; SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2011
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2011

VIEWS: 244 PAGES: 50

  • pg 1
									                  SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
                                  TAHUN 2011
            BUKU 1
   PEDOMAN PENETAPAN PESERTA
                    Kementerian Pendidikan Nasional
Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
                       Direktorat Profesi Pendidik                      1
        DASAR HUKUM

• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
  Sistem Pendidikan Nasional.
• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang
  Guru dan Dosen.
• Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005                   2
  tentang Standar Nasional Pendidikan.
• Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008
  Tentang Guru
• Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
  16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan
  Kompetensi Guru.
                               Direktorat Profesi Pendidik
        TUJUAN

• Sebagai bahan acuan bagi pihak terkait dalam
  melakukan proses penetapan peserta
  sertifikasi guru secara transparan dan dapat
  dipertanggungjawabkan.                                   3

• Memberikan informasi kepada masyarakat
  luas agar dapat memantau pelaksanaan
  penetapan peserta sertifikasi guru di
  wilayahnya.

                             Direktorat Profesi Pendidik
          SASARAN

•   Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru;
•   Dinas Pendidikan Provinsi;
•   Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
•   Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan;                         4

•   Pengawas Sekolah;
•   Kepala Sekolah;
•   Guru; dan
•   Masyarakat.
                                  Direktorat Profesi Pendidik
POLA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN




                                                 5




                   Direktorat Profesi Pendidik
        Pola Penilaian Portofolio (PF)

Diperuntukkan bagi guru:
• Memiliki prestasi,
• Memiliki kesiapan diri untuk mengikuti proses
  sertifikasi melalui pola PF,                              6


• Tidak memenuhi persyaratan dalam proses
  pemberian sertifikat pendidik secara langsung
  (PSPL).


                              Direktorat Profesi Pendidik
         Komponen Penilaian Portofolio
1.  kualifikasi akademik,
2.  pendidikan dan pelatihan,
3.  pengalaman mengajar,
4.  perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran,
5.  penilaian dari atasan dan pengawas,                         7
6.  prestasi akademik,
7.  karya pengembangan profesi,
8.  keikutsertaan dalam forum ilmiah,
9.  pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan
    sosial, dan
10. penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.
                                  Direktorat Profesi Pendidik
        Kesiapan Mengikuti Pola PF

1. ketersediaan dan kelengkapan dokumen
   portofolio;
2. telah melakukan penilaian terhadap
   dokumen portofolio yang dimilikinya; dan                 8

3. memiliki kesiapan diri untuk mengikuti tes
   awal (yang direncanakan secara online).



                              Direktorat Profesi Pendidik
         Pemberian Sertifikat Pendidik secara
         Langsung (PSPL)

Diperuntukkan bagi guru memiliki:
• kualifikasi akademik magister (S-2) atau doktor (S-3)
  dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang
  kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan
  mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang
  diampunya, atau guru kelas dan guru bimbingan dan               9
  konseling atau konselor, dengan golongan sekurang-
  kurangnya IV/b atau yang memenuhi angka kredit
  kumulatif setara dengan golongan IV/b;
• golongan serendah-rendahnya IV/c atau yang
  memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan
  golongan IV/c.

                                    Direktorat Profesi Pendidik
       Pendidikan dan Latihan Profesi Guru
       (PLPG)

Diperuntukkan bagi guru:
1. memilih langsung mengikuti PLPG
2. tidak memenuhi persyaratan PSPL dan
   memilih PLPG, dan                                      10


3. tidak lulus penilaian portofolio,




                            Direktorat Profesi Pendidik
        Prinsip Pelaksanaan Sertifikasi Guru

• Dilaksanakan secara objektif, transparan, dan
  akuntabel
• Berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan
  nasional melalui peningkatan kompetensi dan
  kesejahteraan guru                                          11
• Dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan
  perundang-undangan
• Dilaksanakan secara terencana dan sistematis
• Jumlah peserta sertifikasi guru ditetapkan oleh
  pemerintah

