TRANSKRIP DISKUSI TERBATAS

Document Sample
TRANSKRIP DISKUSI TERBATAS Powered By Docstoc
					         TRANSKRIP DISKUSI PUBLIK TERBATAS
  “DELIK KEBEBASAN MENYAMPAIKAN PIKIRAN” DALAM
                     RUU KUHP
                      Hotel Acacia – Jakarta, 8 Juni 2005


Kaset 1A
Mardjono Reksodiputro (Sekretaris KHN)
Selamat pagi. Yang terhormat Bapak-bapak anggota DPR yang seandainya sudah
hadir. Yang terhormat Bapak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, yang
terhormat Bapak dari Polri, yang terhormat Bapak Wakil Ketua Dewan Pers,
seandainya sudah hadir. Hadirin sekalian yang kami muliakan. Puji syukur kita
sampaikan kepada Allah SWT, Tuhan YME, yang telah mengijinkan kita semua dalam
keadaan sehat wal’afiat berada dalam ruangan ini. Ibu bapak sekalian pertama-tama
kami ingin sampaikan permohonan maaf dari Ketua, Prof. Sahetapy, yang sedianya
akan membuka pertemuan ini, namun karena ada urusan yang sangat penting,
beliau kemarin harus pergi ke Surabaya, tempat tinggal beliau, dan karena itu
mohon maaf tidak bisa hadir. Ibu bapak sekalian, assalamualaikum wr.wb., salam
sejahtera untuk kita semua. Diskusi ini merupakan salah satu dari sejumlah diskusi
publik yang telah diselenggarakan oleh KHN. Maksud diskusi-diskusi ini secara umum
adalah untuk mengajak masyarakat pers, maupun masyarakat awam, serta juga
komunitas hukum untuk memperdebatkan isu-isu hukum yang penting untuk
pembangunan dan pembaruan hukum, serta sistem dan lembaga-lembaga hukum di
Indonesia. Ibu bapak hadirin yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui semua,
dalam waktu dekat RUU KUHP akan disampaikan secara resmi oleh pemerintah
kepada DPR untuk dibahas bersama. Gagasan untuk melakukan pembaruan hukum
pidana nasional ini sudah lama didiskusikan. Menurut pengalaman dan pengetahuan
saya sudah lebih dari 20 tahun. Kalau dihitung sudah sejak tahun 1981, 1982,
pembentukan daripada tim untuk menyusun konsep RUU KUHP ini. Akan tetapi
pembaruan hukum pidana ini sampai saat ini belum terlaksana sepenuhnya, kecuali
dilakukan secara parsial baik di dalam UUnya sendiri maupun melalui UU di luar
KUHP. Sebagaimana kita pun tahu, konsep RUU KUHP generasi pertama telah
disampaikan oleh Tim Penyusun pada tahun 1993 (12 tahun yang lalu). Pada waktu
itu kepada Menteri Kehakiman Ismail Saleh. Oleh beliau ± sebulan kemudian
diserahkan kepada Menteri Kehakiman yang baru, yaitu Bapak Oetoyo Usman.
Konsep RUU ini kemudian mengendap begitu lama di departemen kehakiman,
namun telah juga mengalami perubahan dan sekarang yang akan menuju ke DPR
menurut saya adalah konsep generasi ketiga. Generasi kedua adalah tahun 2000-
2001. Konsep generasi ketiga ini telah mengalami banyak perubahan dibandingkan
dengan konsep generasi pertama. Antara lain di konsep generasi pertama, setiap
apsal telah mempunyai penjelasan. Untuk setiap pasal, malah kadang-kadang untuk
setiap ayat telah diberikan penjelasan. Maksudnya adalah untuk membuat semacam
memorie van toelichting yang dikenal di Belanda. Namun pada konsep generasi
berikutnya, generasi kedua dan ketiga, maka ini disesuaikan dengan kebiasaan
Indonesia dan penjelasan daripada konsep itu dipersingkat atau ditiadakan sama
sekali, biasa dengan catatan sudah cukup jelas. Banyak kalangan menilai RUU KUHP
ini sebagai sesuatu yang dapat mengancam kebebasan menyampaikan pikiran
sebagaimana yang telah dicantumkan dan dijamin UUD kita. Menurut mereka pasal-
pasal yang mengancam kebebasan berpikir lebih banyak dibanding dengan KUHP
yang berlaku saat ini yaitu KUHP Hindia Belanda. Praktisi pers menganggap RUU
KUHP tidaklah lebih baik dari KUHP yang berlaku saat ini, karena banyak pasal yang


                                                                                1
dinilai mempunyai potensi membungkam demokrasi dan kebebasan pers. Hadirin
yang kami muliakan, masalah kriminalisasi perbuatan insan pers dalam rangka
profesinya sudah menjadi perdebatan dalam skala nasional, paling tidak setelah
peristiwa penyerangan terhadap kantor majalah Tempo, yang saya kira kita ikuti
bersama. KHN berpendapat, bahwa berita media massa tidak luput pula dari
kesalahan. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana jika ada kekeliruan dalam
pemberitaan, apakah perlu kita menindaknya dengan hukum pidana? Harus kita
sadari bersama, bahwa insan pers sebagai warga negara pun tidak dapat luput dari
jangkauan hukum pidana, kalau secara sengaja dan salah memuat berita yang
bersifat menghina dan menfitnah, tentu sesuai dengan rumusan yang ada dalam
KUHP atau RUU KUHP. Disinilah letak kepelikan daripada masalah perlu atau
tidaknya kriminalisasi terhadap perbuatan insan pers dalam rangka profesinya.
Karena bukankah sudah ada UU Pers yang juga memberi ancaman pidana? Hadirin
yang kami muliakan, masalah lain yang berdekatan dengan kebebasan menyatakan
pikiran dan menyatakan pendapat yang dijamin UUD adalah bahwa dalam RUU KUHP
ini juga dinilai telah dilakukan kriminalisasi tindak pidana yang berkaitan dengan
ideologi (khususnya penyebaran daripada ajaran komunisme) dan juga telah tidak
menghapus pasal-pasal lama yang telah juga diperdebatkan, yaitu tentang
penyebaran kebencian. Baik kebencian terhadap pemerintah maupun terhadap
golongan penduduk. Karena ada dua pasal yang berbeda mengenai penyebaran
haatzaai artikelen ini, kebencian ini. Perdebatan antara tim perumus yang sekarang
yang termasuk kalangan yang tetap mempertahankan konsep yang ada dengan yang
tidak setuju tentulah merupakan hal yang wajar dan konstruktif dalam era
demokrasi. Dan yang paling penting adalah bagaimna menyusun argumentasi dan
pendekatan       yang     dapat    digunakan      sebagai   dasar   untuk    dapat
mempertanggungjawabkan argumentasi dan pendekatan tadi. Karena itu, jadi atau
tidaknya pasal-pasal yang diperdebatkan tersebut menjadi hukum positif di
Indonesia sangatlah tergantung pada proses pembahasan dan pengesahan yang
akan melibatkan pemerintah dan DPR, sebagai lembaga yang memiliki wewenang
untuk membuat undang-undang. Diskusi publik yang kita lakukan di sini adalah
untuk memberi masukan apabila nanti perdebatan ini akan terjadi. Ibi dan bapak
hadirin sekalian, sebuah peraturan perundang-undangan yang baik adalah peraturan
yang dapat mengakomodasi, pada satu pihak kepentingan negara kepentingan
negara, dan di pihak yang lain melindungi masyarakat. Oleh karena itu yang
diharapkan tentu bahwa RUU KUHP ini sebagai sebuah karya nasional yang nantinya
akan berlaku di Indonesia, haruslah mengakomodasi kedua kepentingan tersebut.
Apabila usaha kit auntuk mencari jalan keluar dari rumusan yang ada sekarang
belum atau tidak berhasil, secara pribadi saya mempunyai satu saran yang ingin
dilemparkan di sini juga untuk diperdebatkan. Suatu usaha jalan keluar dapat
dilakukan oleh atau melalui pengadilan atau melalui Mahkamah Agung. Para sarjana
hukum kita tentu ingat adanya peraturan HR Belanda tahun 1933 tentang dasar
bahwa dengan menggunakan ajaran melawan hukum secara materiil telah dapat
diperluas alasan penghapusan pidana, yang kemudian dikenal sebagai alasan
penghapusan pidana tidak tertulis. Penggunaannya kurang lebih akan menjadi
seperti kasus dokter hewan itu, meskipun insan pers secara formil telah memenuhi
unsur delik, namun karean yang dilakukan adalah sesuai kewenangan dan tanggung
jawab profesinya, maka dia tidak patut dipidana. Di sini kita mungkin akan
memerlukan hakim-hakim yang mempunyai pemikiran yang luas dan bijak. Pada
akhirnya perkenankan saya menyampaikan beberapa permasalahan yang dapat
diangkat dalam diskusi ini. Yaitu pertama sejauhmana peran negara diperbolehkan
membatasi kebebasan warga negara dalam menyampaikan pikirannya? Bagaimana
cara kita memposisikan ketentuan dalam Pasal 28 UUD kita? Yang kedua, apakah


                                                                                2
rumusan pasal-pasal yang terdapat dalam RUU KUHP, yang akan disampaikan ke
DPR ini, yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan warga negara dalam
menyampaikan pikiran telah sejalan dengan tuntutan dan kebutuhan dalam era
demokrasi yang sedang berkembang di Indonesia? Bila kita merasa perlu diubah
bagaimana sebaiknya kita merumuskannya? Sebagai akhir kata, saya ingin
menyampaikan terima kasih kepada para pemakalah yang telah menyediakan waktu
untuk memberikan pemikirannya mengenai masalah-masalah tersebut di atas.
Semoga diskusi ini ada manfaatnya untuk para hadirin sekalian. Wassalamu’alaikum
wr.wb. Dengan ini atas nama ketua saya menyatakan diskusi ini dibuka.

Harkristuti Harkrisnowo (Anggota KHN - Moderator)
Selamat pagi. Pagi ini kita akan membicarakan tentang delik-delik yang
bersangkutan dengan kebebasan menyampaikan pikiran, khususnya yang ada dalam
RUU KUHP. Saya kira semua juga sudah tau, ini semua sangat erat kaitannya
dengan kebebasan pers, dengan UU Penyiaran, dengan UU yang akan datang
kebebasan menyampaikan informasi, dan UU lain, termasuk UU tentang pelayanan
publik yang akan dilontarkan oleh Menpan seingat saya. Ibu bapak yang saya
hormati, kita senang sekali bahwa dalam satu forum yang kecil ini kedatangan
teman-teman pembicara yang memang ahli di bidangnya, saya kira semua sudah
mengenal, Pak Prasetyo, Jampidum Kejaksaan Agung RI yang kita berharap akan
makin mendorong jalannya Kejaksaan Agung. Kemudian di sebelah kiri saya Pak R.H.
Siregar dari Dewan Pers yang kita kenal semua. Lalu di sebelahnya adalah Pak Anton
Tabah yang sering menulis juga di jurnal-jurnal berbagai terbitan, mewakili Kapolri.
Dan yang paling ujung sana teman saya Pak Frans Hendra Winarta, anggota KHN.
Kita sedang menunggu saudara Benny Harman yang sekarang anggota Komisi III
DPR yang sekarang juga sedang mengikuti fit and proper test anggota Komisi
Yudisial. Saya tidak berpanjang-panjang lagi. Saya ingin mempersilahkan Pak Frans,
waktunya kira-kira 15 menit Pak. Silahkan.

Frans Hendra Winarta (Anggota KHN)
Selamat pagi. Selamat datang di seminar ini. Pertama-tama saya akan memeparkan
tentang kebebasan pers yang tadi sudah diutarakan oleh Pak Mardjono dalam
perspektif hukum pidana, namun ditinjau dari RUU KUHP yang baru. Sebagai
pembuka kita ini memang masih dalam suatu transisi demokrasi dan kita percaya
bahwa pers itu merupakan pilar keempat dari demokrasi. Hanya bentuk demokrasi
yang bagaimana yang akan kita capai, itu yang menjadi perdebatans elama ini,
khususnya mengenai dunia pers ini. Apakah kita ini mau mempunyai suatu pers yang
merupakan bagian dari demokrasi dan supremasi hukum yang sama sekali bebas
dari katakanlah hukum pidana. Artinya apa pun berita yang dimuat, apakah itu sama
sekali mau kta bebaskan dari hukum pidana atau kita mau juga menerapkan hukum
pidana dalam katakanlah dalam konteks kalau ada salah kutip, salah berita,
kekeliruan di dalam melansir berita. Di mana di dalam sistem hukum pidana kita
mungkin itu dilakukan. Apakah itu dalam konteks menghina atau fitnah, tulisan-
tulisan itu. Inilah yang menjadi pertanyaan dan perdebatan publik selama ini. Pers
adalah pilar keempat kita sudah setuju, itu asumsi saya. Sehingga kemerdekaan pers
dalam menjalankan profesinya itu harus dilindungi oleh hukum. Dan kemudian apa
yang dimaksudkan kemerdekaan pers itu? Yaitu pers yang secara murni bebas
secara utuh dari ancaman hukum atau pers yang tetap dapat dipidana dalam
konteks melaksanakan tugas kewartawanannya. Kemerdekaan pers ini dalam
mengemukakan pendapat dan pikiran ini, dijamin dalam Pasal 28E ayat (2) dan (3)
serta Pasal 28F UUD 1945. Akan tetapi dalam Pasal 27 ayat (1) dan 28D ayat (1)
UUD 1945 amandemen IV, itu mengatur mengenai persamaan derajat di hadapan


