Docstoc

Silabi Hukum Perbankan

Document Sample
Silabi Hukum Perbankan Powered By Docstoc
					                       Silabi Hukum Perbankan                               Non Bank                                                                         •    Tidak diperkenankan memberikan Kredit Secara Langsung dan
                           PENDAHULUAN                                           •   Contractual Intermediaries                                                   Memberi Jaminan Dalam Segala bentuknya.
    1. Pengertian Lembaga Keuangan                                               •   Invesment Intermediaries
    2. Lembaga Keuangan dan Sistem Keuangan                                      •   Lembaga Pembiayaan                                                                         LEMBAGA PERBANKAN
Lembaga Perbankan                                                           Metode-metode Pembiayaan                                                     Pengertian Hukum Perbankan
    1. Pengertian Hukum Perbankan                                                1. Metode Pembiayaan Langsung(Direct Financing Method)                            Hukum Perbankan adalah Serangkaian Norma Hukum Positif
    2. Sumber-Sumber Hukum Perbankan                                             2. Metode Pembiayan Semi Langsung(semidirect Financing Method)          Yang Mengatur tentang Segala Sesuatu Yang Berkaitan dengan Lembaga
    3. Asas-asas Hukum Perbankan                                                 3. Metode Pembiayaan Tidak Langsung (Direct Financing Method)           Bank
    4. Pengertian dan Fungsi Bank                                           Depository Intermediaries                                                    Kajian Utama Hukum Perbankan
    5. Jenis dan Usaha Bank                                                          Lembaga Bank /Penyimpan Dana,bank disebut sebagai depository             •    Tentang kelembagaan Bank
    6. Bank syariah dan jenis Kegiatannya                                   intermediaries atau lembaga penyimpan dana,karena sebagian besar sekuritas        •    Tentang Kegiatan Usaha Bank
    7. Pendirian,Pembinaan dan Pengawasan Bank                              sekundernya yang menjadi sumber dana terdiri dari berbagai bentuk                 •    Tentang Proses dan Cara Dalam Melakukan Kegitan
Rahasia Perbankan                                                           simpanan,baik yang berupa giro,deposito berjangka maupun tabungan lainnya.   Pasal 1 Angka 1 UU No. 10 Tahun 1998
    1. Pengertian dan ruang Lingkup Rahasia Perbankan                        ContractualIntermediaries                                                   “ Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang
    2. Pihak –pihak yang Wajib Menjaga Rahasia perbankan                             Dalam Kegiatan Menghimpun Dana Dilakukan dengan Membuat             bank,mencakup kelembagaab,kegiatanusaha,serta cara dan proses dalam
    3. Sanksi atas Pelanggaran Rahasia perbankan                            Kontrak atau Perjanjian dengan Nasabahnya untuk Menarik Tabungan atau        melaksanakan kegiatan usaha”
Tingkat Kesehatan Perbankan                                                 Memberi perlindungan Financial Terhadap timbulnya kerugian baik Jiwa         Unsur-Unsur Hukum Perbankan
    1. Sistem,Cara dan Pelaksanaan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank         maupun Harta------- Lembaga Asuransi,Lembaga Dana Pensiun dan Lainnya             •    Sebagai Hukum positif,tertulis maupun tidak tertulis
    2. Sanksi Terhadap Pelanggaran atas Tingkat Kesehatan Bank              Invesment Intermediaries                                                          •    Ketentuan hukum perbankan mengatur Ketatalaksanaan
    3. Likuidasi dan Pembubaran Bank                                                 Lembaga Keuangan ini Fungsi utamanya Adalah Menawarkan Surat-                 Kelembagaan Bank
Perkreditan dan Jaminan Kredit                                              Surat Berharga yang Dapat Dimiliki Sebagai Investasi Jangka Panjang atau          •    Ketentuan Hukum Perbankan Juga Mengatur Aspek-aspek
    1. Kredit dan perjanjian Kredit Bank                                    Dapat Dijual Segera Apabila Investor Membutuhkan Dana Kembali-------                   Kegiatan Usaha
    2. Jaminan atas Kredit Bank                                             Perusahaan Efek,Perusahaan Reksa Dana                                        Sifat Hukum Perbankan
    3. Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bank                            Lembaga Pembiayaan (Financing Institution)                                     Hukum Perbankan Bersifat Sektoral dan Fungsional yang Meniadakan
                                                                                     Lembaga Pembiayaan Sebagai Lembaga keuangan dalam siustem           Batas-batas antara Hukum Publik dan Hukum Privat yang ruang Lingkupnya
                             PENDAHULUAN                                    keuangan Tidak Termasuk Sebagai Lembaga Intermediasi,Oleh Kerena             Meliputi Berbagai aspek hukum
                     Pengertian Lembaga Keuangan                            Lembaga Pembiayaan Dalam Kegiatannya Menyediakan Dana Atau Barang                 •    Hukum Adsministrasi
          Lembaga Keuangan atau Financial Institution adalah badan usaha    Modal Dilakukan dengan Tidak Menarik Dana Secara Langsung Dari                    •    Hukum Perdata
yang dilihat dari modal atau kekayaan yang dimiliki lebih banyak berwujud   Masyarakat                                                                        •    Hukum Dagang
uang (Financial Asset),maupun tagihan-tagihan,baik yang berbentuk                •   Perusahaan Sewa Guna Usaha (Leasing)                                     •    Hukum Pidana
saham,obligasi maupun lainnya apabila dibandingkan dengan asset atau             •   Perusahaan Modal Ventura(Venture Capital)                                •    Hukum Internasional
modal yang berupa gedung maupun peralatan-peralatan lainnya.                     •   Perdagangan Surat Berharga(Securitie Trade)                         Hukum Perbankan
Lembaga Keuangan                                                                 •   Perusahaan Anjak Piutang(Factoring)                                           Hukum perbankan mempunyai sifat sebagai hukum pemaksa
  Industri jasa dengan kegiatan utama menghimpun dana masyarakat dan             •   Usaha Kartu Kredit (Credit Card)                                    (Dwingen recht),ketentuan-ketentuan hukum perbankan wajib ditaati dan
menyalurkan kembali pada masyarakat dalam bentuk kredit maupun                   •   Pembiayaan konsumen (Consumers Finance)                             tidak dapat disimpangi sedikitpun dalam penerapannya
pembiayaan berdasarkan prinsip syariah di samping jasa-jasa keuangan        Fungsi Sistem Keuangan                                                       Sumber-Sumber Hukum Perbankan
lainnya                                                                          •   Menyediakan Mekanisme Pembayaran                                         •    Sumber Hukum dalam arti sumber material
          Merupakan bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi modern             •   Menyediakan Kredit                                                       •    Sumber Hukum dalam arti sumber formal
yang fungsi pokoknya           adalah menyalurkan dana-dana dari                 •   Penciptaan Uang                                                     Sumber Hukum Material
penabung/masyarakat sebagai unit yang surplus kepada peminjam atau               •   Sarana Tabungan Masyarakat                                               •    Aspek Ekonomi
masyarakat unit defisit                                                     Sumber Dana Lembaga Pembiayaan                                                    •    Aspek sejarah
          Arus Pemindahan Dana Melalui Lembaga Keuangan                          •   Modal Sendiri                                                            •    Aspek Sosiologi
                                                                                 •   Pinjaman                                                                 •    Aspek Filosofi
   Masyarakat Unit             Lembaga              Masyarakat unit              •   Penjualan obligasi                                                       •    Aspek Yuiridis
       Surplus                 Keuangan                  defisit                 •   Pinjaman Subordinasi yang diterima dari mitra asing (Perusahaan     Sumber Hukum Formal
    Rumah Tangga                 Bank                Rumah Tangga                    Patungan)                                                                •    Sumber Hukum tertulis
     Sektor Usaha              Non Bank               Sektor Usaha          Dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan                                              •    Sumber Hukum tidak tertulis
Lembaga Keuangan
      Pemerintah                                       Pemerintah                •   Tidak Diperkenankan Menarik dana Secara langsung dari Masyarakat         Sumber hukum tertulis
                                                                                 •   Penerbitan Surat Sanggup Bayar Hanya Sebagai Jaminan atas utang          1. Undang-undang No.7 Tahun 1992 Jo undang-undang No.10
Lembaga Keuangan                                                                     Kepada Bank Yang Menjadi Krediturnya                                          Tahun 1998 Tentang Perbankan
Bank (Depository Intermediaries)                                                 •   Memberikan Pembiayaan,baik dalam Bentuk Penyediaan dana                  2. Undang-undang No.23 tahun 1999 JoUndang-undang No.3 Tahun
    •   Bank Umum                                                                    sebagai investasi ,maupun barang modal sebagai modal kerja                    2004 Tentang Bank indonesia
    •   Bank perkreditan Rakyat
    3.  Undang-undang No.24 Tahun 1999 Tentang Lalulintas Devisa dan           8.   Pencantuman Syarat analisis dampak lingkungan dalam perjanjian     Asas Kerahasiaan (Confidential Principle)
        sistem Nili Tukar                                                           kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;                          Bank diharuskan dan diwajibkan untuk merahasiakan segala
    4. KUHPerdata (B.W) Buku II dan Buku Ke III                                9. Adanya peningkatan ancaman hukuman dan pengenaan hukuman             sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan
    5. KUHDagang (W.V.K)Khususnya Buku I tentang Surat-surat                        bersifat minimum dan maksimum.                                     dan simpanannya
        berharga                                                           Secara Sistematis Subtansi Perubahan UU Perbankan 1992                      Asas Kehati-hatian(Prudencial Principle)
    6. Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan                   •    Asas ,fungsi dan tujuan perbankan Indonesia                                  Bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib
        Penundaan Kewajiban Membayar Utang                                     •    Jenis dan usaha bank                                               menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat
    7. Undang-undang No. 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah                •    Perijinan,bentuk hukum dan kepemilikan bank                        yang dipercayakan pada bank ( Pasal 2,Pasal 29 ayat (2) dan (3) UU
    8. Undang-Undang No. 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian                   •    Pembinaan dan Pengawasan bank                                      Perbankan )
    9. Undang-undang No. 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan                       •    Kepengurusan bank                                                  Tujuan Penerapan Prinsip Kehati-hatian
        Agreement Establishing World Trade Organization                        •    Penggunaan tenaga asing oleh bank                                       •    Agar bank tetap dalam keadaan sehat ( likuid dan solvent);
    10. Undang-undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas              •    Rahasia bank                                                            •    Agar bank dalam menjalankan usahanya dilakukan dengan baik
    11. Undang-undang No. 8 Tentang Pasar Modal                                •    Ketentuan pidana dan sanksi administratif                                    dan benar;
    12. Undang-undang No.9 Tentang Usaha Kecil                             Asas Demokrasi Ekonomi                                                           •    Agar bank mematuhi dan mentaati ketentuan-ketentuan dan
    13. Undang-undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas                  Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan                      norma-norma hukum yang berlaku;
        Tanah Besreta benda-benda yang Berkaitan dengan tanah              demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian ( Pasal 2 UU          •    Untuk melindungi dana masyarakat yang dipercayakan pada bank;
    Sumber Hukum Tidak Tertulis                                            Perbankan)                                                                       •    Agar kepercayaan masyarakat pada bank makin tinggi;
    •   Yurisprudensi                                                      Demaokrasi Ekonomi                                                               •    Untukm mewujudkan sistem perbankan yang sehat dan efisien.
