Terorisme by CidukBolong

VIEWS: 216 PAGES: 19

									                                     PENDAHULUAN

       Tragedi 11 September 2001 telah mendorong masyarakat internasional untuk
meningkatkan kewaspadaannya terhadap terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya,
karena aksi terorisme dapat terjadi kapan saja dan di mana saja tanpa mengenal waktu dan
tempat. Isu terorisme sekarang ini menjadi isu global yang perlu dicermati dan disikapi oleh
bangsa Indonesia secara tepat, hal ini dikarenakan kita harus mengambil sikap yang jelas
terhadap terorisme internasional. Teror sebagai senjata yang efektif bagi si lemah yang
merupakan kekuatan yang dapat digunakan secara tidak terbatas, perbedaan obyektif dari
pelaku dan kekuatannya subyektif yang didapat untuk mencapai tujuan mereka.

       Sejarah Terorisme. Sejarah tentang terorisme berkembang sejak berabad lampau.
Hal ini ditandai dengan bentuk kejahatan murni berupa pembunuhan dan ancaman yang
bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Perkembangannya bermula dan bentuk fanatisme
aliran kepercayaan yang kemudian berubah menjadi pembunuhan, baik yang dilakukan
secara perorangan maupun oleh suatu kelompok terhadap penguasa yang dianggap sebagai
tiran. Pembunuhan terhadap individu ini sudah dapat dikatakan sebagai bentuk murni dari
terorisme dengan mengacu pada sejarah terorisme modern. Terorisme muncul pada akhir
abad 19 dan menjelang terjadinya Perang Dunia-I dan terjadi hampir di seluruh permukaan
bumi. Sejarah mencatat pada tahun 1890-an aksi terorisme Armenia melawan pemerintah
Turki, yang berakhir dengan bencana pembunuhan masal terhadap warga Armenia pada PD-I.
Pada dekade PD-I, aksi terorisme diidentikkan sebagai bagian dari gerakan sayap kiri yang
berbasiskan idiologi.

       Pasca Perang Dunia II, dunia tidak pernah mengenal " damai ". Berbagai pergolakan
berkembang dan berlangsung secara berkelanjutan. Konfrontasi negara adikuasa yang meluas
menjadi konflik Timur - Barat dan menyeret beberapa negara Dunia Ketiga ke dalamnya
menyebabkan timbulnya konflik Utara - Selatan. Perjuangan melawan penjajah, pergolakan
rasial, konflik regional yang menarik campur tangan pihak ketiga, pergolakan dalam negeri di
sekian banyak negara Dunia Ketiga, membuat dunia labil dan bergejolak. Ketidakstabilan
dunia dan rasa frustasi dari banyak Negara Berkembang dalam perjuangan menuntut hak-hak
yang dianggap fundamental dan sah, membuka peluang muncul dan meluasnya terorisme.
Fenomena terorisme itu sendiri merupakan gejala yang relatif baru, yaitu sesudah Perang
Dunia II dan meningkat sejak permulaan dasa warsa 70-an. Terorisme dan teror telah
berkembang dalam sengketa idiologi, fanatisme agama, perjuangan kemerdekaan,
pemberontakan, ge-rilya, bahkan juga oleh pemerintah sebagai cara dan sarana menegakkan
kekuasaannya.



                                 DEFINISI TERORISME

       Terorisme secara kasar merupakan suatu istilah yang digunakan untuk penggunaan
kekerasan terhadap penduduk sipil untuk mencapai tujuan politik,dalam skala lebih kecil
daripada perang.

       Dari segi bahasa,istilah Terorisme berasal dari Perancis pada abad ke-18.Kata
Terrorisme yang artinya dalam keadaan teror (under the terror),berasal dari bahasa latin
Terrere (gemetaran) dan deterrere(takut).

       Istilah terorisme pada awalnya digunakan untuk menunjukan suatu musuh dari
sengketa teritorial atau kultural melawan ideologi atau agama yang melakukan aksi kekerasan
terhadap publik.Istilah Terorisme ( Terrorism ) dan Teroris (Terrorist) sekarang ini memiliki
arti politis dan sering digunakan untuk mempolarisasikan efek yang mana “terorisme”
tadinya hanyalah isitilah untuk kekerasan yang dilakukan oleh pihak musuh, dari sudut
pandang orang yang diserang. Polarisasi itu terbentuk karena ada relativitas makna terorisme
yang mana menurut Willian D. Purdue (1989), the use word “terrorism” is one method of
delegitimation often use by side that has the military advantage.

       Sedangkan “Teroris” merupakan individu yang secara personal terlibat dalam aksi
terorisme.Pengguna istilah teroris meluas dari warga yang tidak puas samapi pada
nonkonformis politik.

       Aksi terorisme dapat dilakukan oleh individu, sekelompok orang atau negara sebagai
alternatif dari pernyataan perang secara terbuka.Negara yang mendukung kekerasan terhadap
penduduk sipil menggunakan istilah positif untuk kombatan mereka,misalnya antara para
militer ,pejuang kebebasan atau patriot.Kekerasan yang dilakukan oleh kombatan
negara,bagaimanapun lebih diterima dari pada yang dilakukan oleh “teroris” yang mana tidak
mematuhi hukum perang dan karenanya tidak dapat dibenarkan melakukan kekerasan.
                        FAKTOR – FAKTOR TERORISME DI INDONESIA

          Pertama, ideologi yang radikal muncul di mana-mana. Kedua, penyimpangan
terhadap ajaran agama sehingga keliru mana jalan menuju surga dan mana menuju neraka.
"Ketiga ialah kondisi kehidupan yang ekstrim susah, keterbelakangan, dan kondisi-kondisi
seperti itu yang konon mudah sekali diberikan kemungkinan pengaruh, provokasi, arbitrasi,"
ungkapnya.


