Get documents about "Silabi Hukum Perbankan
Document Sample
Silabi Hukum Perbankan Non Bank • Tidak diperkenankan memberikan Kredit Secara Langsung dan
PENDAHULUAN • Contractual Intermediaries Memberi Jaminan Dalam Segala bentuknya.
1. Pengertian Lembaga Keuangan • Invesment Intermediaries
2. Lembaga Keuangan dan Sistem Keuangan • Lembaga Pembiayaan LEMBAGA PERBANKAN
Lembaga Perbankan Metode-metode Pembiayaan Pengertian Hukum Perbankan
1. Pengertian Hukum Perbankan 1. Metode Pembiayaan Langsung(Direct Financing Method) Hukum Perbankan adalah Serangkaian Norma Hukum Positif
2. Sumber-Sumber Hukum Perbankan 2. Metode Pembiayan Semi Langsung(semidirect Financing Method) Yang Mengatur tentang Segala Sesuatu Yang Berkaitan dengan Lembaga
3. Asas-asas Hukum Perbankan 3. Metode Pembiayaan Tidak Langsung (Direct Financing Method) Bank
4. Pengertian dan Fungsi Bank Depository Intermediaries Kajian Utama Hukum Perbankan
5. Jenis dan Usaha Bank Lembaga Bank /Penyimpan Dana,bank disebut sebagai depository • Tentang kelembagaan Bank
6. Bank syariah dan jenis Kegiatannya intermediaries atau lembaga penyimpan dana,karena sebagian besar sekuritas • Tentang Kegiatan Usaha Bank
7. Pendirian,Pembinaan dan Pengawasan Bank sekundernya yang menjadi sumber dana terdiri dari berbagai bentuk • Tentang Proses dan Cara Dalam Melakukan Kegitan
Rahasia Perbankan simpanan,baik yang berupa giro,deposito berjangka maupun tabungan lainnya. Pasal 1 Angka 1 UU No. 10 Tahun 1998
1. Pengertian dan ruang Lingkup Rahasia Perbankan ContractualIntermediaries “ Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang
2. Pihak –pihak yang Wajib Menjaga Rahasia perbankan Dalam Kegiatan Menghimpun Dana Dilakukan dengan Membuat bank,mencakup kelembagaab,kegiatanusaha,serta cara dan proses dalam
3. Sanksi atas Pelanggaran Rahasia perbankan Kontrak atau Perjanjian dengan Nasabahnya untuk Menarik Tabungan atau melaksanakan kegiatan usaha”
Tingkat Kesehatan Perbankan Memberi perlindungan Financial Terhadap timbulnya kerugian baik Jiwa Unsur-Unsur Hukum Perbankan
1. Sistem,Cara dan Pelaksanaan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank maupun Harta------- Lembaga Asuransi,Lembaga Dana Pensiun dan Lainnya • Sebagai Hukum positif,tertulis maupun tidak tertulis
2. Sanksi Terhadap Pelanggaran atas Tingkat Kesehatan Bank Invesment Intermediaries • Ketentuan hukum perbankan mengatur Ketatalaksanaan
3. Likuidasi dan Pembubaran Bank Lembaga Keuangan ini Fungsi utamanya Adalah Menawarkan Surat- Kelembagaan Bank
Perkreditan dan Jaminan Kredit Surat Berharga yang Dapat Dimiliki Sebagai Investasi Jangka Panjang atau • Ketentuan Hukum Perbankan Juga Mengatur Aspek-aspek
1. Kredit dan perjanjian Kredit Bank Dapat Dijual Segera Apabila Investor Membutuhkan Dana Kembali------- Kegiatan Usaha
2. Jaminan atas Kredit Bank Perusahaan Efek,Perusahaan Reksa Dana Sifat Hukum Perbankan
3. Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bank Lembaga Pembiayaan (Financing Institution) Hukum Perbankan Bersifat Sektoral dan Fungsional yang Meniadakan
Lembaga Pembiayaan Sebagai Lembaga keuangan dalam siustem Batas-batas antara Hukum Publik dan Hukum Privat yang ruang Lingkupnya
PENDAHULUAN keuangan Tidak Termasuk Sebagai Lembaga Intermediasi,Oleh Kerena Meliputi Berbagai aspek hukum
Pengertian Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan Dalam Kegiatannya Menyediakan Dana Atau Barang • Hukum Adsministrasi
Lembaga Keuangan atau Financial Institution adalah badan usaha Modal Dilakukan dengan Tidak Menarik Dana Secara Langsung Dari • Hukum Perdata
yang dilihat dari modal atau kekayaan yang dimiliki lebih banyak berwujud Masyarakat • Hukum Dagang
uang (Financial Asset),maupun tagihan-tagihan,baik yang berbentuk • Perusahaan Sewa Guna Usaha (Leasing) • Hukum Pidana
saham,obligasi maupun lainnya apabila dibandingkan dengan asset atau • Perusahaan Modal Ventura(Venture Capital) • Hukum Internasional
modal yang berupa gedung maupun peralatan-peralatan lainnya. • Perdagangan Surat Berharga(Securitie Trade) Hukum Perbankan
Lembaga Keuangan • Perusahaan Anjak Piutang(Factoring) Hukum perbankan mempunyai sifat sebagai hukum pemaksa
Industri jasa dengan kegiatan utama menghimpun dana masyarakat dan • Usaha Kartu Kredit (Credit Card) (Dwingen recht),ketentuan-ketentuan hukum perbankan wajib ditaati dan
menyalurkan kembali pada masyarakat dalam bentuk kredit maupun • Pembiayaan konsumen (Consumers Finance) tidak dapat disimpangi sedikitpun dalam penerapannya
pembiayaan berdasarkan prinsip syariah di samping jasa-jasa keuangan Fungsi Sistem Keuangan Sumber-Sumber Hukum Perbankan
lainnya • Menyediakan Mekanisme Pembayaran • Sumber Hukum dalam arti sumber material
Merupakan bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi modern • Menyediakan Kredit • Sumber Hukum dalam arti sumber formal
yang fungsi pokoknya adalah menyalurkan dana-dana dari • Penciptaan Uang Sumber Hukum Material
penabung/masyarakat sebagai unit yang surplus kepada peminjam atau • Sarana Tabungan Masyarakat • Aspek Ekonomi
masyarakat unit defisit Sumber Dana Lembaga Pembiayaan • Aspek sejarah
Arus Pemindahan Dana Melalui Lembaga Keuangan • Modal Sendiri • Aspek Sosiologi
• Pinjaman • Aspek Filosofi
Masyarakat Unit Lembaga Masyarakat unit • Penjualan obligasi • Aspek Yuiridis
Surplus Keuangan defisit • Pinjaman Subordinasi yang diterima dari mitra asing (Perusahaan Sumber Hukum Formal
Rumah Tangga Bank Rumah Tangga Patungan) • Sumber Hukum tertulis
Sektor Usaha Non Bank Sektor Usaha Dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan • Sumber Hukum tidak tertulis
Lembaga Keuangan
Pemerintah Pemerintah • Tidak Diperkenankan Menarik dana Secara langsung dari Masyarakat Sumber hukum tertulis
• Penerbitan Surat Sanggup Bayar Hanya Sebagai Jaminan atas utang 1. Undang-undang No.7 Tahun 1992 Jo undang-undang No.10
Lembaga Keuangan Kepada Bank Yang Menjadi Krediturnya Tahun 1998 Tentang Perbankan
Bank (Depository Intermediaries) • Memberikan Pembiayaan,baik dalam Bentuk Penyediaan dana 2. Undang-undang No.23 tahun 1999 JoUndang-undang No.3 Tahun
• Bank Umum sebagai investasi ,maupun barang modal sebagai modal kerja 2004 Tentang Bank indonesia
• Bank perkreditan Rakyat
3. Undang-undang No.24 Tahun 1999 Tentang Lalulintas Devisa dan 8. Pencantuman Syarat analisis dampak lingkungan dalam perjanjian Asas Kerahasiaan (Confidential Principle)
sistem Nili Tukar kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah; Bank diharuskan dan diwajibkan untuk merahasiakan segala
4. KUHPerdata (B.W) Buku II dan Buku Ke III 9. Adanya peningkatan ancaman hukuman dan pengenaan hukuman sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan
5. KUHDagang (W.V.K)Khususnya Buku I tentang Surat-surat bersifat minimum dan maksimum. dan simpanannya
berharga Secara Sistematis Subtansi Perubahan UU Perbankan 1992 Asas Kehati-hatian(Prudencial Principle)
6. Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan • Asas ,fungsi dan tujuan perbankan Indonesia Bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib
Penundaan Kewajiban Membayar Utang • Jenis dan usaha bank menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat
7. Undang-undang No. 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah • Perijinan,bentuk hukum dan kepemilikan bank yang dipercayakan pada bank ( Pasal 2,Pasal 29 ayat (2) dan (3) UU
8. Undang-Undang No. 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian • Pembinaan dan Pengawasan bank Perbankan )
9. Undang-undang No. 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan • Kepengurusan bank Tujuan Penerapan Prinsip Kehati-hatian
Agreement Establishing World Trade Organization • Penggunaan tenaga asing oleh bank • Agar bank tetap dalam keadaan sehat ( likuid dan solvent);
10. Undang-undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas • Rahasia bank • Agar bank dalam menjalankan usahanya dilakukan dengan baik
11. Undang-undang No. 8 Tentang Pasar Modal • Ketentuan pidana dan sanksi administratif dan benar;
12. Undang-undang No.9 Tentang Usaha Kecil Asas Demokrasi Ekonomi • Agar bank mematuhi dan mentaati ketentuan-ketentuan dan
13. Undang-undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan norma-norma hukum yang berlaku;
Tanah Besreta benda-benda yang Berkaitan dengan tanah demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian ( Pasal 2 UU • Untuk melindungi dana masyarakat yang dipercayakan pada bank;
Sumber Hukum Tidak Tertulis Perbankan) • Agar kepercayaan masyarakat pada bank makin tinggi;
• Yurisprudensi Demaokrasi Ekonomi • Untukm mewujudkan sistem perbankan yang sehat dan efisien.