    •   Konvensi (Kebiasaan)                                                   1. Berdasar pancasila
    •   Doktrin (ilmu Pengetahuan)                                             2. Berdasar UUD 1945                                                                    PENGERTIAN DAN FUNGSI BANK
    •   Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam kegiatan   Prinsip-prinsi Demokrasi Ekonomi Berdasar Pancasila dan UUD 1945                •   Bank adalah Lembaga keuangan yang        usaha pokoknya adalam
        perbankan.                                                             1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama dengan berdasar asas              memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalulintas pembayaran dan
Alasan Perubahan Atas UU Perbankan                                                  kekeluargaan;                                                              peredaran uang (UU Perbankan No. 14 Tahun 1967 )
    1. Perkembangan ekonomi nasional yang bergerak cepat,kompetitif            2. Pembanguan ekonomi harus memperhatikan prinsip-prinsip                   •   Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat
        dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin komplek,serta                keserasian,keselarasan dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan             dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya pada masyarakat
        sistem keuangan yang semakin maju;Penyesuaian dalam                         pembangunan,pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional;                   dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat (Pasal 1
        memasuki era globalisasi perdagangan dunia dan sebagai bentuk          3. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai                angka 1 UU Perbankan 1992)
        implementasi adanya ratifikasi oleh Indonesia terhadap beberapa             hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara                          •   Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat
        perjanjian Internasional dalam bidang perdagangan barang dan           4. Bumi,air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai               dalam bentuk simpanan dan menyalurkan pada masyarakat dalam
        jasa;                                                                       pokok-pokok kemakmuran rakyat dikuasai oleh negara dan                     bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka
    2. Sebagai bentuk imlpementasi komitmen Indonesia dalam forum                   dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat                      meningkatkan taraf hidup rakyat banyak ( Pasal 1 angka 2 UU
        Internasional,seperti WTO,APEK,ASEAN;                                  5. Sumber-sumber kekayaan dankeuangan negara dipergunakan dengan                Perbankan 1998)
    3. Pembukaan akses pasar yang lebih luas dan perlakuan non                      permufakatan lembaga DPR dan pengawasan terhadap kebijakannya          •   Bank adalah badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan
        diskrinatif terhadap pihak investor asing.                                  ada pada DPR pula                                                          memberikan nkredit dan atau pembiayaan berdasarkan prinsip
Tujuan Liberalisasi Usaha Perbankan                                            6. Perekonomian daerah dikembangakn secara serasi dan seimbang                  syariah maupun jasa-jasa lainnya,baik dengan modalnya sendiri
    1. Untuk memperluas peran investasi asing dalam usaha kegiatan                  antar daerah dalam satu kesatuan perekonomian nasional dengan              maupun menggunakan dana-dana yang dihimpun dari masyarakat
        perbankan                                                                   mendayagunakan potensi dan peran serta daerah secara optimal               ataupun dengan cara menerbitkan alat-alat pembayaran yang
    2. Untuk meningkatkan kinerja perbankan nasional                                dalam rangka mewujudkan wawsan nusantara dan ketahanan                     berupa uang giral .
    3. Untuk meningkatkan pola kemitraan dengan pihak perbankan                     nasional;                                                          Unsur-unsur Bank
        nasional                                                               7. Setiap warga negara mempunyai kebebasan dalam memilih pekerjaan          •   Bank merupakan badan usaha yang menjalankan kegiatan
Beberapa subtansi Perubahan Atas UU Perbankan 1992                                  dan mempunyai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak;               perusahaan
    1. Pengalihan otoritas pemberian ijin pendirian bank dari Menteri          8. Hak milik perorangan diakui dengan memperhatikan fungsi sosial;          •   Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan
        Keuangan kepada Bank Indonesia;                                        9. Potensi,inisiatif     dan    daya     kreasi    setiap warganegara       •   Menyalurkan dananya pada masyarakat dalam bentuk kradit
    2. Peningkatan sanksi pidana atas pelanggaran rahasia bank;                     diperkembangkan sepenuhnya dalam batas-batas tidak merugikan               maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah
    3. Peningkatan dan pengakuan secara tegas peranan bank umum                     kepentingan umum.                                                      •   Bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
        dalam melaksanakan kegiatan usaha berdasrkan prinsip syariah;      Prinsip-prinsip yang Bertentangan                                           Fungsi Bank
    4. Memberi peluang yang luas kepada investor asing sebagai mitra           •    Sistem Free Fight Liberalisme                                          •   Bank berfungsi sebagai “financial intermediary” yangkegiatan
        strategis dan pemegang saham atas bank umum;                           •    Sistem Etatisme                                                            pokoknya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
    5. Peran BPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap bank yang di             •    Persaingan Usaha Tidak Sehat,Monopoli,Monopsoni yang               Tujuan bank
        dalamnya terdapat keuangan negara;                                          bertentangan dengan keadilan sosial                                 Perbankan Indonesia bertujuan juga untuk menunjang pelaksanaan
    6. Dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan;                              Asas Kepercayaan (Fiduciary Principle)                                      pembangunan nasional dalam rangka untuk :
    7. Adanya penegasan sifat sementara bagi badan khusus p[enyehatan        Usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan
        perbankan nasional                                                 nasabahnya                                                                      •    Meningkatkan pemerataan;
     •   Pertumbuhan ekonomi dan ;                                          kewenangannya,bebas dari campur tangan pemerintah dan /atau pihak-pihak           •     Sistem nilai tukar mengambang terkendali,maka kebijakannya
     •   Stabilitas Nasional;                                               lainya yang berfungsi sebagai Bank sentral ( Pasal 4 UU No.3 Tahun 2004 )               berupa penetapan nilai tukar harian serta lebar pita intervensi.
     •   Peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.                                •    Sebagai badan Hukum yang dibentuk berdasarkan Undang-undang         Wewenang Bank Indonesia dalam tugas Mengatur dan Menjaga
Jenis dan Usaha Bank                                                             •    Sebagai Lembaga Negara yang independent                             Kelancaran Sistem pembayaran
Jenis Bank Dilihat Dari Fungsinya                                                •    Berfungsi sebagai Bank Sentral                                           •    Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan ijin atas
     •   Bank sentral,yaitu Bank indonesia Sebagaimana diatur dalam UU      Wewenang Bank indonesia Sebagai Bank Sentral                                            penyelenggaraan jasa sistem pembayaran
         No.23 Tahun 1999 Jo UU no. 3 Tahun 2004 Tentang Bank                    •    Mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara                  •    Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk
         Indonesia                                                               •    Merumuskan dan melaksankan kebijakan moneter                                  menyampaikan laporan tentang kegiatannya
     •   Bank Pelaksana ( Pasal 5 ayat (1) UU Perbankan 1992)                    •    Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran                        •    Menetapkan penggunaan alat pembayaran.
Bank Pelaksana                                                                   •    Mengatur dan mengawasi perbankan                                    Wewenang Bank Indonesia Dalam Mengatur dan Mengawasi bank
     •   Bank Umum ,Yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usahanya               •    Menjalankan fungsi sebagai leder of the last resort.                     •    Menetapkan pengaturan-pengaturan yang berkaitan dengan
         secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang      Wewenang Pengawasan                                                                     lembaga perbankan yang menganut prinsip kehati-hatian;
         dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran        Tugas Pengawasan Terhadap jasa perbankan oleh Bank Indonesia bersifat            •    Memberikan dan mencabut ijin atas kelembagan dan kegiatan
         ( Pasal 1 angka 3 UU Perbankan 1998.                               sementara sampai terbentuknya Lembaga Pengawas jasa Keuangan yang                       usaha bank;
                                                                            independent (LPJK) yang paling lambat akan dibentuk 31 Desember 2010 (             •    Kewenangan untuk melakukan pengawasan ( bersifat sementara)
    •    Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Yaitu bank yang melaksanakan        Pasal 34 UU No 3 tahun 2004 Jo Pasal 35 UU No. 23 Tahun 1999)                      •    Memberiklan sanksi terhadap bank sesuai peraturan perundangan
         kegiatan usahnya secara konvensional atau berdasar prinsip         Tujuan Bank Indonesia                                                                   yang berlaku
         syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam              •    Untuk mencapai ,dan                                                   ( Pasal 24-Pasal 35 UU No.23 /1999 Jo UU No.3 /2004)
         lalulintas pembayaran ( Pasal 1 angka 4 UU Perbankan 1998 )             •    Memelihara Kesetabilan Nilai rupiah ( Pasal 7 ayat(1) UU No.3       Wewenang Bank Indonesia dalam bidang perijinan
Jenis Bank Dilihat Dari Kepemilikannya                                                Tahun 2004)                                                              •    Memberikan dan mencabut ijin usaha bank;
     •   Bank Umum milik warganegara indonesia dan atau badan hukum         Kesetabilan Nilai Rupiah                                                           •    Memberikan ijin pembukaan,penutupan,dan pemindahan kantor
         Indonesia ( Pasal 22 ayat (1) a UU Perbankan 1998)                      •    Terhadap barang dan Jasa ,diukur dari tingkat perkembangan laju               bank;
     •   Bank Umum milik warganegara Indonesia dan atau badan hukum                   inflasi.                                                                 •    Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan
         Indonesia dengan orang asing dan atau badan hukum asing secara          •    Terhadap Mata Uang Negara Lain,diukur dari Perkembangan Nilai                 bank;
         kemitraan ( Pasal 22 ayat (1) b Undang-undang perbankan 1998)                tukar Rupiah terhadap Mata uang Asing                                    •    Memberikan ijin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-
     •   Bank Perkreditan Rakyat ,hanya dapat dimiliki oleh warganegara     Tugas bank Indonesia                                                                    kegiatan usaha tertentu.