                                Direktorat Profesi Pendidik
       SASARAN

• Kuota 300.000
  – Kuota PF sejumlah 2.940 orang.
  – Kuota PLPG sejumlah 297.060 orang
• Kuota sudah termasuk guru sekolah Indonesia                12

  di Luar Negeri (SILN)




                               Direktorat Profesi Pendidik
        Pembagian Kuota

• Menggunakan data guru pada SIM NUPTK
• Dasar perhitungan adalah jumlah guru yang
  memenuhi persyaratan (tidak termasuk guru
  yang sudah memiliki sertifikat pendidik)
• Kuota provinsi ditetapkan oleh Direktorat                  13

  Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
  Kependidikan (Ditjen PMPTK)
• Data guru yang digunakan untuk menetapkan
  kuota provinsi adalah data guru pada SIM NUPTK
  posisi bulan September 2010
                               Direktorat Profesi Pendidik
          Kuota Kabupaten/Kota
• Kuota kabupaten/kota dihitung dan disepakati bersama
  antara LPMP, dinas pendidikan provinsi, dan dinas
  pendidikan kabupaten/kota.
• Menggunakan Data guru hasil sinkronisasi data SIM NUPTK
  posisi terakhir.
• Penghitungan kuota berdasarkan jumlah guru yang                       14
  memenuhi persyaratan dan belum memiliki sertifikat
  pendidik pada kabupaten/kota tersebut.
• Kuota kabupaten/kota yang ditetapkan meliputi:
   – Kuota PF untuk jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB,
     dan pengawas.
   – Kuota PLPG untuk jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA, SMK,
     SLB, dan pengawas.

                                          Direktorat Profesi Pendidik
          Kuota Kabupaten/Kota (lanjutan)
• Kuota sertifikasi guru tidak diberikan kepada individu
  sekolah, tetapi kepada jenjang TK, SD, SMP, SLB, SMA, SMK.
• Kuota pengawas adalah semua guru yang diangkat dalam
  jabatan pengawas baik pengawas satuan pendidikan, mata
  pelajaran, maupun kelompok mata pelajaran yang
  memenuhi persyaratan.                                             15
• Kuota guru bukan PNS minimal 15% dan disesuaikan
  dengan proporsi jumlah guru pada masing-masing daerah.
• Kuota dapat berubah disesuaikan dengan kondisi di masing-
  masing kabupaten/ kota yang dikoordinasikan oleh LPMP.
• Perpindahan kuota kabupaten/kota TIDAK DAPAT dilakukan
  lagi apabila masa penetapan peserta sertifikasi guru telah
  selesai yaitu setelah tanggal 15 April 2011.

                                      Direktorat Profesi Pendidik
          Persyaratan Peserta
Persyaratan Umum
• Guru yang masih aktif mengajar di sekolah di bawah binaan
  Kementerian Pendidikan Nasional kecuali guru pendidikan
  agama.
• Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas dengan
  ketentuan:                                                            16
   – bagi pengawas satuan pendidikan selain dari guru yang diangkat
     sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
     2008 tentang Guru (1 Desember 2008), atau
   – bagi pengawas selain dari guru yang diangkat setelah berlakunya
     Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
     harus pernah memiliki pengalaman formal sebagai guru.



                                          Direktorat Profesi Pendidik
          Persyaratan Peserta (lanjutan)
• Guru bukan PNS pada sekolah swasta yang memiliki SK
  sebagai guru tetap dari penyelenggara pendidikan (guru
  tetap yayasan), sedangkan guru bukan PNS pada sekolah
  negeri harus memiliki SK dari Bupati/Walikota atau dinas
  pendidikan provinsi/ kabupaten/kota.
• Pada tanggal 1 Januari 2012 belum memasuki usia 60                17
  tahun.
• Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan
  (NUPTK).




