Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Aliran Dana ke Penegak Hukum

VIEWS: 58 PAGES: 131

									www.zeilla.wordpress.com


Aliran Dana ke Penegak Hukum
Anwar Nasution Akui Kirimkan Laporan BPK soal BI ke KPK

Jakarta, Kompas - Dana dari Bank Indonesia atau BI, sesuai laporan audit Badan
Pemeriksa Keuangan, diduga tak hanya mengalir kepada anggota Dewan Perwakilan
Rakyat periode 1999-2004. Dana BI mengalir ke penegak hukum, terutama untuk biaya
penanganan perkara dugaan korupsi yang menyangkut petinggi BI.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution, yang dihubungi Jumat (9/11)
malam saat di Mexico City, mengakui, ia memang mengirimkan hasil audit BPK
terhadap BI kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Itu untuk menunjukkan
betapa buruknya oknum kelembagaan di negeri ini.

Dalam surat Anwar kepada KPK disebutkan ada indikasi yang menimbulkan sangkaan
korupsi dalam penggunaan dana BI tahun 2004. Apalagi, sesuai dengan keterangan pihak
terkait, dana itu diserahkan kepada oknum penegak hukum.

Semalam, Badan Kehormatan (BK) DPR kembali mengadakan pertemuan dengan Koalisi
Penegak Citra DPR di Jakarta. Pertemuan itu untuk mempertegas aduan koalisi kepada
BK DPR tentang dugaan penerimaan dana dari BI oleh sejumlah anggota DPR periode
1999-2004.

Pertemuan berlangsung tertutup, selama satu jam, dipimpin Wakil Ketua BK DPR T
Gayus Lumbuun. Gayus mengutarakan, koalisi kali ini mengajukan data tambahan, salah
satunya salinan surat permintaan persetujuan pengeluaran dana. Bukti itu akan dikaji dan
diselidiki BK.

Tunggu KPK

Anwar mengatakan, hingga kini masih menunggu tindak lanjut hasil pemeriksaan KPK
terhadap laporan BPK terkait keuangan tahunan BI tahun 2004 itu. Laporan BPK itu
disampaikan pertengahan November 2006. Surat Ketua BPK juga ditembuskan ke Jaksa
Agung dan Kepala Polri.

Dengan laporan itu, BPK berharap ada perbaikan kelembagaan, karena ada indikasi
oknum penegak hukum dan instansi lain menggunakan dana BI secara tidak benar. "Ini
hanya satu contoh betapa buruknya oknum kelembagaan kita itu," ujar Anwar.

Dalam suratnya, Anwar menyebutkan BPK menyimpulkan ada temuan penggunaan dana
Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) senilai Rp 68,5 miliar untuk
pemberian bantuan hukum kepada mantan gubernur BI, mantan direksi BI, dan mantan
deputi gubernur BI yang terlibat kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, kredit ekspor,
dan kasus lain. Penggunaan dana itu berindikasikan menimbulkan sangkaan korupsi dan
penyuapan karena YPPI dibentuk untuk bidang pendidikan.

YPPI diputuskan mengeluarkan dana Rp 100 miliar. Sebesar Rp 68,5 miliar digunakan



Page 1 of 131
www.zeilla.wordpress.com


untuk pemberian bantuan hukum dan Rp 31,5 miliar diserahkan ke Komisi IX DPR
Bidang Perbankan periode tahun 2003 untuk penyelesaian masalah BLBI dan perubahan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI. Dana itu dikeluarkan tanpa
mekanisme penerimaan dan pengeluaran resmi BI. BI juga mengeluarkan Rp 27,75 miliar
dari anggarannya untuk bantuan hukum.

Ketua KPK Taufiequrachman Ruki, Jumat, menuturkan, lembaganya memang
menyelidiki aliran dana BI, yang dipakai untuk biaya perubahan UU BI dan bantuan
hukum bagi petinggi BI yang terkena masalah hukum.

Ruki mengaku tak hafal angka dalam laporan audit BPK terhadap BI itu. "Persoalannya,
wajarkah BI mengeluarkan dana sebesar itu untuk bantuan hukum bagi petinggi atau
mantan petingginya. Wajarkah dana sebesar itu untuk biaya mengubah UU. Kami masih
menyelidiki," katanya lagi.

Direktur Perencanaan Strategis dan Humas BI Budi Mulya tidak bersedia berkomentar
saat dikonfirmasi mengenai aliran dana BI ke DPR atau institusi lain.

Kuasa hukum tiga direktur BI yang terkena kasus hukum, Indriyanto Seno Adjie di
Jakarta, mengakui, ia pernah diperiksa BPK terkait dengan penerimaan dana BI. "Saya
memang benar menerima dari BI Rp 1,4 miliar. Itu pembayaran, sebab saya
mendampingi Pak Paul Sutopo cs di tingkat banding dan kasasi. Lagi pula kontrak
penunjukan sebagai pengacara ada," katanya.

Indriyanto membantah dana itu ada yang dialirkan ke hakim.

Juru bicara Mahkamah Agung Djoko Sarwoko juga menegaskan tidak pernah mendengar
adanya aliran dana ke hakim dalam perkara terkait pimpinan BI. "Jumlah itu (Rp 68
miliar) terlalu fantastis," katanya lagi. (ANA/VIN/A13/FAJ/HAR/TRA)

-----------------------------

Aliran Dana BI, KPK Mulai Periksa Mantan Anggota DPR

JAKARTA--MEDIA: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin mengintensifkan
penyelidikan kasus dugaan aliran dana Bank Indonesia (BI) dengan mulai memanggil
mantan anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004.

Hari ini mantan Ketua Sub Komisi Perbankan Komisi IX DPR periode 1999-2004,
Antony Zeidra Abidin, dimintai keterangan di Gedung KPK, Jakarta. Antony yang kini
menjabat Wakil Gubernur Jambi itu mulai dimintai keterangan sejak pukul 10.00 WIB.

Pemeriksaan terhadap Antony masih berlangsung sampai saat ini.

Antony sebelumnya sudah membantah menerima dana BI senilai Rp31,5 miliar yang
mengalir ke Komisi IX untuk penyelesaian masalah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia



Page 2 of 131
www.zeilla.wordpress.com


(BLBI) dan diseminasi berbagai paket UU Perbankan, termasuk amandemen UU BI.

Juru bicara KPK, Johan Budi SP, mengatakan KPK membutuhkan keterangan Antony
guna mengetahui kebenaran aliran dana tersebut ke DPR.

Dalam kasus aliran dana BI, KPK telah memeriksa 19 pejabat BI, di antaranya Deputi
Gubernur Senior BI, Miranda S Goeltom, serta Deputi Gubernur BI, Bun Bunan Hutapea.

KPK juga berencana memanggil Ketua BPK Anwar Nasution yang pada 2003 masih
menjabat Deputi Gubernur Senior BI.

Pada 22 Juli 2003, rapat Dewan Gubernur BI memutuskan untuk memberikan bantuan
peningkatan modal kepada Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) senilai
Rp100 miliar.

Namun, dana itu pada akhirnya diberikan kepada panitia perbankan Komisi IX DPR
periode 2003 senilai Rp31,5 miliar untuk penyelesaian masalah Bantuan Likuiditas Bank
Indonesia (BLBI) dan amandemen UU No 23 Tahun 1999 tentang BI.

Sedangkan yang selebihnya, Rp68,5 miliar, digunakan untuk menyelesaikan masalah
hukum mantan Gubernur BI, mantan direksi dan mantan deputi gubernur senior BI dalam
kasus BLBI.

KPK sampai saat ini belum mencapai kesimpulan bahwa aliran dana tersebut merupakan
perbuatan korupsi dan masih memerlukan bahan dan keterangan dari berbagai pihak yang
diduga mengetahui aliran tersebut. (Ant/OL-1)
--------------------------------------

BPK Bantah Rekayasa Kasus Aliran Dana BI
Penulis: Heni Rahayu

JAKARTA--MEDIA: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membantah telah melakukan
rekayasa dalam kasus alioran dana Bank Indonesia (BI) dan menegaskan memiliki bukti
pengambilan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI).

"Tidak ada rekayasa, tim kami punya bukti pengambilan uang itu.

Karena itu, kami serahkan KPK untuk menelusuri bukti-bukti yang kami dapat. Jadi,
uangnya itu bisa dipertanggungjawabkan," kata Auditor Utama III BPK Soekoyo kepada
wartawan di Jakarta, Rabu (14/11).

Menurutnya, transaksi ini tidak dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan secara
akuntansi. Transaksi itu hanya dibuktikan dengan satu tanda bukti.

"Auditor BPK menanyakan bukti yang menerima uang ini siapa, itu enggak ada. Padahal,
ada bukti transaksi. Itu tidak hanya di satu kuitansi, tapi ada beberapa kuitansi," ujarnya.



Page 3 of 131
www.zeilla.wordpress.com



Ia menjelaskan, aliran dana BI baru diketahui setelah BPK menerima laporan khusus
tahun 2004. Laporan itu diterbitkan sendiri dan terpisah dari Laporan Keuangan BI.

"Nah, di situ disebutkan ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan. Pada tahun 2003, ada transansi Rp31 miliar plus Rp68 miliar,"
katanya. (Ray/OL-06)

---------------------------------------
Diduga Terkait dengan Pemilihan Gubernur BI
Minggu, 05-Agustus-2007

Tiap anggota kabarnya menerima Rp 250 juta.
Kasus aliran dana dari Bank Indonesia ke Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan
Perwakilan Rakyat periode 1999-2004 diduga tidak hanya menyangkut pembahasan
sejumlah undang-undang, tapi juga berkaitan dengan pergantian Gubernur Bank
Indonesia saat itu. Seorang sumber Tempo yang pada periode tersebut menjadi anggota
Komisi Keuangan dan Perbankan menyebutkan pada 2003 ia mendengar bank sentral
menyiapkan sejumlah dana khusus. Tiap anggota (total 65 orang) kabarnya mendapat Rp
250 juta, kata sumber ini.

Pada 2003 sedang terjadi proses pemilihan Gubernur Bank Indonesia. Saat itu kandidat
yang akan menjalani uji kelayakan oleh DPR adalah Burhanuddin Abdullah--kemudian
terpilih sebagai gubernur bank sentral. Adapun yang digantikan adalah Syahril Sabirin.

Ihwal aliran dana dari bank sentral ke parlemen ini terungkap ke publik setelah Kamis
lalu Indonesia Corruption Watch menyerahkan sejumlah dokumen ke Komisi
Pemberantasan Korupsi. Dokumen itu berisi catatan aliran dana yang diduga berasal dari
Bank Indonesia untuk anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR pada 2004. Dana
Rp 4,4 miliar itu digunakan untuk memuluskan proses sejumlah rancangan undang-
undang, anggaran Bank Indonesia, dan menjamu anggota Dewan di hotel berbintang di
Jakarta (Koran Tempo, 3 Agustus 2007).

Menanggapi dugaan tersebut, Agus Condroprayitno, mantan anggota Komisi Keuangan
dan Perbankan dari PDI Perjuangan, mengatakan tidak ingat soal ada-tidaknya dana dari
bank sentral ke parlemen saat pembahasan empat undang-undang perbankan. Namun, dia
mengakui selama satu tahun menjadi anggota Komisi Keuangan, pada masa akhir jabatan
2004, dia menerima uang dari sesama anggota Dewan. Dia mengaku tidak tahu dari mana
sumber uang itu. Jumlahnya tidak besar, sekitar Rp 5 juta, ujarnya.

Secara terpisah, mantan Wakil Ketua Komisi Keuangan dan Perbankan Faisal Ba'asyir
menyatakan tidak tahu-menahu soal dana Bank Indonesia bagi Dewan, apalagi sejumlah
Rp 250 juta per anggota yang dikaitkan dengan proses pergantian gubernur bank sentral.
Haram bagi saya menerima dana seperti itu, ujar politikus Partai Persatuan Pembangunan
ini.




Page 4 of 131
www.zeilla.wordpress.com


Menanggapi semua isu itu, Direktur Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat
Bank Indonesia Budi Mulya membantah adanya dana yang mengalir ke Dewan baik
untuk kepentingan pembahasan undang-undang maupun berkaitan dengan proses
pencalonan gubernur. Dia memastikan setiap dana keluar selalu berdasarkan rencana
anggaran. Dana keluar pun, kata dia, selalu diaudit oleh lembaga internal ataupun
eksternal.

Sedangkan Ketua Fraksi PDIP DPR Tjahjo Kumolo kemarin menilai munculnya isu
aliran dana ke parlemen ini berkaitan dengan suksesi di Bank Indonesia, yang akan
berlangsung pada 2008 nanti. IMRON ROSYID | RR ARIYANI | POERNOMO
GONTHA RIDHO

Sumber: Koran Tempo, 5 Agustus 2007
------------------------------

Dana BI ke DPR Sesuai Aturan
Kamis, 09-Agustus-2007,

BPK menyatakan,aliran dana Bank Indonesia (BI) ke DPR terkait pembahasan sejumlah
RUU pada 2004 sesuai dengan peruntukan anggaran dana. Anggota BPK Baharuddin
Aritonang menegaskan, dengan demikian, tidak ada penyimpangan dalam aliran dana
tersebut.
Secara akuntansi itu benar.Yang penting dana yang ke luar sesuai peruntukan yang sudah
dianggarkan dan digunakan, maka itu sah-sah saja, tegas Baharuddin Aritonang di
Jakarta,kemarin. Menurut dia, sesuai hasil audit BPK terhadap laporan keuangan BI
tahun 2004, tidak ditemukan adanya penyelewengan anggaran. Karena itu, BPK
mengeluarkan penilaian wajar terhadap laporan keuangan tersebut. Memang semua yang
dianggarkan sudah sesuai peruntukannya, jelasnya.

Pengamat Ekonomi INDEF Aviliani mengatakan, seharusnya Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) bisa menggunakan hasil laporan BPK tentang laporan keuangan BI
tersebut sebagai bahan pemeriksaan kasus pemberian dana BI ke DPR. Laporan BPK
terhadap BI tahun 2004–2005 kan bersih, jadi seharusnya KPK bisa mempercayai laporan
itu, katanya. Selain itu,dia juga menilai,jika data yang menyebutkan BI memberikan dana
ke DPR adalah benar, itu adalah hal biasa yang dilakukan semua lembaga atau
departemen setiap berhubungan dengan DPR.

Sistem yang berlaku saat ini menjadikan semua lembaga dan departemen melakukan hal
yang sama untuk sosialisasi pembahasan RUU. Saya tidak yakin kalau lembaga atau
departemen tidak memberikan uang maka RUU yang dibahas bisa selesai,
katanya.Kondisi seperti ini, lanjut Aviliani, secara ekonomi sangat menghambat. Sebab,
semua yang berurusan dengan DPR harus mengeluarkan uang.Untuk itu, Aviliani
meminta sistem ini segera dibenahi dengan melibatkan berbagai pihak terkait seperti
pemerintah dan DPR. Yang tidak adilnya, kalau ada kasus seperti ini anggota DPR yang
menerima dana tidak pernah kena.




Page 5 of 131
www.zeilla.wordpress.com


Sementara untuk lembaga atau departemen yang memberi dana tinggal tunggu saja
sewaktu-waktu bisa muncul, tegasnya.Terkait laporan kasus ini oleh Indonesia
Corruption Watch (ICW) ke KPK,Aviliani juga menilai KPK saat ini yang terbuka
menerima laporan dugaan korupsi justru menjadi kelemahan lembaga itu. Sebab, bukan
tidak mungkin KPK akan dimanfaatkan berbagai pihak untuk menjatuhkan lawan bisnis
atau lawan politik. Aviliani menduga, pengungkapan data kasus aliran dana BI ke DPR
ini tidak lepas dari persaingan pejabat-pejabat BI.

Hal itu terkait pemilihan Deputi Gubernur pada November 2007 dan pemilihan Gubernur
BI pada Mei 2008. Ada orang dalam BI yang memanfaatkan kondisi di KPK untuk
melakukan black campaign,tandasnya. Bank Indonesia sebelumnya juga telah
menyatakan bahwa data yang dipakai sebagai sumber dari kasus ini tidak otentik karena
tidak mencantumkan tanda tangan, cap, dan kepala surat Bank Indonesia. Menanggapi
hal ini,Koordinator Badan Pekerja ICW Adnan Topan Husodo mempertanyakan
penilaian BPK yang mengatakan aliran dana BI ke DPR tidak bermasalah.

Dasarnya apa, kalau memang aliran dana tersebut tidak bermasalah apakah ada dasar
peraturan yang melandasinya? tanyanya. Menurut dia, tidak ada peraturan yang
membolehkan DPR menerima dana dari instansi lain.Terutama instansi yang
berkepentingan dengan DPR. Kalau ternyata pendapat BPK dilandasi peraturan yang
membolehkan itu (pemberian dana dari BI ke DPR). Dan memang peraturannya ada ya
tidak masalah. Sekarang yang jadi pertanyaan apakah ada peraturan yang melegalkan
pemberian itu, katanya. Dia mengungkapkan, laporan ICW ke KPK dilandasi tidak
adanya aturan yang melegalkan penerimaan dana dari pihak berkepentingan.

Sebab, hal itu akan mempengaruhi independensi DPR, ujarnya. Meski demikian, dia juga
menginginkan agar BPK membuka audit atas aliran dana tersebut. Sementara itu, Ketua
KPK Taufiequrrachman Ruki mengatakan, masih mendalami informasi laporan aliran
dana BI ke DPR untuk pembahasan sejumlah RUU,termasuk Undang- Undang Likuidasi
Bank. (kholil/ant/nurmayanti)

Sumber: Koran Sindo, Kamis, 09/08/2007
-------------------------

Gubernur Bank Indonesia Bungkam Soal Dugaan Suap ke Dewan
Senin, 27-Agustus-2007

Gubernur Bank Indonesia Burhanudin Abdullah menolak berkomentar atas dugaan suap
Bank Indonesia pada sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat sejumlah Rp 31,5
miliar pada 2003. Dana tersebut diduga digunakan untuk memuluskan pembahasan
amendemen Undang-Undang Bank Indonesia dan penyelesaian masalah Bantuan
Likuiditas Bank Indonesia(Koran Tempo, 27/8).
Tentang hal itu, sebaiknya saya tidak berkomentar karena sudah banyak orang lain yang
berkomentar, kata Burhanudin Abdullah, Senin(27/8), usai bertemu dengan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Kepresidenan Jakarta.




Page 6 of 131
www.zeilla.wordpress.com


Dari dokumen hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan
Bank Indonesia Tahun Buku 2004, yang salinannya diterima Tempo, diketahui dana itu
diambil dari Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI)/Lembaga
Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) senilai Rp 100 miliar. Kedua yayasan itu ada
di bawah naungan Bank Indonesia.

Dari jumlah itu, Rp 31,5 miliar di antaranya dibagi-bagikan ke sejumlah anggota DPR.
Sisanya, Rp 68,5 miliar, digunakan untuk menyelesaikan permasalahan hukum mantan
pejabat Bank Indonesia. Pada saat itu sejumlah mantan petinggi BI, seperti J. Sudradjad
Djiwandono, Heru Supraptomo, Hendrobudianto, dan Paul Sutopo, sedang tersangkut
kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

Menurut laporan itu, penggunaan dana tersebut adalah hasil keputusan rapat Dewan
Gubernur Bank Indonesia dalam dua kali pertemuan. Dalam pertemuan pertama, 3 Juni
2003, diputuskan penggunaan dana LPPI senilai Rp 100 miliar untuk membiayai kegiatan
yang insidental dan mendesak di Bank Indonesia. Rapat ini diputuskan antara lain oleh
Deputi Gubernur Aulia Pohan dan Aslim Tadjudin. Kemudian, pada rapat 22 Juli 2003
diputuskan Bank Indonesia akan memberikan bantuan peningkatan modal kepada LPPI
sebesar Rp 100 miliar untuk menggantikan penyisihan dana itu.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Aslim Tadjuddin mengaku tak tahu-menahu soal aliran
dana ke DPR itu. Saya tidak tahu itu, ujarnya.

Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Aulia Pohan membenarkan adanya permintaan
bank sentral kepada LPPI senilai Rp 100 miliar itu. Menurut dia, tidak ada yang salah
dengan permintaan tersebut. Karena dana yang ada di LPPI adalah milik Bank Indonesia.
Jadi itu bukan milik negara, katanya. Soal penggunaan dana tersebut, Aulia mengaku
tidak mengetahuinya. Saat itu memang tak spesifik untuk apa, banyak. SUTARTO

Sumber: Tempo Interaktif, Senin, 27 Agustus 2007 | 12:07 WIB
---------------------------------------

Anwar Nasution: Jumlahnya Fantastis
Senin, 27-Agustus-2007

Mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (1999-2004) ini menyatakan tak tahu-
menahu ihwal pengucurannya.
Keabsahan dokumen aliran dana dari Bank Indonesia ke sejumlah anggota Dewan
Perwakilan Rakyat dikonfirmasi oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar
Nasution. Namun, kepada tim Tempo dan Liputan-6 SCTV, mantan Deputi Gubernur
Senior Bank Indonesia (1999-2004) ini menyatakan tak tahu-menahu ihwal
pengucurannya. Berikut ini petikannya.

Benarkah hasil audit BPK terhadap BI menemukan adanya aliran dana kepada sejumlah
anggota DPR?




Page 7 of 131
www.zeilla.wordpress.com


Ada, dalam audit Mei 2005. Kami telah meminta keterangan BI dalam management letter
siapa yang menerima dan apa buktinya. Sampai sekarang belum ada jawaban. Jumlahnya
memang tidak material dari seluruh transaksi BI.


Sudah ada jawaban?

Belum. Kami masih menunggu jawaban BI supaya bisa menyelesaikan auditnya. Yang
jelas, dalam standar kami, kalau diduga melanggar hukum, kami serahkan ke penegak
hukum.


Dari dokumen yang kami miliki, diketahui ada aliran dana Rp 36 miliar ke DPR untuk
pembahasan Undang-Undang BI. Ini benar hasil audit BPK? (Anwar melihat dokumen
yang diperoleh Tempo)

Iya, ini bagian dari surat saya kepada lembaga penegak hukum. Audit yang seperti ini
tidak terbuka untuk umum, hanya kami sampaikan kepada penegak hukum seperti KPK,
Kejaksaan Agung, ataupun kepolisian. Kami sudah melaporkan setahun yang lalu.


Pendapat Anda soal ini?

Jumlahnya fantastis juga, lebih dari Rp 100 miliar. Lebih besar dari kasus dana
nonbujeter Departemen Kelautan.


Pencairan dana ini diputuskan dalam rapat Dewan Gubernur BI pada 23 Juni 2003,
sewaktu Anda menjadi Deputi Gubernur Senior BI. Anda ikut menyetujuinya?

Lihat dulu tanggalnya (rapat itu). Bisa saja saat itu saya di luar negeri.


Ke luar negeri ke mana?

Aduh, saya lupa. Kamu tanya sama protokoler BI.


Jadi Anda tidak pernah sekali pun mendengar soal ini?

Tidak. Di BI, saya ini kan orang indekosan, ha-ha-ha....


Tapi ini menyangkut UU Bank Indonesia, Anda mestinya ikut dalam rapat.

Iya saya diajak ngomong, tapi soal substansinya. Saya ke DPR dengan konsultan-



Page 8 of 131
www.zeilla.wordpress.com


konsultan IMF. Kalau soal sogok-menyogok, nggak tahu saya.


Sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari penegak hukum tentang laporan Anda?

Setahu saya belum.

Sumber: Koran Tempo, 27 Agustus 2007
---------------------------------

Kasus Aliran Dana BI Harus Jadi Prioritas KPK
Penulis: Ita Malau

JAKARTA--MEDIA: Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus berani
menjadikan kasus dugaan aliran dana Bank Indonesia (BI) ke institusi penegak hukum
dan DPR sebagai prioritas penyelesaian perkara.

Demikian ditegaskan anggota Badan Pekerja (BP) Indonesia Corruption Watch (ICW),
Emerson Junto dalam perbincangan dengan Media Indonesia, Sabtu (10/11).

Menurut dia, masa kerja Pimpinan KPK yang akan berakhir Desember 2007 harus
dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam menangani kasus BI tersebut. "Selama
kepemimpinan KPK yang sekarang belum pernah sekalipun mereka menyentuh kasus-
kasus perbankan. Sehingga, sekarang saatnya KPK membuktikan bahwa mereka memang
memiliki keberanian menangani kasus yang melibatkan petinggi-petinggi yang
berpengaruh," tukasnya.

Untuk itu, lanjut Emerson, ICW mendesak KPK untuk menyelidiki aliran dana BI
terutama ke penegak hukum. Sebab, lanjutnya, kasus aliran dana BI itu sudah memenuhi
hampir semua persyaratan yang ditentukan undang-undang untuk ditangani KPK.
Diantaranya, dugaan kerugian negara di atas Rp1miliar, menarik perhatian publik, dan
melibatkan penyelenggara negara.

"KPK sebenarnya tidak bisa berkelit lagi dan harus menyelesaikan kasus ini," tambah
Emerson.

Jika Pimpinan KPK yang masih aktif mampu memberikan kinerja yang baik dalam
menangani kasus BI itu, maka masyarakat akan memberikan penilaian positif di masa
mereka melepas jabatannya.

Ketua KPK, Taufiequrrahman Ruki mengatakan pihaknya memang tengah menyelidiki
kasus adanya penggunaan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI)
untuk membiayai bantuan hukum kepada petinggi BI yang ada perkara.

"Ini hasil pengembangan laporan kedua (Anwar). Itu masih dalam penyelidikan," kata
Ruki.



Page 9 of 131
www.zeilla.wordpress.com



Emerson mensinyalir bantuan hukum yang diberikan tersebut tidak mungkin hanya
sebatas bantuan pengacara. "Duit itu pasti mengalir juga ke polisi, kejaksaan, sampai ke
pengadilan. Lihat saja, pimpinan-pimpinan BI selalu lolos dari jeratan hukum," katanya.
(Dia/OL-06)

Eks Anggota Dewan Sangkal Terima Suap BI
Rabu, 29-Agustus-2007
Wakil Gubernur Jambi menyatakan siap diperiksa aparat.
Sejumlah mantan anggota Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat
membantah telah menerima kucuran dana Rp 31,5 miliar dari Bank Indonesia pada 2003.

Mantan Wakil Ketua Komisi Keuangan dan Perbankan Faisal Baasyir mengatakan tak
tahu-menahu ihwal aliran dana tersebut. Saya tak pernah berurusan dengan Bank
Indonesia kecuali pada forum atau rapat resmi, katanya kepada Tempo.

Anggota komisi yang sekarang menjabat Wakil Gubernur Provinsi Jambi Antony Zeidra
Abidin juga menyangkal. Dia bahkan menegaskan siap diperiksa aparat penegak hukum
yang menyelidiki kasus dugaan suap ini.

Saya pasti bersedia jika aparat penegak hukum mau memeriksa dan meminta keterangan,
ujar mantan Ketua Subkomisi Perbankan Komisi Keuangan dan Perbankan DPR ini di
Jambi kemarin.

Antony juga merasa bingung dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan,
yang menyebutkan dialah yang menerima pencairan dana Rp 31,5 miliar dari pejabat
bank sentral. Coba tanya langsung kepada anggota DPR Komisi IX periode 2003, pernah
tidak menerima uang dari saya. Saya tidak tahu-menahu, tapi kenapa saya dituding
seperti ini?

Rizal Djalil, yang ketika itu juga menjadi anggota Komisi IX, menyatakan bantahan
senada. Saya lebih banyak di Jambi saat itu, katanya.

Sebagaimana telah diberitakan, kasus ini terungkap dari dokumen hasil pemeriksaan BPK
atas Laporan Keuangan Bank Indonesia Tahun Buku 2004, yang salinannya diperoleh
Tempo.

Dokumen itu menjelaskan dana Rp 31,5 miliar tersebut diambil dari Yayasan
Pengembangan Perbankan Indonesia/Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia,
yang berada di bawah naungan BI. Dana tersebut dicairkan oleh seorang pejabat bank
sentral dan selanjutnya diserahkan ke Antony Zeidra Abidin.

Peruntukan dana ini ditulis buat menjaga kepentingan BI dalam pembahasan amendemen
Undang-Undang BI dan penyelesaian masalah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
(BLBI).


Page 10 of 131
www.zeilla.wordpress.com



Dalam catatan Tempo, dalam proses amendemen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999
tentang Bank Indonesia, ada beberapa hal krusial yang berkaitan dengan kewenangan BI.
Salah satunya adalah usul pemisahan otoritas moneter dan fiskal. Pada saat bersamaan,
usul penyelidikan kembali dugaan korupsi dalam kasus BLBI juga sedang bergaung di
DPR.

Untuk mengusut kasus ini, Faisal Baasyir menyarankan supaya prosesnya dimulai dari
BI. Jika DPR duluan, agak sulit. Harus dibuktikan dulu ada pengeluaran, baru ada
penerimaan, ujarnya. Sambil proses itu berjalan, masih kata Faisal, yang kini tak lagi
duduk di kursi parlemen, Badan Kehormatan DPR bisa mulai memeriksa anggota DPR
yang masih menjabat. AGOENG WIJAYA | SYAIPUL BAKHORI

Sumber: Koran Tempo, 29 Agustus 2007
-----
Mempersoalkan RUU 'Pesanan'
Rabu, 29-Agustus-2007

Indikasi kuat terjadinya transaksi uang di balik proses legislasi di Dewan Perwakilan
Rakyat kembali terungkap. Koalisi Penegak Citra DPR, yang terdiri atas beberapa
lembaga swadaya masyarakat, kembali melaporkan ke Badan Kehormatan DPR aliran
dana Rp 4,5 miliar ke Komisi IX, Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Perbankan,
dan panitia anggaran sekitar September 2004. Ini tentu saja bukan barang baru. Menurut
hitungan penulis, yang terungkap sebagai kasus saja sudah mencapai lebih dari tujuh
buah. Sudah saatnya pemimpin DPR mengambil tindakan nyata menyikapi derasnya
aliran dana mitra kerjanya dalam mempengaruhi pelaksanaan fungsi-fungsi DPR. Jika
tidak, DPR hanya akan menjadi lembaga yang terus bekerja karena pesanan alih-alih
bekerja karena kepentingan konstituen.
Program kerja
Kerja sebuah lembaga negara tidak dapat dipisahkan dari program kerja yang disusunnya
untuk periode tertentu. Program kerja ini juga merupakan turunan dari rencana kerja
jangka panjang ataupun jangka menengah dengan tujuan-tujuan strategis yang hendak
dicapai dalam periode tertentu hingga masa kerjanya berakhir. Rencana kerja yang jelas
dan terukur kemudian tidak hanya menjadi pedoman dalam bekerja, tapi juga dalam
mengevaluasi kerja-kerja yang belum atau sudah dilakukan.

Selama ini DPR terlihat reaktif tanpa arahan kerja yang jelas. Dalam konteks legislasi,
tujuan-tujuan strategis apa yang hendak dicapai oleh lembaga rakyat ini belum jelas
terbaca. Padahal persoalan yang mesti dijawab sebagai kebutuhan mendesak rakyat
sangat banyak. Ambil contoh soal keterbukaan informasi. Rancangan Undang-Undang
tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik sudah ngendon di DPR selama hampir
tujuh tahun tanpa hasil yang jelas. Jika DPR benar paham bahwa iklim kebijakan yang
transparan akan memiliki dampak mengurangi korupsi dan mendorong terjadinya
efisiensi dan efektivitas anggaran, tentu saja sangat patut bagi DPR mendorong
selesainya undang-undang ini.



Page 11 of 131
www.zeilla.wordpress.com


Tapi alih-alih diperjuangkan dengan serius, DPR malah menyambut lebih dulu
pembahasan atas RUU Kerahasiaan Negara yang memiliki semangat berseberangan
dengan RUU Kebebasan Informasi. Ini jelas menunjukkan bahwa DPR belum atau
bahkan tidak menempatkan dirinya di sisi masyarakat yang memilihnya, tapi lebih
menjadi kaki-tangan pemerintah. Dalam konteks ini, bukannya negara tidak boleh
memiliki rahasia, tapi ketidakjelasan posisi DPR menunjukkan ketiadaan target legislasi
dan tujuan strategis yang jelas dalam ranah ini di mata DPR. Publik kemudian dengan
cepat membaca DPR tak ubahnya segolongan elite yang berupaya melindungi elite yang
lain untuk memperkuat struktur oligarki kekuasaan.

Terungkapnya skandal aliran dana dalam hampir setiap pembahasan undang-undang,
terutama yang diinisiasi oleh pemerintah, kemudian semakin memperburuk persepsi
publik tentang DPR, lebih jauh lagi partai politik. DPR kini tak ubahnya lembaga negara
yang bekerja atas pesanan. Yang penting, ada pamrih dalam bentuk setoran dana lewat
pribadi-pribadi anggota, yang kemudian juga menjadi lumbung bagi partai politik.

Ketimpangan anggaran
DPR sering berkelit untuk menciptakan argumen-argumen pembenar praktek suap di
balik pelaksanaan fungsi DPR. Alasan yang paling sering digunakan adalah alasan
ketimpangan anggaran. Rendahnya alokasi anggaran untuk legislasi di DPR
dibandingkan dengan alokasi yang sama di pemerintahan dipandang sebagai pangkal
masalah. Selama bertahun-tahun alasan ini yang terus mengemuka, hingga DPR sempat
meminta agar Undang-Undang tentang Keuangan Negara (UU Nomor 17 Tahun 2003)
diubah dengan memberikan otonomi lebih luas bagi DPR dalam menentukan
anggarannya sendiri.

Fenomena ini menjadi lucu dan menggelikan, mengingat DPR sebenarnya memiliki
fungsi penganggaran (budgeting). Dalam konteks penganggaran, DPR tidak hanya dapat
mengintervensi anggaran buat dirinya sendiri, tapi juga dapat mengintervensi anggaran di
pemerintah, baik departemen maupun lembaga negara. Pertanyaannya, kenapa DPR terus
merestui alokasi untuk pembuatan undang-undang di pemerintah dengan alokasi yang
besar? Kenapa tidak justru sebaliknya? Hal ini juga disebabkan oleh ketiadaan visi yang
jelas bagi DPR soal legislasi. Undang-undang apa saja yang harus dibahas dalam satu
periode anggaran, berapa jumlahnya, serta mana yang mesti diprioritaskan tidak pernah
jelas bagi DPR. Inisiatif lebih banyak dari pemerintah.

Malah terkesan kondisi ini sengaja disiapkan sedemikian rupa agar DPR memang
memiliki sumber dana segar di pemerintah. Indikasi ini sebenarnya samar, tapi mulai
terbaca dengan jelas dari beberapa kasus aliran dana dalam pembahasan undang-undang.
Indikasi salah satunya dapat dibaca dari judul alokasi anggaran di pemerintahan. Dalam
kasus dana Bank Indonesia, misalnya, alokasinya diberi judul Dana Bantuan kepada
Komisi IX DPR untuk Sosialisasi dan Diseminasi Pembinaan Hubungan Baik. Ada juga
yang ditulis, dana bantuan kepada anggota panja sebagai dukungan serta tetap membina
hubungan baik. Hal ini menunjukkan indikasi kuat bahwa sebenarnya anggaran ini bukan
mengalir untuk menunjang kegiatan yang diperlukan dalam pembahasan anggaran atau
RUU, melainkan lebih kepada orang per orang. Peningkatan ongkos legislasi ternyata



Page 12 of 131
www.zeilla.wordpress.com


juga tidak dipergunakan untuk membangun sistem pendukung (supporting system) di
DPR, seperti peningkatan jumlah anggota staf ahli, tapi justru diberikan buat anggota
DPR sebesar Rp 1 juta setiap ada pengesahan undang-undang.

Maraknya kembali kasus RUU pesanan akan semakin memperburuk citra DPR. Padahal
harapan masyarakat sangat besar agar lembaga ini bisa menjadi bagian dari penyelesaian
berbagai permasalahan bangsa. Sementara itu, di sisi lain, mekanisme internal, seperti
Badan Kehormatan, terbukti semakin tidak efektif jika harus memeriksa anggota jemaah
DPR yang banyak, karena terjadi secara sistemis dan menyangkut teman-teman
seperjuangan di partai politik. Pemimpin DPR harus berbesar hati memulai perubahan
yang fundamental. Penulis setuju jika format anggaran DPR harus diubah dan alokasi
harus ditambah. Tapi harus berdasarkan prinsip kinerja anggaran dengan hasil-hasil yang
terukur. Hal ini dapat dimulai dengan memperterang rumusan visi dan misi DPR.

Ibrahim Fahmy Badoh, KOORDINATOR DIVISI KORUPSI POLITIK INDONESIA
CORRUPTION WATCH

Tulisan ini disalin dari Koran Tempo, 29 Agustus 2007
------------------------------------

Aliran Dana BI ke DPR; BK DPR Akan Panggil ICW
Selasa, 30-Oktober-2007
Badan Kehormatan (BK) DPR akan segera memeriksa anggota dan mantan anggota DPR
yang diduga menerima dana sebesar Rp 31,5 miliar dari Bank Indonesia (BI) tahun 2004.
Sehabis masa reses DPR yang berakhir 5 November 2007 ini, kita akan memulai
pemeriksaan, kata Wakil Ketua BK DPR, Gayus Lumbuun, kepada SP, Selasa (30/10).
Anggota Komisi III DPR itu mengatakan, yang pertama yang akan dimintai keterangan
oleh BK DPR adalah pelapor kasus itu seperti para aktivis dari Indonesia Corruption
Watch (ICW). Selanjutnya dari anggota DPR dan pihak BI.

Gayus berterima kasih kepada pimpinan DPR yang telah meminta BK DPR untuk segera
mengusut kasus tersebut. Kita bekerja kalau ada yang mengadu dan atas permintaan
pimpinan DPR. Oleh karena itu, kita berterima kasih kepada pimpinan DPR yang telah
memberikan dukungan kepada BK DPR, kata pengajar ilmu hukum administrasi negara
di Universitas Indonesia itu.

Akhir pekan lalu, Ketua DPR Agung Laksono meminta BK DPR segera mengusut kasus
penyuapan sejumlah anggota DPR oleh pihak BI. Pengusutan kasus tersebut, kata Agung,
harus menjadi agenda utama BK DPR seusai masa reses. Menurut Agung, BK DPR agak
lambat dalam menelusuri kasus ini. BK DPR seharusnya berkoordinasi dengan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), katanya.

Periksa Pejabat BI
Pada Jumat (26/10), penyidik KPK memeriksa Deputi Gubernur BI, Bun Bunan EJ
Hutapea terkait kasus tersebut. Sehari sebelumnya, Kamis (25/10), penyidik KPK juga
memeriksa dua pejabat BI terkait kasus yang sama. Dua pejabat yang diperiksa itu adalah



Page 13 of 131
www.zeilla.wordpress.com


Kepala Biro Gubernur yang sekarang sebagai Direktur Pengawasan Bank, Rusli
Simanjuntak, dan Kepala Biro Humas BI, Rizal A Djaafara. Mereka diperiksa baru
pertama kali dan masih dalam status sebagai saksi, karena memang masih dalam proses
penyelidikan, kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP pekan lalu.

Ketika ditanya, kapan anggota dan mantan anggota DPR yang diperiksa terkait hal itu,
Johan menjawab tidak tahu. Anggota DPR belum ada yang diperiksa, dan saya tidak tahu
kapan mereka diperiksa, kata dia.

Skandal aliran dana dari BI ke DPR itu terungkap dari laporan ICW kepada KPK dan
dokumen BPK atas laporan Keuangan BI tahun buku 2004, sebagaimana sudah tersebar
di kalangan wartawan. Dalam dokumen BPK itu dijelaskan, dana Rp 31,5 miliar itu
diambil dari Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia yang berada di bawah
naungan BI.

Laporan BPK itu, juga menjelaskan, dana Rp 31,5 miliar itu dicairkan oleh Rusli
Simanjuntak, yang selanjutnya diserahkan kepada anggota Komisi Keuangan dan
Perbankan DPR, Anthony Zeidra Abidin. BI menyalurkan dana itu, demikian dokumen
itu menerangkan, untuk memuluskan pembahasan amendemen UU BI dan penyelesaian
masalah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Sementara anggota Badan Pekerja ICW, Adnan Topan Husodo, mendesak KPK agar
segera memeriksa anggota dan mantan anggota DPR yang diduga menerima dana
tersebut. Kita berharap, KPK harus memeriksa juga anggota DPR, dan kalau mereka
terbukti bersalah harus tetapkan mereka menjadi tersangka, kata Adnan. [E-8]

Sumber: Suara Pembaruan, 30 Oktober 2007
------------

Aliran Dana Bank Indonesia; Badan Kehormatan Gelar Rapat
Senin, 05-Nopember-2007

Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat rencananya hari ini akan melakukan rapat
internal Badan untuk membahas dugaan aliran dana Bank Indonesia ke sejumlah anggota
DPR. Rapat ini akan menentukan siapa saja yang akan dipanggil untuk dimintai
keterangan.
Besok (hari ini) baru diputuskan, belum bisa disebutkan sekarang, kata Wakil Ketua
Badan Kehormatan Gayus Lumbuun ketika dihubungi Tempo kemarin.

Gayus mengatakan Badan Kehormatan akan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan
Korupsi untuk mengusut masalah ini. Tidak benar kalau dikatakan masalah ini adalah
hanya masalah etika dan tak ada kaitannya dengan KPK, katanya.

Sebelumnya, Ketua DPR Agung Laksono mendesak Badan Kehormatan segera mengusut
kasus ini.




Page 14 of 131
www.zeilla.wordpress.com


Kasus kucuran dana Rp 31,5 miliar dari Bank Indonesia ke sejumlah anggota Komisi
Keuangan dan Perbankan DPR itu terungkap dalam audit terhadap Laporan Keuangan BI
Tahun Buku 2004. Dalam audit itu diketahui pencairan dana diambil dari Yayasan
Pengembangan Perbankan Indonesia atau Lembaga Perkembangan Perbankan Indonesia,
yang berada di bawah naungan bank sentral.

Dalam pemeriksaan dugaan aliran dana BI ke anggota DPR ini, Gayus mengatakan
pemeriksaan yang dilakukan Badan Kehormatan dan KPK dilakukan terpisah dan Badan
Kehormatan tidak perlu menunggu keputusan hukum dari KPK. Menurut dia,
pemeriksaan bisa dilakukan secara bersamaan atau bisa lebih dulu dari KPK.

Mengenai kerja sama yang dijalin dengan KPK, Gayus mengatakan tergantung
kebutuhan, Saling memberi informasi dengan memberikan keterangan atau dokumen
terkait yang dibutuhkan, katanya.

KPK telah meminta keterangan kepada sejumlah pejabat BI, di antaranya Deputi
Gubernur Senior Miranda Goeltom, Deputi Gubernur Bun Bunan E.J. Hutapea, Deputi
Gubernur Aslim Tadjuddin, dan mantan Direktur Pengawasan Rusli Simanjuntak.

Adapun juru bicara KPK, Johan Budi S.P., mengatakan KPK akan memanggil siapa pun
yang mengetahui kasus ini. Mereka yang tahu akan dimintai keterangan, ujarnya. ARI
ASTRI YUNITA | SHINTA EKA P

Sumber: Koran Tempo, 5 November 2007
------------------------------------

Aliran Dana Bank Indonesia; Badan Kehormatan Gelar Rapat
Senin, 05-Nopember-2007

Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat rencananya hari ini akan melakukan rapat
internal Badan untuk membahas dugaan aliran dana Bank Indonesia ke sejumlah anggota
DPR. Rapat ini akan menentukan siapa saja yang akan dipanggil untuk dimintai
keterangan.
Besok (hari ini) baru diputuskan, belum bisa disebutkan sekarang, kata Wakil Ketua
Badan Kehormatan Gayus Lumbuun ketika dihubungi Tempo kemarin.

Gayus mengatakan Badan Kehormatan akan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan
Korupsi untuk mengusut masalah ini. Tidak benar kalau dikatakan masalah ini adalah
hanya masalah etika dan tak ada kaitannya dengan KPK, katanya.

Sebelumnya, Ketua DPR Agung Laksono mendesak Badan Kehormatan segera mengusut
kasus ini.