         Indonesia,badan hukum Indonesia,pemerintah daerah atau secara      ( Pasal 8 UU No 23 /1999)                                                     Hubungan Bank Indonesia dengan Pemerintah dan DPR ,Khususnya
         bersama-sama ( Pasal 23 UU perbankan 1992)                              •    Menetapkan dan melaksankan kebijakan moneter;                       dalam Bidang Keuangan
Badan Hukum Indonesia                                                            •    Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;                       •    Bank indonesia bertindak sebagai pemegang kas pemerintah
     •   Negara Republik Indonesia                                               •    Mengatur dan mengawasi bank.                                                  (Pasal 52 ayat (1) dan (2) UU No. 3 Tahun 2004)
     •   Badan Usaha Milik Negara                                           Kebijakan Moneter                                                                  •    Bank Indonesia untuk dan atas nama pemerintah dapat menerima
     •   Badan Usaha Milik Daerah                                             Kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank indonesia untuk                  pinjaman luar negeri,menatausahakan,serta menyelesaikan tagihan
     •   Koperasi                                                           mencapai dan memelihara kesetabilan nilai rupiah                                        dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri.
     •   Badan Usaha Milik Swasta                                                •    Pengendalian jumlah Uang beredar dan atau ;                              •    Atas permintaan pemerintah dapat memberikan pendapatnya
Jenis Bank Dilihat Dari Bentuk Badan Hukumnya                                    •    Pengendalian suku bunga.                                                      tentang masalah ekonomi,perbankan dan keuamgan,terutama yang
     •   Bank Umum,berbadan hukum Perseroan Terbatas,Koperasi atau          Wewenang Bank indonesia Dibidang Moneter                                                berkaitan dengan tugas Bank Indonesia,Maupun masalah-masalah
         Perusahaan daerah ( Pasal 21 ayat (1) UU Perbankan 1998)                1. Menetapkan sarana-sarana moneter dengan memperhatikan sasaran                   lainnya yang termasuk kewqenangan Bank Indonesia ( Pasal 54
     •   Bank Perkreditan Rakyat berbadan Hukum Perusahaan                            laju inflasi                                                                  ayat (1) UU No. 3 Tahun 2004)
         Daerah,Koperasi,Perseroan terbatas atau bentuk lainya yang              2. Melakukan pengendalian moneter                                             •    Bank Indonesia wajib memberikan pendapat dan pertimbangan
         ditetapkan dengan Peraturan pemerintah ( Pasal 21 ayat (2) UU      Cara Pengendalian Moneter                                                               kepada pemerintah mengenai rancangan anggaran pendapatan dan
         Perbankan 1992 )                                                       Pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi              belanja negara serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas
Bank Umum dan BPR                                                           tidak terbatas pada :                                                                   dan wewenang Bank Indonesia (Pasal 54 ayat (2) UU No.3 Tahun
  Berbentuk Badan Hukum koperasi kepemilikannya diatur berdasarkan               1. Operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing             2004).
ketentuan Undang-undang Perkoperasian No.25 tahun 1992                           2. Penetapan tingkat diskonto                                                 •    Berhak memberikan masukan dan pendapatnya dalam hal
  Badan Hukum Koperasi hanya dapat didirikan di Indonesia dan oleh               3. Penetapan cadangan wajib minimum                                                pemerintah akan mengeluarkan surat-surat utang negara dan dapat
warganegara Indonesia                                                            4. Pengaturan kredit atau pembiayaan                                               membantu penerbitan surat-surat utang negara yang diterbitkan
  Bank Umum dan BPR dengan Badan Hukum Perseroan Terbatas                        Untuk mengendalikan moneter Bank indonesia Juga melaksankan                        oleh pemerintah ( Pasal 55 ayat (1) dan ayat (3) UU No.3 tahun
,sahamnya hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama ( Pasal 25   Kebijakan Nilai tukar sesuai dengan sistem nilai tukar yang dianut.                     2004 )
UU Perbankan 1992                                                           Sistem Nilai Tukar dalam Praktek Perbankan                                         •    Bank Indonesia dilarang membeli surat-surat utang negara untuk
                                                                                 •    Sistem nilai tukar tetap,dalam hal menggunakan sistem nilai tukar             diri sendiri di pasar primer,kecuali surat utang negara berjangka
                        BANK INDONESIA                                                tetap,maka kebijakannya berupa devaluasi atau revaluasi.                      pendek yang diperlukan oleh Bank Indonesia untuk operasi
  Adalah badan hukum yang dibentuk berdasarkan Undang-undang sebagai             •    Sistem nilai tukar mengambang,maka kebijakannya yang harus                    pengendalian moneter ( Pasal 55 ayat (4) UU No. 3 Tahun 2004)
lembaga negara yang independent dalam melaksanakan tugas dan                          dilakukan adalah dengan melakukan tindakan intervensi pasar.
    •     Bank Indonesia dapat membeli surat utang negara dalam rangka           Gubernur,Deputi gurbernur Senior,Deputi Gurbernur,dan atau Pejabat bank         8. Menyediakan penyimpanan barang dan surat berharga;
          pemberian fasilitas pembiayaan darurat sebagaimana dimaksud         Indonesia tidak dapat dihukum kerana telah mengambil keputusan atau                9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasar
          dalam Pasal 11 ayat (4) di pasar primer ( Pasal 55 ayat (5) UU      kebijakan yang sejalan dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana                  suatu kontrak;
          No.3 tahun 2004).                                                   dimaksud dalam undang-undang sepanjang dilakukan dengan itikad baik (              10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lain
      •   Bank Indonesia dilarang memberikan kredit Pada pemerintah (         Pasal 45 UU BI )                                                                   dalam bentuk surat berharga yang tidak dicatat di bursa efek;
          Pasal 56 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1999)                                 Anggota dewan gubernur tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatannya         11. Melakukan anjak piutang,usaha kartu kredit;
      •   Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan tahunan dan               Kecuali yang bersangkutan ( Pasal 48 ayat (1) UU BI ) :                            12. Melakukan kegiatan penyertaan modal;
          triwulan secara tertulis kepada DPR dan pemerintah pada setiap           1. Mengundurkan diri;                                                         13. Melakukan kegiatan Penyertaan modal sementara untuk mengatasi
          tahun anggaran.                                                          2. Terbukti melakukan tindak pidana kejahatan;                                kegagalan kredit;
      •   Laporan tahunan dan triwulan disampaikan kepada masyarakat               3. Tidak dapat hadir secara fisik dalam jangka waktu 3 bulan berturut-        14. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun.
          secara terbuka melalui media masa denga mencantumkan                          turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;                 Fungsi dan Usaha BPR ( Pasal 13 UU Perbankan)
          ringkasannya dalam Berita Negara.                                        4. Dinyatakan pailit atau tidak mampu memnuhi kewajiban kepada                1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang
      •   Setiap awal tahun anggaran, Bank Indonesia wajib menyampaikan                 kreditur;atau                                                                 berupa deposito berjangka,tabungan dan atau bentuk lain yang
          informasi kepada masyarakat secara terbuika melalui media masa.          5. Berhalangan tetap.                                                              dipersamakan;
Isi laporan Tahunan dan Triwulan Bank Indonesia                                                                                                                  2. Memberikan kredit atau menyediakan pembiayaan dan
      •   Memuat tentang pelaksanaan tugas dan wewenangnya pada tahun                            FUNGSI DAN USAHA BANK UMUM                                           penempatan dana berdasarprinsip syariah;
          sebelumnya; dan                                                     Fungsi Pokok Bank Umum                                                             3. Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank
      •   Rencana kebijakan ,penetapan sasaran dan langkah-langkah tugas          •    Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien                   Indonesia,deposito berjangka,sertifikat deposito dan atau tabungan
          dan wewenang Bank Indonesia untuk tahun yang akan datang                     dalam kegiatan ekonomi;                                                        pada bank lain.
          dengan mempertimbangkan laju inflasi serta kondisi ekonomi dan          •    Menciptakan uang melalui             penyaluran kredit/pembiayaan     Kegiatan yang Dilarang dilakukan BPR(Pasal 14 UU Perbankan)
          keuangan.                                                                    berdasarkan prinsip syariah dan investasi;                                •    Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalulintas
Isi informasi Tahunan Bank Indonesia pada Masyarakat                              •    Menghimpun dana dan menyalurkan pada masyarakat;                               pembayaran;
      •   Memuat evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan moneter pada             •    Menyediakan jasa-jasa pengelolaan dana atau wali amanat kepada            •    Kegiatan usaha dalam valuta asing;
          tahun sebelumnya;                                                            individu dan pengusaha;                                                   •    Melakukan penyertaan modal
      •   Memuat rencana kebijakan moneter dan penetapan sasaran                  •    Menyediakan fasilitas untuk perdagangan internasional;                    •    Melakukan usaha perasuransian;
          moneter untuk tahu yang akan datang.                                    •    Menyediakan jasa penyimpanan barang-barang berharga;                      •    Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha yang dimaksud oleh
Organisasi Bank Indonesia                                                         •    Jasa-jasa lainnya,misalnya kredit card,trafeler check,transfer dana            pasal 13 UU Perbankan.
  Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri dari :                      dsb.
