Docstoc

Pedoman_Penyelenggaraan_Paket_C_2011_per_23_Mei.18410358

Document Sample
Pedoman_Penyelenggaraan_Paket_C_2011_per_23_Mei.18410358 Powered By Docstoc
					                                 Kata Pengantar
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 menyatakan bahwa pembiayaan pendidikan
menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan
masyarakat. Tanggung jawab pemerintah pusat tersebut salah satunya diwujudkan oleh
Direktorat Pembinaan SMA melalui pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP)
Paket C.

Jenis bantuan tersebut disamping dikelola oleh Pusat juga dikelola oleh Kegiatan Perluasan
dan Peningkatan Mutu SMA di 33 provinsi melalui dana dekonsentrasi dan bertujuan
membantu biaya operasional penyelenggaraan program Paket C kepada 73.800 peserta
didik.

Dalam rangka penyaluran BOP Paket C, diterbitkan buku pedoman pelaksanaan bantuan ini
yang dapat menjadi acuan pengelola Kegiatan Perluasan dan Peningkatan Mutu SMA di 33
provinsi. Pedoman ini diharapkan dapat dijadikan pegangan bagi para pembina,
penyelenggara, pengawas, dan stakeholder lainnya dalam memberikan layanan terbaiknya
untuk program pendidikan kesetaraan bagi warga masyarakat.

Kami menyadari bahwa pedoman pelaksanaan bantuan ini, masih memerlukan
penyempurnaan secara berkala, namun demikian kita berharap semoga apa yang kita cita-
citakan bersama, yaitu memberikan layanan pendidikan bermutu kepada masyarakat dapat
tercapai.




                                            Jakarta, Mei 2011
                                            Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas,




                                            TOTOK SUPRAYITNO, Ph.D
                                            NIP. 19601005 198603 1 005




                                                               Pedoman Penyelenggaran BOP Paket C __ i
                                      DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR                                                                                         i
DAFTAR ISI                                                                                            ii



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG                                                                                     1
B. DASAR HUKUM                                                                                        2
C. PRINSIP-PRINSIP BANTUAN                                                                            3
E. PERAN INSTANSI TERKAIT                                                                             4
   1. Pusat                                                                                           4
   2. Provinsi                                                                                        5
   3. Kabupaten/Kota                                                                                  5
   4. Lembaga Penyelenggara Paket C                                                                   5
F. PENGELOLAAN BANTUAN                                                                                5
   1. Pengelolaan Program                                                                             5
   2. Pengelolaan Dana                                                                                6
   3. Ketentuan Perpajakan                                                                            6


BAB II BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAN (BOP) PAKET C

A. PENGERTIAN                                                                                        8
B. TUJUAN BOP PAKET C                                                                                8
C. SASARAN BOP PAKET C                                                                               9
D. PERSYARATAN LEMBAGA PENERIMA BANTUAN                                                             10
   1. Administrasi                                                                                  10
   2. Teknik Operasional                                                                            10
E. PERUNTUKAN DANA                                                                                  10
   1. Kelompok Belajar Setara Kelas X (Awal) dan Setara Kelas XI (Lanjutan I)                       10
   2. Kelompok Belajar Setara Kelas XII (Lanjutan II)                                               11
F. PENGELOLAAN BANTUAN OLEH LEMBAGA                                                                 13


BAB III MEKANISME PEMBERIAN BOP PAKET C

A. PENGISIAN PRA-PROPOSAL (instrumen penilaian)                                                     15
B. TIM PENILAI                                                                                      16
C. SELEKSI PRA-PROPOSAL / INSTRUMEN PENILAIAN                                                       16



                                                                 Pedoman Penyelenggaran BOP Paket C __ ii
D.   PENYUSUNAN PROPOSAL                                                                            17
E.   VERIFIKASI CALON LEMBAGA PENYELENGGARA                                                         17
F.   WORKSHOP REVIEW PROPOSAL                                                                       17
G.   PENETAPAN LEMBAGA PENERIMA BANTUAN                                                             18
H.   PENYALURAN DANA                                                                                19
I.   REVISI PROPOSAL                                                                                19


BAB IV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

A.   DAFTAR LARANGAN                                                                                20
B.   SANKSI                                                                                         20
C.   MONITORING DAN EVALUASI                                                                        20
D.   PELAPORAN KEGIATAN                                                                             22


BAB V INDIKATOR KEBERHASILAN DAN PENGENDALIAN MUTU

A. INDIKATOR KEBERHASILAN                                                                           23
B. PENGENDALIAN MUTU                                                                                23




LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran 1a   :   Format Pra-Proposal (Instrumen Penilaian)
Lampiran 1b   :   Format Surat Rekomendasi
Lampiran 1c   :   Format Surat Pernyataan Kesanggupan
Lampiran 1d   :   Format Biodata Calon Peserta Didik
Lampiran 1e   :   Format Biodata Tutor dan Tenaga Kependidikan
Lampiran 2    :   Rambu Seleksi Pra-Proposal (Instrumen Penilaian)
Lampiran 3    :   Sistematika Proposal
Lampiran 4    :   Instrumen Verifikasi
Lampiran 5    :   Format Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D)
Lampiran 6a   :   Format Laporan Keuangan
Lampiran 6b   :   Format Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran
Lampiran 6c   :   Format Berita Penutupan Kas
Lampiran 7    :   Sistematika Penyusunan Laporan




                                                                Pedoman Penyelenggaran BOP Paket C __ iii
                                  BAB I
                              PENDAHULUAN


A. LATAR BELAKANG

  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 13
  ayat (1) menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui tiga jalur
  yaitu jalur pendidikan formal, nonformal dan informal. Melalui jalur pendidikan
  nonformal, salah satu program yang dikembangkan adalah program pendidikan
  kesetaraan.

  Program pendidikan kesetaraan diperuntukkan bagi warga masyarakat yang ingin
  memperoleh pendidikan setara SD, setara SMP, dan setara SMA/MA yang oleh karena
  sesuatu hal tidak bisa menempuh jalur pendidikan formal dan/atau memang peserta
  didik bersangkutan memilih jalur pendidikan nonformal. Pendidikan kesetaraan
  diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang
  berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam
  rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

  Pelaksanaan pendidikan kesetaraan mempunyai dua fungsi strategis yaitu:
  (1) menunjang suksesnya wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun terutama bagi anak-
  anak usia 7-15 tahun yang tidak tertampung di sekolah formal; dan (2) memberi
  pelayanan pendidikan kepada orang dewasa yang ingin memperoleh pendidikan setara
  SMA/MA.

  Pendidikan kesetaraan berfungsi mengembangkan potensi warga belajar dengan
  penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta
  mengembangkan sikap dan kepribadian profesional. Merujuk pada Permendiknas No.
  23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan yang menyatakan bahwa
  pendidikan kesetaraan berorientasi pengembangan olahkarya untuk mencapai
  keterampilan fungsional yang menjadi kekhasan program Paket A, Paket B dan Paket C.