                                                                                  3
hukum dan persamaan perlakuan di hadapan hukum. Sehingga oleh karena itu, pers
dalam hal ini, orang-orangnya tentunya, tidak akan kebal terhadap hukum, jikalau
dia terbukti melakukan kesalahan atau tindak pidana. Karena wartawan juga
warganegara Indonesia. Pasal 8 tentang perlindungan hukum terhadap wartawan
dalam menjalankan profesinya dari UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, tidak berarti
membuat wartawan kebal terhadap hukum pidana, bilamana dia terbukti melakukan
kesalahan-kesalahan di dalam pemberitaan atau mengutip, dalam kutipan-
kutipannya di dalam berita. Jadi maksudnya, kemerdekaan dalam mengemukakan
pendapat ini dan berita tidak dapat dipidana atau dikekang karena adanya hukum
pidana itu. Harusnya tetap saja, walaupun ada hukuman pidana yang mengancam
kebebasan pers itu, tapi nanti kita akan bicara, apakah yang diancam itu dunia pers
atau wartawan yang secara individu membuat kesalahan-kesalahan, yang di dalam
hukum pidana saja, kalau orang membuat kesalahan dalam arti ada kesengajaan
dan ada kesalahan untuk sengaja menghina, memfitnah orang, apakah wartawan itu
sebagai individu bisa bebas begitu saja, atau bisa dituntut. Itu kan perdebatannya.
Kalau konsep hukum pidana mengatakan semua orang sama, UUD 1945 juga bilang
begitu. Jadi sebetulnya bisa saja, kenapa tidak. Walaupun saya setuju, sebaiknya
tidak ada kriminalisasi terhadap pers atau terhadap wartawan itu. Karena biarpun
benar atau salah kan ada hak jawab, ada hak untuk memperbaiki, minta maaf, dsb.
Contohnya adalah mengenai majalah Newsweek yang memuat berita tentang
pelecehan Qur’an. Ternyata setalah diprotes dimana-mana, terbukti bahwa ada
kesalahan narasumber. Lalu kelihatannya di Amerika Serikat ini, cukup minta maaf,
lalu tidak ada upaya hukum. Budaya hukumnya memang sudah seperti itu.
Sebaliknya kita kan masih berdebat sekarang, apakah bisa dihukum atau tidak,
cukup minta maaf atau tidak. Tadi saya bicara dengan Ibu Harkristuti, pengalaman-
pengalaman beliau dan saya juga, misalnya orang the headlines, lalu beritanya isinya
dianggap oleh orang yang terkena itu terhina, atau fitnah, merasa dicemarkan nama
baiknya, kemudian katakanlah media itu mengakui kesalahannya, lalu minta maaf,
betul ada minta maaf tertulis di media massa, tapi hanya kecil saja dibandingkan
dengan headline itu. Apakah itu seimbang atau tidak. Saya juga kalau melihat di UU
Pers kan cukup dengan minta maaf saja. Yapi kalau minta maafnya begitu,
sedangkan sudah terjadi kerusakan atau damage, apakah itu wajar atau tidak. Ini
yang masih diperdebatkan di kalangan ahli atau praktisi hukum, maupun para
wartawan sendiri. Bagaimana kiranya kalau ada oknum pers yang menggunakan
media sebagai sarana untuk menghina, mencemarkan nama baik, balas dendam,
dsb, dan itu memang terjadi. Apakah level dari jurnalisme kita itu sudah mencapai
seperti di Amerika Serikat. Apakah semua jurnalisme kita sudah sampai pada taraf
itu? Apakah sudah sampai pada taraf selalu membuat berita itu ada cover both side.
Malahan terakhir saya dengan di kalangan jurnalisme itu ada yang dinamakan cover
all side. Saya pernah dengar juga Pak Siregar pernah berkata dalam satu perkara
yang saya bela, Pak Siregar mengatakan kalau yang bisa dihukum itu hanya PemRed
saja, kalau tidak salah ya Pak, wartawannya tidak. Ini juga masih dalam perdebatan.
Di UU Pers tidak jelas diatur. Dengan demikian yang dapat dipidana sebetulnya
adalah perbuatannya melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku pada
setiap orang yang secara sengaja melakukannya itu untuk balas dendam, untuk
menista orang, dengan menggunakan media pers mencapai tujuan. UU No. 40
Tahun 1999 hanya mengatur tentang penyelesaian berita yang salah melalui hak
jawab, hak koreksi, dan kemudian denda. Dengan demikian UU Pers belum
mempunyai perangkat untuk menyelesaikan masalah tindak pidana dalam pers
secara memuaskan. UU Pers tidak emngatur secara tegas siapa yang bertanggung
jawab, apakah PemRednya atau wartawannya juga bisa. Tapi kalau saya lihat dalam
konteks teori penyertaan dalam hukum pidana khususnya di dalam Pasal 55 KUHP


                                                                                  4
yang lama, itu diatur mengenai orang yang menyuruh, orang yang mengotaki, orang
yang melakukan, orang yang membantu melakukan, orang yang menyediakan
sarana, itu terkena. Dalam konteks inilah saya pikir ini yang diperdebatkan. Apakah
wartawannya saja, apakah PemRednya saja, seperti yang dikatakan para praktisi,
wartawan maksud saya. Ini belum jelas sekali. Kita memerlukan perangkat hukum
untuk menjaga agar pers nasional tetap berfungsi sesuai dengan peranannya,
memberikan informasi kepada publik. Dan masalahnya sekarang itu yang dimuat
betul-betul mengandung news (berita) atau tidak, itu persoalannya. Kalau
kandungannya tujuannya hanya menista orang, menghina orang, apakah bisa
dihukum. Jawabannya kalau hukum pidana bisa. Karena memfitnah, memfitnah
dengan tulisan ada aturan mainnya. Khususnya UU Pers juga mengatur di Pasal 6.
peranan pers itu diatur dalam Pasal 6. jadi cover both side, cover all side itu
merupakan condisio sine quanon untuk mencapai berita-berita yang memang benar
dan akurat. Pertanyaannya sekarang kalau digunakan untuk menghina, memfitnah,
apakah itu adil dan benar? Dan RUU KUHP ini mengakomodir masalah kejahatan
dalam pers tersebut dalam tindak pidana penghinaan dan fitnah, di dalam Pasal 511
dan 515. bedanya barangkali nanti harus dibuktikan dulu apakah ada pencemaran
nama baik, baru dilanjutkan, setalah ada putusan pengadilan bahwa berita itu salah
atau benar. Tindak pidana penghinaan ini diatur dalam Pasal 511 ayat (1) dengan
unsur-unsurnya, setiap orang, yang dengan lisan, menghina, menyerang kehormatan
atau nama baik orang lain, menudhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal
tersebut diketahui oleh umum.s edangkan ancaman hukumannya itu adalah 1 tahun
dengan denda Rp. 30.000.000,-, bisa kita perdebatkan mengenai berat ringannya
hukuman ini. Kejahatan penghinaan dalam pers unsur-unsurnya mencakup yang
diatur dalam Pasal 511 ayat (2), melakukan dengan tulisan dan gambar, disiarkan,
dipertunjukkan, atau ditempel di tempat umum, akan tetapi bukanlah tindak pidana
apabila perbuatan tersebut untuk kepentingan umum dan dengan terpaksa untuk
membela diri. Itu diatur dalam Pasal 511 ayat (3). Selanjutnya UU atau Pasal 511
ayat (2) ini ...............

Kaset 1B
....... apabila tuduhan yang dibuat si pelaku terbukti kebenarannya, berdasarkan
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka si pelaku tidak dapat
dipidana atas fitnah maupun penghinaan. Dengan demikian RUU KUHP
memungkinkan adanya pemidanaan dalam pers. Akan tetapi harus diingat bahwa
pemidanaan dalam pers itu ditujukan terhadap pelakunya dan bukan kepada dunia
atau kalangan pers. Ini saya kira pendapat saya, bahwa kalau ada wartawan yang
diadili berarti bukan kebebasan pers yang diadili, tetapi oknum yang melakukan hal-
hal tadi yang menurut hukum dilarang. Mungkin Pak Siregar mempunyai pendapat
lain tentang hal itu. Tetapi inilah namanya demokrasi kita memang bisa berbeda
pendapat. Pemidanaan terhadap pers diharapkan tidak menjadi penghalang bagi
pers. Akan tetapi harus menjadi pendorong untuk membentuk pers yang berkualitas.
Jadi cover both side dan cover all side harus dijalankan. Berita benar dan akurat.
Kalau ada salah hak jawab dan hak koreksi memang harus dijalankan juga. Tetapi
juga tidak menutup kemungkinan orang yang menjadi korban itu menuntut secara
pidana dan/atau perdata. Profesional dan bertanggung jawab, yakni dengan
membuat kualifikasi berita yang bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan
kebenarannya. Jadi mudah-mudahan ini diterima bukan sebagai hal yang
menghalang, tapi justru mendorong untuk meningkatkan mutu jurnalisme kita. Saya
pikir saya akhiri dulu paparan ini dan terima kasih atas perhatiannya.




                                                                                 5
Moderator
Baik saudara-saudara kita sudah mendengar paparan dari Pak Frans Hendra Winarta
yang intinya mempertanyakan apakah memang kebebasan menyampaikan pikiran itu
adalah kebebasan yang sebebas-bebasnya. Saya kira kita semua setuju bahwa itu
tidak. Seperti kita tahu dari pers sekarang, terutama yang elektronik kita dengar
apakah memang ketentuan di dalam 310 dan kawan-kawannya itu diberlakukan. Kita
dengar cerita-cerita tentang Reza dan Ari Suta. Itu kalau terjadi pada Pak Prasetyo
kira-kira akan dituntut itu penghinaan. Ternyata dia tidak merasa. Itu dicemarkan
nama baiknya ga sih. Cerita Eep dengan Sandrina Malakiano. Ceritanya Sandy Harun
dengan Setiawan Djody. Itu pencemaran nama baik atau bukan? Kalau saya iya.
Tapi apakah mekanisme hukum pidana dipakai? Ternyata tidak. Jadi artinya? Untuk
ini kita dengarkan paparan dari Pak Prasetyo, Jampidum. Silahkan Pak.

Prasetyo (Jampidum)
Bismillahirohmannirohiim. Assalamu’alaikum wr.wb., hadirin sekalian yang saya
hormati, berbicara mengenai maslah pers selalu merupakan wilayah yang sangat-
sangat sensitif. Karena terkait banyak sekali kepentingan, kepentingan insan pers,
kepentingan masyarakat yang menjadi sumber berita dan obyek pemberitaan, dan
kepentingan penegak hukum yang punya tugas dan kewajiban untuk menegakkan
hukum positif yang berlaku di negara kita. Saya sudah menyampaikan makalah
singkat saya, tapi saya akan coba untuk menyampaikan sesuatu yang lain. Pertama
saya ingin sampaikan bahwa dunia pers Indonesia telah memiliki sebuah UU yang
konon sangat maju dibandingkan dengan UU yang lama. Dimana UU Pers yang baru
ini No. 40 Tahun 1999 telah menganut sistem atau prinsip dekriminalisasi pers. Pers
sangat dilindungi kebebasannya dalam melaksanakan profesinya. Bahkan dalam UU
Pers yang baru No. 40 Tahun 1999, pers hanya dapat dituduh untuk 3 hal, yaitu
pertama jika pers melanggar norma agama, jika pers melanggar norma susila, dan
jika pers melanggar asas praduga tidak bersalah. Hanya itu yang bisa dijadikan
sebagai dasar untuk menuduh pers telah melakukan tindak pidana. Masalahnya
adalah bagaimana dengan kemungkinan terjadinya hal-hal lain yang cenderung bisa
merupakan tindak pidana. Disebutkan oleh Pak Frans tadi yang merupakan
penghinaan, pencemaran nama baik, kabar bohong, dan bahkan melawan hukum,
itu semua tidak disentuh sama sekali dalam UU Pers kita. Akhirnya dalam praktik
penegak hukum, solusinya adalah kita harus merespon dan menampung kepentingan
pencari keadilan di sisi lain, yaitu korban tindak pidana ini dengan tetap menegakkan
KUHP untuk yang menyentuh kepentingan publik dan KUHPer untuk yang
menyentuh kepentingan privat. Saya katakan bahwa dalam UU Pers kita menganut
prinsip dekriminalisasi pers, kita bisa lihat bahwa sanksi pidana yang ada dalam UU
Pers itu sangan minim sekali. Bagi kalangan pers yang melakukan pelanggaran
bahkan hanya diancam dengan pidana denda Rp. 500.000.000,- atau Rp.
100.000.000,-. Sementara yang disiapkan pidana badan justru pada mereka yang
dianggap menghalang-halangi kebebasan pers. Dalam persoalan penegakan hukum
dan itu yang menjadi wacana dalam teman-teman kalangan pers, ketika ada pihak-
pihak yang merasa dicederai oleh pers, mereka bisa mengeluarkan hak jawab dan
hak koreksi. Jadi subyek pemberitaan dalam mengeluarkan hak jawab dan itu
diberikan kesempatan dalam UU Pers kita. Hanya saja seperti yang dikatakan Pak
Frans tadi hak jawab inipun masih debatable. Pertama ada yang mengatakan bahwa
yang namanya hak bisa digunakan bisa tidak. Jadi, hak jawab yang diberikan kepada
pihak-pihak yang merasa dicederai oleh kalangan pers, bisa menggunakan haknya
dan bisa tidak. Sementara yang diikat kewajiban untuk melayani hak jawab adalah
kalangan pers. Kita juga melihat bahwa pemberian kesempatan hak jawabpun sering
cenderung tidak seimbang. Berita utama dimuat di halaman pertama, headline,


                                                                                   6
sementara hak jawabpun kalau dipenuhi atau dilaksanakan oleh pihak yang merasa
dicederai, diletakkan di kolom kecil, di surat pembaca misalnya. Akhirnya banyak di
antara mereka yang merasa dirugikan atau menjadi korban delik pers ini, langsung
menempuh jalur hukum. Dan untuk yang satu ini tentunya tidak ada alternatif lain
baik aparat hukum termasuk kejaksaan untuk mewakili masyarakat, kepentingan
masyarakat di dalam perlindungan dan ..... Hadirin sekalian yang berbahagia, saya
ingin menyinggung sedikit perkembangan pers dari sejak orde lama, orde baru, dan
era reformasi, sampai hari ini, kita tahu bahwa pada era orde lama dan orde baru,
dunia pers sangat-sangat di.............. bahkan seringkali dipasung. Beberapa regulasi
dan aturan tentang katakanlah SIUPP sangat menjadi momok bagi para insan pers.
Belum lagi ada lembaga breidel, menutup percetakan pers, penerbitan pers. Ada lagi
monopoli siaran untuk media elektronik. Sehingga seringkali memberikan dampak
bagi teman-teman kita dari insan pers, wartawan, takut atau ragu-ragu dalamj
menjalankan profesinya. Bagaimana dengan era reformasi sekarang? Kita semua
tahu bahwa ketentuan mengenai Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers telah dicabut,
dengan keluarkan ketentuan menteri penerangan No. 1 Tahun 1984 pada saat jaman
Persiden Habibie. Kebebasan pers menjadi sangat luar biasa bahkan cenderung
terkesan tanpa batas. Ada yang mengatakan lebih tinggi daripada negara-negara lain
di dunia manapun. Sehingga akhirnya banyak pihak yang menjadi korban kekerasan
pers. Pers juga semakin banyak menjamur dimana begitu mudahnya setiap orang
bisa mendirikan perusahaan pers. Dan lebih dari itu pers menjadi sebuah industri
yang penuh persaingan, rivalitas. Dan karean suasana seperti ini, teman-teman kita
terpengaruh untuk mengejar omzet hanya karena untuk mempertahankan hidup dan
mati. Sehingga seringkali tidak jarang karena hal ini semua mendorong teman-teman
pers mengabaikan akurasi dan kualitas berita. Kita juga melihat sekarang seringkali
kita jumpai banyak teman-teman kita, tidak semuanya, yang cenderung dengan
mudahnya menampikkan kode etik. Bahkan seringkali dilanggar. Saya sendiripun
pernah menjadi korban. Kita tidak mengambil sikap apapun kecuali menjelaskan
kepada teman-teman kita. Tidak dilakukan check and recheck, konfirmasi. Bahkan
seringkali kita lihat ada kecenderungan kejar tayang, sering tidak berimbang.
Meskipun selalu dikatakan cover both side. Bahkan tidak jarang melanggar norma-
norma susila. Banyak sekali kita lihat dalam tabloid, surat kabar, iklan-iklan berbau
seks. Bahkan seringkali juga saya tidak sadar, sudah memasuki wilayah pribadi, lebih
bersifat opini, dan bahkan seringkali juga melanggar asas praduga tidak bersalah.
Dengan demikian tidak ada jalan lain, hukum terpaksa harus ditegakkan.
Bagaimanapun pencari keadilan ada dua sisi, yaitu pelaku dan korban tindak pidana.
Saya berpendapat bahwa pers merupakan kekuatan baru. Jadi pers lahir menjadi
sebuah kekautan baru yang luar biasa, sebagai pilar demokrasi disamping lembaga
yang ada, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dan yang memprihatinkan juga kita lihat
bahwa seringkali fungsi pers seringkali kurang berimbang. Lebih ke arah fungsi
pemberitaan dibandingkan dengan fungsi pendidikan. Tentunya ini diperlukan
kearifan dari kita semua dan tentunya juga diperlukan perbaikan-perbaikan. Hadirin
sekalian, saya akan menyingung sedikit pers dengan penegakan hukum, yang
menjadi bidang tugas kami. Bagaimanapun kami sangat mengharapkan dukungan
positif dari komunitas pers melalui fungsi pemberitaan, fungsi pendidikan, dan
pembelajaran. Karena pers merupakan sumber informasi termasuk sumber informasi
untuk mengungkapkan kasus-kasus KKN. Seringkali pers memberitakan dan
menyajikan data-data penyelewengan, penyimpangan, dan penggelapan uang
negara. Begitupun sering ditampilkan data-data KKN. Dalam penegakan hukum
preventifpun pers sangat diperlukan dalam konteks sosialisasi pada masyarakat
tentang upaya meningkatkan kesadaran dan kebutaan hukum masyarakat terhadap
hukum. Bahkan pemberitaan hasil-hasil persidangan pun sejauh tidak terlalu vulgar,