• Konvensi (Kebiasaan) 1. Berdasar pancasila
• Doktrin (ilmu Pengetahuan) 2. Berdasar UUD 1945 PENGERTIAN DAN FUNGSI BANK
• Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam kegiatan Prinsip-prinsi Demokrasi Ekonomi Berdasar Pancasila dan UUD 1945 • Bank adalah Lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalam
perbankan. 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama dengan berdasar asas memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalulintas pembayaran dan
Alasan Perubahan Atas UU Perbankan kekeluargaan; peredaran uang (UU Perbankan No. 14 Tahun 1967 )
1. Perkembangan ekonomi nasional yang bergerak cepat,kompetitif 2. Pembanguan ekonomi harus memperhatikan prinsip-prinsip • Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat
dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin komplek,serta keserasian,keselarasan dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya pada masyarakat
sistem keuangan yang semakin maju;Penyesuaian dalam pembangunan,pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional; dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat (Pasal 1
memasuki era globalisasi perdagangan dunia dan sebagai bentuk 3. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai angka 1 UU Perbankan 1992)
implementasi adanya ratifikasi oleh Indonesia terhadap beberapa hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara • Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat
perjanjian Internasional dalam bidang perdagangan barang dan 4. Bumi,air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai dalam bentuk simpanan dan menyalurkan pada masyarakat dalam
jasa; pokok-pokok kemakmuran rakyat dikuasai oleh negara dan bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka
2. Sebagai bentuk imlpementasi komitmen Indonesia dalam forum dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat meningkatkan taraf hidup rakyat banyak ( Pasal 1 angka 2 UU
Internasional,seperti WTO,APEK,ASEAN; 5. Sumber-sumber kekayaan dankeuangan negara dipergunakan dengan Perbankan 1998)
3. Pembukaan akses pasar yang lebih luas dan perlakuan non permufakatan lembaga DPR dan pengawasan terhadap kebijakannya • Bank adalah badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan
diskrinatif terhadap pihak investor asing. ada pada DPR pula memberikan nkredit dan atau pembiayaan berdasarkan prinsip
Tujuan Liberalisasi Usaha Perbankan 6. Perekonomian daerah dikembangakn secara serasi dan seimbang syariah maupun jasa-jasa lainnya,baik dengan modalnya sendiri
1. Untuk memperluas peran investasi asing dalam usaha kegiatan antar daerah dalam satu kesatuan perekonomian nasional dengan maupun menggunakan dana-dana yang dihimpun dari masyarakat
perbankan mendayagunakan potensi dan peran serta daerah secara optimal ataupun dengan cara menerbitkan alat-alat pembayaran yang
2. Untuk meningkatkan kinerja perbankan nasional dalam rangka mewujudkan wawsan nusantara dan ketahanan berupa uang giral .
3. Untuk meningkatkan pola kemitraan dengan pihak perbankan nasional; Unsur-unsur Bank
nasional 7. Setiap warga negara mempunyai kebebasan dalam memilih pekerjaan • Bank merupakan badan usaha yang menjalankan kegiatan
Beberapa subtansi Perubahan Atas UU Perbankan 1992 dan mempunyai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak; perusahaan
1. Pengalihan otoritas pemberian ijin pendirian bank dari Menteri 8. Hak milik perorangan diakui dengan memperhatikan fungsi sosial; • Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan
Keuangan kepada Bank Indonesia; 9. Potensi,inisiatif dan daya kreasi setiap warganegara • Menyalurkan dananya pada masyarakat dalam bentuk kradit
2. Peningkatan sanksi pidana atas pelanggaran rahasia bank; diperkembangkan sepenuhnya dalam batas-batas tidak merugikan maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah
3. Peningkatan dan pengakuan secara tegas peranan bank umum kepentingan umum. • Bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
dalam melaksanakan kegiatan usaha berdasrkan prinsip syariah; Prinsip-prinsip yang Bertentangan Fungsi Bank
4. Memberi peluang yang luas kepada investor asing sebagai mitra • Sistem Free Fight Liberalisme • Bank berfungsi sebagai “financial intermediary” yangkegiatan
strategis dan pemegang saham atas bank umum; • Sistem Etatisme pokoknya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
5. Peran BPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap bank yang di • Persaingan Usaha Tidak Sehat,Monopoli,Monopsoni yang Tujuan bank
dalamnya terdapat keuangan negara; bertentangan dengan keadilan sosial Perbankan Indonesia bertujuan juga untuk menunjang pelaksanaan
6. Dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan; Asas Kepercayaan (Fiduciary Principle) pembangunan nasional dalam rangka untuk :
7. Adanya penegasan sifat sementara bagi badan khusus p[enyehatan Usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan
perbankan nasional nasabahnya • Meningkatkan pemerataan;
• Pertumbuhan ekonomi dan ; kewenangannya,bebas dari campur tangan pemerintah dan /atau pihak-pihak • Sistem nilai tukar mengambang terkendali,maka kebijakannya
• Stabilitas Nasional; lainya yang berfungsi sebagai Bank sentral ( Pasal 4 UU No.3 Tahun 2004 ) berupa penetapan nilai tukar harian serta lebar pita intervensi.
• Peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. • Sebagai badan Hukum yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Wewenang Bank Indonesia dalam tugas Mengatur dan Menjaga
Jenis dan Usaha Bank • Sebagai Lembaga Negara yang independent Kelancaran Sistem pembayaran
Jenis Bank Dilihat Dari Fungsinya • Berfungsi sebagai Bank Sentral • Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan ijin atas
• Bank sentral,yaitu Bank indonesia Sebagaimana diatur dalam UU Wewenang Bank indonesia Sebagai Bank Sentral penyelenggaraan jasa sistem pembayaran
No.23 Tahun 1999 Jo UU no. 3 Tahun 2004 Tentang Bank • Mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara • Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk
Indonesia • Merumuskan dan melaksankan kebijakan moneter menyampaikan laporan tentang kegiatannya
• Bank Pelaksana ( Pasal 5 ayat (1) UU Perbankan 1992) • Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran • Menetapkan penggunaan alat pembayaran.
Bank Pelaksana • Mengatur dan mengawasi perbankan Wewenang Bank Indonesia Dalam Mengatur dan Mengawasi bank
• Bank Umum ,Yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usahanya • Menjalankan fungsi sebagai leder of the last resort. • Menetapkan pengaturan-pengaturan yang berkaitan dengan
secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang Wewenang Pengawasan lembaga perbankan yang menganut prinsip kehati-hatian;
dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran Tugas Pengawasan Terhadap jasa perbankan oleh Bank Indonesia bersifat • Memberikan dan mencabut ijin atas kelembagan dan kegiatan
( Pasal 1 angka 3 UU Perbankan 1998. sementara sampai terbentuknya Lembaga Pengawas jasa Keuangan yang usaha bank;
independent (LPJK) yang paling lambat akan dibentuk 31 Desember 2010 ( • Kewenangan untuk melakukan pengawasan ( bersifat sementara)
• Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Yaitu bank yang melaksanakan Pasal 34 UU No 3 tahun 2004 Jo Pasal 35 UU No. 23 Tahun 1999) • Memberiklan sanksi terhadap bank sesuai peraturan perundangan
kegiatan usahnya secara konvensional atau berdasar prinsip Tujuan Bank Indonesia yang berlaku
syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam • Untuk mencapai ,dan ( Pasal 24-Pasal 35 UU No.23 /1999 Jo UU No.3 /2004)
lalulintas pembayaran ( Pasal 1 angka 4 UU Perbankan 1998 ) • Memelihara Kesetabilan Nilai rupiah ( Pasal 7 ayat(1) UU No.3 Wewenang Bank Indonesia dalam bidang perijinan
Jenis Bank Dilihat Dari Kepemilikannya Tahun 2004) • Memberikan dan mencabut ijin usaha bank;
• Bank Umum milik warganegara indonesia dan atau badan hukum Kesetabilan Nilai Rupiah • Memberikan ijin pembukaan,penutupan,dan pemindahan kantor
Indonesia ( Pasal 22 ayat (1) a UU Perbankan 1998) • Terhadap barang dan Jasa ,diukur dari tingkat perkembangan laju bank;
• Bank Umum milik warganegara Indonesia dan atau badan hukum inflasi. • Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan
Indonesia dengan orang asing dan atau badan hukum asing secara • Terhadap Mata Uang Negara Lain,diukur dari Perkembangan Nilai bank;
kemitraan ( Pasal 22 ayat (1) b Undang-undang perbankan 1998) tukar Rupiah terhadap Mata uang Asing • Memberikan ijin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-
• Bank Perkreditan Rakyat ,hanya dapat dimiliki oleh warganegara Tugas bank Indonesia kegiatan usaha tertentu.