Kasus kucuran dana Rp 31,5 miliar dari Bank Indonesia ke sejumlah anggota Komisi
Keuangan dan Perbankan DPR itu terungkap dalam audit terhadap Laporan Keuangan BI
Tahun Buku 2004. Dalam audit itu diketahui pencairan dana diambil dari Yayasan



Page 15 of 131
www.zeilla.wordpress.com


Pengembangan Perbankan Indonesia atau Lembaga Perkembangan Perbankan Indonesia,
yang berada di bawah naungan bank sentral.

Dalam pemeriksaan dugaan aliran dana BI ke anggota DPR ini, Gayus mengatakan
pemeriksaan yang dilakukan Badan Kehormatan dan KPK dilakukan terpisah dan Badan
Kehormatan tidak perlu menunggu keputusan hukum dari KPK. Menurut dia,
pemeriksaan bisa dilakukan secara bersamaan atau bisa lebih dulu dari KPK.

Mengenai kerja sama yang dijalin dengan KPK, Gayus mengatakan tergantung
kebutuhan, Saling memberi informasi dengan memberikan keterangan atau dokumen
terkait yang dibutuhkan, katanya.

KPK telah meminta keterangan kepada sejumlah pejabat BI, di antaranya Deputi
Gubernur Senior Miranda Goeltom, Deputi Gubernur Bun Bunan E.J. Hutapea, Deputi
Gubernur Aslim Tadjuddin, dan mantan Direktur Pengawasan Rusli Simanjuntak.

Adapun juru bicara KPK, Johan Budi S.P., mengatakan KPK akan memanggil siapa pun
yang mengetahui kasus ini. Mereka yang tahu akan dimintai keterangan, ujarnya. ARI
ASTRI YUNITA | SHINTA EKA P

Sumber: Koran Tempo, 5 November 2007
------------------------------------

Aliran Dana BI ke DPR Harus Diusut Tuntas
Jakarta (ANTARA News) - Kalangan DPR mendesak pihak terkait agar mengusut tuntas
dugaan aliran dana Bank Indonesia (BI) ke DPR pada periode 1999-2004 dan siapa pun
yang diduga terkait, termasuk yang masih menjabat di kabinet maupun yang menjadi
anggota DPR periode saat ini, harus diperiksa.

Demikian disampaikan Ketua Komisi III DPR, Trimedya Panjaitan, Wakil Ketua Komisi
II DPR, Idrus Marham, dan anggota Komisi II DPR, Suparlan di Gedung DPR/MPR
Jakarta,.Senin.

Kalangan DPR mendukung langkah Badan Kehormatan (BK) DPR mengusut dugaan
kucuran dana dari BI ke Komisi IX DPR periode 1999-2004.

Selain dilakukan kepada mereka yang berada di kabinet, pemeriksaan juga harus
dilakukan kepada anggota DPR periode lalu yang diduga terkait dan saat ini kembali
menjadi anggota DPR periode 2004-2009.

"Selama ini BK cukup baik dan kredibel. Belum pernah ada dalam sejarahnya, dua
anggota DPR diberhentikan karena adanya rekomendasi dari institusi di internal DPR,"
kata Trimedya.

Namun demikian, Trimedya mengakui bahwa proses di BK DPR cukup panjang dan
harus diverifikasi lebih mendalam.


Page 16 of 131
www.zeilla.wordpress.com



"Karena tugas BK ini `kan seperti hakim, harus teliti, harus melalui verifikasi dan harus
dipertangungjawabkan," katanya.

Idrus Marham mendesak pemerintah serius dan konsisten dalam menangani dugaan aliran
dana Bank Indonesia ke DPR. Dalam penegakan hukum hendaknya jangan tebang pilih
dan hanya untuk kepentingan menaikkan citra.

"Pokoknya siapa pun yang terlibat, dihantam, dong. Pemerintah yang penting konsisten,"
kata Idrus Marham, fungsionaris Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR. Dia menegaskan jika
ada anggota fraksinya yang terlibat, maka orang itu tidak akan dilindungi.

Hal senada diungkapkan anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
Suparlan.

"Pemerintah harus serius, jangan hanya dibuat-buat opini. Berani nggak pemerintah
serius. Jangan karena menghadapi kekuatan politik, terus mundur," katanya.

Pemerintah juga jangan tebang pilih, imbuhnya.

"Jangan hanya yang lemah, yang tidak memiliki kekuatan politik kuat saja yang dilibas.
Pokoknya yang penting pemerintah konsisten," ujarnya. (*)


-----------------------------

KASUS DANA BI KPK Diminta Selidiki Aliran Dana ke Aparat
Sabtu, 10/11/2007

Jaksa Agung Hendarman Supandji mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) menindaklanjuti laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap
aliran dana Bank Indonesia (BI) yang diduga juga mengalir ke aparat penegak hukum.

JAKARTA (SINDO) –Hendarman mengatakan, dirinya belum menerima secara langsung
laporan hasil audit BPK terhadap BI tersebut. "Laporan itu kan ditujukan ke KPK, tapi
saya hanya mendengar. Silakan KPK sesuai dengan ketentuan UU menindaklanjutinya,"
katanya di sela menghadiri upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional di Taman Makam
Pahlawan Kalibata, Jakarta,tadi pagi.

Menurut Hendarman,terkait kasus tersebut,Kejaksaan Agung hingga saat ini hanya akan
memonitor perkembangannya. Jika kemudian Kejaksaan harus menindaklanjutinya, akan
ditindaklanjuti. Namun, karena laporan hasil audit itu ditujukan ke KPK terlebih dulu,
maka KPK-lah yang harus menindaklanjutinya sesuai ketentuan UU. "Sebelum jauh,
putuskan apakah KPK mau mengoordinasikan dengan kejaksaan," katanya.

Ketika ditanya apakah Kejaksaan Agung akan membuat tim khusus terkait kasus


Page 17 of 131
www.zeilla.wordpress.com


tersebut,Hendarman mengatakan, pihaknya belum memutuskan hal itu karena pihaknya
masih akan melihat perkembangan kasusnya. Surat berisi Laporan hasil audit BPK
terhadap BI disampaikan pada pertengahan November 2006 kepada KPK, dengan
tembusan kepada Jaksa Agung dan Kapolri Jenderal Pol Sutanto.

Dalam laporan tersebut, BPK mengungkap adanya temuan penggunaan dana Yayasan
Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) senilai Rp100 miliar.Sebanyak Rp68,5
miliar di antaranya digunakan untuk pemberian bantuan hukum kepada mantan gubernur
BI, mantan direksi BI, dan mantan deputi gubernur BI yang terlibat kasus Bantuan
Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), kredit ekspor,dan kasus lain.

Sedangkan sisanya sebesar Rp31,5 miliar diserahkan ke Komisi IX (Perbankan) DPR
periode tahun 2003 untuk penyelesaian masalah BLBI dan perubahan UU No 23 Tahun
1999 tentang BI. Dana itu dikeluarkan tanpa mekanisme penerimaan dan pengeluaran
resmi BI.

Penggunaan dana itu berindikasikan menimbulkan dugaan korupsi dan penyuapan karena
YPPI dibentuk BI untuk bidang pendidikan. Selain itu, BI juga mengeluarkan Rp27,75
miliar dari anggarannya untuk bantuan hukum. Sementara itu, mantan Ketua Komisi IX
Emir Moeis mengatakan siap diperiksa terkait dugaan aliran dana BI periode 1999–2004.

Politikus PDIP ini menegaskan, kasus dugaan dan BI itu harus diusut dengan tuntas
aparat hukum agar tidak banyak isu negatif yang berkembang. KPK dan kepolisian,
katanya, harus mengusut tuntas dugaan aliran dana BI ini sehingga masyarakat tidak
terbiasa dengan isu-isu yang menyesatkan.

“Jika saya bersalah dalam dugaan dana BI,silakan diperiksa oleh KPK, Kejaksaan Agung
ataupun kepolisian. Namun jika tidak, apa yang mau diperiksa,” katanya kepada SINDO,
tadi pagi.

Ketua Panitia Anggaran DPR ini menyatakan,permasalahan yang ada bukan siap
diperiksa atau tidak,namun pada substansi persoalan yakni benar tidaknya laporan dari
Indonesia Corruption Watch (ICW) tersebut. Menurut dia, siapa saja oknum anggota
DPR yang telah menerima aliran dana BI harus diperiksa aparat hukum.

Mantan anggota Komisi IX Baharuddin Aritonang enggan berkomentar soal dugaan
aliran dana BI.Baharuddin yang kini menjabat anggota Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) ini menyatakan akan memberikan komentar selain masalah BI tersebut.” Tidak
ada komentar soal BI itu. Tanya yang lain saja,”ujarnya.

Seperti diberitakan SINDO pagi, Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR Gayus
Lumbuun mengatakan sudah menerima laporan dari Koalisi Penegak Citra DPR antara
lain dari ICW. Anggota komisi III ini mengaku tidak dapat menyebutkan nama-nama
yang dilaporkan oleh koalisi tersebut. ”Dugaan aliran dana BI ini menjadi prioritas BK
dan secepatnya kami akan memanggil nama-nama tersebut seperti laporan dari
masyarakat ,”katanya.



Page 18 of 131
www.zeilla.wordpress.com



Dia menegaskan, ada dua aduan yang menjadi fokus BK yakni aduan berdasarkan jabatan
dan perbuatan.“Misalnya di komisi IX itu terdapat empat orang pimpinan, maka BK akan
memeriksanya berdasarkan jabatannya,” ujarnya.

Gayus menyebutkan, BK juga akan bekerja sama dengan BI dan lembaga terkait. Kerja
sama itu, lanjutnya, dilakukan agar kasus dugaan dana BI ini bisa tuntas sebelum masa
reses berakhir. Selain itu, BK juga akan melakukan pemeriksaan bukti-bukti dan
dokumen yang terkait dengan kasus BI . ”Kami ingin kasus BI ini cepat selesai dan BK
menjadikan kasus ini skala prioritas,” ungkapnya. (eko budiono/ant)

----------------------------------

Jaksa Agung Persilakan KPK Tindaklanjuti Aliran Dana BI ke Penegak Hukum
Jakarta (ANTARA News) - Jaksa Agung Hendarman Supandji mempersilakan KPK
menindaklanjuti laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap aliran
dana Bank Indonesia (BI) yang diduga juga mengalir ke aparat penegak hukum.

Ditemui di sela menghadiri upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional di Taman
Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Sabtu, Jaksa Agung mengatakan, dirinya belum
menerima secara langsung laporan hasil audit BPK terhadap BI tersebut.

"Laporan itu kan ditujukan ke KPK, tapi saya hanya mendengar saja. Silakan KPK sesuai
dengan ketentuan UU menindaklanjutinya," katanya.

Menurut Hendarman, terkait kasus tersebut Kejaksaan Agung hingga saat ini hanya akan
memonitor perkembangannya. Jika kemudian Kejaksaan harus menindaklanjutinya, maka
akan ditindaklanjuti.

Akan tetapi, lanjutnya, karena laporan hasil audit itu ditujukan ke KPK terlebih dulu
maka KPK yang harus menindaklanjutinya sesuai ketentuan UU.

"Sebelum jauh, putuskan apakah KPK mau mengkoordinasikan dengan kejaksaan,"
katanya.

Ketika ditanya apakah Kejaksaan Agung akan membuat tim khusus terkait kasus tersebut,
Hendarman mengatakan, Kejakgung belum memutuskan hal itu, karena masih akan
melihat perkembangan kasusnya.

Surat berisi Laporan hasil audit BPK terhadap BI disampaikan pada pertengahan
November 2006 kepada KPK, dengan tembusan kepada Jaksa Agung dan Kepala Polri
Jenderal Sutanto .

Dalam laporan tersebut, BPK mengungkap adanya temuan penggunaan dana Yayasan
Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) senilai Rp100 miliar.



Page 19 of 131
www.zeilla.wordpress.com


Sebanyak Rp68,5 miliar di antaranya digunakan untuk pemberian bantuan hukum kepada
mantan gubernur BI, mantan direksi BI, dan mantan deputi gubernur BI yang terlibat
kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, kredit ekspor, dan kasus lain.

Sedangkan sisanya sebesar Rp31,5 miliar diserahkan ke Komisi IX DPR Bidang
Perbankan periode tahun 2003 untuk penyelesaian masalah Bantuan Likuiditas Bank
Indonesia (BLBI) dan perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI.

Dana itu dikeluarkan tanpa mekanisme penerimaan dan pengeluaran resmi BI.

Penggunaan dana itu berindikasikan menimbulkan dugaan korupsi dan penyuapan karena
YPPI dibentuk BI untuk bidang pendidikan. Selain itu, BI juga mengeluarkan Rp27,75
miliar dari anggarannya untuk bantuan hukum. (*)

-----------------------------------------------
Sikapi Laporan Aliran Dana BI, BK DPR Terpecah
Penulis: Hillarius U Gani

JAKARTA--MEDIA: Badan Kehormatan (BK) DPR terpecah menyikapi laporan tentang
aliran dana Bank Indonesia (BI) ke Komisi IX DPR periode 1999-2004.

Perpecahan itu tampak dari penjelasan Ketua BK Irsyad Sudiro (F-PG) yang bertolak
belakang dengan penjelasan Wakil Ketua BK Gayus Lumbuun (F-PDIP) tentang
kesahihan laporan Koalisi Penegak Citra Dewan.

Isyad mengatakan, laporan koalisi itu sulit untuk ditindaklanjuti karena laporan tersebut
tidak menyebut nama anggota Komisi IX yang menerima dana tersebut.

"Selama mereka tidak melengkapi laporannya dengan menunjukan bukti mengenai nama
penerima dana, kita tidak bisa menindaklanjuti laporan itu," kata Irsyad di Gedung
MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/11).

Menurutnya, tugas BK adalah melakukan pengusutan etika yang berkaitan dengan
kepatutan anggota dewan. Obyek pemeriksaan BK adalah orang atau anggota DPR.
Artinya, obyek itu harus jelas siapa nama orang yang menerima dana itu.

Ia menuturkan, laporan yang diterima BK hanya berupa fotokopi dokumen antara lain
surat permintaan dana dari bawahan kepada atasan di BI. Ia mengakui bahwa dalam
dokumen itu disebutkan permintaan dana itu untuk kepentingan biaya proses revisi UU
BI di Komisi IX tapi tidak disebutkan nama-nama yang menerima dana tersebut.

Sementara Gayus Lumbuun memberikan penjelasan sebaliknya. Menurutnya, laporan
yang diterima BK sejak awal sudah dilengkapi dengan nama 16 anggota Komisi IX
sebagai penerima dana BI.

"Kalau ada yang mengatakan tidak ada nama berarti dia tidak tahu proses penanganan


Page 20 of 131
www.zeilla.wordpress.com


kasus ini di BK," kata Gayus.

Gayus menjelaskan, 16 nama itu terdiri dari dua kelompuk, yakni yang saat ini masih
menjadi anggota DPR dan mantan anggota DPR. "Kalau dibilang laporan belum lengkap
itu tidak benar. Buktinya hari ini kita mulai periksa karyawan sekretariat Komisi IX,"
ucap Gayus. (Hil/OL-06)

---------------------------

Aliran Dana BI; KPK Sebaiknya Fokus ke DPR

Aliran dana dari Bank Indonesia (BI) yang disinyalir sebagai gratifikasi kepada sejumlah
anggota DPR RI harus menjadi prioritas utama pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK). Jika ini tidak dilakukan, fenomena calo anggaran akan tetap merajalela
tanpa tersentuh hukum sama sekali.

Demikian disampaikan Wakil Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Danang
Widiyoko saat dihubungi SH, Senin (12/11). “DPR harus menjadi domain utama. KPK
harus punya target utama ke DPR karena DPR itu merupakan ujung dari serangkaian
korupsi,” katanya.

Dia menilai, sejak KPK berdiri, banyak dugaan korupsi yang melibatkan anggota DPR
tidak pernah tersentuh. Selama ini, KPK hanya melakukan tindakan hukum kepada
birokrasi dan pimpinan proyek (pimpro). Kegiatan mereka padahal juga melibatkan
anggota Dewan. Akibat dari pemeriksaan “tebang pilih” tersebut, kasus pemberian dana
kepada anggota Dewan maupun percaloan terus muncul.
BI sendiri dalam penggunaan dana tersebut memang terkesan menutup-nutupi.
Penggunaan dana yayasan untuk mengalirkan dana ke pejabat negara maupun penegak
hukum sebenarnya disengaja untuk mengaburkan tindakan tersebut dari jeratan tindak
pidana korupsi. Dengan menggunakan dana yayasan itu pula, kerugian negara dapat
diminimalkan.

“Selama ini KPK belum berhasil mendorong DPR, padahal banyak contohnya, seperti
dana DKP, dana taktis di KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan sekarang dana BI.
Makanya, BI ini harus menjadi pintu masuk KPK supaya penyelesaian kasus ini tuntas,”
katanya.

Antony dan Hamka Yamdu
Sementara itu, mantan Ketua Sub Komisi Bidang Perbankan Komisi IX Dewan
Perwakilan Rakyat periode 2003, Antony Zeidra Abidin, mengungkapkan dirinya
bersama anggota Komisi IX Hamka Yamdu pernah menjelaskan soal tudingan aliran
dana BI kepada dirinya dan sejumlah anggota Komisi IX itu kepada BPK.
“Saya sudah jelaskan kepada BPK bahwa tuduhan soal aliran dana BI itu tidak benar. Di
samping itu, banyak hal janggal yang dituduhkan. Pada saatnya, saya akan mengungkap
semua, “ ujar Antony, Minggu (11/11) petang. Saat ini, Antony menjabat Wakil
Gubernur Jambi.



Page 21 of 131
www.zeilla.wordpress.com



Pemberitaan soal ini telah membuat tugas-tugas pemerintahan di daerahnya terganggu
dan banyak orang yang tak mengerti menuduh dirinya menerima jumlah uang yang
sangat besar itu.

Sementara itu, Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memfokuskan
agenda penyelidikan internal khususnya di bagian kesekjenan DPR guna menyelidiki
agenda dan alur rapat-rapat di Komisi IX kala itu. Dugaan gratifikasi uang Bank
Indonesia kepada sejumlah anggota Dewan periode 1999-2004, salah satunya disinyalir
mengalir melalui rapat-rapat komisi.

Wakil Ketua BK DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP)
Gayus Lumbuun kepada SH, Senin (12/11) pagi, mengatakan, dari hasil pertemuan
dengan Koalisi Penegak Citra DPR akhir pekan lalu, BK kemudian memutuskan untuk
terlebih dahulu melakukan penyelidikan internal sebelum pada akhirnya memanggil
pihak-pihak yang diduga terkait dengan kasus ini, untuk dimintai keterangannya.

“Pekan ini fokus kita (BK) lebih kepada penyelidikan internal. Kita akan menggali
informasi dari biro administrasi seputar rapat-rapat di Komisi IX waktu itu. Selanjutnya,
kita akan minta keterangan pihak-pihak terkait lainnya,” kata Gayus.

Ditanya seputar pertemuan BK dengan Koalisi Penegak Citra DPR pekan lalu, Gayus
menuturkan pihak pengadu, dalam hal ini Indonesian Corruption Watch yang tergabung
dalam Koalisi Penegak Citra DPR, bersikukuh agar BK mengusut tuntas kasus gratifikasi
uang Bank Indonesia (BI) yang melibatkan mantan maupun anggota Dewan yang masih
aktif, mengingat dokumen yang diserahkan kepada BK bukanlah dugaan atau asumsi
melainkan fakta.
Hanya saja, ketika didesak menyebutkan sumber yang menyerahkan dokumen tersebut
Koalisi Penegak Citra DPR menolak menyebutkannya.

Pasalnya dokumen itu, kata Gayus, tidak terdapat tanda tangan. Meski demikian,
pihaknya memahami alasan keengganan Koalisi Penegak Citra DPR menyebutkan
sumber dimaksud.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku penyelidik dan penyidik harus bertidak
adil terhadap kasus dugaan penyelewengan penggunaan dana BI yang mengalir ke panitia
anggaran DPR periode 1999-2004. KPK tidak perlu terjebak pada polemik siapa yang
harus diperiksa terlebih dahulu karena hal itu merupakan teknis penyelidikan.

“Tidak perlu ada diskusi siapa yang terlebih dahulu diperiksa. Itu masalah teknis. Jangan
kaburkan masalah,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Sjamsuddin di Jakarta, Senin
(12/11) pagi. Menurut Aziz, tidak ada pengaruhnya KPK akan memeriksa siapa terlebih
dahulu.(suradi/rafael sebayang-Oleh
Tutut Herlina/Inno Jemabut)

Sumber: Sinar Harapan, 12 November 2007



Page 22 of 131
www.zeilla.wordpress.com




Aliran Dana BI; Usut Juga Para Pengacara dan Mafia Peradilan
Senin, 12-Nopember-2007

Dewan Perwakilan Rakyat meminta Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut tuntas
penyaluran dana Bank Indonesia kepada aparat penegak hukum. KPK juga diminta untuk
memeriksa para pengacara yang mendampingi para mantan direktur Bank Indonesia yang
terjerat perkara, termasuk menelusuri apakah ada praktik mafia peradilan dalam
penanganan perkara itu.
Hal itu diungkapkan anggota Komisi III DPR, Benny K Harman (Fraksi Partai
Demokrat), Minggu (11/11). Desakan yang sama diungkapkan Anung Karyadi dari
Transparency International Indonesia (TII).

KPK harus melihat ada indikasi suap (atau) tidak dalam penyaluran dana BI itu. Sudah
menjadi rahasia umum keluarnya SP3 sarat dengan praktik transaksi, kata Benny.

Anung Karyadi dari TII berpendapat praktik ini tidak hanya dilakukan BI, tetapi juga
oleh semua pemerintah daerah di Indonesia.

Mengenai keterlibatan para pengacara yang diduga ikut andil menyalurkan dana kepada
aparat penegak hukum, Anung mengatakan, hal itu sebagai praktik yang biasa terjadi.
Dana bantuan atau pembinaan hukum itu dibungkus dengan model fee atau komisi sesuai
kontrak dengan pengacara tertentu, katanya.

Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Otto Hasibuan mengatakan, Saya
kira penerimaan fee atau komisi oleh seorang advokat itu sah dan tidak ada masalah.
Kalau kemudian uang fee tersebut mengalir ke penegak hukum, maka harus dibuktikan
oleh penyidik.

Mantan Ketua Sub-Komisi Bidang Perbankan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat
Periode 2003 Antony Zeidra Abidin menilai surat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
Anwar Nasution tertanggal 14 November 2006 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi
sebagai rekayasa.

Ketua Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengharapkan KPK bertindak adil,
jangan hanya gemar memanggil dan menindak anggota DPR, tetapi melupakan otak di
belakangnya. (VIN/SUT)

Sumber: Kompas, 12 November 2007
---------------------

Jaksa BLBI Bantah Terima Uang Suap dari BI
Senin, 12-Nopember-2007

Mantan jaksa yang menangani kasus korupsi BLBI membantah pernah menerima dana



Page 23 of 131
www.zeilla.wordpress.com


selama menyidangkan para terdakwa yang merupakan mantan pejabat Bank Indonesia
(BI). Tak terkecuali, apakah dana itu berasal dari BI maupun Yayasan Pengembangan
Perbankan Indonesia (YPPI).
Y.W. Merre, salah seorang jaksa penuntut umum (JPU) yang menyidangkan terdakwa
mantan Gubernur BI Syahril Sabirin, menyatakan terkejut atas tudingan Ketua Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution. Itu di luar sepengetahuan saya, ujarnya
kemarin (11/11).

Dia menegaskan, jaksa dilarang menerima dana dari siapa pun dalam menangani kasus
Syahril. Meski Syahril dibebaskan Pengadilan Tinggi (PT) DKI dan Mahkamah Agung
(MA), Merre menegaskan bahwa jaksa telah maksimal membuktikan keterlibatan dia.
Saya menuntut Pak Syahril selama empat tahun. Kami tidak main-main.

FX Suhartono, JPU yang menyidangkan mantan Direktur BI Hendro Budianto, justru
tertawa mendengar pernyataan Anwar. Aparat itu kan bisa pengacara. Dan, saat
menangani kasus itu, saya pernah mendengar bahwa tim pengacaranya dibayar miliaran
rupiah, ungkapnya saat dihubungi terpisah kemarin.

Dia lantas mengungkapkan pengakuan pengacara mantan direktur BI, Indriyanto Seno
Aji, yang pernah menerima lebih dari Rp 1 miliar saat menangani perkara BLBI.

Mantan Wakajati Jawa Timur itu menyatakan menangani kasus BLBI pada 2002,
sedangkan pengucuran dana BI untuk penanganan kasus BLBI terjadi pada Juli 2003.
Selain itu, tak logis jaksa dituduh menerima uang. Sebab, kami menuntut berat para
terdakwa, yakni lima tahun, tegas Suhartono.

Di tempat terpisah, salah seorang mantan pejabat BI yang terseret kasus korupsi mengaku
seluruh biaya perkaranya ditanggung BI. Dia tak mengeluarkan sepeser pun untuk
membiayai sewa pengacara. Saya tahunya uang itu dari BI. Saya tidak tahu kalau dari
YPPI, kata mantan pejabat yang menolak namanya dikorankan tersebut.

Dia berharap aparat bisa mengusut tuntas kemungkinan adanya aliran dana BI dan YPPI
untuk menyuap aparat dalam kasus yang pernah ditanganinya tersebut.

Emerson Yuntho, koordinator bidang hukum ICW, menegaskan, jaksa agung harus turun
tangan menyikapi tudingan Ketua BPK Anwar Nasution itu. Jaksa agung tidak perlu
menunggu pengiriman hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jaksa agung
tidak boleh kehilangan momentum untuk menjaga citranya, ujarnya.

Menurut dia, tudingan Anwar tersebut tentu tidak main-main dan pasti berdasar hasil
audit.

Dugaan keterlibatan anggota penegak hukum muncul setelah Ketua BPK Anwar
Nasution menemukan angka lumayan besar untuk pos bantuan hukum. Selain uang Rp
68,5 miliar yang dikeluarkan dari kas YPPI tanpa melalui mekanisme penerimaan dan
pengeluaran resmi BI, dalam anggaran BI sudah ada anggaran bantuan hukum yang



Page 24 of 131
www.zeilla.wordpress.com


dipatok Rp 27,75 miliar.

Sebagian dana tersebut, kata Anwar, mengalir ke sejumlah aparat hukum. Jaksa Agung
Hendarman Supandji mempersilahlahkan KPK memeriksa anak buahnya yang diduga
menerima uang tersebut.

Dalam kasus itu, beberapa pejabat BI sudah dimintai keterangan, termasuk Deputi
Gubernur Senior BI Miranda Goeltom. Sebagai mantan pejabat BI, KPK juga akan
meminta keterangan dari Anwar. (agm)

Sumber: Jawa Pos, 12 November 2007

-------------------------
Badan Kehormatan Panggil Bekas Pejabat BI
Senin, 12-Nopember-2007

Terkait dengan dugaan suap terhadap anggota DPR senilai Rp 4,4 miliar dan Rp 31,5
miliar.
Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat akan meminta keterangan pejabat Bank
Indonesia periode 1999-2004 yang terkait dengan pengucuran dana bank sentral ke
sejumlah anggota Dewan.

Semua pejabat negara ataupun pemerintah yang saat itu memiliki kewenangan dalam
rencana dan pengeluaran dana tersebut akan dipanggil, kata Wakil Ketua Badan
Kehormatan Gayus Lumbuun ketika dihubungi Tempo di Jakarta kemarin.

Ada dua kasus aliran dana bank sentral kepada anggota DPR yang sedang diselidiki
Badan Kehormatan. Pertama, dana Rp 4,4 miliar yang dikeluarkan pada September 2004
untuk melancarkan pembahasan tiga rancangan undang-undang, yakni RUU Lembaga
Penjamin Simpanan, RUU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan RUU
Kepailitan.

Kedua, aliran uang dari BI senilai Rp 31,5 miliar kepada sejumlah anggota Dewan pada
2003. Dana ini digunakan untuk pembahasan amendemen UU Bank Indonesia dan
penyelesaian masalah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

Pejabat bank sentral yang akan dipanggil, menurut Gayus, adalah pejabat yang memiliki
kewenangan terkait dengan pengucuran dana ke anggota DPR. Nama-nama itu, kata dia,
berdasarkan pengaduan dari Koalisi Penegak Citra Parlemen, yakni pejabat yang
mengeluarkan memo untuk menyerahkan sejumlah uang ke anggota Dewan.

Gayus menegaskan pejabat negara yang dipanggil Badan Kehormatan wajib datang.
Pejabat setingkat Deputi Gubernur BI pun, kata dia, akan dimintai keterangan jika
bawahannya tidak mampu memberikan keterangan yang dibutuhkan.

Rencananya, pekan ini Badan Kehormatan juga akan memanggil anggota Staf Sekretariat



Page 25 of 131
www.zeilla.wordpress.com


Jenderal DPR yang ketika kasus ini terjadi sedang bertugas di sekretariat Komisi
Keuangan. Pegawai negeri sipil yang akan dipanggil ini adalah anggota staf bidang rapat
dan keuangan. Kalau tidak jujur, ada sanksinya dari Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Sekretaris Negara, ujar Gayus.

Komisi Pemberantasan Korupsi menghargai langkah Badan Kehormatan DPR yang
hendak meminta keterangan pejabat bank sentral. Perlu kita apresiasi, kata juru bicara
KPK, Johan Budi S.P.

Komisi sebelumnya juga sudah meminta keterangan Deputi Gubernur BI Bun Bunan
Hutapea, Deputi Gubernur Senior BI Miranda S. Goeltom, dan Direktur BI Rusli
Simanjuntak. Siapa yang berikutnya akan dipanggil Komisi, Johan mengaku belum tahu.
KURNIASIH BUDI | RINI KUSTIANI

Sumber: Koran Tempo, 12 November 2007
-------------------------

KPK Diminta Terus Usut Kasus Aliran Dana BI
Senin, 12 November 2007
TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi Pemberantasan Korupsi diminta terus memproses
kasus aliran dana Bank Indonesia kepada para penegak hukum. Meskipun anggota
Komisi akan diganti, tetapi Komisi sebagai institusi harus melanjutkannya.

"Kalau ada pergantian harus ada memori jabatan," kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Agung Laksono di Jakarta, Senin (12/11).

Menurut Agung, tindak lanjut kasus ini harus dilakukan oleh lembaga bukan pribadi,
meski nantinya berganti anggota penyelesaian kasus harus terus dilanjutkan.

Apalagi, kata Agung, kasus ini berkaitan dengan para penegak hukum, Komisi harus
membuktikan tidak ada tebang pilih maupun diskriminasi."Harus buktikan obyektifitas,"
katanya.

Agung juga meminta KPK melanjutkan proses pengusutan secara terbuka kepada publik
dan diproses secara cepat.

KPK saat ini tengah mengusut aliran dana BI ke DPR pada 2004 untuk melancarkan
pembahasan tiga rancangan undang-undang, yakni RUU Lembaga Penjamin Simpanan,
RUU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan RUU Kepailitan.

Sejumlah pejabat BI juga telah dimintai keterangan oleh KPK, di antaranya Deputi
Gubernur BI Bun Bunan Hutapea, Deputi Gubernur Senior BI Miranda S. Goeltom dan
Direktur BI Rusli Simanjuntak.

Aqida Swamurti



Page 26 of 131
www.zeilla.wordpress.com


-------------------------

Advokat Tak Tahu Aliran Dana; Soal BI Jangan Diselesaikan Adat
Selasa, 13-Nopember-2007

Sejumlah advokat, yang pernah mendampingi petinggi Bank Indonesia yang disangka
melakukan korupsi, mengaku tidak mengetahui adanya dana yang diduga disalurkan
kepada penegak hukum. Mereka hanya menerima honor bantuan hukum, sesuai kontrak
resmi dengan BI, dan tak tahu ada dana lainnya.
Advokat Indriyanto Seno Adji dan Luhut MP Pangaribuan yang dihubungi terpisah,
Senin (12/11) di Jakarta, mengaku hanya menerima dana sesuai dengan kontrak untuk
memberikan bantuan hukum kepada (mantan) petinggi BI. Tak ada dana lain yang
dialirkan melalui mereka.

Saya, seperti kontrak bantuan hukum resmi BI, menerima Rp 1,43 miliar. Saya satu tim
dengan Albert Hasibuan dan Pradjoto. Dana yang kami terima dari BI, ya, sesuai kontrak,
ujar Luhut.

Selain dirinya, kata Luhut, Albert menerima Rp 1,43 miliar dan Pradjoto menerima Rp
551,1 juta sebagai honor mendampingi mantan Gubernur BI Soedrajad Djiwandono. Ia
tidak mengetahui bahwa ada Rp 25 miliar dari Yayasan Pengembangan Perbankan
Indonesia (YPPI) bagi kliennya itu. Jika ada Rp 25 miliar, kami tak tahu dan tak pernah
menerimanya pula, kata Luhut lagi.

Indriyanto mengakui firma hukumnya mendampingi mantan Direktur BI Paul Sutopo,
Heru Supraptomo, dan Hendrobudianto di tingkat banding dan kasasi. Sesuai kontrak
dengan BI, firma hukumnya menerima honor Rp 3,314 miliar. Yang saya terima .........

Namun, Indriyanto mengaku tidak tahu-menahu YPPI yang dimiliki BI mengeluarkan
dana Rp 30 miliar untuk membantu penanganan perkara ketiga mantan direktur itu. Kami
menerima sesuai kontrak saja, katanya. Indriyanto dan Luhut juga tak tahu dana YPPI
untuk apa dan siapa.

Advokat Maiyasyak Johan juga membenarkan firma hukumnya, Maiyasyak, Rahardjo,
and Partnerts, pernah memberikan bantuan hukum kepada Paul Sutopo. Namun, ia tak
mau mengungkapkan honor yang diterimanya.

Berapa saya dibayar BI, itu rahasia hubungan pengacara dengan klien. Saya kira tidak
patut dijelaskan. Yang pasti hubungan kantor saya dengan BI bersifat kontraktual antara
pemberi jasa dan penerima jasa, ujarnya.

Maiyasyak, yang kini anggota Komisi III DPR, menegaskan, ia ketika itu tidak hanya
mendampingi Paul, tetapi juga Gubernur BI Syahril Sabirin. Untuk itu, ia menerima
kontrak kerja dan surat kuasa dari BI.

Dalam surat Ketua BPK Anwar Nasution kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)



Page 27 of 131
www.zeilla.wordpress.com


tertanggal 14 November 2006, saat mendampingi Paul, firma hukum Maiyasyak
menerima honor Rp 6,748 miliar. Dana itu dari anggaran BI. Namun, YPPI juga
mengeluarkan dana Rp 10 miliar.

Penyelesaian adat
Secara terpisah, Senin, Wakil Ketua MPR AM Fatwa meminta Presiden tidak
menyelesaikan secara adat dugaan penyelewengan dana BI, yang mengalir lewat
sejumlah pejabat dan mantan pejabat BI kepada penegak hukum atau anggota DPR
periode 1999-2004. Hentikan penyelesaian ’adat’. Kuncinya di KPK, ujarnya.

Fatwa juga mengingatkan anggota KPK yang masa jabatannya akan segera berakhir agar
bekerja konsisten dan tidak pilih-pilih. Ini ujian bagi KPK. Momen terakhir ini akan
menunjukkan karakter dan konsistensi KPK. Manusia juga yang paling banyak dinilai
justru di masa akhir hidupnya, ujarnya mengingatkan.

Sebagai Wakil Ketua DPR periode 1999-2004, Fatwa juga menegaskan, Dewan terbuka
untuk diperiksa. Ia berharap lembaga lain pun membuka diri.

Mantan Wakil Ketua Komisi IX DPR Ali Masykur Musa, yang ditemui terpisah,
mengakui adanya uang dari BI untuk diseminasi pembahasan undang-undang (UU).
Namun, hal itu harus dibedakan dengan gratifikasi.

Ia mencontohkan, BI sering mengadakan seminar untuk sosialisasi UU dan hampir semua
anggota Komisi IX yang dianggap memahami persoalan diundang sebagai pembicara.
Mereka disetarakan dengan ahli. Kalau ada pemberian uang, itu sebatas tiket pesawat
kelas bisnis dan honor.

Honor pun tidak lebih dari Rp 5 juta, papar Ali Masykur. Menurut dia, yang harus dikejar
adalah pihak BI karena dalam laporan BPK angkanya menjadi luar biasa besar, yaitu
mencapai Rp 31,5 miliar yang diduga dialirkan kepada anggota DPR. Dana itu fantastis,
katanya.

Mantan anggota Komisi IX DPR Agus Condro Prayitno juga mengaku tidak tahu-
menahu adanya dana Rp 31,5 miliar dari BI. Ia baru masuk Komisi IX pada akhir tahun
2003. Usut saja yang tuntas. Kalau terbukti, kenai tindakan hukum, ucapnya.

Sekitar 20 anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004 kini masih aktif menjadi anggota
DPR. Ada juga yang kini duduk di kabinet, yaitu Paskah Suzetta, Baharuddin Aritonang
menjadi Wakil Ketua BPK, serta Antony Zeidra Abidin yang kini Wakil Gubernur Jambi.
(SUT/VIN/TRA)

Sumber: Kompas, 13 November 2007


13/11/07
Pengawas BI Tidak Temukan Aliran Dana ke DPR



Page 28 of 131
www.zeilla.wordpress.com



Jakarta (ANTARA News) - Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) yang melakukan
kajian tiap tahun menyatakan tidak pernah menemukan hasil audit BPK yang berisi aliran
dana Bank Indonesia ke penegak hukum dan DPR.

Anggota BSBI Romli Atmasasmita di Jakarta, Selasa, mengatakan pihaknya sebagai
pengawas BI setiap tahun selalu melakukan telaah terhadap laporan keuangan BI yang
telah diaudit BPK.

"Kita juga tidak mengerti mengapa hasil audit BPK itu tidak ada pada laporan keuangan
BI 2003. Jadi kita kesulitan untuk menindaklanjuti," kata Romli.

Padahal, seharusnya seluruh hasil audit BPK itu lengkap dilaporkan kepada semua pihak
termasuk DPR dan Kejaksaan Agung.

Oleh karena itu, Romli mempertanyakan kepentingan Anwar langsung mengirimkan
surat kepada KPK dan bukan kepada DPR dan Kejakgung terlebih dahulu.

Dalam surat Ketua BPK Anwar Nasution yang dikirimkan kepada KPK November 2006,
BPK menyebutkan laporannya itu bersumber dari audit lanjutan terhadap laporan
keuangan BI tahun 2003.

Anwar menyatakan ada aliran dana sekitar Rp100 miliar yang berasal dari Yayasan
Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI), yayasan di bawah BI kepada penegak
hukum dan DPR. Aliran ke penegak hukum dimaksudkan untuk membantu para pejabat
BI yang sedang mengalami masalah hukum.

Sementara aliran dana ke DPR untuk memberikan apresiasi terhadap sikap DPR yang
mengakomodasi keinginan BI dalam beberapa pembahasan undang-undang.

Romli menyatakan ia mendukung pihak KPK memeriksa terlebih dahulu Anwar Nasution
agar persoalan menjadi jelas. "BSBI sudah pernah diperiksa KPK. Dan kita katakan
bahwa kita tidak mengetahui hal itu. Sehingga kalau KPK mau periksa Anwar itu akan
lebih baik," katanya.

KPK dalam waktu dekat juga akan memanggil Anwar Nasution terkait kasus ini, untuk
dimintai keterangannya mengenai keterlibatan Anwar selama dia menjabat sebagai
Deputi Gubernur Senior di BI sejak tahun 1999 - 2004.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, Anwar dibutuhkan keterangannya bukan
sebagai Ketua BPK maupun soal surat yang dilayangkannya kepada Ketua KPK
Taufiequrrachman Ruki pada November 2006 tentang aliran dana BI.

Anwar, lanjut dia, dimintai keterangan karena pada 2003 ia masih menjabat Deputi
Gubernur Senior BI yang juga mengetahui pencairan dana Yayasan Pengembangan
Perbankan Indonesia (YPPI) senilai Rp100 miliar.



Page 29 of 131
www.zeilla.wordpress.com



Sebagai Deputi Gubernur Senior BI, Anwar diduga mengetahui keputusan rapat Dewan
Gubernur BI pada 22 Juli 2003 untuk memberikan bantuan peningkatan modal kepada
YPPI senilai Rp100 miliar.

Dana itu pada akhirnya diberikan kepada panitia perbankan Komisi IX DPR periode 2003
senilai Rp31,5 miliar untuk penyelesaian masalah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
(BLBI) dan amandemen UU No 23 Tahun 1999 tentang BI.

Sedangkan yang selebihnya, Rp68,5 miliar, digunakan untuk menyelesaikan masalah
hukum mantan Gubernur BI, mantan direksi dan mantan deputi gubernur senior BI dalam
kasus BLBI.(*)
------------------------------------

Ketua BK Ingin Tutup Kasus Aliran Dana BI
Rabu, 14-Nopember-2007

Ketua Badan Kehormatan DPR Irsyad Sudiro dari Fraksi Partai Golkar berniat menutup
kasus dugaan aliran dana dari Bank Indonesia ke anggota Dewan. Alasannya, gabungan
lembaga swadaya masyarakat Koalisi Penegak Citra DPR sebagai pelapor tidak
menyebutkan anggota DPR yang diduga menerima dana itu.
Jika pelapor tak memberikan nama, ya akan dihentikan, kata Irsyad, seusai Rapat
Paripurna DPR, Selasa (13/11) di Jakarta.

Namun, Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR Bidang Pengusutan Gayus Lumbuun
dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menegaskan, BK terus berupaya
menyelidiki kasus aliran dana BI itu.

Menurut Gayus, Kamis besok BK akan meminta keterangan dari mantan Kepala Bagian
Sekretariat Komisi IX DPR dan Kepala Subbagian Sekretariat Komisi IX. Jika dalam
pemeriksaan ditemukan ada pihak luar yang merusak citra DPR, BK akan
menyerahkannya kepada aparat hukum. Senin pekan depan, BK diundang Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), paparnya.

Anggota BK dari Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi, Darus Agap, pun membenarkan
rencana konsultasi dengan KPK itu.

Sebelumnya, anggota BK dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Yunus Yosfiah juga
menegaskan, BK tak akan mendiamkan pengaduan dana aliran BI yang diduga
melibatkan anggota DPR periode 1999-2004 itu.

Fahmi Badoh, Koordinator Korupsi Bidang Politik Indonesian Corruption Watch (ICW),
Selasa, menegaskan, BK DPR perlu memverifikasi daftar yang diserahkan ICW. Dalam
daftar itu, ICW memang tak menyebutkan nama anggota DPR yang diduga terlibat, tetapi
BK saat ini mengantongi sembilan nama anggota DPR yang diduga terlibat.




Page 30 of 131
www.zeilla.wordpress.com


19 pejabat BI diperiksa

Dalam suratnya kepada KPK tertanggal 14 November 2006, Ketua Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) Anwar Nasution mencantumkan nama anggota Komisi IX DPR yang
tahun 2003 menerima dana dari BI senilai Rp 31,5 miliar. Nama pegawai BI yang
menyerahkan uang itu tercantum pula.

Secara terpisah, Wakil Ketua KPK Tumpak H Panggabean menuturkan, 19 pejabat BI
sudah diperiksa KPK sejak September 2007. KPK memeriksa mantan Direktur BI yang
menerima dana Yayasan Pembangunan Perbankan Indonesia (YPPI), ujarnya, dalam
diskusi media, Selasa.

Surat Ketua BPK juga menyebut nama mantan pejabat BI yang menerima dana bantuan
hukum dari YPPI, termasuk orang kepercayaan yang mewakilinya serta pejabat BI yang
menyerahkan dana itu. Mantan pejabat BI itu diperiksa semua. Namun, mereka
membantah dana itu untuk bantuan hukum, kata Panggabean.

Jawaban mantan pejabat BI beragam. Menurut Panggabean, ada yang menjawab dana itu
dipakai memperbaiki citra BI melalui seminar, menulis buku. KPK belum meyakini
jawaban itu, masih intensif menyelidikinya.