      •   Seorang Gubernur                                                    Kegiatan usaha Bank Umum( Pasal 6 ,Pasal 7 UU Perbankan)                                        BANK SYARI’AH DAN KEGIATANYA
      •   Seorang Deputi Gubernur Senior                                          1. Menghimpun dana mmasyarakat dalam bentuk simpanan,berupa                Latar Belakang Perkembangan Bank syariah
      •   Sekurang-kurangnya 4 (empat0 orang atau Sebanyak-banyaknya 7                 giro,deposito berjangka,sertifikat deposito,tabungan dan atau dalam     Perbankan syariah (Islamic Banking) dalam menjalankan kegiatan
          (tujuh) orang Deputi Gubenur.                                                bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.                          usahanya berpegang pada asas perbankan tanpa bunga dan jasa transaksi
   Dewan Gubernur dipimpin oleh Gubenur dengan Deputi Gubenur Senior              2. Memberikan kredit dan atau pembiayaan berdasrkan prinsip syariah        keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai moral dan prinsip-
sebagai Wakil.                                                                    3. Menerbitkan surat pengakuan hutang.                                     prinsip syariah Islam
Syarat Untuk dpt diangkat Sebagai anggota Dewan Gubenur:                          4. Membeli,menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk          Kegiatan Bank Syariah Harus menghindari :
      1. Warga Negara Indonesia;                                                       kepentingan dan atas perintah nasabahnya :                                 •    Adanya praktek riba dalam segala bentuknya;
      2. Memiliki Integritas,akhlak dan moral yang tinggi;                        •    Surat-surat Wesel,termasuk wesel yang diaseptasi oleh bank yang            •    Kegiatan yang bersifat spekulatif yang serupa dengan perjudian
      3. Memiliki         keahlian      dan      pengalaman       dibidang             masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan               (maysir);
          ekonomi,keuangan,perbankan atau hukum.                                       surat-surat dimaksud;                                                      •    Ketidak jelasan (gharar);
    Gubernur,Deputi Gubernur Senior dan Deputi gubenur diusulkan dan              •    Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa                 •    Pelanggaran prinsip keadilan dalam bertransaksi.
diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR.                                         berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan;                           Pembiayaan dan investasi Bank Syariah
Larangan Bagi anggota Dewan Gubenur:                                              •    Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;              Perbankan Syariah dalam menyalurkan dana pembiayaan dan investasi
      •   Antara sesama anggota Dewan gubenur dilarang mempunyai                  •    Sertifikat Bank Indonesia;                                            harus ditujukan untuk kegiatan usaha yang berdasrkan etika dan halal secara
          hubungan keluarga sampai derajat ketiga dan besan ( Pasal 46 ayat       •    Obligasi                                                              syariah
          (1) UU BI )                                                             •    Surat dagang berjangka waktu sampai satu tahun                        Dasar Pertimbangan pengembangan perbankan syariah
      •   Secara sendiri ataui secara bersama-sama dilarang mempunyai             •    Instrumen surat berharga lainnya yang berjangka waktu sampai               •    Untuk, memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki
          kepentingan langsung atau tidak langsung pada perusahaan                     dengan 1 tahun.                                                                 layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah;
          manapun juga.                                                           5. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri atau nasabah;                     •    Untuk meningkatkan mobilitas dana masyarakatyang belum
      •   Merangkap jabatan pada lembaga lain,keculai karena                      6. Menempatkan dana pada,meminjam dana dari atau meminjamkan dana                    terserap sistem perbankan yang ada dan untuk mengoptimalkan
          kedudukannya wajib memangku jabatan tersebut ( Pasal 47 ayat            kepada bank lain baik dengan menggunakan surat,sarana                                proses saving investment untuk percepatan pembangunan;
          (1) UU BI )                                                             telekomunikasi,maupun dengan wesel unjuk,cek atau sarana lain;                  •    Meningkatkan ketahanan perbankan nasional dengan
                                                                                  7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan                mengembangkan bank syariah berdasrkan ethical investment yang
                                                                                  perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;                                          lebih banyak berbasis equity dengan prinsip bagi hasil dan
         transaksi keuangan yang tidak bersifat spekulatif serta untuk             •    Mendukung efektifitas lembaga-lembaga yang menangani aspek legal         beserta managerial skill dan pengelolaannya (Mudharib). Pendapatan dari
         tujuan-tujuan investasi produktif;                                             dari kegiatan perbankan syariah                                          kegiatan usaha yang dijalankan dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya
    •    Menyediakan sarana bagi investor internasional untuk                  Menjamin Penerapan Prinsip Kehati-hatian                                          dan apabila rugi bank akan menanggung kerugian tersebut sebagai
         melaksankan pembiayaan dan traksaksi keuangan yang sesuai                 •    Mempersiapkan ketentuan-ketentuan prinsip kehati-hatian dan              pengurangan modal,sedang mudharib kehilangan keuntungan yang
         prinsip syariah.                                                               menejemen risiko yang sesuai dengan prinsip syariah;                     diharapkan dari proyek atau kegiatan usaha yang telah dilakukan,kecuali
Prinsip-prinsi dasar pengembangan Perbankan syariah                                •    Meningkatkan transparasi dan akuntabilitas bank syariah dengan           kerugian sebagai akibat penyelewengan atau penipuan ,tetap menjadi
    •    Pengembangan jaringan kantor perbankan syariah diserahkan                      mengeluarkan standart akutansi audit dan good corporate                  tanggung jawab pihak mudharib “
         sep[enuhnya pada mekanisme pasar                                               governance;                                                              Musharakah ( Prinsip Penyertaan Modal )
    •    Pengaturan dan pengembangan perbankan syariah dilaksankan                 •    Mengembangkan sistem dan prosedur pengawasan yang efektif                “ adalah perjanjian pembiayaan dimana bank menyediakan sebagian
         dengan tidak menerapkan infant industry argument atau                          dengan didukung oleh tenaga pengawas yang handal                         pembiayaan bagi usaha tertentu dan sebagian lain disediakan oleh nasabah
         memberikan perlakuan khusus;                                          Perbedaan Bank syariah dan Bank Konvensional                                      atau pengusaha sebagai mitra usaha dengan pembagian keuntungan bersama
    •    Pengembangan perbankan syariah baik dari sisi kelembagaan                 1. Akad dan Aspek Legalitas                                                   antara bank dan nasabah dari kegiatan usaha yang dibiayai bersama. Bank
         maupun pengaturan dilaksankan secara bertahap dan                              a. Rukun                                                                 berdasarprinsip ini dapat masuk dalam menejement kegiatan yang
         berkelanjutan;                                                                  b. Syarat                                                               bersangkutan”.
    •    Pengaturan dan pengembangan perbankan syariah menerapkan                  2. Lembaga penyelesaian Sengketa                                                 Pembagian keuntungan tidak harus sebanding dengan prosentase
         prinsip universalitas sesuai dengan nilai dasar Islam yaitu rahmat        3. Struktur Organisasi                                                        pembiayaan masing-masing dan apabila timbul kerugian akan ditanggung
         bagi sekalian alam.                                                             a. Dewan Pengawas Syariah                                               bersama berdasrkan prosentase perbandingan modal masing-masing .
                                                                                       ( DPS )                                                                   Murabahah ( Prinsip Jual beli dengan Keuntungan)
      Visi , Misi,dan Sasaran Bank Indonesia dalam Pengembangan                         b. Dewan syariah nasional ( DSN )                                        “ adalah perjanjian pembiayaan dimana bank membiayai pembelian barang
                             Perbankan syariah                                     4.      Bisnis dan Usaha yang Dibiayai:                                       yang diperlukan nasabah dengan sistem pembayaran kemudian “
Visi Perbankan syariah
  Terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif,efisien dan                         a. apakah obyek pembiayaan halal atau haram;                            Dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara bank membeli atau
memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sektor riil secara                     b. apakah obyek menimbulkan kemudhorotan                              memberi kuasa kepada nasabah untuk membelikan barang yang diperlukan
nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis ekuitas dalam kerangka tolong                 atau tidak pada masyarakat;                                             atas nama bank dan selanjutnya bank menjual barang tersebut kepada
menolong dan menuju kebaikan guna mencapai kemashlahatan masyarakat                       c. Apakah p[royek berkaitan dengan kegiatan maksiat                    nasabah dengan harga sebesar harga pokok ditambah sejumlah keuntungan
Misi Perbankan syariah                                                                   atau tidak                                                              dan dibayar oleh nasabah untuk jangka waktu tertentu sesuai perjanjian
  Mewujudkan iklim yang kondusif untuk pengembangan perbankan                             d. Apakah proyek itu berkaitan dengan industri senjata pembunuh        antara bank dengan nasabah.
syariah yang istiqamah terhadap prinsip-prinsip syariah dan mampu                        masal atau tidak                                                        Ijarah (Prinsip Sewa Murni Tanpa Pilihan )
berperan dalam sektor riil yang meliputi (i) melakukan kajian dan penelitian              e. Merugikan siar Islam atau tidak.                                    “ Adalah perjanjian pembiayan dimana bank menyediakan pembiayaan
kondisi potensi dan kebutuhan perbankan syariah; (ii) menyiapkan peraturan          5. Lingkungan kerja dan corporate culture                                    untuk pembelian barang modal yang dibutuhkan nasabah untuk kegiatan
dan pengembangan infrastruktur agar bank syariah dapat beroperasi sesuai                  •    Amanah dan shidik                                                 usahanya,bank adalah sebagai pemilik barang dan nasabah adalah sebagai
karakteristiknya; (iii) melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap                     •    Fatonah                                                           penyewa yang memiliki hak untuk menggunakan dengan membayar
operasi bank-bank syariah (iV) Mengeluarkan ijij untuk beroperasinya bank                 •    Tabligh                                                           sejumlah uang tertentu sebagai uang sewa untuk jangka waktu tertentu
syariah                                                                             6. Berdasarkan Prinsip Bagi hasil,jual beli,sewa menyewa.                    sesuai kesepaktan,apabila masa sewa sudah berakhir maka barang akan
        Sasaran pengembangan Perbankan Syariah Sampai 2011                          7. Sifat usahanya profit dan falah orientid                                  dikembalikan pada bank “.
 Meningkatkan Manfaat Perbankan syariah bagi kesejahteraan masyarakat               8. Hubungan Bank dengan Nasabah lebih bersifat kemitraan.                    Ijarah Wa Iqtina ( Prinsip Sewa dengan Hak Pilihan Pemindahan
     •     Mampu memnuhi kebutuhan masyarakat yang menginginkan                Pembiayan berdasar prinsip Syariah                                                Kepemilikan Pada Penyewa )
           layanan bank syariah di seluruh Indonesia;                            “adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu                 Pada prinsipnya Ijarah Wa Iqtina sama dengan Ijarah,hanya saja dalam
     •     Mampu berperan aktif dalam sektor riil terutama sektor UKM;         berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dan pihak lain         prinsip Ijarah wa Iqtina pada akhir perjanjian sewa pada pihak nasabah
     •     Mencapai pangsa 5% dari total asset perbankan nasional;             yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan         diberikan hak pilihan :
     •     Mendorong secara bertahap peningkatan proporsi pembiayaan           tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil ( Pasal 1
           dengan pola bagi hasil pada bank syariah pada posisi yang           angka 12 UU No.10 Tahun 1998)”                                                        •    Untuk membeli barang sewa dengan harga yang disepakati;
           optimal.                                                            Prinsip Syariah                                                                       •    Meneruskan sewanya untuk jangka waktu yang disepakati atau;
Mewujutkan Perbankan Syariah yang sehat,kompetitif dan efisien                 “ adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain         •    Mengakhiri masa sewa sesuai dengan yang sudah diperjanjikan.