Indonesia,badan hukum Indonesia,pemerintah daerah atau secara ( Pasal 8 UU No 23 /1999) Hubungan Bank Indonesia dengan Pemerintah dan DPR ,Khususnya
bersama-sama ( Pasal 23 UU perbankan 1992) • Menetapkan dan melaksankan kebijakan moneter; dalam Bidang Keuangan
Badan Hukum Indonesia • Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; • Bank indonesia bertindak sebagai pemegang kas pemerintah
• Negara Republik Indonesia • Mengatur dan mengawasi bank. (Pasal 52 ayat (1) dan (2) UU No. 3 Tahun 2004)
• Badan Usaha Milik Negara Kebijakan Moneter • Bank Indonesia untuk dan atas nama pemerintah dapat menerima
• Badan Usaha Milik Daerah Kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank indonesia untuk pinjaman luar negeri,menatausahakan,serta menyelesaikan tagihan
• Koperasi mencapai dan memelihara kesetabilan nilai rupiah dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri.
• Badan Usaha Milik Swasta • Pengendalian jumlah Uang beredar dan atau ; • Atas permintaan pemerintah dapat memberikan pendapatnya
Jenis Bank Dilihat Dari Bentuk Badan Hukumnya • Pengendalian suku bunga. tentang masalah ekonomi,perbankan dan keuamgan,terutama yang
• Bank Umum,berbadan hukum Perseroan Terbatas,Koperasi atau Wewenang Bank indonesia Dibidang Moneter berkaitan dengan tugas Bank Indonesia,Maupun masalah-masalah
Perusahaan daerah ( Pasal 21 ayat (1) UU Perbankan 1998) 1. Menetapkan sarana-sarana moneter dengan memperhatikan sasaran lainnya yang termasuk kewqenangan Bank Indonesia ( Pasal 54
• Bank Perkreditan Rakyat berbadan Hukum Perusahaan laju inflasi ayat (1) UU No. 3 Tahun 2004)
Daerah,Koperasi,Perseroan terbatas atau bentuk lainya yang 2. Melakukan pengendalian moneter • Bank Indonesia wajib memberikan pendapat dan pertimbangan
ditetapkan dengan Peraturan pemerintah ( Pasal 21 ayat (2) UU Cara Pengendalian Moneter kepada pemerintah mengenai rancangan anggaran pendapatan dan
Perbankan 1992 ) Pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi belanja negara serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas
Bank Umum dan BPR tidak terbatas pada : dan wewenang Bank Indonesia (Pasal 54 ayat (2) UU No.3 Tahun
Berbentuk Badan Hukum koperasi kepemilikannya diatur berdasarkan 1. Operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing 2004).
ketentuan Undang-undang Perkoperasian No.25 tahun 1992 2. Penetapan tingkat diskonto • Berhak memberikan masukan dan pendapatnya dalam hal
Badan Hukum Koperasi hanya dapat didirikan di Indonesia dan oleh 3. Penetapan cadangan wajib minimum pemerintah akan mengeluarkan surat-surat utang negara dan dapat
warganegara Indonesia 4. Pengaturan kredit atau pembiayaan membantu penerbitan surat-surat utang negara yang diterbitkan
Bank Umum dan BPR dengan Badan Hukum Perseroan Terbatas Untuk mengendalikan moneter Bank indonesia Juga melaksankan oleh pemerintah ( Pasal 55 ayat (1) dan ayat (3) UU No.3 tahun
,sahamnya hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama ( Pasal 25 Kebijakan Nilai tukar sesuai dengan sistem nilai tukar yang dianut. 2004 )
UU Perbankan 1992 Sistem Nilai Tukar dalam Praktek Perbankan • Bank Indonesia dilarang membeli surat-surat utang negara untuk
• Sistem nilai tukar tetap,dalam hal menggunakan sistem nilai tukar diri sendiri di pasar primer,kecuali surat utang negara berjangka
BANK INDONESIA tetap,maka kebijakannya berupa devaluasi atau revaluasi. pendek yang diperlukan oleh Bank Indonesia untuk operasi
Adalah badan hukum yang dibentuk berdasarkan Undang-undang sebagai • Sistem nilai tukar mengambang,maka kebijakannya yang harus pengendalian moneter ( Pasal 55 ayat (4) UU No. 3 Tahun 2004)
lembaga negara yang independent dalam melaksanakan tugas dan dilakukan adalah dengan melakukan tindakan intervensi pasar.
• Bank Indonesia dapat membeli surat utang negara dalam rangka Gubernur,Deputi gurbernur Senior,Deputi Gurbernur,dan atau Pejabat bank 8. Menyediakan penyimpanan barang dan surat berharga;
pemberian fasilitas pembiayaan darurat sebagaimana dimaksud Indonesia tidak dapat dihukum kerana telah mengambil keputusan atau 9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasar
dalam Pasal 11 ayat (4) di pasar primer ( Pasal 55 ayat (5) UU kebijakan yang sejalan dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana suatu kontrak;
No.3 tahun 2004). dimaksud dalam undang-undang sepanjang dilakukan dengan itikad baik ( 10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lain
• Bank Indonesia dilarang memberikan kredit Pada pemerintah ( Pasal 45 UU BI ) dalam bentuk surat berharga yang tidak dicatat di bursa efek;
Pasal 56 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1999) Anggota dewan gubernur tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatannya 11. Melakukan anjak piutang,usaha kartu kredit;
• Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan tahunan dan Kecuali yang bersangkutan ( Pasal 48 ayat (1) UU BI ) : 12. Melakukan kegiatan penyertaan modal;
triwulan secara tertulis kepada DPR dan pemerintah pada setiap 1. Mengundurkan diri; 13. Melakukan kegiatan Penyertaan modal sementara untuk mengatasi
tahun anggaran. 2. Terbukti melakukan tindak pidana kejahatan; kegagalan kredit;
• Laporan tahunan dan triwulan disampaikan kepada masyarakat 3. Tidak dapat hadir secara fisik dalam jangka waktu 3 bulan berturut- 14. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun.
secara terbuka melalui media masa denga mencantumkan turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; Fungsi dan Usaha BPR ( Pasal 13 UU Perbankan)
ringkasannya dalam Berita Negara. 4. Dinyatakan pailit atau tidak mampu memnuhi kewajiban kepada 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang
• Setiap awal tahun anggaran, Bank Indonesia wajib menyampaikan kreditur;atau berupa deposito berjangka,tabungan dan atau bentuk lain yang
informasi kepada masyarakat secara terbuika melalui media masa. 5. Berhalangan tetap. dipersamakan;
Isi laporan Tahunan dan Triwulan Bank Indonesia 2. Memberikan kredit atau menyediakan pembiayaan dan
• Memuat tentang pelaksanaan tugas dan wewenangnya pada tahun FUNGSI DAN USAHA BANK UMUM penempatan dana berdasarprinsip syariah;
sebelumnya; dan Fungsi Pokok Bank Umum 3. Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank
• Rencana kebijakan ,penetapan sasaran dan langkah-langkah tugas • Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien Indonesia,deposito berjangka,sertifikat deposito dan atau tabungan
dan wewenang Bank Indonesia untuk tahun yang akan datang dalam kegiatan ekonomi; pada bank lain.
dengan mempertimbangkan laju inflasi serta kondisi ekonomi dan • Menciptakan uang melalui penyaluran kredit/pembiayaan Kegiatan yang Dilarang dilakukan BPR(Pasal 14 UU Perbankan)
keuangan. berdasarkan prinsip syariah dan investasi; • Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalulintas
Isi informasi Tahunan Bank Indonesia pada Masyarakat • Menghimpun dana dan menyalurkan pada masyarakat; pembayaran;
• Memuat evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan moneter pada • Menyediakan jasa-jasa pengelolaan dana atau wali amanat kepada • Kegiatan usaha dalam valuta asing;
tahun sebelumnya; individu dan pengusaha; • Melakukan penyertaan modal
• Memuat rencana kebijakan moneter dan penetapan sasaran • Menyediakan fasilitas untuk perdagangan internasional; • Melakukan usaha perasuransian;
moneter untuk tahu yang akan datang. • Menyediakan jasa penyimpanan barang-barang berharga; • Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha yang dimaksud oleh
Organisasi Bank Indonesia • Jasa-jasa lainnya,misalnya kredit card,trafeler check,transfer dana pasal 13 UU Perbankan.
Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri dari : dsb.
