Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Ekonomi Lokal

BAPPENAS www.dadangsolihin.com 2 Materi • • • • • • • • • • • Isu dan Masalah Pembangunan Daerah Pembangunan Ekonomi Lokal Komponen Pembangunan Ekonomi Lokal Mengapa Pemberdayaan? Upaya Memberdayakan Masyarakat Strategi Utama Pemberdayaan Masyarakat Peranan P P Pemerintahan D i t h Daerah h Peranan LSM Peranan Koperasi Peranan Pendamping Penutup: Beberapa hal penting www.dadangsolihin.com 3 Apa Tujuan Pembangunan? (Todaro: the three objectives of development) 1. Peningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll. 2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang. 3. Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap orang. antar daerah antar sub daerah How? 1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan) keadilan). 2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. 3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja. 4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. 5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi g g g generasi sekarang dan g g generasi masa datang (berkelanjutan). www.dadangsolihin.com 5 www.dadangsolihin.com 6 Pembangunan Daerah (1) Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam: • memberikan pelayanan kepada masyarakat, • mengelola sumber daya ekonomi daerah. Pembangunan Daerah (2) Pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga: • tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram, • memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi p peningkatan harkat, martabat, dan harga diri. g g www.dadangsolihin.com 7 www.dadangsolihin.com 8 Pembangunan Daerah (3) • Pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good governance). Pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar, yaitu: pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. • Pembangunan Daerah (4) Pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) memainkan peran yang menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain. Peran dunia usaha swasta adalah mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan. Masyarakat berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik. p • • • www.dadangsolihin.com 9 www.dadangsolihin.com 10 Pergeseran Paradigma: From Government to Governance Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance Governance Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi akuntabilitas partisipatif dsb transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. Tenaga Kerja Kontrol Kontrol Dunia Usaha  Swasta Pemerintah Masyarakat Government Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal hal hal-hal publik, Aktor di luarnya hanya dapat j g disertakan sejauh negara mengijinkannya. Governance Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama. 11 Nilai Pertumbuhan Pasar Redistibusi Melalui Pelayanan Melalui Pelayanan Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi maka Governance akan sendi sendi dipenuhi, Good. www.dadangsolihin.com 12 www.dadangsolihin.com Pelaku Pembangunan: Stakeholders STATE Executive Judiciary Legislature Public service Military Police Troika CITIZENS Community-based organizations Non governmental Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media organized into: BUSINESS Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange www.dadangsolihin.com 13 www.dadangsolihin.com 14 Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan M D i U h S t Masyarakat k t Perumusan Visi Daerah Stakeholders Masyarakat, Bangsa, Bangsa dan Negara Masyarakat Pemerintah VISI PEMDA Good Governance Dunia Usaha D i U h www.dadangsolihin.com 15 www.dadangsolihin.com 16 Perumusan Visi Daerah Stakeholders Ternyata Pemerintah Masih Diperlukan PEMDA www.dadangsolihin.com 17 www.dadangsolihin.com 18 Permasalahan Pembangunan Daerah (1) 1. Pembangunan Ekonomi Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan Menurunnya fungsi intermediasi perbankan untuk mengembangkan sektor riil g g Pola persebaran investasi untuk PMA dan PMDN secara nasional belum merata dan menunjukkan ketimpangan yang p gg y cukup tinggi antarwilayah 2. Pembangunan Sosial Menurunnya kemampuan pemerintah dalam pelayananpelayanan sosial dasar (pendidikan kesehatan dan gizi) (pendidikan, gizi). Permasalahan Pembangunan Daerah (2) 3. Pembangunan Prasarana Wilayah Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan intra wilayah. Menurunnya kapasitas p y p pemerintah daerah dalam p g pengaturan dan pengelolaan infrastruktur. Menurunnya kapasitas dan ketersediaan sumberdaya tenaga listrik. Meningkatnya masalah kelangkaan air bersih dan air minum. Menurunnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan infrastruktur. infrastruktur www.dadangsolihin.com 19 www.dadangsolihin.com 20 Permasalahan Pembangunan Daerah (3) 4. Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Menurunnya kualitas permukiman (kemacetan, kawasan kumuh, pencemaran lingkungan (air, udara, suara, sampah). Berkurangnya ruang p g y g publik dan ruang terbuka hijau ( g j (RTH) di ) wilayah perkotaan. Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan permukiman secara signifikan. g Permasalahan Pembangunan Daerah (4) 5. Pembangunan SDA dan LH (lanjutan) Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi perkotaan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang dan fokus hanya p p g y pada Perencanaan. Penurunan luas kawasan Hutan Tropis dan kawasan resapan air, serta meningkatnya DAS kritis. g y Kejadian bencana alam gempa, banjir dan longsor yang frekuensinya meningkat dan dampaknya semakin meluas, p yang g g terutama pada kawasan y g berfungsi lindung. www.dadangsolihin.com 21 www.dadangsolihin.com 22 Permasalahan Pembangunan Daerah (5) 6. Permasalahan Khusus Lemahnya daya saing investasi Pembangunan daerah tertinggal belum ditangani secara terpadu antar sektor dan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha p , y , Pemekaran daerah yang belum mampu menyejahterakan masyarakat Rendahnya proses pembangunan dan penguatan stabilitas keamanan di daerah perbatasan negara. www.dadangsolihin.com 23 Pengembangan Ekonomi Lokal • Usaha untuk penguatan daya saing ekonomi lokal untuk pengembangan ekonomi daerah. Proses di mana pemerintah lokal dan organisasi berbasis masyarakat terlibat dalam mendorong, merangsang, atau memelihara aktivitas usaha dan atau penciptaan lapangan kerja. Sebagai solusi dalam pemulihan dan pengembangan perekonomian nasional, terutama dalam pendayagunaan potensi ekonomi di masing-masing daerah dengan berbasis pada sumberdaya yang dimiliki oleh masyarakatnya masing masing mas arakatn a masing-masing. www.dadangsolihin.com 25 Definisi PEL (1) Blakely and Bradshaw • PEL adalah proses di mana pemerintah lokal dan organsisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara, k t t lib t t k d lih aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan A. H. J. Helming • PEL adalah suatu proses di mana kemitraan yang mapan antara p pemerintah daerah, kelompok berbasis masyarakat, dan dunia p y usaha mengelola sumber daya yang ada untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan merangsang (pertumbuhan) ekonomi pada suatu wilayah tertentu. • • www.dadangsolihin.com 26 Definisi PEL (2) (2 World Bank • PEL sebagai proses yang dilakukan secara bersama oleh pemerintah, usahawan, dan organisasi non pemerintah untuk i t h h d i i i t h t k menciptakan kondisi yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di tingkat lokal. International Labour Organization (ILO) • PEL adalah proses p p partisipatif y g mendorong kemitraan antara p yang g dunia usaha dan pemerintah dan masyarakat pada wilayah tertentu, yang memungkinkan kerjasama dalam perancangan dan pelaksanaan strategi pembangunan secara umum, dengan menggunakan sumber daya lokal dan keuntungan kompetitif dalam konteks global, dengan tujuan akhir menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan merangsang kegiatan ekonomi. www.dadangsolihin.com 27 Definisi PEL (3) (3 PEL PEL adalah usaha mengoptimalkan sumber daya lokal yang melibatkan pemerintah, pemerintah dunia usaha, usaha masyarakat lokal dan organisasi masyarakat untuk mengembangkan ekonomi pada suatu wilayah. www.dadangsolihin.com 28 Fokus PEL Peningkatan kandungan lokal; Pelibatan stakeholders secara substansial dalam suatu kemitraan strategis; t t i Peningkatan ketahanan dan kemandirian ekonomi; Pembangunan berkelanjutan; Pemanfaatan hasil pembangunan oleh sebagian besar masyarakat lokal; Pengembangan usaha kecil dan menengah; Pertumbuhan ekonomi yang dicapai secara inklusif; Penguatan kapasitas dan peningkatan kualitas SDM; Pengurangan kesenjangan antar golongan masyarakat, antar P k j l k sektor dan antar