     •     Menyediakan produk dan jasa perbankan syariah yang dapat            untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan
           memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha;             lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah ……. ( Pasal 1 angka 13 UU                                         PERIJINAN
     •     Dikelola oleh sumber daya insani yang profesional dan konsisten     No.10 Tahun 1998 )”                                                                   •    Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari
           terhadap prinsip syariah;                                                                                                                                      masyarakat dalam bentuk simpanan,wajib memperoleh ijin usaha
     •     Didukung oleh sistem kelembagaan yang lengkap dan efektif.                        Jenis-jenis Pembiayan Berdasar prinsip Syariah                               sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat dari pimpinan
Menjamin Pemenuhan Prinsip Syariah                                             Prinsip Mudharabah (Prinsip Bagi Hasil )                                                   bank Indonesia ( Pasal 6 ayat (1) UU No. 10/1998 )
     •     Bekerjasama dengan Dewan syariah Nasional untuk meningkatkan        “ adalah Suatu perjanjian pembiayan yang disepakati bersama antara bank dan           •    Pelanggaran terhadap ketentuan perijinan pendirian bank termasuk
           konsistensi penerapan prinsip syariah dalam operasinal perbankan    nasabah,dimana pihak bank bersedia menyediakan memberikan modal investasi                  tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana kumulatif,yaitu
                                                                               dan modal kerja (shahibul maal) ,sedang pihak pengusaha menyediakan proyek                 pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling
         lama 15 (lima belas )tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp          1.  Tidak termasuk daftar orang tercela dalam bidang perbankan                 •      Bank Peka Terhadap Mismanagement karena beroperasi dengan
         10.000.000.000,00 dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00             2.  Mempunyai integritas moral dan aklak yang baik                                    modal passiva (deposit liabilities) dan dengan equity to debt ratio
Syarat Pendirian Bank(Pasal 16 ayat (2) UU No.10 /1998                         3.  Pendidikan formal setingkat DIII atau sarjana muda                                (capital to asset ratio) yang kecil
     1. Susunan organisasi dan kepengurusan;                                   4.  Jumlah direksi sekurang-kurangnya 2 orang                             Tujuan Pengawasan dan Pembinaan
     2. Permodalan;                                                            5.  Sekurang-kurangnya 50% anggota direksi berpengalamnan dibidang           Menciptakan sistem perbankan yang sehat yang memiliki tiga aspek yaitu
     3. Kepemilikan;                                                               perbankan selama 2 tahun,untuk BPRS sekurang-kurangnya                :
     4. Keahlian dalam bidang perbankan;                                           berpengalaman dibidangnya selama 2 tahun atau mengikuti                     1. Memelihara kepentingan masyarakat;
     5. Kelayakan rencana kerja.                                                   perbankan syariah jika belum berpengalaman                                  2. Bermanfaat dalam menunjang penegendalian moneter;
   Bank Indonesia juga wajib memperhatikan tingkat persaingan yang sehat       6. Tidak mempunyai hubunan sedarah atau semenda sampai derajat ke               3. Mendorong perkembangan ekonomi secara wajar.
antar bank,tingkat kejenuhan bank dalam satu wilayah,dan pemerataan                dua dengan anggota direksi lainnya / komisais                         Strategi Pengawasan Bank
pembangunan (Penjelasan pasal 16 ayat (2) UU No.10 /1998)                      7. Tidak merangkap jabatan.                                                     •     Menetapkan Peraturan / ketentuan
Bentuk Badan Usaha Bank                                                    Syarat Anggota Dewan Komisaris                                                      •     Pengawasan tidak langsung (Offsite Supervision)
     1. Bank Umum:                                                             1. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela;                                   •     Pengawasan langsung (Onsite Supervision)
     •   Perseroan Terbatas                                                    2. Memiliki kemampuan dalam menjalankan tugasnya;                               •     Prudential Meeting/Interview
     •   Koperasi                                                              3. Memiliki integritas aklak dan moral yang baik;                               •     Pengenaan Sanksi
     •   Perusahaan Daerah                                                     4. Warganegara Indonesia/Asing                                                  •     Penyediaan Sarana Penunjang
     2. Bank Perkreditan Rakyat:                                               5. Jumlah anggota komisaris sekurang-kurangnya 2 orang dan                Implementasi Sistem Pengawasan
     •   Perusahaan derah                                                          sekurang-kurangnya 1 orang WNI                                              1. Pengawasan Terpadu yaitu melalui kebijakan dan ketentuan
     •   Koperasi                                                              6. Memiliki pengalamnan dan pengetahuan dibidang perbankan                            perbankan (Macro Economic Supervision Functian) :
     •   Perseroan terbatas                                                    7. Mayoritas anggota tidak boleh mempunyai hubungan darah atau                  •     Perumusan Kebijakan dan ketentuan perbankan (Sound Banking
     •   Bentuk lain yang ditetapkan Berdasar Peraturan pemerintah.                semenda sampai derajat ke dua.                                                    Policies and Regulation)
                                                                           Syarat Anggota komisaris                                                            •     Peningkatan efektifitas pengawasan (prudential supervision)
Susunan Organisasi Badan Hukum P.T                                             1. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela;                                   •     Penyediaan informasi perbankan yang lengkap,akurat dan up to
    1. RUPS                                                                    2. Memiliki kemampuan dalam menjalankan tugasnya;                                     date.
    2. Dewan Direksi                                                           3. Memiliki integritas akhlak dan moral yang baik;                              2 Penekanan pada”Full Responsibility” dalam pengawasan individual
    3. Dewan Komisaris                                                         4. Warga negara Indonesia/asing;                                                bank (Idividual Supervisiory Strategy)
   Bagi Bank yang menjalankan Prinsip syariah kepengurusan ditambah            5. Jumlah anggota komisaris sekurang-kurangnya 2 orang dan                      3.Prudential Regulation Approach
dengan Dewan Pengawas syariah(DPS)                                                 sekurang-kurangnya 1 orang WNI;                                             4.Risk Based Approach
Susunan Organisasi Bank Berbentuk Koperasi                                     6. Memiliki pengalaman dan pengetahuan dibidang perbankan;                      5.Consolidated Approach
    1. RAT                                                                     7. Mayoritas anggota tidak boleh mempunyai hubungan darah atau            Obyek Pembinaan dan Pengawasan Bank
    2. Pengurus                                                                    semenda sampai derajat kedua.                                           Pembinaan adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan
    3. Pengawas                                                            Permodalan Bank                                                               peraturan yang menyangkut aspek-aspek(Regulation) :
    4. Bagi bank yang menjalan Prinsip syariah ditambah DPS                    •   Bagi Bank Umum,modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp 3                1. Kelembagaan Bank;
Syarat Anggota dewan Direksi Bank Umum                                             trilyun ( SK Direksi BI No 32/33?Kep/dir dan no 32/34/Kep/Dir               2. Kepemilikan bank;
    1. Tidak termasuk dalam dartar orang tercela di bidang perbankan;              tanggal 12 Mei 1999)                                                        3. Kepengurusan Bank;
    2. Memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas;                             •   Bagi BPR (SK Direksi BI No.32/35/Kep/Dir dan SK No. 32/36                   4. Kegiatan Usaha Bank;
    3. Layak dan memiliki integritas moral yang baik untuk mengelola               /Kep/Dir tanggal 12 Mei 1999) ditentukan bahwa :                            5. Pelaporan bank.
         bank;                                                                 1. Untuk         BPR         yang        didirikan     di       wilayah   Kewenangan Pengawasan Bank
    4. Warga negara Indonesia atau asing jika sebagian sahan dimiliki              Jakarta,Tangerang,Bogor,Bekasi dan Karawang sebesar Rp 2 Miliar;            a. Power to License
         orang asing;                                                          2. Untuk BPR yang didirikan di wilayah ibukota propinsi di luar                 b. Power to Regulate
    5. Jumlah anggota direksi sekurang-kurangnya 3 orang,di antaranya              DKI,kabupaten/kota Tangerang,Bogor,Bekasi dan Karawang;                     c. Power to Kontrol
         1 orang WNI jika sebagian sahamnya dimiliki orang asing;              3. Untuk BPR yang didirikan di luar wilayah tersebut di atas sebesar Rp         d. Power to Impose Sanctions
    6. Berpengalaman dibidang perbankan(Jabatan)eksekutif selama 5                 500 Juta.                                                             Fokus Pengawasan Bank
         tahun,untuk perbankan syariah 1 tahun atau mengikuti pelatihan    Pengawasan dan Pembinaan Bank Di Indonesia                                    1.Tingkat Kesehatan Individual Bank
         bank syariah;                                                         •   Dasar-dasar pertimbangan                                                a. Risk Profile
    7. Mayoritas anggota direksi tidak ada hubungan keluarga                   •   Tujuan                                                                  b. Composite Rating
         sedarah/semenda sampai derajat ke dua;                                •   Strategi                                                              2. Good Corporate Governznce
    8. Dilarang       adanya     rangkap    jabatan     pada     lembaga       •   Implementasi Sistem Pengawasan                                           a. Structur
         perbankan,perusahaan atau lembaga lain;                               •   Obyek Pengawasan                                                            - Peran Komisaris dan direksi
    9. Diantara anggota direksi dilarang secara sendiri-sendiri atau           •   Kewenangan Pengawasan                                                         Bank
         bersama-sama memiliki saham melebihi 25 % dari modal disetor      Dasar-dasar Pertimbangan                                                            - Fungsi Komite-komite
         pada suatu perusahaan lain.                                           •   Bank Merupakan Lembaga Yang Sangat Vital Bagi Perekonomian                  - Fit and Proper Test
Syarat Anggota direksi BPR                                                         Negara.                                                                     - Internal dan Eksternal Auditor
     - Fungsi Kepatuhan                                                           •     Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan                   2. Dalam rangka kepentingan perpajakan ( Pasal 41 UU No.10/1998)
   b. Procees (Prudential banking regulation and                                        keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya ( Pasal 1              3. Dalam rangka kepentinganperadilan dalam perkara pidana (Pasal 42
      implementation                                                                    angka 28 UU No. 10 /1998                                                     UU No.10/1998)
     - Risk Menagement                                                             •    Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan                4. Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan pada
     - CAMELS                                                                           dan simpanannya kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam                 BUPLN (Pasal 41 A UU No.10/1998)
     - Business Plan                                                                    pasal 41,Pasal 41 A ,pasal 42 dan Pasal 43,Pasal 44 dan Pasal 44A (          5. Dalam rangka perkara perdata antara bank dan nasabahnya (Pasal 43
Fokus Pengawasan Bank                                                                   Pasal 40 ayat (1) UU No.10 /1998 )                                           UU No.7/1992)
 2. Good Corporate Governance                                                 Ruang Lingkup Rahasia Perbankan (UU No.10 /1998)                                       6. Untuk kepentingan ahli waris penyimpan (Pasal 44 A UU No.10
    c. Outcome                                                                     •    Keterangan mengenai nasabah,yang dimaksud adalah nasabah                     /1998)
       - Transparansi Keuangan dan                                                      penyimpan dan simpanannya,tidak termasuk nasabah dibetur dan                 7. Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank (Pasal 44 UU
         Non keuangan.                                                                  pinjamannya;                                                                 No.7/1992)
       - SID                                                                       •    Kewajiban pihak bank dan pihak terafiliasi untuk merahasiakan            Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank
       - Reporting                                                                      keterangan tersebut,kecuali hal itu tidak dilarang oleh undang-undang        •     Dengan semakin meningkatnya kompleksitas dan profil risiko
Tugas Pengatuan Dan Pengawasan Bank                                                     (sistem relatif);                                                                 bank perlu mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul
BI Berwenang :                                                                     •    Dalam keadaan tau hal tertentu informasi tentang nasabah penyimpan                dari operasional bank. Bagi perbankan,hasil akhir penilaian
     •     Menetapkan peraturan di bidang perbankan                                     dan simpanannya dapat dibuka oleh bank berdasarkan Undang-                        kondisi bank tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sarana
     •     Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan                   undang (sistem relatif).                                                          dalam menetapkan strategi usaha di waktu yang akan
           tertenu dari bank                                                  Pihak-pihak yang Wajib Menjaga Rahasia Bank (Pasal 42 ayat (2))                             datang,sedangkan bagi Bank Indonesia antara lain digunakan
     •     Melakukan pengawasan bank baik langsung maupun tidak                    •    Anggota dewan komisaris                                                           sebagai sarana penetapan dan implementasistrategi pengawasan
           langsung                                                                •    Direksi bank                                                                      bank oleh Bank Indonesia.