Dengan mengetahui hal itu, maka dapat dilakukan cara pencegahannya, yakni pendidikan
agama yang bisa mencegah perilaku menyimpang tersebut, akal sehat, dan norma-norma dari
semua masyarakat yang baik. Diharapkan semua pihak peduli, mengerti, menguasai tetang
dinamika pendidikan yang ada di wilayahnya. Jadi, kita bisa memastikan bahwa
metodologinya semua tidak mengarah pada ideologi ekstrimisme dan kekerasan.


Kedua, pembangunan yang dengan itu, kemiskinan, kebodohan, dan isolasi bisa dihilangkan.
Menurut Presiden, pembangunan harus utuh pada sisi-sisi yang paling fundamental di
masyarakat.


Ketiga, mengenai cara berpikir teroris, yakni konsep surga dan neraka yang tidak bisa dengan
cara teknologi, senjata, atau dengan cara apapun. Ini berkaitan dengan the minds of the
people. "Pendidikan dan bimbingan keagamanan sebuah pasangan yang baik untuk mengatasi
masalah ini," tukas Presiden. (Rin/OL-04)
JAKARTA--MI: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam rapat koordinasi menggunakan video conference dengan para
gubernur, Pangdam, dan Kapolda seluruh Indonesia di Istana Negara, Kamis (30/7)
                       PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
                               TERORISME DI INDONESIA


a. Perkembangan kejahatan terorisme global telah menunjukkan peningkatan yang cukup
signifikan baik modus, kuantitas maupun kualitasnya, Indonesia tidak lepas dari sasaran
terorisme. Terungkap fakta adanya keterkaitan jaringan militan lokal dengan jaringan
internasional. Selain ancaman terorisme, ancaman non tradisional lainnya yang muncul saat
ini telah merebak pula lewat pintu sendi kehidupan bangsa.

b. Aktifitas teroris telah membidik dan memanfaatkan ideologi dan agama bagi masyarakat
dunia sebagai garapan agar memihak kepada perjuangan mereka. Oleh sebab itu perlu
ditangani secara bijak. Untuk mencegah dan menanggulangi segala bentuk tindakan dan
kegiatan teroris, Pemerintah Indonesia menyikapi fenomena terorisme secara arif,
menganilisis berbagai aspek kehidupan bangsa saat ini, guna memerangi aksi terorisme,
bersama dunia internasional.

c. Dengan memanfaatkan kemampuan teknologi modern saat ini teroris dapat
menghancurkan sasaran yang diijinkan dari jarak jauh, seperti telepon genggam atau bom
bunuh diri seperti yang terjadi di Bali.



KONDISI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERORISME SAAT INI

       Sejumlah peristiwa terorisme menunjukkan adanya mata rantai antara kelompok
dalam dan luar negeri.Dari hasil pengungkapan kasus di Indonesia merupakan jaringan teroris
Internasional dimana keberadaanya dengan segala aktifitasnya tidak dapat terdeteksi
secaradini sehingga sulit untuk dicegah dan ditangkal.

Pencegahan dan penanggulangan saat ini

       Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah khususnya langkah-langkah aparat
keamanan dalam pengungkapan pelaku terorisme, mendapat tanggapan beranekaragam
dikalangan masyarakat, khususnya kelompok umat Islam yang sensitif terhadap isu terorisme
karena dikaitkan dengan agama islam. Menguatnya perbedaan sikap pro dan kontra sesuai
tanpa memperdulikan kepentingan nasional, menimbulkan rasa saling curiga dikalangan
masyarakat dan ketidak percayaan terhadap pemerintah khususnya aparat keamanan dalam
menangani terorisme di Indonesia. Selain itu kerjasama tingkat ASEAN telah dilaksanakan.
Sikap kehati-hatian pemerintah Indonesia dalam mencegah dan menanggulangi teroris, dapat
dilihat dari kebijakan dan langkah-langkah antisipatif, terkait dengan peristiwa Bali tanggal
12 Oktober 2002. Dalam melakukan pencegahan dan penanggunalanan terorisme pemerintah
telah membentuk lembaga-lembaga khusus guna menghadapi terorisme yang berkembang di
tanah        air   belakangan    ini,    lembaga-lembaga        tersebut     antara     lain :


Intelijen.
Aparat intelijen yang dikoordinasikan oleh Badan Intelijen Negara (Keppres No. 6 Tahun
2003), yang telah melakukan kegiatan dan koordinasi intelijen dan bahkan telah membentuk
Joint Analysist Terrorist (JAT) upaya untuk mengungkap jaringan teroris di Indonesia.


TNI dan POLRI

Telah meningkatkan kinerja satuan anti terornya. Upaya penangkapan terhadap mereka yang
diduga sebagai jaringan terorisme di Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
masih mendapat reaksi kontroversial dari sebagian kelompok masyarakat dan diwarnai
berbagai komentar melalui media massa yang mengarah kepada terbentuknya opini seolah-
olah terdapat tekanan asing.