• Seorang Gubernur Kegiatan usaha Bank Umum( Pasal 6 ,Pasal 7 UU Perbankan) BANK SYARI’AH DAN KEGIATANYA
• Seorang Deputi Gubernur Senior 1. Menghimpun dana mmasyarakat dalam bentuk simpanan,berupa Latar Belakang Perkembangan Bank syariah
• Sekurang-kurangnya 4 (empat0 orang atau Sebanyak-banyaknya 7 giro,deposito berjangka,sertifikat deposito,tabungan dan atau dalam Perbankan syariah (Islamic Banking) dalam menjalankan kegiatan
(tujuh) orang Deputi Gubenur. bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. usahanya berpegang pada asas perbankan tanpa bunga dan jasa transaksi
Dewan Gubernur dipimpin oleh Gubenur dengan Deputi Gubenur Senior 2. Memberikan kredit dan atau pembiayaan berdasrkan prinsip syariah keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai moral dan prinsip-
sebagai Wakil. 3. Menerbitkan surat pengakuan hutang. prinsip syariah Islam
Syarat Untuk dpt diangkat Sebagai anggota Dewan Gubenur: 4. Membeli,menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk Kegiatan Bank Syariah Harus menghindari :
1. Warga Negara Indonesia; kepentingan dan atas perintah nasabahnya : • Adanya praktek riba dalam segala bentuknya;
2. Memiliki Integritas,akhlak dan moral yang tinggi; • Surat-surat Wesel,termasuk wesel yang diaseptasi oleh bank yang • Kegiatan yang bersifat spekulatif yang serupa dengan perjudian
3. Memiliki keahlian dan pengalaman dibidang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan (maysir);
ekonomi,keuangan,perbankan atau hukum. surat-surat dimaksud; • Ketidak jelasan (gharar);
Gubernur,Deputi Gubernur Senior dan Deputi gubenur diusulkan dan • Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa • Pelanggaran prinsip keadilan dalam bertransaksi.
diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan; Pembiayaan dan investasi Bank Syariah
Larangan Bagi anggota Dewan Gubenur: • Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah; Perbankan Syariah dalam menyalurkan dana pembiayaan dan investasi
• Antara sesama anggota Dewan gubenur dilarang mempunyai • Sertifikat Bank Indonesia; harus ditujukan untuk kegiatan usaha yang berdasrkan etika dan halal secara
hubungan keluarga sampai derajat ketiga dan besan ( Pasal 46 ayat • Obligasi syariah
(1) UU BI ) • Surat dagang berjangka waktu sampai satu tahun Dasar Pertimbangan pengembangan perbankan syariah
• Secara sendiri ataui secara bersama-sama dilarang mempunyai • Instrumen surat berharga lainnya yang berjangka waktu sampai • Untuk, memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki
kepentingan langsung atau tidak langsung pada perusahaan dengan 1 tahun. layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah;
manapun juga. 5. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri atau nasabah; • Untuk meningkatkan mobilitas dana masyarakatyang belum
• Merangkap jabatan pada lembaga lain,keculai karena 6. Menempatkan dana pada,meminjam dana dari atau meminjamkan dana terserap sistem perbankan yang ada dan untuk mengoptimalkan
kedudukannya wajib memangku jabatan tersebut ( Pasal 47 ayat kepada bank lain baik dengan menggunakan surat,sarana proses saving investment untuk percepatan pembangunan;
(1) UU BI ) telekomunikasi,maupun dengan wesel unjuk,cek atau sarana lain; • Meningkatkan ketahanan perbankan nasional dengan
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan mengembangkan bank syariah berdasrkan ethical investment yang
perhitungan dengan atau antar pihak ketiga; lebih banyak berbasis equity dengan prinsip bagi hasil dan
transaksi keuangan yang tidak bersifat spekulatif serta untuk • Mendukung efektifitas lembaga-lembaga yang menangani aspek legal beserta managerial skill dan pengelolaannya (Mudharib). Pendapatan dari
tujuan-tujuan investasi produktif; dari kegiatan perbankan syariah kegiatan usaha yang dijalankan dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya
• Menyediakan sarana bagi investor internasional untuk Menjamin Penerapan Prinsip Kehati-hatian dan apabila rugi bank akan menanggung kerugian tersebut sebagai
melaksankan pembiayaan dan traksaksi keuangan yang sesuai • Mempersiapkan ketentuan-ketentuan prinsip kehati-hatian dan pengurangan modal,sedang mudharib kehilangan keuntungan yang
prinsip syariah. menejemen risiko yang sesuai dengan prinsip syariah; diharapkan dari proyek atau kegiatan usaha yang telah dilakukan,kecuali
Prinsip-prinsi dasar pengembangan Perbankan syariah • Meningkatkan transparasi dan akuntabilitas bank syariah dengan kerugian sebagai akibat penyelewengan atau penipuan ,tetap menjadi
• Pengembangan jaringan kantor perbankan syariah diserahkan mengeluarkan standart akutansi audit dan good corporate tanggung jawab pihak mudharib “
sep[enuhnya pada mekanisme pasar governance; Musharakah ( Prinsip Penyertaan Modal )
• Pengaturan dan pengembangan perbankan syariah dilaksankan • Mengembangkan sistem dan prosedur pengawasan yang efektif “ adalah perjanjian pembiayaan dimana bank menyediakan sebagian
dengan tidak menerapkan infant industry argument atau dengan didukung oleh tenaga pengawas yang handal pembiayaan bagi usaha tertentu dan sebagian lain disediakan oleh nasabah
memberikan perlakuan khusus; Perbedaan Bank syariah dan Bank Konvensional atau pengusaha sebagai mitra usaha dengan pembagian keuntungan bersama
• Pengembangan perbankan syariah baik dari sisi kelembagaan 1. Akad dan Aspek Legalitas antara bank dan nasabah dari kegiatan usaha yang dibiayai bersama. Bank
maupun pengaturan dilaksankan secara bertahap dan a. Rukun berdasarprinsip ini dapat masuk dalam menejement kegiatan yang
berkelanjutan; b. Syarat bersangkutan”.
• Pengaturan dan pengembangan perbankan syariah menerapkan 2. Lembaga penyelesaian Sengketa Pembagian keuntungan tidak harus sebanding dengan prosentase
prinsip universalitas sesuai dengan nilai dasar Islam yaitu rahmat 3. Struktur Organisasi pembiayaan masing-masing dan apabila timbul kerugian akan ditanggung
bagi sekalian alam. a. Dewan Pengawas Syariah bersama berdasrkan prosentase perbandingan modal masing-masing .
( DPS ) Murabahah ( Prinsip Jual beli dengan Keuntungan)
Visi , Misi,dan Sasaran Bank Indonesia dalam Pengembangan b. Dewan syariah nasional ( DSN ) “ adalah perjanjian pembiayaan dimana bank membiayai pembelian barang
Perbankan syariah 4. Bisnis dan Usaha yang Dibiayai: yang diperlukan nasabah dengan sistem pembayaran kemudian “
Visi Perbankan syariah
Terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif,efisien dan a. apakah obyek pembiayaan halal atau haram; Dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara bank membeli atau
memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sektor riil secara b. apakah obyek menimbulkan kemudhorotan memberi kuasa kepada nasabah untuk membelikan barang yang diperlukan
nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis ekuitas dalam kerangka tolong atau tidak pada masyarakat; atas nama bank dan selanjutnya bank menjual barang tersebut kepada
menolong dan menuju kebaikan guna mencapai kemashlahatan masyarakat c. Apakah p[royek berkaitan dengan kegiatan maksiat nasabah dengan harga sebesar harga pokok ditambah sejumlah keuntungan
Misi Perbankan syariah atau tidak dan dibayar oleh nasabah untuk jangka waktu tertentu sesuai perjanjian
Mewujudkan iklim yang kondusif untuk pengembangan perbankan d. Apakah proyek itu berkaitan dengan industri senjata pembunuh antara bank dengan nasabah.
syariah yang istiqamah terhadap prinsip-prinsip syariah dan mampu masal atau tidak Ijarah (Prinsip Sewa Murni Tanpa Pilihan )
berperan dalam sektor riil yang meliputi (i) melakukan kajian dan penelitian e. Merugikan siar Islam atau tidak. “ Adalah perjanjian pembiayan dimana bank menyediakan pembiayaan
kondisi potensi dan kebutuhan perbankan syariah; (ii) menyiapkan peraturan 5. Lingkungan kerja dan corporate culture untuk pembelian barang modal yang dibutuhkan nasabah untuk kegiatan
dan pengembangan infrastruktur agar bank syariah dapat beroperasi sesuai • Amanah dan shidik usahanya,bank adalah sebagai pemilik barang dan nasabah adalah sebagai
karakteristiknya; (iii) melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap • Fatonah penyewa yang memiliki hak untuk menggunakan dengan membayar
operasi bank-bank syariah (iV) Mengeluarkan ijij untuk beroperasinya bank • Tabligh sejumlah uang tertentu sebagai uang sewa untuk jangka waktu tertentu
syariah 6. Berdasarkan Prinsip Bagi hasil,jual beli,sewa menyewa. sesuai kesepaktan,apabila masa sewa sudah berakhir maka barang akan
Sasaran pengembangan Perbankan Syariah Sampai 2011 7. Sifat usahanya profit dan falah orientid dikembalikan pada bank “.
Meningkatkan Manfaat Perbankan syariah bagi kesejahteraan masyarakat 8. Hubungan Bank dengan Nasabah lebih bersifat kemitraan. Ijarah Wa Iqtina ( Prinsip Sewa dengan Hak Pilihan Pemindahan
• Mampu memnuhi kebutuhan masyarakat yang menginginkan Pembiayan berdasar prinsip Syariah Kepemilikan Pada Penyewa )
layanan bank syariah di seluruh Indonesia; “adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu Pada prinsipnya Ijarah Wa Iqtina sama dengan Ijarah,hanya saja dalam
• Mampu berperan aktif dalam sektor riil terutama sektor UKM; berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dan pihak lain prinsip Ijarah wa Iqtina pada akhir perjanjian sewa pada pihak nasabah
• Mencapai pangsa 5% dari total asset perbankan nasional; yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan diberikan hak pilihan :
• Mendorong secara bertahap peningkatan proporsi pembiayaan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil ( Pasal 1
dengan pola bagi hasil pada bank syariah pada posisi yang angka 12 UU No.10 Tahun 1998)” • Untuk membeli barang sewa dengan harga yang disepakati;
optimal. Prinsip Syariah • Meneruskan sewanya untuk jangka waktu yang disepakati atau;
Mewujutkan Perbankan Syariah yang sehat,kompetitif dan efisien “ adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain • Mengakhiri masa sewa sesuai dengan yang sudah diperjanjikan.