                                      Direktorat Profesi Pendidik
            Persyaratan Peserta (lanjutan)
Persyaratan Khusus Untuk PF dan PLPG
• Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-
   IV) dari program studi yang terakreditasi atau minimal memiliki izin
   penyelenggaraan.
• Memiliki masa kerja sebagai guru (PNS atau bukan PNS) minimal 6
   tahun pada suatu satuan pendidikan dan sudah menjadi guru pada
   saat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan                   18
   Dosen terbit
• Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan
   pendidikan yang BELUM memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV
   apabila:
    – pada 1 Januari 2011 sudah mencapai usia 50 tahun dan mempunyai
      pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru, ATAU
    – mempunyai golongan IV/a atau memenuhi angka kredit kumulatif
      setara dengan golongan IV/a (dibuktikan dengan SK kenaikan pangkat).

                                               Direktorat Profesi Pendidik
            Persyaratan Peserta (lanjutan)
Persyaratan Khusus Untuk PF dan PLPG
• Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-
   IV) dari program studi yang terakreditasi atau minimal memiliki izin
   penyelenggaraan.
• Memiliki masa kerja sebagai guru (PNS atau bukan PNS) minimal 6
   tahun pada suatu satuan pendidikan dan sudah menjadi guru pada
   saat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan                   19
   Dosen terbit
• Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan
   pendidikan yang BELUM memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV
   apabila:
    – pada 1 Januari 2011 sudah mencapai usia 50 tahun dan mempunyai
      pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru, ATAU
    – mempunyai golongan IV/a atau memenuhi angka kredit kumulatif
      setara dengan golongan IV/a (dibuktikan dengan SK kenaikan pangkat).

                                               Direktorat Profesi Pendidik
         Persyaratan Peserta (lanjutan)
• Persyaratan Khusus untuk Guru yang mengikuti
  Pemberian Sertifikat secara Langsung (PSPL)
  – memiliki kualifikasi akademik magister (S-2) atau doktor (S-
    3) dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang
    kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan mata
    pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang diampunya,              20
    atau guru kelas dan guru bimbingan dan konseling atau
    konselor, dan memiliki golongan sekurang-kurangnya IV/b
    atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan
    golongan IV/b.
  – Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas
    satuan pendidikan yang memiliki golongan serendah-
    rendahnya IV/c atau yang memenuhi angka kredit
    kumulatif setara dengan golongan IV/c.

                                        Direktorat Profesi Pendidik
PENETAPAN PESERTA




           Direktorat Profesi Pendidik
           Ketentuan Umum
1. Semua guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas
   mempunyai kesempatan yang sama untuk ditetapkan sebagai
   peserta sertifikasi guru.
2. Penetapan peserta untuk TK, SD, SMP, SMA, dan SMK oleh dinas
   pendidikan kabupaten/kota, sedangkan untuk satuan pendidikan
   SLB dilakukan oleh dinas pendidikan provinsi.
3. Guru yang sudah mengikuti sertifikasi guru pada tahun sebelumnya      22
   tetapi belum lulus, dapat mendaftarkan kembali sebagai peserta.
4. Penetapan peserta dilakukan dan secara transparan melalui NUPTK
   Online
5. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota harus memberikan
   alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan apabila ada
   peserta yang seharusnya belum mendapat giliran tetapi ditetapkan
   sebagai peserta.


