Konsep Penyiapan Investment Rakyat.ppt by jizhen1947

VIEWS: 41 PAGES: 23

									   PENGEMBANGAN KAWASAN PRODUKSI
        DAN INVESTASI RAKYAT




                          Oleh:
             Dr. Ir. Tatag Wiranto, MURP
Deputi Menteri Bidang Pengembangan Daerah Khusus

           KEMENTERIAN NEGARA
      PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
PENGANTAR
Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal mempunyai
tugas untuk mengkoordinasikan kebijakan dan pelaksanaan
program untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal.

Saat ini terdapat 199 kabupaten yang masuk katagori daerah
tertinggal.

Untuk mengoptimalkan upaya percepatan pembangunan daerah
tertinggal, kementerian ini mendapat ’tugas tambahan’ untuk
melaksanakan pelaksanaan bantuan: (i) pengembangan ekonomi
lokal, (ii) pemberdayaan masyarakat, dan (iii) penyediaan
prasarana dan sarana lokal/perdesaan.
                        SEBARAN ‘LOKASI’ DAERAH TERTINGGAL
                            PETA LOKASI DAERAH TERTINGGAL DI INDONESIA




Keterangan :
    Daerah Tertinggal
    Daerah Maju
PROYEK YANG SUDAH BERJALAN DAN USULAN BARU

Pada saat ini pihak Bank Dunia telah menyalurkan dana pinjaman
untuk menangani kegiatan bantuan dana ke daerah teringgal
tersebut melalui proyek yang disebut Support for Poor and
Disadvantaged Area ( SPADA ).

Untuk mempercepat pengembangan ekonomi lokal di daerah
tertinggal, kementerian ini mengusulkan tambahan pinjaman untuk
menangani investasi dalam pengembangan kawasan produksi
melalui proyek yang disebut Support for Production Area
Development and Investment ( SPADI ).

Kedua proyek di atas merupakan 2 di antara 6 instrumen
pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah tertinggal yang akan
dijelaskan pada uraian berikut.
         4 Pilar Strategi Percepatan
       Pembangunan Daerah Tertinggal

                        Peningkatan
              Kemandirian Masyarakat & Daerah




Integrasi Ekonomi
                                            Optimalisasi
      Antara
                                            Pemanfaatan
Daerah Tertinggal &
                                           Potensi Wilayah
   Daerah Maju




                       Penanganan
                      Daerah Khusus
    Strategi Dasar


         Kemandirian
      Masyarakat & Daerah


         Pemanfaatan
        Potensi Wilayah



       Integrasi Ekonomi
              antara
Daerah Tertinggal dan Daerah Maju



  Penanganan Daerah Khusus
Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Pilar pertama, meningkatkan kemandirian masyarakat dan daerah
   tertinggal, dilakukan melalui kebijakan: (1) pengembangan ekonomi lokal, (2)
   pemberdayaan masyarakat, (3) penyediaan prasarana dan sarana
   lokal/perdesaan, dan (4) peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah
   daerah, dunia usaha, dan masyarakat;

Pilar kedua, mengoptimalkan pemanfaatan potensi wilayah, dilakukan melalui
    kebijakan: (1) penyediaan informasi potensi wilayah, (2) pemanfatan teknologi
    tepat guna, (3) peningkatan investasi dan kegiatan produksi, (4) pemberdayaan
    dunia usaha dan UMKM, dan (5) pengembangan kawasan produksi/perdesaan;

Pilar ketiga, memperkuat integrasi ekonomi antara daerah tertinggal dan
    maju, dilakukan melalui kebijakan: (1) pengembangan jaringan ekonomi antar
    wilayah, (2) pengembangan jaringan prasarana antar wilayah, dan (3)
    pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah.

Pilar keempat, meningkatkan penanganan pengembangan daerah khusus yang
    memiliki karakteristik ‘keterisolasian ’, dilakukan melalui kebijakan : (1)
    pembukaan keterisolasian daerah (pedalaman, pesisir, dan pulau kecil terpencil),
    (2) penanganan komunitas adat terasing, dan (3) pembangunan daerah
    perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar.
Instrumen Pelaksanaan Kebijakan



                   Kemandirian
                     Daerah



                  Pemanfaatan
                 Potensi Wilayah



                 Integrasi Ekonomi
                       antara
         Daerah Tertinggal dan Daerah Maju




      Penanganan Pengembangan Daerah Khusus
KONSEP PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL

 Bahwa pengembangan ekonomi lokal merupakan pendekatan
  dalam peningkatan pertumbuhan yang bertumpu pada
  pemanfaatan SDM, SDA, teknologi, dan kelembagaan lokal.

 Bahwa perusahaan (corporate), kelompok usaha (business group),
  dan keluarga (household) dapat tumbuh dan berkembang secara
  ekonomis, jika memiliki „kapasitas‟ dan sekaligus „kesempatan‟
  (propensity) untuk memperoleh akses masukan sumberdaya
  sehingga memiliki kemampuan melakukan proses produksi.