Advokat Harry Pontoh dan Abdul Hakim Garuda Nusantara menyatakan, honor
pengacara dalam menangani suatu perkara amat relatif. Pengacara melanggar kode etik
jika ia menyalurkan dana kepada penegak hukum lain. (VIN/A14/SUT/A13)

Sumber: Kompas, 14 November 2007
------------------------------------

Aliran Dana BI; Antony ZA Bantah Laporan BPK
Kamis, 15-Nopember-2007
Mantan anggota Komisi IX DPR Antony Zeidra Abidin membantah ada aliran dana Bank
Indonesia ke Komisi IX DPR, seperti disebut dalam laporan audit Badan Pemeriksa
Keuangan terhadap BI yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia justru
menilai audit itu konyol dan cacat hukum.
Tak ada yang mengatakan ada aliran dana itu. Nama saya salah, semua salah, ujar
Antony, Rabu (14/11) di Jakarta, seusai diperiksa KPK.

Antony, yang kini Wakil Gubernur Jambi, diperiksa penyidik KPK hingga pukul 19.00.
Ia datang ke Gedung KPK pukul 10.00. Dalam surat Ketua BPK Anwar Nasution ke
KPK, tertanggal 14 November 2006, Antony disebut pada tahun 2003 menerima dana BI
senilai Rp 31,5 miliar untuk penyelesaian kasus bantuan likuiditas BI dan perubahan
Undang-Undang BI. Dana itu disebutkan untuk anggota DPR.

Menurut Antony, audit itu memiliki banyak kelemahan, antara lain salah menuliskan
nama dan jabatannya. Antony Zeidra Abidin ditulis Antoni Zainal Abidin dan jabatannya
Ketua Sub-Komisi Perbankan ditulis Ketua Panitia Perbankan. Audit itu juga



Page 31 of 131
www.zeilla.wordpress.com


menyebutkan tanggal penerimaan dana olehnya, tetapi saat itu ia mengaku berada di luar
negeri.

Pengacara pintu masuk
Anggota Badan Supervisi BI (BSBI) Romli Atmasasmita mengaku belum menerima
salinan laporan audit BPK terhadap BI. Selama ini BSBI menerima laporan yang baik-
baik saja.

Dalam laporan audit BI, kata Romli, juga tak tercantum dana Yayasan Pengembangan
Perbankan Indonesia (YPPI), yang disebutkan dialirkan ke penegak hukum dan anggota
DPR.

Sebaliknya, anggota Komisi III DPR Benny K Harman (Fraksi Partai Demokrat)
mengingatkan, KPK harus berkemauan kuat untuk menyelidiki dugaan penyelewengan
dana BI, yang melibatkan aparat hukum dan anggota DPR. Pintu masuknya adalah
dengan memeriksa pengacara yang mendampingi mantan pejabat BI yang diduga
korupsi, yang mengakui menerima aliran dana BI. Dari pengacara bisa dicek lagi ke
mana aliran dana BI.

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Amanat Nasional Arbab Paproeka menuturkan,
KPK bisa memverifikasi dana yang diterima pengacara dari laporan pajaknya. Kalau ada
aliran dana ke aparat hukum, harus diselidiki juga melalui siapa, katanya.

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Muladi, secara terpisah, mendesak KPK
menjelaskan kepada publik bagaimana laporan Ketua BPK tertanggal 14 November 2006
mengendap setahun dan baru ditindaklanjuti September 2007. Apakah ada orang yang
mencoba menghalangi penyidikan? Apakah ada yang memalsu atau memilah laporan?
kata guru besar hukum pidana itu.

Menurut Muladi, kunci penuntasan kasus itu ada di BI karena mereka yang punya data.
Dugaan aliran dana BI itu memprihatinkan dan harus dituntaskan.

Kalau Anwar Nasution diduga terlibat, dia juga harus diperiksa. Kasus ini pelecehan
terhadap rasa keadilan rakyat. Uang itu gratifikasi, kata Muladi.

Muladi juga menyayangkan sikap Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR Irsyad Sudiro
dari Partai Golkar yang akan menutup kasus itu karena Koalisi Penegak Citra DPR
sebagai pelapor tidak menyebutkan nama anggota DPR yang diduga terlibat. Namanya
sudah jelas. BK jangan defensif dan melindungi orang yang bersalah. Mereka
bertanggung jawab menjaga perilaku anggota DPR, katanya lagi.

Muladi meminta BK DPR bersikap antisipatif dan mencari bukti sendiri. Dalam surat
BPK jelas siapa yang menerima dan menyerahkan dana itu. Keberadaan BK DPR
seharusnya bisa memperkuat proses penegakan hukum dan bukan malah menghentikan,
ujarnya.




Page 32 of 131
www.zeilla.wordpress.com


Di Jakarta, Rabu, Jaksa Agung Hendarman Supandji mengakui menerima tembusan surat
BPK ke KPK. Karena kasus aliran dana BI itu sudah ditangani KPK, kejaksaan
mengikuti perkembangan penanganannya saja.

Soal penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) atas kasus dugaan korupsi
dengan tersangka mantan Gubernur BI Soedrajat Djiwandono dan Deputi Gubernur BI
Iwan R Prawiranata tahun 2003, kata Hendarman, apabila dalam pengusutan KPK
ditemukan indikasi pidana, pengeluaran SP3 itu dapat dipraperadilankan. Namun,
kejaksaan belum akan memeriksa jaksa atau mantan jaksa yang menangani kasus
itu.(ANA/SUP/IDR/DWA/A14/SUT/TRA)

Sumber: Kompas, 15 November 2007
-----------------------------

BK Kantongi 16 Nama Anggota; Nama dalam Laporan BPK Terindikasi Korupsi
Jumat, 16-Nopember-2007

Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat atau BK DPR mengantongi 16 nama
anggota DPR periode 1999-2004 yang diduga menerima aliran dana dari Bank Indonesia.
Namun, BK menolak mengumumkan nama mereka karena akan diperiksa.
Menurut Wakil Ketua BK DPR T Gayus Lumbuun, Kamis (15/11) di Jakarta, Koalisi
Penegak Citra DPR yang melaporkan dugaan penerimaan dana BI menyerahkan tujuh
nama baru anggota DPR yang diduga menerima dana itu. Total, BK DPR kini memiliki
16 nama anggota DPR periode 1999-2004 yang akan diperiksa.

Gayus menolak menyebutkan nama wakil rakyat yang diadukan itu. Data yang diperoleh
Kompas, anggota DPR yang diadukan itu berasal dari Fraksi Partai Golkar (empat orang),
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (dua orang), Fraksi Kebangkitan Bangsa
(satu orang), dan masing-masing tiga orang dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan,
Fraksi Reformasi, dan Fraksi TNI/Polri. Sebagian dari mereka kini masih menjadi wakil
rakyat di Senayan.

Menurut Gayus, bukti yang disampaikan Koalisi Penegak Citra DPR tidak serta-merta
dianggap benar. Tugas BK DPR menginvestigasi dan mengklarifikasinya.

Ketua BK DPR Irsyad Sudiro secara terpisah juga menegaskan, BK akan menindaklanjuti
dugaan pelanggaran kode etik anggota DPR yang menerima dana BI. Kamis, BK DPR
memanggil mantan Kepala Bagian dan Kepala Subbagian Sekretariat Komisi IX DPR,
Usiono dan Wagianto, untuk dimintai keterangan.

Anggota BK Imam Syudja menuturkan, sebelum pemeriksaan terjadi perdebatan alot di
antara anggota BK DPR. Sejumlah anggota BK menghendaki pemeriksaan dilakukan
dengan menuntaskan dahulu pengadu, baru memanggil pihak lainnya.

Gayus menambahkan, dari pemeriksaan, Sekretariat Komisi IX mencatat semua rapat di
hotel atau di DPR, termasuk yang diduga terkait aliran dana BI. Senin depan, BK



Page 33 of 131
www.zeilla.wordpress.com


bertemu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk koordinasi.

Terindikasi korupsi
Ditemui terpisah, anggota Badan Supervisi BI Romli Atmasasmita menegaskan, nama
siapa pun yang disebutkan dalam surat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar
Nasution kepada KPK, tanggal 14 November 2007, harus dibaca terindikasi korupsi atau
penyuapan. Surat Anwar itu menyebut sejumlah nama pejabat dan mantan pejabat BI,
anggota DPR, dan penegak hukum.

Surat Ketua BPK itu, kan, melaporkan dugaan penyuapan atau korupsi. Jadi, semua nama
yang disebutkan dalam surat itu dapat diperiksa karena, sesuai laporan BPK, diindikasi
korupsi atau penyuapan, ujar Romli, guru besar hukum pidana internasional dari
Universitas Padjadjaran, Bandung.

Dalam suratnya, Anwar menduga adanya penggunaan dana BI dan Yayasan
Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) yang tidak tepat. Dana senilai Rp 100 miliar
dari YPPI, yayasan yang dimiliki BI, dipakai untuk membantu penanganan hukum
terhadap mantan pejabat BI sebesar Rp 68,5 miliar dan disalurkan ke DPR senilai Rp
31,5 miliar. BI juga mengeluarkan dana Rp 27,747 miliar untuk bantuan hukum pada
mantan petinggi BI.

Ketua KPK Taufiequrachman Ruki menambahkan, KPK tetap melanjutkan pemeriksaan
dugaan penyimpangan dana BI. KPK juga akan meminta keterangan Ketua BPK jika
sudah kembali dari luar negeri.

Namun, yang harus dipahami masyarakat, KPK tidak bisa menindaklanjuti laporan dan
memeriksa seseorang hanya atas dasar prasangka. Dibutuhkan data dan bukti sehingga
perlu waktu, kata Ruki lagi.

Sebaliknya, Koordinator Badan Pekerja Indonesian Corruption Watch Teten Masduki
mengingatkan, tak ada alasan bagi KPK menyatakan kesulitan untuk merumuskan
persoalan aliran dana BI ke penegak hukum dan anggota DPR. Sebab, jika dirunut dari
hasil rapat Dewan Gubernur BI pada 3 Juni 2003 hingga rapat 22 Juli 2003, jelas aliran
dana BI yang berasal dari YPPI adalah sebuah penyimpangan yudisial dan membeli
kepentingan politik (political buying) dalam rangka mengegolkan rencana anggaran dan
legislasi.

Menurut Teten, KPK jangan mundur karena political buying ini tampaknya menjadi
kebiasaan lembaga negara, bukan hanya BI. Penyelidikan oleh KPK dan BK DPR juga
harus dijadikan momentum untuk terus memperbaiki lembaga otonom, seperti BI dan
institusi negara lainnya.(A14/SUT/HAR/TRA)

Sumber: Kompas, 16 November 2007
--------------------------------------------

Golkar Semestinya Percaya kepada BK DPR


Page 34 of 131
www.zeilla.wordpress.com



Kamis, 22-Nopember-2007
Instruksi Ketua Umum DPP Partai Golkar, Jusuf Kalla agar membentuk tim untuk
mengusut dugaan kasus aliran dana Bank Indonesia (BI) ke DPR mendapat banyak
respons. Selain publik, anggota Badan Kehormatan (BK) DPR sendiri pun kaget dengan
instruksi tersebut.

Direktur Eksekutif, Indonesian Legal Resource Center, Uli Parulian Sihombing di
Jakarta, Selasa (20/11), mengatakan, tim seperti itu boleh-boleh saja. Namun yang paling
penting adalah tim tersebut jangan sampai mempengaruhi BK DPR untuk tidak
menuntaskan kasus tersebut. BK DPR harus independen dalam menyelidiki kasus
tersebut, kata dia.

Uli mengatakan, tidak salah kalau sebagian masyarakat beranggapan, tim khusus yang
dibentuk Partai Golkar itu justru akan melindungi sejumlah anggota DPR yang menerima
dana itu, terutama anggota DPR dari Partai Golkar. Partai Golkar semestinya percaya
sepenuhnya dan mendukung BK DPR. Tidak perlu bentuk tim seperti itu, kata dia.

Terkait itu, Uli mendesak KPK agar mengusut tuntas kasus tersebut. KPK, kata dia, harus
membuktikan kepada masyarakat, KPK tidak tebang pilih dalam menegakkan hukum.

Wakil Ketua BK DPR, Gayus Lumbuun ketika dikonfirmasi tentang pembentukan tim
tersebut, mengaku sangat kaget. Kalau Golkar mau mengkaji sendiri silakan, tapi BK
DPR tidak akan berhenti mengusut kasus tersebut, katanya.

Untuk itu, pada Kamis (22/11) besok, pihaknya akan memanggil auditor senior BPK,
Surachmin sebagai saksi ahli untuk menjelaskan tentang kebijakan keuangan di lembaga-
lembaga negara, terutama di BI.

Darus Agap, anggota BK dari Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (FBPD), mengatakan,
tidak ada masalah jika Golkar ingin membuat tim sendiri, selama tidak mencampuri kerja
BK. Silakan kalau Golkar mau bentuk tim untuk menertibkan anak buahnya sendiri,
ujarnya.

Tapi BK tidak akan terpengaruh, dan tim Golkar itu tidak boleh mengintervensi
penanganan kasus yang sedang dikerjakan oleh BK, tandasnya. Hal itu penting,
mengingat Ketua BK Irsyad Sudiro, berasal dari Fraksi Partai Golkar. [E-8/B-14]

Sumber: Suara Pembaruan, 21 November 2007
-----------

Syahril Sabirin Kucurkan Rp 15 Miliar
Selasa, 11-Desember-2007

Anwar Nasution dan anggota Dewan Gubernur lain ikut menyetujui.



Page 35 of 131
www.zeilla.wordpress.com


Dana bantuan hukum bagi para mantan pejabat bank sentral yang terlibat kasus Bantuan
Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) ternyata sudah dikucurkan Dewan Gubernur BI sejak
di bawah kepemimpinan Syahril Sabirin. Sebelumnya telah terungkap bahwa rapat yang
dipimpin Gubernur BI setelah Syahril, Burhanuddin Abdullah, memutuskan
mengucurkan dana Rp 100 miliar untuk keperluan serupa dan untuk dana lobi bank
sentral di Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam laporannya kepada Komisi Pemberantasan
Korupsi, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Anwar Nasution mensinyalir adanya tindak
pidana suap di balik arus dana ini.

Sebuah dokumen yang didapat Tempo menyebutkan keputusan di masa Syahril itu
diambil saat rapat Dewan Gubernur BI dengan Direktorat Hukum BI pada 20 Maret
2003. Rapat memutuskan bantuan dana Rp 15 miliar untuk tiga mantan pejabat BI, yakni
Hendro Budiyanto, Heru Soepraptomo, dan Paul Sutopo.

Dari dokumen itu diketahui bantuan dana diberikan atas permintaan ketiga pejabat
tersebut tiga hari sebelumnya. Uang diberikan langsung kepada yang bersangkutan dan
dibebankan pada anggaran Direktorat Hukum. Ketiga pejabat dinyatakan tak perlu
mempertanggungjawabkan penggunaannya.

Selain Syahril, keputusan rapat ditandatangani oleh Deputi Gubernur Senior BI Anwar
Nasution dan jajaran Deputi Gubernur BI, yakni Miranda S. Goeltom, Aulia Pohan, Bun
Bunan J. Hutapea, Maman Soemantri, serta Direktur Hukum Oey Hoey Tiong.

Saat dimintai konfirmasi kemarin, Syahril membenarkan adanya rapat pada Maret 2003
itu. Namun, dia mengaku tidak ingat kapan dan apa hasilnya. Masalah itu (bantuan dana),
saya tidak ingat, ujarnya. Dia mengatakan mungkin saja dia ikut menandatangani.
Sewaktu menjabat, saya hanya menandatangani (dokumen) yang resmi-resmi saja,
tuturnya.

Syahril menjelaskan peraturan BI membenarkan pemberian bantuan hukum bagi mantan
pejabat BI yang terkena masalah hukum sampai di tingkat kasasi. Ia pun menyatakan siap
memberikan keterangan jika dipanggil KPK, Kalau diperiksa, tidak apa-apa karena
semuanya resmi.

Anwar Nasution pun mengaku lupa soal rapat pada Maret 2003 itu. Yang mana itu? Ia
balik bertanya (Koran Tempo, 10 Desember).

Bun Bunan J. Hutapea menolak memberi penjelasan, Tanyakan ke Humas BI saja. Oey
Hoey Tiong pun begitu. Saya sedang rapat, jangan diganggu, ya, katanya singkat.

Adapun Miranda Goeltom, kini Deputi Gubernur Senior BI, dan Aulia Pohan, yang sudah
pensiun, tak dapat dimintai konfirmasi.

Suatu kali Aulia pernah membenarkan pengucuran dan penggunaan dana Rp 100 miliar
oleh BI. Menurut dia, tidak ada yang salah dengan hal itu. Karena dana yang ada di LPPI




Page 36 of 131
www.zeilla.wordpress.com


(Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia) adalah milik BI. Jadi itu bukan milik
negara, katanya.

Sebulan lalu, kepada Tempo Miranda menyatakan tak tahu-menahu dan tak bisa
memberikan keterangan soal kasus ini. Alasannya, keputusan itu dibuat saat dia tak lagi
menjadi Deputi Gubernur BI. Tugas saya sebagai Deputi Gubernur selesai pada 17 Mei
2003, katanya.

Terkait dengan kasus aliran dana bank sentral kepada sejumlah anggota Dewan, hari ini
Badan Kehormatan DPR mengagendakan pertemuan dengan Ketua BPK Anwar Nasution
di gedung BPK. Eko Nopiansyah | Gunanto ES | Anne L Handayani | Karaniya D
----------------------
Tanda Tangan Sakti

Bantuan dana untuk tiga mantan anggota direksi Bank Indonesia--Hendro Budiyanto,
Heru Soepraptomo, dan Paul Sutopo--ternyata sudah lahir sejak masa Gubernur BI
Syahril Sabirin.

Dalam rangka melaksanakan tugas. Itulah kalimat sakti yang dipegang Dewan Gubernur
Bank Indonesia saat meloloskan permintaan bantuan bagi tiga mantan anggota direksi
tersebut. Berikut ini kronologinya:

17 Maret 2003:

Hendro, Heru, dan Paul mengirim surat kepada Bank Indonesia. Isinya, minta bantuan
dana Rp 15 miliar selama menjalani pemeriksaan pada 1997-2003.

20 Maret 2003:

Dewan Gubernur dan Direktorat Hukum Bank Indonesia menggelar rapat untuk
membahas surat itu.

Keputusannya:

1. Masing-masing pemohon mendapat bantuan Rp 5 miliar.

2. Pembayaran langsung dilakukan kepada yang bersangkutan. Sumber pendanaan
dibebankan pada anggaran Direktorat Hukum.

3.Bantuan itu tak perlu dipertanggungjawabkan penggunaan kepada BI cq Direktorat
Hukum. Alasannya, bantuan dana itu merupakan pengganti biaya yang sudah dikeluarkan
yang bersangkutan.

4. Direktorat Hukum diminta menyediakan anggaran. Bila anggaran 2003 tak cukup,
mereka diminta mengajukan Tambahan Anggaran Pengeluaran.




Page 37 of 131
www.zeilla.wordpress.com


Mereka yang Meneken Keputusan Itu:

# Syahril Sabirin (Gubernur BI)

# Anwar Nasution (Deputi Gubernur Senior)

# Miranda S. Goeltom (Deputi Gubernur)

# Aulia Pohan (Deputi Gubernur)

# Bun Bunan E.J. Hutapea (Deputi Gubernur)

# Maman Soemantri (Deputi Gubernur)

# Direktorat Hukum diwakili Oey Hoey Tiong

Kisah Versi Anwar

Bantuan resmi BI Rp 15 miliar itu adalah bagian dari bantuan sebesar Rp 42,75 miliar.
Belakangan, dana Rp 15 miliar dikembalikan sehingga bantuan dana cuma 27,75 miliar.

3 JUNI 2003

Di luar dana itu, BI menggunakan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia Rp
100 miliar. Perinciannya, Rp 31,5 miliar untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan
Rp 68,5 miliar untuk bantuan hukum.

NASKAH: DWI WIYANA BAHAN: BPK, Keputusan Rapat Dewan Gubernur dan
Direktorat Hukum BI

Sumber: Koran Tempo, 11 Desember 2007
-------------

Dana Bantuan Hukum Bank Indonesia Dinilai Terlalu Besar
Selasa, 11-Desember-2007

Perlu dikhawatirkan dana itu digunakan untuk biaya tidak terduga.
Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch, Adnan Topan Husodo,
mempertanyakan standar pemberian bantuan hukum yang diberikan Bank Indonesia. Dia
menegaskan bantuan hukum harus mempunyai plafon yang jelas. (Sebab) kalau tidak,
bisa menimbulkan penyalahgunaan wewenang, katanya di Jakarta kemarin.

Pernyataan Adnan tersebut dikeluarkan menanggapi keputusan Bank Indonesia yang
mengeluarkan dana Rp 96,25 miliar untuk bantuan hukum kepada para mantan
pejabatnya terkait dengan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Menurut
surat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Anwar Nasution kepada Komisi Pemberantasan



Page 38 of 131
www.zeilla.wordpress.com


Korupsi pada 14 November 2006, dana itu merupakan bantuan resmi senilai Rp 27,75
miliar dan tidak resmi Rp 68,5 miliar (Koran Tempo, 10 Desember).

Menurut Adnan, meskipun bantuan hukum itu dimungkinkan dalam peraturan Bank
Indonesia, lembaga itu harus menetapkan syarat-syaratnya. Setidaknya, kata dia, ada
beberapa ketentuan yang harus dipenuhi guna mencairkan dana negara tersebut.

Dia menegaskan besaran dana yang boleh dikucurkan harus terukur. Misalnya, untuk
lawyer fee, perlu penelusuran melalui perbandingan dengan kantor pengacara lain,
ujarnya.

Kemudian harus ada prinsip yang jelas mengapa dana itu dikeluarkan. Keluarnya dana
bantuan, kata Adnan, tak bisa hanya berdasarkan keputusan rapat Dewan Gubernur yang
berkaitan dengan Dewan Gubernur Bank Indonesia sebelumnya. Syarat terakhir, dana
yang dikeluarkan harus dapat dipertanggungjawabkan seluruhnya.

Adnan berpendapat sebenarnya perkara BLBI itu tidak terlalu rumit. Jadi, menurut dia,
biaya untuk bantuan hukum para pejabat itu terlalu besar. Saya memang tidak
berkecimpung di bidang kepengacaraan. Namun, perkara BLBI itu kan hanya perlu
(dilakukan) cek dokumen BI dan bank penerima bantuan. Tidak rumit, katanya.

Bagi praktisi hukum Frans Hendra Winata, besaran biaya pengacara yang dikeluarkan
Bank Indonesia tersebut masih wajar. Dia memperkirakan, dengan skala perkara yang
dihadapi para mantan anggota direksi bank sentral itu, biayanya bisa berapa saja. Mulai
Rp 550 juta hingga Rp 5 miliar, katanya.

Biaya pengacara, kata dia, sangat bergantung pada kepercayaan klien, ranking pengacara,
dan jangkauan pekerjaan. Jika pekerjaan menuntut penelusuran dan penelitian dokumen
yang rumit sehingga harus dikerjakan tim, wajar jika pengacara menagih hingga Rp 5
miliar, bahkan Rp 10 miliar.

Tapi Frans mewanti-wanti, bisa saja jika dalam prakteknya dana itu tidak hanya untuk
pengacara, tapi juga untuk biaya tidak terduga. Biaya tak terduga di luar lawyer fee ini,
menurut Frans, misalnya untuk membayar calo atau memperlancar proses peradilan. Itu
perlu dikhawatirkan, kata dia. shinta eka p

Sumber: Koran Tempo, 11 Desember 2007

----------

Skandal Dana BI; KPK Akan Panggil Syahril Sabirin
Rabu, 12-Desember-2007

Penggunaan dana Rp 100 miliar tidak pernah dipertanggungjawabkan.




Page 39 of 131
www.zeilla.wordpress.com


Komisi Pemberantasan Korupsi berencana memanggil mantan Gubernur Bank Indonesia
Syahril Sabirin terkait dengan pengucuran dana bantuan hukum bagi para mantan pejabat
bank sentral yang terlibat kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

Seperti diberitakan koran ini kemarin, Syahril diketahui pernah memimpin rapat Dewan
Gubernur BI pada 20 Maret 2003 yang memutuskan pemberian dana Rp 15 miliar kepada
tiga mantan pejabat bank sentral, yakni Hendro Budiyanto, Heru Soepraptomo, dan Paul
Sutopo. Adapun pengucuran dana Rp 100 miliar untuk keperluan serupa dan dana lobi
bank sentral di BI diputuskan pada rapat Dewan Gubernur BI di masa Burhanuddin
Abdullah, gubernur sekarang, pada 3 Juni 2006.

Ya, KPK akan memanggil Syahril Sabirin nanti. Rapat pengucuran dana itu akan menjadi
bagian dari proses pengembangan penyelidikan kami, ujar juru bicara KPK, Johan Budi,
di kantornya kemarin.

Kepada Tempo, Syahril Sabirin sebelumnya membenarkan adanya rapat Maret 2003 itu.
Namun, dia mengaku tidak ingat kapan dan apa hasilnya. Dia juga memastikan siap
memberikan keterangan jika dipanggil KPK. Kalau diperiksa, tidak apa-apa karena
semuanya resmi, ujarnya.

Sementara itu, Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat kemarin bertemu dengan
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Anwar Nasution dan Auditor Utama Keuangan
Negara III Soekoyo di gedung BPK, Jakarta.

Dalam jumpa pers seusai pertemuan, Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR Gayus
Lumbuun mengatakan fakta-fakta yang disampaikan BPK akan menjadi bahan
pendukung untuk menindaklanjuti pengusutan aliran dana ke anggota Komisi Keuangan
dan Perbankan DPR periode 1999-2004. Anggota Badan Kehormatan, Anshory Siregar,
memastikan Badan Kehormatan berkomitmen mengusut tuntas kasus ini. Biar jadi
pelajaran (buat) anggota DPR sekarang, ujarnya.

Terkait dengan penggunaan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI)
sebesar Rp 100 miliar oleh BI, Soekoyo menjelaskan, baik Yayasan maupun bank sentral
sama sekali tidak membuat laporan pertanggungjawaban pemakaian duit itu.

Menurut dia, fakta itu terungkap ketika audit BPK menemukan penurunan aset Yayasan--
yang kemudian berubah menjadi Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)--
pada 2003 sebesar Rp 92,5 miliar. Per Juni tahun itu, aset Yayasan masih tercatat Rp
271,9 miliar, tapi tinggal tersisa Rp 179,4 miliar pada Desember 2003. Penurunan aset itu
tidak dicatatkan dalam laporan keuangan Yayasan 2003. Sepertinya ada proses rekayasa
akuntasi, kata Soekoyo.

Dalam laporan BPK ke KPK, dana Rp 100 miliar itu digunakan untuk bantuan hukum
tidak resmi senilai Rp 68,5 miliar dan Rp 31,5 miliar dialirkan ke anggota Komisi
Keuangan DPR.




Page 40 of 131
www.zeilla.wordpress.com


Kepada Tempo, mantan Deputi Gubernur BI Aulia Pohan pernah membenarkan
penggunaan dana Rp 100 miliar itu. Menurut dia, tidak ada yang salah dengan hal itu,
Karena dana yang ada di LPPI adalah milik BI. Bukan milik negara.

Hal ini dibantah Soekoyo. YPPI terafiliasi dengan BI. Artinya, uang di YPPI itu uang
negara, tuturnya. Itu sebabnya, pemimpin YPPI dan BI serta koordinator penggunaan
dana Yayasan harus mempertanggungjawabkannya.

Direktur Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat BI Lukman Boenjamin
enggan berkomentar saat dimintai konfirmasi soal kasus ini. Sudahlah, tanya yang lain
saja, ujarnya. Cheta Nilawaty | EKO NOPIASYAH | KURNIASIH

Sumber: Koran Tempo, 12 Desember 2007

--------

Antony Tantang BK DPR; Panitia Kerja UU BI Minta Dipanggil
Kamis, 13-Desember-2007

Mantan anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Golkar, Antony Zeidra Abidin, meminta
Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat atau BK DPR menyelidiki kasus aliran
dana Bank Indonesia atau BI secara proporsional. Apabila bersungguh-sungguh, ia
menantang BK memanggil petinggi Dewan saat itu.
Apakah BK berani memanggil Ketua Komisi IX, Ketua Panitia Khusus (Pansus), dan
Ketua Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang (UU) BI. Saya ini apa? kata Antony,
mantan Ketua Sub-Komisi Perbankan Komisi IX DPR, melalui telepon kepada Kompas,
Rabu (12/12) di Jakarta.

Ketua Komisi IX DPR saat itu adalah Emir Moeis dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (F-PDIP). Ketua Pansus Revisi UU adalah Dudhie Makmun Murod (F-PDIP).
Adapun Ketua Panja UU BI adalah Paskah Suzetta dari Fraksi Partai Golkar (F-PG).
Emir dan Dudhie masih aktif menjadi anggota DPR. Paskah Suzetta menjadi Menteri
Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional.

Antony menilai kasus ini sarat dengan kepentingan politik, penuh konspirasi, dan
rekayasa. Ada upaya juga untuk menjadikan dirinya sebagai korban. BK DPR dinilai
tidak proporsional karena masuk ke wilayah hukum.

Antony menyanggah tudingan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution
yang melaporkan dirinya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga
menerima dana dari BI.

Menurut Antony, audit BPK juga memiliki banyak kelemahan karena menyebutkan
dirinya pernah menerima dana. Padahal, pada tanggal yang disebutkan, ia di luar negeri.
Hal itu bisa dia buktikan dengan paspor.



Page 41 of 131
www.zeilla.wordpress.com



Siapa pun akan dipanggil

Menanggapi tantangan Antony, Wakil Ketua BK DPR T Gayus Lumbuun dari F-PDIP
menegaskan, BK memiliki metode kerja tersendiri. Jadi, tidak perlu diatur-atur,
ungkapnya.

Menurut Gayus, sejak awal BK memiliki niat memanggil siapa pun yang terkait kasus
ini, bahkan kalau perlu sampai Gubernur BI. Jadi, kalau soal keberanian, BK pasti akan
panggil siapa pun. Tetapi, BK tidak mau diatur siapa pun, katanya lagi.

Menurut Gayus, apa yang dilakukan BK masih proporsional. BK menemui KPK untuk
mendapatkan fakta yuridis. BK menemui BPK untuk mendapatkan fakta audit keuangan.
BK juga mengecek berbagai dokumentasi kaset rapat di DPR. Kami punya metode yang
jelas, ujarnya lagi.

Menurut Gayus, pekan lalu Emir Moeis berinisiatif menghubungi BK dan meminta
dirinya dipanggil BK untuk menjelaskan persoalannya. Pak Emir harus dicontoh.
Padahal, dia duduk sebagai Ketua Komisi IX hanya dua bulan (sebelum revisi UU BI
disahkan), ucapnya.

Emir semalam membenarkan itu. Saya memang minta dipanggil. Kalau perlu saya yang
datang ke BK karena ingin masalah ini tuntas agar yang tidak salah tidak ikut terbawa-
bawa, ucapnya.

Paskah Suzetta sebelumnya juga pernah menyatakan siap dipanggil BK DPR apabila
memang diperlukan. (SUT)

Sumber: Kompas, 13 Desember 2007

------------

Kejaksaan Bisa Buka Kasus Dua Pejabat BI
Kamis, 13-Desember-2007

Dugaan suap ke para jaksa dibantah.
Kejaksaan Agung menyatakan bisa saja meninjau kembali surat perintah penghentian
penyidikan (SP3) yang pernah diterbitkan untuk mantan pejabat Bank Indonesia dalam
kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

Pada umumnya SP3 bisa bila ditemukan fakta baru keterlibatannya, kata Jaksa Agung
Muda Tindak Pidana Khusus Kemas Yahya Rahman saat dihubungi Tempo kemarin.
Pembukaan kembali bisa dilakukan dengan cara praperadilan atau langsung oleh jaksa.

Kejaksaan Agung menerbitkan SP3 terhadap mantan Gubernur Bank Indonesia J.
Sudradjad Djiwandono dan mantan Direktur BI Iwan R. Prawiranata pada 2003, semasa



Page 42 of 131
www.zeilla.wordpress.com


Jaksa Agung M.A. Rahman. Belakangan, langkah kejaksaan ini kembali menjadi sorotan
lantaran adanya indikasi penggunaan dana Rp 68,5 miliar dari bank sentral untuk biaya
bantuan hukum tidak resmi terhadap para mantan pejabatnya.

Temuan yang diungkap dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan itu juga menemukan
adanya aliran dana Rp 31,5 miliar ke anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga
memuluskan penyelesaian kasus BLBI dan rancangan undang-undang tentang bank
sentral. Komisi Pemberantasan Korupsi telah memanggil sejumlah pejabat Bank
Indonesia untuk dimintai keterangan terkait dengan kasus tersebut.

Menanggapi tudingan bahwa sebagian dana Rp 68,5 miliar itu ada kemungkinan mengalir
pula ke para jaksa yang menangani kasus BLBI para mantan pejabat bank sentral, Kemas
menyangkalnya. Tidak ada itu.

Berbeda dengan dugaan aliran uang ke para wakil rakyat yang disidik KPK ataupun
Badan Kehormatan DPR, kemungkinan suap yang ditujukan pada aparat penegak hukum
dalam kasus BLBI hingga kini belum tersentuh. Mau periksa, datanya mana? kata
Kemas.

Sebelumnya, Jaksa Agung Hendarman Supandji juga mengatakan surat tembusan yang
diterimanya dari pelapor dalam kasus ini pun tidak mencantumkan nama-nama jaksa
yang diduga menerima suap. Karena itulah pihaknya tidak bisa menindaklanjutinya. Alat
buktinya apa? kata Hendarman setelah mengikuti sebuah acara di Cianjur, Senin lalu.

Meski begitu, katanya, kejaksaan tetap akan memonitor perkembangan kasus dugaan
suap Bank Indonesia yang sedang ditangani KPK. Kita tunggu hasil klarifikasi KPK,
ujarnya.

Selain memeriksa beberapa deputi gubernur BI dan para pejabat terkait lainnya, KPK
berencana memanggil mantan Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin untuk dimintai
keterangan. Sebelumnya, Syahril diketahui pernah memimpin rapat Dewan Gubernur BI
pada 20 Maret 2003 yang memutuskan pemberian dana Rp 15 miliar kepada tiga mantan
pejabat bank sentral, yakni Hendro Budiyanto, Heru Soepraptomo, dan Paul Sutopo.

Adapun pengucuran dana Rp 31,5 miliar dan bantuan hukum tak resmi Rp 68,5 miliar
diputuskan dalam rapat Dewan Gubernur BI pada masa Burhanuddin Abdullah, gubernur
sekarang, pada 3 Juni 2006. KPK juga telah memanggil Burhanuddin, tapi yang
bersangkutan berhalangan.RINI KUSTIANI

Sumber: Koran Tempo, 13 Desember 2007
-------------

Aliran Dana BI, Cermin Lemahnya Kelembagaan dan Etika Pejabat Kita
Kamis, 13-Desember-2007




Page 43 of 131
www.zeilla.wordpress.com


Bantuan hukum hakikatnya adalah hak seseorang untuk mendapat pembelaan jika
dituduh bersalah. Namun, apakah menjadi kewajiban lembaga membela habis-habisan
mantan pejabatnya yang terbelit pelanggaran pidana, dengan menggunakan sumber
pendanaan lembaganya atau lembaga lain yang terkait?
Pertanyaan itulah yang kini terlontar di masyarakat, ketika pengujung tahun ini terungkap
adanya bantuan hukum bagi mantan pejabat Bank Indonesia (BI) dan aliran dana ke
sejumlah anggota DPR. Dalam kasus ini, terungkap dana Rp 100 miliar dari Yayasan
Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI), yayasan milik BI, dipakai bank sentral
untuk kepentingan bantuan hukum serta diserahkan ke Komisi IX DPR untuk
kepentingan penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), diseminasi, dan
pembahasan revisi Undang-Undang (UU) BI. Padahal, ada anggaran resmi BI untuk
bantuan hukum Rp 27,74 miliar.

Berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagaimana dinyatakan
Ketua BPK Anwar Nasution, melalui suratnya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
14 November 2006, selain bertendensi melanggar ketentuan, aliran dana itu diduga juga
menyimpang. Bahkan, BPK menilai, ada indikasi yang menimbulkan sangkaan korupsi.
Karena itu, Badan Kehormatan (BK) DPR dan KPK bergerak menelusuri kasus itu.
Sampai akhir tahun ini, memang belum tampak nyata penyelesaian perkara tersebut.

Namun, buntut terungkapnya laporan BPK itu, hingga kini BI dan DPR, selain pejabat
dan sejumlah mantan pejabatnya, disorot publik. Jika penyelidikan BK DPR dan KPK
selesai, dengan terungkapnya aliran dana BI beserta mereka yang terlibat, sempurnalah
kebobrokan lembaga negara di negeri ini, seperti yang pernah disampaikan Ketua BPK
Anwar Nasution, dan lemahnya etika pejabat dan mantan pejabat kita. Anwar juga
mengaku jengkel dengan perilaku oknum pejabat di lembaga negara kita.

Lazimnya, pembelaan tentu boleh saja dilakukan. Namun, dana yang dikeluarkan itu tak
membuat lembaga itu bermasalah. Lebih adil lagi, jika bantuan hukum seperti itu berlaku
bagi semua pegawai, dan bukan hanya bagi mantan pejabat.

Menjaga citra
Menilik latar belakang munculnya kasus aliran dana BI, memang berawal dari keinginan
pejabat BI untuk menjaga citra bank sentral di mata publik nasional maupun
internasional, pascakasus Bantuan Likuiditas BI (BLBI) yang belum tuntas.

Untuk pertama kalinya, pada 17 Maret 2003, muncul surat permohonan dana operasional
dan konsultasi hukum dari tiga mantan anggota Direksi BI, yang tersangkut kasus
penyaluran dana BLBI. Pejabat itu adalah Hendro Budiyanto, Heru Soepraptomo, dan
Paul Sutopo. Ketiganya meminta bantuan penggantian dana mulai dari penyelidikan,
penyidikan, hingga pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, yang
dijalaninya sejak 1997. Total biaya yang diperlukan hanya Rp 15 miliar.

Di bawah Gubernur BI waktu itu, Syahril Sabirin, surat ketiga mantan anggota Direksi BI
itu dibahas dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG), 20 Maret 2003. Disepakatilah
permintaan mantan pejabat BI itu, dengan pertimbangan ketiganya ikut menyalurkan



Page 44 of 131
www.zeilla.wordpress.com


dana BLBI dalam kaitan melaksanakan tugas kedinasan BI, yaitu mengatasi krisis
moneter dan menyelamatkan sistem perbankan yang ambruk tahun 1997. Dana yang
diberikan pun tak perlu dipertanggungjawabkan.

Syahril diganti Burhanuddin Abdulah, Mei 2003, sebagai Gubernur BI. Dari risalah
keputusan RDG pada 3 Juni, terungkap, Burhanuddin menggelar RDG, membahas upaya
menanggulangi kebutuhan dana terkait pelaksanaan kegiatan yang bersifat insidental dan
mendesak di BI, dengan menggunakan dana yang berasal dari Lembaga Pengembangan
Perbankan Indonesia (LPPI), yang kemudian berubah menjadi YPPI.

Keputusan RDG yang dipimpin Syahril, yang menyetujui dana Rp 15 miliar untuk ketiga
mantan petinggi BI, berubah diputuskan menjadi Rp 100 miliar, dan meluas kepada
mantan petinggi BI lain, termasuk mantan Gubernur BI Sudradjat Djiwandono dan
Deputi Gubernur BI Iwan Prawiranata.

Terungkap pula, dua Deputi Gubernur BI, Aulia Pohan dan Bun Bunan Hutapea, diminta
membicarakan pelaksanaannya dengan pengurus LPPI. Berdasarkan RDG 3 Juni itu,
dibuat catatan yang dikeluarkan Biro Gubernur Rusli Simandjuntak, 27 Juni 2003.
Disebutkan, RDG juga menyetujui penggunaan dana tahap pertama Rp 50 miliar serta
menunjuk Rusli Simandjuntak dan Oey Hoey Tiong dalam penyediaan dana.

Harapan ke KPK dan BK
RDG pada 22 Juli 2003, yang dipimpin Burhanuddin, memperkuat keputusan RDG 3
Juni 2003. Rapat dihadiri Anwar Nasution, Deputi Senior BI. Anehnya, pada RDG ini
terdapat dua risalah RDG yang berbeda.

Risalah pertama, yang menjadi lampiran surat Anwar ke KPK, Deputi Gubernur Aslim
Tadjudin tak menandatangani risalahnya. Isinya, hanya mempertegas penyisihan dana
YPPI. Risalah lainnya, Aslim ikut menandatangani risalah.

Keanehan tak sebatas risalah RDG yang ganda, tetapi juga mempertanyakan kehadiran
Anwar. Ia juga ikut memutuskan penyisihan dana YPPI untuk bantuan hukum mantan
petinggi BI dan ke DPR, tetapi kenapa justru kini melaporkannya ke KPK dan meminta
kasus itu diusut tuntas. Lalu, disebut-sebut antara Anwar dan Burhanuddin sudah saling
menyelesaikan.

Juga muncul tudingan dari DPR, yang menilai audit BPK yang mengungkapkan adanya
aliran dana BI, termasuk ke Dewan itu, kedaluwarsa dan menyalahi prosedural, karena
tak dilaporkan ke DPR dulu. Justru langsung ke KPK. Namun, Anwar punya alasan
tersendiri.

Keanehan juga terjadi pada BI. Hingga kini, tak ada yang mau bicara perihal tudingan
dana BI yang diperkirakan bisa membuat citra bank sentral itu kembali terpuruk. Alasan
BI, BI sudah menjelaskan kepada KPK. Direktur Perencanaan Strategis BI Muliaman
yang pernah dihubungi bersikukuh tidak mau menjelaskan duduk soalnya. Demikian juga




Page 45 of 131
www.zeilla.wordpress.com


Deputi Direktur Direktorat Hukum BI Oey Hoey Tiong yang pernah dikontak ke telepon
selulernya.

Aulia Pohan juga enggan menjawab saat dihubungi di rumahnya di Kebayoran Baru,
Jakarta. BI, sejauh ini, hanya mau menjelaskan kasus itu sebatas background information.

Kasus aliran dana BI pun kini terus mengalir. KPK masih terus memeriksa sejumlah
saksi, belum ada tersangka yang ditetapkan. BK DPR pun masih bermain di pinggiran,
sebab belum ada seorang pun anggota Dewan atau mantan anggota DPR yang disebut-
sebut menerima dana BI itu yang dipanggil.

Publik berharap dugaan aliran dana BI itu diusut tuntas dan menyeluruh, sehingga
kebobrokan lembaga dan lemahnya etika pejabat kita tak terjadi lagi. Harapan juga
digantungkan pada anggota KPK yang baru terpilih.

Suhartono

Sumber: Kompas, 13 Desember 2007

----------
Aliran Dana; KPK Nilai Pimpinan BI Tak Kooperatif
Senin, 17-Desember-2007

Pimpinan Bank Indonesia atau BI dinilai tak kooperatif membantu penyelidikan kasus
dugaan aliran dana BI senilai Rp 100 miliar kepada anggota DPR dan penegak hukum.
Sikap tak kooperatif itu ditunjukkan, antara lain, dengan sulitnya menghadirkan pejabat
BI ke KPK untuk diklarifikasi.

KPK kesulitan mendatangkan pejabat BI. Sampai saat ini, KPK belum mendapatkan
keterangan dari Gubernur BI (Burhanuddin Abdullah) meski memanggilnya berkali-kali,
ujar Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Tumpak Hatorangan Panggabean, Jumat
(14/12) di Jakarta.

Tumpak menambahkan, BI kurang kooperatif. Kalau datang, lambat sekali. Berkali-kali
selalu ada halangan. Kurang mulus.

Menurut Tumpak, KPK sudah memanggil Burhanuddin dua kali. Namun, dia belum
memenuhi panggilan itu. Burhanuddin menjanjikan datang pada 12 Januari 2008. KPK
tak dapat melakukan upaya pemanggilan paksa karena kasus ini masih dalam taraf
penyelidikan.