Kerjasama Internasional

Berbagai upaya kerjasama telah dilakukan antara lain dengan beberapa negara seperti
Thailand, Singapura, Malaysia, Philipina, dan Australia, bahkan negara-negara seperti
Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Perancis, dan Jepang. Masalah ekstradisi antara
pemerintah Singapura dan Indonesia belum terealisasi.

Implikasi terhadap Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Kekhawatiran masyarakat terhadap
bahaya teror bom masih ada. Hal ini apabila tidak segera ditangani secara bijak akan
mempengaruhi roda perekonomian. Di sisi lain, penindakan, penangkapan atau pemeriksaan
oleh aparat terhadap siapa dan organisasi yang ada di masyarakat perlu sikap hati-hati, agar
tidak menimbulkan sentimen negatif di kalangan masyarakat itu sendiri, pemerintah
diangapnya diskriminatif atau muncul berbias pada permasalahan baru yang bernuansa
SARA.

Permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang dihadapi dalam pencegahan dan
penanggulangan terorisme yaitu : Penegakan hukum terhadap sistem kejahatan terorisme
masih lemah. Kualitas SDM mudah dimanfaatkan dan masih rentan terhadap aksi
penggalangan menjadi simpatisan kelompok teroris. Tingkat kewaspadaan masyarakat
terhadap modus operandi teroris masih lemah.
Kemampuan aparat keamanan dalam mendeteksi dini, menangkal, mencegah dan menangkap
kelompok teroris masih terkendala baik peralatan maupun koordinasi di lapangan.

PENGARUH PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS

Global.
Issue global yang meliputi demokratisasi, HAM dan lingkungan hidup telah berkembang ke
arah perang melawan teroris internasional bahkan beberapa negara maju telah menerapkan
konsep penyerangan awal terhadap terorisme yang berada di negara tertentu. Meskipun
banyak negara yang tidak menyetujuinya tetapi konsep tersebut tetap disosialisasikan secara
Internasional yang disponsori oleh Amerika Serikat. Sikap Amerika Serikat yang selalu
memihak kepada Israel, sehingga masyarakat muslim dunia yang berpihak pada perjuangan
Palestina menaruh sikap antipati terhadap politik Amerika.

Regional.
Lemahnya penegakan hukum dan sistem keamanan kawasan, dimanfaatkan oleh para
penyelundup untuk penyelundupan senjata api masuk ke Indonesia dengan sasaran daerah-
daerah konflik seperti Aceh dan Poso. Wilayah Thailand Selatan yang memiliki warga
muslim Islam fundamentalis telah diklaim oleh Kelompok Al Jemaah Al lslamiyah sebagai
bagian dan Daulah Islamiyah Nusantara. Kelompok Abu Sayyaf di Filipina disinyalir ada
kaitan dengan jaringan kelompok teroris internasional dan kelompok Al Jemaah Al lslamiyah
di Indonesia. Kelompok Al Jemaah Al Islamiyah yang merupakan jaringan teroris
internasional lahir di wilayah Johor Malaysia pada tahun 1995. Kondisi tersebut telah
memasuki cara berpikir masyarakat marginal dipedesaan.

Nasional.
Ideologi. Adanya kelompok untuk mengubah Pancasila dengan Ideologi lain yang
berorientasi kepada agama, faham liberal atau faham sosialis/komunis. Ada upaya kelompok
agama ingin memasukkan Syariat Islam secara konstitusional. Kelompok faham
sosialis/komunis melalui kelompok radikal berbasis sosial/komunis selalu berupaya untuk
mencabut Ketetapan MPRS No.XXV/MPRS/ 1966 sehingga ajaran komunis dapat hidup
kembali di wilayah Republik Indonesia.

Politik. Permasalahan pelaksanaan Otonomi Daerah dan pemekaran wilayah di beberapa
daerah di Indonesia terkesan dipaksakan. Pemaksaan keinginan ini merupakan salah satu
wujud distorsi perpolitikan di Indonesia yang pada gilirannya berkembang issue timbulnya
ancaman disintegrasi bangsa. Proses demokrasi yang tidak didukung oleh budaya partisipasi
politik akan menimbulkan sikap arogansi, ingin kebebasan yang tanpa batas dan bermuara
pada disintegrasi. Kondisi demikian merupakan suasana nyaman tumbuhnya aksi teror
pemaksaaan kehendak.