                                           Direktorat Profesi Pendidik
            Ketentuan Umum (lanjutan)
6. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dapat menunda
   seseorang yang seharusnya sudah masuk kuota dengan alasan yang
   dapat dipertanggungjawabkan, misalnya mendapatkan sangsi
   kepegawaian yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi
   yang berwenang.
7. Calon peserta sertifikasi guru tahun 2011 tidak akan dialihtugaskan
   pada jabatan lain baik fungsional maupun struktural pada tahun          23
   2012, kecuali diangkat dalam jabatan pengawas.
8. Penetapan peserta final hasil verifikasi akhir diumumkan secara
   terbuka
9. Daftar Nama Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2011 dapat dilihat
   melalui NUPTK online.
10.Penggantian peserta sertifikasi hanya DAPAT dilakukan sampai
   dengan tanggal 15 April 2011, setelah itu TIDAK ADA penggantian
   peserta karena SISTEM APLIKASI ONLINE pendataan dan
   pendaftaran peserta ditutup.
                                             Direktorat Profesi Pendidik
           Guru yang Langsung Masuk Kuota

1. Semua guru yang diangkat dalam jabatan pengawas yang belum
   memiliki sertifikat pendidik.
2. Semua guru yang mengajar di daerah perbatasan, terdepan, terluar
   yang memenuhi persyaratan.
3. Guru dan kepala sekolah berprestasi peringkat 1 tingkat provinsi
   atau peringkat 1, 2, dan 3 tingkat nasional, atau guru yang
   mendapat penghargaan internasional dan belum pernah mengikuti         24
   sertifikasi guru.
4. Guru yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan sertifikat
   secara langsung.
5. Guru SD dan SMP yang telah terdaftar dan mengajar pada sekolah
   yang menjadi target studi sertifikasi guru.

Catatan:
Seluruh guru tersebut harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu
                                           Direktorat Profesi Pendidik
         Urutan Prioritas Penetapan Peserta

Guru lainnya yang tidak langsung masuk kuota ditetapkan
berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut:
1. masa kerja sebagai guru,
2. usia,
3. pangkat dan golongan,                                         25

4. beban kerja,
5. tugas tambahan, dan
6. prestasi kerja.
Sistem NUPTK online telah melakukan perangkingan
sesuai urutan di atas.

                                   Direktorat Profesi Pendidik
  PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)
                                                          26
PENETAPAN PESERTA SERTIFIKASI GURU TAHUN 2011




                            Direktorat Profesi Pendidik
           Instansi Terkait
•   Ditjen PMPTK,
•   LPTK,
•   LPMP,
•   Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, dan
•   Guru.                                                              27
•   Kegiatan yang sangat menentukan keberhasilan
    pelaksanaan sertifikasi guru adalah:
    – sosialisasi sertifikasi guru kepada instansi terkait dan
      kepada guru;
    – kebenaran data peserta dalam Format A1; dan
    – ketepatan jadwal setiap tahap pelaksanaan sertifikasi guru.

                                         Direktorat Profesi Pendidik
        Kegiatan yang Sangat Menentukan

• Kegiatan yang sangat menentukan
  keberhasilan pelaksanaan sertifikasi guru
  adalah:
  – sosialisasi sertifikasi guru kepada instansi terkait          28
    dan kepada guru
  – kebenaran data peserta dalam Format A1
  – ketepatan jadwal setiap tahap pelaksanaan
    sertifikasi guru.


                                    Direktorat Profesi Pendidik
        Prinsip Penetapan Peserta

Prinsip:
• Transparan
• Berkeadilan sesuai urutan prioritas
Ditjen PMPTK telah mengembangkan aplikasi
pendaftaran secara online dan terintegrasi melalui             29

NUPTK online.
Fasilitas yang telah dibuat:
• Perangkingan calon peserta
• Update data peserta
• Penetapan peserta
                                 Direktorat Profesi Pendidik
        Tahap Persiapan

1. Penetapan kuota provinsi
  • Kuota provinsi sudah ditetapkan oleh Ditjen
    PMPTK
2. Pembentukan Panitia Sertifikasi Guru tingkat                 30
   LPMP dan Dinas Pendidikan
  • memiliki tugas dan tanggungjawab terhadap
    suksesnya penyelenggaraan sertifikasi
  • PSG ditetapkan setiap tahun dan harus melibatkan
    operator NUPTK sebagai salah satu anggota PSG

                                  Direktorat Profesi Pendidik
          Tahap Persiapan (lanjutan)

3. Sosialisasi Sertifikasi Guru
   • Sosialisasi oleh Ditjen PMPTK
   • Sosialisasi oleh dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota,
     dan LPMP
4. Input Data Kuota Kabupaten/Kota                                    31
   Hasil kesepakatan kuota di-input dalam data base
   NUPTK
5. Perubahan (Update) Data Guru pada NUPTK

Tanggal akhir update data guru adalah 28 Februari 2011.