Ia menjelaskan, KPK hingga kini belum dapat menyimpulkan hasil penyelidikan
sementara terhadap pengucuran dana BI ke anggota DPR periode 1999-2004 dan bantuan
hukum pada mantan petinggi BI. Selain belum diperolehnya keterangan dari seluruh
pejabat BI, KPK juga menemukan ada ketidaklogisan pada keterangan yang diberikan
beberapa saksi yang dipanggil.



Page 46 of 131
www.zeilla.wordpress.com



Kami juga belum bisa menyimpulkan korupsi mana yang terjadi dalam kasus BI ini.
Banyak keterangan yang diperoleh di tingkat penyelidikan yang tidak konsisten, ujar
Tumpak.

Secara terpisah, Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR T Gayus Lumbuun menilai,
pernyataan pimpinan KPK bahwa pimpinan BI tak kooperatif menyiratkan kelesuan
lembaga pemberantasan korupsi itu. Padahal, semestinya KPK menggunakan
kewenangannya untuk tetap bisa memeriksa pimpinan BI. Tidak kooperatif itu bahasa
hukum perdata, bukan pidana, katanya.

Menurut Gayus, BK DPR mendapat dukungan fakta rekayasa pembukuan BI dari Badan
Pemeriksa Keuangan. Untuk menuntaskannya, perlu dukungan KPK. Karena itu,
diharapkan KPK tetap semangat. (ana/tra)

Sumber: Kompas, 15 Desember 2007




Pejabat BI dan BPK Dipanggil
Rabu, 02-Januari-2008
Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat memanggil pejabat Bank Indonesia dan
Badan Pemeriksa Keuangan pada awal masa sidang. Pejabat kedua lembaga itu akan
dimintai keterangan terkait dengan aliran dana Bank Indonesia senilai Rp 31,5 miliar ke
anggota Komisi Keuangan DPR periode 1999-2004.
Pejabat Bank Indonesia dipanggil karena mengucurkan dana, sedangkan BPK selaku
pelapor ke KPK (Komisi Pemberantasan korupsi), kata Ketua Badan Kehormatan Irsyad
Sudiro ketika dihubungi Senin lalu.

Saat ini, tutur Irsyad, Badan Kehormatan telah menyelesaikan transkrip rekaman rapat
Komisi Keuangan periode lalu. Transkrip dibatasi hanya pada rapat pada 2004. Sesuai
dengan pengaduan, katanya. Tidak harus total, tapi menggunakan metode sampel.

Secara terpisah, Wakil Ketua Badan Kehormatan Gayus Lumbuun mengatakan yang
dipanggil antara lain Kepala Biro Deputi BI dan Deputi Gubernur Aulia Pohan. Aulia
akan dimintai keterangan apabila penjelasan dari Bank Indonesia belum memadai.




Page 47 of 131
www.zeilla.wordpress.com


Menurut Gayus, KPK telah mendapatkan fakta yuridis dari pengakuan pejabat Bank
Indonesia. Adapun BPK telah mendapatkan fakta yuridis berupa hasil audit keuangan.
Badan Kehormatan, kata dia, mendukung temuan kedua lembaga tersebut.

BPK, ujar Gayus, menemukan rekayasa laporan keuangan dengan nilai lebih dari Rp 100
miliar. Rekayasa laporan keuangan terkait dengan aliran dana dari Yayasan
Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI).

Gayus mengatakan uang Bank Indonesia kala itu diberikan kepada orang-orang yang
berwenang di Komisi Keuangan. YPPI memberikan tujuh cek senilai Rp 31,5 miliar
untuk kepentingan diseminasi ke DPR. Tim sosialisasi mengeluarkan enam tanda terima.
Dua cek dijadikan satu tanda terima.

Menurut Gayus, Bank Indonesia mencairkan dana itu sebanyak tujuh kali. Data itu tak
menjelaskan sistematika penyaluran dari BI ke anggota DPR. Pencairan dana dilakukan
tim sosialisasi yang terdiri atas Oey Hoey Tiong, Rusli Simanjuntak, dan Asnar Ashari.

Tim sosialisasi meminta dana ke YPPI. Setelah disetujui, YPPI menerbitkan cek, yang
kemudian diberikan kepada tim yang sekaligus petugas lapangan. Kami mencari siapa
saja yang menerima walau tidak mengaku, kata Gayus. KURNIASIH BUDI

Sumber: Koran Tempo, 2 Januari 2008


--------------
Kronologi Aliran Dana BI
Penulis: Tjahyo Utomo

JAKARTA--MI: Aliran dana Bank Indonesia Rp100 miliar berawal dari laporan BPK
yang ditandatangani oleh Ketua BPK Anwar Nasution. Laporan dengan nomor 115/S/I-
IV/11/2006 itu dikirim ke KPK pada 14 November 2006.

Dalam laporan itu disebutkan, melalui rapat Dewan Gubernur BI pada 3 Juni 2003
diputuskan meminta YPPI menyediakan dana sebesar Rp100 miliar untuk dua keperluan.

Pertama, pencairan dana Rp68,5 miliar untuk membantu proses hukum kasus Bantuan
Lilkuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang melibatkan lima mantan dewan gubernur dan
mantan direksi BI, juga melalui sejumlah cek berdasarkan keputusan rapat Dewan
Gubernur BI pada 22 Juli 2003.

Dana bantuan hukum itu diberikan kepada Soedrajad Djiwandono (mantan Gubernur BI),
Iwan R Prawiranata (mantan Deputi Gubernur BI), Heru Soepratomo (mantan Deputi
Gubernur BI), Hendrobudiyanto (mantan direksi BI), dan Paul Sutopo (mantan direksi
BI).




Page 48 of 131
www.zeilla.wordpress.com


Mereka terjerat hukum dalam kasus BLBI, kredit ekspor, dan kasus lainnya sehubungan
dengan penanganan krisis ekonomi 1997-1998.

Kedua, Rp31,5 miliar diserahkan kepada Komisi IX DPR periode 1999-2004 untuk
pembahasan dan diseminasi sejumlah UU tentang BI. Hasil audit menyebutkan dana
untuk Komisi IX DPR periode 1999-2004 dicairkan melalui tujuh cek.

Dana yang mengalir ke Senayan (anggota DPR) itu berasal dari Yayasan Pengembangan
Perbankan Indonesia (YPPI). Pencairannya melalui tujuh cek yang dikeluarkan bertahap
mulai 30 Juni hingga 8 Desember 2003.

Pencairan melalui tim sosialisasi yang terdiri atas tiga pejabat BI, yakni Oey Hoey Tiong
yang saat itu menjabat deputi direktur direktorat hukum, Rusli Simanjuntak (kepala biro
gubernur), dan Asnar Ashari.

Cek dari YPPI No EB 033262 senilai Rp2 miliar diterima Oey Hoey Tiong dan Asnar
Ashari pada 27 Juni 2003 dan dicairkan pada 30 Juni 2003.

Cek No EB 033263 senilai Rp5 miliar diterima Oey Hoey Tiong dan Asnar Ashari pada 2
Juli 2003 dan dicairkan pada hari yang sama.

Cek No EB 033264 senilai Rp0,5 miliar diterima Oey Hoey Tiong dan Asnar Ashari pada
2 Juli 2003 juga dicairkan pada hari itu juga.

Selanjutnya, cek No EB 033270 senilai Rp7,5 miliar diterima Rusli Simanjuntak dan
Asnar Ashari 23 Juli 2003 langsung dicairkan pada hari yang sama.

Setelah itu cek No EB 033570 senilai Rp3 miliar dan cek No EB 033508 senilai Rp7,5
miliar diterima Rusli Simanjuntak dan Asnar Ashari pada 17 September 2003 dan
dicairkan pada 18 September 2003.

Sesudah itu, cek No EB 033515 senilai Rp6 miliar diterima Rusli Simanjuntak dan Asnar
Ashari pada 4 Desember 2003 dan dicairkan pada 8 Desember 2003.

Menurut pengakuan Oey Hoey Tiong dan Rusli Simanjuntak, setelah tujuh cek senilai
Rp31,5 miliar itu dicairkan, langsung diserahkan ke DPR. Pencairan tersebut merupakan
realisasi hasil keputusan rapat Dewan Gubernur BI pada 3 Juni 2003.

Dewan Gubernur BI saat itu adalah Burhanuddin Abdullah (Gubernur BI), Anwar
Nasution (deputi gubernur senior), dan Deputi Gubernur BI Aulia Pohan, R Maulana
Ibrahim, Maman H Somantri, Bun Bunan EJ Hutapea, dan Aslim Tadjuddin.

Setelah setahun menerima surat temuan BPK tersebut, KPK baru mengeluarkan surat
pemberitahuan dimulainya penyelidikan (SPDP) pada September 2007. Diikuti
pemeriksaan sejumlah pejabat dan mantan pejabat BI yang diduga mengetahui aliran
dana tersebut.


Page 49 of 131
www.zeilla.wordpress.com


Hasil audit BPK itu menunjukkan secara nyata bahwa telah terjadi gratifikasi dalam
kasus aliran dana BI. Karena, sudah ditemukan pihak pemberi dan tujuan atau motivasi
pemberian itu kepada para anggota DPR yang sedang melakukan revisi UU BI. (OL-2)

---------------------------------------


04/12/2007 14:03 WIB
Miranda Goeltom Soal Dana BI:
Kami Membantu Penyelidikan KPK
Arfi Bambani Amri – detikcom

Jakarta - Tak ada yang ditutup-tutupi pimpinan Bank Indonesia (BI) soal kasus aliran
dana BI ke DPR. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Miranda Goeltom, mengaku
selalu siap membantu penyelidikan KPK.

"Sepanjang diperlukan, BI membantu mempercepat pemberian informasi yang diminta
KPK termasuk dipanggil," kata Miranda dalam jumpa pers usai presentasi hasil
pemberantasan korupsi di BI dalam acara Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi
2007 di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Selasa (4/12/2007).

Selaku Deputi Gubernur Senior, Miranda merupakan pejabat BI yang mengurus bidang
hukum. Dan Miranda pun menyatakan diri akan memberikan kesempatan yang luas pada
KPK untuk menyelidiki Rp 31 miliar yang mengalir ke sejumlah anggota DPR itu.

"Jadi bukan kami menghindar. Sengaja agar KPK memiliki tempat yang luas untuk
mengusutnya," kata Miranda yang menyampaikan jumpa pers bersama Mendagri
Mardiyanto dan Wakil Ketua KPK bidang Penindakan Tumpak Hatorangan Panggabean.

Lalu apakah menurut pimpinan BI transfer ke sejumlah anggota DPR itu bermasalah?
"Kalau saya memberikan pendapat, tentu melanggar kewenangan Pak Tumpak (Wakil
Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean)," kata Miranda.

( aba / nrl )

----------------

07/12/2007 12:23 WIB
BK Harapkan Pimpinan Baru KPK Tak Ubah Kebijakan Soal Dana BI
Ramdhan Muhaimin - detikcom

Jakarta - Sejumlah pihak mempertanyakan nasib pengusutan aliran dana BI ke DPR
pada masa pimpinan baru KPK. Alasannya, konsistensi dalam pemberantasan korupsi
dinilai rendah.

Namun Badan Kehormatan (BK) DPR tetap berharap tak ada perubahan kebijakan dalam



Page 50 of 131
www.zeilla.wordpress.com


pengusutan kasus tersebut.

"Saya menegaskan supaya tidak ada perubahan policy yang terjalin selama ini. Dan
bagian penyidikan menjanjikan tidak akan mundur sedikit pun," kata Wakil Ketua BK
Gayus Lumbuun di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (7/12/2007).

Politisi PDIP ini menjelaskan, jika ada kebijakan yang berubah namun positif, tentu akan
lebih baik. Tapi kalau mundur, terutama soal aliran dana BI, itu sangat disesalkan.

Gayus mengatakan, jika koordinasi KPK dan BK berjalan baik, pengusutan kasus yang
mencoreng wajah DPR ini bisa cepat terungkap. ( mly / sss )

------------------

12/12/2007 00:00 WIB
Anwar Aman dari Kasus Dana BI karena Tidak Ikut Rapat
Khairul Ikhwan - detikcom

Jakarta - Ketua BPK Anwar Nasution tidak ikut menandatangani keputusan penggunaan
uang dalam kasus aliran dana BI. Anwar tidak ikut rapat pada saat penggunaan uang itu
diputuskan lewat rapat Dewan Gubernur BI.

"Tanggal 3 Juni 2003 di mana merupakan keputusan penggunaan uang. Pak Anwar tidak
ikut. Saya juga tidak melihat tanda tangannya di risalah," ujar Auditor Utama Keuangan
Negara III Soekoyo di Gedung BPK, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (12/12/2007).

Anwar, lanjutnya, mengikuti rapat Dewan Gubernur BI pada 22 Juli 2003. "Rapat itu
isinya mengembalikan bantuan kepada YLPPI atas dana yang telah diambil tadi,"
katanya.

BPK menemukan aliran dana BI ini ketika mengaudit laporan keuangan BI tahun buku
2004. Dalam LKBI ditemukan hubungan istimewa dengan YLPPI. BPK pun meminta
laporan YLPPI. YLPPI yang berdiri tahun 1993 berubah nama menjadi YPPI sejak
Agustus 2003.

BPK pun membandingkan laporan YLPPI pada Juni 2003 dengan total aset Rp 271,898
miliar dan laporan YPPI pada 31 Desember 2003 dengan total aset Rp 179,42 miliar. Di
sinilah ditemukan penurunan aset senilai 92,4 miliar.

Ternyata penurunan aset itu tidak dicatat dalam akuntansi YPPI. "Sebagai pinjaman atau
setoran tidak jelas. Kalau pinjaman harus dicatat sebagai piutang," kata Soekoyo.

Sementara itu rapat Dewan Gubernur 3 Juni 2003 dan 22 Juli 2003 menyetujui penarikan
dan penggunaan dana YPPI. "Di BI pun tidak tercatat. Kalau YPPI tercatat utang, maka
di BI harus tercatat sebagai piutang," ujarnya.




Page 51 of 131
www.zeilla.wordpress.com


Pada saat penggunaan, menurut keterangannya sebagai biaya diseminasi terhadap
penegak hukum/DPR, maka harus dicatat sebagai pengeluaran atau biaya. Oleh karena
itu, BPK menyimpulkan asal penyimpangan dalam penarikan dan penyimpangan dana
YPPI yang berindikasi tindak pidana korupsi karena ada proses rekayasa akuntansi.

Sementara Wakil Ketua BK DPR Gayus Lumbuun mengatakan, dengan terkuaknya kasus
ini, terindikasikan ada lembaga nonbujeter di lembaga BI.

"Kami yang juga pernah mengusut dana DKP mempertanyakan juga pada BI dari mana
dana YPPI itu. Apakah dana nonbujeter dari mana asal-usulnya. Apakah dari pemerintah
atau sumber lain," kata Soekoyo.
( gah / gah )

---------------------

14/12/2007 19:02 WIB
KPK Usut Aliran Dana ke DPR, BI Tidak Kooperatif
Rafiqa Qurrata A – detikcom

Jakarta - Kasus aliran dana Bank Indonesia (BI) kepada politisi Senayan mencuat.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun melakukan penyelidikan demi mengungkap
kasus tersebut. Sayangnya, BI dinilai tidak kooperatif.

"Tidak kooperatif. Kurang kooperatif. Kalaupun (karyawan BI) datang, agak lambat
sekali. Berkali-kali begitu, selalu ada halangannya. Kurang muluslah," keluh Wakil
Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dalam keterangan pers di Gedung KPK, Jl
HR Rasuna Said, Jakarta, Jumat (14/12/2007).

Menurut Tumpak, KPK kesulitan mendatangkan pihak pejabat BI untuk dimintai
klarifikasi. Bahkan hingga saat ini, KPK belum mendapat keterangan dari Gubernur BI
Burhanuddin Abdullah. Hal itu dikarenakan yang bersangkutan tidak berada di tempat.

"Sudah beberapa kali dilakukan pemanggilan. Terakhir kami dapat informasi, 12 Januari
2008 (Burhanuddin) akan memenuhi panggilan," imbuh Tumpak.

Seingat dia, Burhanuddin sudah dipanggil sebanyak 2 kali. Namun karena pemanggilan
itu baru dilakukan di tingkat penyelidikan, tentunya KPK tidak punya upaya untuk
melakukan pemanggilan paksa.

Bahkan, sambungnya, KPK belum bisa menyimpulkan tindak pidana korupsi mana yang
terjadi dalam kasus BI. "Saya mau sampaikan juga banyak keterangan-keterangan yang
kita peroleh di tingkat penyelidikan tidak konsisten satu dengan yang lainnya,"
sambungnya.

Bahkan, tambah Tumpak, ada yang mencabut pernyataan terakhirnya. Padahal telah
dilakukan pemeriksaan yang ketiga kali pada yang bersangkutan. Sayang, Tumpak tidak



Page 52 of 131
www.zeilla.wordpress.com


menyebut siapa yang dimaksud. Bisa jadi yang dimaksud adalah Rusli Simanjuntak yang
pernah menjabat sebagai Kepala Biro Komunikasi BI. Sebab, dia pernah diperiksa
sebanyak 3 kali.

"Jadi agak sulit. Maksud saya tidak konsisten yang satu dengan lainnya. Kemudian dari
keterangan-keterangannya belum bisa masuk akal dari pihak penyelidik. Artinya ngarang
gitu loh, ya kita tidak bisa paksa. Tidak logis," cetus pria berkacamata itu.

Tumpak mengaku, keterangan-keterangan yang diberikan sejumlah pejabat BI kepada
KPK banyak yang tidak logis. "Katakanlah permohonan untuk meminta dana bantuan
hukum. Tapi kenyataannya, setelah kita tanya yang bersangkutan ke mana uang itu, dia
bilang untuk nulis buku. Buku apa sampai sekian miliar rupiah. Jadi semua keterangan-
keterangannya tidak bisa disimpulkan bahwa itu adalah keterangan yang benar,"
bebernya.

Bagaimana dengan tujuh cek aliran dana ke legislatif? "Yang ada bukan ke legislasi.
Tujuh cek itu adalah pengambilan dana dari BI. Jadi itu pemberiannya. Menurut
keterangan yang telah kami punya, pengambilan secara cash bukan dengan cek dan
sebagainya. Kalau menggunakan itu (cek) sudah gampang," timpal dia.

Ketika ditanya apakah KPK sudah berupaya mendapatkan rekaman rapat di BI,
sebagaimana yang telah didengarkan oleh Badan Kehormatan DPR, Tumpak
mengatakan, telah berusaha mendapatkan hasil-hasil notulen di BI.

"Sebenarnya fokus kita di BI. Jadi kalau konstruksi hukum di sini, kita lihat ada
penggunaan dana yang secara salah dilakukan oleh direksi BI, kemudian ada pemberian
ke legislatif, kalau itu benar, lalu ada pemberian ke mantan-mantan. Nah mantan-mantan
itu ke mana lagi, apakah ada seperti yang disampaikan Pak Nasution (Kepala BPK Anwar
Nasution) kepada aparat penegak hukum begitu," tutur Tumpak.

Kasus ini, menurutnya, cukup sulit dan pelik. Tapi dia yakin, para penyelidik KPK
mampu mengungkap apa yang terjadi. ( nvt / mly )

------------------

15/12/2007 14:39 WIB
Kasus Aliran Dana BI, Dicurigai Ada Jual Beli Pasal
Anwar Khumaini - detikcom

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menyelidiki kasus aliran dana
Bank Indonesia (BI) ke DPR. Berbagai pihak pun menduga-duga indikasi yang muncul
dalam kasus ini, salah satunya ada jual beli pasal.

"Saya curiga di situ ada jual beli pasal," kata pakar hukum Bank Central, Maqdir Ismail,
di Marios Place, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (15/12/2007).




Page 53 of 131
www.zeilla.wordpress.com


Selain itu Maqdir menduga ada pihak-pihak tertentu yang ingin menguasai BI untuk
kepentingan tertentu.

"Dengan menguasai Bank Indonesia, dengan mudah bisa menguasai negara. Karena BI
bisa diperintahkan untuk mencetak uang dan untuk kepentingan tertentu," ujarnya.

Maqdir menambahkan ada sesuatu yang tidak jelas dalam aliran dana itu. Menurut dia, BI
adalah lembaga yang independen yang seharusnya tidak diintervensi oleh DPR. "Ada
sesuatu yang tidak jelas di sini. Harusnya BI independen," imbuhnya.

Sementara, Ketua Pansus BLBI yang juga mantan Ketua Komisi IX DPR Max Moein
membantah adanya aliran dana BI ke DPR.

Menurut Max, tidak logis jika anggota DPR periode 1999-2004 menerima aliran dana BI.
Sebab BI tidak mungkin memberikan dana kepada lembaga yang justru membatasi
kewenangannya. ( mly / asy )

---------------------

03/01/2008 11:45 WIB
7-21 Januari, Orang-orang Terkait Kasus BI Diperiksa KPK
Arfi Bambani Amri – detikcom


Jakarta - KPK menjadwalkan pemanggilan orang-orang terkait kasus transfer BI ke
DPR antara 7 sampai 21 Januari 2008. Hasil pemeriksaan orang-orang itu akan
menentukan status perkara apakah bisa ditingkatkan ke penyidikan.

"Antara 7 sampai 21 Januari ada orang-orang yang dipanggil atau dikunjungi," ungkap
Ketua KPK Antasari Azhar dalam jumpa pers paparan Rencana Kerja 2008 di auditorium
KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Kamis (3/1/2008).

Kasus transfer Rp 31,5 miliar ke sejumlah anggota DPR ini masih dalam status
penyelidikan di KPK. KPK belum menetapkan satu pun tersangka dalam kasus ini meski
beberapa petinggi BI dan mantan anggota DPR sudah diperiksa.

"Apabila sudah terang ada pidana di dalamnya, maka akan kami tingkatkan ke
penyidikan," tandas Antasari. ( aba / ana )

--------------

Antasari Berjanji Lanjutkan Penyelidikan Aliran Dana BI

Jumat, 04-Januari-2008




Page 54 of 131
www.zeilla.wordpress.com


Gayus mengancam akan bekerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan. Ketua Komisi
Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar berjanji menuntaskan kasus aliran dana Bank
Indonesia. Menurut Antasari, lembaganya pada 7 sampai 21 Januari nanti akan
memanggil semua pihak yang bisa dimintai keterangan terkait dengan kasus tersebut.

Kasus BI tetap dijadwalkan penyelidikannya dan tim lid (tim penyelidik) akan meminta
keterangan dari beberapa pihak terkait untuk kejelasan kasus ini. Jadi kami akan
menindaklanjuti kasus ini, ujar Antasari di auditorium gedung KPK kemarin.

Apabila dari penyelidikan tim penyelidik ditemukan indikasi adanya tindak pidana, kata
dia, KPK akan meningkatkan prosesnya menjadi penyidikan. Hanya, Antasari tidak
menyebutkan langkah apa saja yang akan dilakukan dalam proses penyelidikan itu.

Untuk menggali keterangan, kata dia, KPK akan bertindak proaktif mendatangi semua
pihak tersebut atau KPK yang menerima keterangan. Jadi salah apabila KPK hanya
mementingkan proses pencegahan daripada penindakan. Keduanya harus berjalan secara
bersama-sama, ujar Antasari.

Semasa periode Taufiequrachman Ruki, KPK telah memanggil sejumlah pejabat Bank
Indonesia. Mereka yang dimintai keterangan di antaranya Miranda Goeltom. Selain itu,
KPK telah meminta keterangan dari sejumlah anggota DPR periode 1999-2004. Di
antaranya Antoni Z. Abidin, yang saat ini menjabat Wakil Gubernur Jambi.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR Gayus Lumbuun mengancam akan
mengalihkan kerja sama ke kepolisian dan kejaksaan jika KPK tak serius mengusut kasus
ini. Kalau KPK tidak maksimal bekerja karena memiliki kepentingan lain, kami akan
bekerja sama dengan Kejaksaan Agung dan kepolisian, ujarnya.

Badan Kehormatan DPR akan memanggil pejabat BI dan Badan Pemeriksa Keuangan
awal tahun ini. Pemanggilan itu terkait dengan pengusutan kasus aliran dana BI senilai
Rp 31,5 miliar ke anggota Komisi Keuangan DPR periode 1999-2004.

Gayus meminta aparat penegak hukum tegas mengungkap kasus itu. Sebab, kata dia,
pejabat Bank Indonesia berupaya mempengaruhi kinerja DPR dalam pembahasan
undang-undang terkait dengan kewenangan bank sentral itu. Buktinya, terdapat aliran
dana ke anggota Komisi Keuangan DPR. Itu kejahatan parlemen, di internal ataupun di
luar parlemen, kata anggota Fraksi PDI Perjuangan itu.

Karena itu, dia meminta KPK berkomitmen menuntaskan kasus itu. Apalagi KPK yang
memulai proses pengusutan setelah Ketua BPK Anwar Nasution melaporkan kejanggalan
laporan keuangan Bank Indonesia. Kami akan terus maju dan tidak akan berhenti. Siapa
pun yang menerima (uang) harus mempertanggungjawabkan kehormatan anggota DPR di
mata masyarakat, katanya.CHETA NILAWATY | KURNIASIH BUDI

Sumber: Koran Tempo, 4 Januari 2008
------------



Page 55 of 131
www.zeilla.wordpress.com


KPK Pimpinan Antasari Azhar Lanjutkan Penyelidikan Dana BI

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar berjanji akan tetap melanjutkan
penyelidikan mengenai dugaan aliran dana Bank Indonesia kepada sejumlah anggota
Dewan Perwakilan Rakyat periode 1999-2004 dan aparat penegak hukum.

Kasus itu (aliran dana BI), kami tidak akan mendiamkan. Mulai 7-21 Januari sudah ada
beberapa pihak yang dipanggil, ujar Antasari. Untuk mendapatkan kelengkapan data,
KPK bisa saja mendatangi yang bersangkutan di tempat kerjanya.

Ia menjelaskan, sejak menjabat pemimpin KPK pada 19 Desember 2007, pihaknya telah
melakukan evaluasi terhadap direktorat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Hasil
evaluasi itu akan menentukan langkah selanjutnya.

Kasus dugaan aliran dana BI bermula dari surat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) Anwar Nasution kepada Ketua KPK Taufiequrrachman Ruki pada 14 November
2006. Anwar menyampaikan adanya temuan penggunaan dana Yayasan Pengembangan
Perbankan Indonesia (YPPI) senilai Rp 68,5 untuk kepentingan bantuan hukum bagi
mantan gubernur BI, mantan direksi, dan mantan deputi gubernur BI yang terlibat dalam
kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Selain kepada penegak hukum, dana Rp 31,5 miliar juga diserahkan kepada Komisi IX
Dewan Perwakilan Rakyat Bidang Perbankan.

KPK sudah memanggil sejumlah pihak yang terkait dengan perkara tersebut. Di
antaranya, mantan anggota Komisi IX Antony Zeidra Abidin, mantan Direktur
Pengawasan BI Hendrobudianto, mantan Kepala Biro Gubernur BI Rusli Simanjuntak,
dan Direktur Hukum BI Oey Hoey Tiong.

Pada Desember 2007, mantan Ketua KPK Bidang Penindakan Tumpak Hatorangan
Panggabean mengaku belum dapat menyimpulkan hasil penyelidikan sementara dalam
kasus itu. KPK menghadapi beberapa kendala, seperti tidak kooperatifnya pejabat BI dan
adanya ketidaklogisan keterangan beberapa saksi. (ana)

Sumber: Kompas, 4 Januari 2008
-------------
Kasus Dana BI Diputus setelah 21 Januari

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memutuskan nasib kasus aliran dana Bank
Indonesia (BI) ke parlemen dan aparat penegak hukum setelah 21 Januari 2008. Jika
ditemukan unsur tindak pidana korupsi, KPK akan meningkatkannya ke penyidikan.
Sebaliknya, jika tidak, kasusnya bisa saja ditutup.

Kami tetap melanjutkan kasus BI, tidak kami biarkan, kata Ketua KPK Antasari Azhar
dalam acara Pemaparan Rencana Kerja 2008 di Auditorium KPK Kuningan kemarin
(3/1).



Page 56 of 131
www.zeilla.wordpress.com



Menurut dia, mulai 7-21 Januari 2008, KPK memintai keterangan beberapa pihak yang
terkait dengan kasus aliran dana BI yang diduga merugikan negara Rp 100 miliar itu.
Baik dari anggota DPR maupun para pejabat BI. Dari situ, kami akan tahu ada tindak
pidana atau tidak, ujarnya. Namun, dia tidak merinci siapa saja yang bakal dimintai
keterangan.

Sebelumnya, mantan Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Tumpak Hatorangan
Panggabean mengeluhkan tidak kooperatifnya pejabat BI dalam memberikan keterangan
kepada KPK. Khususnya, Gubernur BI Burhanuddin Abdullah yang tidak pernah
merespons panggilan KPK.

Antasari mengatakan, tak penting cara apa yang dipakai, tapi bagaimana KPK
memperoleh data dan keterangan yang diperlukan. Apakah yang bersangkutan datang
atau tim kami yang mendatangi. Yang penting ada data, tandasnya.

Kasus aliran dana BI diusut KPK berdasar audit BPK. Badan Pemeriksa Keuangan
menemukan adanya dana Rp 100 miliar yang dikeluarkan dari dana Yayasan
Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) milik BI. Dana Rp 31,5 miliar mengalir ke
anggota dewan untuk kepentingan amandemen UU No 23 Tahun 1999 tentang BI dan
penyelesaian masalah BLBI. Sisanya, Rp 68,5 miliar, mengalir ke mantan pejabat BI
yang terkena kasus hukum sebagai dana bantuan hukum. (ein/mam)

Sumber: Jawa Pos, 4 Januari 2008

-----------------------------------

Aliran Dana BI; Rusli Akui Kucurkan Dana ke Dewan

Selasa, 15-Januari-2008

Direktur Hukum Bank Indonesia telah membeberkan nama anggota Dewan yang
menerima duit ke Badan Kehormatan.

Rusli Simanjuntak, bekas Kepala Biro Gubernur Bank Indonesia, mengakui adanya aliran
Rp 31,5 miliar ke anggota Dewan periode 1999-2004. Katanya dalam nomenklatur
kegiatan diseminasi, kata Ketua Badan Kehormatan Irsyad Sudiro kepada wartawan
setelah mendengarkan kesaksian tiga pejabat Bank Indonesia yang dipanggil Badan
Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat kemarin.

Diseminasi, kata Irsyad, berupa seminar dan pencetakan bahan seminar. Namun,
penjelasan itu tidak terperinci sehingga susah dipertanggungjawabkan, katanya. Apalagi,
kata dia, diseminasi yang diterjemahkan Badan Kehormatan tidak sama dengan istilah
yang digunakan pejabat BI. Namun, kata dia, Rusli tak buka mulut siapa yang
menyerahkan uang itu kepada anggota Dewan.




Page 57 of 131
www.zeilla.wordpress.com


Dalam pemeriksaan itu, kata Irsyad, Rusli juga mengaku adanya uang Rp 68,5 juta yang
dialirkan untuk pembelaan hukum pejabat BI. Rusli mengakuinya, bahkan menyerahkan
sendiri uang itu dalam bentuk cek, katanya.

Dalam pemeriksaan selama tiga jam kemarin, Badan Kehormatan memanggil tiga pejabat
Bank Indonesia. Ketiga orang itu adalah Direktur Hukum Bank Indonesia Oey Hoey
Tiong, bekas Kepala Biro Gubernur BI Rusli Simanjuntak, dan pengurus Yayasan
Pengembang Perbankan Indonesia Ansar Ashari. Namun, Ansar berhalangan hadir.

Dalam rapat itu, kata Irsyad, Badan Kehormatan meminta penjelasan masalah
pelaksanaan kebijakan menggelontorkan uang kepada anggota Dewan dan pengacara
pejabat BI.

Badan Kehormatan, kata Irsyad, belum puas atas keterangan yang diberikan dua orang
tersebut. Karena itu, kata Irsyad, Badan Kehormatan berencana memanggil lagi ketiga
orang itu besok.

Wakil Ketua Badan Kehormatan Gayus Lumbuun menyesalkan adanya penarikan
keterangan Rusli dalam berita acara pemeriksaan (BAP) di Komisi Pemberantasan
Korupsi. Ini akan menyulitkan dalam semua proses penyelidikan, katanya. Rusli, kata
dia, mengaku telah menarik pernyataannya dalam BAP itu pada 6 Desember tahun lalu.

Karena itu, kata Gayus, dia akan menanyakan masalah ini ke KPK. Padahal, ujar dia,
dalam rapat dengan Badan Kehormatan, Rusli mengaku pencabutan BAP itu dilakukan
karena tertekan dengan pemberitaan media massa.

Anggota Badan Kehormatan, Imam Sudja, mengatakan lembaganya akan terus mengusut
kasus ini. Karena masih banyak kejanggalan, katanya.

Rusli kemarin tidak berkomentar banyak. Ia mempersilakan wartawan menanyakan
masalah pemeriksaan ke Badan Kehormatan. Tanya Badan Kehormatan saja, katanya.

Sementara itu, Oey Hoey Tiong menyatakan telah membeberkan sejumlah nama anggota
Dewan yang menerima dana dari Bank Indonesia. Sayang, saat ditanyai wartawan siapa
saja nama itu, ia tak mau menyebutkannya. Eko Ari Wibowo

Sumber: Koran Tempo, 15 Januari 2008

---------------------------

Aliran dana BI; Ada Upaya Hapus Jejak Pemberian Gratifikasi

Jumat, 18-Januari-2008

Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat pekan depan akan kembali memanggil
tiga pejabat Bank Indonesia untuk dimintai keterangan. Badan Kehormatan mencium ada



Page 58 of 131
www.zeilla.wordpress.com


skenario untuk menghapus jejak pemberian gratifikasi kepada anggota DPR 2003. Untuk
menjaga transparansi, pencabutan keterangan itu pun harus dituliskan dalam BAP.

Pencabutan keterangan dengan tujuan menyesatkan pemeriksaan itu merupakan
pelanggaran hukum berat, kata Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR dari Fraksi Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan Gayus Lumbuun, Kamis (17/1).

Pejabat BI yang akan dipanggil adalah Direktur Hukum BI Oey Hoey Tiong, Kepala BI
Surabaya Rusli Simanjuntak, serta staf Biro Gubernur BI Asnar Ashari.

Komisi Pemberantasan Korupsi sebelumnya telah mendapatkan keterangan soal dua
anggota DPR penerima uang. Total uang yang diserahkan Rp 31,5 miliar dalam bentuk
dollar AS.

Adanya upaya dari para pejabat BI untuk mempersulit penyelidikan ini telah
diungkapkan juga oleh Wakil Ketua KPK periode lalu, Tumpak Hatorangan Panggabean,
pada 16 Desember 2007.

Sebelumnya, yang bersangkutan menerangkan dialah yang menyerahkan uang kepada
salah seorang anggota DPR secara berturut-turut tiga kali, tetapi dalam pemeriksaan
berikutnya menarik keterangan dengan mengatakan tidak pernah memberikan uang itu,
papar Tumpak saat itu.

Ketua KPK yang baru, Antasari Azhar, seusai bertemu dengan pimpinan Dewan
Perwakilan Daerah saat ditemui pers, mengisyaratkan bahwa KPK segera merampungkan
penyelidikan.

Ditanya apakah hal ini berarti ada titik terang untuk pengungkapan kasus dana BI ini di
KPK, Antasari menjawab, Saya tidak cemberut tuh.

Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah juga menegaskan, seseorang mempunyai hak
untuk meralat keterangan. Namun, KPK pun tidak akan berpaku pada satu keterangan.
KPK tetap jalan, ucapnya. (sut)

Sumber: Kompas, 18 Januari 2008

------------------

24/01/2008 15:47 WIB
PPATK: Susah Selidiki Dana BI di DPR Kalau Diberikan Tunai
Umi Kalsum – detikcom

Sanur - Keinginan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat (BK DPR) agar Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) turut menelusuri aliran dana Bank
Indonesia (BI) ditangapi serius. Namun, penelusuran itu agak susah karena dana itu
diberikan tunai.



Page 59 of 131
www.zeilla.wordpress.com



Hal itu dikatakan Ketua PPATK Yunus Husein pada detikcom di sela-sela acara
Anticorruption Public Forum bertema 'Combating Corruption in Democratic Transition'
di Hotel Sanur Paradise Plaza, Sanur, Bali, Kamis (24/1/2008).

"Prinsipnya kita mau saja bantu. Karena di UU kita memang harus bekerja sama dengan
kepolisian, jaksa agung dan penyidik lainnya," kata Yunus.

Namun dalam kasus aliran dana BI sebesar Rp 31,5 miliar, imbuh Yunus, uang dicairkan
secara tunai kepada pihak-pihak terkait, termasuk anggota DPR yang menerima dana itu.
Karena itu penelusurannya, dia menduga agak sulit.

"Kalau itu lewat transaksi seperti transfer atau cek multiguna itu masih bisa kita kejar
begitu diuangkan. Kita bisa cari buktinya. Tapi kalau tunai susah karena kita harus dapat
omongan dari pihak yang memberi dan menerima," jelas Yunus.

Karena itu untuk kasus ini, imbuhnya, biarlah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
dulu yang melakukan penyelidikan. Sebab PPATK tidak mempunyai kewenangan untuk
melakukan penyelidikan.

"Jadi, biar KPK dulu. Pada dasarnya kita mau saja. Namun, belum ada permintaan resmi
kepada PPATK untuk membantu menelusuri aliran dana BI," pungkas Yunus.

Pada Rabu 23 Januari 2008, BK DPR memeriksa Kepala BI Surabaya Rusli Simanjuntak.
Rusli mengaku pernah mencairkan cek sebesar Rp 31,5 miliar saat menjadi Kabiro
Gubernur BI tahun 2003. Namun Rusli tidak mau menyebutkan kepada siapa saja uang
itu diberikan, termasuk Rp 28,5 miliar yang mengalir pada anggota DPR. BK pun
berharap PPATK ikut mengusut kasus ini. ( nwk / nrl )


----------------------------

28/01/08 23:36

KPK Tetapkan Burhanuddin Abdullah Tersangka Kasus Aliran Dana BI


Jakarta (ANTARA News) - Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah
ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus
aliran dana dari BI ke DPR.

Wakil Ketua KPK bidang Penindakan Chandra M. Hamzah, Senin, menyatakan KPK
juga menetapkan dua pejabat BI lain sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Kedua pejabat itu adalah Kepala Biro BI Surabaya Rusli Simanjuntak dan Direktur
Hukum BI Oey Hoey Tiong.



Page 60 of 131
www.zeilla.wordpress.com



"Penyalahgunaan dana BI," katanya ketika ditanya alasan penetapan ketiganya sebagai
tersangka. Namun demikian, dia tidak bersedia merinci peran masing-masing tersangka
dalam penyelewengan dana tersebut.

Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak Jumat (25/1), ketiganya belum ditahan.
"Kita tunggu perkembangan penyidikan," katanya.

Chandra mengatakan, rincian peran ketiga tersangka akan disampaikan kemudian. Dia
juga menegaskan penanganan kasus aliran dana BI sedikit mendesak, sehingga KPK
harus bertindak cepat.

Untuk keperluan penyidikan, KPK juga telah melakukan penggeledahan di ruang kerja
Burhanuddin Abdullah dan kantor Rusli Simanjuntak di Surabaya, Senin (28/1).

Kasus aliran dana BI mencuat setelah Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Anwar
Nasution menyampaikan hasil audit tentang penggunaan dana Yayasan Pengembangan
Perbankan Indonesia (YPPI).

KPK kemudian menindaklanjuti laporan itu dan menyelidiki dugaan penyelewengan dana
yang mencapai ratusan miliar rupiah.

KPK sudah memeriksa beberapa anggota legislatif dan sejumlah pejabat BI.

KPK membagi penanganan kasus itu dalam tiga kelompok, yaitu dugaan penyelewengan
dana oleh Direksi BI, dugaan aliran dana kepada anggota DPR, dan dugaan aliran dana
kepada sejumlah aparat penegak hukum.(*)

------------------

28/01/08 23:53

Keputusan KPK Jadikan Gubernur BI Tersangka Dinilai Politis


Jakarta (ANTARA News) - Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang
menetapkan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah sebagai tersangka kasus
aliran dana BI ke DPR dinilai sejumlah pengamat sangat bernuansa politik karena terkait
dengan jadwal pemilihan Gubernur BI yang baru.

"Keputusan KPK ini jelas sangat politis karena bertujuan menjegal Burhanuddin untuk
maju menjadi Gubernur BI lagi," kata pengamat ekonomi Aviliani di Jakarta, Senin.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah menjelaskan bahwa hasil rapat
pleno KPK pada Jumat (25/1) memutuskan bahwa Burhanuddin bersama Direktur
Hukum BI Oey Hoey Tiong dan Pimpinan BI Surabaya Rusli Simanjuntak ditetapkan



Page 61 of 131
www.zeilla.wordpress.com


sebagai tersangka kasus aliran dana tersebut.

Aviliani menyayangkan keputusan yang dibuat KPK ini karena persoalan hukum
sebaiknya tidak lagi dikait-kaitkan dengan kepentingan politik yang membuat semua
tatanan hukum di negara ini menjadi sangat lemah.

"Saya tidak menutup mata bahwa kasus aliran dana ke DPR itu memang terjadi, tetapi
jangan dijadikan sebagai alat permainan politik untuk kepentingan tertentu. Sebab kalau
mau dibandingkan, hampir semua Departemen dan lembaga negara ini juga memberikan
dana kepada DPR untuk berbagai kepentingan," katanya.

Aviliani menilai, penetapan Burhanuddin sebagai tersangka ini jelas merugikan BI dan
juga negara karena citra Bank Indonesia sebagai bank sentral negara menjadi tercoreng di
dunia internasional.

"Di dunia internasional kredibilitas kita akan menurun, bahkan bisa dimanfaatkan para
spekulan untuk mengeruk keuntungan dari kondisi ini," katanya.

Aviliani menambahkan bahwa para pejabat dan politisi sudah saatnya untuk berpikir
lebih luas melihat persoalan yang dialami rakyat saat ini, dan tidak hanya menjalankan
trik-trik politik demi kepentingan kelompok saja yang bahkan merugikan rakyat
kebanyakan.

Sementara itu, pengamat hukum Romli Atmasasmita berpendapat KPK harus konsisten
dengan keputusan penetapan Burhanuddin sebagai tersangka, dengan melengkapi
keputusannya itu dengan alat-alat bukti yang kuat.

"KPK harus bekerja sesuai prosedur, aturan main yang benar dan bukti-bukti yang kuat
sehingga proses hukum bisa tuntas. Kalau ternyata nanti di pengadilan kalah karena bukti
yang lemah, dugaan kita bahwa kasus ini hanya dipolitisir itu menjadi benar," katanya.

Romli mengaitkan hal ini pada aturan dalam UU nomor 3/2004 tentang BI yang
menyebutkan bahwa Gubernur BI tidak memiliki wewenang dalam setiap keputusan yang
dikeluarkan BI karena kebijakan diputuskan oleh Dewan Gubernur melalui Rapat Dewan
Gubernur BI.

"Kalau KPK menyatakan Burhanuddin bersalah berarti seluruh Dewan Gubernur juga
bersalah, sementara KPK hanya menetapkan Burhanuddin saja bersama Rusli dan Oey,"
katanya.

Selain itu, pada pasal 55 KUHP juga disebutkan mengenai fakta penyertaan, sehingga
semua pejabat BI yang ikut menandatangani keputusan rapat mengenai pengeluaran dana
itu seharusnya juga menjadi tersangka.

"Anggota Dewan Gubernur yang tandatangan seperti Aulia Pohan, Anwar Nasution, dan
Maman Sumantri seharusnya juga jadi tersangka. Jadi KPK harus buktikan ini bukan



Page 62 of 131
www.zeilla.wordpress.com


kasus yang dipolitisasi," tambahnya.