 Bahwa Pemerintah perlu memiliki kapasitas dalam pengaturan,
  pembinaan, dan pelayanan ekonomi lokal.
 Pemenuhan akses masukan sumberdaya diperlukan untuk dapat
  meningkatkan “kapasitas perusahaan, kelompok usaha, dan
  keluarga” agar dapat memiliki kemampuan untuk melakukan investasi,
  bekerja/berusaha, berproduksi, berpendapatan, berkonsumsi, menabung,
  dan re-investasi, sehingga secara akumulatif terjadi “siklus
  membumbung”, yaitu:
      investasi>produksi>pendapatan>konsumsi>tabungan>
                        re-investasi

 Dengan demikian, peningkatan kapasitas perusahaan, kelompok
  usaha dan keluarga tidak sekedar untuk meningkatkan kemampuan
  melakukan proses produksi, akan tetapi secara akumulatif dapat
  menggunakan kapasitasnya untuk melakukan „re-investasi‟ bagi
  pengembangan kegiatan produksi lebih lanjut.
KONSEP PENGEMBANGAN KAWASAN PRODUKSI

(a) Pengembangan kegiatan produksi dan investasi yang berbasis pada
    pemanfaatan sumberdaya alam;
(b) Pengembangan kegiatan produksi yang dimiliki dan dikelola
    masyarakat setempat (lokal) bersama dunia usaha dan pemerintah;
(b) Pengembangan investasi pada produk yang memiliki daya ungkit yang
    tinggi dan siklus hidup yang panjang (long life cycle product), serta
    skala usaha yang cukup besar;
(c) Pemilihan produk atau komoditi yang memiliki peluang atau
    permintaan pasar (domestik dan ekspor) yang besar;
(d) Penggunaan teknologi produksi yang tepat guna untuk menjamin
    kualitas produk, efisiensi produksi, dan daya saing usaha;
(e) Pengembangan industri kluster untuk mendukung daya saing usaha
    dan keberlanjutan kegiatan produksi;
(d) Pengembangan usaha kemitraan dalam bentuk badan usaha milik
    bersama (BUMB).
KONSEP PENGEMBANGAN INVESTASI RAKYAT

(a) Pengembangan investasi berbasis rakyat yang diusulkan oleh
    kelompok usaha masyarakat setempat (lokal) dengan skala usaha
    yang cukup besar;
(b) Pemerintah Daerah menyediakan tenaga pelayanan pengembangan
    usaha (BDS) untuk menyiapkan rencana investasi yang
    mempertimbangkan: (i) pemilihan produk atau komoditi yang
    memiliki peluang atau permintaan pasar (domestik dan ekspor) yang
    besar, (ii) penggunaan teknologi produksi yang tepat guna, (iii)
    memiliki perjanjian dengan perusahaan penerima produk (off taker),
    (iv) merupakan bagian dari industri kluster.
(c) Pemerintah Daerah mengadakan kerjasama dengan perbankan untuk
    memberikan fasilitas kredit usaha rakyat atau kredit umum, serta
    meminta bantuan konsultan keuangan mitra bank (KKMB) untuk
    mengurus permintaan kredit dan persetujuan kredit .
(d) Kelompok usaha masyarakat menunjuk manager usaha setelah
    melakukan uji kompetensi dan memberikan sebagian saham sebagai
    insentif.
KONSEP PENGEMBANGAN KAWASAN PRODUKSI
                                         INVESTASI




       UNIT
    PELAYANAN
                                          UNIT
PENGEMBANGAN BISNIS               PENGEMBANGAN KAWASAN
                                        PRODUKSI



       UNIT
 PENYIAPAN LAHAN
    PRODUKSI




                              UNIT                          LAHAN
                            PRODUKSI                     2000-5000 Ha
                                                         (400-800 KK)



                                            UNIT
                  UNIT                   PEMASARAN
               PENGOLAHAN




                                                                PASAR
        SKEMA PENDANAAN




      GUARANTY
      ISTRUMENT            CREDIT LINE




             INVESTMENT


RE-PAYMENT                          FUND
 & BENEFIT                       UTILIZATION




              BUSINESS
              ACTIVITIES
                                     SEA FOOD CLUSTER INDUSTRY
                                                                 Fresh                                       Export
                                      Cold Storage



                                                                                                           Domestic
                                                                 Processed
                                     Containerized                           Cluster Industry for Seafood Product
                                     Blok Ice Plant

       Floating Port

INDRA 2 - Collector
                                     Water Treatment Plant

                                                                                                     Value Added
                                                                                                    Finish Product
                                                                                                  Healthy & Affordable
                                     Sewage Treatment
                                     Plant
                       Electricity




                                                      Sewage

                                               Biogas



    Coconut shell/
                                       Electricity Power Plant
     Wood chip
           BADAN USAHA MILIK BERSAMA
                    (BUMB)


       Usaha Bersama Oleh Semua Pelaku Ekonomi
                  Dalam Wadah Satu
                   BADAN USAHA

             Sesuai Ps. 33 UUD 1945
             Perlindungan Atas Hak Milik
           Pembagian Keuntungan yang Adil
      Mencegah Akumulasi Kekayaan dan Monopoli

   Didasarkan Prinsip & Semangat ‟Gotong Royong’
Kontribusi: Modal, Asset, Surat Berharga, Fasilitas, dll-nya.