Ekonomi. Krisis ekonomi yang berkepanjangan mengakibatkan rapuhnya sistem ekonomi
bangsa terhadap daya saing perdagangan global, semakin jauh ketertinggalan dari
kemampuan memiliki posisi tawar ekonomi di mata dunia. Berakibat pada kemiskinan
masyarakat yang tidak tertolong dan pada gilirannya masyarakat memilih caranya sendiri
yaitu jalan radikal kekerasan teror tanpa menghiraukan jatuhnya korban yang tidak berdosa.
Sosial Budaya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama informasi dan
komunikasi di satu sisi meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas, di sisi lain dapat
mempengaruhi lunturnya semangat kebangsaan, rasa cinta tanah air, kesadaran bela negara
dan kesadaran mendahulukan kepentingan kepentingan pribadi atau golongan daripada
kepentingan umum. Masih adanya keinginan sekelompok umat muslim untuk menegakkan
syariat Islam sebagai landasan hidup bangsa Indonesia melalui serangkaian kegiatan jalur
formal maupun non formal dan tidak jarang dlakukan secara ekstrim radikal sehingga dapat
berpengaruh terhadap keharmonisan hubungan antar umat beragama, yang rentan
menimbulkan           perselisihan       dan          konflik        antar         agama.
Pertahanan Keamanan. Masih terjadi berbagai konflik di beberapa daerah di wilayah
Indonesia yang masih berpotensi, seperti Poso, Papua dan beberapa daerah lainnya. Kasus-
kasus pembalakann liar, pencucian uang dan pengamanan sumber daya alam dari praktek-
praktek kegiatan ilegal ekonomi lainnya akan bermuara pada stabilitas terganggu, berakibat
ketidakpercayaan masyarakat kepada aparat keamanan dan penegak hukum semakin kental.
Peluang dan Kendala Demokratisasi di Indonesia telah berjalan menuju pada perubahan ke
arah tatanan kehidupan yang diinginkan masyarakat. Dukungan internasonal terhadap
keutuhan NKRI secara politis, perlu disikapi secara arif dan koreksi kedalam. Daya dukung
sumber daya alam dan potensi pasar di Indonesia, adalah beberapa dari peluang sebagai
modal dasar. Disisi lain, kualitas SDM, keterpurukan ekonomi yang berkepanjangan dan
menurunnya kesadaran wawasan kebangsaan serta bela negara merupakan kendala yang
harus ditangani segera.
KONDISI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERORISME YANG
DIHARAPKAN.
          Pemerintah beserta aparat keamanan dan birokrasi memiliki sikap arif, penuh
ketenangan berfikir sehingga mendapatkan cara-cara yang tepat dan akurat dalam menangani
terorisme. Masyarakat telah menjadi kesatuan pandang dalam menyikapi melawan terorisme.
Kemampuan aparat keamanan telah dapat kerjasama dengan seluruh komponen bangsa.
Penegakan hukum dapat diwujudkan dan telah dilengkapi dengan perangkat peraturan
perundang-undangan, kerjasama internasional tidak menimbulkan pro dan kontra
pemahaman. Kesadaran masyarakat secara aktif berbuat dan melakukan deteksi dini,
identifikasi dini dan penangkalan terhadap perkembangan ancaman terorisme yang dilandasi
rasa tanggung jawab dan kesadaran yang tinggi, sebagai bangsa yang bermartabat.
Dengan landasan Wawasan Nusantara yang tangguh, bangsa Indonesia diharapkan memiliki
sikap mental dan perilaku yang mampu mendeteksi, mengidentifikasi, menilai dan
menganalisis sejak dini secara hati-hati terhadap berbagai bentuk ancaman terutama teroris
internasional di Indonesia.

ANALISIS. Membendung langkah teroris di Indonesia, perlu melihat secara obyektif
karakteristik daerah, potensi yang dimilki dan aspek yang mempengaruhi. Seberapa besar
peranan masing-masing instansi terkait, aparat keamanan dan seluruh komponen masyarakat
termasuk tingkat kewaspadaan bela lingkungan terhadap bahaya terorisme harus terukur dan
teruji. Segala upaya untuk menghadang tindakan terorisme harus dilandasi tanpa
mengorbankan kepentingan nasional dan sensitifitas SARA, pada hakekatnya kemajemukan
identitas NKRI harus tetap terjaga. Untuk menengarai, menuduh bahkan menangkap
sekalipun terhadap seseorang atau kelompok orang adalah teroris, baik teroris lokal maupun
teroris internasional tidak mudah. Memerlukan data akurat dan pencermatan indikasi-indikasi
dalam kurun waktu yang relatif panjang. Dengan mencermati apa yang telah terjadi modus
operandi tindak kejahatan terorisme berupa bom-bom yang sudah meledak, temuan bom yang
belum meledak dan perangkat yang digunakan terorisme serta tempat persembunyian kaum
teroris, ada beberapa rumusan masalah yang telah teridentifikasi pada pembahasan

sebelumnya, yaitu :


Penegakan hukum terhadap penanggulangan terorisme masih lemah.Teroris mudah
memanfaatkan kualitas SDM masyarakat yang masih rendah untuk digalang menjadi
simpatisan atau pelaku bom bunuh diri.
Kepedulian masyarakat terhadap kewaspadaan terhadap terorisme masih lemah. Kemampuan
aparat untuk mendeteksi, menangkal, mencegah, menangkap tokoh teroris belum optimal.
Guna merumuskan konsepsi pencegahan dan penanggulangan terorisme dalam rangka
menjaga tetap tegaknya keutuhan NKRI secara komprehensif dan integral, diperlukan analisis
dari     berbagai      aspek   tinjauan   yang        terkait     dan      saling     mempengaruhi.
Analisis dari penulisan ini ditinjau dari aspek astagatra yang sementara ini menurut
pandangan           penulis    cukup      mendekati             pada      pemecahan          masalah.