Masa jabatan Burhanuddin sebagai Gubernur BI akan berakhir pada Mei 2008
mendatang, namun tiga bulan sebelumnya atau paling lambat pada 17 Februari
mendatang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus mengajukan maksimal tiga nama
untuk dipilih oleh DPR. Burhanuddin yang baru satu kali menjabat Gubernur BI masih
bisa maju satu kali lagi untuk menjabat Gubernur BI periode 2008 - 2013.(*)

-------------------




, 10:20:17                                                         112 klik




, 09:35:34                                                         75 klik




Burhanuddin Abdullah Tersangka Kasus Dana BI

Senin, 28 Januari 2008

JAKARTA, SENIN-Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah ditetapkan
sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus aliran dana
dari BI ke DPR.

Wakil Ketua KPK bidang Penindakan Chandra M. Hamzah, Senin (28/1), menyatakan
KPK juga menetapkan dua pejabat BI lain sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Kedua
pejabat itu adalah Kepala Biro BI Surabaya Rusli Simanjuntak dan Direktur Hukum BI
Oey Hoey Tiong.



Page 63 of 131
www.zeilla.wordpress.com


"Penyalahgunaan dana BI," katanya ketika ditanya alasan penetapan ketiganya sebagai
tersangka. Namun demikian, dia tidak bersedia merinci peran masing-masing tersangka
dalam penyelewengan dana tersebut. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak
Jumat (25/1), ketiganya belum ditahan. "Kita tunggu perkembangan penyidikan,"
katanya.

Chandra mengatakan, rincian peran ketiga tersangka akan disampaikan kemudian. Dia
juga menegaskan penanganan kasus aliran dana BI sedikit mendesak, sehingga KPK
harus bertindak cepat. Untuk keperluan penyidikan, KPK juga telah melakukan
penggeledahan di ruang kerja Burhanuddin Abdullah dan kantor Rusli Simanjuntak di
Surabaya pada Senin (28/1).

Kasus aliran dana BI mencuat setelah Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Anwar
Nasution menyampaikan hasil audit tentang penggunaan dana Yayasan Pengembangan
Perbankan Indonesia (YPPI). KPK kemudian menindaklanjuti laporan itu dan
menyelidiki dugaan penyelewengan dana yang mencapai ratusan miliar rupiah. KPK
sudah memeriksa beberapa anggota legislatif dan sejumlah pejabat BI.

KPK membagi penanganan kasus itu dalam tiga kelompok, yaitu dugaan penyelewengan
dana oleh Direksi BI, dugaan aliran dana kepada anggota DPR, dan dugaan aliran dana
kepada sejumlah aparat penegak hukum.(ANT/ROY)

-------------------

Politis, KPK Jadikan Gubernur BI Tersangka

Senin, 28 Januari 2008

JAKARTA, SENIN - Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan
Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah sebagai tersangka kasus aliran
dana BI ke DPR dinilai sangat bernuansa politik karena terkait dengan jadwal pemilihan
Gubernur BI yang baru. "Keputusan KPK ini jelas sangat politis karena bertujuan
menjegal Burhanuddin untuk maju menjadi Gubernur BI lagi," kata pengamat ekonomi,
Aviliani, di Jakarta, Senin (28/1).

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Chandra M Hamzah, menjelaskan bahwa hasil rapat
pleno KPK, Jumat (25/1) memutuskan bahwa Burhanuddin bersama Direktur Hukum BI
Oey Hoey Tiong dan Pimpinan BI Surabaya Rusli Simanjuntak ditetapkan sebagai
tersangka kasus aliran dana tersebut.

Aviliani menyayangkan keputusan yang dibuat KPK ini karena persoalan hukum
sebaiknya tidak lagi dikait-kaitkan dengan kepentingan politik yang membuat semua
tatanan hukum di negara ini menjadi sangat lemah.

"Saya tidak menutup mata bahwa kasus aliran dana ke DPR itu memang
terjadi, tetapi jangan dijadikan sebagai alat permainan politik untuk


Page 64 of 131
www.zeilla.wordpress.com


kepentingan tertentu. Sebab kalau mau dibandingkan, hampir semua Departemen dan
lembaga negara ini juga memberikan dana kepada DPR untuk berbagai kepentingan,"
ujarnya.

Aviliani menilai, penetapan Burhanuddin sebagai tersangka ini jelas merugikan BI dan
juga negara karena citra Bank Indonesia sebagai bank sentral negara menjadi tercoreng di
dunia internasional.

"Di dunia internasional kredibilitas kita akan menurun, bahkan bisa dimanfaatkan para
spekulan untuk mengeruk keuntungan dari kondisi ini," katanya.

Aviliani menambahkan bahwa para pejabat dan politisi sudah saatnya
untuk berpikir lebih luas melihat persoalan yang dialami rakyat saat ini, dan tidak hanya
menjalankan trik-trik politik demi kepentingan kelompok saja yang bahkan merugikan
rakyat kebanyakan.

Sementara itu, pengamat hukum Romli Atmasasmita berpendapat KPK harus konsisten
dengan keputusan penetapan Burhanuddin sebagai tersangka, dengan melengkapi
keputusannya itu dengan alat-alat bukti yang kuat.

"KPK harus bekerja sesuai prosedur, aturan main yang benar dan
bukti-bukti yang kuat sehingga proses hukum bisa tuntas. Kalau ternyata nanti di
pengadilan kalah karena bukti yang lemah, dugaan kita bahwa kasus ini hanya dipolitisir
itu menjadi benar," katanya.

Romli mengaitkan hal ini pada aturan dalam UU nomor 3/2004 tentang BI yang
menyebutkan bahwa Gubernur BI tidak memiliki wewenang dalam setiap keputusan yang
dikeluarkan BI karena kebijakan diputuskan oleh Dewan Gubernur melalui Rapat Dewan
Gubernur BI. "Kalau KPK menyatakan Burhanuddin bersalah berarti seluruh Dewan
Gubernur juga bersalah, sementara KPK hanya menetapkan Burhanuddin saja bersama
Rusli dan Oey," katanya.

Selain itu, pada pasal 55 KUHP juga disebutkan mengenai fakta
penyertaan, sehingga semua pejabat BI yang ikut menandatangani keputusan rapat
mengenai pengeluaran dana itu seharusnya juga menjadi tersangka. "Anggota Dewan
Gubernur yang tandatangan seperti Aulia Pohan, Anwar Nasution, dan Maman Sumantri
seharusnya juga jadi tersangka. Jadi KPK harus buktikan ini bukan kasus yang
dipolitisasi," ungkapnya.

Masa jabatan Burhanuddin sebagai Gubernur BI akan berakhir pada Mei 2008, namun
tiga bulan sebelumnya atau paling lambat pada 17 Februari mendatang Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono harus mengajukan maksimal tiga nama untuk dipilih oleh DPR.
Burhanuddin yang baru satu kali menjabat Gubernur BI masih bisa maju satu kali lagi
untuk menjabat Gubernur BI periode 2008-2013.

-------------------


Page 65 of 131
www.zeilla.wordpress.com


Audit BPK Dalam Kasus Aliran Dana BI Tidak Penuhi Standar

JAKARTA--MEDIA: Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam kasus aliran
dana Bank Indonesia (BI) ke DPR dinilai mengandung kelemahan serta tidak memenuhi
standar audit.

Pendapat itu dikemukakan ahli hukum pidana Universitas Padjajaran Prof Romli
Atmasasmita dan anggota Komisi III DPR Aulia Rahman secara terpisah di Jakarta,
Selasa (22/1).

Aulia mengatakan, lemahnya audit yang dilakukan BPK menunjukkan nuansa politik
yang sangat tinggi dalam masalah itu. "Kalau ada yang mengatakan bahwa audit yang
dilakukan BPK terkait aliran dana BI itu melanggar UU BPK, saya sangat setuju,"
katanya.

Apalagi, tambahnya, hasil audit yang sama juga pernah diserahkan BPK ke DPR pada
2003 dan di sana tidak disebutkan tentang aliran dana BI ke DPR.

Sedangkan Romli mengusulkan agar semua deputi gubernur BI yang mengetahui dan ikut
menyetujui pencairan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI)
sebaiknya diperiksa.

"Kasus itu kan karena ada orang yang melaporkannya, sementara pelapornya juga ikut
melakukannya," kata Romli.

Menurut Romli, pembuktian atas kasus tersebut sebenarnya tidak sulit dan hanya perlu
mengetahui motif penggunaan dana Rp100 miliar tersebut, maka bisa terungkap duduk
perkara sebenarnya.

Pada bagian lain, Aulia melihat adanya banyak kejanggalan lain yang terjadi terkait
kucuran dana BI yang kini banyak disorot publik dan KPK seharusnya menjadikan
berbagai kejanggalan tersebut sebagai dasar untuk mengambil keputusan.

Selain itu, politisi Partai Golkar itu mensinyalir munculnya kasus aliran dana BI ke
Komisi IX DPR merupakan manuver politik Anwar yang bertujuan menjatuhkan
Gubernur BI Burhanuddin Abdullah.

"Kita harus jeli melihat permainan politik ini. Apalagi masa jabatan Burhanuddin
Abdullah selaku Gubernur BI sebentar lagi akan berakhir. Karena itu, wajar saja kalau
ada yang menginginkan kasus ini sebagai pintu masuk untuk menjatuhkan Gubernur BI
sekarang," ujar Aulia.

Karena itu, ia menambahkan, Komisi III dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
bersepakat untuk terus mendorong agar kasus aliran dana BI diusut secara tuntas.

------------------


Page 66 of 131
www.zeilla.wordpress.com


Harus Ada yang Mengambil Alih Tugas Burhanuddin Abdullah
Penulis: Heni Rahayu

JAKARTA--MI: Pengamat ekonomi Pande Raja Silalahi mengatakan saat ini
seharusnya ada pengganti yang mengambil alih tugas Gubernur BI Burhanuddin
Abdullah yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Burhanuddin seharusnya dibebas tugaskan supaya ada yang mengambil alih tanggung
jawabnya. Tapi, tidak perlu dinonaktifkan. Yang paling penting kan saat ini kan ada yang
menjalankan tugasnya," kata Pande saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (29/1).

Kendati demikian, dia yakin mekanisme kerja di BI saat ini tetap berjalan baik karena di
BI sudah ada pembagian tugas yang jelas dan setiap keputusan ditetapkan melalui rapat
dewan gubernur.

Ia mengatakan, kasus aliran dana BI merupakan kasus yang cukup lama. Karena itu,
penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan hal yang
wajar dan jangan disangkut pautkan dengan situasi politis terkait dengan pergantian
Gubernur BI yang akan dilakukan Mei 2008.

"Ini kan masalah yang cukup lama, jangan dilihat timing-nya tepat atau tidak. Enggak
bisa nilai seperti itu. Biarkan saja KPK menjalankan tugasnya," ujarnya.

Namun, Pande mengingatkan agar kasus itu berjalan dengan cepat dan adil sehingga
penyelesaian kasus ini tidak berlarut-larut. "Jangan sampai orang yang tidak bersalah
memikul beban dan jangan sampai ada yang teraniaya," kata Pande.(Ray/OL-03)

-------------------

Boediono: Tidak Ada Kaitan Proses Hukum Gubernur BI dan Ekonomi
Penulis: irana

JAKARTA--MI: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Boediono tak kuatir proses
hukum yang melibatkan Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah sebagai
tersangka kasus aliran dana akan mengganggu berjalannya kebijakan moneter dan
perbankan.

"Saya confident bahwa teman-teman di BI bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Saya
kira sudah terbentuk sistemnya untuk menangani apakah kebijakan perbankan maupun
moneter," ujar Boediono di Jakarta, Selasa (29/1).

Dengan terbentuknya sistem tersebut, ia menilai tak ada hubungan antara penetapan
Gubernur BI dan dua pejabat BI lain sebagai tersangka dan kebijakan perekonomian.

"Tunggu saja, supaya tidak simpang siur, ini kan proses hukum. Kami harapkan BI tetap
bisa menjalankan tugasnya," kata dia. (Sha/OL-03)


Page 67 of 131
www.zeilla.wordpress.com


---------------

Kasus BI tidak Pengaruhi Pasar Uang dan Saham

JAKARTA—MI: Penetapan Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah
sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berpengaruh negatif
terhadap kegiatan di pasar uang maupun pasar saham.

"Kegiatan usaha di pasar uang dan pasar saham tetap lancar, bahkan rupiah cenderung
menguat terhadap dolar AS, meski ada isu negatif pasar," kata pengamat keuangan,
Edwin Sinaga di Jakarta, Selasa (29/1).

Di samping itu, katanya, di pasar modal transaksi saham masih tetap aktif seperti hari-
hari sebelumnya.

Menurut dia, semua orang harus profesional menanggapi masalah ini, jangan membuat
asumsi-asumsi yang bukan-bukan yang membuat pasar lesu.

"Kami harapkan semua orang tetap profesional dan menanggapi masalah dengan baik,"
kata Edwin yang juga menjadi Direktur Finance Corpindo.

Di pasar uang Jakarta, posisi rupiah masih di level 9.300 per dolar AS sama hari
sebelumnya. Sedangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga pukul 15.30 pergerakan
saham masih menguat sekitar 0,8% menjadi 2.601,45 dengan volume transaksi di atas 2,9
miliar saham.

KPK telah menetapkan Burhanuddin Abdullah sebagai tersangka kasus aliran dana BI ke
DPR dan aparat hukum, bersama Direktur Hukum BI Oey Hoeng Tiong dan mantan
Kepala Biro Komunikasi BI Rusli Simanjuntak.

Juru bicara KPK Johan Budi mengatakan, KPK telah menetapkan ketiga pejabat BI
sebagai tersangka, setelah audit BPK menunjukkan adanya aliran dana ke anggota Dewan
sebesar Rp31,5 miliar.

Dana yang diberikan anggota Dewan itu berasal dari Yayasan Pengembangan Perbankan
Indonesia (YPPI) milik BI yang berasal dari pungutan liar yang dilakukan bank sentral
terhadap perbankan. (Ant/OL-06)

----------------------

Kecil Peluang Burhanuddin ke Bursa Calon Gubernur BI 2008-2013
Penulis: irana

JAKARTA--MI: Penetapan Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah
sebagai tersangka kasus aliran dana BI akan merusak peluang Burhanuddin untuk maju
kembali sebagai calon Gubernur BI periode 2008-2013.


Page 68 of 131
www.zeilla.wordpress.com


Hal tersebut dikemukakan pengamat perbankan Dradjad Wibowo dalam pesan singkat
yang diterima Media Indonesia di Jakarta, Selasa (29/1). Sesuai jadwal, ujarnya, Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono harus memasukkan usulan nama-nama calon Gubernur BI
ke DPR selambat-lambatnya 17 Februari 2008.

"Dengan status tersangka itu, mungkin Presiden menjadi ragu memasukkan nama
Burhanuddin sebagai salah satu kandidat, karena pasti menimbulkan kontroversi politik
dan hukum yang sangat besar," ucapnya.

Meskipun status tersebut akan mengganggu kinerja Gubernur BI, lanjutnya, Undang-
Undang BI tidak mengatur masalah pengunduran diri karena anggota Dewan Gubernur
BI menjadi tersangka. Menurut Dradjad, pasal 48 ayat 1(b) UU BI hanya menyebutkan
bahwa pemberhentian dilakukan karena melakukan tindak pidana kejahatan yang
dibuktikan dengan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. "Jadi tidak ada
kewajiban dari UU untuk mundur atau diberhentikan," cetusnya.

UU tersebut, kata Dradjad, tidak mengatur mekanisme pemberhentian sementara. Pihak
mana yang berhak memberhentikan sementara Gubernur BI, dinilainya juga tidak jelas.

"Jadi bisa saja Gubernur BI diberhentikan sementara, tapi oleh siapa, ini tak jelas.
Sementara kalau berhenti sementara secara sukarela, itu tidak diatur dalam UU. Yang ada
adalah mengundurkan diri," kata anggota Komisi XI DPR RI tersebut.

Terkait dengan pemeriksaan Burhanuddin oleh KPK, Dradjad mengemukakan bahwa UU
BI mengamanatkan bahwa KPK harus meminta terlebih dahulu persetujuan tertulis dari
Presiden. Ia pun mengutip pasal 49 UU BI yang menyebutkan dalam hal anggota Dewan
Gubernur patut diduga telah melakukan tindak pidana, pemanggilan, permintaan
keterangan dan penyidikan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari
Presiden.

"Tanpa persetujuan tertulis dari Presiden, proses pemanggilan dan lain lain itu melanggar
UU BI, jadi bisa di pra-peradilankan," ujar Dradjad.

Ia pun mengingatkan bahwa keputusan untuk mengalirkan dana YPPI bagi proses
diseminasi UU BI dan bantuan hukum adalah keputusan kolektif Dewan Gubernur. Oleh
karena itu, apabila satu anggota Dewan Gubernur menjadi tersangka, semua anggota
Dewan Gubernur yang ikut tanda tangan dinilainya harus dijadikan tersangka pula.
Seperti diketahui, keputusan tersebut disepakati bersama oleh Burhanuddin Abdullah,
Anwar Nasution, Aslim Tadjuddin, Aulia Pohan, Maman Soemantri, Maulana Ibrahim
dan Bunbunan Hutapea.

"Jangan sampai kasus pidana BLBI terhadap direksi BI terulang lagi. Tiga direksi yang
tanda tangan masuk penjara, tapi dua direksi dan Gubernur yang juga tanda tangan tidak
dilanjutkan proses hukumnya. KPK tak boleh pilih kasih," tegas Dradjad yang tergabung
dalam Tim Indonesia Bangkit. (Sha/OL-06)




Page 69 of 131
www.zeilla.wordpress.com


---------------------

KPK Diminta Serahkan Nama Anggota DPR Penerima Dana BI
Penulis: Hillarius U Gani

JAKARTA--MI: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberi apresiasi terhadap langkah
hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut kasus
aliran dana Bank Indonesia (BI) sebesar Rp100 miliar ke aparat hukum dan anggota
DPR.

Hal itu dikemukakan Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan dan Wakil Ketua Badan
Kehormatan (BK) DPR Gayus Lumbuun yang dihubungi terpisah di Gedung MPR/DPR,
Senayan, Jakarta, Selasa (29/1).

Keduanya mengemukakan itu sehubungan dengan langkah KPK menetapkan tiga pejabat
BI, yakni Gubernur BI Burhanuddin Abdullah, Oey Hoey Tiong, dan Rusli Simanjuntak
sebagai tersangka kasus tersebut sejak Senin (28/1).

Menurut Gayus, BK memberi apresiasi atas keberanian dan ketegasan KPK dalam
menuntaskan kasus itu, meskipun KPK periode sebelumnya menyatakan tidak cukup
bukti untuk membawa kasus tersebut ke tahap penyidikan.

"Apa yang dilakukan KPK itu sudah tepat dan benar. Kita berikan apresiasi atas langkah
itu,'' ujarnya.

Dalam kaitan itu, katanya, BK dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan KPK dan
meminta agar KPK menyerahkan nama-nama anggota Komisi IX DPR periode 1999-
2004 yang menerima dana dari BI sebesar Rp31,5 miliar.

Selain itu, BK juga akan meminta meminta penjelasan KPK tentang pencabutan berita
acara pemeriksaan perkara (BAP) yang dilakukan Rusli Simanjuntak.

Koordinasi antara BK dan KPK, kata dia, penting karena proses hukum di KPK berkaitan
erat dengan proses pengusutan pelanggaran etik yang dilakukan BK DPR.

Menurutnya, penetapan tersangka oleh KPK tersebut akan memudahkan pengusutan
pelanggaran etik di BK, karena bila sudah ada pemberi yang menjadi tersangka maka
akan ada pula penerima yang terlibat.

"Ini memudahkan kerja kita karena korupsi maupun gratifikasi terjadi oleh dua pihak,
yakni pemberi dan penerima," tukasnya.

Trimedya menilai langkah KPK tersebut tepat sekaligus menepis perasaan skeptis
masyarakat terhadap kemampuan pimpinan KPK yang baru dalam memberantas
kejahatan korupsi.




Page 70 of 131
www.zeilla.wordpress.com


"Ini membuktikan bahwa pilihan Komisi III DPR tidak seperti yang disorot selama ini,"
ujarnya.

Ia mengharapkan KPK di bawah kendali Antasari Azhar konsisten pada langkah awal
yang sudah dilakukan itu, dan tidak terpengaruh oleh berbagai kepentingan lain, termasuk
kepentingan politik yang selama ini sering mengintervensi proses hukum.

Mengenai dugaan keterlibatan anggota DPR dalam kasus itu, Trimedya menyatakan siapa
pun yang terbukti terlibat harus diusut tuntas. "Kalau ada bukti-bukti kuat tentang
keterlibatan DPR, mereka harus mendapat perlakuan hukum yang sama dengan para
pejabat BI," katanya. (Hil/OL-03)

--------------

KPK Diminta Tidak Politisasi Kasus BI
Penulis: Deni Satria

NUSA DUA--MI: Komisi Pemberantasan Korupsi diminta tidak mempolitisasi
penetapan tiga tersangka dalam kasus aliran dana Bank Indonesia.

Koordinator ICW Teten Masduki di satu sisi memberikan respek kepada KPK yang
memproses dugaan korupsi aliran dana BI ke DPR. "Tapi saya kira kita berharap KPK itu
memproses seluruh tersangka yang terlibat dalam kasus BI," kata Teten di sela-sela
konferensi antikorupsi sedunia di Nusa Dua, Bali, Selasa (29/1).

Menurutnya penggunaan dana YPPI sebesar Rp100 miliar itu merupakan kebijakan
kolegial serta ditanda tangani oleh semua anggota Dewan Gubernur BI saat itu. Sehingga
jika dilihat dari aturan BI rapat dewan gubernur, semua anggota dewan gubernur juga
bertanggung jawab.

"Jadi KPK menurut saya mestinya bisa menyeret seluruh dewan gubernur yang terlibat
dalam pembuatan kebijakan penggunaan uang Rp100 miliar itu," tambahnya.

Apalagi saat ini Bank Indonesia akan melakukan pemilihan gubernur.

"Kalau KPK tebang pilih saya kira akan mendapatkan sorotan masyarakat, bisa dituding
juga ini bagian daripada kerja politik untuk karena Februari mulai pencalonan gubernur
BI. Jangan sampai ada tudingan ke arah itu, untuk menghantam salah satu lawan, salah
satu calon," ujarnya.

Tebang pilih dalam penanganan kasus BI ini justru akan semakin membuat kepercayaan
masyarakat kepada KPK akan menurun, karena adanya politisasi penegakan hukum.

Apalagi dana tersebut juga mengalir untuk membantu proses hukum mantan-mantan
Gubernur BI sebelumnya yang terlibat dugaan korupsi di Kejaksaan Agung dan ke DPR
untuk menyelesaikan sejumlah RUU yang berkaitan dengan BI.


Page 71 of 131
www.zeilla.wordpress.com


Kasus aliran dana BI mulai mencuat setelah Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Anwar Nasution, pada 14 November 2006 menyurati Ketua KPK saat itu,
Taufiequrrachman Ruki, guna menyampaikan temuan hasil audit BPK tentang
penyalahgunaan dana YPPI oleh Direksi BI. (Xat/OL/OL-03)

---------------------

Kasus Burhanuddin tidak Pengaruhi Bursa
Penulis: Dwi Tupani

JAKARTA--MI: Penetapan status tersangka oleh KPK terhadap Gubernur Bank
Indonesia, Burhanuddin Abdullah, tidak menimbulkan sentimen negatif terhadap
perdagangan bursa, Selasa (29/1). Pada penutupan hari ini, Indeks Harga Saham
Gabungan (IHSG) menguat 25,794 poin (1%) ke posisi 2.607,843.

Pergerakan IHSG mengikuti positifnya pasar regional yang sedang menunggu
pengumuman bank sentral AS, The Fed.

Di tingkat global, sentimen positif diperoleh dari The Fed yang akan rapat pada 30
Januari dan diprediksi akan memangkas suku bunganya yang saat ini 3,5%.

Perdagangan hari ini mencatat transaksi 65.112 kali, dengan volume 3,945 miliar saham
senilai Rp6,851 triliun. Sebanyak 117 saham naik, 64 saham turun dan 65 saham stagnan.
Indeks LQ-45 naik 5,934 poin (1,07%) ke posisi 559,519 dan Jakarta Islamic Index (JII)
naik 2,526 poin (0,54%) ke level 470,273.

Kepala Ekonom Danareksa Research Institute Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan untuk
jangka pendek penetapan Gubernur BI sebagai tersangka bisa mengembuskan sentimen
negatif ke pasar. Purbaya menilai, yang akan langsung terpengaruh adalah pergerakan
rupiah sementara ke emiten tidak secara langsung mempengaruhi.

"Kalaupun ada pengaruh, pasti hanya sesaat karena keputusan BI tidak peroenagan, tapi
berada di Dewan Gubernur," ujarnya.

Pada perdagangan Selasa (29/1), rupiah masih berada di kisaran 9.300 per dolar AS.
Rupiah ditutup melemah 27 poin (0,29%) di level 9.318 per dolar AS.

Pada perdagangan Selasa (29/1), saham-saham yang naik harganya di top gainer antara
lain Indo Tambangraya Megah (ITMG) naik Rp1.350 menjadi Rp29.150, Astra
Internasional (ASII) naik Rp900 menjadi Rp27.100, PP London Sumatra (LSIP) naik
Rp550 menjadi Rp11.950, Sampoerna Agro (SGRO) naik Rp250 menjadi Rp4.425,
Bakrie Sumatra Plantation (UNSP) naik Rp175 menjadi Rp2.600 dan Bumi Resources
(BUMI) naik Rp100 menjadi Rp6.600.




Page 72 of 131
www.zeilla.wordpress.com


Sedangkan saham-saham yang turun harganya di top losser antara lain, Telkom (TLKM)
turun Rp150 menjadi Rp8.950, Bank Central Asia (BBCA) turun Rp25 menjadi Rp3.575
dan Bank Panin (PNBN) turun Rp20 menjadi Rp600. (DW/OL-06)

------------------------

29/01/08 14:49

Penetapan Burhanuddin sebagai Tersangka Dipertanyakan


Jakarta (ANTARA News) - Anggota Fraksi Partai Golkar di DPR RI, Ferry Mursyidan
Baldan, di Jakarta, Senin, mengingatkan penetapan tersangka terhadap Gubernur Bank
Indonesia Burhanuddin Abdullah harus dijelaskan secara transparan dan terbuka, agar
tindakan tersebut bukan dianggap sebagai motif politis.

"Kami mendesak ada penjelasan secara terbuka mengenai ini, bahwa penetapan status
tersangka tersebut bukan karena motif politis, khususnya menjelang pemilihan Gubernur
Bank Indonesia (BI) yang baru (yang nama calonnya sudah diajukan presiden per 17
Januari 2008)," katanya kepada ANTARA News.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Burhanuddin Abdullah sebagai
tersangka dalam kasus dugaan aliran dana BI ke berbagai kalangan, termasuk kepada
sejumlah anggota DPR RI, terkait pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) BI,
tahun 2003.

"Saya melihat ada hal lain di balik penetapan status tersangka ini. Bukankah nama
Burhanuddin Abdullah tidak muncul sebelumnya. Yang muncul di berbagai media `kan
nama-nama lain. Ini perlu dijelaskan gamblang dan terbuka," kata Ferry Mursyidan
Baldan, menanggapi pertanyaan, bagaimana status beberapa pejabat BI lainnya, termasuk
mantan pejabatnya, Anwar Nasution (kini Ketua BPK).

Bagi Fraksi Partai Golkar, katanya, penjelasan terbuka di depan publik itu sangat penting
agar proses hukum jangan sampai menjadi alat politik untuk menyingkirkan atau
memuluskan figur tertentu.

Ia juga berpendapat penetapan status tersangka atas pimpinan lembaga perbankan,
apalagi itu bank sentral, harus benar-benar memperhitungkan kondisi dinamika ekonomi
moneter nasional.

Tanpa harus mendahului proses hukum, politisi senior Partai Golkar ini juga
mengharapkan perlunya langkah yang arif bijaksana agar segalanya berjalan sesuai aturan
maupun norma, tidak karena aspek-aspek nonteknis tertentu, apalagi faktor politis.

"Kita semua harus sadar, bukankah pembangunan sumberdaya manusia (SDM) di bidang
perbankan dan moneter tidak mudah dan memerlukan waktu? Karena itu, KPK



Page 73 of 131
www.zeilla.wordpress.com


diharapkan mempertimbangkan, agar langkah hukum yang diambil tidak berdampak pada
penurunan kepercayaan pada otoritas moneter," kata Ferry Mursyidan Baldan yang baru
saja terpilih sebagai Ketua Ikatan Kekeluargaan Alumni (IKA) Universitas Padjadjaran
(Unpad).(*)


29/01/08 00:25

BK DPR Beri Apresiasi KPK Tetapkan Gubernur BI sebagai Tersangka


Jakarta (ANTARA News) - Badan Kehormatan DPR RI memberi apresiasi kepada
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang pada hari Senin (28/1) ini bertindak tegas
dengan menetapkan Gubernur Bank Indonesia bersama dua pejabat bank sentral sebagai
tersangka.

"Dalam waktu dekat ini, kami akan menemui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
untuk berkoordinasi tentang keterkaitan anggota DPR RI dalam dugaan aliran dana milik
Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI)," kata Wakil Ketua Badan
Kehormatan (BK) DPR RI, Gayus Lumbuun, di Jakarta, Senin.

Selain Gubernur Bank Indonesia (BI), Burhanuddin Abdullah, pihak KPK juga
menetapkan dua pejabat lainnya, yakni Rusli Simanjuntak dan Oey Hui Tiong sebagai
tersangka kasus dugaan aliran dana BI kepada sejumlah pihak, termasuk ke lingkungan
beberapa anggota parlemen tersebut.

"Khusus terhadap Burhanudin Abdullah, KPK menetapkannya menjadi tersangka kasus
tersebut, karena dialah yang memimpin Dewan Gubernur dengan memutuskan kebijakan
tentang penggunaan uang milik YPPI sebesar Rp100 miliar bagi keperluan bantuan
hukum (Rp68,5 miliar) serta bagi oknum anggota DPR RI (Rp31,5 miliar)," ungkap
Gayus Lumbuun.

Skandal aliran dana BI ini merebak ke permukaan, karena diduga melibatkan sejumlah
politisi (baik yang masih jadi anggota DPR RI maupun telah di posisi lainnya),
sehubungan proses pembuatan undang-undang perbankan di tahun 2004 lalu.

Untuk kelancaran proses hukum ke depan, menurut Gayus Lumbuun, BK DPR RI segera
berkoordinasi dengan KPK sehubungan dengan dugaan keterkaitan beberapa anggota
DPR RI tersebut.

"Terutama berkaitan dengan pencabutan Berita Acara Keterangan Rusli Simanjuntak
yang dicabut pada tanggal 6 Desember 2007, padahal sebelumnya telah menyebutkan
nama-nama penerima uang BI, jumlah dan tempatnya dengan rinci," ujar Gayus
Lumbuun lagi.(*)




Page 74 of 131
www.zeilla.wordpress.com


Selasa, 29/01/2008
Gubernur BI Jadi Tersangka, Investor Asing Cari Klarifikasi
Alih Istik Wahyuni – detikfinance

Jakarta - Status baru Gubernur BI Burhanuddin Abdullah sebagai tersangka kasus
transfer dana ke DPR dikhawatirkan akan membuat investor asing ragu-ragu masuk ke
Indonesia. Investor asing akan mencari klarifikasi tentang masalah ini.

"Kalau masalah kepercayaan, mungkin dampaknya bagi investor asing ya. Mereka pasti
akan cari klarifikasi dulu," kata Ketua Asosiasi Bank Daerah (Asbada) disela-sela
penandatanganan pinjaman sindikasi untuk Bengkulu di Hotel Bumi Karsa, Jakarta,
Selasa (29/1/2008).

Berbeda dengan investor asing, menurutnya kasus Burhanuddin tidak akan berpengaruh
signifikan bagi bank-bank daerah.

Karena meski Gubernur BI itu akan sibuk dengan kepolisian, tetapi pasti sudah ada
mekanisme yang mengatur bagaimana tugas-tugas Burhanuddin diambil alih.

"Memang pasti akan ada perbedaannya, tapi masih tetap jalan biasa saja. Apalagi, bagi
bank daerah, kami tidak terlalu terpengaruh politik pusat. Kita kan bank di daerah,"
katanya.

Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Burhanuddin sebagai tersangka dalam
kasus aliran dana ke DPR. Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Chandra M Hamzah
mengungkapkan, Burhanuddin ditetapkan sebagai tersangka bersama Direktur Hukum BI
Oey Hoeng Tiong dan mantan Kepala Biro Komunikasi Bank Indonesia Rusli
Simanjuntak.

Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dalam rapat pimpinan KPK pada Jumat 25
Januari 2008 lalu. Ketiganya menjadi tersangka dalam kasus aliran dana BI Rp 31,5
miliar kepada sejumlah anggota DPR pada tahun 2004. (lih/qom)

--------------

29/01/2008
KPK Harus Tuntaskan Aliran Dana BI Sebelum Suksesi Gubernur
Gede Suardana – detikcom
Nusa Dua - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera menuntaskan kasus
aliran dana Bank Indonesia (BI). KPK harus memeriksa yang mengucurkan dan
menerima dana sebelum suksesi Gubernur BI yang direncanakan Mei 2008.

Hal itu dikatakan Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Teten
Masduki di sela-sela Konferensi PBB Antikorupsi di Bali Internatinonal Convention
Center, Nusa Dua, Bali, Selasa (29/1/2008).




Page 75 of 131
www.zeilla.wordpress.com


"Kebijakan BI dalam kasus tersebut bersifat kolegial. KPK semestinya memproses
seluruh dewan gubernur yang terlibat dalam kebijakan itu. Termasuk pejabat pelaksana
pengguna anggaran Rp 100 miliar serta anggota DPR yang menerima uang itu," cetus
Teten.

Kalau KPK tidak melaksanakan upaya hukum itu secara tuntas, imbuh Teten, KPK akan
mendapat tudingan secara politis. Kasus ini penting karena menyangkut penggunaan dana
Rp 100 miliar untuk pembelaan mantan Gubernur BI dalam kasus Bantuan Likuiditas BI
(BLBI) dan proses legislasi undang-undang di DPR.

"Apalagi bulan depan akan terjadi pergantian gubernur BI," kata Teten. ( nwk / nrl )

---------------------------

Selasa, 29/01/2008
Burhanuddin Jadi Tersangka, Kredibilitas BI Bisa Turun
Wahyu Daniel – detikfinance

Jakarta - Penetapan Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah sebagai
tersangka akan menurunkan kredibilitas otoritas moneter tersebut. Kini semua pihak
hanya bisa berharap agar citra BI tidak tercoreng moreng di mata dunia internasional.

"Saya tahu pasti kredibilitas BI akan turun, meskipun kita tidak akan tahu apa yang
terjadi nanti. Tapi kita turut prihatin," ujar Sekjen Perbanas Farid Rahman saat ditemui di
Graha Niaga, Jakarta, Selasa (29/1/2008).

Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Burhanuddin sebagai tersangka dalam
kasus aliran dana ke DPR. Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Chandra M Hamzah
mengungkapkan, Burhanuddin ditetapkan sebagai tersangka bersama Direktur Hukum BI
Oey Hoeng Tiong dan mantan Kepala Biro Komunikasi Bank Indonesia Rusli
Simanjuntak. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dalam rapat pimpinan KPK pada
Jumat 25 Januari 2008 lalu.

Burhanuddin bukan Gubernur BI pertama yang menjadi tersangka. Gubernur BI lainnya
yang pernah menjadi tersangka adalah Syahril Sabirin dan Soedradjat Djiwandono.

Farid mengaku sangat prihatin dengan penetapan status tersangka pada Burhanuddin. Hal
ini dikarenakan dunia internasional dan regional umumnya bisa memandang negatif.

"Tapi mudah-mudahan tidak ada dampaknya, karena ini kan persepsi pasar, bagaimana
orang luar melihatnya nanti. Kan orang luar selama ini melihatnya pada image,"
imbuhnya.

Selanjutnya Farid berharap agar operasional perbankan tidak terganggu akibat penetapan
Burhanuddin sebagai tersangka ini.




Page 76 of 131
www.zeilla.wordpress.com


Ia juga berharap agar BI lebih bisa menerapkan tata kelola atau good governance yang
lebih baik lagi.

"Supaya jangan terulang lagi hal seperti ini. Memang cukup berat kan sekarang itu
demokrasi, benar-benar sudah terbuka," pungkasnya. (qom/qom)

--------------------
Kasus Aliran Dana Ilegal Rp 100 M; Gubernur BI Tersangka Korupsi

Pejabat yang benar-benar bersih dari kaitan korupsi, tampaknya, sulit ditemui di negara
ini. Direktur Utama PLN Eddie Widiono pernah dinyatakan sebagai tersangka kasus
korupsi PLTGU Borang dan sempat ditahan. Kali ini, seorang lagi pejabat negara resmi
dinyatakan tersangka. Tak tanggung-tanggung, dia adalah Gubernur Bank Indonesia (BI)
Burhanuddin Abdullah.

Dia dinyatakan sebagai tersangka kasus dugaan aliran dana ilegal Rp 100 miliar yang
diambil dari Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI). Penetapan tersangka
itu bisa jadi merupakan bukti janji KPK yang akan menentukan nasib kasus BI setelah 21
Januari 2008.

Burhanudin bukan satu-satunya yang dinyatakan sebagai tersangka. Dua pejabat BI
lainnya, yakni Direktur Hukum BI Oey Hoey Tiong dan pemimpin BI Surabaya Rusli
Simanjuntak, juga ditetapkan sebagai tersangka.

Penetapan ketiga pejabat tinggi BI sebagai tersangka tersebut dibenarkan Wakil Ketua
KPK Bidang Penindakan Chandra M. Hamzah. Ya, yang bersangkutan ditetapkan
sebagai tersangka, ujarnya ketika dihubungi kemarin (28/1).

Chandra yang merupakan satu-satunya pimpinan KPK yang ada di Jakarta
mengungkapkan, ketiga pejabat BI tersebut ditetapkan sebagai tersangka dalam rapat
evaluasi pimpinan KPK pada Jumat (25/1).

Yang jelas, kata dia, kasus ketiganya saat ini sudah masuk ke penyidikan. Sayangnya,
mantan pengacara itu tak menjelaskan kapan ketiganya ditahan. Kita tunggu nanti,
katanya singkat.

Berdasar informasi dari sumber Jawa Pos di lingkungungan KPK, kemarin, institusi
pemberantas korupsi tersebut pada saat hampir bersamaan menggeledah dua kantor BI di
Jakarta dan Surabaya. Tempat tinggal Rusli di Surabaya pun tak luput dari
penggeledahan penyidik KPK.

Adanya penggeledahan kantor BI Surabaya dan rumah Rusli tersebut dibenarkan
Chandra. Namun, ketika ditanya barang bukti apa saja yang diperoleh dari penggeledahan
itu, Chandra tak menjelaskan secara detail.

Kemarin, empat pimpinan KPK, yakni Antasari Azhar (ketua), Bibit Samad Riyanto, M.



Page 77 of 131
www.zeilla.wordpress.com


Yasin, dan Haryono, sedang berada di Nusa Dua, Bali, mengikuti konferensi
internasional antikorupsi (United Nation Convention Against Corruption/UNCAC). Tapi,
ketika dikonfirmasi seputar penetapan gubernur BI sebagai tersangka, keempatnya
memilih tutup mulut. Saat diserbu wartawan, mereka tergesa-gesa menuju sebuah
ruangan di Bali International Convention Centre, tempat berlangsungnya konferensi itu.

Pimpinan KPK akan membuat statemen soal kasus BI, namun masih menunggu
perkembangan dari Jakarta, kata sumber Jawa Pos tersebut.

Kasus yang menggegerkan BI itu terkuak lewat audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
yang dikirimkan ketuanya, Anwar Nasution, kepada KPK pada 14 November 2006. Hasil
audit tersebut menemukan adanya dana BI yang digunakan tak sesuai peruntukannya.

Modusnya, BI mengalirkan dana Rp 100 miliar ke YPPI. Lantas, dana tersebut dipecah
menjadi dua. Yakni, Rp 68,5 miliar digunakan untuk bantuan hukum para mantan pejabat
BI. Saat itu, Oey yang sebelumnya menjabat deputi direktur hukum BI ditugasi
menyalurkan dana tersebut. Meski tak detail merinci, ketika diperiksa sebagai saksi pada
30 November 2007, Oey membenarkan adanya aliran dana tersebut.

Sisanya, dana Rp 31,5 miliar diduga mengalir ke kantong para anggota Komisi IX DPR
terkait dengan proses amandemen UU BI serta penyelesaian kasus BLBI. Rusli
Simanjuntak (saat itu menjabat kepala biro gubernur BI) diduga mengalirkan dana
tersebut. KPK juga telah memeriksa mantan anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004
yang saat ini menjadi wakil gubernur Jambi, Antony Zeidra Abidin.

Di tempat terpisah, Direktur Hukum BI Oey Hoey Tiong ketika dikonfirmasi tentang
penetapan dirinya sebagai tersangka mengaku belum tahu. Saya belum dapat
pemberitahuan dari KPK, kata Oey saat dihubungi Jawa Pos tadi malam (28/1). Ditanya
kesiapan menjalani pemeriksaan di KPK, Oey menolak menjawab.

Menurut Oey, jajaran BI baru tahu perkembangan kasus aliran dana BI dari situs internet.
Jajaran BI merespons dengan langsung menggelar pertemuan mendadak. Kami saat ini
sedang rapat. Apa hasilnya, nanti saja, katanya.

Miranda Mengaku Belum Tahu
Masuknya nama Burhanuddin Abdullah dalam daftar tersangka menimbulkan berbagai
macam skenario. Hingga pukul 21.30 tadi malam, Burhanuddin belum juga keluar dari
kantornya di gedung pusat BI, Jl Kebon Sirih, Jakarta.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom mengaku belum mendapatkan
instruksi untuk sementara menggantikan posisi Burhanuddin. Saya belum tahu dan belum
mendapatkan informasi tersebut. Saya baru saja mendarat dari Solo, ujarnya saat
dihubungi Jawa Pos kemarin.

Jabatan Miranda merupakan yang tertinggi di Bank Indonesia setelah gubernur BI.
Burhanuddin bukan gubernur BI aktif yang pertama menjadi tersangka. Sebelumnya,



Page 78 of 131
www.zeilla.wordpress.com


Syahril Sabirin pernah menjadi tersangka dalam kasus cessie Bank Bali.

Pada 5 Juni 2000, Syahril Sabirin resmi menjadi tersangka. Dia bahkan sempat mencicipi
hotel prodeo pada 21 Juni 2000. Kemudian, pada 13 Maret 2002 Syahril divonis bersalah
oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dihukum tiga tahun penjara.

Namun, Agustus 2002 Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membebaskan Syahril dari semua
dakwaan. Selain itu, mantan Gubernur BI Soedradjad Djiwandono juga pernah menjadi
tersangka dalam kasus BLBI.

Ketua Komisi XI Awal Kusumah mengaku kaget dan baru mendengar perihal
ditetapkannya Gubernur BI Burhanuddin Abdullah sebagai tersangka aliran dana BI.
Awal khawatir kondisi tersebut memengaruhi perekonomian.

Pasar Terancam

Pengamat pasar uang Farial Anwar mengemukakan, penetapan gubernur BI beserta dua
pejabat lain sebagai tersangka juga dikhawatirkan menjadi momentum bagi spekulator
untuk menggoyang pasar.

Bagaimanapun, hal itu termasuk sentimen negatif bagi pasar. Yang perlu dikhawatirkan,
rupiah bisa tertekan ke level Rp 9.500-an, katanya.

Meski demikian, Farial optimistis BI mampu mengatasi sentimen negatif tersebut. Sebab,
dengan cadangan devisa yang melimpah, BI bisa menjaga pasar. Lagi pula BI kan bukan
hanya Burhanuddin Abdullah. Masih ada Budi Mulya, Miranda Goeltom, dan lainnya,
ujarnya.

Menurut Farial, pasar juga mulai terbiasa dengan pejabat yang menjadi tersangka. Selama
belum ditetapkan bersalah, pasar belum terlalu bergejolak. Dia mencontohkan, ketika
Syahril Sabirin ditetapkan sebagai tersangka kasus lain, pasar juga tidak terlalu reaktif.

