Teori Agenda Setting

							                                                                             11,12


                                          MODUL
                                       OPINI PUBLIK
                                    Feni Fasta, SE, M.Si




  Pokok Bahasan:
  Teori Agenda Setting


  Tujuan Instruksi Umum
  Modul ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai reaksi publik terhadap konten
  media massa.


  Tujuan Instruksi Khusus
  Setelah mempelajari modul ini, diharapkan dapat dipahami dengan baik mengenai
  berbagai teori tentang reaksi khalayak (publik).




PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB                     Feni Fasta, SE,M.Si.   OPINI PUBLIK   1
  Teori Agenda Setting


  I. Teori deFleur tentang efek media massa
  Menurut teori “norma-norma kultural deFleur, media tidak berpengaruh langsung
  terhadap individu-individu, melainkan juga mempengaruhi kebudayaan, pengetahuan,
  norma-norma, dan nilai-nilai suatu masyarakat. Semuanya ini membentuk citra, ide-ide,
  dan evaluasi dengan mana audiens menentukan tingkah laku sendiri.
  Misalnya, dalam hal tingkah laku seksual seseorang, media massa menyajikan sejumlah
  pandangan, dan seringkali secara tidak sengaja, tentang mana yang normal, mana yang
  disetujui dan mana yang tidak disetujui.


  II. Teori Agenda Setting
  Di antara berbagai hipotesa tentang efek komunikasi massa, salah satunya yang
  bertahan dan bahkan berkembang di tahun-tahun belakangan ini, menyatakan bahwa “
  media massa dengan hanya memberikan perhatian pada beberapa isu dan
  mengabaikan isu yang lainnya, akan mempengaruhi opini publik”.
  Orang cenderung mengetahui hal-hal yang disajikan oleh media massa dan
  menggunakan atau memakai urutan-urutan prioritas yang ditetapkan oleh media massa
  tentang berbagai persoalan tersebut.


  Teori agenda setting menghidupkan kembali model Jarum Hipodermik, tetapi fokus
  penelitian telah bergeser dari efek pada sikap dan pendapat kepada efek kesadaran dan
  efek pengetahuan. Asumsi dasar teori ini menurut Cohen (1963) adalah membentuk
  persepsi khalayak tentang apa yagn dianggap penting. Melalui teknik pemilihan dan
  penonjolan, media memberikan petunjuk (cues) tentang isu apa yang lebih penting.
  Asumsi Agenda Setting ini mempunyai kelebihan karena mudah untuk diuji. Dasar
  pemikirannya adalah di antara berbagai topik yang dimuat media massa, topik yang
  lebih banyak mendapat perhatian dari media massa akan menjadi lebih akrab bagi
  pembacanya dan akan dianggap penting dalam suatu periode waktu tertentu dan akan
  terjadi sebaliknya bagi topik yang kurang mendapat perhatian media massa. Oleh
  karena itu, teori Agenda Setting menekankan adanya hubungan positif antara penilaian
  yang diberikan media pada suatu persoalan dengan perhatian yagn diberikan khalayak
  pada pesoalan tersebut. Dengan kata lain, apa yang dianggap penting oleh media, akan




PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB                    Feni Fasta, SE,M.Si.   OPINI PUBLIK   2
  dianggap penting pula oleh khalayak. Apa yang dilupakan media, akan luput pula dari
  perhatian khalayak.


  Orang pertama yang memperkenalkan teori agenda setting adalah Maxwell McCombs
  dan Donald Shaw. Mereka mengatakan audiens tidak hanya memahami masalah-
  masalah umum dan hal-hal lainnya dari media massa, akan tetapi mereka juga
  memahami betapa pentingnya satu isu atau topik, dan penekanan yang diberikan media
  mssa terhadap topik itu. Misalnya, dalam memberitakan apa-apa yang diucapkan
  seorang calon presiden dalam kampanye, media massa akan menentukan isu-isu apa
  yang terpenting.
  Dengan perkataan lain, media massa membentuk “agenda” dari kampanye tersebut.
  Kemampuan mempengaruhi perubahan kognitif di antara individu-individu ini merupakan
  salah satu aspek terpenting dari kekuatan komunikasi massa.


  Ketika diadakan penelitian tentang pemilihan presiden AS pada tahun 1968 ditemukan
  hubungan yang tinggi antara penekanan berita dan bagaimana berita itu dinilai
  tingkatannya oleh pemilih. Meningkatnya nilai penting suatu topik berita pada media
  massa menyebabkan meningkatnya nilai penting topik tersebut bagi khalayaknya.