Tinjauan Dari Aspek Politik

         Aksi teror tidak tidak mengenal diskriminatif target, membuat keharusan membangun
sistem keamanan terhadap manusia dan obyek vital baik militer maupun non militer di
banyak      negara.      Dampak    terorisme     di      bidang        politik,     antara   lain   :
Gangguan terhadap kehidupan demokrasi, roda pemerintahan tidak berjalan lancar,
Pemerintah yang lemah bisa jatuh. Berbagai kerja sama internasional dikembangkan untuk
mendesak langkah kooperatif dalam melawan terorisme. Perang melawan terorisme,
perdebatan politik terjadi di sejumlah negara, termasuk di Indonesia, antara upaya
membangun sistem keamanan dengan pembatasan kebebasan di satu sisi dan antara sistem
keamanan nasional dengan multi nasional di sisi lainnya. Lepas dari pertarungan politik
dalam dan luar negeri, sentimen baru melawan terorisme telah membuka babak baru
perkembangan arah poltik dunia. Indonesia perlu mewaspadai dan harus ada upaya
pencegahan adalah ketika para teroris internasional memanfaatkan kondisi politik atau sosial
budaya dalam negeri saat ini, masih rentan terhadap SARA, keniscayaan kebhinekaan NKRI
terancam. Perdebatan tentang adanya bahaya terorisme berlangsung diwarnai nuansa politis.
Hal demikian masih dalam kewajaran, karena masyarakat Indonesia sedang dalam transisi
perubahan menuju masyarakat yang demokratis, bebas menyatakan pendapatnya. Wacana
politik apapun yang terjadi, yang penting adalah politik kontrol tidak membiarkan peredaran
bahan peledak, pengawasan keimigrasian dan kepabeanan merupakan langkah politik praktis
yang tepat pada saat ini serta di masa datang.
Tinjauan Dari Aspek Ekonomi

       Jaringan teroris sangat memerlukan sumber dana maupun sumber daya manusia untuk
melakukan aksinya. Dana merupakan satu hal penting, bukan hanya untuk pembelian senjata,
alat-alat penghancur bahan peledak untuk bom, tetapi juga untuk mempertahankan hidup sel-
sel pengikutnya. Dana didapatkan dari kegiatan ilegal perdagangan, prostitusi, judi dan
sebagainya. Melalui pencucian uang hasil kejahatan komersial, penyelundupan dan korupsi,
dana menjadi bersih asal usulnya, sah dan sulit ditelusuri. Mengingat sangat kompleksnya
masalah pencucian uang karena terkait dengan pendeteksian dini dan harus dilakukan secara
tertutup, maka institusi intelijen sangat diperlukan di dalam perumusan pencegahan terhadap
kejahatan terorganisir.


Tinjauan Dari Aspek Sosial Budaya dan Agama.

Aksi terorisme belum dapat dihentikan, artinya sekalipun perang melawan terorisme gencar
dilaksanakan dan agenda hubungan internasional untuk komitmen bersama melawannya,
serangan terorisme terus berlangsung. Terorisme tegas dinyatakan tidak bisa dikaitkan
dengan agama tertentu, karena semua agama mengutuk terorisme. Namun untuk melawan
terorisme tidak salah bila menggunakan metoda lain yaitu menggunakan soft power persuasif
antara lain mengikut sertakan tokoh-tokoh agama dalam upaya menetralisir pembibitan dan
peneyebaran ajaran radikalisme. Keberhasilan Indonesia dalam membongkar sejumlah aksi
teror selama ini, tidak berarti pada kesimpulan akhir bahwa penganut agama Islam memiliki
pemiikiran sama terhadap pemahaman terorisme yang berkembang di Indonesia. Perang
melawan terorisme harus dilihat sebagai perang gagasan yang mengarah pada memenangkan
pikiran dan hati masyarakat untuk tidak simpati dan tidak mendukung gagasan para teroris.
Hal demikian harus dilaksanakan secara serempak dengan memusatkan faktor-faktor terkait
seperti kemiskinan, pendidikan dan masalah sosial lainnya. Gerakan reformasi politik dan
ekonomi sedang berlangsung di Indonesia, namun hasilnya belum maksimal bahkan aksi-aksi
ketidak puasan terhadap tatanan politik dan ekonomi bermunculan berupa unjuk rasa
anarkhis.

Tinjauan Dari Aspek Kemajuan Teknologi

       Bagi kaum teroris menjalin komunikasi dengan dunian luar melalui internet,
merupakan sarana utamanya, melalui pembuatan situs online maka komunikasi lintas negara
dapat dilakukan dengan leluasa tanpa diketahui siapa, apa dan bagaimana, kecuali hanya
kelompok jaringannya yang dapat mengerti. Teknologi cyber (dunia maya) dimanfaatkan
untuk tindak kejahatan cyber crime dengan istilah hacking, carding dan hosting serta
penyebar luasan artikel melalui situs jihad. Sebagai contoh carding, pencurian data dan dana
kartu kredit melalui jaringan internet. Inilah yang disebut pergeseran modus dengan
memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Untuk mencegah cybercrime antara lain dapat
dilakukan dengan cyberpatrol di dunia maya juga. Namun hingga kini, aparat keamanan dan
intelijen masih banyak kekurangan yang dihadapi, belum memiliki pegangan security
management, termasuk peralatan pengamanannya. Disamping itu kelemahan lain yang harus
ditinggalkan yaitu belum adanya konsistensi dan keseriusan dalam mencegah terjadinya aksi
terorisme oleh semua pihak. Sinergitas instansi lainnya seperti bea cukai, imigrasi,
perhubungan dan keuangan/perbankan sangat diperlukan guna pencegahan terorisme di
Indonesia.