                                                                                     7
itu juga sangat membantu dalam upaya penegakan hukum. Disamping itu yang kita
harapkan adalah berita aktual dan tidak tendensius. Namun demikian di sisi lain
seringkali pemberitaan secara tidak sadar, saya rasa suatu hal yang wajar, menjadi
kendala dalam penegakan hukum karena seringkali sekarang demikian vulgarnya
pemberitaan dengan transparannya informasi seringkali muncul pemberitaan
sebelum waktunya. Pada saat penyelidikan pun dan saat penyidikan. Padahal dalam
tahap itu seringkali sangat confidential dan rahasia. Dengan demikian menambah
faktor kesulitan penegak hukum dalam proses penegakan hkum selanjutnya. Bisa
terjadi dengan pemberitaan itu, calon tersangka bisa menyusun alibi, bisa mungkir
saat diperiksa, lari, menghilangkan bukti-bukti, bahkan mengoreksi saksi-saksi yang
sangat diperlukan dalam pemeriksaan kasus. Demikian pula pada saat pemeriksaan
di persidangan, meskipun persidangan sifatnya terbuka untuk umum. Mekanisme
dan tata cara persidangan adalah bahwa katakanlah seorang saksi belum boleh
memasuki ruang sidang sejauh dia belum dimintakan keterangannya. Tapi dengan
pemberitaan baik melalui media elektronik maupun cetak, rasanya mekanisme
seperti ini tidak mungkin lagi dipertahankan. Sehingga akhirnya saksi yang belum
dipanggil ke persidangangan, dia sudah tahu persis apa yang dibicarakan di
persidangan. Dengan demikian harapan kita, kita akan mendapatkan keterangan
yang murni, itu bisa berubah. Itu bisa terjadi bahwa saksi mencabut pengakuan,
keterangan, dsb. Hadirin sekalian yang saya hormati, bagaimana dengan RUU KUHP
sekarang dikaitkan dengan kebebasan menyampaikan pendapat. Ditengarai ada 49
pasal yang dikhawatirkan membatasi kebebasan pers dan sekaligus pasal-pasal itu
dirisaukan akan mengancam profesi jurnalistik dan bahkan banyak yang berisi
sanksi-sanksi pidana. Pasal-pasal tersebut antara lain meliputi tindak pidana
terhadap Presiden dan Wakil Presiden, keamanan negara, terhadap ketertiban
umum, kekuasaan umum dan lembaga negara, kesusilaan, penghinaan, dan tindak
pidana terhadap ideologi negara. Bahkan seperti dikatakan juga bahwa RUU KUHP
yang nanatinya akan dibahas dianggap lebih represif, lebih otoriter dibanding KUHP
peninggalan pemerintahan kolonial. Ditambah lagi dengan penetapan beberapa pasal
yang ditetapkan sebagai delik formal, dalam kaitan dengan ketentuan penyebaran
kabar bohong dan berita tidak pasti. Jadi menyebarkan kabar yang diketahui akan
menimbulkan keonaran. Sebagai penutup dapat kami sampaikan bahwa pertama
pers sangat diperlukan sebagai darah segar kekuatan baru upaya memperbaiki
kehidupan bangsa dan negara melalui pemberitaan. Sebagai salah satu pilar
demokrasi. Sebagai tenaga pendorong untuk mewujudkan supremasi hukum. Dan
sebagai pemberi semangat dan motivasi untuk menegakkan hukum. Pers juga
mengemban amanat dan misi pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Dalam dunia penegakan hukum positif sebagai sarana sosialisasi, mendukung
penegakan hukum preventif, peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat
terhadap hukum. Dalam satu hal yang perlu kita cermati bahwa pers pun dapat
berbuat kesalahan. Dalam menjalankan profesi siapapun termasuk insan pers dapat
saja melakukan kesalahan. Katakanlah bisa mencederai pihak lain, menimbulkan
korban yangs emuanya juga harus dilindungi kepentingan hukumnya. Dan kembali di
sini aparat penegak hukum mewakili kepentingan masyarakat. Rasanya kita perlu
membuat semcam komitmen dalam kesempatan ini, bahwa penerapan pasal-pasal
pidana di luar UU Pers tentunya perlu dilakukan dengan sangat cermat, hati-hati,
dengan mempertimbangkan segala segi, aspek, dan kepentingan. Baik penegakan
hukum, keadilan, dan kepastian hukum. Dua sisi pencari keadilan harus sama-sama
dilindungi kepentingannya. Dan saya pikir semua pihak perlu meninjau apapun
regulasi yang akan dibuat nanti mengeni KUHP yang berkepentingan dengan pers.
Satu harapan bahwa insan pers tidak perlu terlalu risau, khawatir, dan takut
berlebihan dengan RUU KUHP. Tentunya sepanjang dan perlunya kode etik dijaga,


                                                                                 8
dijalankan, dipatuhi, dan ditegakkan dengan konsisten, sungguh-sungguh, dan
benar. Kita bahkan melihat bahwa KUHP yang akan datang, menjadi sebuah rem dan
sarana kontrol pers agar lebih bertanggung jawab. Akhirnya saya ingin sampaikan
sebuah ungkapan dan pesan moral bahwa sesuatu yang benar belum tentu baik.
Bagaimana kita mencari dan memberitakan sesuatu yang baik dan benar. Terima
kasih. Wassalamua’alaikum wr.wb.

Moderator
Terima kasih Pak Prasetyo. Yang benar belum tentu baik, itu memang agak
menyulitkan terutama Pak Siregar dan kawan-kawan. Soal kriminalisasi ini mungkin
ada ilustrasi sedikit. Kemarin kami ketemu dengan teman-teman dari koalisi untuk
RUU Kebebasan Memperoleh Informasi, dan seorang teman dari Bandung
menyampaikan bahwa di Ambon itu waktu ramai-ramai pernah ada dua kora. Satu
koran kerjanya menghasut agar kaum Kristen membunuh orang Islam, satu koran
lain agar oeang Islam membunuhi orang Kristen, yang punya satu orang.
Pertanyaannya adalah apakah kita sepakat bahwa ini adalah bukan suatu tindak
kriminal? Tadi Pak Frans mengatakan the damage is done, orang-orang sudah pada
mati. Dikasih satu triliyun juga tidak mengembalikan hidupnya. Tapi yang mati kan
orang-orang kecil. Apa itu yang dibiarkan. Jadi tugas Pak Siregar adalah menjawab
pertanyaan, apakah ini yang diinginkan teman-teman pers? Silahkan Pak Siregar.

R.H. Siregar (Wakil Ketua Dewan Pers)
Terima kasih Bu Harkristuti Harkrisnowo. Makalah yang sudah kami buatkan saya
kira ada di tangan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. RUU KUHP yang dihasilkan
tahun 2004 ini yang diketuai oleh tim penyusun Pak Prof. Muladi agaknya agak
berbeda dengan rumusan dari ketua tim penyusun tahun 1999. pasalnya juga
berbeda. Kalau dulu rancangan yang disusun oleh yang diketuai Pak Mardjono saya
kira 525 pasal, sekarang yang disusun oleh tim Pal Muladi itu 727 pasal. Sehingga
Pak Prof. Andi Hamzah mengatakan bahwa ini mungkin KUHP terpanjang di dunia.
Terus terang saja RUU KUHP dihasilkan oleh departemen hukum dan HAM tahun
2004 ini mengundang sejumlah pertanyaan dan sekaligus keberatan dari kalangan
pers. Sejumlah pertanyaan itu sebagai akibat bahwa penyusun RUU ini cenderung
masih menggunakan sistem hukum yang pada hakikatnya sudah mengalami
perubahan dan juga kurang menempatkan atau mengefektifkan asas-asas hukum
yang ada, dan ternyata juga rumusan dari pasal-pasal RUU ini masih memiliki atau
mengadakan pasal-pasal yang kita kenal sebagai ranjau-ranjau pers atau pasal-pasal
karet. Tadinya diharapkan RUU ini akan meredusir ranjau-ranjau pers yang sangat
mematikan pers selama ini dengan haatzaai artikelen itu. Akan tetapi tampaknya
RUU KUHP ini bukannya mengurangi ranjau-ranjau pers itu bahkan menambah
sejumlah ranjau-ranjau pers yang sangat mengancam kebebasan pers yang dijamin
oleh Pasal 28F amandemen kedua UUD 1945 dan juga UU Pers No. 40 Tahun 1999.
beberapa pertanyaan yang berkembang di kalangan pers ...........

Kaset 2A
........ dan salah satu alasan dari penyusun dalam penjelasan itu dikatakan, untuk
menciptakan dan menegakkan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kepastian
hukum, maka dilakukan kodifikasi. Ini tentu mengundang pertanyaan, apakah
negara-negara yang tidak meganut kodifikasi tidak berhasil menciptakan dan
menegakkan keadilan dan kebenaran, ketertiban umum dan kepastian hukum?
Padahal kita sadari selama ini bahwa UU ini selalu tertinggal di belakang, UU sebagai
social engineering juga belum dapat kita andalkan. Oleh karena itu kita khawatirkan
kalau dengan kodifikasi, yang terjadi bukan kepastian hukum tetapi justru


                                                                                   9
ketertinggalan hukum. Karena penyusun RUU ini sendiri dalam penjelasan buku II
dikatakan bahwa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
akan ada jenis-jenis tindak pidana yang baru, maka jenis-jenis tindak pidana yang
baru itu akan diatur dengan UU tersendiri. Jadi dengan penjelasan itu juga sekaligus
penyusun RUU ini tidak konsisten akan sikap untuk melakukan kodifikasi. Dan itu
memang beralasan, karena bagaimanapun juga kita sebagai negara yang
berkembang yang mengalami perubahan yang sangat mendasar di berbagai bidang
kehidupan dengan sangat cepat, tentu akan ada jenis-jenis delik yang baru yang
belum tercover dalam KUHP yang baru itu. Ini tentu akan berakibat kepastian hukum
itu bukannya tercapai, justru ketertinggalan hukum yang akan terjadi. Itu persoalan
pertama. Persoalan kedua juga akan sangat berbahaya kalau kita melakukan
kodifikasi di bidang hukum pidana. Karena bagaimanapun karena kita adalah negara
yang pluralis, negara yang majemuk, maka kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di
Papua misalnya belum tentu bisa diterima masyarakat Aceh, demikian sebaliknya.
Jadi kalau itu juga dilakukan judifikasi, saya kira itu juga akan sangat berbahaya.
Disamping itu selama ini kami di kalangan pers memang berkeinginan supaya UU
pers itu diposisikan sebagai lex specialis. Tentu dengan berbagai penyempurnaan,
revisi UU Pers yang berlaku sekarang, supaya dia bisa memeuhi syarat sebagai lex
specialis derogat legi generali. Jadi sebagai UU khusus yang bisa meniadakan UU
yang bersifat umum yaitu KUHP. Tentu dengan beberapa penyempurnaan supaya
memenuhi syarat dimaksud. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan kami dan juga
kekhawatiran di kalangan pers, dengan sistem kodifikasi, maka tertutup
kemungkinan untuk memperjuangkan UU Pers setelah disempurnakan nanti menjadi
lex specialis. Karena prinsip dari kodifikasi, kalau saya tidak salah, semua delik-delik
itu dimasukkan dalam satu buku sehingga tidak ada lagi jenis delik yang lain di luar
KUHP nanti. Ini juga yang menjadi pertanyaan kami, apa yang menjadi dasar
pertimbangan dari penyusun RUU ini untuk menganut atau menerapkan kodifikasi.
Padahal kita sebenarnya dalam beberapa tahun ini tidak lagi murni menganut sistem
kodifikasi itu. Karena sudah terjadi kolaborasi di dalam suatu perUUan. Misalnya UU
No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, di sana sudah kolaborasi dari rezim-rezim hukum
yang ada. Di sana sudah ada hukum perdata, pidana, hukum acara, HaKI, cyber law,
dll. Jadi sudah kolaborasi tidak murni lagi melakukan kodifikasi, seperti yang
diterapkan di negara-negara Eropa Kontinental. Inilah yang menjadi pertanyaan kami
di kalangan pers. Pertanyaan kami yang kedua adalah ada asas hukum yang
menyatakan ultimum remidium. Nanti para pakar bisa mengoreksi atau memberi
catatan kepada kami. Sebab asas hukum ini sebenarnya mengajarkan kepada kita
bahwa penggunaan pasal-pasal pidana itu bukan segala-galanya. Penggunaan pasal
pidana itu hanya merupakan upaya terakhir kalau tidak ada lgi upaya hukum non
pidana lain yang tidak bisa diterapkan. Itu menurut pemahaman kami akan
pengertian asas hukum ultimum remidium tadi. Akan tetapi kecenderungan dalam
pelaksanaan penegakan hukum oleh aparat hukum kita selama ini ialah menganggap
pasal-pasal pidana itu sebagai segala-galanya, tidak ada upaya lain, itulah upaya
terakhir yang paling pas untuk dipakai. Masalah asas hukum ini kami singgung
secara khusus karena memang masih ada upaya non pidana lainnya yang dapat
dipakai dikaitkan dengan perkara pers. Jadi kalau ada kekeliruan dan/atau kesalahan
dalam pemberitaan oleh pers, maka menurut UU No. 40 Tahun 1999 ada mekanisme
yang dipakai untuk menyelesaikan persoalan itu, yaitu melalui hak jawab dan hak
koreksi dengan segala kelemahan dan juga kritik atas pelaksanaan hak jawab seperti
yang sudah dikemukakan tadi.akan tetapi itulah mekanisme yang diatur atau
ditawarkan oleh UU. Sehingga penerapan asas ultimum remidium itu menurut kami
sangat tepat diterapkan dalam perkara pers. Jadi kalau ada perkara pers misalnya
kita ada upaya hukum non pidana yang bisa dipakai terlebih dahulu. Ternyata ada