  Dalam proses pembelajaran Program Paket C dapat ditempuh dengan sistem
  pembelajaran regular, terbuka, dan intensif (percepatan). Dengan demikian diharapkan
  lulus paket C tidak hanya orientasi ijasah, tapi tidak kalah pentingnya adalah bahwa
  lulusan paket C memiliki kompetensi keterampilan yang dapat digunakan sebagai bekal
  mencari nafkah. Disamping itu dalam proses pembelajaran, satu kelompok belajar
  minimal 30 peserta didik sesuai dengan Standar Proses No. 3 Tahun 2008.




                                                  Pedoman Penyelenggaran BOP Paket C __1 dari 24
  Dalam upaya mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan perlu dilakukan
  penguatan dan perluasan melalui kebijakan-kebijakan:
  a. Penguatan dan perluasan program pembelajaran langsung di Lembaga Pengelola
     Paket C.
  b. Penguatan dan perluasan pendidikan kecakapan hidup bagi peserta didik yang tidak
     melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
  c. Penguatan dan perluasan pendidikan kesetaraan untuk mengurangi disparitas antar
     gender.

  Kementerian Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah,
  Direktorat Pembinaan SMA memberikan fasilitas berupa bantuan operasional
  pendidikan Paket C melalui lembaga penyelenggara yang memenuhi persyaratan
  administrasi dan teknis penyelenggaraan, agar sasaran peserta didik terbantu
  mendapatkan layanan pendidikan program kesetaraan. Pada tahun anggaran 2011,
  dialokasikan dana sebesar Rp 86,480,136,000 untuk 73.800 peserta didik yang dikelola
  melalui Kegiatan Perluasan dan Peningkatan Mutu SMA di 33 dinas pendidikan propinsi
  seluruh Indonesia.

  Mengingat jumlah dana dan lembaga penyelenggara Paket C yang akan menerima
  bantuan cukup besar, maka perlu adanya sebuah pedoman pelaksanaan untuk Bantuan
  Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket C. Pedoman pelaksanaan tersebut dapat
  menjadi acuan tidak hanya pengelola di propinsi dan kabupaten/kota tapi juga bagi
  lembaga penyelenggara Paket C penerima bantuan di seluruh Indonesia.




B. DASAR HUKUM

  1. Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
      Korupsi.
  2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
  3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
  5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
      Pemerintahan Pusat dan Daerah.
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
      Pemerintahan Bidang Pendidikan.
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
      Penyelenggaraan Pendidikan.
  10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 0132/U/2004
      tentang Program Paket C.


                                                  Pedoman Penyelenggaran BOP Paket C __2 dari 24
  11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 23 tahun             2006
      tentang Standar Kompetensi Lulusan.
  12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 14 Tahun             2007
      tentang Standar Isi Pendidikan Kesetaraan.
  13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 3 Tahun              2008
      tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan.
  14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun           2010
      tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.




C. PRINSIP-PRINSIP BANTUAN

  1. Swakelola dan Partisipatif
     Pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara swakelola (direncanakan, dikerjakan dan
     diawasi sendiri) dengan melibatkan peserta didik dan masyarakat untuk
     berpartisipasi secara aktif dalam memberikan dukungan terhadap perencanaan,
     pelaksanaan, dan pengawasan pekerjaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

  2. Transparan
     Pengelolaan dana bantuan harus dilakukan secara terbuka agar peserta didik dan
     masyarakat dapat memberikan saran, kritik, serta melakukan pengawasan dan
     pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan.

  3. Akuntabel
     Pengelolaan dana bantuan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi
     kualitas, kuantitas pekerjaan maupun penggunaan keuangan, sesuai dengan
     proposal yang telah disetujui. Apabila terjadi perubahan penggunaan dana, harus
     membuat revisi dan disetujui oleh pemberi bantuan.

  4. Demokratis
     Penyusunan perencanaan, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah selalu
     ditempuh melalui jalan musyawarah/mufakat dengan memberikan kesempatan
     kepada setiap individu untuk mengajukan saran, kritik atau pendapat.

  5. Efektif dan Efisien
     Pemanfaatan dana bantuan harus efektif dan efisien. Hindari pemborosan dan
     penggunaan uang untuk pekerjaan yang kurang bermanfaat. Utamakan
     pemberdayaan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh peserta didik dan
     masyarakat sekitar.

  6. Tertib Administrasi dan Pelaporan

                                                Pedoman Penyelenggaran BOP Paket C __3 dari 24
     Penerima bantuan harus membuat pembukuan dan menyimpan bukti pengeluaran
     dana serta menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan
     pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan.

  7. Saling Percaya
     Pemberian bantuan berlandaskan pada rasa saling percaya (mutual trust) antara
     pemberi dan penerima bantuan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga
     kepercayaan tersebut dengan memegang amanah dan komitmen yang ditujukan
     semata-mata hanya untuk membangun pendidikan yang lebih baik.




E. PERAN INSTANSI TERKAIT

  Instansi terkait dalam pengelolaan bantuan yaitu: (1) Pusat adalah Direktorat
  Pembinaan SMA c.q Subdit Program, (2) Provinsi adalah Dinas Pendidikan Provinsi c.q
  Bidang yang menangani SMA, (3) Kabupaten/Kota adalah Dinas Pendidikan
  Kabupaten/Kota c.q Bidang yang menangani SMA dan (4) Lembaga Penyelenggara
  Paket C.

  1. Pusat
    a. Menyusun kebijakan teknis pelaksanaan dan pedoman pelaksanaan bantuan;
    b. Menetapkan kuota BOP Paket C per provinsi;
    c. Melaksanakan rapat koordinasi dan sinkronisasi program pengembangan Paket C
       dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
    d. Melakukan sosialisasi program dan mekanisme pelaksanaan bantuan;
    e. Mengolah, menganalisis dan menyusun laporan bantuan;
    f. Memberikan layanan dan penanganan pengaduan masyarakat (menampung dan
       menindaklanjuti) tentang pelaksanaan bantuan.

  2. Provinsi
    a. Mengikuti kegiatan rapat koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Direktorat
       Pembinaan SMA tingkat pusat;
    b. Menetapkan kuota BOP Paket C per kabupaten/kota berdasarkan proporsi jumlah
       peserta didik per lembaga penyelenggara Paket C.
    c. Menginformasikan pelaksanaan program BOP Paket C kepada kabupaten/kota
       dan lembaga penyelenggara Paket C;
    d. Berhak menetapkan langsung kuota lembaga penyelenggara penerima BOP Paket
       C, apabila kabupaten/kota tidak mengirimkan data-data lembaga penyelenggara
       calon penerima BOP Paket C sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan;




                                                 Pedoman Penyelenggaran BOP Paket C __4 dari 24
    e. Melakukan penilaian administrasi, penilaian substansi dan verifikasi lapangan
       terhadap proposal bantuan yang masuk;
    f. Melakukan review proposal terhadap Rencana Penggunaan Dana BOP Paket C;
    g. Menerbitkan surat keputusan penetapan lembaga penyelenggara Paket C
       penerima BOP Paket C serta menyampaikan ke Direktorat Pembinaan SMA;
    h. Mengidentifikasi, melakukan pendataan, menetapkan dan menyalurkan dana BOP
       Paket C;
    i. Menandatangani Pakta Integritas Pelaksanaan Bantuan dengan lembaga
       penyelenggara Paket C;
    j. Melaksanakan monitoring & evaluasi terhadap pelaksanaan BOP Paket C.
    k. Melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada Direktorat
       Pembinaan Sekolah Menengah Atas.