Tinjauan Dari Aspek Kebijakan

         Untuk melawan terorisme membutuhkan sebuah kebijakan penanggulangan terorisme
yang bersifat komprehensif baik dalam tataran kewenangan maupun pelaksanaan kontra
terorisme yang bersifat umum dan menyeluruh. Diperlukan cakupan dua bidang kebijakan
namun        bersamaan   dalam     melawan      terorisme    di      Indonesia,   yaitu     :
Kebijakan utama yang merupakan pencegahan untuk menghilangkan peluang bagi tumbuh
suburnya terorisme di dalam sendi kehidupan masyarakat pada aspek keadilan, demokrasi,
kesenjangan, pengangguran, kemiskinan, budaya KKN, kekerasan dan sebagainya. Kebijakan
yang melahirkan aturan-aturan untuk mempersempit peluang terjadinya aksi teror dalam
artian        mempersempit       ruang       maupun         sumber        daya       teroris.
Kebijakan yang merupakan instrumen yang menitik beratkan pada aspek penindakan
diwujudkan dalam deteksi dini, cegah dini dan respon cepat terhadap indikasi dan aksi-aksi
teror, yang menuntut profesionalitas dan proporsionalitas bagi instrumen penindak yang
diberi wewenang. Penindakan terhadap teror harus dilakukan, namun tetap menjunjung tinggi
regulasi mengenai code of conduct atau rule of engagement, sehingga apapun tindakan yang
dilakukan melawan terorisme akan terbebas dari persoalan pro dan kontra dalam opini
masyarakat.
Kebijakan, strategi, metoda, teknik, taktik dan pendekatan untuk mengatasi terorisme yang
diterapkan tentunya akan berbeda dari satu negara dibanding negara lainya, mengingat
adanya perbedaan pula bentuk atau style kelompok teroris yang disebabkan oleh adanya
motif-motif terorisme seperti separatis, anarkhis, dissidents, nasionalis, marxist revolusioner
atau religius. Perbedaan penanganan juga disebabkan oleh perbedaan kondisi daerah, budaya,
adat/istiadat, hukum, sumber daya serta kemampuan satuan anti teror yang tersedia. Indonesia
dalam memerangi terorisme harus mempertimbangkan kondisi yang berlaku terutama bidang
hukum, sosial dan budaya bangsa, bila tidak justru akan menciptakan kondisi yang kontra
produktif.


Tinjauan Dari Aspek Implementasi Penanggulangan Terorisme

       Impelementasi memerangi aksi terorisme dilakukan melalui upaya-upaya reprsif,
preventiv, preemtif, resosialisasi dan rehabilitasi serta pengembangan infra struktur
pendukung. Terdapat beberapa hambatan dalam pemberantasan terorisme bahwa pertama,
langkah-langkah operasional penindakan terhadap aksi teror di kawasan khususnya Asia
Tenggara, termasuk Indonesia, dianggap oleh sebagian kalangan masyarakat merupakan
skenario yang dipaksakan oleh negara-negara maju kepada negara lemah dalam bidang
politik, ekonomi, militer dan teknologi. Kedua, adanya trauma masa lalu berdasarkan
pengalaman bahwa aparat keamanan dan sistem hukum untuk menangani terorisme untuk
kepentingan kelompok penguasa dalam rangka mengembalikan kekuasaan otoriter seperti
sebelumnya. Kedua hal tersebut menimbulkan keengganan masyarakat untuk berpartisipasi
dalam proses politik memerangi terorisme. Diperlukan resosialisasi, reintegrasi dan sekaligus
keteladanan bahwa pertama, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah adalah tidak
diskriminatif, kedua, perang melawan terorisme adalah kebutuhan mendesak untuk
melindungi WNI sesuai tujuan nasional yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 dan
ketiga, kerja sama dengan pihak asing dalam memberantas terorisme adalah keharusan agar
tidak timbul korban yang tidak berdosa. Sebaliknya diperlukan keberanian masyarakat luas
untuk segera melaporkan bila menemukan indikasi atau kejadian-kejadian yang mengarah
pada tindakan terorisme. Bertolak dari berbagai kegiatan yan dilakukan dalam implementasi
strategi serta besaran, luas dan kompleksitas dampal teorisme, untuk dapat mengatasinya
dipersyaratkan kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki oleh Pemerintah dan
Organisasi/Satuan Anti Teror. Bahwa perang melawan terorisme perlu dilakukan secara
terkoordinasi lintas instansi, lintas nasional dan secara simultan bersifat represif, preventif,
preemtif maupun rehabilitasi
       KONSEPSI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERORISME


Kebijakan.
”Pemerintah melakukan pencegahan dan penanggulangan ancaman terorisme internasional
maupun lokal yang berkolaborasi dengan terorisme internasional dalam rangka melindungi
keselamatan WNI, dengan :
- menghormati HAM,
- meninjau kembali Undang-Undang Pemberantasan Terorisme untuk mencapai kepastian
hukum,
- tindakan yang tidak diskriminatif tanpa melihat etnis maupun agama,
- melakukan kerja sama internasional,
- meningkatkan kewaspadaan dan keberanian masyarakat luas untuk melaporkan indikasi
kegiatan terorisme, - melakukan koordinasi lintas instansi, lintas nasional secara silmultan
melalui langkah represif, preventif, preemtif maupun rehabilitasi,
- dan menyentuh akar terorisme melalui langkah resosialisasi dan reintegrasi para pelaku
terorisme ke dalam masyarakat”