                                                                                     10
mekanisme yang ditawarkan oleh UU Pers. Oleh karena itulah sebenarnya kita
mengharapkan supaya prinsip asas hukum ini diterapkan, sehingga kalau ada
perkara pers diselesaikan dulu menurut mekanisme yang ada. Oleh karena itulah ibu-
ibu bapak-bapak, pada tahun 2003 yang lalu, kami dari Dewan Pers sebetulnya telah
mengajukan permohonan ke Ketua MA supaya memposisikan Dewan Pers ini sebagai
lembaga arbitrase. Jadi kalau ada perkara-perkara pers cobalah diteliti lebih dulu
apakah dalam pembuatan berita itu ada niat jahat atau tidak, apakah sudah sesuai
dengan kode etik atau tidak, apakah sudah sesuai dengan standar berita yang sudah
disepakati atau tidak. Kalau memang ada niat jahat dibaliknya silahkan diproses
pidana atau hukuman mati juga silahkan kalau memang ada makar, ada pemerasan
dll. Tapi kalau memang murni ada kekeliruan dan sudah dipenuhi asas-asas yang
sudah diamanatkan oleh kode etik dan juga standar berita, cukuplah diselesaikan
melalui mekanisme yang sudah diatur dalam UU Pers. Yang juga menjadi keberatan
kami sekaligus adalah mengenai ranjau-ranjau pers. Ternyata kalau kita simak lebih
lanjut pasal-pasal RUU ini, maka pasal-pasal karet itu makin bertambah. Tadinya
yang kita kenal sebagai ranjau-ranjau pers adalah haatzaai artikelen. Ranjau-ranjau
pers kita sebagai seperti itu karena deliknya itu sangat mematikan, yaitu delik formil,
dan juga rumusannya itu sangat luas, sangat umum, sangat elastis, sehingga multi
tafsir, dan berpotensi untuk menafsirkan sedemikian rupa penerapannya kepada
siapapun termasuk kepada pers. Inilah yang kita keluihkan dan protes selama ini.
Tetapi ternyata, memang kalau kita lihat dalam RUU ini dan juga penjelasan ketua
tim penyusun Prof. Muladi, beliau mengatakan tidak ada lagi penyebarluasan
perasaan permusuhan dan kebencian dalam masyarakat, seperti termaksud dalam
Pasal 154 KUHP. Tetapi sudah diganti dengan penghinaan kepada Presiden dan
Wakil Presiden. Dan juga sifat deliknya tidak lagi delik formil tetapi delik materiil.
Okelah kita sependapat dengan itu, tetapi rumusan yang ada di dalam RUU ini bisa
mengancam kebebasan pers. Masih banyak rumusan-rumusan yang sangat elastis,
sangat umum tanpa memberikan penafsiran otentik. Dan tidak ada kriteria-kriteria
yang harus dipenuhi supaya perbuatan itu dapat dikualifikasi sebagai perbuatan
pidana. Ini yang akan dilihat dalam pasal-pasal itu,s ehingga kami berkesimpulan itu
bisa mengancam kepada kebebasan pers. Tadi Pak Prasetyo juga sudah
menyinggung. Contoh Pasal 308 dari RUU, disana dikatakan setiap orang yang
menyiarkan berita yang tidak pasti, berita yang berlebihan, berita yang tidak
lengkap, dihukum maksimal 1 tahun penjara. Timbul pertanyaan kita yang dimaksud
berita yang tidak pasti, berita yang berlebihan itu yang mana? Ukurannya apa,
riterianya apa? Berita yang tidak lengkap itu yang mana? Itu kan tidak jelas, multi
intrepretasi. Dengan multi intrepretasimaka membuat peluang kepada aparat
penegak hukum untuk menafsirkan. Padahal menurut pemahaman kami masalah-
masalah kriteria berita tidak pasti, berita berlebihan, berita tidak lengkap adalah
domain dari etika jurnalistik atau standar berita. Tidak perlu diatur dalam UU, apalagi
dalam KUHP, apalagi ada snaksi pidana. Itulah yang sekaligus memperkuat alasan
kami untuk mengatakan bahwa RUU ini mengandung ranjau-ranjau pers tidak hanya
haatzaai artikelen tapi ada ranjau-ranjau pers yang baru atau yang lain. Selanjutnya
kalau kita menyimak misalnya Pasal 262 RUU KUHP tentang penghinaan kepada
Presiden dan Wakil Presiden. Di dalam penjelasan Pasal 262 itu sangat fatal, karena
dikatakan di sana yang dimaksud dengan menghina adalah perbuatan apapun yang
menyerang nama baik atau martabat Presiden dan Wakil Presiden di muka umum.
Itu perbuatan apapun kan multi tafsir. Jadi ada unjuk rasa opening art itu bisa
dianggap sebagai perbuatan yang menghina, menyerang nama baik Presiden dan
Wakil Presiden kalau kita mengacu penjelasan Pasal 262. Karena di sana dikatakan
perbuatan apapun, itu kan luar biasa, tidak limitatif. Ini menurut hemat kami sangat
berbahaya dalam pelaksanaan tugas-tugas jurnalistik pers. Dan juga ibu-ibu bapak-


                                                                                    11
bapak sekalian akhir-akhir ini juga timbul pertanyaan apakah pembedaan delik aduan
dan delik biasa, dalam kaitan dengan Pasal 310, penghinaan dalam RUU ini
dibedakan. Karena penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden itu adalah delik
aduan, sedangkan penghinaan terhadap orang adalah delik biasa. Tentu tidak bisa
disamakan donk dengan KUHP buatan kolonial Belanda. Sebab penghinaan yang
dimaksud, delik aduan waktu KUHP buatan Belanda, yang dihina adalah Raja/Ratu.
Raja dan Ratu can do no wrong, harus dihormati dll. Tapi kalau Presiden SBY yang
dipilih oleh rakyat secara langsung, apakah dia harus mempunyai keistimewaan
kalau delik penghinaan terhadapnya adalah delik aduan. Memang kalau kita
membaca literatur secara delik aduan ini kan dengan penghinaan terhadap kepala
negara dan wakil presiden itu berarti menghina lambang-lambang negara. Karena
mereka kan simbol dari lambang-lambang negara. Oleh karena itu tidak tepat kalau
mereka diposisikan sebagai pihak pengadu. Justru aparat hukum yang harua
mengambil tindakan kalau ada penilaian telah terjadi penyerangan atau pencemaran
nama baik Presiden dan Wakil Presiden. Tapi sekarang itu dipertanyakan, apakah
dalam era kemerdekaan sekarang ini apakah masih tepat untuk membedakan delik
yang terhadap Presiden dan terhadap perorangan/individu di Republik ini. Yang juga
kami keberatan juga sebenarnya yaitu pidana tambahan. Kalau kami perhatian Pasal
88 RUU KUHP ini, pers atau wartawan yang melakukan kesalahan kedua kali
sebelum tenggang waktu berarti, bisa dikenai pidana tambahan yaitu pencabutan
hak untuk melakukan profesi. Jadi bisa pidana tambahan dikenakan kepada
wartawan dicabut haknya untuk melakukan profesi sebagai wartawan. Karenakalau
melihat penjelasan dari Pasal 88 itu yang dimaksud profesi adalah yang mempunyai
kode etik. Kita sama-sama mengakui bahwa pers, wartawan itu mempunyai kode
etik. Oleh karena itu masuk sebenarnya di dalam Pasal 88 itu. Jadi kalau wartawan
melakukan kesalahan dua kali sebelum tenggang waktu yang ditentukan melakukan
hal yang sama, itu bisa dicabut haknya melakukan profesi wartawan. Padahal di
dalam penjelasan Pasal 88 itu dikatakan penyusun tidak bermaksud tidak berpretensi
untuk mencabut hak perdata dari seseorang, akan tetapi kenyatannya demikian.
Yang terpenting yang ingin saya kemukakan dalam forum ini adalah antara pers
dengan KUHP. Akhir-akhir ini memang dilontarkan tuduhan kepada wartawan yang
menginginkan supaya pasal-pasal pidana tidak diancamkan kepada wartawan. Dan
ada juga tuduhan yang mengatakan bahwa pers menginginkan supaya diposisikan
sebagai warga negara istimewa. Padahal sebenarnya tidak demikian dan ini perlu
kita luruskan. Termasuk Pak Anton Tabah ini dalam beberapa makalah beliau
mengatakan mengapa pers takut pada KUHP? Tidak perlu takut. Memang kita tidak
takut terhadap KUHP sepanjang tepat sekali untuk menjelaskan asas ultimum
remidium itu. Artinya perlu kita teliti dulu apakah dibalik pembuatan berita itu ada
unsur memeras, makar, atau untuk menimbulkan keonaran atau tidak. Kalau tidak
ada, murni karena kekeliruan, dan sudah dilakukan sesuai dengan kode etik,
diselesaikanlah sesuai dengan mekanisme yang ada. Tetapi kalau memang ada unsur
niat jahat di belakangnya, itu diproses secara hukum. Sebab memang konstitusi dan
UU Pers memberikan sejumlah tugas dan tanggung jawab kepada wartawan.
Misalnya wartawan menurut UU memiliki kontrol sosial, melakukan pengawasan,
melakukan kritik demi kepentingan umum, memperjuangkan keadilan dan
kebenaran. Kalau wartawan menulis, mengkritik, melontarkan semacam peringatan
dini akan terjadi sesuatu di dalam suatu institusi dan sudah memenuhi unsur-unsur
yang sudah diamanatkan kode etik dan juga standar berita, sudah melakukan tidak
hanya cover on side tapi sudah all side, seperti yang dikatakan Pak Frans, tapi to
horang yang dikritik masih merasakan itu pencemaran nama baik, ini bagaimana?
Dan jangan lupa bahwa UU Pers memberi amanat khusus kepada wartawan, dimana
dikatakan di sana, Pers yang juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting juga


                                                                                 12
terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, baik korupsi, kolusi, dan nepotisme, maupun
penyelewengan dan penyimpangan lainnya. Itu menurut UU. Dalam hal
melaksanakan amanat UU inilah mungkin terjadi hal-hal kekeliruan dan kesalahan.
Apakah terhadap kekeliruan dan kesalahan tadi wartawan langsung dianggap
melakukan tindak kriminal seperti pencoleng, maling, pencuri, perampok, teroris, dll.
Jadi masalahnya pers bukan takut kepada KUHP tetapi UU dan konstitusi juga
mengamanatkan tugas khusus kepada pers. Dan dalam melaksanakan tugas khusus
itu bisa juga terjadi ketersinggungan dari pihak-pihak yang menjadi subyek dan
obyek berita. Itu di satu sisi. Tapi di sisi lain juga yang kami inginkan sebenarnya
adalah supaya RUU KUHP ini dapat menerjemahkan, mengaktualisasikan,
menjabarkan prinsip-prinsip yang sudah dituangkan dalam amandemen kedua,
khususnya Pasal 28F UUD 1945, yaitu hak untuk memperoleh, mencari,
mengumpulkan, menyimpan, menyebarluaskan informasi. Ini bagaimana dijabarkan
dalam KUHP. Jangan sampai dalam hal memperoleh informasi, mencari informasi,
dalam rangka menyebarkan informasi, sekalipun sudah disesuaikan dengan kode etik
dan standar berita, tapi orang masih tersinggung, lantas dikualifikasi sebagai tindak
kriminal biasa seperti pencuri, maling. Oleh karena itu sesuai dengan tawaran adri
UU Pers yang merupakan sanksi pidana bukan lagi pidana kurungan tapi pidana
denda. Pidana denda ibu-ibu bapak-bapak sekalian, perlu kita membatasi jangan
sampai mematikan, membangkrutkan media, seperti yang terjadi sekarang. Kalau UU
Pers hanya maksimal Rp. 500.000.000,-. Tapi kenyataan sekarang kan misalnya
hakim menjatuhkan US $ 1 juta ganti rugi. Ya bangkrut. Kemudian jadi aneh juga,
sekarang itu kan kok vonis hakim ada mata uang asing, kenapa tidak dipakai rupiah.
Kan lucu. Terima kasih.

Moderator
Saya kira menarik sekali, mengapa kemudian impresinya adalah teman-teman dari
pers ingin diperlakukan secara istimewa, padahal mereka itu adalah alat social
control. Dan saya berharap juga bahwa tidak ada teman-teman pers di masa depan
yang akan melakukan justru abuse of power, the power as journalist. Sekarang
banyak yang terjadi, atau mungkin juga karena sembrono. Itu yang belum kita
bicarakan Pak ya. Kelalaian mungkin, tapi kalau sembrono ga mau ngecek yang lain-
lainnya saya kira ini juga nanti akan dilihat mudah-mudahan oleh Pak Anton Tabah
yang mewakili teman-teman dari kepolisian. Silahkan Pak Anton.

Anton Tabah (Staf Khusus Kapolri)
Terima kasih Bu. Bapak ibu rekan-rekan yang saya cintai assalamu’alaikum wr.wb.
Saya sebagai polisi sebetulnya tidak terlibat jauh teknisnya. Di sini kita hadir adalah
manifestasi demokrasi. Tadi saya ngomong-ngomong sama Pak Frans, kupu-kupu
yang indah itu yang sayapnya warna warni, taman bunga semakin asri kalau
bunganya banyak dan berwarna warni. Berbagai pendapat, pikiran kita sampaikan di
sini. Ternyata juga ladang ibadah, di sini kita silaturahmi, ketemu banyak saudara,
maka mari kita tata hati kita supaya jadi ladang amal. Yang ketiga kita diskusi di sini
untuk mencapai atau setidaknya untuk memperoleh common perseption, common
platform, common vision, dan common of meaning dari materi yang kita bahas
sangat penting ini yang akan membawa masyarakat kita ini semakin cerdas dan
demokratis. Memang ada segelintir teman dari pers, dari sini kalau kita lihat dari
common perseption tadi, dari insan pers sendiri masih belum satu persepsi. Ternyata
asih banyak bahkan jenderal-jenderalnya wartawan masih harus tunduk pada KUHP.
Selama UU Pers tidak direvisi. Ini supaya mungkin Pak R.H. Siregar dan teman-
teman yang ingin dilex specialiskan harus common perseptionnya, internal wartawan
itu dibangun dulu. Karena gini, kalau persamaan persepsi tidak kita bangun. Ada


                                                                                    13
contoh kasus, di DPR pinggiran sana naik pesawat. Anggota DPR itu lihat
sekwildanya di kursi paling depan. Anggota DPR yang dari tukang parkir itu dibawa
pramugari ke belakang. Itu sekwilda semuanya kok di depan? Dulu ada rumor bahwa
anggota DPR dulu ga karuan, dari tukang bakso, tukang parkir. Saya mau bicara di
sini saya tanya pada pakar-pakar baik ada yang saya telpon maupun dari buku.
Ternyata proses hukum RUU KUHp ini bukan proses otonom. Saya juga termasuk
nelpon Pak Muladi. Tetapi heteronom, melibatkan multi disiplin ilmu, multi pakar.
Bahkan untuk menggodok pasal-pasal terhadap pers, pasal-pasal yang krusial
terhadap pers ini juga melibatkan pakar-pakar komunikasi, bagaimana merumuskan
pasal-pasal itu. Maka dari itu ada 5 peran. Peran sosial hukum, bagaimana kondisi
masyarakat yang sedang mengalami perubahan. Peran sebagai social engineering,
bagaimana hukum dapat memacu mobilitas sosial ekonomi, astagrata pada
umumnya. Ketiga ada peran antisipatif terhadap perkembangan peradaban. Keempat
peran sebagai agent of change. Maksudnya adalah bagaimana hukum itu
mengakomodir yang kadaluarsa dan yang baru. Yang kelima adalah instrumen
penegak keadilan. Dari sosial ini kita tahu sendiri Indonesia ini baru transisi
demokrasi., masyarakatnya masih bodoh, belum pandai. Maka itu ada teori politik
dari David Apter, masyarakat yang masih belum pandai, maka sistem yang dibangun
negara adalah instruksional, banyak regulasi. Masyarakat yang sudah pandai seperti
Amerika tadi adalah partisipan. Apa yang terjadi di Indonesia, masyarakat yang kita
lihat kita saksikan masih belum seperti itu. Masih terjebak kebringas, ke anarkis, dll.
Itu kondisi masyarakat kita yang seperti itu kemudian harus ada regulasi. Bahkan di
negara yang maju pun masih banyak regulasi. Seperti handphone saja di negara-
negara maju sudah ada aturan yang mengatur. Apabila memakai handphone sambil
mengendarai kendaraan dendanya $ 250 langsung. Jadi ada perkembangan yang
terus ............