  3. Kabupaten/Kota
    a. Mengikuti rapat koordinasi kegiatan pembinaan SMA tingkat provinsi;
    b. Melaksanakan pendataan seluruh lembaga penyelenggara Paket C di lingkungan
       kabupaten/kota setempat berdasarkan peta pendidikan;
    c. Menyusun daftar urutan prioritas lembaga penyelenggara Paket C calon penerima
       bantuan;
    d. Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan bantuan dan melaporkan hasil
       evaluasi kepada provinsi dan ditembuskan ke Pusat.

  4. Lembaga Penyelenggara Paket C
    a. Menyebarluaskan informasi penerimaan bantuan kepada peserta didik, antara
       lain dengan menempelkan informasi program dan keuangan di papan
       pengumuman, menyampaikan informasi dalam forum rapat dengan tutor dan
       peserta didik;
    b. Mengelola dana bantuan berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan negara;
    c. Melaksanakan program pendidikan keterampilan Paket C sesuai dengan
       kebutuhan peserta didik;
    d. Menggunakan dana BOP Paket C sesuai dengan peruntukan dalam proposal;
    e. Menyusun laporan pelaksanaan program bantuan dan pertanggungjawaban
       keuangan untuk disampaikan ke Dinas Pendidikan Provinsi, tembusan ke Dinas
       Pendidikan Kabupaten/Kota;



F. PENGELOLAAN BANTUAN

  1. Pengelolaan Program
   a. Pengelola bantuan adalah pengelola program paket C di lembaga tersebut yang
      terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota.




                                                Pedoman Penyelenggaran BOP Paket C __5 dari 24
  b. Kepala lembaga bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan dana bantuan.
     Apabila terjadi pergantian kepala lembaga pada saat pelaksanaan program
     sedang berjalan, maka pelaksanaan pekerjaan dan pengelolaan dana
     sebelumnya menjadi tanggung jawab pejabat lama. Pejabat lama wajib
     menyerahkan dan mempertanggungjawabkan seluruh pekerjaan yang sudah
     dilakukan yang dituangkan dalam berita acara serah terima pekerjaan. Pejabat
     baru wajib meneruskan seluruh program dan kegiatan sesuai ketentuan yang
     sudah disepakati dengan pemberi bantuan.
  c. Informasi pengelolaan bantuan harus mudah diketahui oleh peserta didik dan
     masyarakat melalui papan pengumuman dalam pengelolaan dengan
     menempelkan laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan.

2. Pengelolaan Dana
  Memenuhi ketentuan pengelolaan dana bantuan antara lain:
  a. Pembukuan dana bantuan, disamping dibukukan dalam buku kas umum juga
     harus dibukukan tersendiri (buku kas pembantu).
  b. Pembukuan dana bantuan berisi semua transaksi keuangan menurut urutan
     tanggal transaksi disertai bukti-bukti pembayaran (kuitansi) yang ditandatangani
     oleh kepala lembaga bersama bendaharawan lembaga untuk bantuan yang
     diterima sekolah.
  c. Transaksi di atas Rp.1 juta harus menyertakan materai Rp 6.000 pada setiap
     kuitansi.
  d. Bukti pembayaran (kuitansi) mencantumkan harga pembelian, sudah termasuk
     pajak.
  e. Pembukuan ditutup pada setiap akhir bulan ditandatangani kepala lembaga dan
     bendaharawan yang ditunjuk.
  f. Menyusun rekapitulasi laporan penggunaan dana yang didukung bukti-bukti
     transaksi sejak dana diterima sampai dengan selesai seluruh pekerjaan. Contoh
     format: lampiran 6a, 6b, 6c.

3. Ketentuan Perpajakan
  Sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku bahwa Pencairan dan Penyaluran
  Subsidi/Bantuan/Block Grant, dana hibah tidak dipungut pajak. Sehingga jumlah
  dana bantuan yang diterima lembaga penyelenggara paket C besarnya sama dengan
  nilai yang tercantum pada surat perjanjian penggunaan dana (SP2D). Namun
  ketentuan perpajakan akan berlaku pada saat penerima bantuan melakukan
  transaksi pembayaran, seperti pembelian barang dan jasa, pembayaran
  honor/gaji/upah, sewa/gaji/lembur dan lain sebagainya, seperti contoh berikut:

   Pembelian > Rp. 1.000.000    PPn 10% dan PPh pasal (22) 1,5% dari total nilai
   barang                       transaksi. (contoh dilampiran) kuitansi pembelian
                                barang Rp.1.200.000 sudah termasuk PPn dan PPh



                                                Pedoman Penyelenggaran BOP Paket C __6 dari 24
                         pasal 22, maka pajak yang harus dibayarkan
                         PPn = 10% x 100/110 x Rp. 1.200.000,
                         PPh pasal 22 = 1,5% x (nilai kuitansi – PPn).
Pembayaran akomodasi dan Badan Usaha PT/CV/Firma/UD/Koperasi) dikenakan
konsumsi                 pajak PPn 10% dan PPh pasal (22) 1,5% dari nilai
                         pembayaran untuk badan usaha. Non badan
                         usaha/peroragan hanya PPh Pasal (22) 1,5% dari
                         nilai pembayaran




                                         Pedoman Penyelenggaran BOP Paket C __7 dari 24
                                    BAB II
 BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN (BOP) PAKET C



A. PENGERTIAN

  1. Program Paket C
     Program Paket C adalah program pendidikan kesetaraan tingkat menengah setara
     SMA yang dapat diikuti oleh peserta didik yang ingin menuntaskan pendidikan
     menengahnya serta memiliki keterampilan untuk bekerja atau memasuki dunia
     usaha/industri.

  2. Peserta Didik
     Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi
     diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada pendidikan kesetaraan.

  3. Tutor
     Tutor adalah tenaga pendidik pada jalur pendidikan kesetaraan yang bersedia dan
     mampu membantu proses pembelajaran sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi.
     Diprioritaskan guru SMA.

  4. Narasumber Teknis
     Narasumber Teknis adalah tenaga pendidik yang berkualifikasi sebagai pembimbing
     sesuai penyelenggaraan pendidikan keterampilan/vokasi.

  5. Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Paket C
     Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket C adalah bantuan yang diberikan
     kepada lembaga penyelenggara untuk membantu peserta didik mengikuti
     pendidikan kesetaraan.