Strategi.
Dengan berpedoman pada kebijaksanaan tersebut di atas dan untuk mewujudkan kemampuan
segenap komponen bangsa dalam deteksi dini, penangkalan dini, dan pencegahan dini serta
tindakan dini terhadap segala bentuk ancaman aksi Terorisme, maka dikembangkan strategi
digunakan :


Strategi Jangka Pendek :
Peningkatan kualitas dan kapasitas aparat dalam melakukan deteksi dan penangkalan dini
terhadap perkembangan ancaman Terorisme di Indonesia.
Sasaran yang ingin dicapai dalam penerapan strategi ini adalah:
1) Terwujudnya kesamaan dan kesatuan persepsi tentang Terorisme
2) Terbentuknya kepribadian komponen bangsa yang pancasilais,
3) Terbentuknya jiwa nasionalisme yang tinggi
4) Terwujudnya disiplin nasional
Strategi Jangka Panjang :
Peningkatan kualitas dan kapasitas aparat dalam melakukan pencegahan dan penindakan dini
terhadap perkembangan ancaman Terorisme di Indonesia.
Sasaran yang ingin dicapai dalam penerapan strategi ini adalah:
1) Meningkatnya sikap keberanian dan kemampuan segenap komponen bangsa.
2) Terbentuknya komitmen yang kuat untuk melakukan langkah-langkah penindakan dini.
3) Terwujudnya perangkat nasional yang mampu menjalankan fungsi dan peranannya sesuai
dengan kewenangan.
4) Meningkatnya peran serta segenap komponen bangsa terhadap aksi Terorisme di
Indonesia.
5) Meningkatnya kerjasama internasional.


Upaya dalam Strategi Jangka Pendek :
Peningkatan kualitas dan kapasitas aparat pemerintah.
1) Untuk mewujudkan kesamaan persepsi bangsa tentang Terorisme.
a) Pemerintah dengan tegas segera mengeluarkan statement secara resmi dalam rangka
menghadapi Terorisme di Indonesia seperti “Pernyataan perang melawan Segala bentuk
ancaman Terorisme di dunia.
b) Pemerintah melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya ancaman Terorisme di
Indonesia.
c) Pemerintah melakukan pemekaran daerah di beberapa propinsi untuk mempermudah
pengawasan.
2) Untuk membentuk kepribadian komponen bangsa yang pancasilais, diupayakan melalui:
a) Edukasi formal, sejak dini mulai dan pendidikan pra sekolah hingga Perguruan Tinggi
b) Edukasi non formal, melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi
3) Untuk membentuk jiwa nasionalisme diupayakan melalui kegiatan:
a) Pendidikan formal, harus dilakukan oleh Pemerintah terhadap masyarakat sejak pra
sekolah sampai Perguruan Tinggi
b) Pendidikan non formal, Pemerintah melakukan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi
4) Untuk mewujudkan Disiplin Nasional diupayakan melalui:
a) Pendidikan formal, harus dilakukan pemerintah dengan memberikan muatan materi
pengetahuan pada kurikulum pendidikan meliputi mata pelajaran Kewarganegaraan,
Kewiraan, Tata Krama dan Budi Pekerti sesuai dengan tingkat pendidikan mulai dan tingkat
pendidikan dasar sampai dengan universitas
b) Pendidikan non formal, dilakukan oleh pemerintah dengan melaksanakan kegiatan
penyuluhan dan sosialisasi dengan materi penyajian tentang Peraturan Perundang-Undangan