     •     Mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan                 •    Pegawai bank                                                                 •    Tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian kuantitatif atas
           perundang-undangan                                                      •    Pihak terafiliasi                                                                 berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja
  Dalam jangka pendek,kebijakan perbankan diarahkan untuk mempercepat         Pegawai Bank                                                                                suatu bank melalui penilaian faktor permodalan,kualitas
penyehatan bank-bank agar dapat mendukung pemulihan ekonomi.                       •     Adalah pejabat bank yang diberi wewenang dan tanggung jawab                      aset,manajemen,rentabilitas,likuiditas,dan sensibilitas terhadap
Sistem Rahasia Perbankan                                                                untuk melaksanakan tugas operasional bank dan karyawan yang                       risiko pasar. Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan
     •     Rahasia perbankan yang bersifat absulut : yaitu penerapan sistem             mempunyai akses terhadap informasi mengenai keadaan bank (                        melalui penilaian kuantitatif dan atau kualitatif setelah
           rahasia perbankan yang dilakukan secara ketat oleh bank dan                  penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU No. 7 /1992)                                      mempertimbangkan unsur judgement yang didasarkan atas
           semua hal yang berkaitan dengan keadaan nasabah tidak dapat        Pihak-pihak Terafiliasi (Pasal 1 angka 22 UU No. 10/1998)                                   materialitas dan signifikasi dari faktor-faktor penilaian serta
           dibuka dengan alasan apapun kecuali atas permintaan nasabah             •    Anggota dewan komisaris,pengawas,direksi atau kuasanya,pejabat                    pengaruh dari faktor-faktor lainnya,seperti kondisi industri
           sendiri.                                                                     atau karyawan bank;                                                               perbankan dan perekonomian nasional.
     •     Rahasia perbankan yang bersifat relatif :yaitu penerapan rahasia        •    Anggota pengawas,pengawas,pengelola atau kuasanya,pejabat atau          Faktor-faktor Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (CAMELS)
           perbankan yang tetap menerapkan adanya jaminan adanya                        aryawan bank,khusus bank yang berbentuk koperasi                             •    Permodalan (capital)
           kerahasiaan yang berkaitan dengan keadaan nasabah,akan tetapi           •    Pihak yang memberikan jasanya pada bank antara lain akuntan                  •    Kualitas aset (Asset Quality)
           dalam hal-hal tertentu yang diatur oleh undang-undang untuk                  publik,penilai,konsultan hukum dan konsultan lainnya;                        •    Manajemen (Management)
           kepentingan tertentu rahasia bank dapat dibuka.                         •    Pihak lain menurut penilaian bank Indonesia turut serta                      •    Rentabilitas (Earnings)
Pengertian Rahasia Perbankan                                                            mempengaruhi pengelolaan bank,antara lain pemegang saham dan                 •    Likuditas (Liquidity)
     •     Rahasia Perbankan adalah segala sesuatu yang berhubungan                     keluarganya,keluarga komisaris,keluarga pengawas,keluarga direksi            •    Sensitivitas terhadap risiko pasar (Sensitivity to Market Risk)
           dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut    Ketentuan Rahasia Perbankan Dapat Dibuka/diakses                                  Penilaian Modal (Capital)
           kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan (Pasal 1 angka 16     1. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan oleh Bank Indonesia sebagaimana           Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor permodalan antara
           UU No.7 / 1992)                                                    diatur dalam Pasal 30 UU No.7 /1992                                               lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai
     •     Bank dilarang memberikan keterangan yang dicatat pada bank              •    Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan         berikut :
           tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya yang               dan penjelasan mengenai usahanya menurut tatacara yang ditetapkan            •    Kecukupan pemenuhan kewajiban penyediaan modal minimum
           wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia                   oleh Bank Indonesia;                                                              (KPMM) terhadap ketentuan yang berlaku;
           perbankan kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam asal             •    Bank atas permintaan Bank Indonesia wajib memberikan kesempatan              •    Komposisi permodalan;
           41-44 (Pasal 40 ayat (1) UU No.7 /1992)                                      bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada                        •    Trend ke depan/proyeksi KPMM
Penjelasan Pasal 40 ayat (1)UU No.7/1992                                                padanya,serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam                 •    Aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan dengan
     •     Dalam hubungan ini yang menurut kelaziman wajib dirahasiakan                 rangka memperoleh kebenaran dan segala keterangan dokumen dan                     modal bank;
           oleh bank adalah seluruh data dan informasi mengenai segala                  penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan                       •    Kemampuan bank emmelihara kebutuhan penambahan modal
           sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari          •    Pasal 34 UU No.7/1992” bank wajib menyampaikan kepada Bank                        yang berasal dari keuntungan (laba ditahan)
           orang dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan                     indonesia neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan serta                     •    Rencana permodalan bank untuk mendukung pertumbuhan usaha;
           usahanya.                                                                    penjelasannya serta laporan bentuk lainnya dalam waktu dan bentuk            •    Akses kepada sumber permodalan;dan
Pengertian Perbankan                                                                    yang ditetapkan Bank Indonesia.                                              •    Kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan
                                                                                                                                                                          permodalan bank.
Penilaian Kualitas Aset (Asset Quality)                                              Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor sensitivitas terhadap
 Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor kualitas aset antara       risiko pasar antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-              •   Memerintahkan direksi bank untuk segera menyelenggarakan
lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai                komponen sebagai berikut :                                                               Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum
berikut :                                                                               •     Modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengcover fluktuasi suku              bank dan membentuk tim likuidasi;
     •    Aktiva produktif yang dikualifikasikan dibandingkan dengan total                    bunga dibandingkan dengan potensial loss sebagai akibat fluktuasi     Akibat Hukum Pencabutan Izin Usaha bank
          aktiva produktif;                                                                   (adverse movement) suku bunga;                                            •   Sejak tanggal pencabutan izin usaha,direksi dan dewan komisaris
     •    Debitur inti kredit di luar pihak terkait dibandingkan dengan total           •     Modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengcover fluktuasi                   dilarang melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan aset dan
          kredit;                                                                             nilaim tukar dibandingkan dengan potensial losss sebagai akibat               kewajiban bank,kecuali atas persetujuan dan atau penugasan Bank
     •    Perkembangan aktiva produktif bermasalah/non performing asset                       fluktuasi (adverse movement) nilai tukar;dan                                  Indonesia dan untuk :
          dibandingkan dengan aktiva produktif;                                         •     Kecukupan penerapan sistem menejemen risiko pasar.                     1.pembayaran gaji pegawai yang terhutang;
     •    Tingkat kecukupan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva                                                                                                2.pembayaran biaya kantor;
          produktif (PPAP)                                                         Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum                                   3.pembayaran kewajiban bank kepada nasabah penyimpan dana dengan
     •    Kecukupan kebijakan dan prosedur aktiva produktif;                           •   Formula dan indikator pendukung dalam rangka penilaian setiap            menggunakan dana lembaga penjamin simpanan.