daerah; Pengurangan dampak negatif dari kegiatan ekonomi terhadap lingkungan. www.dadangsolihin.com 29 Batasan PEL Pengertian lokal yang terdapat dalam definisi PEL tidak merujuk pada batasan wilayah administratif tetapi lebih pada peningkatan kandungan komponen lokal maupun optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lokal. PEL sebagai inisiatif daerah yang dilakukan secara partisipatif. PEL menekankan pada pendekatan pengembangan bisnis, bukan pada pendekatan bantuan sosial yang bersifat karikatif. PEL bukan merupakan upaya penanggulangan kemiskinan secara langsung. PEL diarahkan untuk mengisi dan mengoptimalkan kegiatan ekonomi yang dilakukan berdasarkan pengembangan wilayah wilayah, pewilayahan komoditas, tata ruang, atau regionalisasi ekonomi. www.dadangsolihin.com 30 Komponen PEL 1. 1 2. 3. 3 4. 5. 6. Kelompok Sasaran/ Target Groups Lokasi/ Location Factors Kesinergian/ Policy F K i i / P li Focus and d Synergy Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Tata Pemerintahan/ Governance Manajemen Proses/ Process Management 1. Kelompok Sasaran Modal, promosi, peningkatan teknologi, manajemen & kelembagaan Pelaku Usaha Lokal Need Empowerment...! E t ! Investor Luar Peraturan ttg kemudahan investasi, informasi prospek bisnis, kapasitas berusaha dan hukum, keamanan, advertensi, pusat pelayanan investasi www.dadangsolihin.com Pelaku Usaha Baru Pelatihan kewirausahaan, kewirausahaan pendampingan & monitoring, insentif, kecepatan ijin www.dadangsolihin.com 31 32 2. Faktor Lokasi Faktor Lokasi Terukur 3. Kesinergian dan Fokus Kebijakan Perluasan Ekonomi Akses ke dan dari lokasi, akses ke pelabuhan laut dan udara, sarana transportasi, infrastruktur komunikasi, infrastruktur energi, ketersediaan air bersih, tenaga , g kerja trampil,Jml Lembaga Keuangan lokal Kebijakan: investasi, p j promosi, persaingan usaha, peran Perusahaan Daerah, jaringan usaha, informasi tenaga kerja, pengembangan keahlian g g Faktor Lokasi Tidak Terukur Individual Kualitas: pemukiman, lingkungan pemukiman lingkungan, fasilitas pendidikan dan pelatihan, pelayanan kesehatan, fasos & fasum, etos kerja SDM Faktor Lokasi Tidak Terukur Pelaku Usaha Peluang kerjasama, Lembaga P l k j L b Penelitian Pembangunan Wilayah Kebijakan: kawasan industri, pusat pertumbuhan, pertumbuhan pengembangan Komunitas, kerjasama antar daerah, tata ruang PEL, jaringan usaha antar sentra, sistem industri berkelanjutan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Komunitas Kebijakan: Pemberdayaan Masyarakat berbasis kemitraan swasta, pengurangan kemiskinan 34 www.dadangsolihin.com 33 www.dadangsolihin.com 4. Pembangunan Berkelanjutan 5. Tata Kepemerintahan Kemitraan Pemerintah dan Dunia Usaha Pengembangan Industri pendukung, perusahaan dgn Business Plan, perusahaan dgn inovasi Ekonomi Kemitraan: infrastruktur,promosi & perdagangan, pembiayaan Sosial Kontribusi thd kesejahteraan, kesejahteraan PEL & adat/kelembagaan lokal Lingkungan Penerapan amdal, daur ulang, amdal ulang kebijakan Konservasi Sumber Daya Alam Reformasi Sektor Publik Reformasi: sistem insentif, restrukturisasi organisasi pemerintahan, prosedur pelayanan publik www.dadangsolihin.com Pengembangan Organisasi Asosiasi industri: status, peran, manfaat www.dadangsolihin.com 35 36 6. Proses Manajemen Diagnosis Partisipatif Analisis & Pemetaan: potensi ekonomi, daya saing, kondisi politis lokal, serta identifikasi stakeholder Monitoring dan Evaluasi Partisipatif Keterlibatan stakeholder: indikator & monev, frekuensi: monev & monev diskusi pemecahan masalah, hasil monev vs perencanaan yg akan datang Perencanaan dan Implementasi Partisipatif Diagnosis vs perencanaan, perencanaan jumlah stakeholder, sinkronisasi (sektoral&spasial), implementasi vs perencanaan www.dadangsolihin.com 37 Mengapa Pemberdayaan? Konsep Pertumbuhan • Pembangunan dipandang sebagai proses yang berkesinambungan dari peningkatan pendapatan riil per kapita melalui peningkatan jumlah dan produktivitas sumber daya. Upaya Memberdayakan Masyarakat p y y y 1. 1 Enabling Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Konsep Pemberdayaan Masyarakat • • Konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai nilai sosial nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma pembangunan yang bersifat "people-centered, participatory, empowering, and sustainable" (Chambers, 1995). (Chambers 1995) 2. Empowering p potensi atau daya y g dimiliki oleh masyarakat. y yang y Memperkuat p 3. Protecting Mencegah t j di M h terjadinya persaingan yang tid k seimbang, serta i tidak i b t eksploitasi yang kuat atas yang lemah. www.dadangsolihin.com 39 www.dadangsolihin.com 40 Strategi Utama Pemberdayaan Masyarakat 1. 