                                        Direktorat Profesi Pendidik
           Tahap Penetapan Calon Peserta

1. Koordinasi Penetapan Calon Peserta dengan Kabupaten/Kota dengan
   agenda:
   – mereview kembali Buku Pedoman Penetapan Peserta,
   – latihan dan simulasi mulai dari penetapan calon peserta sampai
      dengan penetapan peserta final melalui NUPTK online,
   – membahas beberapa kendala dan permasalahan dalam penetapan           32
      calon peserta
   – menyepakati jadwal penyelesaian penetapan peserta.
2. Penetapan Calon Peserta dan Pencetakan Format A0
   – Penetapan peserta melalui NUPTK online
   – Pencetakan Format A0 untuk guru (Format A0.1) dan untuk pengawas
      (Format A0.2)


                                            Direktorat Profesi Pendidik
             Tahap Penetapan Calon Peserta
             (lanjutan)
3. Verifikasi Data pada Format A0 oleh Guru
   – Data peserta harus benar karena akan digunakan sebagai dasar untuk
     penerbitan sertifikat pendidik.
   – Data yang dikoreksi adalah
       •   nama lengkap harus sesuai dengan dokumen lainnya (ijasah atau SK PNS);
       •   golongan (bagi PNS);
                                                                                        33
       •   tempat dan tanggal lahir; ijasah, tahun lulus, dan nama perguruan tinggi;
       •   nama sekolah tempat mengajar.
   – dokumen yang dijadikan acuan verifikasi nama dan tempat tanggal
     lahir peserta bagi guru PNS adalah SK PNS, sedangkan bagi guru bukan
     PNS adalah ijasah terakhir dari perguruan tinggi.
   – Perbaikan data oleh dinas pendidikan harus selesai pada tanggal
     15 April 2010.


                                                          Direktorat Profesi Pendidik
         Tahap Penetapan Calon Peserta
         (lanjutan)

4. Penetapan Bidang Studi dan Pola Sertifikasi Guru
  – Penetapan Bidang Studi
     • Guru harus konsisten dengan pilihan pilihan bidang studi
       karena guru harus mengajarkan bidang studi yang
       disertifikasi selama bertugas sebagai guru
                                                                         34
  – Penetapan Pola Sertifikasi Guru
     • Penetapan pola harus sesuai dengan tingkat kesiapan
       dokumen yang dimiliki guru.
     • Pilihan pola sertifikasi guru dituliskan dalam Format A0.




                                           Direktorat Profesi Pendidik
        Tahap Penetapan Calon Peserta
        (lanjutan)

5. Guru Menyerahan Format A0 ke Dinas
   Pendidikan
  – Perubahan data tersebut harus disertakan data
    pendukungnya, misalnya untuk perubahan:
     • data kualifikasi guru harus melampirkan ijasah sarjana,         35
     • data kepangkatan/golongan guru harus melampirkan SK
       kepangkatan/golongan ruang terakhir,
     • data sekolah tempat guru mengajar harus melampirkan SK
       dari dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota atau kepala
       sekolah,
     • mata pelajaran yang diampu harus melampirkan SK
       penugasan dan jadwal mengajar dari kepala sekolah.