     •    Sistem kaji ulang (riview) internal terhadap aktiva produktif;                   komponen berpedoman kepada matriks perhitungan/analisis
     •    Dokumentasi aktiva produktif dan ;                                               komponen setiap faktor;                                                      •    Direksi wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan
     •    Kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah.                              •   Berdasarkan formula dan indikator pendukung setiap komponen                       pembubaran badan hukum bank dan pembentukan tim likuidasi
Penilaian manajemen (Management)                                                           dilakukan proses analisis untuk menetapkan peringkat setiap                       selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh hari) sejak
 Penilaian terhadap faktor menejemen anatara lain dilakukan melalui                        komponen dengan berpedoman kepada matriks kreteria penetapan                      tanggal pencabutan izin usaha
penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut :                                     peringkat komponen,dalam proses ini juga dilakukan analisis
     •    Menejemen umum;                                                                  terhadap berbagai indikator pendukung dan atau pembanding yang               •     Apabila RUPS tidak dapat diselengarakan atau dapat
     •    Penerapan menejemen risiko dan;                                                  relevan                                                                            diselenggaran tetapi tidak berhasil memutuskan pembubaran
     •    Kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen                •   Selanjutnya dilakukan proses analisis untuk menetapkan peringkat                   badan hukum bank dan pembentukan tim likuidasi,pimpinan Bank
          kepada Bank Indonesia dan atau pihak lain.                                       setiap faktor penilian dengan berpedoman kepada matriks kriteria                   Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan
Penilaian Rentabilitas (Earnings)                                                          penetapan peringkat faktor. Proses penetapan peringkat setiap faktor               penetapan     :pembubaran     badan     hukum,penunjukan        tim
 Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor rentabilitas antara lain           penilaian dilaksanakan setelah mempertimbangkan unsur judgement                    likuidasi,perimntah pelaksanaan likuidasi,dan perintah agar tim
dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut :                   yang didasarkan atas materialitas dan sinifikasi dari setiap kompone;              likuidasi mempertanggung jawabkan pelaksanaan likuidasi kepada
     •    Return on assets (ROA);                                                      •   Berdasarkan hasil penetapan perinkat setiap faktor penilaian                       Bank Indonesia
     •    Return on equity (ROE);                                                          dilakukan proses analisis untuk menetapkan peringkat komposit bank       Keputusan dan Penetapan Pembubaran Badan Hukum
     •    Net interest margin (NIM);                                                       dengan berpedoman kepada matrik penetapan peringkat komposit                  •    Wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan dan di panitera
     •    Biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional             Tingkat Kesehatan Bank                                                                     pengadilan negeri yang meliputi tempat kedudukan bank yang
          (BOPO);                                                                      •   Untuk predikat ingkat Kesehatan “Sehat” dipersamakan dengan                        bersangkutan;
     •    Perkembangan laba operasional;                                                   Peringkat Komposit 1 (PK-1) atau Peringkat Komposit 2 (PK-2);                 •    Wajib diumumkan dalam Berita Negara republik Indonesia dan 2
     •    Komposisi portofolio aktiva produktif dan desertifikasi                      •   Untuk predikat Tingkat Kesehatan “Cukup Sehat” dipersamakan                        (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas;
          pendapatan;                                                                      dengan Peringkat Komposit 3 (PK-3);                                           •    Wajib diberitahukan kepada instansi yang berwenang,oleh tim
     •    Penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan                   •   Untuk predikat Tingkat Kesehatan “Kurang Sehat” dipersamakan                       likuidasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal
          biaya;dan                                                                        dengan Peringkat Komposit 4 (PK-4)                                                 pembentukan tim likuidasi;
     •    Prospek laba operasional.                                                    •   Untuk predikat tingkat Kesehatan “Tidak sehat” dipersamakan                   •    Pengumuman memuat pula pernyataan bahwa seluruh harta
Penilaian Likuiditas (Liquidity)                                                           dengan Peringkat Komposit 5 (PK-5)                                                 kekayaan bank dalam likuidasi berada dalam tanggung jawab dan
Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor likuditas antara lain       Tindakan BI Terhadap Bank Yang Mengalami Kesulitan                                         pengurusan tim likuidasi
dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut :               a. Pemegang saham menambah modal;                                                 •    Pengawasan dan pelaksanaan permbubaran badan hukum dan
     •    Aktiva likuid kurang dari 1 bulan dibandinkan dengan pasiva                  b. Pemegang saham mengganti dewan komisaris dan atau direksi bank;                     likuidasi bank dilakukan oleh Bank Indonesia
          likuid kurang dari 1 bulan;                                                  c. Bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasrkan prinsip           Likuidasi Bank
     •    1-month maturity mismatch ratio;                                                 syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan                   •    Tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai
     •    Loan to Deposit Ratio (LDR);                                                     modalnya;                                                                          akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank
     •    Proyeksi cash flow 3 bulan mendatang;                                        d. Bank melakukan mejer atau konsolidasi dengan bank lain;                        •    Pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh Tim Likuidasi
     •    Ketergantungan pada dana antar bank dan deposan inti;                        e. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh           Tim Likuidasi
     •    Kebijakan dan pengelolaan likuditas (asset and liabilities                       kewajiban;                                                               a. Pihak lain yang bukan anggota direksi,dewan komisaris atau pemegang
          management/ALMA);                                                            f.   bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank        saham;atau
     •    Kemampuan bank untuk memperoleh akses kepada pasar                               kepada pihak lain;
          uang,pasar modal,atau sumber-sumber pendanaan lainnya;dan                    g. Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank          b. Campuran antara pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan
     •    Stabilitas dana pihak ketiga (DPK)                                               kepada bank atau pihak lain                                              satu atau beberapa anggota direksi,dewan komisaris atau pemegang saham
Penilaian Sensitivitas Terhadap Risiko Pasar (Sensitivity to Market                Dalam Hal Tindakan BI Tidak Dapat Mengatasi Kesulitan Bank                       sepanjang jumlah anggota direksi,dewan komisaris dan pemegang saham
Risk)                                                                                  •   Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank;                           tersebut tidak melebihi 1/3 (satu pertiga) dari jumlah anggota Tim Likuidasi
Tugas,wewenang dan Tanggung Jawab Tim Likuidasi                                 •    Pembayaran kewajiban kepada para kreditur dilakukan setelah                  •    Meningkatkan pemerataan pendapatan;
    •    Bertanggung jawab untuk melakukan kepengurusan bank dalam                   dikurangi dengan gaji pegawai yang terutang,biaya perkara di                 •    Meningkatkan hubungan internasional.
         likuisdasi                                                                  pengadilan,biaya lelang yang terutang,pajak yang terutang yang          Jenis-jenis Kredit
    •    Berwenang mewakili bank dalam likuidasi dalam segala hal yang               berupa pajak bank dan pajak yang dipungut oleh bank selaku                   •    Berdasarkan kelembagaannya
         berkaitan dalam penyelesaian hak dan kewajiban bank                         pemotong/pemungut pajak,dan biaya kantor;                                    •    Berdasrkan jangka waktunya
    •    Pelaksanaan likuidasi bank wajib diselesaikan dalam jangka waktu       •    Sisa dana hasil pencairan harta dan atau penagihan piutang kepada            •    Berdasrkan penggunaan kredit
         paling lambat 5 (lma) tahun terhitung sejak tanggal dibentuknya             debitur setelah dikurangi dengan pembayaran sebagaimana dimaksud             •    Berdasar kelengkapan dan keterikatannya dengan dokumen yang
         tim likuidasi                                                               pada poin ketiga dibayarkan secara berurutan kepada kreditur                      dibutuhkan
    •    Dalam hal likuidasi bank tidak dapat diselesaikan dalam jangka              nasabah penyimpan dana dan kreditur lainnya.                                 •    Berdasrkan aktivitas perputaran kegiatan usaha;
         waktu yang ditentukan,penjualan harta bank dalam likuidasi             •    Dalam hal terdapat lembaga yang dalam kedudukannya membayar                  •    Berdasarkan jaminannya
         dilakukan secara lelang                                                     terlebih dulu sebagian atau seluruh hak nasabah penyimpan dana          Jenis Kredit Menurut Kelembagaan
    •    Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya anggota Tim                        maka kedudukan lenmabaga tersebut menggantikan kedudukan                     •    Kredit yang diberikan oleh bank umum dan BPR
         Likuidasi dilarang memperoleh keuntungan untuk dirinya sendiri.             nasabah penyimpan.                                                           •    Kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia dalam bentuk Kredit
    •    Anggota Tim Likuidasi bertanggung jawab secara pribadi apabila         •    Setelah pelaksanaan tahap pembayaran yang terakhir,masih terdapat                 Likuiditas
         dalam melaksanakan tugasnya melanggar ketentuan larangan                    kelebihan harta,Tim Likuidasi membagikan sisa dimaksud kepada                •    Kredit antar bank pelaksana
         memperoleh keuntungan untuk dirinya sendiri                                 para pemegang saham secara pro rata;                                    Jenis Kredit Menurut Jangka Waktunya
    •    Untuk kepentingan harta bank dalam likuidasi Tim Likuidasi dapat       •    Tagihan yang timbul setelah proses likuidasi dapat diajukan terhadap         •    Kredit jangka pendek (short term loan) ,maksimal untuk jangka
         meminta pembatalan kepada pengadilan atas segala perbuatan                  sisa hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang saham;                             waktu 1 tahun
         hukum bank yang mengakibatkan kerugian harta bank,yang                 •    Segala biaya yang berkaitan dengan likuidasi dan tercantum dalam             •    Kredit jangka menengah (medium term loan),untuk jangka waktu
         dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan              daftar biaya likuidasi menjadi beban harta kekayaan bankl dalam                   1-3 tahun
         izin usaha.                                                                 likuidasi dan dikeluarkan terlebih dahulu dari setiap hasil pencairan        •    Kredit jangka panjang,untuk jangka waktu lebih dari 3 tahun
    •    Dalam hal anggota Tim Likuidasi yang dibentuk karena sesuatu                yang bersangkutan;                                                      Jenis Kredit Menurut Penggunaannya
         hal tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan atau              •    Honor Tim Likuidasi termasuk komponen biaya ,ditetapkan dengan               •    Kredit konsumtif
         terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-                berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.                    •    Kredit produktif
         undangan,Bank Indonesia memberhentikan yang bersangkutan dan                                      Pengertian Kredit                                      •    Kredit campuran
         menunjuk penggantinya.                                                 •    Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan      Jenis Kredit Berdasarkan Keterikatannya denganDokumen
Tugas,Wewenang dan Tanggung Jawab Tim Likuidasi                                      dengan itu berdasrkan persetujuan atau kesepakatan pinjam                    •    Kredit ekspor dan impor
    •    Dalam hal Tim Likuidasi dibentuk berdasarkan RUPS,Tim                       meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak            Jenis Kredit Berdasar Aktivitas Perputaran Usaha
         Likuidasi wajib menyusun Neraca Akhir Likuidasi guna                        peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu               •    Kredit kecil
         dilaporkan kepada Bank Indonesia dan dipertanggungjawabkan                  dengan sejumlah bunga,imbalan atau pembagian hasil keuntungan                •    Kredit menengah
         kepada RUPS;                                                                (Pasal 1 angka 12 UU No.7/1992)                                              •     kredit besar
    •    Dalam hal neraca akhir likuidasi telah disetujui Bank Indonesia                                                                                     Kredit Kecil
         dan RUPS telah menerima pertanggungjawaban Tim                                                                                                                Kredit untuk investasi atau modal kerja yang ditujukan bagi usaha
         Likuidasi,maka RUPS meminta Tim Likuidasi mengumumkan                  •   Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan       kecil yang maksimum kreditnya sebesar Rp 350 juta
         berakhirnya likuidasi dan perseroan dengan menempatkan dalam               dengan itu,berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam               Kreteria Usaha Kecil (UU No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil)
         Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar yang                meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak                  •    Memiliki kekayan bersih paling banyak 200 juta rupiah,tidak
         mempunyai peredaran luas,memberitahukan kepada instansi yang               peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu                     termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
         berwenang,memberitahukan kepada Departemen Perindustrian                   dengan pemberian bunga ( Pasal 1 angka 11 UU No. 10 / 1998)                   •    Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 milyar rupiah
         dan Perdagangan agar nama badan hukum bank tersebut dicoret        Unsur-Unsur Kredit                                                                    •    Dimiliki oleh warga negara Indonesia
         dari Daftar Perusahaan;                                                •   Adanya unsur penyediaan uang atau tagihan lainnya;                            •    Berdiri sendiri bukan merupakan perusahaan anak cabang
    •    Pembubaran Tim Likuidasi;                                              •   Adanya persetujuan atau kesepakatan bebas antara bank dan nasabah;            •    Berbentuk usaha perorangan,badan usaha yang berbadan hukum
    •    Dalam hal Tim Likuidasi dibentuk berdasarkan penetapan                 •   Adanya unsur pinjam meminjam;                                                      maupun yang tidak berbadan hukum.