• Menyediakan produk dan jasa perbankan syariah yang dapat untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan
memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha; lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah ……. ( Pasal 1 angka 13 UU PERIJINAN
• Dikelola oleh sumber daya insani yang profesional dan konsisten No.10 Tahun 1998 )” • Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari
terhadap prinsip syariah; masyarakat dalam bentuk simpanan,wajib memperoleh ijin usaha
• Didukung oleh sistem kelembagaan yang lengkap dan efektif. Jenis-jenis Pembiayan Berdasar prinsip Syariah sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat dari pimpinan
Menjamin Pemenuhan Prinsip Syariah Prinsip Mudharabah (Prinsip Bagi Hasil ) bank Indonesia ( Pasal 6 ayat (1) UU No. 10/1998 )
• Bekerjasama dengan Dewan syariah Nasional untuk meningkatkan “ adalah Suatu perjanjian pembiayan yang disepakati bersama antara bank dan • Pelanggaran terhadap ketentuan perijinan pendirian bank termasuk
konsistensi penerapan prinsip syariah dalam operasinal perbankan nasabah,dimana pihak bank bersedia menyediakan memberikan modal investasi tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana kumulatif,yaitu
dan modal kerja (shahibul maal) ,sedang pihak pengusaha menyediakan proyek pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling
lama 15 (lima belas )tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 1. Tidak termasuk daftar orang tercela dalam bidang perbankan • Bank Peka Terhadap Mismanagement karena beroperasi dengan
10.000.000.000,00 dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 2. Mempunyai integritas moral dan aklak yang baik modal passiva (deposit liabilities) dan dengan equity to debt ratio
Syarat Pendirian Bank(Pasal 16 ayat (2) UU No.10 /1998 3. Pendidikan formal setingkat DIII atau sarjana muda (capital to asset ratio) yang kecil
1. Susunan organisasi dan kepengurusan; 4. Jumlah direksi sekurang-kurangnya 2 orang Tujuan Pengawasan dan Pembinaan
2. Permodalan; 5. Sekurang-kurangnya 50% anggota direksi berpengalamnan dibidang Menciptakan sistem perbankan yang sehat yang memiliki tiga aspek yaitu
3. Kepemilikan; perbankan selama 2 tahun,untuk BPRS sekurang-kurangnya :
4. Keahlian dalam bidang perbankan; berpengalaman dibidangnya selama 2 tahun atau mengikuti 1. Memelihara kepentingan masyarakat;
5. Kelayakan rencana kerja. perbankan syariah jika belum berpengalaman 2. Bermanfaat dalam menunjang penegendalian moneter;
Bank Indonesia juga wajib memperhatikan tingkat persaingan yang sehat 6. Tidak mempunyai hubunan sedarah atau semenda sampai derajat ke 3. Mendorong perkembangan ekonomi secara wajar.
antar bank,tingkat kejenuhan bank dalam satu wilayah,dan pemerataan dua dengan anggota direksi lainnya / komisais Strategi Pengawasan Bank
pembangunan (Penjelasan pasal 16 ayat (2) UU No.10 /1998) 7. Tidak merangkap jabatan. • Menetapkan Peraturan / ketentuan
Bentuk Badan Usaha Bank Syarat Anggota Dewan Komisaris • Pengawasan tidak langsung (Offsite Supervision)
1. Bank Umum: 1. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela; • Pengawasan langsung (Onsite Supervision)
• Perseroan Terbatas 2. Memiliki kemampuan dalam menjalankan tugasnya; • Prudential Meeting/Interview
• Koperasi 3. Memiliki integritas aklak dan moral yang baik; • Pengenaan Sanksi
• Perusahaan Daerah 4. Warganegara Indonesia/Asing • Penyediaan Sarana Penunjang
2. Bank Perkreditan Rakyat: 5. Jumlah anggota komisaris sekurang-kurangnya 2 orang dan Implementasi Sistem Pengawasan
• Perusahaan derah sekurang-kurangnya 1 orang WNI 1. Pengawasan Terpadu yaitu melalui kebijakan dan ketentuan
• Koperasi 6. Memiliki pengalamnan dan pengetahuan dibidang perbankan perbankan (Macro Economic Supervision Functian) :
• Perseroan terbatas 7. Mayoritas anggota tidak boleh mempunyai hubungan darah atau • Perumusan Kebijakan dan ketentuan perbankan (Sound Banking
• Bentuk lain yang ditetapkan Berdasar Peraturan pemerintah. semenda sampai derajat ke dua. Policies and Regulation)
Syarat Anggota komisaris • Peningkatan efektifitas pengawasan (prudential supervision)
Susunan Organisasi Badan Hukum P.T 1. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela; • Penyediaan informasi perbankan yang lengkap,akurat dan up to
1. RUPS 2. Memiliki kemampuan dalam menjalankan tugasnya; date.
2. Dewan Direksi 3. Memiliki integritas akhlak dan moral yang baik; 2 Penekanan pada”Full Responsibility” dalam pengawasan individual
3. Dewan Komisaris 4. Warga negara Indonesia/asing; bank (Idividual Supervisiory Strategy)
Bagi Bank yang menjalankan Prinsip syariah kepengurusan ditambah 5. Jumlah anggota komisaris sekurang-kurangnya 2 orang dan 3.Prudential Regulation Approach
dengan Dewan Pengawas syariah(DPS) sekurang-kurangnya 1 orang WNI; 4.Risk Based Approach
Susunan Organisasi Bank Berbentuk Koperasi 6. Memiliki pengalaman dan pengetahuan dibidang perbankan; 5.Consolidated Approach
1. RAT 7. Mayoritas anggota tidak boleh mempunyai hubungan darah atau Obyek Pembinaan dan Pengawasan Bank
2. Pengurus semenda sampai derajat kedua. Pembinaan adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan
3. Pengawas Permodalan Bank peraturan yang menyangkut aspek-aspek(Regulation) :
4. Bagi bank yang menjalan Prinsip syariah ditambah DPS • Bagi Bank Umum,modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp 3 1. Kelembagaan Bank;
Syarat Anggota dewan Direksi Bank Umum trilyun ( SK Direksi BI No 32/33?Kep/dir dan no 32/34/Kep/Dir 2. Kepemilikan bank;
1. Tidak termasuk dalam dartar orang tercela di bidang perbankan; tanggal 12 Mei 1999) 3. Kepengurusan Bank;
2. Memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas; • Bagi BPR (SK Direksi BI No.32/35/Kep/Dir dan SK No. 32/36 4. Kegiatan Usaha Bank;
3. Layak dan memiliki integritas moral yang baik untuk mengelola /Kep/Dir tanggal 12 Mei 1999) ditentukan bahwa : 5. Pelaporan bank.