                                         Direktorat Profesi Pendidik
        Tahap Penetapan Calon Peserta
        (lanjutan)

6. Perbaikan Data Calon Peserta oleh
   Kabupaten/Kota
  – Seluruh perbaikan data calon peserta sertifikasi guru
    harus sudah selesai pada tanggal 31 Maret 2011.
  – Batas akhir perubahan data ini secara otomatis akan
                                                                 36
    menutup aplikasi perubahan data pada NUTPK Online.
7. Koordinasi Perbaikan Data Calon Peserta
  – koordinasi dengan dinas pendidikan provinsi/
    kabupaten/kota untuk mempercepat proses dan
    menjamin ketepatan waktu penyelesaian perbaikan
    data peserta.
  – Jadwal koordinasi perbaikan data ditentukan oleh
    masing-masing LPMP sesuai keperluan.
                                   Direktorat Profesi Pendidik
         Tahap Finalisasi dan
         Penetapan Data Peserta
1. Verifikasi Data Peserta
   – Agenda yang dibahas pada koordinasi verifikasi adalah
     sebagai berikut.
      • Menetapkan peserta pola PSPL dan PF dengan jumlah sesuai
        dengan kuota portofolio.
      • Menetapkan peserta pola PLPG sesuai kuota PLPG.                37
      • Pengalihan kuota antar kabupaten/kota jika ada kabupaten/
        kota yang tidak dapat memenuhi kuota, khususnya kuota PF.
      • Menginformasikan tahapan selanjutnya dan menyepakati
        jadwal pelaksanaan sertifikasi guru mulai dari pengiriman
        dokumen sampai dengan PLPG.
      • LPMP membantu menampilkan semua data peserta yang
        akan ditetapkan dari data NUPTK online.


                                         Direktorat Profesi Pendidik
         Tahap Finalisasi dan
         Penetapan Data Peserta (lanjutan)
2. Penetapan Nomor Peserta
   – digit mempunyaiNomor peserta ini akan digunakan terus
     oleh peserta mulai pelaksanaan sertifikasi guru sampai
     dengan penyaluran tunjangan profesi guru.
   – Nomor peserta terdiri dari 14 digit yang masing-masing
                                                                    38
     arti dengan rumusan kode digit.
3. Penerbitan SK dan Pencetakan Format B1
   – SK penetapan peserta dan Format B1 ke LPMP dan LPTK.




                                      Direktorat Profesi Pendidik
          Tahap Finalisasi dan
          Penetapan Data Peserta (lanjutan)
4. Pencetakan Format A1
   – Format A1 dicetak sebanyak 2 (dua) rangkap oleh dinas
     pendidikan kabupaten/kota dari NUPTK online. Kemudian
     Format A1 ditandatangani oleh dinas pendidikan dan diberikan
     kepada peserta sebagai bukti pendaftaran peserta sertifikasi
     guru.
   – Satu lembar Format A1 disimpan oleh dinas pendidikan               39
     kabupaten/kota, dan satu lembar untuk guru.
   – Bagi guru yang mengikuti pola PF dan PSPL, Format A1
     dilampirkan dalam dokumen/portofolio. Bagi guru yang
     mengikuti PLPG, Format A1 digunakan sebagai tanda peserta
     PLPG.
5. Pengiriman Data Peserta ke Web KSG
   – Pengiriman data dilakukan secara otomatis melalui online dari
     data NUPTK online ke website KSG pada tanggal 1 Mei 2011
     pukul 00.00 WIB.
                                          Direktorat Profesi Pendidik
Prosedur Penetapan Peserta Sertifikasi
Guru Tahun 2011




                                                    40




                      Direktorat Profesi Pendidik
         Pengolahan Data Peserta melalui
         NUPTK Online dan Website KSG
 Proses Pengolahan Data Peserta Sertifikasi Guru pada Data NUPTK Online dan Website KSG

                           INPUT                           OUTPUT
   Update data guru termasuk pilihan                    Data guru yang memenuhi syarat
 bidang studi dan pola sertifikasi guru
                                                        Cetak bukti peserta sementara
Input data kuota kab/kota oleh LPMP        NUPTK        (Format A0)
    Tetapkan calon peserta sertifikasi     online       Cetak Format A1 dan Format B1
  Verifikasi peserta oleh dinas, LPMP,
                                                        Data peserta sertifikasi final
      dan LPTK dan tetapkan peserta                                                       41