               Sumber: Prof. Dimyati, 2006
                        INPUT KEGIATAN

   Input Kegiatan (selama 5 tahun) untuk menarik kredit usaha rakyat atau
    kredit umum (investasi):
    1. Fasilitasi dalam penyiapan lahan, pengembangan
        kawasan produksi, dan pengembangan investasi rakyat;
    2. Fasiitasi peningkatan peran dunia usaha untuk melakukan
       kerjasama investasi atau perbankan dalam menyediakan
       kredit usaha rakyat (KUR) atau kredit umum (KU);
    3. Fasilitasi penyediaan dana jaminan kredit usaha rakyat (KUR) dan
       kredit umum (KU).
    4. Penyediaan bantuan manajemen:
        (i) penyiapan rencana bisnis/investasi,
        (ii) penyiapan lahan dan kelompok usaha,
        (iii) pelayanan pengembangan usaha (BDS),
        (iv) pelayanan keuangan mitra bank (KKMB),
        (v) pengelolaan kawasan produksi.
                       MODEL INVESTASI RAKYAT

          Komponen atau Jenis Investasi               Kebutuhan Dana
                                                      Investasi (Juta Rp.)
Industri Pengolahan Ubi (peserta 100 KK)                          9.500,0
- Penanaman ubi 200 ha/berkala                         6.000,0
- Pembangunan pabrik pengolah ubi                      3.500,0
Industri Pengolahan Ikan (peserta 400 KK)                        60.000,0
-Penyediaan kapal penangkap ikan (25 buah)            37.500,0
-Penyediaan kapal pengolah ikan (2 buah)               6.000,0
-Pembuat tepung ikan (1 unit)                          1.500,0
-Pembuat es (1 unit)                                   3.000,0
-Depo minyak (1 unit)                                  2.500,0
-Dana operasi (1 tahun)                                9.500,0
Industri Pengolahan Beras (5000 ha peserta 3000 KK)          450.000,0
-Penyiapan lahan
-Penyiapan sarana irigasi
-Penyiapan kelompok usaha,
-Penanaman padi
-Pembangunan pabrik pengolahan beras
-Pembangunan gudang
-Pembangunan industri limbah/listrik
                          MODEL INVESTASI RAKYAT

           Komponen atau Jenis Investasi                Kebutuhan Dana
                                                        Investasi (Juta Rp.)
Industri Kelapa Sawit (peserta 1500 KK)                        1.500.000,0
         lahan (5000 ha)
-Penyiapan
-Penanaman sawit
-Pembangunan pabrik kelapa sawit

Industri Pengolahan Jagung (peserta 400 KK)                       20.000,0
-Penyiapan lahan (1000 ha)
-Penanaman jagung
-Pembangunan pabrik pengolah biji dan tepung (1 unit)
-Dana operasi (1 tahun)

Penyediaan bantuan manajemen:
(i)     penyiapan rencana bisnis,
(ii)    penyiapan lahan dan kelompok usaha,
(iii)   pelayanan pengembangan usaha (BDS),
(iv)    Pelayanan konsultan keuangan mitra bank,
(v)     pengelolaan kawasan produksi.
                                        STRUKTUR ORGANISASI
                      TIM KOORDINASI NASIONAL

                  Ketua      : Deputi BKPM
 PUSAT            Sekretaris : Deputi Meneg UKM-Kop
                  Anggota    : Unsur Terkait




                      TIM FASILITASI PROPINSI

                 Ketua      : Badan Penanaman Modal Provinsi
  PROP           Sekretaris : Dinas UKM/Koperasi
                 Anggota : Unsur Terkait.




                      TIM PELAKSANA KABUPATEN                          PELAKSANA

  KAB                                                                   PROYEK
                 Ketua      : Badan Penanaman Modal
                              Kabupaten.                              KABUPATEN
                 Sekretaris : Dinas UKM/Koperasi
                 Anggota : Unsur Terkait.                      Bank

                                                                        TENAGA
                      Kawasan Produksi                                PENDAMPING
KEC/DESA
                                                                       KKMB/BDS
           KELOMPOK          KELOMPOK             KELOMPOK
             USAHA             USAHA                USAHA
                                                               LKM
             PRASYARAT SUKSES

          1. Adanya peran pemerintah daerah
 2. Adanya kesiapan dunia usaha dan kelompok usaha
        3. Adanya kepastian pemasaran produk
                4. Adanya lahan usaha
               5. Adanya dana investasi
6. Adanya sistem manajemen produksi, pengolahan, dan
                       pemasaran
       7. Adanya tenaga konsultan pendamping


                Investasi Rakyat
               Kawasan Produksi
SEKIAN & TERIMA KASIH

								
To top