B. TUJUAN BOP PAKET C

  1. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta didik Program Paket C
     sehingga memiliki hak yang sama dalam pelayanan pendidikan.
  2. Membantu lembaga penyelenggara Paket C menyelenggarakan pendidikan
     kesetaraan Program Paket C.




                                                 Pedoman Penyelenggaran BOP Paket C __8 dari 24
C. SASARAN BOP PAKET C

  Sasaran BOP Paket C adalah peserta didik Program Paket C yang terdaftar pada
  lembaga penyelenggaran Paket C, berupa:

  1. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
  2. UPTD atau Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
  3. Organisasi, Lembaga, Yayasan, Forum/Paguyuban dan Satuan Pendidikan sejenis.



D. PERSYARATAN LEMBAGA PENERIMA BANTUAN

  1. Administratif
     a. Lembaga Penyelenggara Paket C yang berbadan hukum (Akta Notaris);
     b. Memiliki NPWP atas nama lembaga;
     c. Memiliki rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga;
     d. Memiliki ijin operasional/penyelenggaraan dari dinas pendidikan setempat;
     e. Mendapatkan rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota;



  2. Teknis Operasional
     a. Memiliki peserta didik minimal 1 kelompok pembelajaran, dimana setiap
        kelompok belajar minimal 30 peserta didik;
     b. Memiliki tutor minimal 7 orang dan penyelenggara minimal 1 orang;
     c. Mempunyai sarana dan prasarana belajar yang memadai sesuai dengan jumlah
        peserta didik untuk pembelajaran teori dan praktek;
     d. Diprioritaskan bagi lembaga yang memiliki kemitraan dengan instansi lain untuk
        proses pembelajaran Paket C;
     e. Memiliki sekretariat lembaga yang jelas;
     f. Memiliki struktur organisasi penyelenggara;
     g. Memiliki Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) program Paket C;
     h. Sanggup melaksanakan program bantuan dan pembelajaran sampai mengikuti
        ujian nasional Paket C secara swakelola, dibuktikan dengan surat pernyataan
        dari kepala lembaga penyelenggara Paket C;
     i. Bagi lembaga penyelenggara Paket C penerima bantuan tahun sebelumnya,
        sudah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban
        pelaksanaan program dan pertanggungjawaban keuangan kepada pemberi
        bantuan.
     j. Lembaga penyelenggara Paket C yang peserta didiknya berasal dari golongan
        mampu dan hanya untuk mendapatkan ijazah, tidak diprioritaskan untuk
        memperoleh BOP Paket C.




                                                  Pedoman Penyelenggaran BOP Paket C __9 dari 24
E. PERUNTUKAN DANA

  Bantuan sosial Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket C dihitung per
  peserta didik per satu tahun pembelajaran. Rincian peruntukan dana bantuan adalah
  sebagai berikut:

  1. Kelompok Belajar Setara Kelas X (Awal) dan Setara Kelas XI (Lanjutan 1)

  Program pembelajaran untuk kelompok belajar Setara Kelas XI (Lanjutan 1) mengikuti
  proses pembelajaran di kelas sebelumnya sesuai dengan Standar Proses (Permendiknas
  No. 3 Tahun 2008). Kedua jenis kelompok belajar, Setara Kelas X dan Setara Kelas XI ini
  masing-masing minimal berjumlah 30 orang, dengan komponen pembiayaan sebagai
  berikut:

                                                                   PAKET C
  NO               KOMPONEN
                                              VOL        SAT        BIAYA              TOTAL
  1     BAHAN                                                                          1.500.000
  a     Modul/Bahan Ajar                       30        Set             25.000          750.000
  b     Penilaian tes semestes                 30        OK              25.000          750.000
  2     ALAT                                                                           5.310.000
  a     Alat tulis peserta didik               30        Set            20.000           600.000
  b     Adm. pembelajaran                      1         Set            20.000            20.000
  c     Sarana pembelajaran                    1         Set           190.000           190.000
  d     Bantuan pembiayaan keterampilan        30        Org           150.000         4.500.000
  3     TENAGA                                                                        26.880.000
        Transport tutor
        (7 org x 12 bln)                       84        OB            320.000        26.880.000
  4     PENGELOLAAN                                                                    3.600.000
        Transport penyelenggara
        (1 org x 12 bln)                       12        OB            300.000         3.600.000
        TOTAL                                                                         37.290.000
        PER PESERTA DIDIK                                                              1.243.000

  Dana bantuan kelompok belajar kelas awal harus sudah selesai diluncurkan paling
  lambat bulan November tahun berjalan.

  Penjelasan komponen pembiayaan adalah sebagai berikut:
   a. Bahan
      1) Penggunaan dana modul/bahan ajar untuk pembelian buku modul/bahan ajar
          sebanyak 13 modul/bahan ajar untuk 30 orang peserta didik.
      2) Penggunaan dana penilaian semester digunakan untuk transport penulis dan
          penggandaan soal 2 (dua) semester untuk semua matapelajaran.



                                                    Pedoman Penyelenggaran BOP Paket C __10 dari 24
b. Alat
   1) Alat tulis peserta didik meliputi buku tulis, pensil, pulpen, penghapus, mistar
        dan busur, untuk 30 orang peserta didik selama 2 (dua) semester.
   2) Administrasi pembelajaran meliputi kelengkapan administrasi kelompok
        belajar seperti buku absensi peserta didik, absensi tutor, buku induk peserta
        didik, buku tamu, buku inventaris, buku kas dsb.
   3) Sarana pembelajaran meliputi pengadaan papan tulis, kapur/spidol, penggaris
        besar, penghapus papan tulis, dsb.
   4) Bantuan pembiayaan keterampilan diperuntukkan bagi kegiatan pembelajaran
        keterampilan yang dapat menunjang ekonomi peserta didik. Pola
        penggunaannya ada pada Petunjuk Teknis Penggunaan Bantuan Pembiayaan
        Keterampilan Kesetaraan Integrasi Kewirausahaan Berbasis Pra Koperasi.

c. Tenaga
   Transport tutor harus dibayarkan ke 7 (tujuh) orang tutor (tidak dapat kurang)
   selama 12 bulan sebesar Rp 320.000 per bulan.

d. Pengelolaan
   Penggunaan dana pengelolaan diperuntukkan bagi pengelola untuk kegiatan:
   1) Rekruitmen peserta didik baru;
   2) Motivasi Belajar;
   3) Pelaporan.

