129.860.663 atau 97,64 % • Paket 3-7 telah mencapai Rp 2.118.590.000 atau 61,91 % • Paket 3-3 telah mencapai Rp 2.159.834.990 atau 46,51 % • Paket 2-1 telah mencapai Rp 4.411.911.425 atau 27,61 % • Paket 3-5 telah mencapai Rp 2.661.854.350 atau 73,74 %

C. PENDANAAN 1. APBN 2004 Pada tahun anggaran tahun 2004 Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang (LHTR) sebesar Rp 777,8 miliar atau 1,10 persen dari total APBN sebesar Rp 70.871,1 miliar. Gambar 1.19 Sebaran APBN Berdasarkan Sektor Pembangunan Nasional Tahun 2004

Sumber: Direktorat Pembinaan Anggaran I, DJA, Depkeu, 2004. Keterangan: Ind = Industri PKNKTYMEPOR PKP = Pertanian, Kehutanan dan Perikanan TK = Tenaga kerja KKS PPNK = Perdagangan, Pengembangan Nasional KKPPAR dan Koperasi TMG = Transportasi, Meteorologi dan Geofisika P P P E = Pertambangan dan Energi Iptek PPT = Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi ANP PDT = Pembangunan Daerah dan Transmigrasi PHP LHTR = Lingkungan Hidup dan Tata Ruang PK

Sektor

= Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan terhadap Tuhan YME, Pemuda dan Olah Raga = Kependudukan dan Keluarga Sejahtera = Kesejahteraan Sosial, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Remaja = Perumahan dan Permukiman = Ilmu Pengetahuan dan Teknologi = Aparatur Negara dan Pengawasan = Politik, Hubungan Luar Negeri dan Penerangan = Pertahanan dan Keamanan.

Status Lingkungan Hidup Indonesia 2004

60

Seluruh anggaran sektor LHTR akan dimanfaatkan oleh instansi terkait seperti KLH, Dephut, DKP, LIPI, Bakosurtanal, Depdagri, BPN, Dep ESDM, Dep PU, BAPETEN, LAPAN, Deperin, Depdag, dan BATAN dalam rangka menunjang pencapaian tujuan dan sasaran Propenas 2000-2004. Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Tahun 2004 Berdasarkan Daftar Satuan 3 KLH 2004, alokasi anggaran pembangunan KLH adalah sebesar Rp 103,500 miliar atau 13,31 persen dari total alokasi anggaran pembangunan Sektor LHTR. Anggaran tersebut dimanfaatkan KLH untuk menunjang: (1) Program Pengembangan dan Peningkatan Akses Informasi dan SDA dan LH sebesar Rp 10,900 miliar; (2) Program Peningkatan Efektivitas Pengelolaan, Konservasi dan Rehabilitasi SDA sebesar Rp 2,600 miliar; (3) Program Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran LH sebesar Rp 29,500 miliar; (4) Program Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan SDA sebesar Rp 23,100 miliar; dan (5) Program Penataan Kelembagaan dan Penegakan Hukum Pengelolaan SDA dan Pelestarian LH sebesar Rp 35,400 miliar.

2. Sumber Bantuan Luar Negeri Pada periode 2004 KLH memfokuskan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) kepada Program Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran LH sebesar Rp 70,724 miliar, Program Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan SDA sebesar Rp 4,252 miliar, dan Program Penataan Kelembagaan dan Penegakan Hukum Pengelolaan SDA dan Pelestarian LH sebesar Rp 6,405 miliar. PHLN ini merupakan kegiatankegiatan lanjutan, antara lain: • Design and Implementation Supervision of Environmental Awareness Component. • • Design of GEF Grant Mechanism for Compost. Disbursement of Grant and Subsidies to Compost Producers for Additional Production in WJEMP Participating Local Governments. Ozone Depleting Substance.

•

Gambar 1.21 Sebaran PHLN KLH Tahun 2004 Terhadap Propenas 2000-2004

Gambar 1.20 Sebaran APBN KLH Tahun 2004 Terhadap Propenas 2000-2004

APBN KLH (Juta Rupiah)

Program

Program

Sumber : KLH, 2004
Keterangan: Program 1: Program Pengembangan dan Peningkatan Akses Informasi dan SDA dan LH Program 2:Program Peningkatan Efektivitas Pengelolaan, Konservasi dan Rehabilitasi SDA Program 3:Program Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran LH Program 4:Program Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan SDA Program 5:Program Penataan Kelembagaan dan Penegakan Hukum Pengelolaan SDA dan Pelestarian LH

Sumber : KLH, 2004 Keterangan: Program 1:Program Pengembangan dan Peningkatan Akses Informasi dan SDA dan LH Program 2:Program Peningkatan Efektivitas Pengelolaan, Konservasi dan Rehabilitasi SDA Program 3:Program Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran LH Program 4:Program Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan SDA Program 5:Program Penataan Kelembagaan dan Penegakan Hukum Pengelolaan SDA dan Pelestarian LH

61

Status Lingkungan Hidup Indonesia 2004


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:705
posted:8/7/2009
language:Malay
pages:28
Zaid Ibnu Awal Zaid Ibnu Awal Sir. plingkungan.blogspot.com
About Ganteng bin Tampan Ramah bin Sopan