  Secara singkat, teori penyusunan agenda ini mengatakan media (khususnya media
  berita) tidak selalu berhasil memberitahu apa yang kita pikir, tetapi media tersebut
  benar-benar berhasil memberitahu kita berpikir tentang apa.
  Media massa selalu mengarahkan pada kita apa yang harus kita lakukan. Media
  memberikan agenda-agenda lewat pemberitaannya, sedangkan masyarakat akan
  mengikutinya. Menurut asumsi teori ini, media punya kemampuan untuk menyeleksi dan
  mengarahkan perhatian masyarakat pada gagasan atau peristiwa tertentu. Media
  mengatakan pada kita apa yang penting dan apa yang tidak penting. Media pun
  mengatur apa yang harus kita lihat atau tokoh siapa yang harus kita dukung.
  Dengan perkataan lain, agenda media akan menjadi agenda khalayak.




  Model agenda setting adalah sebagai berikut :



PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB                       Feni Fasta, SE,M.Si.   OPINI PUBLIK   3
  Masalah/Isu       Perbedaan perhatian                       Persepsi publik
                    yang diberikan media                 terhadap isu tersebut


  X1                                                                 X1


  X2                                                                       X2


  X3                                                                           X3


  X4                                                                       X4


  Menurut model ini, di antara sejumlah isu atau topik, maka isu atau topik yang mendapat
  lebih banyak perhatian dari media massa akan semakin akrab dengan audiens dan
  dianggap penting dalam satu jangka waktu tertentu, sementara yang mendapat sedikit
  perhatian akan tidak akrab bagi audiens.
  Dengan perkataan lain, apa yang dianggap penting oleh media massa akan dianggap
  penting pula oleh audiens, dan apa yang tidak dianggap penting
  oleh media massa akan tidak dianggap penting oleh audiens.


  McCombs dan Shaw pada tahun 1976 melihat Skandala Watergate sebagai ilustrasi
  fungsi agenda setting. Sebagaimana diketahui Skandala Watergate adalah tentang
  keterlibatan Presiden Nixon dalam penyadapan pembicaraan
  politik lawan-lawannya dalam partai politik yang berbeda.
  Sebenarnya tidak ada hal yang baru dalam pengungkapan kasusu korupsi politik itu,
  akan tetapi pemuatan yang intensif oleh pers setelah peristiwa Watergate telah
  membuat isu atau topik itu menjadi “topic in year”.


  Contoh agenda media menjadi agenda khalayak adalah :
  Jika agenda media adalah pemberitaan tentang operasi pemulihan keamanan di Aceh
  untuk menumpas GAM, maka agenda atau pembicaraan khalayak/masyarakat juga
  sama seperti yang diagendakan media tersebut.




PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB                       Feni Fasta, SE,M.Si.    OPINI PUBLIK   4
  Jika pemberitaan media massa adalah tentang kenaikan harga BBM, maka yang
  menjadi pembicraan di masyarakat adalah juga soal harga BBM.
  Jika media selalu mengarahkan untuk mendukung tokoh politik tertentu, bukan tidak
  mustahil khalayak akan iktu terpengaruh mendukung tokoh tertentu tersebut.


  Gagasan awal dari teori agenda setting sebenarnya sudah dikemukakan oleh para ahli.
  Norton Long (1958) telah menulis bahwa “Dalam beberapa hal, surat kabar adalah
  penggerak utama dalam menentukan agenda daerah. Surat kabar memiliki andil besar
  dalammmenentukan apa yang akan dibahas oleh sebagian besar orang, apa pendapat
  sebagian besar orang tentang fakta yang ada, dan apa yang dianggap oleh sebagian
  besar orang sebagai cara untuk menangani masalah”.


  Selanjutnya Kurt Lang dan Gladys Engel Lang (1959) mengatakan “Media massa
  memaksakan perhatian pada isu-isu tertentu.Media massa membangun citra publik
  tentang figur-figur politik. Media massa secara konstan menghadirkan objek-objek yang
  menunjukkan apa yang hendaknya dipertimbangkan, diketahui, dan dirasakan individu-
  individu dalam masyarakat.”


  Perubahan dalam Pemikiran
  Hipotesis penentuan agenda terjadi ketika para peneliti menjadi tidak puas dengan
  posisi teoritis yang dominan dalam riset komunikasi massa selama 1950-an dan 1960-
  an. Joseph Klapper menulis, bahwa “komunikasi massa biasanya tidak berfungsi
  sebagai penyebab yang perlu dan memadai dari dampak audiensi, melainkan berfungsi
  di antara dan melalui hubungan dari faktor-faktor dan pengaruh-pengaruh penengah”.