Sementara itu, pengamat ekonomi dari Tim Indonesia Bangkit (TIB) Ichsanuddin Noorsy
mengatakan, kejadian itu menjadi tidak luar biasa karena tidak dilakukan pada saat KPK
dipimpin Taufiqurachman Ruki dan Erry Riyana. Penyebabnya, bisa jadi saat itu
buktinya kurang atau ada konspirasi.

Mungkin saja ada kepentingan pribadi yang berbenturan. Sebab, dulu saya pernah
membicarakan hal ini dengan mereka (KPK), ujarnya.

Dia memastikan kasus itu akan terus berlanjut. Sebab, keputusan KPK menjadikan
Burhanuddin sebagai tersangka tidak berlaku surut. Namun, dia khawatir kasus itu
memengaruhi moneter Indonesia.

Secara tidak langsung kredibilitas dan reputasi Bank Indonesia akan diragukan oleh
pasar. Bagaimana bisa membuat suatu imbauan moral jika pejabatnya seperti itu,



Page 79 of 131
www.zeilla.wordpress.com


cetusnya.

Meski begitu, Ichsan meminta penegakan hukum terhadap pejabat BI tersebut harus
memisahkan antara kondisi Burhanuddin sebagai personel dan Bank Indonesia sebagai
institusi.

Dengan begitu, tindakan Burhanuddin harus dipisahkan dari peran BI sebagai pengatur
moneter. Meskipun tindakan itu dilakukan dengan beberapa pejabat BI lain, itu tidak
mempresentasikan BI secara institusi, ujarnya.

Selain itu, Ichsan menyoroti ketidakmampuan Komisi XI DPR dalam mengungkap
kejadian seperti itu. Menurut dia, Komisi XI telah kecolongan sehingga kinerjanya patut
dipertanyakan.

Ini bisa menjadi pelajaran bagi mereka (Komisi XI), bagaimana mereka kecolongan,
tidak bisa menyaring kejadian seperti ini. Jadi, kinerja mereka selama ini memang tidak
bisa dipertanggungjawabkan, jelasnya.

Kepala Biro Humas Bank Indonesia Filianingsih Hendarta mengatakan pihaknya belum
mengetahui informasi mengenai ditetapkannya tiga pejabat BI menjadi tersangka.

Sampai saat ini, kami belum mengetahui informasi resmi tentang hal itu. Seandainya ada,
tentu akan kami komunikasikan, kata Filianingsih.

Sementara hingga tadi malam pukul 23.15, Dewan Gubernur BI masih mengadakan rapat
membahas masalah hukum tersebut. Lampu di sejumlah lantai di Menara Radius Prawiro
masih tampak menyala.

Sementara itu, KPK bergerak cepat mencarai bukti keterlibatan Rusli Simanjuntak dalam
kasus aliran dana BI ke DPR di Surabaya. Tadi malam, sekitar pukul 21.00 empat
petugas KPK mendatangi Kantor BI Surabaya di Jalan Pahlawan. Bersama empat petugas
berseragam putih itu juga ikut dua polisi yang diketahui berasal dari Polwiltabes
Surabaya.

Dari kantor Rusli, tim KPK dan Polwiltabes itu membawa dua dus berisi berkas-berkas.
Rombongan itu langsung menuju sebuah Suzuki APV warna metalik bernomor polisi W
2178 FZ. Maaf kami hanya menjalankan tugas, bukan kapasitas kami untuk menjelaskan,
ujar salah satu anggota tim saat ditanya oleh Jawa Pos. Dari kantor Rusli, tim KPK
meluncur ke rumah dinas Rusli di Jalan Raya Darmo 118. (ein/sof/iw/wir/kia/kum)

Sumber: Jawa Pos, 29 Januari 2008

---------------------------

Gubernur BI Tak Perlu Mundur




Page 80 of 131
www.zeilla.wordpress.com


Rabu, 30-Januari-2008,

Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah tidak perlu mengundurkan diri meski
ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus aliran dana BI ke Dewan Perwakilan Rakyat.
Apalagi, keputusan di BI diambil secara kolektif.

Demikian disampaikan anggota Komisi XI DPR, Dradjad H Wibowo, kepada Kompas,
Selasa (29/1) di Jakarta. Seperti diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
menetapkan Burhanuddin serta dua pejabat Bank Indonesia (BI), Oey Hoey Tiong dan
Rusli Simandjuntak, sebagai tersangka kasus aliran dana kepada anggota DPR (Kompas,
29/1).

Secara terpisah, Burhanuddin dalam jumpa pers hari Selasa mengaku terkejut, terpukul,
dan sedih atas penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus aliran dana BI. Dia
mengaku secara resmi belum menerima surat keputusan KPK mengenai hal itu. ”Namun
saya harus tetap kembali pada akal sehat dan membuktikan pada waktunya nanti saya
tidak bersalah,” katanya.

Oey dan Rusli tidak ikut dalam jumpa pers itu.

Menurut Burhanuddin, ia akan menghormati proses hukum yang berjalan dan akan
menunjuk kuasa hukum. Ia juga mengatakan, kebijakan untuk melakukan diseminasi dan
bantuan hukum, yang akhirnya berkembang menjadi kasus dana BI itu, bukan keputusan
pribadi, melainkan keputusan kolegial Dewan Gubernur BI saat itu.

Sampai saat ini Burhanuddin menjadi satu-satunya anggota dewan gubernur yang
dijadikan tersangka dalam kasus itu. ”Sebagai Gubernur BI, saya senantiasa
melaksanakan tugas dengan niat baik, dan bekerja dengan sebaik-baiknya untuk
kepentingan bangsa dan negara,” katanya.

Jangan seperti BLBI

Dradjad sepakat, keputusan penyediaan dana bagi anggota DPR dilakukan kolektif oleh
rapat Dewan Gubernur BI. Karena itu, pertanggungjawabannya tak hanya ditanggung
Gubernur BI, tetapi juga oleh anggota Dewan Gubernur BI lain yang ikut
menandatangani keputusan itu.

Menurut Dradjad, ”Jangan terjadi kasus seperti dana Bantuan Likuiditas BI (BLBI)
terhadap direksi BI terulang lagi. Tiga direksi yang tanda tangan masuk penjara, tetapi
dua direksi dan dua gubernur BI yang juga ikut tanda tangan pencairan BLBI tidak
diteruskan proses hukumnya. KPK tidak boleh pilih kasih.”

Dradjad menambahkan, meskipun ditetapkan sebagai tersangka, Burhanuddin tidak harus
mengundurkan diri dari jabatannya atau diberhentikan sementara. UU Nomor 23 Tahun
1999 tentang BI, yang direvisi dengan UU Nomor 3 Tahun 2004, tidak mensyaratkan
Gubernur BI mengundurkan diri atau berhenti sementara jika dinyatakan sebagai



Page 81 of 131
www.zeilla.wordpress.com


tersangka perkara pidana.

”Siapa yang berhak memberhentikan sementara Gubernur BI juga tidak jelas. Pasal 47
Ayat (3) mengatur pemberhentian dalam kasus konflik kepentingan atau rangkap jabatan.
Itu pun ditetapkan Presiden dengan persetujuan DPR. Bisa saja Gubernur BI
diberhentikan sementara, tetapi oleh siapa? Jika berhenti sementara secara sukarela, itu
tak diatur dalam UU. Yang ada mengundurkan diri,” tutur Dradjad.

Namun, ia mengakui, meskipun tak berwenang mundur atau berhenti sementara, status
tersangka jelas akan mengganggu kinerja Gubernur BI. Bahkan, penetapan status
tersangka itu akan mengganggu proses Burhanuddin sebagai calon gubernur BI periode
2008-2013.

”Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan ragu mencalonkan Burhanuddin sebagai
calon gubernur untuk masa jabatan kedua kalinya sebab pasti menimbulkan kontroversi
politik dan hukum yang besar. Ini jelas merusak peluang Burhanuddin maju kembali,”
kata Dradjad.

Ia menambahkan, Presiden harus memasukkan usulan nama calon Gubernur BI maksimal
tiga orang ke DPR paling lambat 17 Februari mendatang.

Dampak ekonominya, tambah Dradjad, akan sama seperti ketika Gubernur BI Syahril
Sabirin ditahan dahulu. ”Kinerja BI dalam melakukan stabilisasi moneter dan
pengawasan perbankan menjadi tidak optimal. Yang lebih runyam, ini terjadi menjelang
Pemilu 2009 dan resesi di Amerika Serikat,” paparnya.

Usut anggota Dewan

Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno mengakui, pimpinan DPR mengapresiasi
keputusan KPK yang menetapkan tiga tersangka dalam kasus penyelewengan dana BI ke
DPR. Karena itu, KPK kini diharapkan juga tak ragu-ragu mengusut dan menangkap
anggota Dewan yang diduga terlibat dalam kasus itu.

”KPK bila tahu teman-teman saya juga ada, tolong jangan segan-seganlah, ditarik,
dikoreksi, dikontrol, biar gak gemedi (merasa besar),” kata Soetardjo, Selasa di Jakarta.

Ia pun mendorong Badan Kehormatan DPR, yang selama ini menyelidiki dugaan
keterlibatan anggota DPR, lebih intensif bekerja. ”Harus sampai titik terakhir,” kata
Soetardjo.

Sebaliknya, Ferry Mursyidan Baldan dari Fraksi Partai Golkar DPR meminta KPK
menjelaskan penetapan tersangka itu secara terbuka. Ia mencium keputusan KPK ini
bermuatan politis, apalagi nama Burhanuddin sebelumnya tidak muncul.

Ferry berharap, jangan sampai proses hukum sebagai alat politik untuk menyingkirkan
atau memuluskan figur tertentu karena tahun ini pemilihan Gubernur BI akan



Page 82 of 131
www.zeilla.wordpress.com


dilangsungkan.

Anggota Komisi XI DPR, Maruarar Sirait, mengatakan, keputusan KPK harus dihormati.
Namun, dia juga mengingatkan agar kasus ini tidak dilatarbelakangi kepentingan politik,
terkait pemilihan Gubernur BI yang diselenggarakan Mei 2008.

Menurut Maruarar, dengan kemampuan menjaga independensi BI selama ini,
Burhanuddin merupakan calon kuat untuk terpilih kembali. (HAR/FAJ/SUT)

Sumber: Kompas, 30 Januari 2008

-----------------------------------------

Badan Kehormatan Siapkan Sanksi untuk Anggota DPR

Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat akan menyiapkan sanksi bagi anggota
Dewan yang menerima aliran dana dari Bank Indonesia (BI). Hasil penyidikan Komisi
Pemberantasan Korupsi akan kami jadikan acuan pengusutan pelanggaran etika, kata
Ketua Badan Kehormatan DPR Irsyad Sudiro kepada Tempo kemarin.

KPK telah menetapkan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah, Direktur Hukum BI Oey
Hoey Tiong, dan mantan Kepala Biro Gubernur BI Rusli Simanjuntak sebagai tersangka
aliran dana bank sentral senilai Rp 100 miliar.

Berdasarkan pemeriksaan Badan Kehormatan DPR terhadap Rusli; Oey; dan pengurus
Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI), Asnar Ashari, kata Irsyad,
beberapa waktu lalu diperoleh informasi BI pernah menggelontorkan Rp 68,5 miliar
untuk bantuan hukum lima pejabat BI. Sedangkan Rp 31,5 miliar digunakan untuk
diseminasi bantuan likuiditas BI.

Menurut Irsyad, dana Rp 31,5 miliar itu dialirkan untuk 22 kegiatan bersama antara BI
dan anggota Komisi Keuangan DPR.

Pekan ini, katanya, Badan Kehormatan DPR akan menggelar rapat internal. Badan
Kehormatan DPR juga akan mengutus tim khusus untuk mencari informasi hasil
penyidikan KPK itu. Kalau di ranah hukum sudah ada penyebutan nama anggota DPR,
kami tinggal menetapkan pola sanksinya, ujarnya.

Pengusutan adanya aliran dana BI ke anggota Komisi Keuangan DPR periode 1999-2004
ini berawal dari aduan Koalisi Penegak Citra Parlemen ke Badan Kehormatan DPR.
Dalam aduan itu, mereka mengatakan terdapat 16 anggota DPR periode 1999-2004 dari
enam fraksi yang ikut menikmati dana tersebut.KURNIASIH BUDI

Sumber: Koran Tempo, 30 Januari 2008Badan Kehormatan Siapkan Sanksi untuk
Anggota DPR




Page 83 of 131
www.zeilla.wordpress.com


Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat akan menyiapkan sanksi bagi anggota
Dewan yang menerima aliran dana dari Bank Indonesia (BI). Hasil penyidikan Komisi
Pemberantasan Korupsi akan kami jadikan acuan pengusutan pelanggaran etika, kata
Ketua Badan Kehormatan DPR Irsyad Sudiro kepada Tempo kemarin.

KPK telah menetapkan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah, Direktur Hukum BI Oey
Hoey Tiong, dan mantan Kepala Biro Gubernur BI Rusli Simanjuntak sebagai tersangka
aliran dana bank sentral senilai Rp 100 miliar.

Berdasarkan pemeriksaan Badan Kehormatan DPR terhadap Rusli; Oey; dan pengurus
Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI), Asnar Ashari, kata Irsyad,
beberapa waktu lalu diperoleh informasi BI pernah menggelontorkan Rp 68,5 miliar
untuk bantuan hukum lima pejabat BI. Sedangkan Rp 31,5 miliar digunakan untuk
diseminasi bantuan likuiditas BI.

Menurut Irsyad, dana Rp 31,5 miliar itu dialirkan untuk 22 kegiatan bersama antara BI
dan anggota Komisi Keuangan DPR.

Pekan ini, katanya, Badan Kehormatan DPR akan menggelar rapat internal. Badan
Kehormatan DPR juga akan mengutus tim khusus untuk mencari informasi hasil
penyidikan KPK itu. Kalau di ranah hukum sudah ada penyebutan nama anggota DPR,
kami tinggal menetapkan pola sanksinya, ujarnya.

Pengusutan adanya aliran dana BI ke anggota Komisi Keuangan DPR periode 1999-2004
ini berawal dari aduan Koalisi Penegak Citra Parlemen ke Badan Kehormatan DPR.
Dalam aduan itu, mereka mengatakan terdapat 16 anggota DPR periode 1999-2004 dari
enam fraksi yang ikut menikmati dana tersebut.KURNIASIH BUDI

Sumber: Koran Tempo, 30 Januari 2008

30/01/2008 18:09 Kasus Korupsi
Antasari Azhar: KPK Tidak Tebang Pilih

Liputan6.com, Jakarta: Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah bersama
Direktur Hukum BI Oey Hoey Tiong serta mantan Kepala Biro Gubernur BI, Rusli
Simanjuntak (kini menjabat Kepala Perwakilan BI di Surabaya), resmi ditetapkan sebagai
tersangka. Mereka dijadikan tersangka dalam kasus kucuran dana BI ke sejumlah anggota
DPR periode 1999-2004. Kendati demikian, Gubernur dan dua pejabat BI itu tidak
langsung ditahan. KPK beralasan, pihaknya masih mengumpulkan sejumlah bukti baru
yang terkait [baca: Gubernur dan Dua Pejabat BI Jadi Tersangka].

Secara tegas Ketua KPK Antasari Azhar mengatakan tidak akan tebang pilih dalam
menyelesaikan kasus besar yang menyeret orang-orang di dalam posisi strategis. "Siapa
pun yang terkait dengan masalah (skandal) ini," ujar Antasari kepada sejumlah wartawan
di Jakarta, Rabu (30/1). Sementara itu, mantan Menteri Keuangan Rizal Ramli menilai




Page 84 of 131
www.zeilla.wordpress.com


tidak seharusnya sebuah bank sentral terlibat politik uang. "Dan saya menyayangkan
kenapa Bank Indonesia mesti `main-main` seperti itu," kata Rizal.

Aliran dana BI sebesar Rp 31,5 miliar diduga diterima sejumlah anggota DPR Komisi IX
periode 1999 hingga 2004. Beberapa nama yang pernah di komisi tersebut, kini masih
menjadi anggota Dewan. Adapun mulai besok, KPK akan terus memanggil pihak-pihak
yang diduga terkait kucuran dana BI, termasuk wakil rakyat yang diduga menerima dana
haram tersebut.

Selain pejabat BI yang menjadi tersangka skandal tersebut, saat ini sorotan juga ditujukan
kepada anggota DPR. Karena aliran dana BI disinyalir juga mengalir ke sejumlah
anggota Dewan, Max Moein yang pada saat pembahasan tiga rancangan undang-undang
perbankan menjabat sebagai Ketua Komisi Bidang Keuangan, Perbankan dan Rencana
Pembangunan, menanggapi hal ini. "Apa buktinya kalau dipakai oleh anggota DPR,"
ucap Max, mantan Ketua Panitia Khusus Kasus Bantuan Likuiditas BI. Bila perlu, imbuh
Max, dirinya bersedia memberikan keterangan ke KPK.

Sebelumnya Badan Kehormatan DPR menangani kasus ini, tapi ada keterbatasan
wewenang untuk menindak lanjuti proses hukumnya. Adapun hasil audit Badan
Pemeriksa Keuangan menemukan dari Rp 100 miliar dana BI yang dikeluarkan, sebanyak
Rp 31,5 miliar diduga mengalir ke anggota DPR periode 1999-2004 untuk melancarkan
pembahasan tiga RUU perbankan [baca: Ketua BK DPR Salut Atas Keberanian
KPK].

Setelah KPK menetapkan pihak yang mengucurkan dana sebagai tersangka, tak tertutup
kemungkinan akan berkembang kepada pihak yang menerima aliran dana BI pada giliran
berikutnya. Dengan kata lain, jumlah tersangka bisa bertambah.(ANS/Tim Liputan 6
SCTV)

-----------------------------

KPK Janjikan Tersangka dari DPR

Rabu, 30-Januari-2008,

Setelah menetapkan status tersangka kepada tiga pejabat Bank Indonesia (BI), Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu dekat bakal menetapkan tersangka baru.
Juru Bicara KPK Johan Budi menyebutkan, calon tersangka itu dari kalangan pejabat
maupun mantan pejabat BI. Bahkan, sejumlah anggota DPR menjadi target berikutnya.

Kami sudah berhasil mengumpulkan bukti-bukti baru, tapi tidak bisa diungkapkan
sekarang. Nanti, kalau sudah saatnya kami beritahukan, ujar Johan kemarin (29/1).

Saat ditanya siapa nama-nama mantan pejabat BI dan anggota DPR yang dimaksud,
Johan enggan menyebutkannya. Kalau disebutkan nama-namanya, mereka bisa
menghilangkan barang bukti dan jangan-jangan langsung kabur, kelitnya.


Page 85 of 131
www.zeilla.wordpress.com



Menurut Johan, dalam proses penyidikan ini, KPK akan lebih terfokus pada
pengumpulan alat bukti, selain mengumpulkan keterangan dari beberapa tersangka. Siapa
pun yang terlibat dalam penyalahgunaan aliran dana itu tidak akan lepas, katanya.

Ketua KPK Antasari Azhar saat ditemui di sela-sela Konferensi Anggota Konvensi
Antikorupsi PBB di Nusa Dua, Bali, kemarin, menolak berkomentar banyak atas
perkembangan penyelidikan aliran dana BI ke DPR. Alasannya untuk mengamankan
barang bukti.

Kalau bla bla, (perkataan, Red) kami itu dimanfaatkan pihak lain untuk menghilangkan
barang bukti. Begitu nggak ketemu (barang bukti, Red), Anda marah sama saya, ujarnya.

Merasa didesak terus, mantan direktur penuntutan Kejagung itu lantas menjanjikan
membeberkan kasus BI hari ini (30/1) di gedung KPK Kuningan, Jakarta. Untuk itu, dia
rela meninggalkan konferensi antikorupsi UNCAC di Nusa Dua, Bali yang berlangsung
sampai Jumat (1/2). Karena banyak pertanyaan soal kasus BI, saya akan kembali ke
Jakarta siang ini (kemarin, Red), tegasnya.

Kasus aliran dana BI ke DPR kembali menjadi pusat perhatian. Memenuhi janjinya untuk
mengumumkan status kasus aliran dana BI ke DPR, pekan ini, KPK pada Senin (28/1),
menaikkan status kasus itu dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Bukan hanya itu. Gubernur BI Burhanuddin Abdullah bersama dua pejabat BI lain,
Direktur Hukum BI Oey Hoey Tiong dan mantan Kepala Biro Gubernur BI Rusli
Simanjuntak, telah ditetapkan KPK sebagai tersangka.

Kasus aliran dana BI mulai mencuat setelah Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Anwar Nasution pada 14 November 2006 menyurati ketua KPK saat itu,
Taufiequrrachman Ruki. Anwar menyampaikan temuan hasil audit BPK tentang
penyalahgunaan dana Rp 100 miliar dari Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia
(YPPI) oleh direksi BI.

Pada 22 Juli 2003 rapat Dewan Gubernur BI yang dipimpin Burhanuddin Abdullah
mengeluarkan persetujuan untuk memberikan bantuan peningkatan modal kepada YPPI
senilai Rp 100 miliar. Oey yang pada 2003 menjabat deputi direktur hukum menerima
langsung dana YPPI itu dari Ketua YPPI Baridjusalam Hadi dan Bendahara YPPI
Ratnawati Sari.

Selanjutnya, Oey mencairkan cek dan menyerahkan uang tunai kepada pejabat BI yang
saat itu terjerat kasus hukum dana bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI), yaitu
Gubernur BI Soedradjad Djiwandono, Deputi Gubernur BI Iwan R. Prawinata, dan tiga
direksi BI, yaitu Heru Supraptomo, Hendro Budianto, dan Paul Sutopo.

Sisanya, Rp 31,5 miliar, diberikan oleh Rusli Simandjuntak kepada panitia perbankan
Komisi IX DPR periode 2003 untuk penyelesaian masalah BLBI dan amandemen UU No



Page 86 of 131
www.zeilla.wordpress.com


23 Tahun 1999 tentang BI.

Selain dana dari YPPI, BI mengeluarkan uang Rp 15 miliar dari anggaran BI untuk
bantuan hukum kepada tiga direksi BI, yaitu Heru Supraptomo, Hendro Budianto, dan
Paul Sutopo, yang dikeluarkan pada masa Syahril Sabirin menjabat gubernur BI.

Atas temuan BPK itu, setidaknya ada tiga kasus yang diselidiki KPK. Pertama,
pemberian uang Rp 68,5 miliar untuk bantuan hukum. Kedua, aliran dana Rp 31,5 miliar
ke anggota DPR. Selain itu, KPK menyelidiki aliran bantuan hukum Rp 15 miliar pada
masa kepemimpinan Syahril Sabirin. Hal itu diakui Syahril. Tapi, pria paro baya itu
berdalih kebijakan tersebut sesuai Peraturan Gubernur BI Tahun 2002.

Saat dikonfirmasi, Antasari tak mau menyebutkan dalam kasus mana ketiga tersangka
dari BI dijerat, serta apa peranan ketiganya. Sikap itu berbeda dengan kebijakan pimpinan
KPK sebelumnya yang menyebutkan alasan penetapan sebagai tersangka. Misalnya,
adanya dua alat bukti seperti yang disyaratkan KUHAP.

Saya nggak tahu (kebijakan pimpinan KPK sebelumnya, Red). Sekarang pimpinan KPK
adalah saya, Jasin (M. Jasin, Red) dan lain-lain, ujarnya dengan nada tinggi, tak mau
dibandingkan dengan kepemimpinan terdahulu.

Dia menambahkan, penetapan tiga tersangka tersebut adalah bukti kasus BI tak
dihentikan KPK. Hal tersebut, ujar pria berkumis itu, adalah lanjutan dari proses
penyelidikan yang dipatok 7 Januari 2008 sampai 21 Januari 2008. Penyelidikan sudah
selesai, tambahnya.

Dihubungi terpisah, salah satu pimpinan Badan Kehormatan (BK) DPR RI Gayus
Lumbuun mengaku apresiatif terhadap apa yang sudah dilakukan KPK. Hari ini,
lanjutnya, pihaknya akan berkoordinasi dengan KPK. Kami minta KPK tak begitu saja
menerima pencabutan berita acara pemeriksaan (BAP) Rusli Simanjuntak pada 6
Desember 2007, tambahnya.

Keterangan soal nama-nama anggota DPR yang diduga menerima dana BI akan
digunakan BK untuk menindak para anggota DPR. Namun, tambahnya, jika memang ada
unsur pidana, pihaknya akan meneruskannya ke KPK. Dengan ditetapkannya tiga
tersangka bukan berarti kasusnya selesai. Masih ada tiga anggota dewan gubernur yang
perlu dimintai pertanggungjawaban dan satu lagi pihak yang menampung dana, ujar
Gayus. Dia tidak mengungkapkan nama-nama pihak yang harus dijadikan tersangka
tersebut.

Meski menghargai kemajuan yang dilakukan KPK soal kasus BI, Koordinator Badan
Pekerja ICW Teten Masduki mengungkapkan, mestinya KPK memproses semua yang
terlibat dalam kasus BI. Apalagi, kebijakan BI bersifat kolegial, pertanggungjawabannya
tak bisa dijatuhkan pada beberapa orang. KPK bisa saja dituding tebang pilih, ujar Teten
ketika ditemui di BICC.




Page 87 of 131
www.zeilla.wordpress.com


Apalagi, tambahnya, paling lambat 17 Februari 2008 nama-nama calon gubernur BI
harus diserahkan ke presiden. Burhanudin Abdullah sebenarnya masih punya kesempatan
menjabat sekali lagi. KPK harus membuktikan penetapan tersangka bukan bagian dari
kerja politik terkait pencalonan gubernur BI. Jangan sampai ada tudingan untuk
menghantam salah satu calon. Harus diselesaikan secara keseluruhan, termasuk anggota
DPR dan mantan pejabat yang menerima aliran dana, tambah pria asal Garut itu. Dia
menambahkan, KPK harus membuktikan lembaga tersebut bebas dari politisasi
penegakan hukum.

Secara terpisah, pakar hukum pidana Romli Atmasasmita mengungkapkan, seharusnya
tak hanya Burhanudin yang jadi tersangka. Hal tersebut sesuai pasal 55 KUHP dan UU 3
Tahun 2004 tentang BI. Otomatis seluruhnya kena. Yang tanda tangan harus jadi
tersangka, ujarnya. Dia menambahkan, itu termasuk Ketua BPK Anwar Nasution, yang
juga ikut menandatangani keputusan dewan gubernur tersebut.(sof/agm/yun/ein/kim)

Sumber: Jawa Pos, 30 Januari 2008
Kami sudah berhasil mengumpulkan bukti-bukti baru, tapi tidak bisa diungkapkan
sekarang. Nanti, kalau sudah saatnya kami beritahukan, ujar Johan kemarin (29/1).

Saat ditanya siapa nama-nama mantan pejabat BI dan anggota DPR yang dimaksud,
Johan enggan menyebutkannya. Kalau disebutkan nama-namanya, mereka bisa
menghilangkan barang bukti dan jangan-jangan langsung kabur, kelitnya.

Menurut Johan, dalam proses penyidikan ini, KPK akan lebih terfokus pada
pengumpulan alat bukti, selain mengumpulkan keterangan dari beberapa tersangka. Siapa
pun yang terlibat dalam penyalahgunaan aliran dana itu tidak akan lepas, katanya.

Ketua KPK Antasari Azhar saat ditemui di sela-sela Konferensi Anggota Konvensi
Antikorupsi PBB di Nusa Dua, Bali, kemarin, menolak berkomentar banyak atas
perkembangan penyelidikan aliran dana BI ke DPR. Alasannya untuk mengamankan
barang bukti.

Kalau bla bla, (perkataan, Red) kami itu dimanfaatkan pihak lain untuk menghilangkan
barang bukti. Begitu nggak ketemu (barang bukti, Red), Anda marah sama saya, ujarnya.

Merasa didesak terus, mantan direktur penuntutan Kejagung itu lantas menjanjikan
membeberkan kasus BI hari ini (30/1) di gedung KPK Kuningan, Jakarta. Untuk itu, dia
rela meninggalkan konferensi antikorupsi UNCAC di Nusa Dua, Bali yang berlangsung
sampai Jumat (1/2). Karena banyak pertanyaan soal kasus BI, saya akan kembali ke
Jakarta siang ini (kemarin, Red), tegasnya.

Kasus aliran dana BI ke DPR kembali menjadi pusat perhatian. Memenuhi janjinya untuk
mengumumkan status kasus aliran dana BI ke DPR, pekan ini, KPK pada Senin (28/1),
menaikkan status kasus itu dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Bukan hanya itu. Gubernur BI Burhanuddin Abdullah bersama dua pejabat BI lain,



Page 88 of 131
www.zeilla.wordpress.com


Direktur Hukum BI Oey Hoey Tiong dan mantan Kepala Biro Gubernur BI Rusli
Simanjuntak, telah ditetapkan KPK sebagai tersangka.

Kasus aliran dana BI mulai mencuat setelah Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Anwar Nasution pada 14 November 2006 menyurati ketua KPK saat itu,
Taufiequrrachman Ruki. Anwar menyampaikan temuan hasil audit BPK tentang
penyalahgunaan dana Rp 100 miliar dari Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia
(YPPI) oleh direksi BI.

Pada 22 Juli 2003 rapat Dewan Gubernur BI yang dipimpin Burhanuddin Abdullah
mengeluarkan persetujuan untuk memberikan bantuan peningkatan modal kepada YPPI
senilai Rp 100 miliar. Oey yang pada 2003 menjabat deputi direktur hukum menerima
langsung dana YPPI itu dari Ketua YPPI Baridjusalam Hadi dan Bendahara YPPI
Ratnawati Sari.

Selanjutnya, Oey mencairkan cek dan menyerahkan uang tunai kepada pejabat BI yang
saat itu terjerat kasus hukum dana bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI), yaitu
Gubernur BI Soedradjad Djiwandono, Deputi Gubernur BI Iwan R. Prawinata, dan tiga
direksi BI, yaitu Heru Supraptomo, Hendro Budianto, dan Paul Sutopo.

Sisanya, Rp 31,5 miliar, diberikan oleh Rusli Simandjuntak kepada panitia perbankan
Komisi IX DPR periode 2003 untuk penyelesaian masalah BLBI dan amandemen UU No
23 Tahun 1999 tentang BI.

Selain dana dari YPPI, BI mengeluarkan uang Rp 15 miliar dari anggaran BI untuk
bantuan hukum kepada tiga direksi BI, yaitu Heru Supraptomo, Hendro Budianto, dan
Paul Sutopo, yang dikeluarkan pada masa Syahril Sabirin menjabat gubernur BI.

Atas temuan BPK itu, setidaknya ada tiga kasus yang diselidiki KPK. Pertama,
pemberian uang Rp 68,5 miliar untuk bantuan hukum. Kedua, aliran dana Rp 31,5 miliar
ke anggota DPR. Selain itu, KPK menyelidiki aliran bantuan hukum Rp 15 miliar pada
masa kepemimpinan Syahril Sabirin. Hal itu diakui Syahril. Tapi, pria paro baya itu
berdalih kebijakan tersebut sesuai Peraturan Gubernur BI Tahun 2002.

Saat dikonfirmasi, Antasari tak mau menyebutkan dalam kasus mana ketiga tersangka
dari BI dijerat, serta apa peranan ketiganya. Sikap itu berbeda dengan kebijakan pimpinan
KPK sebelumnya yang menyebutkan alasan penetapan sebagai tersangka. Misalnya,
adanya dua alat bukti seperti yang disyaratkan KUHAP.

Saya nggak tahu (kebijakan pimpinan KPK sebelumnya, Red). Sekarang pimpinan KPK
adalah saya, Jasin (M. Jasin, Red) dan lain-lain, ujarnya dengan nada tinggi, tak mau
dibandingkan dengan kepemimpinan terdahulu.

Dia menambahkan, penetapan tiga tersangka tersebut adalah bukti kasus BI tak
dihentikan KPK. Hal tersebut, ujar pria berkumis itu, adalah lanjutan dari proses
penyelidikan yang dipatok 7 Januari 2008 sampai 21 Januari 2008. Penyelidikan sudah



Page 89 of 131
www.zeilla.wordpress.com


selesai, tambahnya.

Dihubungi terpisah, salah satu pimpinan Badan Kehormatan (BK) DPR RI Gayus
Lumbuun mengaku apresiatif terhadap apa yang sudah dilakukan KPK. Hari ini,
lanjutnya, pihaknya akan berkoordinasi dengan KPK. Kami minta KPK tak begitu saja
menerima pencabutan berita acara pemeriksaan (BAP) Rusli Simanjuntak pada 6
Desember 2007, tambahnya.

Keterangan soal nama-nama anggota DPR yang diduga menerima dana BI akan
digunakan BK untuk menindak para anggota DPR. Namun, tambahnya, jika memang ada
unsur pidana, pihaknya akan meneruskannya ke KPK. Dengan ditetapkannya tiga
tersangka bukan berarti kasusnya selesai. Masih ada tiga anggota dewan gubernur yang
perlu dimintai pertanggungjawaban dan satu lagi pihak yang menampung dana, ujar
Gayus. Dia tidak mengungkapkan nama-nama pihak yang harus dijadikan tersangka
tersebut.

Meski menghargai kemajuan yang dilakukan KPK soal kasus BI, Koordinator Badan
Pekerja ICW Teten Masduki mengungkapkan, mestinya KPK memproses semua yang
terlibat dalam kasus BI. Apalagi, kebijakan BI bersifat kolegial, pertanggungjawabannya
tak bisa dijatuhkan pada beberapa orang. KPK bisa saja dituding tebang pilih, ujar Teten
ketika ditemui di BICC.

Apalagi, tambahnya, paling lambat 17 Februari 2008 nama-nama calon gubernur BI
harus diserahkan ke presiden. Burhanudin Abdullah sebenarnya masih punya kesempatan
menjabat sekali lagi. KPK harus membuktikan penetapan tersangka bukan bagian dari
kerja politik terkait pencalonan gubernur BI. Jangan sampai ada tudingan untuk
menghantam salah satu calon. Harus diselesaikan secara keseluruhan, termasuk anggota
DPR dan mantan pejabat yang menerima aliran dana, tambah pria asal Garut itu. Dia
menambahkan, KPK harus membuktikan lembaga tersebut bebas dari politisasi
penegakan hukum.

Secara terpisah, pakar hukum pidana Romli Atmasasmita mengungkapkan, seharusnya
tak hanya Burhanudin yang jadi tersangka. Hal tersebut sesuai pasal 55 KUHP dan UU 3
Tahun 2004 tentang BI. Otomatis seluruhnya kena. Yang tanda tangan harus jadi
tersangka, ujarnya. Dia menambahkan, itu termasuk Ketua BPK Anwar Nasution, yang
juga ikut menandatangani keputusan dewan gubernur tersebut.(sof/agm/yun/ein/kim)

Sumber: Jawa Pos, 30 Januari 2008

----------------------------------------

Burhanuddin Seret Dewan Gubenur; Teken Pencairan Dana BI Rp 100 M secara
Kolektif

Rabu, 30-Januari-2008,




Page 90 of 131
www.zeilla.wordpress.com


Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah buka suara terkait statusnya
hukum dirinya sebagai tersangka kasus aliran dana BI. Kemarin siang (29/1) dia
menyampaikan pernyataan sekitar tiga menit kepada pers, tanpa memberikan kesempatan
tanya jawab.

Dengan raut muka lelah, dia menemui wartawan di depan lift eksekutif Menara Syafrudin
Prawiranegara, kompleks gedung BI. Meski ada rapat Dewan Gubernur (RDG) sejak
pagi, tak satu pun deputi gubernur BI yang menemani Burhanuddin saat jumpa pers.

Burhanuddin mengaku belum menerima surat keputusan dari Komite Pemberantasan
Korupsi (KPK). Dia merasa berbagai perasaan berkecamuk dalam dirinya, terkejut,
terpukul, dan sedih atas keputusan KPK. Sebagai manusia, sekaligus pemangku amanat
kebijakan publik, saya merasa terkejut tentu. Saya kira manusiawi sekali, terpukul, dan
sedih atas berita yang beredar saat ini, katanya. Burhanuddin ditetapkan sebagai
tersangka bersama Kepala Kantor BI Surabaya Rusli Simanjuntak dan Direktur Hukum
BI Oey Hoey Tiong.

Burhanuddin mengingatkan, seluruh kebijakan BI merupakan keputusan Dewan
Gubernur secara kolektif. Sebagaimana ditetapkan dalam UU, setiap kebijakan strategis
dan prinsipil diputuskan di dalam rapat Dewan Gubernur yang sifatnya kolegial dan
bukan keputusan pribadi. Kebijakan untuk melakukan diseminasi bantuan hukum adalah
kebijakan yang sangat diperlukan pada saat itu, kata Burhan.

Saat keputusan diambil (rapat pada 3 Juni 2003, Red), deputi gubernur yang masih aktif
waktu itu adalah Anwar Nasution (saat itu menjabat deputi gubernur senior), Aulia
Pohan, Aslim Tadjudin, Maman Soemantri, Bun Bunan Hutapea, dan Maulana Ibrahim.
Namun, dikabarkan hanya Aulia Pohan, Bun Bunan Hutapea, dan Aslim Tadjuddin yang
ikut rapat bersama memutuskan tambahan dana menjadi Rp 100 miliar tersebut.

Miranda Goeltom, justru dalam posisi aman karena saat keputusan pengucuran dana
tersebut, dia tidak menjabat deputi gubernur. Miranda baru kembali ke Kebon Sirih
sebagai deputi gubernur senior setelah Anwar Nasution pensiun.

Dalam waktu dekat Burhanuddin segera menunjuk pengacara untuk menjalani proses
hukum. Saya tidak dapat terus mengumbar perasaan. Saya harus tetap kembali kepada
akal sehat, dan membuktikan pada waktunya nanti, bahwa saya tidak bersalah, katanya.

Selanjutnya Burhanuddin meminta jajaran BI tetap bekerja profesional dalam menjaga
stabilitas ekonomi makro dan moneter. Dalam menghadapi situasi yang berkembang saat
ini, pagi tadi (kemarin) saya meminta seluruh jajaran BI untuk tetap bekerja secara
profesional, khususnya terkait upaya-upaya menjaga stabilitas makroekonomi, mencapai
target yang telah ditentukan, dan tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan
sebaik-baiknya, ujarnya.

Burhanuddin bukan gubernur BI aktif yang pertama menjadi tersangka. Sebelumnya,
Syahril Sabirin menjadi tersangka dalam kasus cessie Bank Bali pada 5 Juni 2000. Dia



Page 91 of 131
www.zeilla.wordpress.com


bahkan sempat mencicipi hotel prodeo pada 21 Juni 2000. Kemudian, pada 13 Maret
2002 Syahril divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan
dihukum tiga tahun penjara. Namun, Agustus 2002 Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
membebaskan Syahril dari semua dakwaan. Selain itu, mantan Gubernur BI Soedradjad
Djiwandono juga pernah menjadi tersangka dalam kasus BLBI.

Meski pimpinan bank sentral berkali-kali tersandung kasus hukum, Menko Perekonomian
Boediono dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati masih mempercayai kredibilitas Bank
Indonesia sebagai institusi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan
moneter.

Menko Perekonomian Boediono menegaskan, pihaknya masih tetap percaya terhadap
institusi Bank Indonesia, kendati gubernurnya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus
aliran dana ke DPR. Ini proses hukum, tentu kalau dari segi BI, saya itu cukup
confidence, bahwa teman-teman di sana menjalankan tugas dengan baik dan setiap proses
yang harus dilewati, jelas Boediono di kantornya, Jakarta, kemarin (29/1).

Boediono mengemukakan, otoritas moneter Indonesia itu memiliki sistem yang mapan.
Sistemnya sudah terbentuk untuk menangani berbagai kebijakan perbankan dan moneter.
Jadi, tidak ada hubungan antara ekonomi dan proses hukum gubernur BI. Kita harapkan
BI bisa melaksanakan tugasnya, jelasnya.

Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga ’pasang badan’ dengan
menyatakan penetapan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah sebagai tersangka aliran dana
BI tidak akan mengganggu kinerja otoritas moneter itu. Pada dasarnya saya yakin dalam
perundang-undangan atau mekanisme institusi BI, ada cara mengatasi hal yang sifatnya
tidak biasa seperti ini, ujarnya usai rapat dengar pendapat di gedung DPR/MPR kemarin.

Mantan direktur eksekutif IMF Asia Pasifik itu menegaskan, sebagai bank sentral, BI
akan tetap menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Ani juga mengatakan, dewan
gubernur memiliki kepentingan untuk tetap menjaga semua fungsi, tanggung jawab, dan
kinerja, apa pun yang terjadi di dalam organisasi itu. Itu tanggung jawab dari keseluruhan
dewan gubernur yang terdiri atas deputi gubernur, deputi gubernur senior, dan seluruh
jajarannya, katanya.

Sementara itu, dari proses hukumnya, Menkeu mengatakan, silakan saja terus berjalan
jika memang ada indikasi dan bukti kuat pelanggaran hukum. Ditanya apakah memang
sudah menjadi pola bahwa setiap kali akan ada pergantian, pasti gubernur BI dijadikan
tersangka, Menkeu enggan berkomentar. Saya nggak mau berkomentar soal itu, ujarnya.

Ditemui usai jumpa pers Burhanuddin, Ketua Umum Ikatan Bankir Indonesia (IBI) Agus
Martowardojo meminta KPK tidak menahan Burhanuddin. Seharusnya bisa tidak ditahan.
Yang penting proses ini cepat dan dapat difinalisasikan, dan kita hormati aturan dan UU
yang berlaku, kata Agus.

Dirut Bank Mandiri tersebut mengatakan, penahanan baru layak dilakukan jika ada



Page 92 of 131
www.zeilla.wordpress.com


kemungkinan lari dan ada upaya menghilangkan barang bukti. Saya berpendapat,
seandainya beliau tidak hadir dalam proses panggilan, dikhawatirkan akan meninggalkan
atau lari, itu kan ditahan. Tetapi, kalau beliau yang kita tahu terpilih sebagai banker of the
year, kemudian menjadi tersangka, itu menjadi berita besar. Kalau ditahan, nanti menjadi
suatu berita yang lebih besar, katanya.

Meski prihatin, kalangan bankir yakin kondisi tersebut tidak akan memengaruhi
operasional perbankan. Hal tersebut akan memengaruhi citra otoritas perbankan di mata
internasional maupun regional. Kalau operasional sudah tidak terlalu banyak terpengaruh,
cuma image di dunia internasional dan regional, kata Sekjen Perhimpunan Bank Nasional
(Perbanas) Farid Rahman.

Farid berharap bank sentral bisa memperbaiki tatakelola. Kami ingin (BI) lebih good
governance. Jangan terulang yang begini-begini. Kita malu, kata Dirut Bank Saudara
tersebut.

Angggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR (FPAN) Dradjad Hari Wibowo
mengatakan, jika salah satu anggota dewan gubernur menjadi tersangka, semua anggota
dewan gubernur yang ikut tanda tangan harus menjadi tersangka. KPK tidak boleh pilih
kasih, katanya.

Penetapan Burhanuddin sebagai tersangka juga akan merusak peluangnya maju kembali
menjadi calon gubernur BI periode 2008-2013. Presiden harus memasukkan usul nama-
nama calon gubernur BI, maksimal 3 orang, kepada DPR paling lambat 17 Februari 2008.
Dengan status tersangka tersebut, mungkin presiden menjadi ragu memasukkan nama
Burhanuddin sebagai salah satu kandidat, karena pasti menimbulkan kontroversi politik
dan hukum yang sangat besar, katanya.

Menurut Dradjad, berdasarkan pasal 49 UU No 3/2004 tentang BI, KPK harus meminta
persetujuan tertulis dari presiden sebelum menetapkan gubernur BI menjadi tersangka.
Bunyi pasal 49 tersebut adalah Dalam hal anggota DG patut diduga telah melakukan
tindak pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikan harus terlebih
dahulu mendapat persetujuan tertulis dari presiden. Tanpa persetujuan tertulis dari
presiden, bisa melanggar UU dan proses pemanggilan dan lainnya bisa di-pra-
peradilankan lanjutnya.