                        INPUT                               OUTPUT

Registrasi online untuk peserta pola PF                  nomor kode khusus (password)
    Tes online peserta PF di ICT center    Website       Hasil tes awal peserta PF
             Penilaian PF dan verifikasi    KSG
                        dokumen PSPL                     Hasil sertifikasi guru
                     Pelaksanaan PLPG

                                                       Direktorat Profesi Pendidik
Format A0.1




              42
Format A1.1




              43
Format A0.2




              44
Format A1.2




              45
       Unit Pelayanan Masyarakat

• Pusat informasi umum tentang pelaksanaan
  sertifikasi guru.
• Mediator antara masyarakat dan guru dengan
  penyelenggara sertifikasi guru.                         46

• Pusat pelayanan masyarakat (internal dan
  eksternal) tentang pelaksanaan sertifikasi
  guru.


                            Direktorat Profesi Pendidik
   Alamat Website

Informasi ttg Penetapan Peserta dan SK:
       www.sertifikasiguru.org
            www.nuptk.info
                                                         47


  Informai ttg Pelaksanaan Sertifikasi:
             www.ksg.or.id
   www.ketenagaan.dikti.go.id/ksg

                           Direktorat Profesi Pendidik
                     KUOTA PROVINSI 2011
                            KUOTA
NO           PROVINSI                  KUOTA PLPG       TOTAL KUOTA
                          PORTOFOLIO

 1   DKI Jakarta                 120        12.026                12.146
 2   Jawa Barat                  399        40.322                40.721
 3   Jawa Tengah                 339        34.292                34.631
 4   DI. Yogyakarta               64         6.456                 6.520
 5   Jawa Timur                  451        45.487                45.938
 6   N. Aceh Darussalam           84         8.378                 8.462   48
 7   Sumatera Utara              235        23.665                23.900
 8   Sumatera Barat               85         8.589                 8.674
 9   Riau                         63         6.468                 6.531
10   Jambi                        48         4.880                 4.928
11   Sumatera Selatan             98         9.834                 9.932
12   Lampung                      93         9.358                 9.451
13   Kalimantan Barat             64         6.540                 6.604
14   Kalimantan Tengah            40         4.086                 4.126
15   Kalimantan Selatan           53         5.365                 5.418
16   Kalimantan Timur             57         5.803                 5.860
                                           Direktorat Profesi Pendidik
                   KUOTA PROVINSI 2011
                             KUOTA        KUOTA
NO            PROVINSI                              TOTAL KUOTA
                           PORTOFOLIO      PLPG
17   Sulawesi Utara                 33        3.381        3.414
18   Sulawesi Tengah                27        2.717        2.744
19   Sulawesi Selatan              121       12.173       12.294
20   Sulawesi Tenggara              37        3.771        3.808
21   Maluku                         23        2.282        2.305
22   Bali                           72        7.065        7.137
23   Nusa Tenggara Barat            59        6.053        6.112       49
24   Nusa Tenggara Timur            59        5.935        5.994
25   Papua                          23        2.341        2.364
26   Bengkulu                       31        3.293        3.324
27   Maluku Utara                   13        1.276        1.289
28   Banten                         81        8.314        8.395
29   Bangka Belitung                11        1.183        1.194
30   Gorontalo                      13        1.329        1.342
31   Kepulauan Riau                 18        1.766        1.784
32   Papua Barat                    10        1.014        1.024
33   Sulawesi Barat                 16        1.618        1.634
                JUMLAH           2.940      297.060      300.000
                                         Direktorat Profesi Pendidik
TERIMA KASIH                          50




        Direktorat Profesi Pendidik

								
To top