  Bagi sebagian orang, gagasan bahwa media massa biasanya tidak mempunyai dampak
  apapun justru tidak tampak sangat beralasan. Para peneliti juga mulai
  mempertimbangkan kemungkinan bahwa mereka mungkin mencari dampak di tempat
  yang salah. Selama bertahun-tahun, pendekatan ayng digunakan dalam riset
  komunikasi adalah mencari perubahan sikap, dan sebagian ebsar riset menemukan
  bahwa media massa mempunyai dampak kecil dalam bidang ini.


  Peraubahan dalam pemikiran yang dialami para peneliti komunikasi ini mungkin juga
  dikuatkan oleh perubahan yang sama berlangsung dalam bidang psikologi. Tahun 1950-



PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB                     Feni Fasta, SE,M.Si.   OPINI PUBLIK   5
  an menandai munculnya psikologi kognitif sebagi saingan dari pendekatan yang
  dominan, yaitu behaviorisme.
  Behaviorisme menekankan pentingnya penguatan, penghargaan dan hukuman, serta
  pengondisian dalam membentuk perilaku, dan juga berusaha untuk menggunakan
  konsep-konsep tersebut untuk menjelaskan pikiran dan bahasa.
  Sebaliknya psikologi kognitif, melihat manusia sebagai pencari pengetahuan yang aktif
  yang bertindak di dunia berdasarkan pengetahuan ini. Dalam panangan ini, orang dilihat
  sebagai pemecah masalah daripada sebagai objek pengondisian atau manipulasi.
  Psikologi kognitif berkenaan dengan gambaran dunia yang dibangun orang di kepalanya
  dan bagaimana orang mulai membangun dunia itu.


  Hipotesis agenda setting, dengan menyelidiki keutamaan atau kepentingan yang
  diberikan orang pada isu-isu tertentu dan bagaimana keutamaan itu dicapai, sangat
  sesuai dengan psikologi kognitif.


  Agenda Media dan Realitas
  Peneliti G. Ray Funkhouser tertarik dengan hubungan antara liputan berita dengan
  persepsi publik tentang pentingnya isu-isu. Tetapi ia juga menghasilkan aspek lain, yaitu
  keutamaan sesungguhnya dari isu-isu spesifik dalam realitas.
  Dia memfokuskan penelitiannya pada tahun 1960-an, sebuah dekade yang aktif di mana
  terdapat banyak isu yang menonjol. Untuk mendapatkan tingkat opini publik tentang isu-
  isu mana yang penting, Funkhouser menggunakan hasil jejak pendapat Gallup di mana
  orang diberi pertanyaan tentang “masalah penting yang dihadapi Amerika”. Hasilnya dia
  memperoleh tingkat isi media dengan menghitung jumlah artikel pada setiap eksemplar
  yang terbit dalam tiga majalah mingguan. Tingkat pentingnya sebuah isu dalam realitas
  didasarkan pada statistik yang diambil dari Statistical Abstract of the United States.


  Funkhouser kemudian melihat hubungan antara opini publik dengan isi media, dan
  hubungan antara isi media dengan realitaas. Hubungan yang pertama, yaitu hubungan
  antara tingkat pentingnya isu-isu menurut publik dan isi media, ditunjukkan dalam
  sebuah tabel. Tabel tersebut menunjukkan persesuaian yang kuat antara tingkat
  pentingnya sebuah isu menurut publik dengan jumlah liputan
  yang diberikan untuk isu tersebut oleh media. Isu-isu yang diberi peringkat tinggi oleh
  publik juga adalah isu-isu yang sering diliput oleh media massa.



PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB                        Feni Fasta, SE,M.Si.   OPINI PUBLIK   6
  Dalam bagian kedua penelitiannya, Funkhouser melihat hubungan antara liputan media
  dan realitas. Analisis ini bukan analisis yang dapat dirangkum dengan mudah dalam
  sebuah tabel. Tetapi pola yang ditemukan Funkhouser kelihatan seakan-akan liputan
  media tidak begitu sesuai dengan realitas isu-isu. Misalnya, liputan media tentang
  Perang Vietnam, kerusuhan kampus, dan kerusuhan kota memuncak setahun atau dua
  tahun sebelum kejadian-kejadian ini mencapai klimaksnya dalam realitas. Liputan
  narkoba dan inflasi agak sesuai dengan realitas, tetapi liputan hubungan ras, kejahatan,
  kemiskinan, dan polusi menghasilkan sedikit hubungan dengan keadaan yang
  sesungguhnya.