Upaya dlm Strategi Jangka Panjang :
Peningkatan kualitas dan kapasitas aparat dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan
dini terhadap perkembangan ancaman Terorisme di Indonesia.
1) Untuk memelihara dan meningkatkan keberanian komponen bangsa, diupayakan melalui
kegiatan:
a) Sosialisasi tentang bahaya dan ancaman Terorisme
b) Melakukan dialog interaktif dan komunikasi secara intensif
2) Untuk membentuk komitmen yang kuat bagi segenap komponen bangsa, diupayakan
melalui kegiatan:
a) Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang prosedur pencegahan dan penindakan
dini
b) Menyelenggarakan pelatihan pencegahan dan penindakan dini
c) Membangun kesadaran akan tanggung jawab dan komitmen bersama.
d) Melakukan pengawasan dan pengaturan kegiatan
e) Meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan semua komponen bangsa
f) Menghilangkan faktor-faktor korelatif penyebab yang dapat dieksploitasi
g) Meningkatkan pengamanan dan pengawasan
h) Melakukan pengetatan pemberian dokumen
i) Melaksanakan penertiban administrasi
3) Mewujudkan perangkat nasional yang mampu menjalankan fungsi dan peranannya dengan
melakukan refungsionalisasi dan revitalisasi sebagai berikut:
a) Aparat Intelijen. Refungsionalisasi dan revitalisasi aparat Intelijen dengan membuat aturan
perundang-undangan yang mengatur masalah tentang InteIen di Indonesia.
b) Tentara Nasional Indonesia (TNI). Diperlukan kekuatan hukum, sarana prasarana,
anggaran yang memadai didukung dengan mekanisme dan prosedur operasional yang jelas.
c) Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perlu diupayakan peningkatan kemampuan
profesionalisme Polri khususnya pencegahan dan penanggulangan Tindak Pidana Terorisme,
d) Criminal Justice System (CJS) dengan kegiatan:
(1)Melakukan langkah-langkah untuk penyamaan persepsi
(2) Melaksanakan pelatihan, pertemuan, seminar dan dialog
(3) Meningkatkan kerjasama penanganan kasus.
e) Desk Koordinasi Pemberantas-an Terorisme (DKPT). Melalui upaya :
(1) Mengkoordinasikan dan mengendalikan operasional lembaga-lembaga nasional yang
bertugas, berkewajiban dan berwenang memberantas Terorisme di Indonesia.
(2) Perlu disusun peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir semua
kepentingan perangkat nasional dan dapat dioperasionalkan secara Iebih terkoordinasi,
sinergik dan holistik dalam rangka pemberantasan Terorisme di Indonesia.
f) Memperkuat dan memperta-hankan serta meningkatkan kerjasama
g) Melakukan pengawasan terhadap lalu lintas serta mendeteksi terhadap kemungkinan para
teroris memperoleh bahan peledak dan senjata.
h) Memutus hubungan para teroris dengan sindikat kriminal lainnya.
i) Mengembangkan prosedur dan mekanisme untuk mencegah adanya tempat pelarian dan
tempat persembunyian para teroris.
j) Meningkatkan pengamanan pada kepentingan-kepentingan internasional,.
k) Memperluas pelaksanaan kerjasama dibidang investigasi, penuntutan dan ekstradiksi.
4) Untuk meningkatkan peran serta segenap komponen bangsa ditempuh melalui upaya
pemberdayaan masyarakat dengan melakukan kegiatan:
a) Melakukan komunikasi dan dialog
b) Menggalakkan Siskamswakara di seluruh wilayah Indonesia dengan upaya:
(1) Meningkatkan penertiban administrasi
(2) Menggalakkan ketentuan wajib lapor
(3) Membina sistem pengamanan swakarsa,
(4) Menyiagakan perangkat tanggap darurat
(5) Meningkatkan kerjasama internasional,
c) Menjelaskan secara bijak dan diplomatis kepada dunia Internasional
d) Menindaklanjuti MOU yang telah disepakati bersama
                                     KESIMPULAN

       Pencegahan dan penanggulangan terorisme membutuhkan suatu kejasama secara
menyeluruh. Selain kualitas dan kuantitas aparat yang telah dibentuk pemerintah juga perlu
adanya dukungan terhadap kepedulian masyarakat, karena dengan melibatkan masyarakat
penanggulanan dan pencegahan secara dini terhadap seluruh aksi atau kegiatan terorisme
dapat denganm udah diatasi.

       Sistem pertahanan dan keamanan semesta dimana TNI dan Polri merupakan elemen
utama dalam menghadapi aksi kejahatan terotisme harus selalu melakukan koordinasi dengan
instansi-instansi pemerintah lainnya atau dengan swasta atau elemen sipil lainnya karena
dukungan dan koordinasi dalam mendeteksi dan mengatasi berbagai permasalah teroris akan
mudah diatasi.

       Didalam pencegahan dan penanggulangan terorisme di Indonesia dibutuhkan suatu
badan ekstra semacam lembaga anti terorisme nasional yang pengawakannya ditangani secara
terpadu antara TNI dan Polri serta unsur masyarakat dengan dibawah satu komando
pengendali.
Selain peningkatan kerjasama baik antara lembaga didalam negeri perlu juga adanya
kerjasama dengan lembaga-lembaga anti terorisme yang berada diluar negeri yang tentunya
didasari oleh kerangka hukum, karena dengan dasar hukum yang kokoh akan menjadi dasar
kebijakan nasional dan tindakan kita dalam memerangi terorisme. Selain itu dengan dasar
hukum yang kuat diharapkan mampu melindungi berbagai kepentingan baik kepentingan
publik maupun hak-hak asasi manusia.



                                         SARAN

Rangkaian tindakan terorisme di Indonesia telah menelan banyak korban jiwa dan harta serta
menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Mengungkap dan mendeteksi secara dini
setiap aksi terorisme disarankan :

Dalam rangka mencegah dan menanggulangi terorisme perlu segera adanya kerjasama
menyeluruh antara aparat baik TNI maupun Polri serta dengan melibatkan seluruh lapisan
masyarakat mulai tingkat RT dan RW.
Pemerintah perlu melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya ancaman terorisme
yang dimulai dari para tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda serta kepada
lapisan masyarakat paling bawah.

Pemerintah bersama DPR perlu segera melakukan penyempurnaan-penyempurnaan undang-
undang yang berkaitan dengan tindakan tindak pidana terorisme karena hal ini merupakan
fondasi hukum yang kokoh dalam melindungi segala kepentingan masyarakat maupun hak-
hak asasi manusia.

Pemerintah perlu segera meningkatkan kerjasama dengan negara-negara didunia dalam
mencegah dan menanggulangi segala bentuk tindakan terorisme karena kegiatan terorisme di
Indonesia     sangat    berkaitan    dengan      kegiatan    terorisme     internasional.

								
To top