Kaset 2B
............. dilakukan oleh negara, mungkin masyarakat juga protes sebagai
pembatasan kebebasan. Yang kedua, polisi juga kesulitan dan sedih, dampak negatif
handphone ini angka selingkuh meningkat sekali. Ternyata handphone memudahkan
orang selingkuh. Ini belum diteliti juga, bagaimana mengakomodir teknologi ini di
dalam RUU KUHP. Kemudian mengakomodir yang kadaluarsa masalah perzinaan,
pornografi. Di KUHP pornograsi kurungannya cuma 6 hari, 7 hari sampai 6 bulan.
Padahal hukum harus sesuai dengan jiwa da kepribadian bangsa. Mungkin di barat
yang sekuler, orang yang ingin bersetubuh itu minggir ke kebun. Kita kan tidak
seperti itu. Jiwa dan kepribadiaan kita yang menyulitkan polisi selalu didemo oleh
ibu-ibu termasuk Pak Kapolri didemo mundur, Cuma karena pemakaian seatbelt. Ibu-
ibu itu pakai seatbelt miring katanya, bapak-bapak repot. Ibu-ibu kebanyakan
menuntut polisi menindas pornografi. Bagaimana bisa menindas kalau KUHPnya
seperti itu, Cuma tindak pidana ringan. Saya tanya Pak Frans yang menjadi tim
perumus, ternyata pornografi yang seperti tadi belum diakomodir dalam RUU.
Masalah zina yang di buku suci itu jelas, di KUHP kan ndak. Kalau belum punya istri
dan suami, suka sama suka, polisi kan juga kebingungan mau menindak itu. Nah
inilah KUHP harus sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa. Kemudian Sumanto
makan mayat, bagaimana diakomodir? Polisi cuma mencokol dia dengan pencurian.
Kemudian cyber crime, kita kejahatan cyber crime tertinggi di dunia setelah
Uzbekistan. Sewaktu saya memimpin Polresta Yogya itu pertamakali ada cyber crime.
Mahasiswa Yogya bisa mengeduk credit card dan 90% korbannya adalah orang
asing, bank-bank asing. Bagaimana mengakomodir dalam KUHP. Saya mau kembali
kepada persoalan masyarakat kita yang masih bodoh tadi. Kemudian dihadapkan
kepadapers yang bebas bagaimana. Padahal di negara-negara maju juga tidak


                                                                                    14
sebebas. Dari surveinya JPI New York, Asosiasi Jurnalis Dunia, itu mengatakan di era
reformasi ini pers di Indonesia adalah yang terbebas di Asia. Mungkin di dunia dan
akherat. Kemarin Kominfo ke BBC London, disambut oleh pimpinan BBC London.
Pers anda lebih liberal dari pers negara liberal. Itulah yang terjadi. Akhirnya apa?
Pers terjebak kepada 4 penyakit, ignorantia juris, ignorantia function, igmorantia
nation, dan morale. Tadi Pak Jampidum sudah memaparkan bagaimana fungsi pers
yang mendidik diabaikan. Ignorantia function, pengabaian fungsi, pengabaian
hukum, bahkan pengabaian hukum termasuk kepada masyarakat, pimpinan kita
waktu itu. Kita pernah punya pimpinan dari kyai, kebetulan saya dekat, saya tanya.
“Pak, apa benar kyai itu ga bisa salah, ga boleh kalah? Bagaimana ceritanya? Begini,
saya waktu kecil diajari Fiqh, kalau Pak kyai desa itu kan ngajar malem-malem, pipis
ga boleh menghadap kiblat, tapi begitu keluar, Pak kyai pipisnya menghadap kiblat.
Anak-anak protes. Pak kyai jawab, kamu saja yang ga tau, kan saya tekuk.” Di situ
ignorantia juris yang saya gambarkan, ada pengabaian hukum. Kemudian
pengabaian fungsi mendidik. Pers itu bukan hanya to inform, to educate, dan to
protect. Itu fungsi pers mendidik menurut Pak Prasetyo tadi diabaikan. Seandainya
itu dipatuhi tidak akan terjebak ke delik. Itulah kondisi-kondisi yang semacam itukah,
KUHP kita akan memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya, dekriminalisasi
dilakukan? Di berbagai negara punya UU Pencemaran Nama Baik. Dan di berbagai
negara masih banyak ada pembredeilan terhadap pers. Kita begitu sudah menjadi
pelopor tidak ada pembredeilan. Kita bebas tapi bertanggung jawab. Saya
sependapat dengan Pak Frans equality before the law. Tadi ignorantia nations, itu
bagaimana bedemokrasi yang baik. Ketika suatu keputusan sudah diambil negara,
suatu bangsa yang baik, warga negara yang baik harus tunduk pada putusan itu.
Bagaimana perang invasi ke Irak waktu proses? Masyarakat Amerika nentang, pro
kontra. Begitu diputuskan oleg George Bush semua diam. Itulah yang maksud kami
harus nasionalisme dibangun. 20 Pebruari 2004, saya disuruh bicara di Hotel Mulia di
depan para jenderal, pemred, dan LSM. Saya sama Munir jadi pembicara. Waktu itu
baru saja darurat militer diputuskan. Tapi mendiang Munir tetap saja menolak. Saya
ke arah hotel Mulia itu nyetel Elshinta. Di forum itu saya ngomong “Hai Munir anda
memang kebal diancam-ancam, tapi kalau anda sudah mati mau apa?” Terekam
omongan saya. Tujuh bulan kemudian Munir mati. Saya dipanggil lagi oleh LSM.
Saya itu nyetel Elshinta. Waktu itu banyak sekali yang ngancam Munir. Kita belum
bisa memvonis bagaimana kematian dia. Bagaimana kita warga negara yang baik
berdemokrasi. Sekarang yang terakhir, saya hanya mau menguti omongan Bismark,
“kalau anda ga bisa kerja sesuatu jadilah wartawan.” Mungkin psikologi Bismark
waktu itu apa yang mempengaruhi itu saya ga tahu. Tapi mingkin jadi wartawan itu
pahlawan yang hebat kalau bisa menetrapkan profesinya secara baik. Tapi akan jadi
sumber dosa dan fitnah seandainya jadi wartawan tadi kurang hati-hati dan
sembrono. Sekian, terimakasih, wassalamu’alaikum wr.wb.

Moderator
Terima kasih Pak Anton. Saya jadi bingung, tadi awalnya kita bicara apa ya?
Ceritanya banyak sekali. Saya undang anda untuk berpartisipasi dalam diskusi publik
ini.

Atmakusumah
Terima kasih. Saya ingin meluruskan informasi yang keliru dari saudara Anton Tabah.
Saudara Anton Tabah masih mengatakan pers Indonesia itu paling bebas seAsia
mungkin sedunia. Saya tidak mau menyebutkan seakherat. Katanya ini diungkapkan
oleh suatu organisasi di New York. Mungkin ini maksudnya adalah The Commitee to
Protect Journalis di Wina, saya tidak tahu mungkin International Press Institute. Pak


                                                                                   15
Anton Tabah, yang pernah mengatakan pers Indonesia itu paling baik
kebebasannya, artinya kebebasannya agak terjamin itu adalah Reporter Song Frontie
(RSF), wartawan tanpa perbatasan, organisasi wartawan Internasional yang berbasis
di Paris. Tetapi itu 2 tahun yang lalu, ketika praktis tidak ada tuntutaan-tuntutan,
gugatan-gugatan hukum terhadap media pers di Indonesia berdasarkan KUHP dan
juga tindakan kekerasan terhadap demonstran di Indonesia sudah menurun. Kurang
lebih dua tahu nyang lampau. Kita masih ingat bahwa beberapa tahun yang lampau
sampai sekitar 3 tahun yang lampau masih ada tindakan-tindakan kekerasan oleh
sejumlah demonstran di Bandung, Surabaya, Pekanbaru, Medan, bahkan di Cirebon
juga ada di Jakarta. juga tekanan-tekanan dari kekuatan-kekuatan politik atau
organisasi massa. Termasuk umpamanya ada tuntutan terhadap katakanlah salah
satu di antaranya stasiun radio PT. Rasitania di Solo yang mengakibatkan stasiun
radio ini tidak bisa siaran selama satu minggu karena polisi mengambil beberapa alat
yang paling penting, yang katanya alasannya adalah untuk menyelamatkan stasiun
radio ini dari kemungkinan tindakan kekerasan oleh Front Pemuda Islam dari Solo
yang tidak menyetujui salah satu siaran. Padahal ini kan pelanggaran terhadap salah
satu pasal UU Pers. Jadi 2 tahunyang lampau RSF menganggap pers di Indonesia
memiliki kebebasanyang terbaik di Asia Tenggara, baru kemudian disusul oleh
Filipina, Thailand dll. Tetapi saudara Anton setahun kemudian, tahun 2004,
kedudukan yang begitu baik bagi kebebasan pers di Indonesia merosot menurut
penilaian RSF. Kalau 2 tahun yang lampau Indonesia memiliki kedudukan yang
kurang lebih ke-57 dari lebih dari 100 kebebasan pers di dunia yang diteliti oleh RSF,
maka tahun lalu merosot sampai ke lebih 100, 117 saya tidak ingat. Justru Indonesia
tahun yang lalu di bawah Filipina dan Thailand. Menjadi nomor 5 di Asia Tenggara.
Kalau dikatakan yang terbebas atau terbaik kebebasannya di Asdia itu tidak benar.
Tentu saja Hongkong bahkan lebih baik kebebasannya daripada Indonesia. Lebih-
lebih lagi Jepang. Itu yang ingin saya luruskan. Sekarang kedudukan, kebebasan
pers di Indonesia lebih jauh lagi, semakin buruk, karena adanya tuntutan-tuntutan
pidana, seperti terhadap majalah Tempo, kemudian juga ada penggeledahan oleh
polisi di Medan terhadap Sinar Indonesia Baru yang bahkan menggeledah rumah
pemimpin umumnya yang katanya mencari karikatur asli. Kemudian juga bahkan
memeriksa bukan hanya pemimpin redaksi dan redaktur pelaksana dari Sinar
Indonesia Baru, tetapi bahkan juga menginterogasi beberapa anggota non redaksi,
seperti bagian keuangan, sekretaris redaksi. Di beberapa tempat. Kemudian koridor,
yang juga dijadikan hukuman penjara. Semakin menurun pamor kebeasan pers di
Indonesia ini karena ternyata kalau dulu pers mendapat tekanan dari massa, akhir-
akhir ini mendapat tekanan dari hukum. Yang kedua yang ingin saya luruskan adalah
di berbagai negara masih banyak pembredeilan. Saya ingin mendapatkan contoh.
Setahu saya pembredeilan hanya terjadi di negara-negara fasis atau komunis atau
otoriter. Tidak ada pembredeilan di negara-negara demokrasi. Mungkin di beberapa
negara Timur Tengah, di Afrika yang kita tidak begitu kenal. Tapi banyak
pembredeilan saya kira itu tidak benar. Saya ingin mendapatkan contoh. Yang lain
yang ingin say akomentari adalah saya ingin sekali baik kepada para pembicara
ataupin pengamat pers di Indonesia tidak menggeneralisasi, baik segi positif maupun
segi negatif dari pers. Bahwa pers Indonesia tidak berimbang, bahwa pers Indonesia
tidak akurat, bahwa pers Indonesia tidak melakukan check and recheck, tidak
memenuhi persyaratan pemuatan hak jawab, tidak melakukan klarifikasi. Saya rasa
itu terlalu menggeneralisasi segi-segi negatif dari pers. Yang saya sangat tidak
setuju, seperti juga saya sangat tidak setuju untuk menggeneralisasi segi-segi positif
dari pers. Tentu saja ada pers yang baik, ada pers yang buruk. Pers yang baikpun
kadang-kadang juga mengalami kebocoran, kelemahan. Katakan saja Newsweek.
Newsweek baru saja menghebohkan dunia, karena pemberitaannya diragukan


                                                                                   16
bahwa tentara Amerika Serikat memasukkan Al-Qur’an ke dalam toilet. Itu kan
sangat diragukan. Mula-mula dibantah sama sekali oleh Pentagon, bahwa militer
Amerika Serikat telah melakukan pelecehan terhadap Al-Qur’an. Tapi akhir-akhir ini
mulai diakui sebenarnya bahwa diakui oleh Pentagon memang ada pelecehan, tapi
tidak memasukkan Al-Qur’an ke dalam toilet hanya menginjak-nginjak saja. Itupun
dilakukan secara tidak sengaja. Ada pula ketidaksengajaan Al-Qur’an tersembur oleh
air dll. Jadi saudara sekalian, saya kira kita harus melihat pemberitaan ini sebagai
suatu proses. Bahwa suatu media mungkin melakukan kesalahan pada suatu saat,
tapi kesalahan itupun masih ada manfaatnya. Newsweek umpamanya. Walaupun
dianggap sebagian pemberitaannya diragukan, tapi ini mendorong umpamanya
Pentagon dan Pemerintah Amerika Serikat untuk memperbaiki kontrol di penjara-
penjara di Abu Graibh, di Guantanamo, dll. Dan bahkan Guantanamo mungkin akan
ditinggalkan karena banyak pelanggaran-pelanggaranyang dilakukan oleh sipir atau
penjaga penjara di sana. Itulah manfaat dari pemberitaan media walaupun kadang-
kdang terjebat di dalam kekeliruan-kekeliruan. Karena mungkin narasumbernya
memang kurang cermat. Itulah komentar yang ingin saya sampaikan dan pelurusan
yang ingin saya lakukan. Terima kasih.

Mujahid A Latief
Terima kasih. Pertanyaan saya ditujukan kepada Pak R.H. Siregar. Seandanya di
dalam suatu pemberitaan di suatu media yang menyebabklan satu kerugian yang
luar biasa bagi diri seseorang ataupun badan hukum, apakah itu cukup misalnya
hanya memberikan hak jawab. Sedangkan ada akibat yang luar biasa terjadi
kerugian yang sifatnya materiil, misalnya terhadap badan hukum tersebut. Yang
kedua, mungkin juga pada kesempatan ini ada baiknya bapak juga bisa menjelaskan
tentang dimana sebetulnya posisi Dewan Pers dalam menjembatani antara
kepentingan kedua belah pihak. Saya kemarin membaca di koran Tempo bahwa
Dewan Pers telah memberikan sanksi terhadap beberapa pers atas pelanggaran
terhadap berita yang dilakukan pada dua atau tiga minggu yang lalu. Ketiga,
memang kesan umum yang saya tangkap dalam beberapa kali saya mengikuti
diskusi mengenai hal yang sama, bahwa seolah-oalh ada suatu keinginan yang kuat
dari kalangan pers untuk ditempatkan dalam satu posisi yang tidak bisa disalahkan
dalam kaitan dengan membuat suatu berita untuk kepentingan jurnalistiknya.
Sebetulnya yang ingin saya tanyakan di sini apakah pers ini ingin keluar dari suatu
asas umum, yang tadi Bapak sebutkan adalah persamaan di muka hukum atau
equality before the law atau bagaimana? Mungkin itu saja Pak. Terima kasih.