bank; 1. Untuk BPR yang didirikan di wilayah Kewenangan Pengawasan Bank
4. Warga negara Indonesia atau asing jika sebagian sahan dimiliki Jakarta,Tangerang,Bogor,Bekasi dan Karawang sebesar Rp 2 Miliar; a. Power to License
orang asing; 2. Untuk BPR yang didirikan di wilayah ibukota propinsi di luar b. Power to Regulate
5. Jumlah anggota direksi sekurang-kurangnya 3 orang,di antaranya DKI,kabupaten/kota Tangerang,Bogor,Bekasi dan Karawang; c. Power to Kontrol
1 orang WNI jika sebagian sahamnya dimiliki orang asing; 3. Untuk BPR yang didirikan di luar wilayah tersebut di atas sebesar Rp d. Power to Impose Sanctions
6. Berpengalaman dibidang perbankan(Jabatan)eksekutif selama 5 500 Juta. Fokus Pengawasan Bank
tahun,untuk perbankan syariah 1 tahun atau mengikuti pelatihan Pengawasan dan Pembinaan Bank Di Indonesia 1.Tingkat Kesehatan Individual Bank
bank syariah; • Dasar-dasar pertimbangan a. Risk Profile
7. Mayoritas anggota direksi tidak ada hubungan keluarga • Tujuan b. Composite Rating
sedarah/semenda sampai derajat ke dua; • Strategi 2. Good Corporate Governznce
8. Dilarang adanya rangkap jabatan pada lembaga • Implementasi Sistem Pengawasan a. Structur
perbankan,perusahaan atau lembaga lain; • Obyek Pengawasan - Peran Komisaris dan direksi
9. Diantara anggota direksi dilarang secara sendiri-sendiri atau • Kewenangan Pengawasan Bank
bersama-sama memiliki saham melebihi 25 % dari modal disetor Dasar-dasar Pertimbangan - Fungsi Komite-komite
pada suatu perusahaan lain. • Bank Merupakan Lembaga Yang Sangat Vital Bagi Perekonomian - Fit and Proper Test
Syarat Anggota direksi BPR Negara. - Internal dan Eksternal Auditor
- Fungsi Kepatuhan • Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan 2. Dalam rangka kepentingan perpajakan ( Pasal 41 UU No.10/1998)
b. Procees (Prudential banking regulation and keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya ( Pasal 1 3. Dalam rangka kepentinganperadilan dalam perkara pidana (Pasal 42
implementation angka 28 UU No. 10 /1998 UU No.10/1998)
- Risk Menagement • Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan 4. Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan pada
- CAMELS dan simpanannya kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam BUPLN (Pasal 41 A UU No.10/1998)
- Business Plan pasal 41,Pasal 41 A ,pasal 42 dan Pasal 43,Pasal 44 dan Pasal 44A ( 5. Dalam rangka perkara perdata antara bank dan nasabahnya (Pasal 43
Fokus Pengawasan Bank Pasal 40 ayat (1) UU No.10 /1998 ) UU No.7/1992)
2. Good Corporate Governance Ruang Lingkup Rahasia Perbankan (UU No.10 /1998) 6. Untuk kepentingan ahli waris penyimpan (Pasal 44 A UU No.10
c. Outcome • Keterangan mengenai nasabah,yang dimaksud adalah nasabah /1998)
- Transparansi Keuangan dan penyimpan dan simpanannya,tidak termasuk nasabah dibetur dan 7. Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank (Pasal 44 UU
Non keuangan. pinjamannya; No.7/1992)
- SID • Kewajiban pihak bank dan pihak terafiliasi untuk merahasiakan Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank
- Reporting keterangan tersebut,kecuali hal itu tidak dilarang oleh undang-undang • Dengan semakin meningkatnya kompleksitas dan profil risiko
Tugas Pengatuan Dan Pengawasan Bank (sistem relatif); bank perlu mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul
BI Berwenang : • Dalam keadaan tau hal tertentu informasi tentang nasabah penyimpan dari operasional bank. Bagi perbankan,hasil akhir penilaian
• Menetapkan peraturan di bidang perbankan dan simpanannya dapat dibuka oleh bank berdasarkan Undang- kondisi bank tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sarana
• Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan undang (sistem relatif). dalam menetapkan strategi usaha di waktu yang akan
tertenu dari bank Pihak-pihak yang Wajib Menjaga Rahasia Bank (Pasal 42 ayat (2)) datang,sedangkan bagi Bank Indonesia antara lain digunakan
• Melakukan pengawasan bank baik langsung maupun tidak • Anggota dewan komisaris sebagai sarana penetapan dan implementasistrategi pengawasan
langsung • Direksi bank bank oleh Bank Indonesia.
• Mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan • Pegawai bank • Tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian kuantitatif atas
perundang-undangan • Pihak terafiliasi berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja
Dalam jangka pendek,kebijakan perbankan diarahkan untuk mempercepat Pegawai Bank suatu bank melalui penilaian faktor permodalan,kualitas
penyehatan bank-bank agar dapat mendukung pemulihan ekonomi. • Adalah pejabat bank yang diberi wewenang dan tanggung jawab aset,manajemen,rentabilitas,likuiditas,dan sensibilitas terhadap
Sistem Rahasia Perbankan untuk melaksanakan tugas operasional bank dan karyawan yang risiko pasar. Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan
• Rahasia perbankan yang bersifat absulut : yaitu penerapan sistem mempunyai akses terhadap informasi mengenai keadaan bank ( melalui penilaian kuantitatif dan atau kualitatif setelah
rahasia perbankan yang dilakukan secara ketat oleh bank dan penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU No. 7 /1992) mempertimbangkan unsur judgement yang didasarkan atas
semua hal yang berkaitan dengan keadaan nasabah tidak dapat Pihak-pihak Terafiliasi (Pasal 1 angka 22 UU No. 10/1998) materialitas dan signifikasi dari faktor-faktor penilaian serta
dibuka dengan alasan apapun kecuali atas permintaan nasabah • Anggota dewan komisaris,pengawas,direksi atau kuasanya,pejabat pengaruh dari faktor-faktor lainnya,seperti kondisi industri
sendiri. atau karyawan bank; perbankan dan perekonomian nasional.
• Rahasia perbankan yang bersifat relatif :yaitu penerapan rahasia • Anggota pengawas,pengawas,pengelola atau kuasanya,pejabat atau Faktor-faktor Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (CAMELS)
perbankan yang tetap menerapkan adanya jaminan adanya aryawan bank,khusus bank yang berbentuk koperasi • Permodalan (capital)
kerahasiaan yang berkaitan dengan keadaan nasabah,akan tetapi • Pihak yang memberikan jasanya pada bank antara lain akuntan • Kualitas aset (Asset Quality)
dalam hal-hal tertentu yang diatur oleh undang-undang untuk publik,penilai,konsultan hukum dan konsultan lainnya; • Manajemen (Management)
kepentingan tertentu rahasia bank dapat dibuka. • Pihak lain menurut penilaian bank Indonesia turut serta • Rentabilitas (Earnings)
Pengertian Rahasia Perbankan mempengaruhi pengelolaan bank,antara lain pemegang saham dan • Likuditas (Liquidity)
• Rahasia Perbankan adalah segala sesuatu yang berhubungan keluarganya,keluarga komisaris,keluarga pengawas,keluarga direksi • Sensitivitas terhadap risiko pasar (Sensitivity to Market Risk)
dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut Ketentuan Rahasia Perbankan Dapat Dibuka/diakses Penilaian Modal (Capital)
kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan (Pasal 1 angka 16 1. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan oleh Bank Indonesia sebagaimana Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor permodalan antara
UU No.7 / 1992) diatur dalam Pasal 30 UU No.7 /1992 lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai
• Bank dilarang memberikan keterangan yang dicatat pada bank • Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan berikut :
tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya yang dan penjelasan mengenai usahanya menurut tatacara yang ditetapkan • Kecukupan pemenuhan kewajiban penyediaan modal minimum
wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia oleh Bank Indonesia; (KPMM) terhadap ketentuan yang berlaku;
perbankan kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam asal • Bank atas permintaan Bank Indonesia wajib memberikan kesempatan • Komposisi permodalan;
41-44 (Pasal 40 ayat (1) UU No.7 /1992) bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada • Trend ke depan/proyeksi KPMM
Penjelasan Pasal 40 ayat (1)UU No.7/1992 padanya,serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam • Aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan dengan
• Dalam hubungan ini yang menurut kelaziman wajib dirahasiakan rangka memperoleh kebenaran dan segala keterangan dokumen dan modal bank;
oleh bank adalah seluruh data dan informasi mengenai segala penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan • Kemampuan bank emmelihara kebutuhan penambahan modal
sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari • Pasal 34 UU No.7/1992” bank wajib menyampaikan kepada Bank yang berasal dari keuntungan (laba ditahan)
orang dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan indonesia neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan serta • Rencana permodalan bank untuk mendukung pertumbuhan usaha;
usahanya. penjelasannya serta laporan bentuk lainnya dalam waktu dan bentuk • Akses kepada sumber permodalan;dan
Pengertian Perbankan yang ditetapkan Bank Indonesia. • Kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan
permodalan bank.
Penilaian Kualitas Aset (Asset Quality) Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor sensitivitas terhadap
Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor kualitas aset antara risiko pasar antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen- • Memerintahkan direksi bank untuk segera menyelenggarakan
lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai komponen sebagai berikut : Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum
berikut : • Modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengcover fluktuasi suku bank dan membentuk tim likuidasi;
• Aktiva produktif yang dikualifikasikan dibandingkan dengan total bunga dibandingkan dengan potensial loss sebagai akibat fluktuasi Akibat Hukum Pencabutan Izin Usaha bank
aktiva produktif; (adverse movement) suku bunga; • Sejak tanggal pencabutan izin usaha,direksi dan dewan komisaris
• Debitur inti kredit di luar pihak terkait dibandingkan dengan total • Modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengcover fluktuasi dilarang melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan aset dan
kredit; nilaim tukar dibandingkan dengan potensial losss sebagai akibat kewajiban bank,kecuali atas persetujuan dan atau penugasan Bank
• Perkembangan aktiva produktif bermasalah/non performing asset fluktuasi (adverse movement) nilai tukar;dan Indonesia dan untuk :
dibandingkan dengan aktiva produktif; • Kecukupan penerapan sistem menejemen risiko pasar. 1.pembayaran gaji pegawai yang terhutang;
• Tingkat kecukupan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva 2.pembayaran biaya kantor;
produktif (PPAP) Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum 3.pembayaran kewajiban bank kepada nasabah penyimpan dana dengan
• Kecukupan kebijakan dan prosedur aktiva produktif; • Formula dan indikator pendukung dalam rangka penilaian setiap menggunakan dana lembaga penjamin simpanan.