2. 3. Pemberdayaan Masyarakat (Community Empowerment) p ) Perluasan Kesempatan (Promoting Opportunity) Pengembangan Perlindungan Sosial (Enhancing Social Security) 1. Pemberdayaan Masyarakat (Community Empowerment) y Empowerment) p meliputi: a. a Pembentukan iklim demokrasi dan partisipasi secara umum di tingkat nasional sampai desa sampai menjadi nilai yang inheren pada setiap tindakan dalam program pemberdayaan masyarakat; demokrasi memungkinkan pelebaran makna permasalahan dari lapisan bawah kepada elite masyarakat; b. Desentralisasi dan kemandirian dalam pengambilan keputusan agar masalah dan penyelesaiannya memiliki akar empiris yang kuat; hal ini meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam upaya pemecahan masalah pembangunan; www.dadangsolihin.com 41 www.dadangsolihin.com 42 1. Lanjutan… 2. Perluasan Kesempatan (Promoting Opportunity) g Opportunity) pp y) y c. Peningkatan kemampuan pemerintah pusat dan daerah dalam melayani kebutuhan penduduk miskin dan marjinal; d. Keberlanjutan program atau kegiatan dengan memfasilitasi gerakan masyarakat dalam memelihara maupun meningkatkan hasil program dan proyek tersebut; e. Penyediaan fasilitator untuk menggerakkan kehidupan kelompok dan masyarakat lokal, serta memberi pengetahuan manajerial; y p g j fasilitator juga berfungsi sebagai mediator untuk memungkinkan komunikasi yang setara dari penduduk miskin dan marjinal kepada pihak lainnya sehingga akses kepada p p p y gg p penduduk miskin terbuka lebar; meliputi: a. Penyusunan kebijakan publik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya dialokasikan kepada lapisan miskin dan marjinal; b. Pembangunan prasarana dan sarana fisik di bidang transportasi, komunikasi, perumahan, kesehatan, terutama untuk daerahgg pembangunan fisik diarahkan untuk g daerah tertinggal; p meningkatkan dan mempercepat perolehan impak kepada perkembangan ekonomi wilayah; c. Pemberian akses kepada lembaga p p g pendidikan, lembaga , g ekonomi, lembaga sosial, lembaga politik, lembaga budaya, terutama kepada keluarga miskin dan golongan perempuan; dengan demikian lapisan bawah dan kelompok marjinal memiliki modal untuk bersaing dalam kehidupan modern. 43 www.dadangsolihin.com 44 www.dadangsolihin.com 3. Pengembangan Perlindungan Sosial (Enhancing Social Security) g Security) y) y meliputi: a. P b i l Pemberian legalitas kepada properti penduduk miskin agar bi lit k d ti d d k i ki bisa digunakan sebagai modal kerja dan perolehan kredit mikro/kecil; b. Pembentukan atau penguatan kelompok atau organisasi secara modern agar penduduk miskin d d d d k i ki dapat memanfaatkan akses t f tk k ekonomi, politik, sosial dan budaya bagi peningkatan ketahanan sosial dan kesejahteraan masyarakat; c. P b Pembangunan jaringan k j j i kerjasama antara i di id l b t individu, lembaga/ / kelompok swadaya masyarakat, lembaga pemerintahan, dan lembaga ekonomi; jaringan b j i berguna untuk memperluas b k l batas k kemampuan individu atau kelompok, serta sebagai pertahanan dari krisis yang mungkin menghadang secara mendadak. www.dadangsolihin.com 45 Peranan Pemerintahan Daerah (1) 1. Memahami aspirasi masyarakat dan harus peka terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat . 2. Membangun partisipasi masyarakat . Berilah sebanyak-banyaknya kepercayaan pada masyarakat sebanyak banyaknya untuk memperbaiki dirinya sendiri. Aparat pemerintah membantu memecahkan masalah yang tidak dapat diatasi oleh masyarakat sendiri sendiri. 3. Menyiapkan masyarakat dengan sebaiknya, baik pengetahuannya maupun cara bekerjanya, agar upaya pemberdayaan masyarakat dapat efektif. efektif Ini merupakan bagian dari upaya pendidikan sosial untuk memungkinkan masyarakat membangun dengan kemandirian. www.dadangsolihin.com 46 Peranan Pemerintahan Daerah (2) 4. Membuka dialog dengan masyarakat. Keterbukaan dan konsultasi ini amat perlu untuk meningkatkan kesadaran (awareness) masyarakat, agar aparat dapat segera membantu jika ada masalah yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh rakyat. 