Apakah gubernur BI harus mundur dulu? UU BI tidak mengatur masalah pengunduran
diri karena anggota dewan gubernur BI dijadikan tersangka, kata Dradjad. Yang diatur
pada pasal 48 ayat 1(b) dan penjelasannya adalah pemberhentian karena melakukan
tindak pidana kejahatan yg dibuktikan dengan keputusan pengadilan yang berkekuatan
hukum tetap.

Jadi, tidak ada kewajiban mundur atau diberhentikan. Meski demikian, menurut Dradjad,
status tersangka jelas sangat mengganggu kinerja gubernur BI. Kemungkinan berhenti
sementara juga sulit, karena dalam UU tidak jelas siapa yang berwenang
memberhentikan. Bisa saja gubernur BI diberhentikan sementara. Tapi, oleh siapa? Ini



Page 93 of 131
www.zeilla.wordpress.com


tidak jelas. Sementara kalau berhenti sementara secara sukarela, tidak diatur dalam UU.
Yang ada adalah mengundurkan diri, kata Dradjad. (sof/kim)

Sumber: Jawa Pos, 30 Januari 2008

-------------------

Aliran Dana BI; Burhanuddin: Itu Keputusan Kolektif

Menteri Keuangan yakin fungsi Bank Indonesia tetap bisa berjalan.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah menyatakan kebijakan diseminasi
dan bantuan hukum merupakan keputusan rapat Dewan Gubernur BI. Itu collegial, bukan
keputusan pribadi, kata Burhanuddin saat membacakan pernyataan pribadinya di gedung
BI kemarin. Dalam pembacaan pernyataan itu, ia hanya tampil sendirian. Tak satu pun
deputi dan deputi senior BI ikut mendampingi.

Kebijakan melakukan diseminasi dan bantuan hukum pada saat itu, kata dia, sangat
diperlukan. Sebab, kondisi laporan keuangan BI waktu itu mendapat predikat disclaimer
dan sangat mempengaruhi peringkat Indonesia yang begitu rendah. Predikat itu membuat
kami semua tak bisa bekerja secara optimal, ujarnya.

Dia mengaku terkejut atas penetapannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan
Korupsi dalam kasus aliran dana BI ini. Sebab, ia mengaku belum menerima surat resmi
dari KPK. Tapi saya harus membuktikan bahwa saya tidak bersalah, katanya.

KPK, Senin lalu, menetapkan tiga tersangka dalam kasus aliran dana BI. Mereka adalah
Burhanuddin, Direktur Hukum Bank Indonesia Oey Hoey Tiong, dan mantan Kepala
Biro Gubernur Bank Indonesia Rusli Simanjuntak. Mereka terbukti menyalahgunakan
dana BI, ujar Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Chandra M. Hamzah.

Burhanuddin memastikan akan menghormati dan mengikuti seluruh proses hukum yang
berjalan. Saya akan segera menunjuk kuasa hukum, kata dia.

Dengan adanya penetapan tersangka atas dirinya, Burhanuddin meminta semua jajaran BI
tetap bekerja secara profesional. Khususnya yang terkait dengan upaya-upaya untuk
menjaga stabilitas makroekonomi dalam mencapai target yang telah ditentukan. Ia
berharap proses hukum yang berlangsung tak akan mempengaruhi kinerja BI. Termasuk
kepercayaan luar negeri terhadap perekonomian Indonesia, kata Burhanuddin.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap fungsi BI sebagai otoritas moneter
tetap berjalan baik setelah penetapan Burhanuddin sebagai tersangka. Menurut dia, meski
tanpa Burhanuddin, dirinya yakin anggota Dewan Gubernur BI lainnya mampu
menjalankan tugasnya secara optimal. Sebab, kata dia, dalam aturan perundangan
ataupun mekanisme BI, sudah ada mekanisme organisasi yang mapan guna mengatasi
berbagai masalah yang sifatnya tak biasa seperti ini.



Page 94 of 131
www.zeilla.wordpress.com



Saya hanya ingin mengatakan bahwa bank sentral akan tetap menjalankan fungsinya dan
tanggung jawabnya tetap dijaga, apa pun yang terjadi di dalam organisasi itu. Fungsi itu
adalah tanggung jawab keseluruhan bagi Dewan Gubernur, yang terdiri atas gubernur,
deputi senior, dan seluruh jajaran deputi gubernurnya, kata Sri. Proses hukumnya silakan
berjalan terus.

Ketua Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Awal Kusumah berharap penetapan
Burhanuddin tidak membuat guncangan di institusi BI. Mudah-mudahan tak terjadi
depresi moral di lembaga itu, kata Awal.

Anggota Komisi Keuangan DPR, Max Moein, menilai ada kejanggalan dalam penetapan
Burhanuddin sebagai tersangka. Alasannya, sebentar lagi akan ada pergantian Gubernur
BI. Dulu Syahril Sabirin (Gubernur BI sebelumnya) juga ditetapkan sebagai tersangka
menjelang pergantian, katanya.

Hal serupa diungkapkan anggota Fraksi Partai Golkar, Ferry Mursyidan Baldan. Karena
itu, kata Ferry, agar tak ada spekulasi, KPK harus menjelaskan secara gamblang.

Namun, Sri Mulyani menolak menanggapi spekulasi tersebut. Wah, saya tidak komentar
soal itu, kata dia. kurniasih | wahyudin f | agus s | gunanto

Sumber: Koran Tempo, 30 Januari 2008
------------

Mengurai Benang Kusut Duit BI

Rabu, 30-Januari-2008,

BPK menemukan penggunaan dana Rp 100 miliar Lembaga Pendidikan dan Perbankan
Pengembangan Indonesia digunakan tanpa melalui mekanisme penerimaan serta
pengeluaran resmi Bank Indonesia (BI).

Dana Rp 31.5 miliar diduga mengalir ke Komisi Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat
periode 1999-2004. Sisanya diduga mengalir ke sejumlah penegak hukum. Dari laporan
hasil audit BPK ini, Komisi Pemberantasan Korupsi mencium indikasi korupsi. KPK
menetapkan tiga tersangka dua hari lalu. Badan Kehormatan DPR mengusut dugaan
pelanggaran etika anggota DPR. Inilah perjalanan kasus di kedua lembaga tersebut.

14 November 2006
# Badan Pemeriksa Keuangan melaporkan hasil pemeriksaan atas pemberian bantuan
hukum dan penggunaan dana Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Perbankan.

Agustus 2007
# Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan adanya aliran dana BI ke KPK dan
Badan Kehormatan DPR.



Page 95 of 131
www.zeilla.wordpress.com



5 Agustus 2007
# Departemen Keuangan menyatakan tidak sepatutnya DPR menerima dana di luar
alokasi anggaran.

9 Agustus 2007
# Auditor utama BPK, Soekoyo, menyatakan aliran dana BI ke DPR bisa puluhan miliar.

20 Agustus 2007
# ICW dan koalisi penggiat antikorupsi mengadu secara tertulis kepada Badan
Kehormatan DPR atas pelanggaran etika oleh anggota Dewan. Dalam kasus ini, koalisi
melaporkan ada dana hingga Rp 4,5 miliar, yang mengucur kepada 10 anggota komisi
Dewan periode 1999-2004.

22 Agustus 2007
# Badan Kehormatan DPR meminta BPK mengaudit investigatif aliran dana BI untuk
Komisi Keuangan DPR periode 1999-2004.

27 Agustus 2007
# KPK mulai menyelidiki aliran dana BI.

1 November 2007
# KPK memanggil Deputi Gubernur Senior Miranda Goeltom.

21 November 2007
# Direktur Hukum Bank Indonesia Oey Hoey Tiong tak menampik adanya permintaan
dana sebesar Rp 100 miliar oleh BI kepada Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia
2003.

26 November 2007
# KPK memanggil Ketua BPK Anwar Nasution. Ia menyebutkan penerima aliran dana BI
adalah Oey Hoey Tiong dan Rusli Simanjuntak.

28 November 2007
# KPK memeriksa mantan pejabat BI, Hendro Budianto, selaku Direktur Pengawasan BI
pada 2003.

30 November 2007
# Oey Hoey Tiong kembali diperiksa KPK, Oey ditanyakan mengenai proses dan
prosedur penyerahan uang.

6 Desember 2007
# Anwar Nasution diperiksa Badan Kehormatan DPR. Wakil Ketua Badan Kehormatan
DPR Gayus Lumbun dan Direktur Penyelidikan KPK Iswan Elmi bertukar informasi
mengenai aliran dana BI. Bekas Kepala Biro Gubernur BI Rusli Simanjuntak kembali
diperiksa KPK.



Page 96 of 131
www.zeilla.wordpress.com



3 Januari 2008
# Ketua KPK Antasari Azhar memastikan tetap melanjutkan penyelidikan aliran dana BI
pada 7-21 Januari.

21 Januari 2008
# Status perkara aliran dana BI ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan.

23 Januari 2008
# DPR kembali memanggil tiga pejabat BI.

28 Januari 2008
# Gubernur BI Burhanuddin Abdullah, Oey, dan Rusli ditetapkan sebagai tersangka.

Cheta Nilawaty

Sumber: Koran Tempo, 30 Januari 2008

--------------------------

Kamis, 31/01/2008 15:44 WIB
Inilah Kronologi Temuan Penyimpangan Dana YPPI
Wahyu Daniel - detikfinance

Jakarta - Penetapan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah sebagai tersangka aliran dana
ke DPR bermula dari penyimpangan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia
(YPPI). Bagaimana penyimpangan itu bisa ditemukan?

Soekoyo, Auditor III BPK dalam jumpa pers di kantor BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta,
Kamis (31/1/2008) mengemukakan, masalah ini dimulai dengan adanya pemeriksaan
laporan keuangan BI tahun buku 2004 yang pemeriksaannya dilaksanakan tahun 2005.

"Pada saat pemeriksaan, diketahui terdapat aset BI berupa tanah di Kemang, yang
dibangun gedung milik YPPI. Setelah kita periksa, ternyata YPPI merupakan yayasan
yang didirikan BI. Berarti ada hubungan istimewa antara BI dan YPPI," jelasnya

Untuk mengungkap hubungan istimewa itu, maka BPK meminta laporan keuangan YPPI
dalam laporan keuangan BI. Dan ternyata yayasan tersebut awalnya bernama YLPPI, dan
berubah nama pada Desember 2003 menjadi YPPI. Sehingga laporan keuangannya pun
diubah menjadi YPPI.

"Dari situ, ternyata terdapat penurunan aset yang cukup signifikan. Dari Juni 2003 saat
namanya YLPPI dan pada Desember 2003 yang namanya YPPI. Tadinya YLPPI Rp 271
miliar dan Desember Rp 179 miliar. Itu turun Rp 92 miliar," jelas Soekoyo.

Dengan adanya keanehan itu, BPK pun melakukan pemeriksaan lanjutan mengenai



Page 97 of 131
www.zeilla.wordpress.com


penurunan aset tersebut pada tahun 2005-2006. Ternyata, kata Soekoyo, dari hasil
pemeriksaan diketahui adanya penggunaan dana oleh BI Rp 100 miliar. Pencairan dana
itu dilakukan beberapa kali antara Juni-Desember 2003.

"Pencairan dana itu tidak dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan YPPI maupun
laporan keuangan BI, karena adanya rekayasa pembukuan. Rekayasa pembukuan pada
laporan keuangan YPPI dilakukan pada saat pengalihan bentuk badan hukumnya,"
ungkapnya

Menurut Soekoyo, BPK sebenarnya telah memberikan waktu yang cukup bagi BI untuk
menindaklanjuti temuan BPK ini dengan menyelesaikan dana yang diperoleh dari YPPI.
Pemberian waktu tersebut dimaksudkan untuk menyelamatkan keuangan negara.

Sayangnya, lanjut dia, imbauan dan toleransi waktu yang diberikan tidak mendapat
tanggapan dari BI. Oleh karena itu, BPK pada 14 November 2006 melaporkannya ke
KPK untuk dicari penjelasannya.

"BPK tidak tahu Rp 92 miliar itu siapa yang merekayasa, karena tidak ada jawaban pasti.
Jadi kita laporkan ke KPK," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut Soekoyo juga membeberkan perihal tidak ikut hadirnya
Anwar Nasution dalam Rapat Dewan Gubernur yang untuk meminta Dewan Pengawas
Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) agar menyediakan dana Rp 100
miliar yang akan digunakan untuk menanggulangi kebutuhan dana yang bersifat
insidentil dan mendesak.

Anwar yang dulu menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior BI mengaku tidak ikut rapat
pada tanggal 3 Juni 2003 karena sejak 2 Juni 2003 bertolak ke Washington DC, AS untuk
mengikuti '3rd Annual International Seminar on Critical: Issues in Financial Stability' di
Bank Dunia. Dalam jumpa pers itu juga diselipkan pula selembar fotokopi paspor Anwar
untuk menunjukkan bahwa Anwar memang tidak berada di Indonesia kala itu.

Dana Rp 100 Miliar YPPI itu diduga mengalir ke sejumlah pihak, termasuk ke panitia
perbankan Komisi IX DPR periode 2003 senilai Rp31,5 miliar untuk penyelesaian
masalah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan amandemen UU No 23 Tahun
1999 tentang BI.

Sedangkan yang selebihnya, Rp68,5 miliar, digunakan untuk menyelesaikan masalah
hukum mantan Gubernur BI, mantan direksi dan mantan deputi gubernur senior BI dalam
kasus BLBI.

(qom/ir)

------------------------------------------




Page 98 of 131
www.zeilla.wordpress.com


31/01/2008 18:20 Kasus Korupsi
Eks Deputi Gubernur BI Masih Diperiksa

Liputan6.com, Jakarta: Setelah menetapkan tiga tersangka kasus aliran dana Bank
Indonesia ke sejumlah anggota DPR periode 1999-2004, Kamis (31/1), tim penyidik
Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa dua mantan petinggi BI. Mantan Deputi BI
Iwan R. Prawiranata datang ke Kantor KPK di Jakarta, siang tadi [baca: Antasari
Azhar: KPK Tidak Tebang Pilih].

Iwan Prawiranata dipanggil sebagai saksi dalam kasus aliran dana BI. Uang ini
digunakan untuk bantuan hukum mantan Direksi BI sebesar RP 68,5 miliar dan
amendemen undang-undang sebesar Rp 31,5 miliar kepada sejumlah anggota Dewan.
Hingga sore ini pemeriksaan terhadap Iwan Prawiranata masih berlangsung. Sedangkan
mantan Gubernur BI Sudrajad Djiwandono hingga petang ini belum muncul di Kantor
KPK.

Sejauh ini kasus aliran dana BI baru menyeret tiga petingginya, yaitu Gubernur BI
Burhanuddin Abdullah, Direktur Hukum Oey Hoey Tiong dan mantan Kepala Biro, Rusli
Simanjuntak (kini menjabat Kepala Perwakilan BI di Surabaya). KPK memang belum
menahan ketiganya, namun surat cekal (cegah dan tangkal) untuk ketiga tersangka sudah
dilayangkan ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia pada hari ini. Ada
kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah. KPK juga berencana memanggil
sejumlah anggota DPR yang dinilai terkait dengan kasus aliran dana BI.

Kalangan DPR menilai aneh jika tidak semua peserta rapat Dewan Gubernur yang hadir
tak dikenakan status tersangka dalam kasus skandal dana BI. Mereka menilai keputusan
yang diambil dalam rapat Dewan Gubernur adalah keputusan kolektif. Bila salah satu
dijadikan tersangka, makanya semua harus mendapat status yang sama. Pendapat ini
antara lain dilontarkan anggota Komisi Perbankan DPR Drajad Wibowo dan Nasir
Djamil, anggota Komisi Hukum DPR.

Terkait kasus aliran dana BI yang diduga turut melibatkan anggota DPR, Badan
Kehormatan DPR mengaku masih menelusuri skandal tersebut. Menurut anggota BK
DPR Anshori Siregar, hingga saat ini pihaknya belum menyebutkan nama. Alasannya
pihak BK DPR masih berkoordinasi dengan KPK.

Adapun Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Paskah Suzetta
pada saat terjadinya skandal dana BI adalah Ketua Komisi Bidang Keuangan, Perbankan,
dan Rencana Pembangunan di DPR yang membahas amendemen Undang-undang BI.
Namun, ia tidak banyak menanggapi masalah ini. "Wah, enggak tahu saya. Itu urusan
aparat hukum," ucap Paskah.

Kemarin Ketua KPK Antasari Azhar menyebut anggota DPR dengan inisial AZA dan
HY diduga menerima kucuran dana BI. "Menurut hasil penyidikan...itu diduga AZH
bersama HY," kata Antasari. Saat ini KPK masih melanjutkan penyidikan kasus skandal
dana BI, termasuk pihak yang menerima kucuran dana ilegal itu.


Page 99 of 131
www.zeilla.wordpress.com


Salah satu anggota DPR periode 1999-2004 yang diduga menerima kucuran dana BI
disebut Ketua KPK dengan inisial AZA. Hal ini kemudian dikaitkan dengan nama
Anthony Zeidra Abidin yang kini menjabat Wakil Gubernur Jambi. Ketika itu Anthony
adalah anggota Dewan yang membidangi masalah keuangan, perbankan, dan rencana
pembangunan yang membahas UU BI. Kendati demikian, Anthony membantah dirinya
sebagai alah satu penerima dana tersebut.(ANS/Tim Liputan 6 SCTV)

---------------------------

Kamis, 03 Januari 2008 22:10
KPK Intensifkan Penyelidikan Aliran Dana BI Selama Januari 2008
Kapanlagi.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama Januari 2008
mengintensifkan penyelidikan aliran dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia
(YPPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI).

Ketua KPK, Antasari Azhar, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, mengatakan selama dua
pekan, sejak 7 Januari 2008 hingga 21 Januari 2008, KPK sudah menjadwalkan
pemanggilan terhadap semua pihak yang terlibat dalam kasus aliran dana BI.

"Kita akan meminta keterangan semua pihak yang terkait. Kasus ini tidak akan kita
diamkan," ujarnya.

Menurut Antasari, KPK akan terus mengumpulkan bahan dan keterangan dari seluruh
pihak yang terlibat, baik dari BI, DPR, maupun pihak lain, guna menemukan petunjuk
apakah kasus aliran dana itu termasuk perbuatan korupsi.

Dari pengumpulan keterangan dan bahan yang dikumpulkan KPK tersebut, KPK akan
memutuskan apakah kasus aliran dana BI dapat dilanjutkan ke penyidikan atau justru
dihentikan penyelidikannya.

"Kalau nanti tim penyelidik jelas menemukan adanya tindak pidana korupsi, kasus ini
akan ditingkatkan ke penyidikan. Yang jelas, kasus ini tidak didiamkan, akan
ditindaklanjuti," tuturnya.

Kasus aliran dana BI mulai mencuat setelah Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),
Anwar Nasution, pada 14 November 2006 menyurati Ketua KPK saat itu,
Taufiequrrachman Ruki, guna menyampaikan temuan hasil audit BPK tentang
penyalahgunaan dana YPPI oleh Direksi BI.

Mantan Wakil Ketua KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean telah menyatakan bahwa
KPK sudah melihat jelas adanya penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh Direksi BI.

Namun, KPK menemui kesulitan untuk menemukan barang bukti dalam kasus tersebut.
Untuk mengungkap kasus aliran dana BI kepada anggota DPR, KPK telah bekerjasama
dengan Badan Kehormatan (BK) DPR.




Page 100 of 131
www.zeilla.wordpress.com


Tumpak mengatakan, salah satu hambatan yang dihadapi KPK untuk mengungkap kasus
itu karena tidak kooperatifnya para pejabat BI.

KPK, lanjut dia, juga selalu mendapatkan jawaban tidak logis dari para pejabat BI yang
dimintai keterangan.

KPK juga mendapatkan keterangan yang bertentangan satu sama lain dari sejumlah orang
yang dimintai keterangan.

Bahkan, salah satunya mencabut keterangan pada pemeriksaan yang ketiga kali.

Pejabat BI yang telah dimintai keterangan tiga kali oleh KPK adalah mantan Kepala Biro
Gubenur yang kini menjabat Kepala Perwakilan BI di Surabaya, Rusli Simandjuntak.

KPK, kata Tumpak, juga kesulitan untuk meminta keterangan dari Gubernur BI,
Burhanuddin Abdullah.

Burhanuddin oleh KPK telah dipanggil dua kali. Namun, sebagai jawaban, Burhanuddin
mengirim surat ke KPK agar dipanggil pada 12 Januari 2008.

KPK memandang kasus aliran dana BI dalam tiga bagian, yang pertama adalah
penyalahgunaan dana oleh Direksi BI, yang kedua penerimaan oleh para anggota
legislatif, dan ketiga kemungkinan penerimaan dana oleh penegak hukum.

Saat dimintai keterangan oleh KPK, Direktur Hukum BI, Oey Hoey Tiong, mengaku
menyerahkan uang yang berasal dari dana YPPI kepada para mantan pejabat BI.

Namun, Oey mengatakan ia hanya menyerahkan uang itu kepada para mantan pejabat BI
dan tidak mengetahui ke mana aliran dana itu kemudian.

Ketika ditanya apakah uang untuk bantuan kasus hukum itu ada yang sampai ke tangan
penegak hukum, Oey mengaku tidak tahu.

Berdasarkan surat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution kepada
KPK, Oey yang pada 2003 menjabat Deputi Direktur Hukum disebut menerima langsung
dana YPPI senilai Rp100 miliar dari Ketua YPPI Baridjusalam Hadi dan Bendahara
YPPI, Ratnawati Sari.

Selanjutnya, Oey mencairkan cek dan menyerahkan uang tunai kepada pejabat BI yang
saat itu terjerat kasus hukum dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), yaitu
Gubernur BI Soedrajad Djiwandono, Deputi Gubernur BI Iwan R Prawinata, dan tiga
Direksi BI, yaitu Heru Supraptomo, Hendro Budianto, dan Paul Sutopo.

Pada 22 Juli 2003 Dewan Gubernur BI mengeluarkan persetujuan untuk memberikan
bantuan peningkatan modal kepada YPPI senilai Rp100 miliar.




Page 101 of 131
www.zeilla.wordpress.com


Dana itu pada akhirnya diberikan kepada panitia perbankan Komisi IX DPR periode 2003
senilai Rp31,5 miliar untuk penyelesaian masalah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
(BLBI) dan amandemen UU No 23 Tahun 1999 tentang BI.

Sedangkan yang selebihnya, Rp68,5 miliar, digunakan untuk menyelesaikan masalah
hukum mantan Gubernur BI, mantan direksi dan mantan deputi gubernur senior BI dalam
kasus BLBI.

Selain dana dari YPPI, BI juga mengeluarkan uang sebesar Rp15 miliar dari anggaran BI
sendiri untuk bantuan hukum kepada tiga Direksi BI, yaitu Heru Supraptomo, Hendro
Budianto, dan Paul Sutopo. (kpl/dar)

----------------------

KPK Tak Akan Hentikan Kasus Aliran Dana BI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak akan menghentikan
penyelidikan kasus aliran dana Bank Indonesia (BI). "Indikasinya kuat, kita tidak
memiliki niat untuk menghentikan itu," kata Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan,
Chandra M Hamzah, di Gedung DPR, Senin (21/1).



KPK telah menyelesaikan pengumpulan bahan dan keterangan dalam tahap penyelidikan.
Selanjutnya, pimpinan KPK akan mengevaluasi dan menganalisis hasil pengumpulan
bahan dan keterangan itu. "Kami akan tentukan apakah hasil pengumpulan itu cukup
untuk ditingkatkan ke penyidikan, atau perlu diperpanjang," tuturnya. Chandra
menambahkan hasil evaluasi itu akan ditentukan KPK pada pekan ini.



Pengumpulan bahan dan keterangan yang dilakukan oleh KPK termasuk meminta
keterangan pejabat Bank Indonesia, termasuk Gubernur BI, Burhanuddin Abdullah.
Chandra mengatakan, Burhanuddin telah diminta keterangan oleh KPK pada Januari
2008 di luar Gedung KPK.



Sementara itu, wakil Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat (BK-DPR),
Gayus Lumbuun, berjanji akan memanggil anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004
yang kini menjadi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait aliran dana Bank
Indonesia (BI) ke DPR.




Page 102 of 131
www.zeilla.wordpress.com


Sikap BK tersebut, kata Gayus, untuk menyikapi respons masyarakat yang melihal
adanya keanehan terkait laporan kasus tersebut dari BPK kepada KPK. "Pokoknya,
semua yang terkait dengan aliran dana BI akan kita panggil. Tidak semua mantan anggota
Komisi IX DPR yang kini menjadi anggota BPK itu semua harus dicurigai," ujarnya,
Senin (21/1).



Sebelumnya, mantan Ketua Komisi IX DPR periode 1999-2004, Max Moein, menilai
laporan Ketua BPK, Anwar Nasution, ke KPK tentang aliran dana BI kepada DPR
merupakan tindakan aneh. Sebab, yang menjadi objek pemeriksaan BPK adalah Dewan
Gubernur Bank Indonesia (BI) di mana Anwar Nasution pun termasuk di dalamnya dan
menjabat deputi Gubernur BI.



Max menyatakan bahwa kebersikukuhan BPK dalam laporannya bahwa Komisi IX DPR
menerima dana legislasi BI cukup mengherankan, karena empat dari tujuh anggota BPK
menjadi anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004.



Gayus juga mengatakan hasil penyelidikan BK DPR menemukan adanya pungutan liar
yang dipraktikkan oleh Bank Indonesia (BI). BK mendapat pengakuan dari tiga pejabat
BI bahwa dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) berasal dari uang
yang dipungut BI dari bank-bank yang diawasi. ***



Sumber : Republika, 22 Januari 2008

-----------------------
Skandal Aliran Dana BANK INDONESIA.

Selasa, 22 Januari 2008
KPK: Indikasi Korupsinya Sangat Kuat

"Dewan gubernur terang-terangan memerintahkan pengeluaran uang."


JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan skandal aliran dana Bank
Indonesia ke anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 1999-2004 meningkat ke
penyidikan. "Indikasi korupsinya sangat kuat, tidak mungkin dihentikan," kata Chandra
Hamzah, Wakil Ketua KPK, di sela-sela rapat dengar pendapat dengan Komisi Hukum
DPR di gedung DPR kemarin.




Page 103 of 131
www.zeilla.wordpress.com


Chandra mengatakan KPK sedang mencari konstruksi hukumnya, apakah ada
penyalahgunaan di direksi BI atau apakah penerimanya pun bisa dijerat. "Penyidik juga
sudah memeriksa Gubernur BI Burhanuddin Abdullah sekitar awal Januari lalu," katanya.

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR Gayus Lumbuun mengatakan
seharusnya kasus ini memang sudah ada tersangkanya. "Dewan Gubernur terang-
terangan memerintahkan pengeluaran uang dari perbankan yang diawasinya," ujarnya
kemarin.

Menurut Gayus, Badan Kehormatan juga telah meminta keterangan dari Tim Sosialisasi
BI, yaitu Direktur Hukum BI Oey Hoey Tiong; bekas Kepala Biro Gubernur BI Rusli
Simanjuntak; dan pengurus Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia, Asnar
Anshari, beberapa waktu lalu. "Mereka selalu menunjuk ke puncak (Dewan Gubernur
BI)," katanya.

Gayus mengatakan Badan Kehormatan berencana memanggil pejabat BI lagi dan anggota
DPR yang diduga terlibat. "Dari Komisi XI (1999-2004), tapi tidak semua," katanya.

Selain itu, Badan Kehormatan juga mempersoalkan pencabutan berita acara pemeriksaan
Rusli Simanjuntak pada 6 Desember 2007. Badan Kehormatan mendesak agar KPK
memproses Rusli untuk memperjelas penyebabnya.

Sebelumnya, Rusli beralasan tertekan oleh pemberitaan media. "Padahal BAP hanya bisa
ditarik dengan alasan tekanan fisik," ujarnya. Gayus malah menuduh tindakan Rusli ini
mempersulit proses hukum.

Skandal dana BI ini terungkap setelah Badan Pemeriksa Keuangan mengaudit BI,
kemudian melaporkannya ke KPK pada November 2006. BPK menyebut dana BI yang
dialirkan ke DPR senilai Rp 31,5 miliar. Perinciannya, untuk penyelesaian Bantuan
Likuiditas Bank Indonesia Rp 16,5 miliar, sisanya untuk amendemen Undang-Undang
BI.

Setahun kemudian KPK baru menindaklanjuti laporan ini. Hingga berumur setahun lebih,
kasus ini tak kunjung terurai hingga masuk ke pengurusan KPK baru yang diketuai
Antasari Azhar. Dihubungi kemarin, Antasari mengatakan KPK baru menyelesaikan hasil
penyelidikan. "Nanti akan kami analisis dan simpulkan," katanya. Antasari enggan
memastikan waktunya. "Pokoknya secepatnya," ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur BI Burhanuddin menyatakan tak mau banyak bicara mengenai
kasus ini. "Biarlah orang lain yang ngomong, saya jangan," katanya. Begitu juga Rusli
dan Oey Hoey Tiong. Mereka hanya mengatakan telah memberi keterangan kepada
Badan Kehormatan DPR. NURLIS E MEUKO | EKO ARI WIBOWO
Koran

http://www.korantempo.com/korantempo/2008/01/22/headline/krn,20080122,12.id.html




Page 104 of 131
www.zeilla.wordpress.com


-------------

Gubernur BI Mendatang Jangan Ulangi Kasus Aliran Dana
Selasa, 22 Januari 2008

Laporan Wartawan KOMPAS Suhartono

JAKARTA, SELASA - Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2008-2013 mendatang
diharapkan tidak hanya mampu menjaga aturan tata kelola perbankan, melainkan juga
harus mampu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan bank sentral itu
sendiri. Hal itu dikemukakan oleh Ketua BPK Anwar Nasution, menjawab pertanyaan
pers, di ruang kerjanya di Gedung BPK, Jakarta, Selasa (22/1) sore.

”Bukan hanya mampu menjaga aturan prudential yang dibuatnya sendiri, seperti antara
lain, rasio kecukupan modal (capital adequaty ratio/CAR), batas maksimum pemberian
kredit (BMPK), dan net open position (persentase valas yang bisa diperdagangan dalam
satu hari terhadap total aset bank tersebut), akan tetapi juga jangan sampai terulangnya
kembali kasus aliran dana BI yang sekarang ini masih disidik Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) dan Badan Kehormatan (BK) DPR,” ujar Anwar, yang juga mantan
Deputi Gubernur BI.

Menurut Anwar, calon gubernur BI juga harus mampu menjaga kebijakan kurs yang
stabil sehingga tidak menurunkan nilai komoditas terhadap barang impor. ”Sebab,
peningkatan kurs inilah yang sebenarnya membuat malapetaka bagi kita, sehingga nilai
komoditas kita tidak bisa bersaing dengan komditas impor,” tambah Anwar.

Anwar juga menambahkan, BI juga harus bisa menerapkan aturan uji kepatutan dan
kelayakan (fit and proper test) yang dapat mencegah munculnya pengurus perbankan
yang dapat menyebabkan terjadinya krisis seperti di tahun 1997 silam. ”Krisis ekonomi
dan keuangan pada tahun 1997 itu terjadi karena aturan fit and proper test BI sebenarnya
tidak berjalan,” tandas Anwar.

Perbaikan "Rating"
Anwar juga mengatakan bahwa saat ini Indonesia memerlukan perbaikan rating agar
posisi ekonomi Indonesia bisa membaik dan ongkos bagi penerbitan surat utang negara
(SUN) bisa menjadi lebih murah.

Dia menegaskan, untuk mendapatkan rating yang bagus, maka pemerintah dan BI harus
memperbaiki citranya di mata dunia. Di antaranya dengan menghindari perilaku
menyimpang sebagaimana perilaku yang memunculkan kasus aliran dana BI dan
transparansi dalam berbagai bidang keuangan, seperti pajak.

Ditanya, sosok dari BI atau dari luar BI yang pantas menjadi calon gubernur BI, Anwar
tidak mau berkomentar. ”Itu, kita serahkan kepada Presiden dan DPR, dan bukan urusan
saya,” lanjut Anwar.




Page 105 of 131
www.zeilla.wordpress.com


----------------------

Kalangan DPR Dukung Langkah KPK Usut Aliran Dana BI

Januari 31st, 2008 in Nasional |

Jakarta ( Berita ) : Sekretaris Fraksi Partai Demokrat di DPR RI, Sutan Bathoegana, di
Jakarta, Kamis [31/01] , menegaskan, pihaknya mendukung sepenuhnya langkah Komisi
Pemberantasan Korupsi mengusut aliran dan BI ke DPR dan kalau perlu segera
menetapkan anggota DPR RI yang terlibat aliran dana tersebut.

“Sebagai negara yang mengutamakan penegakan hukum, maka menurut saya, kita harus
dukung tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas tentang
aliran dana Bank Indonesia (BI) yang (secara) illegal mengalir ke DPR ini,” tandasnya.

 Ia mengatakan itu, menanggapi pernyataan pihak KPK yang segera mengarahkan
penyidikan kasus dugaan aliran dana BI itu ke kalangan Dewan, dan mungkin berujung
kepada penetapan tersangka.

 Menanggapi hal ini, Sutan Bathoegana menambahkan, pengusutan atas siapa yang
terlibat berbagai kasus korupsi, tidak perlu pandang buluh.

 “Termasuk kepada anggota DPR RI. Jadi, siapa pun dan dari parati mana pun harus
dapat diusut, jika terlibat kasus aliran dana BI ini,” tegasnya.

 Ini penting, agar menurut Sutan Bathoegana, rakyat dapat mengetahui yang benar itu
dibela, sedangkan kalau salah, itu dituntut.

 “Semoga ke depan kita lebih baik dan menjadi negara yang bersih dan berwibawa,”
tambah Sutan Bathoegana.

 Ia mengatakan itu, menanggapi pernyataan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
yang segera mengarahkan penyidikan kasus dugaan aliran dana Bank Indonesia (BI) itu
ke kalangan Dewan, dan mungkin berujung kepada penetapan tersangka.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pihak KPK telah menetapkan Gubernur BI,
Burhanuddin Abdullah sebagai salah satu tersangka kasus tersebut yang kemudian
menuai polemik di ranah publik.

 Sebagian menyatakan ini merupakan tindakan bagus demi pemberantasan KKN, tetapi
yang lain menilainya sebagai sebuah langkah bermotif politis, baik dalam kaitannya
dengan pemilihan Gubernur BI, Februari mendatang, juga menyongsong Pemilu 2009.

 Kasus aliran dana senilai Rp100 miliar dari sebuah yayasan perbankan itu, terjadi pada
tahun 2003, dalam kaitannya dengan proses pembuatan Rancangan Undang Undang
(RUU) Bank Indonesia.


Page 106 of 131
www.zeilla.wordpress.com




Segera Tangkap

Sementara itu Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di DPR RI, Effendy Choirie,
menandaskan, pihaknya mendesak pihak berkompeten jangan hanya mengumandangkan
gertakan, tetapi segera bertindak saja menangkap para anggota Dewan penerima dana
Bank Indonesia. “Anggota DPR RI yang terima, tangkap segera,” tandas anggota
legislatif yang akrab disapa dengan panggilan Gus Choi ini.

Ia mengatakan itu kepada ANTARA, menanggapi pernyataan pihak Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) yang segera mengarahkan penyidikan kasus dugaan aliran
dana Bank Indonesia (BI) itu ke kalangan Dewan, dan mungkin berujung kepada
penetapan tersangka.

Bagi Gus Choi, terlalu banyak bicara tanpa tindakan, justru itu tidak bakal menghasilkan
apa-apa. “Yang mesti dilakukan sekarang, apa saja yang dianggap tidak beres, segera
diselesaikan. Tentang dugaan ada anggota DPR RI yang menerima dana BI itu, tangkap
saja segera. Termasuk dari anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) kalau
ada,” tegasnya lagi.

Secara terpisah, salah satu anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), Dedy
Djamaluddin Malik, hampir senada dengan Gus Choi dengan mengatakan, kasus ini
jangan diulur-ulur lagi untuk kepentingan macam-macam. “Kalau memang ada anggota
DPR RI dari fraksi mana pun yang terlibat, dibuka saja. Sebab, siapa pun sama di mata
hukum,” tandas politisi PAN yang bertugas di Komisi I DPR RI ini.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pihak KPK telah menetapkan Gubernur BI,
Burhanuddin Abdullah sebagai salah satu tersangka kasus tersebut yang kemudian
menuai polemik di ranah publik.

Sebagian menyatakan ini merupakan tindakan bagus demi pemberantasan KKN, tetapi
yang lain menilainya sebagai sebuah langkah bermotif politis, baik dalam kaitannya
dengan pemilihan Gubernur BI, Februari mendatang, juga menyongsong Pemilu 2009.

Kasus aliran dana senilai Rp100 miliar dari sebuah yayasan perbankan itu, terjadi pada
tahun 2003, dalam kaitannya dengan proses pembuatan Rancangan Undang Undang
(RUU) Bank Indonesia. ( ant )

-----------------

Aliran Dana BI Membingungkan, Perlu Audit
Kompas, Sabtu, 2 Februari 2008

JAKARTA, SABTU - Kasus aliran dana Bank Indonesia (BI) sebesar Rp100 miliar
masih menyisakan banyak keganjilan. Tim Ahli Pusat Ekonomi Kerakyatan UGM,


Page 107 of 131
www.zeilla.wordpress.com


Ichsanuddin Noorsy mengatakan, ada sisa dana yang hingga saat ini belum jelas
peruntukannya. Menurut Ichsanuddin, dari Rp100 miliar yang dipinjam BI dari Yayasan
Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) dipecah menjadi dua.

"Kita kan tahu, BI pernah meminjam Rp 100 miliar dari YPPI yang kemudian dana ini
dipecah dua. Rp31,5 miliar untuk diseminasi (revisi UU BI di DPR,red), yang 68,5 miliar
untuk bantuan hukum bagi tiga direksi. Padahal dari data BPK disebutkan untuk bantuan
hukum itu totalnya 23,756 miliar, dimana masing-masing mendapat 7,919 miliar. Lalu
sisanya kemana dari yang 68,5 miliar itu?" kata Ichsan kepada para wartawan, di
kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/2).

Hal inilah yang menurut Ichsan masih menjadi masalah. Selisih angka tersebut, lanjut
dia, harus dipertanyakan. Sementara, ada perbedaan antara data yang dimiliki Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Kalau
data KPK kan yang 68,5 miliar itu tersebar kemana-mana."

Oleh karena itu, ujar Ichsan, ia mengusulkan perlunya audit forensik oleh KPK atas
posisi Rp 68,5 miliar tersebut. Sedangkan audit investigasi harus dilakukan BPK atas
perintah DPR, dan bukan oleh Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI).

"BSBI tidak bisa, lagian saya tidak yakin BSBI punya 'gigi' untuk melakukan itu.
Makanya, ini crusial point. BPK harus melakukan audit atas posisi 31,5 dan 68,5 miliar
itu atas perintah DPR. Masalahnya, apa mungkin DPR yang sedang kena kasus, berani-
beraninya minta BPK melakukan audit. Tapi bagaimanapun DPR harus punya sikap dan
pertanggungjawaban politik," tegas Ichsan.

Menurutnya, hal itu penting dilakukan untuk mendudukkan permasalahan sesuai dengan
proporsinya dan tidak memunculkan tudingan atau fitnah yang mencoreng kredibilitas
lembaga perwakilan rakyat tersebut.

Ichsan juga mengungkapkan hal-hal yang dinilainya ganjil dalam kasus aliran dana BI.
Terutama, menyangkut alokasi bantuan hukum bagi 3 direksi BI, namun berlabel
Program Sosial Kemasyarakatan.

"Diseminasi itu kalau ditabrakkan dengan asas bahwa semua orang dianggap tahu
hukumkan? Lalu, ngapain harus diseminasi? Artinya, ngapain harus bikin program sosial
kemasyarakatan tapi rekeningnya dibawah direktorat hukum? Ini pertanyaan
mendasarnya, dan jawabannya akan ditemukan jika dilakukan audit menyeluruh oleh
BPK," pungkas dia.

----------------------------------------

Tersangka Kasus Aliran Dana BI: Cekal Dulu, Pemeriksaan Usai Saksi

Senin, 04-Februari-2008




Page 108 of 131
www.zeilla.wordpress.com


Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini (4/2) melanjutkan pemeriksaan sejumlah
saksi. Salah satu yang diprioritaskan adalah mantan Gubernur BI Soedrajad Djiwandono
yang mangkir pada pemeriksaan Jumat (1/2). Pemanggilan tiga tersangka akan dilakukan
setelah pemeriksaan para saksi.

Dia (Soedradjad) nggak bisa datang (pada pemeriksaan pekan lalu) karena ada kesibukan
di Singapura. Nah, kami akan menunggu kehadirannya pada Senin (hari ini, Red), ujar
Juru Bicara KPK Johan Budi S.P. kemarin (3/2).

Namun, pemeriksaan Soedrajad pada pekan ini terancam gagal lagi. Pria yang pernah
menjadi tersangka kasus BLBI tersebut ternyata masih berada di Singapura. Di sana, dia
menjadi pengajar di sebuah universitas.

Wartawan koran ini berupaya menghubungi rumah Soedrajad yang beralamat di kawasan
Kemang. Seorang putri Soedrajad menjawab bahwa kepulangan sang ayah dari Singapura
belum bisa dipastikan. Bapak masih di Singapura. Kami belum mendapat informasi apa-
apa, ujarnya lalu menutup gagang telepon kemarin.

Ditanya soal pemanggilan tiga tersangka, Johan menjawab, hal itu masih dijadwalkan.
Saya belum tahu kapan pemanggilannya. Kami masih fokus pada (pemeriksaan) saksi
dulu, ujar mantan wartawan tersebut.

Yang jelas, ketiga tersangka itu sudah dipastikan dicekal alias dilarang bepergian ke luar
negeri. Tiga tersangka kasus aliran dana BI itu adalah Burhanuddin Abdullah, Kepala
Kantor BI Surabaya Rusli Simanjuntak, dan Direktur Hukum BI Oey Hoey Tiong.

Johan juga belum bisa memastikan pemanggilan sejumlah pejabat serta mantan pejabat
BI, termasuk mantan Deputi Gubernur Aulia Pohan dan mantan Deputi Gubernur Senior
Anwar Nasution. Semua (pejabat dan mantan) pejabat BI kan pernah diperiksa saat
penyelidikan. Apakah diperiksa lagi atau tidak, itu bergantung hasil penyidikan nanti.
Kalau memang diperlukan, tim penyidik akan memanggil lagi, tegasnya.

Di tempat terpisah, Penasihat Hukum BI Amir Syamsuddin meminta agar KPK
mengedepankan asas proporsionalitas dalam menangani kasus aliran dana BI. Sebab,
penanganan kasus tersebut rentan dan sensitif terhadap perekonomian nasional. KPK
punya wewenang menyidik. Tapi, kami berharap mempertimbangkan asas
proporsionalitas, katanya saat dihubungi kemarin.

Menurut dia, KPK harus mencari formulasi paling tepat untuk menerapkan hukum secara
benar di satu sisi tanpa mengusik kondisi perekonomian. KPK juga diminta tidak
memberlakukan hukum acara secara ketat. Misalnya, soal penahanan, barangkali hal itu
sebaiknya tidak dilakukan, ujar Amir. (agm/kim)

Sumber: Jawa Pos, 4 Februari 2008

-------------------------------------



Page 109 of 131
www.zeilla.wordpress.com


KPK Minta Keterangan Soedrajad Djiwandono

Selasa, 05-Februari-2008

Penyidikan dugaan penyelewengan dana Bank Indonesia dan Yayasan Pengembangan
Perbankan Indonesia atau YPPI, Senin (4/2), berlanjut. Komisi Pemberantasan Korupsi
atau KPK memintai keterangan mantan Gubernur BI Soedrajad Djiwandono. Ia baru
meninggalkan KPK sekitar pukul 21.30, tetapi tak mau memberikan komentar atas
perkara itu.

KPK juga memintai keterangan Kepala Bank Indonesia (BI) Surabaya Rusli
Simanjuntak, mantan Bendahara YPPI Ratnawati, serta pengurus YPPI Baridjusalam
Hadi.