• Sistem kaji ulang (riview) internal terhadap aktiva produktif; komponen berpedoman kepada matriks perhitungan/analisis
• Dokumentasi aktiva produktif dan ; komponen setiap faktor; • Direksi wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan
• Kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah. • Berdasarkan formula dan indikator pendukung setiap komponen pembubaran badan hukum bank dan pembentukan tim likuidasi
Penilaian manajemen (Management) dilakukan proses analisis untuk menetapkan peringkat setiap selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh hari) sejak
Penilaian terhadap faktor menejemen anatara lain dilakukan melalui komponen dengan berpedoman kepada matriks kreteria penetapan tanggal pencabutan izin usaha
penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut : peringkat komponen,dalam proses ini juga dilakukan analisis
• Menejemen umum; terhadap berbagai indikator pendukung dan atau pembanding yang • Apabila RUPS tidak dapat diselengarakan atau dapat
• Penerapan menejemen risiko dan; relevan diselenggaran tetapi tidak berhasil memutuskan pembubaran
• Kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen • Selanjutnya dilakukan proses analisis untuk menetapkan peringkat badan hukum bank dan pembentukan tim likuidasi,pimpinan Bank
kepada Bank Indonesia dan atau pihak lain. setiap faktor penilian dengan berpedoman kepada matriks kriteria Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan
Penilaian Rentabilitas (Earnings) penetapan peringkat faktor. Proses penetapan peringkat setiap faktor penetapan :pembubaran badan hukum,penunjukan tim
Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor rentabilitas antara lain penilaian dilaksanakan setelah mempertimbangkan unsur judgement likuidasi,perimntah pelaksanaan likuidasi,dan perintah agar tim
dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut : yang didasarkan atas materialitas dan sinifikasi dari setiap kompone; likuidasi mempertanggung jawabkan pelaksanaan likuidasi kepada
• Return on assets (ROA); • Berdasarkan hasil penetapan perinkat setiap faktor penilaian Bank Indonesia
• Return on equity (ROE); dilakukan proses analisis untuk menetapkan peringkat komposit bank Keputusan dan Penetapan Pembubaran Badan Hukum
• Net interest margin (NIM); dengan berpedoman kepada matrik penetapan peringkat komposit • Wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan dan di panitera
• Biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional Tingkat Kesehatan Bank pengadilan negeri yang meliputi tempat kedudukan bank yang
(BOPO); • Untuk predikat ingkat Kesehatan “Sehat” dipersamakan dengan bersangkutan;
• Perkembangan laba operasional; Peringkat Komposit 1 (PK-1) atau Peringkat Komposit 2 (PK-2); • Wajib diumumkan dalam Berita Negara republik Indonesia dan 2
• Komposisi portofolio aktiva produktif dan desertifikasi • Untuk predikat Tingkat Kesehatan “Cukup Sehat” dipersamakan (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas;
pendapatan; dengan Peringkat Komposit 3 (PK-3); • Wajib diberitahukan kepada instansi yang berwenang,oleh tim
• Penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan • Untuk predikat Tingkat Kesehatan “Kurang Sehat” dipersamakan likuidasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal
biaya;dan dengan Peringkat Komposit 4 (PK-4) pembentukan tim likuidasi;
• Prospek laba operasional. • Untuk predikat tingkat Kesehatan “Tidak sehat” dipersamakan • Pengumuman memuat pula pernyataan bahwa seluruh harta
Penilaian Likuiditas (Liquidity) dengan Peringkat Komposit 5 (PK-5) kekayaan bank dalam likuidasi berada dalam tanggung jawab dan
Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor likuditas antara lain Tindakan BI Terhadap Bank Yang Mengalami Kesulitan pengurusan tim likuidasi
dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut : a. Pemegang saham menambah modal; • Pengawasan dan pelaksanaan permbubaran badan hukum dan
• Aktiva likuid kurang dari 1 bulan dibandinkan dengan pasiva b. Pemegang saham mengganti dewan komisaris dan atau direksi bank; likuidasi bank dilakukan oleh Bank Indonesia
likuid kurang dari 1 bulan; c. Bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasrkan prinsip Likuidasi Bank
• 1-month maturity mismatch ratio; syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan • Tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai
• Loan to Deposit Ratio (LDR); modalnya; akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank
• Proyeksi cash flow 3 bulan mendatang; d. Bank melakukan mejer atau konsolidasi dengan bank lain; • Pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh Tim Likuidasi
• Ketergantungan pada dana antar bank dan deposan inti; e. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh Tim Likuidasi
• Kebijakan dan pengelolaan likuditas (asset and liabilities kewajiban; a. Pihak lain yang bukan anggota direksi,dewan komisaris atau pemegang
management/ALMA); f. bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank saham;atau
• Kemampuan bank untuk memperoleh akses kepada pasar kepada pihak lain;
uang,pasar modal,atau sumber-sumber pendanaan lainnya;dan g. Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank b. Campuran antara pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan
• Stabilitas dana pihak ketiga (DPK) kepada bank atau pihak lain satu atau beberapa anggota direksi,dewan komisaris atau pemegang saham
Penilaian Sensitivitas Terhadap Risiko Pasar (Sensitivity to Market Dalam Hal Tindakan BI Tidak Dapat Mengatasi Kesulitan Bank sepanjang jumlah anggota direksi,dewan komisaris dan pemegang saham
Risk) • Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank; tersebut tidak melebihi 1/3 (satu pertiga) dari jumlah anggota Tim Likuidasi
Tugas,wewenang dan Tanggung Jawab Tim Likuidasi • Pembayaran kewajiban kepada para kreditur dilakukan setelah • Meningkatkan pemerataan pendapatan;
• Bertanggung jawab untuk melakukan kepengurusan bank dalam dikurangi dengan gaji pegawai yang terutang,biaya perkara di • Meningkatkan hubungan internasional.
likuisdasi pengadilan,biaya lelang yang terutang,pajak yang terutang yang Jenis-jenis Kredit
• Berwenang mewakili bank dalam likuidasi dalam segala hal yang berupa pajak bank dan pajak yang dipungut oleh bank selaku • Berdasarkan kelembagaannya
berkaitan dalam penyelesaian hak dan kewajiban bank pemotong/pemungut pajak,dan biaya kantor; • Berdasrkan jangka waktunya
• Pelaksanaan likuidasi bank wajib diselesaikan dalam jangka waktu • Sisa dana hasil pencairan harta dan atau penagihan piutang kepada • Berdasrkan penggunaan kredit
paling lambat 5 (lma) tahun terhitung sejak tanggal dibentuknya debitur setelah dikurangi dengan pembayaran sebagaimana dimaksud • Berdasar kelengkapan dan keterikatannya dengan dokumen yang
tim likuidasi pada poin ketiga dibayarkan secara berurutan kepada kreditur dibutuhkan
• Dalam hal likuidasi bank tidak dapat diselesaikan dalam jangka nasabah penyimpan dana dan kreditur lainnya. • Berdasrkan aktivitas perputaran kegiatan usaha;
waktu yang ditentukan,penjualan harta bank dalam likuidasi • Dalam hal terdapat lembaga yang dalam kedudukannya membayar • Berdasarkan jaminannya
dilakukan secara lelang terlebih dulu sebagian atau seluruh hak nasabah penyimpan dana Jenis Kredit Menurut Kelembagaan
• Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya anggota Tim maka kedudukan lenmabaga tersebut menggantikan kedudukan • Kredit yang diberikan oleh bank umum dan BPR
Likuidasi dilarang memperoleh keuntungan untuk dirinya sendiri. nasabah penyimpan. • Kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia dalam bentuk Kredit
• Anggota Tim Likuidasi bertanggung jawab secara pribadi apabila • Setelah pelaksanaan tahap pembayaran yang terakhir,masih terdapat Likuiditas
dalam melaksanakan tugasnya melanggar ketentuan larangan kelebihan harta,Tim Likuidasi membagikan sisa dimaksud kepada • Kredit antar bank pelaksana
memperoleh keuntungan untuk dirinya sendiri para pemegang saham secara pro rata; Jenis Kredit Menurut Jangka Waktunya
• Untuk kepentingan harta bank dalam likuidasi Tim Likuidasi dapat • Tagihan yang timbul setelah proses likuidasi dapat diajukan terhadap • Kredit jangka pendek (short term loan) ,maksimal untuk jangka
meminta pembatalan kepada pengadilan atas segala perbuatan sisa hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang saham; waktu 1 tahun
hukum bank yang mengakibatkan kerugian harta bank,yang • Segala biaya yang berkaitan dengan likuidasi dan tercantum dalam • Kredit jangka menengah (medium term loan),untuk jangka waktu
dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan daftar biaya likuidasi menjadi beban harta kekayaan bankl dalam 1-3 tahun
izin usaha. likuidasi dan dikeluarkan terlebih dahulu dari setiap hasil pencairan • Kredit jangka panjang,untuk jangka waktu lebih dari 3 tahun
• Dalam hal anggota Tim Likuidasi yang dibentuk karena sesuatu yang bersangkutan; Jenis Kredit Menurut Penggunaannya
hal tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan atau • Honor Tim Likuidasi termasuk komponen biaya ,ditetapkan dengan • Kredit konsumtif
terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang- berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. • Kredit produktif
undangan,Bank Indonesia memberhentikan yang bersangkutan dan Pengertian Kredit • Kredit campuran
menunjuk penggantinya. • Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan Jenis Kredit Berdasarkan Keterikatannya denganDokumen
Tugas,Wewenang dan Tanggung Jawab Tim Likuidasi dengan itu berdasrkan persetujuan atau kesepakatan pinjam • Kredit ekspor dan impor
• Dalam hal Tim Likuidasi dibentuk berdasarkan RUPS,Tim meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak Jenis Kredit Berdasar Aktivitas Perputaran Usaha
Likuidasi wajib menyusun Neraca Akhir Likuidasi guna peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu • Kredit kecil
dilaporkan kepada Bank Indonesia dan dipertanggungjawabkan dengan sejumlah bunga,imbalan atau pembagian hasil keuntungan • Kredit menengah
kepada RUPS; (Pasal 1 angka 12 UU No.7/1992) • kredit besar
• Dalam hal neraca akhir likuidasi telah disetujui Bank Indonesia Kredit Kecil
dan RUPS telah menerima pertanggungjawaban Tim Kredit untuk investasi atau modal kerja yang ditujukan bagi usaha
Likuidasi,maka RUPS meminta Tim Likuidasi mengumumkan • Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan kecil yang maksimum kreditnya sebesar Rp 350 juta
berakhirnya likuidasi dan perseroan dengan menempatkan dalam dengan itu,berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam Kreteria Usaha Kecil (UU No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil)
Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar yang meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak • Memiliki kekayan bersih paling banyak 200 juta rupiah,tidak
mempunyai peredaran luas,memberitahukan kepada instansi yang peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
berwenang,memberitahukan kepada Departemen Perindustrian dengan pemberian bunga ( Pasal 1 angka 11 UU No. 10 / 1998) • Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 milyar rupiah
dan Perdagangan agar nama badan hukum bank tersebut dicoret Unsur-Unsur Kredit • Dimiliki oleh warga negara Indonesia
dari Daftar Perusahaan; • Adanya unsur penyediaan uang atau tagihan lainnya; • Berdiri sendiri bukan merupakan perusahaan anak cabang
• Pembubaran Tim Likuidasi; • Adanya persetujuan atau kesepakatan bebas antara bank dan nasabah; • Berbentuk usaha perorangan,badan usaha yang berbadan hukum
• Dalam hal Tim Likuidasi dibentuk berdasarkan penetapan • Adanya unsur pinjam meminjam; maupun yang tidak berbadan hukum.