2. Kelompok Belajar Setara Kelas XII (Lanjutan 2)

  Program pembelajaran untuk kelas lanjutan mengikuti proses pembelajaran di kelas
  sebelumnya sesuai dengan Standar Proses (Permendiknas No. 3 Tahun 2008).
  Kelompok belajar Setara Kelas XII (Lanjutan 2) ini berjumlah minimal 30 s.d. 40
  orang, dengan komponen pembiayaan sebagai berikut:




                                                Pedoman Penyelenggaran BOP Paket C __11 dari 24
    a. Kelompok Belajar Setara Kelas XII (Lanjutan 2) berjumlah minimal 30 orang

                                                                 PAKET C
NO                KOMPONEN
                                            VOL        SAT        BIAYA              TOTAL
1      BAHAN                                                                           750.000
a      Modul/Bahan Ajar                      30        Set             15.000          450.000
b      Penilaian tes semestes                30        OK              10.000          300.000
2      ALAT                                                                          1.950.000
a      Alat tulis peserta didik              30        Set            10.000           300.000
b      Adm. pembelajaran                     1         Set            10.000            10.000
c      Sarana pembelajaran                   1         Set           140.000           140.000
d      Bantuan persiapan ujian nasional      30        Org            50.000        1.5000.000
3      TENAGA                                                                       15.000.000
       Transport tutor
       (5 org x 12 bln)                      60        OB            250.000        15.000.000
4      PENGELOLAAN                                                                   2.400.000
       Transport penyelenggara
       (1 org x 12 bln)                      12        OB            200.000         2.400.000
       TOTAL                                                                        20.100.000
       PER PESERTA DIDIK                                                               670.000



    b. Kelompok Belajar Setara Kelas XII (Lanjutan 2) berjumlah minimal 40 orang

                                                                 PAKET C
NO                KOMPONEN
                                            VOL        SAT        BIAYA              TOTAL
1      BAHAN                                                                         2.000.000
a      Modul/Bahan Ajar                      40        Set             25.000        1.000.000
b      Penilaian tes semestes                40        OK              25.000        1.000.000
2      ALAT                                                                          3.200.000
a      Alat tulis peserta didik              40        Set            25.000         1.000.000
b      Adm. pembelajaran                     1         Set            25.000            25.000
c      Sarana pembelajaran                   1         Set           175.000           175.000
d      Bantuan persiapan ujian nasional      40        Org            50.000         2.000.000
3      TENAGA                                                                       18.000.000
       Transport tutor
       (5 org x 12 bln)                      60        OB            300.000        18.000.000
4      PENGELOLAAN                                                                   3.600.000
       Transport penyelenggara
       (1 org x 12 bln)                      12        OB            300.000         3.600.000
       TOTAL                                                                        26.800.000
       PER PESERTA DIDIK                                                               670.000



                                                  Pedoman Penyelenggaran BOP Paket C __12 dari 24
  Penjelasan komponen pembiayaan adalah sebagai berikut:
   a. Bahan
       1) Penggunaan dana modul/bahan ajar untuk pembelian buku modul/bahan ajar
          sebanyak 13 modul/bahan ajar untuk 30 s.d. 40 orang peserta didik.
      2) Penggunaan dana penilaian semester digunakan untuk transport penulis dan
          penggandaan soal 2 (dua) semester untuk semua matapelajaran.

  b. Alat
     1) Alat tulis peserta didik meliputi buku tulis, pensil, pulpen, penghapus, mistar
          dan busur, untuk 30 s.d. 40 orang peserta didik selama 2 (dua) semester.
     2) Administrasi pembelajaran meliputi kelengkapan administrasi kelompok
          belajar seperti buku absensi peserta didik, absensi tutor, buku induk peserta
          didik, buku tamu, buku inventaris, buku kas dsb.
     3) Sarana pembelajaran meliputi pengadaan papan tulis, kapur/spidol, penggaris
          besar, penghapus papan tulis, dsb.
     4) Bantuan persiapan ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK) digunakan
          bagi kegiatan pendalaman terhadap materi yang diujikan (soal-soal persiapan
          UNPK).

  c. Tenaga
     Transport tutor harus dibayarkan ke 5 (lima) orang tutor (tidak dapat kurang)
     selama 12 bulan, dengan rincian sebagai berikut:
      - Kelompok belajar minimal 30 orang, diterimakan sebesar Rp 250.000 per bulan.
      - Kelompok belajar minimal 40 orang, diterimakan sebesar Rp 300.000 per bulan.

  d. Pengelolaan
     Penggunaan dana pengelolaan diperuntukkan bagi pengelola untuk kegiatan:
     1) Rekruitmen peserta didik baru;
     2) Motivasi Belajar;
     3) Pelaporan.




F. PENGELOLAAN BANTUAN OLEH LEMBAGA

  Pengelolaan dana program BOP Paket C dilaksanakan berdasarkan tahun pelajaran
  terhitung 12 bulan sejak dana bantuan diterima lembaga. Laporan pertanggungjawaban
  dana BOP dilakukan sebanyak 3 kali dalam bentuk: 1) laporan awal, dibuat dua minggu
  setelah dana diterima; 2) laporan perkembangan, dibuat setelah enam bulan program
  berjalan; 3) laporan akhir, dibuat setelah berakhirnya penyelenggaran program.

  Agar pelaksanaan program berhasil dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan,
  lembaga penyelenggara perlu mentaati hal-hal sebagai berikut:


                                                 Pedoman Penyelenggaran BOP Paket C __13 dari 24
1. Pengelolaan Program
   a. Program kerja yang sudah direview dan disetujui oleh pemberi bantuan menjadi
      acuan dalam pelaksanaan program bantuan.
   b. Utamakan kualitas pelaksanaan program.
   c. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku berkenaan dengan pelaksanaan
      program bantuan.

2. Pengelolaan Dana Bantuan
   a. Menggunakan rekening lembaga, bukan rekening pribadi. Harus rekening yang
      masih aktif dan dilegalisir oleh pejabat bank;
   b. Pembukuan oleh bendahara dilakukan pada buku kas lembaga termasuk rincian
      pengeluaran secara detail;
   c. Pembukuan dana bantuan berisi semua transaksi keuangan menurut urutan
      tanggal transaksi dan disertai bukti pembayaran pengeluaran (kuitansi) yang
      ditandatangani oleh kepala lembaga dan bendaharawan;
   d. Pembukuan ditutup pada setiap akhir bulan dan ditandatangani oleh kepala
      lembaga dan bendahara lembaga;
   e. Menyimpan dokumen pengeluaran secara tertib, rapi dan lengkap;
   f. Mengelola dana bantuan berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan negara serta
      membuat pembukuan dan mengadministrasikan seluruh bukti penggunaan dana
      bantuan sesuai dengan peraturan yang berlaku.