Rita Kolibonso
Terima kasih. Saya ingin bertanya kepada Bapak Frans Hendra Winarta dan Bapak
Prasetyo karena dari presentasi yang disampaikan, diskusi kita yang sesungguhnya
membahas tentang kebebasan menyampaikan pikiran di dalam pasal-pasal di dalam
RUU KUHP ini nampaknya hanya terbatas pada “delik pers”. Jadi keebasan
menyampaikan pikiran ini mungkin bisa dilihat dalam dua, yaitu menyampaikan
pikiran atau menyampaikan informasi. Sementara untuk menyampaikan pikiran saya
rasa lebih luas dari kalau kita masuk ke dalam pembahasan aktornya adalah
kaitannya dengan praktisi pers atau media massa. Apakah ini memang permintaan
dari KHN atau memang ini yang menjadi perhatian dari anda berdua? Saya ingin
juga bertanya karena mengacu kepada pengalaman dari institusi dan kolega dari
kedua Bapak dan tentunya juga kolega dari Bapak Antotn, kita ingat kasus-kasus
seperti kasusnya Dukuh Sulaeman yang menyampaikan pikirannya bahwa dalang
segala bencana ini Soeharto. Dan itu kan juga memang terbukti bahwa apa yang
harus disampaikan itu terbukti dulu di pengadilan itu panjang sekali masanya sampai


                                                                                 17
sekarang. Kita merasakan bencana-bencananya saja. Itu juga satu hal, apakah
itujuga menajdi hal? Karena kita bicara mengenai salah satu yang menajdi hak asasi
manusia. Kemudian juga kalau dilihat dari substansinya, kasusnya 21 mahasiswa
yang menyampaikan kepada DPR “Seret Presiden ke pengadilan.” Itu kan kasus-
kasus yang diangkat oleh para penegak hukum dan kemudian menggunakan pasal-
pasal itu dan mungkin akan masuk lagi kalau kemudian harus dibuktikan. Saya ingat
apakah itu juga menjadi perhitungan apa yang diperhatikan oleh anda berdua, ketika
saksi ahli seperti Prof. Magny Soeseno yang dulu mengatakan, atau juga Gus Dur
yang waktu dalam persidangan mengatakan ini adalah komunikasi politik. Jadi
bahasa yang digunakan. Saya rasa Bapak Atmakusumah dulu juga banyak
berkomentar mengenai kasus-kasus seperti ini. Hal-hal ini yang sebenarnya terkait
langsung dengan delik kebebasan menyampaikan pikiran yang juga diharapkan
diperhitungkan di dalam RUU KUHP ini. Karena kalau terjebak hanya pada pasal
mengenai penghinaan atau fitnah seperti yang tadi diuraikan oleh Bapak Frans, kita
tahu kondisinya bahwa RUU KUHP ini belum memperhitungkan di dalam negara kita
akan ada UU Perlindungan Saksi dan Korban. Jadi asumsinya ga ada perlindungan
itu. Jadi betapa sulitnya orang menyampaikan pendapat kalau kemudian terjadi
kriminalisasi. Karena KUHP ini kan mengkriminalkan, misalnya kalau dikaitkan
dengan kebebasan menyampaikan pikiran, hal itu yang akan jadi perhatiannya.
Apakah masih ada keleluasaan untuk menyampaikan pikiran sebagaimana yang
diamanatkan oleh UUD kita. Terima kasih.

Sri Mulyani
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya barangkali yang
sangat sederhana. Apa yang dimaksud dengan asas kebebasan pers yang
bertanggung jawab juga masih berlaku dalam UU Pers No. 40 Tahun 1999 ini? Dan
kepada siapa pers akan bertanggung jawab? Itu yang pertama. Kemudian, dalam
sebuah tim kami juga pernah mengundang Bapak R.H. Siregar untuk menjadi
narasumber pada waktu itu tentang kode etik advokat. Di situ disimpulkan bahwa
pelanggaran kode etik hanya merupakan pelanggaran moral dan tidak bisa dipidana.
Tetapi dalam praktik yang sekarang ini kenapa menjadi lain. Terimakasih.

Dibyo
Terima kasih. Pertanyaan kami barangkali hanya sekedar masukan. Tetapi saya
mengutip apa yang disampaikan Pak Siregar tadi bahwa banyak hal-hal yang menurt
Pak Siregar, RUU KUHP yang baru nanti justru memuat hal-hal yang tidak jelas. Jadi
kalau itu masalahnya barangkali Pak Siregar masih setuju juga bahwa masalah-
masalah yang menyangkut hal-hal yang berkenaan dengan pers ini juga diatur
dengan KUHP. Tetapi harus jelas. Sehingga dengan demikian tujuan pembentukan
hukum itu betul-betul bisa tercapai. Tujuan untuk menciptakan rasa keadilan,
ketentraman, kesejahteraan, dan kepastian hukum. Itu juga saya kira harus kita
utamakan. Jadi kita menghimbau saja nanti karena ini sudah dibaca oleh Pak
Siregar, bahwa RUU KUHP itu mengandung hal-hal yang menjadi ragu-ragu,
sehingga itu kewajiban kita bersama nanti di dalam membahasn UU itu di dalam
DPR, itu kita jadikan bahan sehingga keragu-raguan itu kelak menjadi hilang.
Kemudian itu tadi banyak pengalaman yang sudah kita alami terhadap hal-hal yang
demikian, misalnya UU yang lalu, UU Korupsi, UU banyak yang menimbulkan suatu
masalah, yang akhirnya belum apa-apa sudah diamandemen, sudah dirubah kembali.
Kemudian yang kedua adalah bahwa tadi barangkali Pak Siregar mengatakan juga
ultimum remidium itu merupakan upaya, tetapi tidak jelas sampai sejauhmana untuk
mencapai ultimum remidium itu tingkatan bagaimana bisa memuaskan pihak-pihak.
Sejauhaman itu di dalam mencapai ultimum remidium itu kedua belah pihak bisa


                                                                               18
hak-haknya    itu terpenuhi. Sehingga yang tadi mengarah kepada culture
assassination itu, mungkin di dalam pemberitaan atau di dalam hak jawab itu betul-
betul bias terpenuhi. Barangkali kalau itu bisa diadopt dalam suatu rumusan UU,
barangkali itu bisa juga memecahkan masalah. Kemudian juga tadi Pak Atma
barangkali, mengapa kok pemerintah atau Pentagon itu tidak menuntut Newsweek
misalnya. Karena ternyata berita itu sebagian benar dan itu diakui juga bahwa ada,
bukan dimasukkan ke comberan tapi menginjak-injak. Berarti benar itu. Barangkali
kalau berita itu tidak benar entah apa tuntutannya. Jadi saya kira tidak benar
seseorang yang dirugikan itu tidak menuntut saya kira tidak benar. Jadi harus
diberikan hak-hak itu oleh UU, bahwa seseorang yang dirugikan itu juga diatur hak-
haknya untuk melakukan tuntutan terhadap hal-hal yang merugikan pihaknya…….

Kaset 3A
........... Ternyata pada waktu pemeriksaan itu Pak, dikatakan oleh pemimpin redaksi,
pemimpin umumnya mengatakan “saya tidak diberi hak untuk melakukan hak untuk
menentukan apakah satu karikatur itu dimuat atau tidak. Karena iru menjadi
tanggung jawab dari pemilik koran itu”. Itu yang dikatakan oleh saksi-saksi, baik
yang mengedit atau pemimpin redaksinya. Sehingga delik itu belum bisa diajukan ke
pengadilan kalau alat bukti tentang itu belum diperoleh. Jadi sesuatu yang
diasumsikan itu menjadi benar atau menjadi salah, itu barangkali perlu diclearkan
kembali. Terima kasih.

Narip
Assalamu’alaikum wr.wb. Kami akan coba mennanggapi hal yang agak sifatnya
umum dari pembicara-pembicara yang sebelumnya tadi. Pertama-tama menyangkut
dengan pendapat umum yang berkembang dewasa ini, bahwa memang baik di
media maupun di ..... menyatakan bahwa pers akhir-akhir ini sudah kebablasan.
Saya mencoba menanggapi dan mencoba mencermati bahwa memang sepertinya
pers itu lupa dengan kode etik jurnalistiknya. Kalau kita mengacu kepada landasan
daripada kode etik itu bahwa itu dihasilkan pada konferensi pers tahun 1950 sekian
yang intinya kalau berita itu tidak enak untukmu jangan kau muat untuk
orang lain. Ini hampir dilupakan oleh pers. Pak Anton Tabah mengutip ini salah
satu ajaran agama. Dalam kaitan ini ada salah satu hadits, maaf di dalam hadits
Nabi, di dalam dialog antara Nabi dan Rasul dengan seorang pemuda. Kata Nabi,
“Letakkan tanganmu di dadamu, dan rasakan kalau itu tidak enak untukmu, jangan
engkau lakukan untuk orang lain”. Ini kode etik jurnalistik yang sebenarnya.
Kemudian menyangkut dengan sedikit kebebasan pers. Walaupun dalam UU yang
baru tidak disinggung secara eksplisit mengenai kebebasan pers ini, tapi di dalamnya
terkandung juga mengenai kebebasan pers yang bertanggung jawab. Tak mungkin
bebas tanpa bertanggung jawab. Tadi Ibu yang di belakang mengatakan, kepada
siapa pers itu bertanggung jawab? Barangkali sejak dulu sampai sekarang pers
maupun kita sepakat, bahwa setiap pemberitaan pers yang dimuat itu yang pertama
bertanggung jawab buat diri sendiri. Pantaskah berita dimuat atau tidak? Tanyakan
pada dirimu. Yang kedua, tanggung jawab kepada masyarakat. Apakah muatan
tulisan itu mengganggu ga stabilitas masysrakat sebagai masyarakat yang sopan,
yang santun. Dan yang tidak ketinggalan adalah bangsa dan negara. Apakah muatan
tulisan itu menyinggung atau tidak martabat dan keutuhan bangsa dan negara. Dan
yang terakhir terhadap Tuhan YME. Ini tetap utuh. Mungkin walaupun tidak
termasuk dalam kode etik, tapi sampai kapanpun sebagai pers yang bebas dan
bertanggung jawab tetap dimuat. Kami juga agak sedikit menyinggung masalah
Tempo dengan Tommy Winata. Itu waktu itu pers mempertanyakan mengapa hakim
masih memberlakukan hukum pidana umum. Memang kita sependapat bahwa delik


                                                                                  19
pers itu bukan delik khusus, belum. Karena aturan hukum acara itu belum
menampung kasus pers yang terjadi. Sehingga pers kurang senang karena hakim
memberlakukan hukum pidana umum. Di dalam, saya singgung sekali lagi, mohon
maaf Pak wartawan, di dalam majalah Tempo itu memang ada tulisan pada waktu
itu, mari kita menyimak, ada berita yang tulisannya kira-kira begini, “Tommy Winata
berada di belakang kebakaran Pasar Tanah Abang”. Itu kalau tidak salah ada
beritanya demikian. Nah, akal sehat dan perasaan siapa pun, pasti pers telah
menuduh Tommy Winata sebagai pelaku pembakaran. Mohon maaf sekali lagi. Akalu
bahasa ini yang dipakai oleh pers, siapapun. Oleh karena itu saya sangat simpati
dengan tulisannya Pak Anton ini, di dalam negara yang demokratis ini, kenapa kita
tidak berbahasa yang santun? Bahasa yang merasakan perasaan orang lain sebelum
kita bicara? Kemudian sedikit lagi mengenai delik khusus tadi. Kalau kita mencoba
litaratur antara lain dalam bukunya Pak Satochit disebut itu bahwa pers itu dalam
Pasal, saya mencoba mengingat beberapa pasal dalam UU Pers itu, Pasal 61, 62,
483, 484, 137, 160. nah kemudian terhadap Presiden dan Wakil Presiden juga
disinggung. Sangan tidak mungkin kalau mempersamakan penghinaan terhadap
orang biasa dengan terhadap Presiden atau Wakil Presiden. Presiden dan Wakil
Presiden adalah personifikasi dari seluruh rakyat Indonesia. Presiden tersinggung,
maka kami seluruh rakyat Indonesia tersinggung. Ini yang perlu kita pahami. Jadi
kalau Pak Siregar menghendaki kenapa harus dibedakan antara Presiden dengan
orang biasa. Saya kurang sependapat. Presiden adalah personifikasi bangsa. Mohon
maaf sekali lagi, mungkin inilah. Wassalamu’alaikmu wr.wb.

Bimo
Terima kasih. Belakangan ini marak kembali diberitakan tentang adanya laporan
pencemaran nama baik. Modusnya atau perbuatan yang dilaporkan itu juga
bermacam-macam. Ada yang karena melaporkan tindak pidana korupsi, dituduh
mencemarkan nama baik, kemudian ada yang menuliskan uneg-unegnya lewat email
kemudian diteruskan kepada pihak lain, juga dikatakan mencemarkan nama baik.
Banyak sekali macamnya. Yang menajdi persoalan di sini, unsur di muka umum yang
dimaksud itu bagaimana dalam kriteria menyampaikan pendapat di depan umum?
Apakah termasuk misalnya dalam suatu surat yang sifatnya pribadi kemudian
disampaikan kepada orang lain, bisa dikategorikan di depan umum? Atau bagaimana.
Dan kemudian dari pihak kepolisian dan kejaksaan apakah memiliki kriteria sendiri
dalam penanganan kasus. Seperti yang sudah diberitakan dari kepolisian ada
instruksi yang berisi untuk mendahulukan pengusutan perkara korupsi dibandingkan
pencemaran nama baik apabila ada keterkaitannya? Hal serupa juga diserukan oleh
Koalisi LSM kepada Kejaksaan Agung beberapa waktu yang lalu. Untuk menangani
persoalan seperti ini, apakah ada klasifikasi tertentu atau bagaimana? Karenad ulu
pada kasus Endin Wahyudin, walaupun ada instruksi dari Jaksa Agung tapi tetap saja
berhadapan dengan Jaksa dengan tuduhan pencemaran nama baik. Ini saya yang
sampaikan. Terima kasih.

Moderator
Terima kasih mas Bimo. Para panelis. Waktu kita cukup banyak, masih ada 34 menit.
Jadi saya persilahkan dari Pak Siregar dulu.