pengadilan,Tim Likuidasi wajib menyusun Neraca Akhir • Adanya kewajiban mengembalikan/melunasi utangnya oleh pihak Kredit Menengah
Likuidasi guna dilaoprkan dan dipertanggungjawabkan kepada peminjam; • Kredit yang diberikan pada pengusaha yang modalnya lebih besar
Bank Indonesia,dan tindakan-tindakan lain seperti poin 1 dan 2 • Adanya jangka waktu tertentu untuk mengembalikan utangnya; dari pengusaha kecil
atas permintaan Bank Indonesia. • Adanya unsur bunga sebagai imbalan yang harus dibayar oleh Kredit Besar
Likuidasi Bank Dilakukan Dengan Cara peminjam pada bank • Kredit yang diberikan untuk kegiatan usaha yang bersekala besar
• Pencairan harta dan atau penagihan piutang kepada para Fungsi Kredit yang biasanya kredit besar diberikan dalam bentuk kredit sindikasi
debitur,diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para • Meningkatkan daya guna uang; atau konsursium dari beberapa bank dengan cara pembiayaan
kreditur dari hasil pencairan dan atau penagihan tersebut;atau • Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang; bersama ( co financing / join financing)
• Meningkatkan daya guna dan peredaran barang; Jenis Kredit Berdasarkan Jaminannya
• Pengalihan seluruh harta dan kewajiban bank kepada pihak lain • Salah satu alat stabilitas ekonomi;
yang disetujui Bank Indonesia; • Meningkatkan kegairahan kegiatan berusaha;
• Kredit tanpa jaminan atau kredit blanko ( unsecured loan ) yaitu • Klausula tentanga bunga pinjaman (interest clause) • Character (sifat dan kepribadian)
kredit yang diberikan tanpa jaminan yang bersifat jaminan • Klausula tentang barang jaminan; • Capital (permodalan)
kebendaan secara khusus . • klausula tentang asuransi (insurance clause) • Capacity (kemampuan)
• Kredit dengan jaminan ( secured loan ) yaitu kredit yang disertai Isi Perjanjian • Collateral (agunan atau jaminan)
dengan jaminan yang bersifat kebendaan atau jaminan • Klausula tindakan yang dilarang oleh bank; • Condition of economy (kondisi perekonomian)
orang,seperti misanya kredit dengan jaminan hak tanggungan atas • Klausula yang mengatur hak bank untuk mengakhiri perjanjian Pedoman Analisis 4 P
tanah,fidusia atau lainnya . secara sepihak,walau perjanjian kredit belum berakhir (tigger clause • Personality (kepribadian)
Perjanjian Kredit atau opeisbaar clause); • Purpose (tujuan)
• Perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal • Klausula tentang denda atau pinalti (penalty clause); • Prospect (masa depan kegiatan usaha)
1754 sampai dengan Pasal 1769 KUHPerdata (sebagai kunstruksi • Klausula tentang beban biaya dan ongkos yang timbul sebagai akibat • Payment (pembayarannya).
dasar dari perjanjian kredit) pemberian kredit; Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)
Perbedaan Perjanjian Kredit dan Pinjam meminjam • Debet authorization clause yaitu pendebetan rekening pinjaman Suatu presentaseperbandingan batas maksimum penyediaan dana yang
• Perjanjian kredit dibuat dalam bentuk tertulis,baik dengan akta di debitur haruslah dengan ijin debitur; diperkenankan terhadap modal bank
bawah tangan maupun dengan akta otentik,sedangka perjanjian Isi Perjanjian Kredit BMPK Menurut Kep.Direksi BI No.31/177/Kep/Dir tanggal 31
pinjam mrminjam dapat dibuat secara lisan maupun tertulis • Representation and warraties (material adverse change clause) yaitu Desember 1998
• Perejanjian kredit pengembalian atas pokok utang selalu diikuti klausula yang berisi tentang adanya jaminan bahwa informasi yang • BMPK untuk pihak tidak terkait ditetapkan setinggi-tingginya
dengan adanya bunga,sedangkan pinjam meminjam dalam hal diberikan oleh debitur adalah benar adanya; 30% dari modal bank yang berlaku sampai akhir 2001 dan terus
tidak diperjanjikan terlebih dahulu,maka tidak diikuti dengan • Klausula tentang ketaatan pada peraturan yang telah ditentukanoleh dikurangi setiap tahun 5% dan pada awal 2003 harus tinggal 20 %
bunga bank; dari modal bank;
• Perjanjian kredit dibuat dalam bentuk perjanjian standar,sedang • Miscellaneous atau Boiler Plate Provision yaitu pasal-pasal • BMPK untuk pihak terkait ditetapkan setinggi-tingginya sebesar
perjanjian pinjam-meminjam tidak tambahan; 10 % dari modal
• Perjanjian kredit pada umumnya diikuti dengan adanya hak • Dispute Settlement (alternatif dispute rwsolution);
jaminan tertentu,sedang pinjam meminjam tidak • Pasal penutup
Perjanjian Baku/Standar Asas asas Perkreditan yang Sehat
• Perjanjian yang pembuatannya sudah bersifat standar dan secara • Bank tidak diperkenankan memberikankredit tanpa perjanjian tertulis
umum seragam yang ketentuan dan isi perjanjian sudah ditentukan • Bank tidak boleh memberikan kredit pada usaha-usaha yang sejak
sepihak oleh pihak bank semula sudah diketahui atau diperhitungkan tidak sehat dan akan
Hal-hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Perjanjian Standar membawa kerugian
• Asas keseimbangan diantara para pihak dalam perjanjian • Bank tidak boleh memberikan kredit untukpemelian saham dan
• Asas keadilan dan kejujuran dari para pihak modal kerja dalamranka kegiatan jual beli saham
• Asas etikat baik dari para pihak • Memberikankredit melampaui batas maksimal pemberian kredit (
• Asas keterbukaan atau transparasi legal lending limit)
Asas Keterbukaan Hal-hal yang Perlu Diperhatikan Oleh bank Dalam Memberikan Kredit
• Asas keterbukaan atau transparasi terkait dengan ketentuan • Analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali
Undang-undang Perlindungan Konsumen No.8 /1999 Pasal 18 kewjibannya;
ayat (2) yang menentukan bahwa “ Pelaku usaha dilarang • Bank wajib melakukan pemantauan penggunaan kredit dan kemauan
mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit serta kepatuhan debitur dalam mengembalikan kreditnya;
terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau pengungkapannya • Bank wajib melakukan peninjauan,penilaian dan pengikatan terhadap
sulit dimengerti “ jamian yang diberikan oleh debitur;
• Dalam hal tidak dipenuhi asas ini dalam perjanjian akan berakibat • Tingkat sebaran kredit yang diberikan,kredit yang diberikan tidak
perjanjian standar batal demi hukum ( pasal 18 ayat (3) boleh terpusat pada kelompok tertentu atau kegiatan tertentu saja
Fungsi Perjanjian KREDIT tetapi harus seimbang dari berbagai kelompok atau kegiatan usaha.
• SEBAGAI PERJANJIAN POKOK Pasal 8 UU No 10 /1998
• SEBAGAI ALAT BUKTI • Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip
• SEBAGAI ALAT KONTROL syariah,bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan
Isi Perjanjian Kredit analisis yang mendalam atas itikat dan kemampuan serta
• Syarat-syarat penarikan kredit Pertama kali ( Predisbursement kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi uannya atau
clause) yaitu lausula yang menyangkut tentan pembayaran mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai yang diperjanjikan;
provisi,premi asuransi kredit,asuransi barang jaminan,biaya
pengikatan jaminan,penyerahan barang jaminan dan • Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan
dokumennya,pelaksanaan penutupan asuransi; dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan
• Klausula tentang maksimum kredit (amount clause) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
• Klausula tentang jangka waktu kredit; Pedoman Analisis 5 C