                                              Pedoman Penyelenggaran BOP Paket C __14 dari 24
                          BAB III
              MEKANISME PEMBERIAN BOP PAKET C


A. PENGISIAN PRA-PROPOSAL (instrumen penilaian)

   1. Pra-Proposal (format lampiran 1a) adalah seperangkat instrumen yang sudah
      dibakukan dan digunakan untuk menjaring informasi lembaga calon penyelenggara
      Program Paket C tahun 2011. Pra-Proposal yang berfungsi langsung sebagai
      Instrumen Penilaian ini harus diisi oleh lembaga penyelenggara sesuai kondisi nyata
      dan kesiapan lembaga untuk menerima BOP Paket C.
   2. Pengisian Pra-Proposal/Instrumen Penilaian ini bertujuan: (a) memudahkan provinsi
      melakukan seleksi lembaga calon penerima BOP Paket C, dan (b) meringkaskan
      upaya lembaga penyelenggara dan kabupaten/kota mengirimkan informasi
      lembaga calon penerima BOP Paket C kepada provinsi.
   3. Pra-Proposal/Instrumen Penilaian yang sudah diisi lembaga penyelenggara
      kemudian diajukan oleh kabupaten/kota kepada dinas pendidikan provinsi.
   4. Pra-Proposal/Instrumen Penilaian dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan
      lembaga penyelenggara Paket C.
   5. Pra-Proposal/Instrumen Penilaian harus mendapat rekomendasi dari Dinas
      Pendidikan Kabupaten/Kota.
   6. Pra-Proposal/Instrumen Penilaian harus dilampiri dengan:
      a. Fotocopy Akta Notaris
      b. Fotocopy Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Paket C dari Dinas
         Pendidikan Provinsi atau dari Dinas Pendidikan Kabupatan/Kota;
      c. Fotocopy NPWP;
      d. Fotocopy rekening bank atas nama lembaga yang masih aktif (tidak boleh ada cq
         nama orang) yang dilegalisir oleh bank bersangkutan;
      e. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan setempat (lampiran 1b);
      f. Surat Pernyataan Kesanggupan membelajarkan peserta didik sampai mengikuti
         Ujian Nasional Paket C (lampiran 1c);
      g. Rekapitulasi Daftar Nama Calon Peserta Didik (lampiran 1d);
      h. Rekapitulasi Daftar Calon Tutor (lampiran 1e);




                                                   Pedoman Penyelenggaran BOP Paket C __15 dari 24
B. TIM PENILAI

   1. Tim penilai bertugas menilai pra-proposal dan melaksanakan verifikasi lapangan
      terhadap lembaga yang menjadi nominator penerima BOP Paket C. Tim dibentuk dan
      ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
   2. Komposisi tim penilai proposal terdiri dari unsur birokrasi pada Satker yang
      bersangkutan dan mitra terkait;
   3. Susunan organisasi tim penilai terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1
      (satu) orang sekretaris merangkap anggota dan 5 (lima) orang anggota atau sesuai
      kebutuhan;
   4. Jumlah tim penilai mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan beban objek
      sasaran penilaian.


C. SELEKSI PRA-PROPOSAL/INSTRUMEN PENILAIAN

   Dinas Pendidikan Provinsi melakukan seleksi calon lembaga penerima BOP Paket C
   berdasarkan isian pra-proposal/instrumen penilaian yang sudah dikirim secara kolektif
   oleh kabupaten/kota ke dinas pendidikan provinsi dengan menggunakan format
   lampiran 2. Penilaian berdasarkan nilai terbesar sampai terkecil. Toleransi diberikan
   selama pertanyaan nomor 3,4,5,6,7 terisi dengan lengkap, yaitu berkaitan dengan Akta
   Notaris; Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Paket C dari Dinas Pendidikan
   Provinsi atau dari Dinas Pendidikan Kabupatan/Kota; NPWP atas nama lembaga;
   Fotocopy rekening bank atas nama lembaga yang masih aktif (tidak boleh ada cq nama
   orang) yang dilegalisir oleh bank bersangkutan; dan Surat Rekomendasi dari Dinas
   Pendidikan setempat (lampiran 1b). Jika salah satu tidak dilengkapi, maka dianggap
   GUGUR dan tidak dapat ditindaklanjuti.

   Jika pada saat seleksi, calon lembaga penyelenggara dinyatakan memenuhi kriteria,
   maka akan dilanjutkan dengan proses verifikasi. Namun jika lembaga penyelenggara
   yang diajukan di suatu kabupaten/kota tidak ada yang memenuhi kriteria, maka Dinas
   Pendidikan Provinsi berhak mengganti calon lembaga penyelenggara dengan calon
   lembaga penyelenggara di kabupaten/kota lain.

   Hasil penilaian pra-proposal/instrumen penilaian ini akan disahkan oleh Dinas
   Pendidikan Provinsi dalam Surat Keputusan Lembaga Penyelenggara Calon Penerima
   BOP Paket C Tahun 2011. Berdasarkan surat keputusan tersebut, maka lembaga
   penyelenggara dapat segera menyusun proposal sesuai dengan sistematika
   penyusunan proposal yang sudah ditetapkan (lampiran 3).




                                                    Pedoman Penyelenggaran BOP Paket C __16 dari 24
D. PENYUSUNAN PROPOSAL

  1. Proposal BOP Paket C hanya disusun oleh lembaga penyelenggara yang menerima
     Surat Keputusan Calon Penerima BOP Paket C Tahun 2011 dari Dinas Pendidikan
     Provinsi dengan menggunakan format lampiran 3.
  2. Proposal harus disiapkan lembaga penyelenggara calon penerima BOP Paket C,
     sebelum petugas datang ke lokasi untuk melakukan verifikasi.
  3. Proposal yang telah disusun harus disertai dengan surat pengantar dari kepala
     lembaga dan rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, kemudian dikirim ke
     Dinas Pendidikan Provinsi.
  4. Semua proposal yang masuk akan dilakukan penilaian secara kompetitif, terutama
     untuk setara kelas X (awal). Untuk setara kelas XI dan XII diberikan atas dasar laporan
     pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya.



E. VERIFIKASI CALON LEMBAGA PENYELENGGARA

  1. Lembaga penyelenggara yang lulus seleksi, kemudian akan diverifikasi ke lokasi,
     dengan menggunakan format lampiran 4.
  2. Dasar penilaian dalam proses verifikasi adalah memvalidasi isian pra-proposal
     terdahulu dan melakukan mengecekan terhadap proposal yang sudah disusun oleh
     lembaga penyelenggara. Dengan demikian, dalam pelaksanaan verifikasi petugas
     harus membawa isian pra-proposal (lampiran 1a) dan format lampiran 4 ke lokasi.
  3. Proses verifikasi akan melibatkan petugas dari dinas pendidikan provinsi dan
     kabupaten/kota.
  4. Jika hasil verifikasi merekomendasikan bahwa ada lembaga penyelenggara yang
     tidak memenuhi kriteria, maka Dinas Pendidikan Provinsi, pada saat itu meminta
     penggantian calon lembaga penyelenggara kepada kabupaten/kota sesuai daftar
     prioritas sebelumnya.
  5. Hasil penilaian dan verifikasi dari tim penilai dilaporkan dan ditetapkan oleh Kepala
     Dinas Pendidikan Provinsi dengan tembusan ke Direktur Pembinaan SMA.