R.H. Siregar
Terima kasih Bu Tuti. Tadi Pak Mujahid mempersoalkan masalah hak jawab. Memang
masalah hak jawab ini sangat dilematis. Dilematis karena di satu sisi UU mewajibkan
pers melayani hak jawab dan apabila hak jawab itu tidak dilayani oleh pers bisa
dikenakan sanksi pidana yang ancaman hukumannya sangat berat yaitu maksimal


                                                                                20
Rp. 500.000.000,-. Akan tetapi bila hak jawab itu sudah dilaksanakan oleh media,
tidak ada kompensasi terhadap media. Itu sebabnya salah satu butir dalam UU Pers
ini yang menurut hemat kami tidak fair, tidak adil pembuat UU. Karena kalau pers
tidak melaksanakan hak jawab, dikenakan sanksi yang sangat berat. Tetapi kalau
pers sudah melaksanakan hak jawab sebagaimana mestinya, tidak tertutup
kemungkinan untuk mengajukan persoalan yang sama ke pengadilan. Inilah
sebenarnya harus ada klausul, kalau hak jawab sudah dilakukan sebagaimana
mestinya, maka tertutup kemungkinan untuk mengajukan persoalan yang sama ke
pengadilan. Dan juga hak jawab ini sebagai hak oleh publik mengatakan, ya yang
namanya hak tergantung kepada yang ebrsangkutan mau menggunakan haknya
atau tidak. Jadi tidak mengikat. Itu juga suatu kelemahan. Tapi di sisi lain pers juga
menuntut publik menggunakan hak jawab itu apabila ada berita-berita yang
dianggap merugikan. Di pihak lain, aparat penegak hukum terutama hakim
menegaskan yang namanya hak itu, kalau hak sudah dilaksankan tidak
menghapuskan perbuatan pidana yang dilakukan. Jadi pelaksanaan hak jawab bukan
pemaaf. Itu pendapat para hakim. Inilah yang saya kira menjadi apa sebabnya hak
jawab ini sangat dilematis. Pertanyaan yang timbul kemudian adalah apakah hak
jawab itu sudah dapat menyelesaikan persoalan? Itu relatif dan juga subyektif. Tapi
beberapa contoh kasus yang ingin kami sampaikan di sini yang diselesaikan oleh
Dewan Pers, misalnya kasusnya Pak Jaja Suparman. Beliau dituduh berada di balik
bom Bali. Sampai-sampai mertua beliau, ayahnya meninggal. Pokoknya sudah luar
biasalah penderitaan akibat berita itu terhadap Pak Jaja Suparman. Akan tetapi Pak
Jaja Suparman tidak mau membawa persoalan ini ke proses hukum. Tapi beliau
datang ke Dewan Pers mengadukan, ada 7 media yang diadukan. Lalu kita proses,
ternyata media itu membuat kesalahan. Salah satu kesalahannya yaitu tidak ada
upaya yang serius dan khusus untuk meminta konfirmasi dan klarifikasi terlebih
dahulu kepada Pak Jaja Suparman. Karena apa? Karena berita itu bersumber dari
sumber informasi anonim. Mengingat persoalan ini sangat besar dampaknya, maka
menurut kami dari Dewan Pers, adalah suatu kewajiban dari media untuk
menghubungi segera Pak Jaja Suparman, apakah benar beliau ada dibalik peristiwa
bom Bali? Ini yang tidak dilakukan oleh media. Dan oleh karena itu kami
menghukum media itu dengan meminta maaf dan membuat hak jawab Pak Jaja
Suparman. Selesai persoalnnya. Juga dengan Laksamana Sukardi. Ada 5 media dan
itu pemberitaannya luar biasa. Laksamana Sukardi melarikan diri ke Australi, ke luar
negeri, membawa uang $ 125 juta. Dampaknya sangat luar biasa kepada Pak
Laksamana Sukardi. Akan tetapi beliau tidak mau menempuh proses hukum, beliau
mengadu ke Dewan Pers, kita selesaikan. Dan kita menghukum 3 media yang
ternyata, seperti yang dikemukakan oleh Pak Frans tadi dan dari penanggap, tidak
ada upaya yang serius untuk meminta supaya terjadi pemberitaan yang cover both
side, berimbang, bukan hanya one side tapi all side. Itu yang tidak ada. Bahkan da
media, yang hanya mendapat informasi bahwa Laksamana Sukardi lari ke luar negeri
melalui sms. Ini kan tidak bisa dijadikan sumber informasi yang akurat dan harus
dilakukan penelitian lebih lanjut akan kebenaran informasi yang didapatkan itu.
Sebab seperti dikemukakan juga tadi, yang mengatakan bahwa sebenarnya,
memang tidak semua informasi itu fit to grand, infomrasi juga harus diteliti
sejauhmana kebenarannya. Ini yang tidak dilakukan tapi terus diberitakan, oleh
karena itu kita menghukum media itu. Yang terakhir, yang baru kemarin dulu dan itu
adalah yang luar biasa. Ada 11 media yang kita kenakan hukuman, bukan hukuman
rekomendasi penilaian yang dikeluarkan oleh Dewan Pers untuk melakukan,
melaksanakan hak jawab, sekaligus meminta maaf atas kesalahan yang
dilakukannya. Dan sebelas media ini tidak tanggung-tanggung adalah media yang
tergolong mainstream yang sudah established, tapi melakukan kesalahan yang


                                                                                   21
sangat fatal dari segi jurnalistik. Artinya tidak ada keingintahuan. Contohnya
diberitakan oleh 11 media itu, hampir sama isinya, dan bersumber dari Polda Metro
Jaya, Pak Ciptono menerangkan bahwa ada seseorang yang diculik dan diperiksa,
kemudian dibor tangannya dan dipahat kepalanya. Diberitakan sama tanpa ada
jkeinginan dari media-media itu untuk menghubungi orang yang dituduh melakukan
penculikan dan pemahatan kepala. Kita kan sebagai wartawan sebenarnya menerima
informasi tangan dibor, kepala dipahat, apa masih hidup? Jadi tidak ada lagi
korelasinya, tidak ada lagi rasa ingin tahunya sebagai jurnalistik. Jadi istilah yang
dipakai kayaknya ini kecenderungan, maaf kalau ada rekan-rekan wartawan, dan itu
harus kita akui, kelemahan kita, pers akhir-akhir ini ada yang disebut berita kloni.
Jadi ini berita kloni. Oleh karena itu kami dari Dewan Pers mengelurakan
rekomendasi penilaian dan menghukum 11 media itu untuk melakukan koreksi, hak
jawab, dan juga harus minta maaf kepada yang dituduh melakukan pengeboran dan
juga pemahatan tadi. Jadi ini beberapa contoh kasus, betapa sebenarnya komplain
dari masyarakat itu kalau diproses dengan baik bisa menyelesaikan persoalan tanpa
diajukan ke pengadilan. Selesai persoalannya. Dan yang bersangkutan terrehabilitasi
nama baiknya. Seperti Pak Lksamana Sukardi dan Pak Jaja Suparman. Dari Ibu Sri
Mulyani dari BPN< apa yang dimaksud dengan kebebasan pers yang bertanggung
jawab? Saya kira simple aja jawabannya. Yang kita maksud dengan pers yang
bertanggung jawab itu adalah pers yang menghormati norma etik dan norma
hukum. Sebab norma etik dan norma hukum itulah yang menjadi batas-batas
kebebasan pers. Sepanjang kebebasan pers itu dilakukan dengan koridor norma etik
dan norma hukum, saya kira itulah yang kita harapkan. Sedangkan ada kesan bahwa
kepada siapa pers bertanggung jawab? Ini juga perlu kita luruskan. Di masa lalu,
jaman orde baru memang ada kesan bahwa pers itu bertanggung jawab kepada
pemerintah. Itu yang saya kira tidak benar. Pers bertanggung jawab kepada rakyat,
kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Dan kebebasan pers itu
sebenarnya milik rakyat. Karena apa? Karena prosedur pemikirannya ialah bahwa
rakyat yang berdaulat dengan sendirinya memiliki sejumlah hak publik. Salah
satunya adalah memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan yang benar dan akurat.
Dan untuk menjalankan ini dibutuhkan pers yang bebas. Tanpa itu tidak mungkin
hak publik itu dilakukan dengan baik. Karena itulah pers harus
mempertanggungjawabkan kebebasannya itu kepada rakyat yang berdaulat. Jadi
kepada rakyatlah kebebasan pers itu dipertanggungjawabkan. Dan itu sebenarnya
sudah diaktualisasikan, dituangkan dalam UU Pers kita. Di dalam penjeasan umum
UU Pers itu dikatakan bahwa hak jawab dan hak koreksi dari masyarakat itu
merupakan sarana kontrol publik untuk mengawasi kebebasan pers. Dan perlu juga
diberitahu di sini bahwa tidak dalam UU Pers yang dulu, tapi UU Pers No. 40 Tahun
1999, dibuat bab tersendiri mengenai peran serta masyarakat. Yaitu kontrol dari
publik sudah sejauhmana pers itu melaksanakan kebebasan pers. Salah satu sarana
untuk itu ialah apa yang kita sebut lembaga pemantau media atau media watch.
Sayang sekali memang media watch ini kurang berkembang, pdahal itulah wakil dari
masyarakat untuk mengontrol pers itu. Kalau misalnya pers sudah mengarah kepada
kebablasan, maka media watch itulah yang memberi warning. Kemudian juga Ibu Sri
Mulyani mennanyakan mengenai norma etik. Bagaimana ini norma etik kok
dimasukkan dalam UU? Saya mungkin tergolong seperti Pak Atma di sini yang
kurang setuju sebenarnya waktu RUU Pers dibahas tahun 1998, 1999 yang lalu di
DPR yang menginginkan supaya norma etik itu jangan dimasukkan menajdi
ketentuan hukum. Karena hak jawab, hak koreksi ini kan ketentutan kode etik
jurnalistik. Tapi oleh pembentuk UU diangkat menajdi ketentuan hukum positif.
Dicantumkan misalnya dalam Pasal 5 ayat (2) dari UU No. 40 Tahun 1999. apa
akibatnya kalau tadinya hak jawab, sanksinya adalah sanksi moral, tapi dengan


                                                                                  22
dimasukkannya ke dalam hukum positif, maka sanksinya menjadi sanksi hukum
bahkan sanksi pidana sekalipun pidana denda. Jadi sebenarnya ketentuan normatif,
ketentuan kode etik itu tidak perlu dimasukkan dalam hukum positif. Sebab kalau
demikian seperti yang sekarang ini, tadinya sanksi moral sekarang menjadi sanksi
pidana. Mengenai ultimum remidium yang kami maksudkan sebenarnya adalah UU
Pers kan mengatakan kalau ada kesalahan dan kekeliruan akibat pemberitaan pers
diselesaikan melalui mekanisme hak jawab dan hak koreksi. Oleh karena itulah
sebenarnya kalau ultimum remidium itu diterapkan, kalau ada pengaduan mengenai
pemberitaan pers, maka seyogianya diselesaikan dulu melalui mekanisme yang ada.
Artinya diteliti dulu apakah ada memang niat jahat dalam suatu pemberitaan atau
tidak. Kalau memang tidak ada maka diselesaikan menurut mekanisme UU Pers. Tapi
aklau memang terbukti ada niat jahat dalam melakukan pemberitaan maka
diselesaikan dengan sanksi hukum pidana, kita setuju itu. Saya kira itu yang bisa
saya sampaikan. Ibu Tuti terima kasih.

Moderator
Sebenarnya tadi ada pertanyaan dari saudara Bimo, misalnya ada libel lewat email.
Itu kalau menurut Pak Siregar bagaimana? Dia mepertanyakan makna tadi di muka
umum. Atau kita serahkan kepada Jaksa dan polisi. Saya persilahkan pada Pak
Prasetyo.

Prasetyo
Terima kasih Bu. Tidak banyak yang perlu ditanggapi oleh kejaksaan. Namun ada
beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini. Pertama untuk Pak Atma yang
mempertanyakan kondisi kebebasan pers dulu dan sekarang yang makin merosot.
Sebetulnya secara jujur ingin saya sampaikan bahwa jumlah perkara pers yang
diangkat ke permukaan, ke persidangan itu tidak sebanding dengan yang
sebenarnya ada di dalam masyarakat. Sebenarnya banyak sekali kasus-kasus yang
berkaitan dengan maslaah pers ini, sementara yang diangkat tidak sebanyak yang
sebenarnya ada. Inipun tergantung pada pihak-pihak ybs, karena biasanya kasus-
kasus yang berkaitan dengan pers ini adalah delik aduan. Sementara banyak juga
para korban yang dicederai oleh pers ini merasa lebih baik diam saja. Saya pernah
tanya kenapa kok anda diam saja? Karena tidak ada gunanya melawan pers, pasti
akan kalah. Itu persepsi mereka. Termasuk saya juga pernah seperti itu. Saya
pernah ditudh sebagai jaksa nakal, karena tidak serta merta menyampaikan siapa
nama calon tersangka dalam kasus perkara korupsi. Msaya terikat pada kode etik,
karena menyebut nama tentunya sudah masuk kategori melanggar asas praduga
tidak bersalah. Karena juga sementara masyarakat yang berpikir, nantinya pers yang
seperti itu akan terkena proses seleksi alamiah, tidak dibeli orang dsb. Itu mungkin
pemikiran yang cukup bijak dari para pihak yang diperlakukan semena-mena oleh
pers. Namun demikian tentunya kita harus sepakat bahwa penanganan kasus pers,
sangat komplek bahkan sangat pelik. Sehingga di sini tentunya sangat membutuhkan
pertimbangan yang cermat. Dan saya pun tentunya mungkin pada saatnya nanti
sangat sepakat diberlakukannya ultimum remidium kalau memang itu sudah dewasa
semuanya. Persnya dewasa, masyarakatnya dewasa, semuanya sudah dewasa.
Sehingga membawa kasus-kasus pers ini ke pengadilan adalah merupakan upaya
yang terakhir. Kemudian berikutnya mengenai masalah kenapa kok hari ini kita
hanya berbicara mengenai insan persnya? Apakah ini merupakan permintaan dari
KHN? Memang kalau kita bicara mengenai delik pers yang paling banyak aktif dan
tampil itu adalah teman-teman dari insan pers. Dalam konteks melaksanakan fungsi
dan tugasnya. Hanya dalam hal ini sering dikatakan yang hadir ada yang
mengatakan kebablasan, tidak cover both side, sehingga ada pihak-pihak yang


                                                                                 23
merasa menjadi korban. Sementara tentunya bagi aparat penegak hukum sejauh
memang itu dijadkan perkara ya tentunya harus kita proses sampai tuntas. Sehingga
nanti akan dibuktikan di pengadilan tentang benar salahnya teman-teman kita yang
ditudh melakukan pelanggaran profesinya. Mengenai kriteria di muka umum, saya
rasa kita semuanya sudah paham, yaitu perbuatan yang dikerjakan di tempat umum,
diketahui oleh banyak pihak, didengar dan diketahui secara luas, dan dilakukan di
depan dua orang atau lebih. Itu kriteria untuk dinyatakan sebagai di muka umum.
Dan pemberitaan oleh pers tentunya itu memenuhi syarat sebagai dikerjakan di
muka umum. Mengenai pertanyaan apakah tidak seyogianya didulukan penanganan
korupsinya dibanding mereka yang melaporkan? Idealnya memang demikian.
Terlebih kalau data dan faktanya sudah cukup. Saya rasa perlu dipertimbangkan
apakah si pelapor itu harus dipermasalahkan secara hukum. Dianggap mencemarkan
nama baik dsb, fitnah, dsb. Namun demikian disamping itu juga bahwa kenapa
sering terjadi justru si pelapornya yang kalaupun diproses secara hukum itu
didahulukan, karena penanganan kasusnya memang lebih singkat dan lebih mudah
biasanya seperti itu. Sementara kasus penanganan korupsinya lebih panjang. Dan
sekali lagi saya katakan bahwa idealnya memang untuk kasus seperti ini harus
didahulukan penanganan kasus korupsinya. Dengan demikian akan diketahui apakah
benar atau tdiak laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh mereka yang
dilaporkan balik untuk diproses dengan tuduhan mencemarkan nama baik ini. Saya
rasa itu Bu Harkristuti, apa yang dapat kami sampaikan dan sekdar tambahan saja.
Yang jelas bagaimanapun di isni pelru kearifan kita, perlu kedewasaan kita, semua
pihak, baik pers maupun pihak-pihak lain yang seringkali bersinggungan dengan
tugas-tugas jurnalistik ini. Demikian tentunya, kalau misalnya tidak ada perkara yang
ditangani berkaitan dengan pers ini tentunya akan semakin baik bagi kita semua.
Karena dengan demikian mencerminkan betapa kita semua sudah dewasa dan arif
dalam setiap apapun yang kita lakukan berkaitan dengan pemberitaan. Terima kasih.

Moderator
Terima kasih Pak Prasetyo. Tadi yang eprtama Pak Atma banyaks ekali untuk Pak
Anton. Jadi silahkan Pak Anton.

Anton Tabah
Terima kasih Bu. Pak Atma saya baca di bukunya Nono Nakarim, ternyata memang
mungkin sudah 2 tahun yang lalu, ya saya ga tau. Harus direvisi. Kemudian
pembredeilan itu kebetulan adik saya mahasiswa di Jepang, ada satu majalah yang
memuat satu kebun sayur keracunan, kemudian kebun sayur itu tdiak laku. Diprotes
apa diadukan ke pengadilan bahwa sayur itu tidak keracunan. Divonis oleh hakim,
majalah itu kalau tidak bisa membuktikan suruh mencari bukti yang akurat, selama
tiga bulan tidak boleh terbit. Itu pembredeilan atau tidak, seperti itu yang diceritakan
oleh adik saya. Kemudian apa yang Bapak ceritakan, sekarang sudah merosot ke 117
pamor kebebasan pers di Indonesia sudah menurun. Kita tidak meniai itu. Yang jelas
masyarakat sekarang itu resah, pers itu sudah ga karu-karuan. Itu yang dirasakahn.
Bisa masuk ke privacy, bisa begitu. Kalau kita ga mau dituduh menghalang-halangi
profesi. Bahkan saya salah satu perwira yang sering dikirim ke luar negeri, TV itu
tidak boleh ikut operasinya kepolisian langsung. Di sana setiap tim kepolisian ada
punya kamera, baru diedit, di...........