  Penelitian Funkhouser menunjukkan bahwa media berita tidak memberikan gambaran
  yang sangat akurat mengenai apa yang sedang terjadi pada negara selama tahun 1960-
  an. Funkhouser menyimpulkan, “Media berita diyakini oleh banyak orang (termasuk para
  pembuat keputusan) sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya, tetapi data di sini
  menunjukkan bahwa media berita tidak mesti demikian.
  Priming
  Iyengar, Peters, dan Kinder (1982) juga menemukan cara khusus bagaimana tayangan
  berita televisi mungkin mempunyai dampak pada pemilihan presiden. Dengan
  menentukan agenda untuk kampanye pemilihan, media juga menentukan kriteria yagn
  digunakan untuk mengevaluasi calon-calon presiden.
  Iyengar dan koleganya menyebut proses ini priming. Priming adalah proses di mana
  media berfokus pada sebagian isu dan tidak pada isu lainnya dan dengan demikian
  mengubah standar yang digunakan orang untuk mengevaluasi para calon pemilih.


  Iyengar dan Simon (1993) menyelidiki priming dalam liputan berita krisi Teluk Persia
  pada tahun 1990 sampai 1991. Pertama, mereka menemukan dampak penentuan
  agenda dasar. Ketika krisis Teluk Persia mulai mendominasi liputan berita, krisis
  tersebut juga muncul dalam jejak pendapat opini publik sebagai masalah nasional yang
  paling penting. Tetapi mereka juga menemukan bahwa liputan yang meningkat pada isu
  ini terus mempengaruhi evaluasai presiden Bush secara keseluruhan. Selama krisis
  teluk, opini kinerja kebijakann luar negeri Bush lebih kuat berhubungan dengan evaluasi
  Bush secara keseluruhan daripada dengan opini kinerja ekonomi Bush. Sebelum krisis




PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB                      Feni Fasta, SE,M.Si.   OPINI PUBLIK   7
  Teluk, opini tentang kinerja ekonominya lebih penting daripada opini kinerja kebijakan
  luar negerinya.


  Harold Gane Zucker (1978) melakukan penelitian dengan membandingkan isu-isu yang
  menonjol seperti pengangguran, biaya hidup, dan kejahatan, dengan tiga isu yang tidak
  menonjol, yaitu polusi, penyalahgunaan obat, dan krisis energi. Hasilnya adalah, jumlah
  liputan keenam isu itu selama periode 8 tahun diambil dari Television News Index,
  sebuah penerbitan bulanan. Tingkat opini publik pada pentingnya 6 idu tersebut diambil
  dari jumlah jejak pendapat Gallup yang menanyakan “apakah masalah penting yang
  dihadapi negara saat ini?


  Penelitian menemukan bahwa untuk 3 masalah yang tidak menonjol, liputan media
  berita yang gencar mendahului naiknya nilai penting sebuah isu dalam jejak pendapat
  opini publik. Tetapi untuk 3 isu yang menonjol, liputan media berita yang banyak tidak
  mendahului naiknya nilai penting sesbuah isu bagi publik. Melainkan keduanya tampak
  meningkat bersama-sama.


  Penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan agenda bisa terjadi untuk isu-isu yang
  tidak menonjol tetapi tidak untuk isu-isu yang menonjol, dan menyatakan bahwa
  menonjolnya isu adalah sebuah konsep penting yang hendaknya ditambahkan pada
  hipotesis penentuan agenda.


  Chaffe dan Berger mengemukakan beberapa catatan untuk memperjelas teori agenda
  setting sebagai berikut :
     1. Teori ini mempunyai kekuatan penjelas untuk menerangkan mengapa orang-
         orang sama-sama menganggap penting suatu isu.
     2. Teori ini mempunyai kekuatan memprediksikan bahwa jika orang-orang
         mengekspos pada suatu media yang sama, mereka akan merasa isu yang sama
         tersebut adalah penting.
     3. Teori ini dapat dibuktikan salah jika orang-orang tidak mengekspos media yang
         sama maka mereka tidak akan punya kesamaan bahwa isu media itu penting.




PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB                      Feni Fasta, SE,M.Si.   OPINI PUBLIK   8
  LAMPIRAN

  Putusan Prita tak Dipengaruhi Opini Publik

  By Republika Newsroom
  Kamis, 25 Juni 2009 pukul 17:44:00
  TANGERANG -- Majelis hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang menangani perkara
  Prita Mulyasari menyatakan putusan sela atas perkara itu sama sekali tidak dipengaruhi
  opini publik yang berkembang. Juga tanpa pengaruh pernyataan Jaksa Agung
  Hendarman Supandji yang menyebut jaksa perkara Prita tak profesional.


  “Tidak.. tidak, kami sama sekali tidak dipengaruhi oleh publik,” ujar Karel Tuppu, ketua
  majelis hakim di ruang kerjanya, Kamis. Sebelumnya di ruang sidang ia memutuskan
  bahwa dakwaan jaksa batal demi hukum.


  Menurut Karel, putusan majelis mengacu pada dakwaan yang tidak cermat. Ia mengutip
  pasal 54 ayat 2 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang
  menyatakan pelaksanaan UU ITE baru dapat dilakukan setelah ada Peraturan
  Pemerintah (PP).


  Majelis juga menelaah Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 mengenai dasar
  pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 39 UU tersebut tercantum
  bahwa PP dapat ditetapkan untuk melaksanakan UU. Setiap UU, masih menurut pasal
  tersebut, wajib menetapkan batas waktu atas pembuatan PP.


  “Majelis melihat dalam penyidikan polisi, yakni saat Direskrimum mengajukan surat pada
  ahli IT dari UI dan Diknas, pasal yang digunakan ialah 310 dan 311 KUHP,” ujar Karel.
  Ia dan dua hakim anggota tidak melihat adanya penggunaan UU ITE dalam penyidikan
  perkara. Sehingga, papar Karel, dakwaan tidak memenuhi unsur pasal 143 ayat 2 B
  KUHAP. Akibatnya, dakwaan dinyatakan batal demi hukum.


  Berdasar asas legalitas, Karel menjelaskan, aparat harus bertindak berdasar hukum dan
  undang-undang. Karel berkomentar perlawanan (verzet) sah-sah saja dilakukan oleh
  Jaksa Penuntut Umum (JPU). Karel menolak berkomentar lebih jauh soal verzet.




PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB                       Feni Fasta, SE,M.Si.   OPINI PUBLIK   9
  “Kalau dalam konteks kuliah, boleh saya menjelaskan,” tambahnya. Ia mencontohkan
  hasil verzet dapat berupa perintah pemeriksaan dan pemutusan perkara. Menurut Karel,
  hasil verzet bergantung pada Pengadilan Tinggi.


  Ditemui usai sidang, pengacara Prita, Syamsu Anwar, menyatakan puas dan sangat
  setuju dengan putusan hakim. “Lebih baik hakim melepas seribu orang yang bersalah
  daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah,” ujarnya mengutip sebuah
  adagium dalam ilmu hukum.




PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB                   Feni Fasta, SE,M.Si.   OPINI PUBLIK   10
  LAMPIRAN


                                  Wiranto dan Opini Publik
                                    Oleh Sunarto Prayitno


  MASA perburuan pasangan oleh para calon presiden (capres), telah berakhir. Masing-
  masing capres telah menemukan "pilihannya". Partai politik (parpol) peserta Pemilu
  Legislatif yang sudah siap mengajukan capres dan calon wakil presiden (cawapres)-nya,
  antara lain Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai
  Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat (PD), Partai Amanat Nasional (PAN), dan
  Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
  Bila dicermati, tujuan pemilihan pasangan lebih didasari pertimbangan jangka pendek,
  menarik massa agar dapat merebut kursi kepresidenan. Sepertinya parpol-parpol sudah
  melupakan misi, visi, platform partai, atau tujuan jangka panjang lain, yang seharusnya
  lebih diutamakan sesuai tujuan Pemilu, yakni menciptakan kesejahteraan rakyat. Secara
  strategis, bila calon yang diunggulkan meraih kursi presiden, misi partai akan lebih
  mudah dicapai. Masalahnya apakah figur-figur itu mampu memenuhi harapan
  pengikutnya, atau sebaliknya.