F. WORKSHOP REVIEW PROPOSAL

  Setelah melewati proses seleksi dan verifikasi, lembaga penyelenggara calon penerima
  BOP Paket C diundang oleh Dinas Pendidikan Provinsi mengikuti workshop review
  proposal. Pada tahap ini, lembaga penyelenggara harus benar-benar menyiapkan
  proposal dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang disusun mengacu pada syarat dan
  sistematika yang ditentukan.




                                                    Pedoman Penyelenggaran BOP Paket C __17 dari 24
  Workshop bertujuan: (1) Menjelaskan tentang mekanisme dan aturan dalam
  pengelolaan BOP, (2) Menyamakan persepsi tentang pemanfaatan bantuan dan
  implementasinya di lembaga penyelenggara, (3) Menumbuhkan motivasi dan rasa
  tanggung jawab pada lembaga penyelenggara untuk melaksanakan program bantuan
  secara efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggung jawab, dan (4) Mendorong
  lembaga penyelenggara untuk melaksanakan MBS dalam rangka peningkatan mutu
  pendidikan.

  Kegiatan dalam workshop ini meliputi:
  1. Diskusi tentang Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
  2. Diskusi tentang peruntukan pemanfaatan dana BOP dan implementasinya di
     lembaga penyelenggara.
  3. Diskusi tentang prinsip-prinsip bantuan dan hal-hal yang dilarang dalam
     pengelolaan dana BOP.
  4. Review proposal oleh masing-masing kepala lembaga penyelenggara dibantu
     fasilitator/narasumber oleh Dinas Pendidikan Provinsi.
  5. Pelatihan tatacara pengelolaan keuangan BOP dan penyusunan laporan
     pelaksanaan kegiatan.
  6. Materi monitoring dan evaluasi program BOP.
  7. Penyelesaian administrasi untuk keperluan penyaluran dana BOP berupa:
      penyerahan fotocopy rekening atas nama lembaga yang sudah dilegalisir
        (stempel asli) oleh pejabat bank bersangkutan.
      Penandatanganan Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) BOP Paket C
        (format lampiran 5).
  8. Kegiatan-kegiatan lain yang dipandang penting untuk menumbuhkan motivasi dan
     rasa tanggung jawab lembaga penyelenggara dalam melaksanakan program BOP
     Paket C secara sungguh-sungguh, efisien, transparan dan penuh dedikasi terhadap
     kemajuan pendidikan.



G. PENETAPAN LEMBAGA PENERIMA BANTUAN

  1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Bidang yang menangani program bantuan
     dan Tim Penilai melaksanakan rapat untuk menetapkan lembaga calon penerima
     BOP Paket C.
  2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Lembaga
     Penyelenggara Penerima BOP Paket C, dan menyampaikan tembusannya kepada
     Direktur Pembinaan SMA beserta seluruh fotocopy isian Pra-Proposal (lampiran 1a).
  3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi c.q. Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggung
     Jawab Kegiatan Perluasan dan Peningkatan Mutu SMA Provinsi segera memproses
     pencairan dana ke KPPN.




                                                 Pedoman Penyelenggaran BOP Paket C __18 dari 24
H. PENYALURAN DANA

  Mekanisme penyaluran dana BOP Paket C dilakukan sebagai berikut:
  1. Penandatanganan MoU antara Ketua Lembaga Penyelenggara Penerima BOP Paket C
     (pihak kedua) dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi c.q. Pejabat Pembuat
     Komitmen/Penanggung Jawab Kegiatan Perluasan dan Peningkatan Mutu SMA
     Provinsi (pihak pertama) setelah SK Penetapan dimaksud diterbitkan.
  2. Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggung Jawab Kegiatan dan Bendahara
     Pengeluaran Pembantu Kegiatan Perluasan dan Peningkatan Mutu SMA Provinsi
     memproses usulan pencairan dana ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
     (KPPN) untuk membayarkan atau mengirimkan dana ke rekening lembaga penerima.
  3. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) membayarkan/mengirimkan dana
     bantuan melalui bank yang ditunjuk oleh KPPN ke rekening lembaga penerima.



I. REVISI PROPOSAL

  Apabila terjadi perubahan terhadap proposal yang sudah disepakati karena sesuatu
  alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, lembaga penyelenggara penerima BOP
  Paket C diperkenankan untuk merevisi peruntukan dana tersebut dengan tetap
  mengacu pada pedoman pelaksanaan dan kebutuhan riil di lapangan.

  Revisi peruntukan BOP Paket C dianggap sah apabila ditandatangani dan distempel asli
  oleh Ketua Lembaga Penyelenggara dan mendapat persetujuan dari Kepala Dinas
  Pendidikan Kabupaten/Kota.




                                                 Pedoman Penyelenggaran BOP Paket C __19 dari 24
                          BAB IV
                PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN



A. DAFTAR LARANGAN

   Pemberian bantuan adalah amanah dan kepercayaan, sehingga penting bagi kita secara
   bersama-sama menjaga amanah tersebut. Agar terhindar dari segala macam bentuk
   manipulasi dan penyimpangan keuangan negara, dilarang melakukan hal-hal sebagai
   berikut:
   1. Membiayai kegiatan lain di luar ketentuan yang sudah disepakati.
   2. Korupsi, manipulasi, pemberian upeti, atau pemotongan dalam bentuk apapun,
      dengan alasan apapun, oleh siapapun, dan untuk kepentingan apapun.
   3. Membiayai kegiatan-kegiatan yang telah dibiayai oleh dana yang berasal dari APBD
      kabupaten/kota, dan APBD provinsi atau jenis bantuan pendidikan lainnya.
   4. Memindahkan dana bantuan dari rekening lembaga ke rekening pribadi/lainnya
      untuk tujuan dan alasan apa pun.
   5. Digunakan untuk simpan pinjam.
   6. Untuk membiayai investasi lembaga yang tidak sesuai ketentuan, seperti rehab
      gedung dan pengadaan peralatan.


B. SANKSI

   Apabila berdasarkan hasil evaluasi institusi pemeriksa (Inspektorat Jenderal/BPK/
   BPKP), penerima bantuan terbukti secara syah melakukan kekeliruan/kesalahan/
   kesengajaan dalam melaksanakan program dan pengelolaan keuangan yang merugikan
   keuangan negara, Dinas Pendidikan Provinsi memberi peringatan/teguran secara lisan
   atau tertulis dengan tembusan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Dan apalabila terjadi
   penyelewengan keuangan (penggunaan fiktif) akan diselesaikan menurut aturan hukum
   yang berlaku.


C. MONITORING DAN EVALUASI

   Monitoring bertujuan untuk melakukan kontrol terhadap pelaksanaan Penyelenggaran
   BOP Paket C yang meliputi aspek kualitas, kuantitas, waktu pelaksanaan, pengelolaan
   keuangan, administrasi serta mengetahui seberapa besar peran dan partisipasi
   masyarakat. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program
   Penyelenggaran BOP Paket C berjalan lancar sesuai yang diharapkan. Hasil monitoring



                                                  Pedoman Penyelenggaran BOP Paket C __20 dari 24
dan evaluasi akan dijadikan bahan pengambilan keputusan dan perencanaan program
ke depan.