         pengadilan,Tim Likuidasi wajib menyusun Neraca Akhir                   •   Adanya kewajiban mengembalikan/melunasi utangnya oleh pihak              Kredit Menengah
         Likuidasi guna dilaoprkan dan dipertanggungjawabkan kepada                 peminjam;                                                                     •    Kredit yang diberikan pada pengusaha yang modalnya lebih besar
         Bank Indonesia,dan tindakan-tindakan lain seperti poin 1 dan 2         •   Adanya jangka waktu tertentu untuk mengembalikan utangnya;                         dari pengusaha kecil
         atas permintaan Bank Indonesia.                                        •   Adanya unsur bunga sebagai imbalan yang harus dibayar oleh               Kredit Besar
Likuidasi Bank Dilakukan Dengan Cara                                                peminjam pada bank                                                            •    Kredit yang diberikan untuk kegiatan usaha yang bersekala besar
    •    Pencairan harta dan atau penagihan piutang kepada para             Fungsi Kredit                                                                              yang biasanya kredit besar diberikan dalam bentuk kredit sindikasi
         debitur,diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para           •   Meningkatkan daya guna uang;                                                       atau konsursium dari beberapa bank dengan cara pembiayaan
         kreditur dari hasil pencairan dan atau penagihan tersebut;atau         •   Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang;                                       bersama ( co financing / join financing)
                                                                                •   Meningkatkan daya guna dan peredaran barang;                             Jenis Kredit Berdasarkan Jaminannya
    •    Pengalihan seluruh harta dan kewajiban bank kepada pihak lain          •   Salah satu alat stabilitas ekonomi;
         yang disetujui Bank Indonesia;                                         •   Meningkatkan kegairahan kegiatan berusaha;
    •     Kredit tanpa jaminan atau kredit blanko ( unsecured loan ) yaitu          •    Klausula tentanga bunga pinjaman (interest clause)                          •   Character (sifat dan kepribadian)
          kredit yang diberikan tanpa jaminan yang bersifat jaminan                 •    Klausula tentang barang jaminan;                                            •   Capital (permodalan)
          kebendaan secara khusus .                                                 •     klausula tentang asuransi (insurance clause)                               •   Capacity (kemampuan)
     •    Kredit dengan jaminan ( secured loan ) yaitu kredit yang disertai    Isi Perjanjian                                                                        •   Collateral (agunan atau jaminan)
          dengan jaminan yang bersifat kebendaan atau jaminan                       •    Klausula tindakan yang dilarang oleh bank;                                  •   Condition of economy (kondisi perekonomian)
          orang,seperti misanya kredit dengan jaminan hak tanggungan atas           •    Klausula yang mengatur hak bank untuk mengakhiri perjanjian            Pedoman Analisis 4 P
          tanah,fidusia atau lainnya .                                                   secara sepihak,walau perjanjian kredit belum berakhir (tigger clause        •   Personality (kepribadian)
Perjanjian Kredit                                                                        atau opeisbaar clause);                                                     •   Purpose (tujuan)
     •    Perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal                 •    Klausula tentang denda atau pinalti (penalty clause);                       •   Prospect (masa depan kegiatan usaha)
          1754 sampai dengan Pasal 1769 KUHPerdata (sebagai kunstruksi              •    Klausula tentang beban biaya dan ongkos yang timbul sebagai akibat          •   Payment (pembayarannya).
          dasar dari perjanjian kredit)                                                  pemberian kredit;                                                      Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)
Perbedaan Perjanjian Kredit dan Pinjam meminjam                                     •    Debet authorization clause yaitu pendebetan rekening pinjaman            Suatu presentaseperbandingan batas maksimum penyediaan dana yang
     •    Perjanjian kredit dibuat dalam bentuk tertulis,baik dengan akta di             debitur haruslah dengan ijin debitur;                                  diperkenankan terhadap modal bank
          bawah tangan maupun dengan akta otentik,sedangka perjanjian          Isi Perjanjian Kredit                                                            BMPK Menurut Kep.Direksi BI No.31/177/Kep/Dir tanggal 31
          pinjam mrminjam dapat dibuat secara lisan maupun tertulis                 •    Representation and warraties (material adverse change clause) yaitu    Desember 1998
     •    Perejanjian kredit pengembalian atas pokok utang selalu diikuti                klausula yang berisi tentang adanya jaminan bahwa informasi yang            •   BMPK untuk pihak tidak terkait ditetapkan setinggi-tingginya
          dengan adanya bunga,sedangkan pinjam meminjam dalam hal                        diberikan oleh debitur adalah benar adanya;                                     30% dari modal bank yang berlaku sampai akhir 2001 dan terus
          tidak diperjanjikan terlebih dahulu,maka tidak diikuti dengan             •    Klausula tentang ketaatan pada peraturan yang telah ditentukanoleh              dikurangi setiap tahun 5% dan pada awal 2003 harus tinggal 20 %
          bunga                                                                          bank;                                                                           dari modal bank;
     •    Perjanjian kredit dibuat dalam bentuk perjanjian standar,sedang           •    Miscellaneous atau Boiler Plate Provision yaitu pasal-pasal                 •   BMPK untuk pihak terkait ditetapkan setinggi-tingginya sebesar
          perjanjian pinjam-meminjam tidak                                               tambahan;                                                                       10 % dari modal
     •    Perjanjian kredit pada umumnya diikuti dengan adanya hak                  •    Dispute Settlement (alternatif dispute rwsolution);
          jaminan tertentu,sedang pinjam meminjam tidak                             •    Pasal penutup
Perjanjian Baku/Standar                                                        Asas asas Perkreditan yang Sehat
     •    Perjanjian yang pembuatannya sudah bersifat standar dan secara            •    Bank tidak diperkenankan memberikankredit tanpa perjanjian tertulis
          umum seragam yang ketentuan dan isi perjanjian sudah ditentukan           •    Bank tidak boleh memberikan kredit pada usaha-usaha yang sejak
          sepihak oleh pihak bank                                                        semula sudah diketahui atau diperhitungkan tidak sehat dan akan
Hal-hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Perjanjian Standar                                 membawa kerugian
     •    Asas keseimbangan diantara para pihak dalam perjanjian                    •    Bank tidak boleh memberikan kredit untukpemelian saham dan
     •    Asas keadilan dan kejujuran dari para pihak                                    modal kerja dalamranka kegiatan jual beli saham
     •    Asas etikat baik dari para pihak                                          •    Memberikankredit melampaui batas maksimal pemberian kredit (
     •    Asas keterbukaan atau transparasi                                              legal lending limit)
Asas Keterbukaan                                                               Hal-hal yang Perlu Diperhatikan Oleh bank Dalam Memberikan Kredit
     •    Asas keterbukaan atau transparasi terkait dengan ketentuan                •    Analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali
          Undang-undang Perlindungan Konsumen No.8 /1999 Pasal 18                        kewjibannya;
          ayat (2) yang menentukan bahwa “ Pelaku usaha dilarang                    •    Bank wajib melakukan pemantauan penggunaan kredit dan kemauan
          mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit                     serta kepatuhan debitur dalam mengembalikan kreditnya;
          terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau pengungkapannya        •    Bank wajib melakukan peninjauan,penilaian dan pengikatan terhadap
          sulit dimengerti “                                                             jamian yang diberikan oleh debitur;
     •    Dalam hal tidak dipenuhi asas ini dalam perjanjian akan berakibat         •    Tingkat sebaran kredit yang diberikan,kredit yang diberikan tidak
          perjanjian standar batal demi hukum ( pasal 18 ayat (3)                        boleh terpusat pada kelompok tertentu atau kegiatan tertentu saja
Fungsi Perjanjian KREDIT                                                                 tetapi harus seimbang dari berbagai kelompok atau kegiatan usaha.
     •    SEBAGAI PERJANJIAN POKOK                                             Pasal 8 UU No 10 /1998
     •    SEBAGAI ALAT BUKTI                                                        •    Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip
     •    SEBAGAI ALAT KONTROL                                                           syariah,bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan
Isi Perjanjian Kredit                                                                    analisis yang mendalam atas itikat dan kemampuan serta
     •    Syarat-syarat penarikan kredit Pertama kali ( Predisbursement                  kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi uannya atau
          clause) yaitu lausula yang menyangkut tentan pembayaran                        mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai yang diperjanjikan;
          provisi,premi asuransi kredit,asuransi barang jaminan,biaya
          pengikatan       jaminan,penyerahan      barang      jaminan   dan       •  Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan
          dokumennya,pelaksanaan penutupan asuransi;                                  dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan
     •    Klausula tentang maksimum kredit (amount clause)                            yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
     •    Klausula tentang jangka waktu kredit;                                Pedoman Analisis 5 C

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:316
posted:9/18/2011
language:Indonesian
pages:10