4. Membuka jalur informasi dan akses yang diperlukan oleh masyarakat yang tidak dapat diperolehnya sendiri sendiri. 5. Menciptakan instrumen peraturan dan pengaturan mekanisme pasar yang memihak golongan masyarakat yang lemah. Peranan LSM 1. LSM dapat berperan sebagai: pelaksana program pemerintah (mewakili pemerintah), dapat menjadi konsultan pemerintah, dan dapat juga menjadi konsultan masyarakat dalam program pemerintah. 2. LSM dapat pula mengembangkan programnya sendiri dan bersinergi dengan program pemerintah pemerintah. 3. LSM diposisikan sebagai mitra pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat. www.dadangsolihin.com 47 www.dadangsolihin.com 48 Peranan Koperasi p 1. Koperasi merupakan wadah ekonomi rakyat yang secara khusus dinyatakan dalam konstitusi sebagai bangun usaha yang paling sesuai untuk demokrasi ekonomi Indonesia. 2. Koperasi dapat merupakan wahana yang efektif bagi upaya pemberdayaan masyarakat, dengan membangun manusia modern namun dengan dasar-dasar kekeluargaan dan kegotong-royongan yang menjadi ciri demokrasi Indonesia. 3. Koperasi harus menjadi sasaran bagi pengembangan kelompok j g g g masyarakat yang sudah dapat melampaui tahap awal kerjasama dan kerja bersama dalam kelompok. 4. Kelompok dan anggota-anggotanya harus benar-benar p gg gg y dipersiapkan, agar bentuk koperasi dapat sungguh-sungguh menunjang upaya meningkatkan kegiatan usaha para anggota yang dilakukan secara bersama. www.dadangsolihin.com 49 Peranan Pendamping (1) 1. Masyarakat pada umumnya mempunyai keterbatasan dalam mengembangkan dirinya. Oleh karena itu, diperlukan pendamping untuk membimbing dalam upaya memperbaiki kesejahteraannya. 2. Pendamping bertugas menyertai proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok masyarakat sebagai fasilitator, komunikator, ataupun dinamisator. 3. Lingkup p g p pembinaan y g dilakukan p yang para p pendamping meliputi p g p upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, yakni kualitas para anggota dan pengurus kelompok serta peningkatan kemampuan usaha anggota. Untuk maksud tersebut, pendamping perlu mengenal dan mengadakan komunikasi yang intensif dengan kelompok. www.dadangsolihin.com 50 Peranan Pendamping (2) 4. Pendamping yang paling efektif adalah dari anggota masyarakat itu sendiri, yaitu anggota masyarakat yang telah lebih sejahtera dan telah berhasil dalam kehidupan dan kegiatan ekonominya. Selain itu, pendamping dapat diambil dari petugas lapangan pada tingkat kecamatan dan desa dari berbagai departemen dan lembaga kemasyarakatan. Untuk dapat melaksanakan tugasnya secara efektif, p p g y pendamping p g harus siap bekerja setiap waktu, menghadiri pertemuan kelompok, mengorganisasikan program latihan, serta membantu kelompok dalam memperoleh akses terhadap berbagai pelayanan yang dibutuhkan. Penutup: Beberapa hal penting (1) B b h l ti 1. 1 Penyempurnaan mekanisme PEL agar selalu dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan M&E. 2. Penajaman sasaran pembangunan investasi pemerintah melalui bantuan dana, prasarana dan sarana agar benar-benar mencapai kelompok sasaran yang paling memerlukan sehingga meningkatkan kegiatan sosial ekonomi masyarakat secara b k i k i k t berkesinambungan. b 3. Diperlukan kelancaran dan kecepatan dalam penyaluran dana serta pembangunan prasarana dan sarana sehingga dapat segera digunakan sepenuhnya oleh kelompok masyarakat tepat jumlah dan tepat waktu. 5. 6. www.dadangsolihin.com 51 www.dadangsolihin.com 52 Penutup: Beberapa hal penting (2) 4. Membangun kesiapan masyarakat dalam menerima dan mendayagunakan dana prasarana dan sarana dana, prasarana, sarana. 5. Masyarakat harus diberi kepercayaan untuk memilih kegiatan usahanya dan diberi bimbingan berupa pendampingan supaya berhasil. berhasil 6. Perlunya peningkatan kemampuan masyarakat bersama aparat untuk meningkatkan nilai tambah dari investasi dalam menciptakan akumulasi modal modal. 7. Perlunya data yang lengkap sebagai dasar pelaksanaan M&E untuk menjadi masukan dalam penyempurnaan program berikutnya. 8. Koordinasi untuk menyatukan b b 8 K di i k k berbagai upaya agar menghasilkan i h ilk sinergi serta untuk menghindari tumpang tindih sehingga dapat dijamin efisiensi dalam upaya mencapai hasil yang optimal. www.dadangsolihin.com 53 www.dadangsolihin.com 54 Terima Kasih Tentang Narasumber www.dadangsolihin.com 55