Kaset 3B
....... saya pernah nangkap seorang pengusaha besar, ga mau. Sampai sarungnya
dikaitkan ke kursi, akhirnya saya bopong ke kursi-kursinya. Jadi menangkap penjahat
tidak gampang. Diikutin langsung oleh media bahaya sekali, hanya di Indonesia. Ini


                                                                                     24
lho yang kami keluhkan. Kebebasan seperti itu akhirrnya apa? Ibu-ibu ngeri lho
sebetulnya lihat berita Buser. Tapi tetap dilihat karena menarik. Hebat sekali
Indonesia. Itu yang saya keluhkan Pak. Bapak sebagai jenderalnya pers, mohon
diarifi seperti keluhan Pak Narip tadi. Kemudian saya orang yang pernah difitnah.
Kalau di polisi tentara Pak, implikasinya ke penundaan pangkat, ke penundaan
pendidikan. Koran harian terbesar di republik ini muat di halaman 1, Letkol Anton
melarang anak buahnya diperiksa. Bulan maret, April mau naek Kolonel saya. Karena
Maret mepet, dipending. Padahal koran itu ga ricek sama saya. Saya pernah dinas,
anak buah saya empat angkatan, Kopassus, Marinir, Kostrad, Brimob. Salah satu
Sersan Kopassus itu menghadap saya, “Komandan Putranya si A diculik”. “Kamu
sebagai Kopassus percuma ga bisa nangkep”. Terbakar emosi Sersan Kopassus itu.
Tertangkap yang nyuri barangnya tadi. Begitu tertangkap tersangka, barangnya
tersangka, bawa ke Polda Metro, diinterogasi. Dia pura-pura, “Pak Anton nelpon Pak,
supaya pulang ke komando”. Polisinya kan dengar nama saya sungkan. Wartawan
banyak, jadilah berita, ga ricek. Sama sekali saya ga merintah bahkan nelponpun
tidak. Saya komplain dua hari kemudian dimuat di halaman belakang tengah, kecil.
Ini difitnah itu implikasinya berat sekali. Karena itu Tuhan yang tahu tekliwernya
manusia, yang membuat manusia. Fitnah lebih dahsyat daripada pembunuhan. Jadi
kalau cuma hak jawab menyelesaikan masalah, enak di lu, ga enak di gue donk.
Karena saya merasakan. Di situlah makanya semua sependapat, di dalam
masyarakat yang masih seperti ini, pers yang masih seperti ini, apakah bijak ide
dekriminalisasi? Yang terakhir, saya sebagai pribadi polisi, guyu lakak-lakak saya,
senang banget asya, seandainya wartawan ndak usah disidik polisi. Salah satu tugas
saya selesai, seneng sekali saya. Karena tugas polisi banyak sekali sekarang. Cuma
itulah kondisi sekarang ini, masyarakat dan bangsa kita. Marilah kita bicara dari hati
ke hati. Seperti Jalaluddin Rumi berkata, ”orang bijak bisa mendengar denting
sebuah jarum yang jatuh”. Terima kasih, kalau ada yang salah mohon dimaafkan.
Assalamu’alaikum wr.wb.

Moderator
Ini panitia KHN ndak tau kalau ngundang ustadz juga. Pak Frans monggo
pamungkas.

Frans Hendra Winarta
Menanggapi saudara Rita Kolibonso. Mengenai topik yang kita bicarakan sekarang
kenapa “Kebebasan menyampaikan pikiran Pers” karena kita menyadari bahwa pers
itu merupakan pilar keempat dari demokrasi. Kedua karena kita ketahui bersama
bahwa fungsi pers salah satu adalah social control selain menyampaikan berita atau
kabar yang benar dan akurat kepada masyarakat. Karena sifat social control inilah,
social control yang bagaimana yang harus kita bicarakan, yang kita inginkan, kita
cita-citakan. Dan mengingat juga bahwa kebebasan pers ini sudah menjadi
perdebatan secara nasional. Bahkan skalanya bukan nasional saja tetapi kalau
menurut saya juga sudah skala internasional, karena sudah di rangking Asia
Tenggara, dunia, dsb. Sehingga betapa penting isu ini dibicarakan sekarang.
Khususnya yang mengenai Dukuh Sulaiman, saya setuju bahwa apa yang dilakukan
adalah komunikasi politik. Menyampaikan waktu itu dengan ungkapannya adalah
“Soeharto adalah sumber segala bencana”. Akhirnya dia dihukum kan. Tetapi pada
waktu itu, yang saya khawatir sebetulnya kalau lihat pasal-pasal ini semuanya.
Khususnya saya ga begitu khawatir mengenai pasal ya, karena pasal-pasal itu juga
dirumuskan ada unsur-unsur pidana, jadi sudah memenuhi syaratnya dalam sistem
hukum pidana kiya. Cuma yang saya khawatirkan malah justru kalau kita flash back
kepada Dukuh Sulaiman, kepada Bonar Tigor, dsb, yang saya khawatirkan adalah


                                                                                   25
dalam suasana seperti ini. Bisa saja hakim dalam suasana seperti ini yang pada
waktu itu apalagi, dimana pengadilan kita ini belum independen dan imparsial. Jadi
mana mungkin pada waktu itu diuji dulu beritanya apakah benar atau tidak? Apakah
termasuk fitnah atau tidak? Tidak mungkin. Siapa yang berani? Saya yakin hakim
juga tidak berani menguji apakah benar Soeharto benar-benar sumber segala
bencana. Tapi kita kan sudah sama-sama tahu bahwa ’65 terjadi genocide, ’74
terjadi katakanlah juga Malari, dsb, terjadi pelanggaran HAM di Tanjung Priok,
Lampung, di Santa Crus, dsb. Kalau konteksnya ke sana kan sebetulnya waktu itu
kalau dibicarakan mungkin saja Dukuh Sulaiman bisa dinyatakan tidak salah. Tapi
karena situasi dan kondisi waktu itu belum kondusif untuk itu, dan lembaga peradilan
kita juga belum independen dan parsial, maka dengan adanya pasal-pasal seperti itu
dimungkinkan saja, komunikasi politik yang maksudnya baik sebagai kontrol sosial,
dan pers juga menunjang dengan memuat statement dari Dukuh Sulaiman,
kemudian menjadi berbalik menjadi kriminalisasi terhadap komunikasi politik yang
baik sebetulnya, yang melakukan kontrol sosial pada waktu itu. Dan apa yang
dilakukan oleh dia Bonar, dsb, benar, terbukti. Itulah yang mau saya sampaikan. Jadi
dalam suasana peradilan yang tidak ebbas ini, bisa saja berita itu disampaikan untuk
menghancurkan lawan-lawan politik. Bisa saja untuk menista, menghina, membalsa,
dendam, dsb. Pak Dibyo saya pikir soal ultimum remidium yang paling baik adalah
kalau ada berita yang salahpun katakanlah, salah kutip, salah sumber, dsb, ya itu
dilakukan dulu pendekatan secara yang Pak Siregar bilang tadi adalah ke Dewan
Pers dulu. Kemudian kalau itu bisa sampai korbannya puas, diselesaikan secara baik-
baik tidak perlu ke penyelesaian hukum yang memang sudah bertumpuk. Di
Mahkamah Agung konon sudah 20.000 perkara. Apakah mau ditumpukkan terus.
Tapi pengalaman saya waktu Washington Post melawan Panglima TNI, waktu itu kan
tidak bisa dengan Dewan Pers. Jadi pada waktu itu dilakukan komunikasi dengan
lawyer ...... Yang pada akhirnya dicapailah kata sepakat, katakanlah berdamai,
dengan secarik kertas, Washington Post manyatakan maaf. Dalam berita itu tidak
seluruhnya salah sebenarnya. Salahnya itu hanya 10% s/d 20%. Tetapi itu ada
berita yang menyatakan TNI menyerang Freeport dan akibatnya satu WNI
meninggal, satu warga Amerika Serikat meninggal. Padahal sebelum ada
perdamaian, kemudian FBI mengirimkan agennya ke sini, dan ternyata pembunuhan
itu dilakukan kaum separatis. Jadi beritanya tidak benar. Tapi Panglima TNI pada
waktu itu puas dan terjadi perdamaian. Yang sebetulnya konsesinya adalah semua
permintaan maaf itu bisa dimuat di seluruh surat kabar. Tapi Panglima waktu itu
mengambil yang lebih bijaksana dengan prinsip bahwa kalau menang itu ga perlu
ngasorake katanya. Sudahlah tutp sampai di sini. Penyelesaian itu baik menurut
saya. Dan ini merupakan suatu upaya yang baik, sehingga persnya juga tidak
menajdi tereliminasi pada waktu itu. Washington Post yang sebesar itu, yang
katanya sangat berpengaruh di Washington. Terhadap pemerintah Amerika Serikat
sendiri pun sangat berpengaruh, bisa dilakukan perdamaian, bisa mereka
menyatakan maaf secara tertulis. Dan itu jarang dilakukan di Amerika Serikatnya
sendiri. Di sana salah benar, dianggap pers tidak perlu minta maaf. Seingat saya
begitu. Karena budaya hukum dan taraf demokrasi di sana sudah mencapai taraf
yangs edemikian rupa. Sehingga pers itu dianggap, paling=paling diancam dengan
tuntutan perdata. Yang kalau pun kita ikuti juga sulit, karena dendanya bisa jutaan
dollar. Bisa membangkrutkan dan mematikan media itu sendiri. Pada akhirnya
tujuannya sama yaitu mematikan itu. Kenapa Pentagon tidak menuntut Newsweek,
saya kira karena Newsweeknya sendiri sudah, pemerintahnya sendiri juga sudah
mengakui bahwa ada memang insisden terhadap Qur’an itu, walaupun mungkin tidak
separah yang diberitakan Newsweek. Saya kira itu mungkin salah satu kenapa tidak
ditempuh upaya hukum. Karena kalau di Amerika Serikat saya pikir, untuk


                                                                                 26
menempuh upaya hukum itu kan biayanya sangat mahal, bisa jutaan dollar. Apalagi
kalau tidak benar tuntutannya, lebih mahal yang menuntut tidak benar itu daripada
yang dituntut. Saya pikir begitu saja. Terima kasih.

Moderator
Terima kasih Pak Frans. Ada catatan tambahan dari Pak Siregar.

R.H. Siregar
Terima kasih Bu Tuti. Tadi Pak Mujahid ada pertanyaan yang belum saya jawab,
yaitu bagaimana posisi Dewan Pers? Memang sering ada salah kaprah, ada
kesalahan bahwa Dewan Pers itu hanya membela pers. Dewan Pers membela
kebebasan pers. Salah satu fungsi Dewan Pers menurut UU Pers adalah melindungi
kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain. Jadi ini yang ingin saya tekankan
bahwa Dewan Pers bukan dengan sendirinya membela pers, tapi membela
kebebasan pers itu sendiri. Dan yang kedua tadi dikatakan apakah pers ingin keluar
dari asas-asas umum? Tidak. Seperti yang kami katakan sekarang bagaimana
mengsinkronkan antara fungsi dan tugas pers yang diamanatkan oleh konstitusi dan
UU Pers dalam pemberitaan, dan kemungkinan pelanggaran terhadap asas-asas
umum pasal-pasal pidana. Itu yang bagaimana kita mengsnkronkan ini. Dan oleh
karena itu saya setuju sekali pendapat Prof. Muladi yang mengatakan perlu
dipikirkan untuk membuat hukum acara khusus. Begitu kira-kira pendapat Pak
Muladi. Terima kasih.

Moderator
Terima kasih Pak Siregar. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah sampai pada
penghujung acara dan ini adalah satu diskusi publik terbatas, saya tidak mungkin
merangkum seluruhnya. Ada beberapa catatan. Yang pertama, kita semua
menyadari ada pergeseran paradigma dan kemudian pers yang terbuka mau ga mau
kita harus mengakui bahwa Habibielah yang membuka gerbang keterbukaan pers.
Walaupun namanya paling ga pernah disebut oleh teman-teman pers. Memang tadi
di awal kita hendak mengupas RUU KUHP yang sudah banyak sekali diserang oleh
teman-teman pers. Dan kita harus ketahui bahwa ini adalah sudah generasi ketiga.
Jadi ada perbedaan dengan generasi pertama, karena di generasi ketiga hilang
keterangan-keterangan yang menjelaskan makna dari setiap pasal dan muncul 200
sekian pasal baru yang memang tadi sudah disebutkan oleh Pak Siregar, agak
menyulitkan apakah kita mau melakukan kodifikasi terhadap semua aturan-aturan,
karena banyak hukum acara dll yang memang tidak dapat dirumuskan dalam hukum
pidana. Berkenaan dengan hal ini memang kita lihat ada dua kubu. Tapi ada
pertanyaan Pak Mardjono, apakah negara punya kewenangan membatasi warganya
untuk menyampaikan pikran-pikirannya? Ada yang mengatakan iya, itu jelas. Ada
yang mengatakan tunggu dulu, diimana hak atas informasi dari masyarakat.
Kemudian ada juga yang mengatakan, pasal-pasal memang harusnya ada, tetap
dipertahankan dalam rancangan KUHP. Ada yang mengatakan itu tidak perlu ditaro
dalam KUHP, karena kita mencoba untuk tidak dekriminalisasi. Walaupun saya di sini
menangkap ada kesepakatan di antara para pembicara dan juga dari floor, ada
kasus-kasus yang memang layak untuk diproses ke dalam sistem peradilan pidana.
Karena memang dampaknya yang luar biasa dan itu harus dilakukan secara selektif.
Sekarang sangat tergantung kepada masing-masing pihak untuk memilih yang mana
dan itu memang betul harus ada kesamaan visi. Kalau bukan persepsi mungkin visi.
Sehingga itu menjadi ultimum remidium dan saya ingat sekarang ada seorang
mahasiswa saya bimbingannya Prof. Mardjono, yang sedang menulis tesis dan
menemukan sekian kasus-kasus pers itu hampir 95% diselesaikan di luar pengadilan.


                                                                               27
Yang masuk ke dalam pidana hampir tidak ada, sehingga dia kesulitan, “Bu
bagaimana saya ga jadi nulis tesis nih?”. Ya itu yang menarik karena dari kalangan
pers sendiri juga mendorong untuk adanya semacam, kami sebut diversi. Jadi
pengalihan bukan masuk ke dalam sistem peradilan pidana tapi ke luar menjadi
sistem lain. Dan kita sama-sama sepakat juga bahwa pers dengan para jenderalnya
yanga da di sini, perlu ditingkatkan terutama sumber daya manusianya. Sehingga
tidak ada lagi wartawan bodrex. Saya kira applause yang panjang buat teman-
teman.

Master of Ceremony
Terima kasih kepada para narasumber dan moderator kita. Dengan demikian selesai
sudah acara diskusi publik terbatas kita pada hari ini. Kami mengucapkan banyak
terima kasih kepada para undangan yang telah berpartisipasi dalam acara ini dan
kami mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih,
wassalamu’alaikum wr.wb.



                      --------------------&&&&--------------------




                                                                               28

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:146
posted:9/8/2011
language:Indonesian
pages:28