1. Pelaksana Monitoring dan Evaluasi
   a. Ketua Lembaga Penyelenggara Penerima BOP Paket C
      Ketua Lembaga Penyelenggara Penerima BOP Paket C melakukan Monitoring dan
      Evaluasi (ME) internal terhadap program-program yang dilaksanakan di
      lembaganya secara periodik dan hasilnya dicatat sebagai dokumen. Dokumen
      tersebut dapat digunakan sebagai bahan penyusunan laporan pertengahan dan
      laporan akhir program/kegiatan serta untuk bahan konsultasi ketika ada ME dari
      instansi lain yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Provinsi,
      atau Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas.

  b. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
     Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaksanakan ME sebagai bagian tugas
     fungsional pembinaan sekolah. Dengan demikian ME yang dilaksanakan oleh
     dinas pendidikan kabupaten/kota mencakup seluruh lembaga penerima BOP
     Paket C yang menjadi sasaran pelaksanaan program.

  c. Dinas Pendidikan Provinsi
     Dinas pendidikan provinsi melakukan ME dalam rangka mendampingi Direktorat
     Pembinaan SMA untuk melihat keterlaksanaan/ketercapaian program/kegiatan
     lembaga penyelenggara.

  d. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas
     Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, bersama dengan provinsi dan
     kabupaten/kota melaksanakan ME ke lembaga penyelenggara.

  e. Masyarakat dan Media Massa
     Monitoring dan evaluasi juga melibatkan unsur masyarakat yang diwakili oleh
     orangtua peserta didik, dewan pendidikan atau melibatkan unsur dari
     lurah/kepala desa. Media massa akan dilibatkan secara independen untuk
     melakukan peliputan pelaksanaan program BOP Paket C.

2. Waktu Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
   a. ME internal oleh ketua lembaga penyelenggara dilaksanakan sepanjang
      pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian diharapkan ketua lembaga
      penyelenggara menyadari dan mengetahui betul perkembangan pelaksanaan
      program yang sedang berjalan dan sedini mungkin mengetahui kendala yang
      muncul sehingga dapat mengatasi berbagai persoalan yang ada.
   b. ME oleh dinas pendidikan kabupaten/kota, selama waktu pelaksanaan
      program/kegiatan Paket C.



                                               Pedoman Penyelenggaran BOP Paket C __21 dari 24
       c. ME dinas pendidikan provinsi dilaksanakan pada saat program kegiatan sedang
          berlangsung dan pada akhir kegiatan agar dapat mengetahui proses dan hasil
          pelaksanaan kegiatan.
       d. ME oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas atau instansi lain dari
          Pusat dapat dilaksanakan pada saat program/kegiatan sedang berlangsung
          dan/atau setelah program/kegiatan selesai dilaksanakan.

  3. Metode Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
     a. Observasi atau pengamatan langsung.
     b. Studi dokumentasi.
     c. Wawancara dengan responden.
     d. Pengisian kuesioner/instrumen oleh responden.



D. PELAPORAN KEGIATAN

  1.    Dinas Pendidikan Provinsi
        a. Laporan bulanan menjelaskan perkembangan daya serap yang disampaikan
            pada minggu ketiga setiap bulan ke Direktorat Pembinaan SMA, Direktorat
            Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional.
        b. Laporan pertanggungjawaban sesuai dengan alokasi anggaran yang dikelola.

  2.    Lembaga Penyelenggara Penerima Bantuan
        a. Laporan awal yang disampaikan paling lambat 14 hari kerja setelah dana cair.
           Laporan awal tersebut berisi tentang rencana penggunaan dana yang sesuai
           dengan proposal yang diusulkan. Apabila ada perubahan kegiatan, wajib
           melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan mendapat
           persetujuan.
        b. Laporan perkembangan kegiatan dibuat paling lambat 3 bulan setelah kegiatan
           berjalan. Laporan perkembangan berisi proses dan kemajuan serta
           permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya.
        c. Laporan akhir dibuat paling lambat setelah 1 bulan kegiatan berakhir. Laporan
           akhir berisi hasil kegiatan yang telah dicapai dan keberhasilan program (success
           story) dengan menggunakan lampiran 7.
        d. Penyusunan rekapitulasi laporan penggunaan dana yang didukung bukti-bukti
           transaksi sejak dana diterima sampai dengan selesai seluruh program/kegiatan.
           Contoh format: lampiran 6a, 6b, 6c.




                                                     Pedoman Penyelenggaran BOP Paket C __22 dari 24
                       BAB V
  INDIKATOR KEBERHASILAN DAN PENGENDALIAN MUTU



A. INDIKATOR KEBERHASILAN

  Indikator keberhasilan dari program bantuan adalah sebagai berikut:
  1. Sejumlah 73.800 peserta didik yang yang terkendala masuk ke sekolah formal yang
      tersebar 33 propinsi seluruh Indonesia mendapatkan layanan pendidikan tingkat
      menengah setara SMA.
  2. Dana bantuan kelompok belajar Setara Kelas X (awal) harus sudah selesai
      diluncurkan paling lambat bulan November tahun berjalan.
  3. Dana bantuan kelompok belajar Setara Kelas XI (lanjutan 1) dan XII (lanjutan 2)
      harus sudah selesai diluncurkan paling lambat bulan September tahun berjalan.
  4. 100% lembaga penyelenggara penerima bantuan membayar transport tutor sesuai
      dengan RAB.



B. PENGENDALIAN MUTU

  Pengendalian mutu terhadap pelaksanaan program pemberian dana bantuan
  pendidikan Program Paket C perlu dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas.
  Pengendalian mutu dilakukan melalui monitoring/pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

  Petugas pengendali/pemantau terdiri dari:
  1. Dinas Pendidikan Provinsi;
  2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
  3. Direktorat Pembinaan SMA;
  4. Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional.

  Aspek pengendalian mutu meliputi:
  1. Manajemen penyelenggaraan program, yaitu:
     a. Manajemen Program Paket C;
     b. Pengelolaan dana oleh lembaga Program Paket C;
     c. Mutu layanan pembelajaran Program Paket C;
     d. Mutu lulusan Program Paket C;
     e. Program tindak lanjut terhadap lulusan Program Paket C;




                                                 Pedoman Penyelenggaran BOP Paket C __23 dari 24
2. Laporan kegiatan, meliputi:
   a. Laporan Teknis, berisi minimal:
      1) Tingkat keberhasilan Program Paket C.
      2) Masalah dan kendala yang dihadapi.
      3) Upaya penanggulangan permasalahan.
   b. Laporan Keuangan:
      1) Pembukuan pengeluaran dan pemasukan.
      2) Tanda bukti pengeluaran anggaran.
      3) Tanda bukti pembayaran pajak.




                                           Pedoman Penyelenggaran BOP Paket C __24 dari 24

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:138
posted:9/15/2011
language:Indonesian
pages:27
About