  Membangun opini
  Angka-angka yang dicapai parpol dalam Pemilu Legislatif lalu tidak menjamin
  kesuksesan parpol dalam Pemilu Presiden. Perhitungan matematis guna penentuan
  pasangan wapres dan cawapres berdasar hasil Pemilu Legislatif, bisa lain hasilnya.
  Misalnya akan terjadi fragmentasi anggota dan simpatisan Partai Golkar dalam
  menentukan pilihan, karena massanya akan terkonsentrasi sebagai pendukung Wiranto,
  Jusuf Kalla, atau Marwah Daud. Juga dengan warga Nahdlatul Ulama (NU). Mereka
  dihadapkan berbagai pilihan, ikut Hasyim Muzadi, Salahuddin Wahid, atau memilih Gus
  Dur. Belum lagi pertimbangan lain seperti dikotomi militer-sipil, Orde Baru-reformasi,
  status quo-perubahan, Jawa-luar Jawa. Semua akan nenecag konstrasi pemilih.
  Sebenarnya kecil relevansi hasil Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden. Peran mesin
  politik partai mungkin lebih menentukan dalam Pemilu Legislatif. Tetapi Pemilu Presiden
  lebih dikendalikan opini publik terutama terhadap figur capres, yang tidak ada kaitannya
  dengan asal golongan atau partai. Dengan kata lain, capres dan pasangannya tidak bisa




PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB                       Feni Fasta, SE,M.Si.   OPINI PUBLIK   11
  mengandalkan pemilih dari partai atau golongan. Mereka harus menciptakan massa
  baru, dibangun berdasar opini publik.
  Opini publik merupakan kumpulan opini perorangan atas suatu isu yang dirasakan
  (affection) tiap individu, dan sebagai kolektivitas pandangan yang tercipta dari individu
  yang tertarik pada subyek tertentu. Jadi, bila seseorang tidak tertarik suatu subyek
  (istilah populernya emangnya gue pikirin), meski berasal dari kelompok sosial (politik)
  yang sama, tidak akan memberi dukungan pada terciptanya opini publik. Opini publik
  yang positif mampu menggerakkan massa pendukung tanpa melihat asal dan latar
  belakang pendukung. Kesuksesan PD dalam Pemilu Legislatif lalu, lebih banyak
  didasari opini publik atas "penganiayaan" SBY, daripada hasil mesin politik PD.
  Seperti saat ini, Wiranto yang didera bermacam tuduhan berkait masa lalunya-yang oleh
  Golkar dianggap sebagai character assassination-merupakan isu potensial untuk
  membangun opini publik. Popularitas SBY pun bisa menjadi luntur gara-gara masuknya
  Wiranto dalam perebutan kursi presiden, karena Wiranto membawa citra kekuasaan
  militer lebih kental, sementara SBY juga bekas militer. Dari berbagai isu itu, dapat
  dikembangkan menjadi opini negatif (oleh pesaing) maupun opini positif bagi yang
  bersangkutan, tergantung kelihaian dalam mengelola dan membangun opini publik.
  Kemampuan menyentuh tujuan, aspirasi, kebutuhan, dan idealisme seseorang,
  merupakan kunci utama menciptakan ketertarikan dan perasaan keterlibatan individual
  atas subyek tertentu, yang akhirnya dapat memciptakan opini publik.


  "The multiple-step flow model"
  Sementara orang berpikir, media merupakan alat utama dalam menciptakan opini
  publik. Namun yang sebenarnya terjadi adalah sebaliknya. Peran media antarpersona
  (interpersonal communication) lebih menentukan. Misalnya dalam debat politik di
  televisi, tulisan-tulisan di media cetak, atau siaran radio yang mengangkat topik "citra
  Wiranto". Para pengamat politik yang merasa independen umumnya memasalahkan
  masa lalu Wiranto-sebagai komandan militer tertinggi-yang harus bertanggung jawab
  atas kasus Timor Timur, tragedi Trisakti, peristiwa Semanggi, maupun kerusuhan Mei
  1998 dan belum diselesaikan. Di sisi lain, para petinggi partai Golkar dibuat sibuk
  memberi argumentasi guna menghindari serangan-serangan itu.
  Secara individu, pemirsa, pembaca, atau pendengar media dihadapkan bermacam
  pilihan atas isi pesan, apakah menggangap Wiranto negatif, positif, atau emangnya gue
  pikirin. Konon, hanya ada 10 persen - 12 persen inidividu yang akan menyerap isi pesan



PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB                        Feni Fasta, SE,M.Si.   OPINI PUBLIK   12
  dan mampu menetapkan sebagai pesan positif atau negatif (survai the Roper
  Organization atas 20.000 pemilih di USA). Pesan itu akan berdampak di masyarakat,
  bila ke-10 sampai 12 persen personal yang disebut opinion leaders, yakni mereka yang
  dapat memahami dan pandai mengeluarkan pikiran-pikirannya dengan jelas tentang isu-
  isu atas subyek tertentu, mau memainkan perannya. Artinya, pendapat opinion leaders-
  lah yang akan mempengaruhi afeksi masyarakat, dan dapat menciptakan opini publik.
  Dalam ilmu komunikasi, kondisi ini dikenal sebagai the communication multiple-step flow
  model. Intinya pesan akan berdampak bila ada orang lain yang menjelaskan atau
  mempengaruhi seseorang untuk menentukan sikap, melalui komunikasi individu, meski
  seseorang itu pernah memperolehnya dari media. Singkat kata, melalui opinion leaders
  komunikasi interpersonal lebih menentukan kesuksesan penciptaan opini publik,
  dibanding memanfaatkan media atau saluran lain.
  Apakah kontestan Pemilu Presiden nanti akan mengutamakan iklan politik melalui media
  yang menghamburkan dana besar dengan hasil kurang sepadan (seperti diderita PDI-
  P)? Atau alokasi dana diarahkan untuk membangun jaringan interpersonal
  communication seperti sengaja atau tidak sengaja dilakukan Partai Karya Peduli Bangsa
  (PKPB), yang meski dihujat karena menjadi "antek Suharto", toh menjadikannya masuk
  10 besar dalam Pemilu Legilatif lalu. Bagaimana bermain di grass roots dengan
  memanfaatkan opinion leaders, mungkin lebih bisa diharapkan hasilnya membangun
  opini publik untuk mengantar ke kursi kepresidenan.




PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB                       Feni Fasta, SE,M.Si.   OPINI PUBLIK   13
   MENGARAHKAN OPINI
   PUBLIK

   Monday, 02 February 2009 04:29

   Oleh: Haryatmoko


   Akhir-akhir ini, berbagai hasil jajak pendapat ikut memanaskan atmosfer politik
   Indonesia. Dengan mengklaim diri sebagai penelitian ilmiah, jajak pendapat ingin
   mencapai status obyektif atau bebas nilai, padahal ia merupakan bagian dari strategi
   kekuasaan.
   M Foucault dengan jeli menyingkap, status ilmiah merupakan cara kekuasaan
   memaksakan pandangannya kepada publik tanpa memberi kesan berasal dari pihak
   tertentu (1980). Kriteria ilmiah seakan mandiri terpisah dari kepentingan subyek.
   Opini publik perlu dimengerti dalam konteks di mana publik terbentuk karena ada orang
   atau kelompok yang memiliki kepedulian terhadap suatu masalah (termasuk responden
   dan peneliti jajak pendapat). Mereka mencoba menemukan sebabnya atau menelisik
   penanggung jawab yang mengakibatkan masalah itu.
   Kerancuan                                                                   deskripsi
   Publik bukan sekadar sekumpulan orang yang didorong sikap atau kepentingan.
   Mereka tercipta berkat wacana yang menyatukan dengan menyesuaikan opininya. Lalu
   terbentuk publik yang mengenali diri sebagai anggota kelompok yang lebih kurang
   sama. Maka, opini pertama-tama bukan sikap, tetapi proyeksi atau prakiraan.
   Publik dimengerti sebagai bentuk koordinasi kolektif yang memiliki tiga hal. Pertama,
   identitas lebih kurang sama; kedua, setuju atas diagnostik masalah (sebab, tanggung
   jawab, dan pemecahan); ketiga, ikut terlibat untuk suatu upaya kolektif.
   Jadi, opini selalu kontekstual terkait dengan budaya dan dinamika perdebatan. Jajak
   pendapat tidak lain kecuali sarana penyesuaian opini kolektif tidak berbeda dari fungsi
   media massa. Jajak pendapat tidak hanya cermin opini bersama, tetapi juga
   merupakan panggung debat publik.
   Menjawab jajak pendapat berarti mengungkap pandangan di ruang publik. Ada tiga
   alasan yang mendasari (M Brougidou, 2008:14). Pertama, responden sadar tidak
   sendiri ambil bagian dalam jajak pendapat; kedua, responden tahu biasanya hasil
   dipublikasikan dan menjadi bahan komentar publik; ketiga, cakrawala yang
   didefinisikan oleh publikasi opini memberi bentuk terhadap posisi sikapnya. Pandangan
   pribadi biasanya berakar pada nilai komunitas politiknya.
   Prapemahaman pada diri peneliti, metode yang dipakai, dan konteksnya membuat
   jajak pendapat mudah terjebak dalam kerancuan antara deskripsi netral atau
   mengungkap situasi mental (sikap), atau dilibatkan dalam memproduksi rumusan
   bahasa yang sudah dirancang atau disesuaikan dengan konteks tertentu. Responden



PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB                     Feni Fasta, SE,M.Si.   OPINI PUBLIK    14
   bisa tidak lagi memberi deskripsi obyek, tetapi apa yang dirasakan atau membangun
   suatu versi tentang obyek. Jadi, tidak jarang hasil jajak pendapat akan
   mencampuradukkan antara deskripsi, evaluasi, dan penjelasan.
   Apakah validitas jajak pendapat hanya diukur dari sikap yang diambil dari sampel yang
   dianggap representatif? Sebetulnya dalam jajak pendapat yang utama adalah
   mengambil wacana para pelaku, citra, kisah, dan argumen mereka yang membentuk
   ruang bersama terkait dengan suatu masalah dan dengan demikian bisa
   mengidentifikasi publik.
   Namun, dalam kenyataan, jajak pendapat sering dikaitkan dengan upaya elite untuk
   mengontrol dan mengawasi opini publik. Boleh jadi upaya untuk mengukur dan
   mengetahui opini publik tidak lain kecuali upaya untuk menjinakkannya. Jajak pendapat
   biasanya mendasarkan legitimasinya pada dua bentuk representativitas:
   representativitas statistik yang mendeskripsikan penjumlahan opini-opini dan
   representativitas politik yang mendasarkan pada prinsip satu orang satu suara.


   Ketidakseimbangan
   Politisi sering menggunakan hasil jajak pendapat dan menggunakannya untuk
   komunikasi politik di media sehingga memberi bentuk realitas pada opini publik.
   Artinya, hasil jajak pendapat digunakan untuk mengarahkan opini publik. Dari sudut
   demokrasi deliberatif, opini yang dikumpulkan dalam jajak pendapat bisa dipertanyakan
   ciri ”publik”-nya karena bukan buah pertimbangan dan diskusi publik. Ada bias karena
   dampak penetapan masalah oleh peneliti menyebabkan ketidakseimbangan informasi
   di antara responden. Lalu aneka pertanyaan peneliti cenderung sudah mengarahkan
   ke opini tertentu. Tentu saja metode yang digunakan (pertanyaan terbuka-tertutup)
   akan menentukan hasilnya. Kendati demikian, tetap saja konstruksi nilai sudah terjadi.
   Sikap memang dihasilkan oleh lingkungan psikologis dan sosial, tetapi berfungsi
   dengan penuh selubung tidak sesadar seperti peneliti/penganalisis. Padahal, peneliti
   sering sudah puas bila bisa menunjukkan hubungan statistik tanpa dapat menjelaskan
   melalui teori sosial.
   Jika demikian, opini publik seolah seperti entitas kolektif, hasil struktur sosial yang
   dianggap sebagai hasil yang stabil dari proses interaksi komunikasi politik. Padahal,
   opini publik tidak stabil dan warga negara tidak selalu memiliki sikap berhadapan
   dengan masalah-masalah yang dibicarakan dalam diskusi publik (JR Ziller, 1992).
   Maka, perlukah menyusun kode etik atau mengatur instansi-instansi yang melakukan
   jajak pendapat bila upaya itu tidak lebih dari opini juga? Upaya yang perlu, pertama,
   adalah menyingkap, jajak pendapat tidak lain kecuali opini; kedua, jika mau
   membantah hasilnya, perlu dibuat penelitian tandingan.
   Jajak pendapat seharusnya diarahkan untuk menemukan kembali dinamika
   perdebatan publik melalui interaksi antara pertanyaan tertutup dan terbuka. Jawaban-




PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB                     Feni Fasta, SE,M.Si.   OPINI PUBLIK    15
   jawaban mereka (posisi dan dasar pembenaran) mencerminkan dinamika perdebatan
   publik. Maka, statistik bukan untuk menggambarkan representasi politik (satu orang
   satu suara), tetapi harus dilihat dalam kerangka demokrasi deliberatif, yaitu memberi
   kesempatan kepada suatu suara mengungkap alasan-alasannya.
   Memang, dalam ilmu-ilmu sosial, konteks determinasi penelitian pragmatis biasanya
   tidak lepas dari soal politik yang kental dengan aspek retorika dan tujuan penelitian (JM
   Berthelot, 2001:206). Tujuannya, menekankan kegunaan atau kemampuan menjawab
   kebutuhan, maka pesan sponsor amat memengaruhi hasil. Penelitian tidak lepas dari
   pengaruh kepentingan dan nilai-nilai tertentu.




PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB                      Feni Fasta, SE,M.Si.   OPINI PUBLIK     16