Rusli yang ditetapkan sebagai tersangka kasus aliran dana BI kepada sejumlah anggota
DPR tahun 2003 keluar bersama Soedrajad. Ia juga enggan memberikan komentar. Kali
ini Rusli dimintai keterangan sebagai saksi.

Secara terpisah, anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa, Mahfud MD, Senin,
berharap KPK tak tebang pilih dalam mengungkapkan kasus aliran dana dari BI. Namun,
pengungkapan kasus itu tetap harus berdasarkan kebenaran materiil.

Menurut dia, kebijakan KPK untuk menetapkan tiga tersangka dalam kasus itu sudah
tepat sebab mereka bertiga diduga merupakan pelaku utama. Tentang status mereka yang
disebut-sebut ikut merumuskan kebijakan dalam kasus ini atau menerima dananya, hal itu
dapat dilihat dari proses hukum selanjutnya.

Dalam kasus ini, katanya, KPK mengalami kemajuan, berani menetapkan pejabat tinggi
yang masih aktif sebagai tersangka.

Penghilangan barang bukti
Secara terpisah, juru bicara KPK, Johan Budi SP, menjelaskan adanya dugaan
penghilangan barang bukti terkait kasus aliran dana BI/YPPI kepada DPR. Sebab itu,
KPK menyerahkan laporan kasus itu ke kepolisian.

Johan mengatakan, pada 29 Januari lalu KPK menggeledah salah satu ruangan di kantor
Gubernur BI. Untuk mendukung proses itu, KPK menyegel beberapa meja kerja serta
dokumen yang ada di tempat itu.

Namun, pada hari berikutnya, laci salah satu meja yang disegel ditemukan rusak dan
beberapa dokumen hilang. Menurut Johan Budi SP, Sekretaris Gubernur BI, MHD,
diduga mengambil dan memindahkan dokumen itu.

Dokumen itu ditemukan kembali pada 31 Januari lalu. Kasus tersebut dilaporkan kepada
polisi. (jos/nwo)




Page 110 of 131
www.zeilla.wordpress.com



Sumber: Kompas, 5 Februari 2008

--------------------------------------

KPK Laporkan ke Polisi; Sebut Sekretaris Gubernur BI Hilangkan Barang Bukti

Selasa, 05-Februari-2008

Gencarnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa para saksi dalam kasus
aliran dana Bank Indonesia (BI) membuat pengawasan terhadap barang bukti tidak
maksimal. Akibatnya, dokumen yang disegel penyidik KPK hilang.

Juru Bicara KPK Johan Budi S.P. menyatakan, KPK telah melaporkan sekretaris
gubernur BI berinisial MHB ke Polres Jakarta Pusat pada Kamis (31/1). Terlapor yang
berjenis kelamin perempuan itu diduga berupaya memindahkan dokumen di meja yang
telah disegel KPK pada Rabu (30/1). Ada dokumen yang disegel penyidik KPK. Atasnya
telah rusak, laci dibongkar, beberapa dokumen dipindahkan, ungkap mantan wartawan
tersebut.

Penyegelan itu, kata dia, dilakukan dalam rangka pengumpulan barang bukti di kantor BI
di Jakarta dan Surabaya yang dilakukan sejak 29 Januari 2008.

Bagaimana KPK tahu pelakunya adalah MHB? Pakai cara KPK lah, ujarnya.

Meski ada berkas barang bukti yang hilang, KPK kemarin memanggil enam pejabat BI
sekaligus, termasuk mantan Gubernur BI Soedrajad Djiwandono. Lembaga antikorupsi
itu meminta keterangan kepada pemimpin BI Surabaya Rusli Simanjuntak, mantan
Deputi BI Iwan R. Prawiranata, mantan Ketua YPPI Baridju Salam Hadi, Direktur LPPI
Ratnawati Priono, serta analis BI Asnar Asnari.

Keluar dari Gedung KPK Kuningan pukul 21.21 tadi malam, Soedrajad yang diperiksa
sejak pukul 10.00 itu menolak berkomentar. Nanti saja ah, kata pria berambut putih itu
kepada belasan wartawan yang menanti di lobi depan KPK.

Bersama Rusli Simanjuntak dan Iwan R. Prawiranata, gubernur BI sebelum Syahril
Sabirin tersebut langsung masuk ke Kijang biru pelat merah bernomor polisi B 2336 PQ.
Rusli yang berkumis tebal juga enggan berkomentar.

Sebelumnya, pukul 20.51, Ratnawati Priono keluar bersama Baridju Salam Hadi.
Keduanya langsung masuk ke Honda perak B 8625 EZ. Ratnawati yang berkerudung itu
tak mau berkomentar, meski telah dikepung wartawan. Begitu pula dengan Baridju yang
bertopi.

Di tempat terpisah, Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Teten
Masduki menilai, KPK hanya menyentuh level eksekutor paling bawah, lalu melompat ke



Page 111 of 131
www.zeilla.wordpress.com


yang paling atas. Mengapa pengelola dan penerimanya tidak? ujarnya di Kantor ICW,
Jalan Kalibata, kemarin (4/2).

Dia mengungkapkan, mengacu pada kronologi waktu, persetujuan prinsip penggunaan
dana YPPI dimulai sejak Syahril Sabirin. Masuk akal atau tidak, RDG memutuskan
permintaan bantuan hukum. Padahal, mereka minta ke YPPI. Pasti ada pihak yang
menjadi inisiator membawa permohonan itu ke BI, ungkap pria asal Garut tersebut.

Teten juga mengungkapkan, dana BI ke YPPI belum turun. Ketika YPPI menagih, oleh
BI, utang tersebut dikonversikan menjadi sewa tanah di Kemang. Dalam surat bernomor
8/20/GUB/DPI-Rhs tanggal 1 Juni 2006, terungkap ada pertemuan antara Burhanuddin
Abdullah dengan Anwar Nasution.(agm/ein/kim)

Sumber: Jawa Pos, 5 Februari 2008

-----------------------------

KPK Periksa Bekas Gubernur Bank Indonesia

Selasa, 05-Februari-2008

Ada upaya menghilangkan barang bukti.

Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin kembali memeriksa bekas Gubernur Bank
Indonesia Sudradjad Djiwandono. Selain Sudradjad, KPK memeriksa beberapa petinggi
dari Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI). Mereka diperiksa terkait
dengan kasus dugaan aliran dana Bank Indonesia. Menurut juru bicara KPK, Johan Budi,
Sudradjad datang ke KPK sekitar pukul 10.00 WIB. Ia datang memenuhi panggilan untuk
yang kedua kalinya.

Ketua YPPI Baridjussalam Hadi dan mantan Bendahara YPPI Ratnawati Sari
Djodjomartono juga diperiksa KPK. Mereka datang sekitar pukul 13.40 WIB. Setibanya
di KPK, Baridjussalam, yang mengenakan kemeja berwarna kuning gading, enggan
berkomentar dan langsung ke ruang pemeriksaan. Demikian pula dengan Ratnawati. Dia
ke ruang pemeriksaan setelah mengambil kartu tanda tamu.

Pemeriksaan ini merupakan kelanjutan dari penyidikan kasus dugaan aliran dana BI ke
Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam kasus ini, Komisi Antikorupsi menetapkan tiga
tersangka. Mereka adalah Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah, bekas
Kepala BI Surabaya Rusli Simanjuntak, dan Direktur Hukum Bank Indonesia Oey Hoey
Tiong.

Hingga berita ini ditulis, pemeriksaan terhadap bekas petinggi Bank Indonesia tersebut
dan YPPI di KPK masih berlangsung.

Namun, dalam perkembangan penyidikan kasus ini, KPK menduga ada upaya



Page 112 of 131
www.zeilla.wordpress.com


penghilangan barang bukti. Johan mengatakan upaya penghilangan barang bukti terjadi
saat penggeledahan kantor Bank Indonesia serta beberapa tempat lainnya di Jakarta dan
Surabaya.

Johan mengungkapkan kejadian itu bermula saat penggeledahan kantor Bank Indonesia
pada 29 Januari lalu. KPK mendapatkan sejumlah dokumen, lalu menyimpannya di ruang
kerja salah seorang pejabat Bank Indonesia. Tim penyidik langsung menyegel ruangan
dan meja tempat dokumen itu disimpan. Tapi, kata Johan, keesokan harinya, saat KPK
melanjutkan penggeledahan, laci meja ditemukan sudah rusak.

Tim penyidik lalu meminta konfirmasi kepada pihak Bank Indonesia. Walhasil, KPK
mencurigai pelaku yang diduga berupaya menghilangkan barang bukti itu adalah
Sekretaris Gubernur Bank Indonesia berinisial MHB. KPK sudah melaporkan staf
Gubernur BI itu ke polisi, kata Johan kemarin. Ini tindak pidana.

Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai seharusnya seluruh anggota
Dewan Gubernur Bank Indonesia yang terlibat dalam kebijakan ataupun pelaksanaan
aliran dana BI ke DPR bisa dijadikan tersangka. Sebab, berdasarkan penelusuran ICW,
kata Koordinator Badan Pekerja ICW Teten Masduki, semua anggota Dewan Gubernur
mengetahui dan terlibat dalam pembuatan kebijakan itu. KPK tidak bisa berhenti pada
tiga tersangka.

Bagi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agung Laksono, pengusutan kasus dugaan aliran
dana Bank Indonesia hendaknya tidak terjebak pada rivalitas. Apalagi pada akhir
Februari ini bursa pemilihan calon Gubernur BI bakal dimulai. Cheta Nilawaty | Sandy
Indra Pratama | Eko Ari Wibowo

Sumber: Koran Tempo, 5 Februari 2008

----------------------------------

        ANGGOTA DPR PENERIMA ALIRAN DANA BI DIMINTA DITINDAK

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno meminta agar
anggota DPR yang menerima aliran dana Bank Indonesia juga ditindak. Permintaan
tersebut disampaikan Soetardjo di Jakarta, Selasa (29/1), menyusul penetapan Gubernur
Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah sebagai salah satu tersangka kasus korupsi
aliran dana BI ke sejumlah anggota DPR.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR Gayus Lumbuun
mengatakan, pihaknya terus berkonsolidasi dengan KPK untuk membongkar skandal
aliran dana BI ke DPR. Nama-nama anggota DPR yang diduga menerima aliran dana BI
akan diumumkan pekan ini.

Kasus aliran dana BI saat ini mengkerucut kepada Gubernur BI Burhanuddin Abdullah.
Burhanuddin Abdullah dianggap sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas



Page 113 of 131
www.zeilla.wordpress.com


mengalirnya dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) ke kantong para
anggota DPR dan mantan penjabat BI.

Kasus aliran dana BI berawal dari rapat Dewan Gubernur BI pada 3 Juni 2003. Rapat itu
menghasilakn keputusan untuk meminta YPPI menyediakan dana sebesar Rp 100 miliar.
Rapat dipimpin Burhanuddin Abdullah dan dihadiri oleh Deputi Gubernur Senior Anwar
Nasution dan lima Deputi Gubernur BI, yaitu Aulia Pohan, R. Maulana Ibrahim, Maman
Somantri, Bun Bunan Hutapea dan Aslim Tadjudin.

Dana YPPI sebesar Rp 100 miliar itu dipecah untuk dua kepentingan, yaitu penanganan
proses hukum Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebesar Rp 68,5 miliar dan
diseminasi undang-undang tentang BI di Komisi IX DPR sebesar Rp 31,5 miliar.

Dana untuk proses BLBI sebesar Rp 68,5 miliar dikucurkan kepada lima mantan penjabat
BI, yaitu Soedradjad Djiwandono sebesar Rp 28,5 miliar, Iwan R. Prawiranata Rp 10
miliar, Heru Soepratomo Rp 10 miliar, Hendrobudiyanto Rp 10 miliar dan Paul Sutopo
Rp 10 miliar.

Sementara dana untuk diseminasi Undang-undang BI sebesar Rp 31,5 miliar
pencairannya melalui tujuh cek dan diserahkan kepada tiga penjabat BI, yaitu Oey Hoey
Tiong, Rusli Simanjuntak dan Asnar Sshari.

Tujuh cek dari YPPI dicairkan secara bertahap dari 30 Juni hingga 8 Desember 2003.
Seluruh dana pencairan cek itu kemudian dialirkan kepada para anggota Komisi IX DPR
periode 1999-2004 untuk dipergunakan dalam bentuk diseminasi undang-undang, seperti
seminar, lokakarya, workshop dan bahkan studi banding ke luar negeri.(DOR)

----------------

                   KPK MEMERIKSA KETUA DAN BENDAHARA YPPI

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (4/2) malam
ini memeriksa Ketua Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI)
Baridjussalam Hadi. Ia diperiksa bersama Bendahara YPPI, Ratnawati, selama hampir 12
jam terkait kasus aliran dana Bank Indonesia (BI).

Setelah menjalani pemeriksaan, Baridjussalam dan Ratnawati tidak berkomentar apa pun
kepada wartawan. Keduanya bergegas meninggalkan Gedung KPK. KPK sendiri hari ini
juga memeriksa mantan Gubernur BI Sudradjad Djiwandono serta beberapa mantan
pejabat BI, termasuk Kepala BI Surabaya Rusli Simanjuntak.

Sebelum ini, KPK telah mengumumkan tiga tersangka dari kalangan BI dalam kasus
aliran dan BI ke sejumlah anggota DPR. Mereka adalah Gubernur BI Burhanuddin
Abdullah, Direktur Hukum BI Oey Hoey Tiong dan mantan Kepala Biro Gubernur BI
Rusli Simanjuntak.(DOR)




Page 114 of 131
www.zeilla.wordpress.com


  KOMISI XI BERHARAP MEKANISME KERJA BI-DEWAN TAK TERGANGGU

Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota DPR, khususnya Komisi XI, sebagai mitra kerja
Bank Indonesia (BI) berharap proses hukum yang sedang terjadi pada Gubernur BI
Burhanuddin Abdullah tidak mengganggu mekanisme kerja dengan dewan serta tidak
mengganggu perekonomian nasional. Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Komisi XI DPR
Awal Kusumah di Jakarta, Selasa (29/1).

Hari ini Komisi XI DPR rapat kerja dengan Menteri Keuangan. Awal Kusumah
mengatakan, instrumen moneter dan fiskal merupakan instrumen strategis yang harus
dijaga keseimbangannya. "Jangan sampai terganggu oleh adanya proses hukum yang
sedang dijalankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Gubernur BI,"
kata Awal.

Menurut Awal Kusumah, secara internal BI harus sudah dapat memutuskan siapa yang
menjadi Wakil Gubernur BI dalam mengikuti agenda-agenda rapat dengan anggota
dewan. Gubernur, Deputi Senior dan Deputi BI merupakan satu kesatuan dari Dewan
Gubernur BI. Jadi, kata Awal, bagi anggota DPR proses hukum bukan masalah anggota
dewan. "Itu bukan domainnya legislatif, tapi domainnya yudikatif," kata Awal
Kusumah.(DOR)

----------------

Menyoroti Aliran Dana BI ke DPR

Selasa, 05-Februari-2008

Banyak yang menilai penetapan gubernur Bank Indonesia (BI) sebagai tersangka oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bernuansa politis untuk menjegal Burhanuddin
Abdullah maju jadi gubernur BI lagi. Semua setuju aliran dana BI ke DPR itu memang
ada dan terjadi. Bentuk aliran dana tersebut adalah BI menyelenggarakan sosialisasi,
seminar, diskusi dengan mengundang semua anggota DPR dan para pakar.

Masalahnya, apakah kejadian itu perlu diproses pidana atau tidak? Kalau kasus demikian
diproses, seluruh pejabat di Indonesia -mulai sekretaris jenderal, direktur jenderal, hingga
menteri- pasti masuk penjara. Semua direksi BUMN dan bahkan BUMS punya
keterkaitan kerja dengan DPR.

Membahas aliran dana ke DPR saat ini seperti membahas dosa bersama, seperti korupsi
berjamaah. Artinya, itu sudah menjadi praktik bersama yang selalu terjadi sejak dulu dan
tidak pernah ada cara menyelesaikan. Bahkan, pendekatan penyelesaian masalah tersebut
hanya permukaan, yaitu mengusut yang kelihatan.

Sementara itu, sumber masalah sebenarnya tidak pernah tersentuh. Bahkan, korban-
korban hanya mereka yang melakukan sangat vulgar. Yang lebih buruk, tidak ada
mekanisme untuk mencegah praktik dosa bersama tersebut melalui pendekatan sistem


Page 115 of 131
www.zeilla.wordpress.com


yang sistematis.

Mematikan Inisiatif
Pola penyelesaian aliran dana ke DPR selalu bernuansa politis. Bahkan, sering kasus
yang terjadi ditutup dengan pengingkaran-pengingkaran semua pihak. Memang kasus
pemberian dana (penyuapan) sangat sulit ditelusuri karena pemberi dan penerima akan
menghadapi masalah besar. Misalnya, permainan prisoner dillema yang aman adalah
dengan menyangkal. Kalau semua menyangkal, semua selamat.

Untuk kasus itu, BI sulit menyangkal karena BI mencatatnya. Di Indonesia mungkin
hanya BI yang secara kelembagaan mencatat semua aspek aktivitasnya.

Karena itu, kita harus melihat kasus dana BI ke DPR dengan mempertimbangkan asal-
usul dan cerita di balik keputusan tersebut. Pada 2001-2002, penyelesaian masalah beban
BLBI belum jelas sehingga laporan keuangan BI mengalami disclaimer. Itu dirasakan
menjadi penghambat pemulihan ekonomi karena rating Indonesia menjadi buruk.

Rating bank sentral akan memengaruhi rating negara. BI melihat bahwa yang bisa
menyelesaikan adalah DPR dan pemerintah. Saat itu, pemerintah sudah satu visi bahwa
penyelesaian BLBI harus ditemukan agar masalahnya jelas.

BI menyadari bahwa tanpa persetujuan DPR, terutama komisi IX, pasti tidak akan ada
penyelesaian. Pada saat bersamaan, UU tentang kepailitan menyamakan perbankan
dengan lembaga bisnis yang lain sehingga perlu diatur agar tidak ada bank yang
dipailitkan seperti kasus Manulife. BI mengucurkan dana Rp 31 miliar untuk sosialisasi
agar proses atas masalah itu lancar.

Namun, kalau dilihat dari hasilnya, sosialisasi itu gagal. Buktinya, amandemen UU BI tak
berhasil menghapus Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Jangan Memvonis
Karena itu, sikap berimbang dalam menilai sangat diperlukan. Kasus tersebut jangan
divonis sebagai proses untuk memperkaya diri pejabat BI. Sangat jauh. Uang itu murni
untuk pihak di luar BI. Keyakinan kedua adalah itu murni tujuan mempercepat recovery
ekonomi Indonesia.

Kita harus ingat krisis 1997/1998 yang melanda Korea dan Thailnad. Pada 1999 korea
telah pulih. Tahun 2000, Thailand mulai pulih ditandai dengan aliran masuk dana asing
dan restrukturisasi ekonomi yang sukses. Hingga 2002, kita berjalan di tempat tanpa ada
tanda-tanda penyelesaian yang komprehensif. Bahkan, antara DPR dan pemerintah selalu
tidak satu visi.

Kalau inisiatif BI itu dianggap salah, banyak di antara kita yang setuju. Namun kalau
kebuntuan penyelesaian BLBI, UU bank sentral dan kepailitan bank tidak dicarikan
solusinya, masalah ekonomi Indonesia bisa makin parah.




Page 116 of 131
www.zeilla.wordpress.com


Saat itu, pilihannya adalah menyelamatkan Indonesia atau membiarkan semua berjalan
apa adanya alias prinsip cari enak sendiri. Pemulihan ekonomi berjalan lambat, ya gak
apa-apa. Kepercayaan asing tetap rendah terhadap perekonomian Indonesia, ya tidak apa
apa.

Seandainya mereka menyadari bahwa inisiatif yang tidak memberikan nilai tambah
secara pribadi itu bisa menyeret sebagai tersangka korupsi, mereka tidak akan
melakukan. Tetapi di tengah situasi yang tidak pasti saat itu, setiap peluang perbaikan
ekonomi akan ditempuh Dewan Gubernur BI.

Wajar Terkejut
Karena itu, wajar dan manusiawi jika Gubernur BI Burhanuddin Abdullah terkejut
dengan penetapan status dirinya sebagai tersangka dalam kasus aliran dana BI. Terlebih
yang menjadi tersangka hanya beliau sendiri. Padahal, keputusan yang bersifat strategis
ditentukan secara kolektif, bukan oleh seorang gubernur BI. Itu berlaku di seluruh bank
sentral.

Kalau menilai kebijakan ketika krisis diukur dengan konsep pidana saat ini, makin
banyak pejabat yang nanti tidak mau mengambil keputusan strategis penting. Mendakwa
pidana atas keputusan pengaliran dana itu tanpa melihat manfaat dan hasil dari keputusan
tersebut jelas tidak seimbang. Yang berhasil saja didakwa, apalagi yang tidak berhasil.

Demikian juga aspek manfaat. Kalau ternyata suatu tindakan memberikan manfaat lebih
banyak daripada keburukan, itu sepatutnya dianggap sebagai terobosan. Pada situasi
krisis, tidak ada yang ideal.

Abdul Mongid, dosen STIE Perbanas Surabaya

Tulisan ini disalin dari Jawa Pos, 5 Februari 2008

---------------------------

Diperiksa 11 Jam, Tiga Mantan Petinggi BI Bungkam
Penulis: Ita Malau
ANTARA/Andika Wahyu
BUNGKAM: Mantan Gubernur BI Soedradjad Djiwandono memilih bungkam ketika
ditanya wartawan usai diperiksa selama sekitar 11 jam di Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) dalam kasus aliran dana BI ke anggota DPR.

JAKARTA--MI: Tiga mantan petinggi Bank Indonesia, Senin (4/2) menjalani
pemeriksaan selama sekitar 11 jam di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam
kasus aliran dana BI ke anggota DPR. Namun ketiganya kompak tutup mulut setelah
menjalani pemeriksaan pukul 21.30 WIB.

Ketiganya adalah mantan Gubernur BI Soedradjad Djiwandono, mantan Deputi Gubernur
BI Iwan R Prawiranata, dan Kepala BI Surabaya Rusli Simanjuntak.



Page 117 of 131
www.zeilla.wordpress.com


Ketiganya hanya tersenyum saat wartawan menanyakan seputar pemeriksaan yang
mereka jalani. Mereka langsung masuk ke dalam Kijang biru metalik plat merah bernopol
B 2336 PQ.

Sebelumnya, pada pukul 20.52 WIB bendahara YPPI Ratnawati Priyono dan pengurus
YPPI Asnar Ashari juga keluar dari kantor KPK setelah dimintai keterangan. (Dia/OL-
06)

--------------------

Mantan Pengacara BI Mulai 'Melawan'
Penulis: Fardiansah Noor

JAKARTA--MI: Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat (BK DPR) melihat
mantan pengacara BI sudah mulai melakukan perlawanan terhadap penyelidikan
pelanggaran etika yang dilakukan oleh lembaga itu.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua BK DPR Gayus Lumbuun kepada Media Indonesia
di Jakarta, Selasa (5/2) menanggapi tulisan pemerhati masalah hukum perbankan Maqdir
Ismail 'Suara Badan Kehormatan DPR bak 'Infotainment'".

Gayus menjelaskan Maqdir adalah mantan pengacara BI. Tulisannya itu dinilai Gayus
bernuansa politis dan superaktif sehingga perlu dipertanyakan maksud dan tujuannya.

"Apakah tulisan itu bermaksud melakukan pembelaan terhadap status kasus yang sedang
ditangani BK atau ingin mendapat perhatian untuk bisa ditunjuk sebagai pengacara BI,"
kata Gayus.

Dalam tulisannya, Maqdir menyebutkan, pada galibnya penanganan satu kasus
menyangkut pelanggaran etika dilakukan secara tertutup, kecuali dalam pembacaan
keputusan. Bukan itu saja, sifat yang ditonjolkan peradilan kode etik itu adalah bersifat
menunggu. Tidak superaktif menyampaikan pemberitaan atau mencari fakta dengan
publisitas.

Pada bagian akhir opininya, Maqdir menyebutkan, sepatutnya BK DPR dalam melakukan
penyelidikan terhadap satu kasus tidak melakukannya dengan hingar bingar melalui
pemberitaan yang gegap gempita seperti infotainment.

Menurut Gayus, pernyataan Maqdir tersebut adalah tendensius terhadap langkah-langkah
BK DPR yang sedang bekerja keras bersama lembaga penegak hukum Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk bisa
mengungkapkan dugaan skandal keuangan yang bisa mempengaruhi kinerja anggota
DPR dalam perannya sebaga lembaga legislasi.




Page 118 of 131
www.zeilla.wordpress.com


"Karena itu saya anjurkan agar kalau ingin melakukan pembelaan sebaiknya secara
profesional, dengan tidak menuduh lembaga negara yang sedang melakukan tugasnya,"
tegas Gayus.

Ia menambahkan, walaupun mendapatkan perlawanan dari mantan pengacara BI, BK
tetap dengan intergritasnya dan secara proporsional akan maju terus dalam pengusutan
dugaan skandal aliran dana BI.

"Kami maju terus, walaupun ada perlawanan dari berbagai pihak, termasuk pengacara
yang mendiskreditkan BK DPR," cetus Gayus.

Tapi ketika dikonfirmasi, Maqdir Ismail menyatakan, dirinya belum pernah menjadi
pengacara BI. Dia mengaku menulis opini itu karena ingin meluruskan informasi publik.
"Tuduhan seperti itu tidak benar," cetus Maqdir. (Far/OL-06)

----------------------

Pindahkan Dokumen, Sekretaris Gubernur BI Berurusan dengan Polisi
Penulis: shanty

JAKARTA--MI: Sekretaris Gubernur Bank Indonesia (BI) Nike Bambang, harus
berurusan dengan polisi karena diduga memindahkan dokumen BI yang akan disita
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nike diserahkan oleh KPK ke Polres Jakarta
Pusat, Jumat (1/2).

"Kami tidak menahan Nike. Tapi, laporan perkara Nike kita terima dari KPK, dan
kemudian kita serahkan ke Polda Metro Jaya," ujar Kapolres Jakpus Kombes Heru
Winarko, Senin (4/2).

Menurut Heru, Nike diduga memindahkan dokumen BI dari tempat yang sudah
ditetapkan KPK saat penggeledahan dan penyitaan. Menurut Heru, Nike bisa dilaporkan
melanggar pasal 231 KUHP yakni memcoba menyimpan, memindahkan dan
menghilangkan barang bukti.

"Namun, dia bisa dikenakan pasal menghalangi penyidikan kasus korupsi, yakni pasal 21
UU Korupsi. Sekarang kasusnya sudah saya serahkan ke Polda Metro Jaya. Jadi tanyakan
ke sana," kata Heru. (San/OL-06)

----------------------

BI Berikan Hak Guna Lahan ke YPPI
Penulis: Wisnu MIOL

JAKARTA--MI: BI memberikan hak pengelolaan selama 20 tahun atas sebuah lahan di
Kemang kepada YPPI sebagai mengganti uang Rp100 miliar yang diberikan untuk
membiayai program bantuan hukum bagi mantan pejabat BI yang terlibat kasus BLBI.


Page 119 of 131
www.zeilla.wordpress.com


Fakta ini disampaikan Koodinator ICW Teten Masduki dalam junpa pers tentang
kronologis kasus aliran dana BI di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (4/2).

Menurut Teten, ICW menemukan fakta ini berdasarkan isi surat Gubenur BI Burhanudin
Abdullah kepada Ketua BPK RI Anwar Nasution No.8/35/GBI/Rahasia tertanggal 5
Desember 2006. Dalam surat itu, Gubenur BI melaporkan penyelesaikan perkara aliran
dana Rp100 miliar dari YPPI lewat pemberian hak guna lahan itu tertuang dalam akta
notariil No 3 tanggal 17 Juli 2006.

Adapun, lanjut Teten, surat ini merupakan kelanjutan dari pertemuan Gubernur BI
dengan Ketua BPK RI pada 1 Juni 2006 yang membahas permasalahan pinjaman dana
dari YPPI kepada BI tersebut. Karena itu, lewat surat Gubenur BI ini menegaskan
pemberian hak guna lahan milik BI di Kemang dianggap sebagai kompensasi atas
bantuan yang diberikan YPPI dan merupakan solusi penyelesaian perkara YPPI sesuai
dengan kesepakatan BPK RI dan BI.

Meski demikian, Anwar Nasution dalam surat balasan ketua BPK RI no 136/S/I-
IV/12/2006 tertanggal 8 Desember 2006 menyatakan bahwa BPK tidak tahu-menahu dan
ikut menyatakan pendapat mengenai penyelesaian perkara YPPI yang tertuang dalam
catatan pertemuan tanggal 1 Juni 2006.

Dalam surat balasannya, Anwar menuliskan bahwa posisi BPK dalam rangkaian
pertemuan itu adala menyarankan agar BI dapat menyelesaikan masalah dana YPPI itu
dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BI dan UU mengenai
yayasan.

"Jadi masalah ini dianggap perkara utang iutang. Tapi BI tidak pernah membayarkan
hutang Rp100 miliar itu dalam bentuk tunai tapi diselesaikan lewat proses pemberian hak
guna lahan milik BI di Kemang itu," papar Teten. (NU/OL-06)

---------------------

DPR Tidak Tanyai Gubernur BI Soal Aliran Dana
Penulis: Hillarius U Gani

JAKARTA--MI: Komisi XI DPR sama sekali tidak menanyakan masalah aliran dana BI
sebesar Rp100 miliar kepada anggota DPR periode 1999-2004 dan ke aparat hukum
dalam kasus BLBI, saat rapat kerja dengan Gubernur BI, Burhanuddin Abdullah, Senin
(4/2).

Anggota Komisi XI DPR dari F-PDIP Ramson S menyatakan ada dua alasan yang
membuat tidak adanya pertanyaan tentang kasus aliran dana BI. Pertama, karena agenda
raker yang dipimpin Ketua Komisi XI dari F-PG Awal Kusumah, yakni mendengar
penjelasan pemerintah tentang rencana percepatan perubahan APBN 2008.




Page 120 of 131
www.zeilla.wordpress.com


Kedua, raker tersebut merupakan rapat gabungan. Selain dihadiri Gubernur BI, juga
dihadiri Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Kepala Badan Pusat
Statistik.

"Tidak tepat kalau kita tanyakan masalah yang terkait salah satu pejabat dalam forum
rapat gabungan seperti itu," kata Ramson.

Ditanya mengapa Gubernur BI lebih awal meninggalkan ruang rapat, Ramson
mengatakan karena yang bersangkutan ada kegiatan lain. "Menurut pimpinan rapat,
beliau pergi duluan karena ada kegiatan lain," ucapnya. (Hil/OL-06)

--------------------------

Mantan Gubernur BI Soedrajad Diperiksa KPK

JAKARTA--MI: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta keterangan mantan
Gubernur Bank Indonesia (BI), Soedrajad Djiwandono, dalam kasus aliran dana BI.
Soedrajad tiba di Gedung KPK, Jakarta, sekitar pukul 10.15 WIB dan langsung menuju
ruang pemeriksaan di lantai delapan .

Juru bicara KPK Johan Budi SP menjelaskan, Soedrajad diminta keterangan sebagai saksi
dalam kasus aliran dana BI. Soedrajad adalah salah satu mantan pejabat BI yang
menerima dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) untuk bantuan
hukum ketika terjerat kasus dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Soedrajad selaku Gubernur BI sempat dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Agung
(Kejagung) dalam kasus BLBI. Selain meminta keterangan Soedrajad, KPK juga
memanggil mantan Deputi Gubernur BI Iwan R Prawinata.

Bersama Soedrajad, Iwan ditetapkan tersangka dalam kasus BLBI dan juga mendapatkan
dana bantuan hukum dari dana YPPI. Namun, akhirnya Kejagung mengeluarkan Surat
Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk perkara Soedrajad dan Iwan.

KPK sudah menetapkan tiga tersangka untuk kasus dana BI, yaitu Gubernur BI
Burhanuddin Abdullah, Direktur Hukum Oey Hoey Tiong, dan mantan Kepala Biro
Gubernur BI yang kini menjabat kepala perwakilan BI di Surabaya, Rusli Simandjuntak.
Pada Senin, KPK juga berencana memanggil Rusli untuk dimintai

keterangan. (Ant/OL-2)

------------------

KPK Terjebak Rivalitas Pemilihan Gubernur BI
Penulis: Fardiansah Noor




Page 121 of 131
www.zeilla.wordpress.com


JAKARTA--MI: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berharap Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) tidak terjebak pada rivalitas dalam penetapan tersangka aliran dana Bank
Indonesia (BI) dari jajaran Dewan Gubernur BI.

Pasalnya, dalam waktu dekat ini akan ada pemilihan Gubernur BI yang baru.

Demikian diungkapkan oleh Ketua DPR Agung Laksono di Gedung MPR/DPR Senayan
Jakarta, Senin (4/2).

Menurut Agung, terjebak pada rivalitas yang dimaksud adalah ditetapkannya Gubernur
BI Burhanuddin Abdullah menjelang pemilihan Gubernur BI baru, sementara jajaran
Dewan Gubernur lainnya masih bebas. Padahal keputusan Dewan Gubenur bersifat
kolektif. "KPK jangan terjebak pada rivalitas. Penyelidikan yang akan dilakukan oleh
KPK harus benar-benar didasarkan untuk membongkar kasus itu. Jangan ada yang
dilindungi," kata Agung.

Masalahnya, lanjutanya, penetapan tersangka Burhanuddin Abdullah akan menjadi
ganjalan dalam uji kelayakan dan kepatutan apabila dia mencalonkan diri kembali
sebagai Gubernur BI. Padahal, nama-nama calon Gubernur BI sudah harus masuk ke
DPR pada 20 Februari 2008.

"Kalau semuanya tidak diungkapkan bisa menimbulkan KPK terjebak pada rivalitas itu.
Harus secara terbuka disampaikan objektif dan menyeluruh. Tidak ada tebang pilih,"
ungkap Agung.

Terkait dengan adanya inisial anggota dewan yang disebutkan oleh KPK, Agung
mendesak, agar KPK menyebutkan langsung nama tanpa hanya inisial. "Kalau hanya
inisial bagaimana BK bisa menindaklanjuti. Apalagi kalau inisial akhirnya hanya
menimbulkan dugaan-dugaan dan menjadi pembunuhan karakter terhadap orang-orang
yang diduga-duga itu. Itu akhirnya kan berbau politis," cetus Agung. (Far/OL-2))

---------------------

Partai Golkar Siap Berikan Bantuan Hukum kepada Antony

JAMBI--MI: Partai Golkar siap memberikan bantuan hukum jika diperlukan untuk
membela Ketua Dewan Penasehat (Wanhat) DPD Partai Golkar Provinsi Jambi, H
Antony Zeidra Abidin yang kini menghadapi kasus dugaan aliran dana BI ke DPR RI
senilai Rp31,5 miliar.

Golkar jelas akan melakukan pembelaan hukum jika diperlukan, karena Antony yang
juga Wakil Gubernur Jambi belum tentu bersalah meski Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) kini terus mengintensifkan penyidikan terhadap aliran dana BI, kata Ketua DPD
Partai Golkar Jambi, H Zoerman Manap,

Minggu (3/2).


Page 122 of 131
www.zeilla.wordpress.com


"Negara kita negara hukum, kita harus menghormati hukum, namun kita juga harus
berpedoman pada asas hukum yaitu asas praduga tak bersalah," ujarnya.

Golkar juga telah komitmen tidak akan membiarkan anggota dan kadernya terjebak
dalam kasus hukum yang belum tentu bersalah.

Jika kader dan anggotanya tidak bersalah lalu dinyatakan bersalah, Golkar akan
melakukan perlawanan hukum, sekalipun yang dihadapi itu KPK. "Golkar tidak akan
takut kepada siapapun jika benar, termasuk kepada

KPK. Untuk apa takut kepada KPK jika kita benar. Komitmen itu juga telah disampaikan
Ketua Umum DPP Bapak Jusuf Kalla," katanya.

Zoerman secara pribadi berpendapat Antony Zeidra Abidin tidak salah, lagi pula ia kini
belum menjadi tersangka. "Saya yakin itu, kecuali bisa membuktikan kesalahannya dan
adanya putusan hukum yang adil, itu menjadi persoalan lain. Golkar kini masih terus
menunggu dan mengikuti perkembangan proses terhadap kasus tersebut," kata Zoerman.
(Ant/OL-03)

---------------------

BI Ajukan Uji Materiil Kepada Mahkamah Konstitusi
Jum'at, 15 Pebruari 2008

TEMPO Interaktif, Jakarta:Bank Indonesia mengajukan uji materiil (juducial review)
Undang-undang Bank Indonesia dengan Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi.
Permohonan itu terkait dengan kewenangan antar lembaga negara yaitu Bank Indonesia
dan KPK.

Pengacara Bank Indonesia A. Dani Saliswijaya mengatakan uji matriil yang diajukan
pasal 49 Undang-undang Bank Indonesia dan pasal 46 Undang-undang Komisi
Pemberantasan Korupsi. Menurut dia, kedua ketentuan itu bertentangan satu sama lain.
Pada pasal 49 Undang-undang Bank Indonesia, prosedur pemanggilan Gubernur dan
Dewan Gubernur untuk proses hukum harus mendapat izin dari Presiden. "Sedangkan
pasal 46 Undang-Undang KPK, untuk pemanggilan boleh mengesampingkan izin itu.
Nah, ini yang akan diuji," kata Dani di Gedung Mahkamah Konstitusi, di Jakarta.

Permohonan uji materiil itu diserahkan kuasa hukum Bank Indonesia pada hari ini pukul
10.45 WIB. Pengacara BI diterima oleh Wiryanto, petugas Mahkamah Konstitusi. Saat
itu, Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdulah tidak menyertai kuasa hukumnya
tersebut.

Eko Nopiansyah

---------------------------------




Page 123 of 131
www.zeilla.wordpress.com


KPK Proses 16 Politikus Terkait Skandal BI

Senin, 18-Februari-2008

Penegak hukum yang terlibat belum tersentuh.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bidang Pengawasan Haryono menegaskan
pihaknya sedang memproses 16 nama yang diserahkan oleh Badan Kehormatan Dewan
Perwakilan Rakyat terkait dengan kasus aliran dana Bank Indonesia. Itu jadi bukti
tambahan, kata Haryono kemarin.

Namun, katanya, hingga saat ini bukti-bukti yang dimiliki KPK dianggap belum cukup
untuk menetapkan nama-nama yang diserahkan itu sebagai tersangka. Hasil penyidikan
akan diolah dulu dan disampaikan kepada pimpinan Komisi.

Sebelumnya, KPK telah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan pencekalan
terhadap 17 nama yang diduga terlibat dalam kasus dugaan penyelewengan dana ini.

Sebagian besar mereka adalah pejabat dan bekas pejabat BI, yakni Aulia Pohan, Aslim
Tadjuddin, Bun Bunan Hutapea, Dany Indartoseno, Asnar Ansyari, Baridjussalam Hadi,
Hendro Budianto, Iwan R. Prawiranata, R. Kuntowibisono, Lukman Bunyamin, Maman
H. Soemantri, Paul Sutopo, Ratnawati Priyono, Sudradjad Djiwandono, Sjahril Sabirin,
dan Roswita Roza.

Satu-satunya nama yang berasal dari kalangan DPR adalah Antony Zeidra Abidin, bekas
anggota Komisi Keuangan dan Perbankan yang kini menjabat Wakil Gubernur Jambi.
Hamka Yamdu, anggota DPR yang juga sempat diperiksa KPK, hingga saat ini masih
berstatus saksi dan tak masuk daftar cekal.

Menurut Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Chandra M. Hamzah, pencekalan
terhadap 17 nama itu dilakukan setelah penyidik melakukan tindakan serupa terhadap
tiga tersangka dalam kasus tersebut. Para tersangka itu adalah Gubernur Bank Indonesia
Burhanuddin Abdullah, Direktur Hukum BI Oey Hoey Tiong, serta Kepala Perwakilan
Bank Indonesia Surabaya Rusli Simanjuntak.

Meski banyak mendapatkan apresiasi, langkah KPK itu dinilai belum menyentuh semua
pihak yang diduga terlibat. Teten Masduki dari Indonesia Corruption Watch, misalnya,
mendesak KPK menyeret pula nama-nama dari kalangan DPR selain Antony. Dana BI itu
kan mengalir ke banyak orang di DPR dan juga aparat penegak hukum, katanya.

Dalam kasus senilai Rp 100 miliar ini, dana yang diambil dari kas Yayasan
Pengembangan Perbankan Indonesia itu memang diberikan ke banyak pihak. Selain Rp
31,5 miliar yang ditujukan ke anggota DPR di Komisi Keuangan dan Perbankan, Rp 68,5
lagi digunakan sebagai dana bantuan hukum bagi penyelesaian kasus Bantuan Likuiditas
Bank Indonesia (BLBI).




Page 124 of 131
www.zeilla.wordpress.com


Dalam laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan, yang menjadi dasar pengungkapan
kasus ini, disebutkan bahwa dana bantuan hukum itu ada yang diberikan langsung kepada
para bekas pejabat BI yang terbelit kasus BLBI. Sebagian lagi digunakan untuk
membayar ongkos pengacara, dan yang lainnya masuk ke kantong para penegak hukum.

Jaksa Agung Hendarman Supandji pun menegaskan pihaknya akan mempersilakan
penyidik KPK melakukan pemeriksaan bila ada jaksa yang diduga turut menerima dana
BI. Saya izinkan. Kami tidak tinggal diam, katanya akhir pekan lalu. TOMI | AQIDA |
CHETA

Sumber: Koran Tempo, 18 Februari 2008

-----------------------

Dalam Tekanan Aliran Dana BI

Jumat, 15-Februari-2008

Sejak ditetapkannya Gubernur Bank Indonesia menjadi tersangka bersama dua orang
pejabat BI, muncul berbagai pendapat pro dan kontra. Pendapat yang kontra khawatir
bahwa penetapan tersebut berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia,
khususnya citra BI sebagai lembaga keuangan nasional yang tepercaya. Pendapat yang
pro mempersoalkan kekhawatiran di atas sebagai bentuk paranoia--BI sebagai lembaga
independen seolah-olah imun dari langkah proyustisia.

Di sisi lain, kalangan internal BI dan sejumlah pengamat berpendapat bahwa penetapan
Gubernur BI sebagai tersangka adalah langkah politis untuk menghentikan Gubernur BI
mengikuti pemilihan kembali Gubernur BI yang akan digelar Maret mendatang. Mereka
bertanya kenapa hanya seorang Burhanuddin yang ditetapkan sebagai tersangka, tidak
seluruh anggota Dewan Gubernur BI yang turut menandatangani dan menyetujui
keputusan Rapat Dewan Gubernur BI tertanggal 20 Maret 2003, 3 Juni 2003, dan 22 Juli
2003, termasuk antara lain AP dan AN yang ketika itu menjabat Deputi Gubernur Senior
BI.

Terlepas dari berbagai pro dan kontra menyangkut penetapan Komisi Pemberantasan
Korupsi atas Gubernur BI selaku tersangka, tentu secara jernih dan obyektif masyarakat
serta pengamat harus memberikan kesempatan kepada KPK jilid II di bawah Antasari
untuk menunjukkan kinerja mereka dan sekaligus membalikkan opini publik yang telah
apriori--menilai kelima pemimpin KPK jilid II sebagai the underdog, penilaian yang
sifatnya underestimate terhadap keberanian serta integritas Antasari dan kawan-kawan.
Jelas bahwa penetapan Gubernur BI selaku tersangka bak petir di siang bolong, karena
kemudian terbukti penilaian masyarakat tersebut terhadap KPK jilid II meleset, terutama
dari kalangan pemilik kekuasaan dan kalangan BI yang selama ini menikmati euforia
independensinya, bahkan lebih independen daripada instansi pemerintah mana pun di
republik ini.




Page 125 of 131
www.zeilla.wordpress.com


Masalah kasus aliran dana BI dalam hitungan paling lama enam bulan ke depan tetap
akan menjadi prioritas penyelesaian KPK. Dan sudah tentu selama itu pula tekanan-
tekanan kepentingan serta politik terhadap KPK akan semakin bertubi-tubi, karena
keterlibatan oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI dan kaitan dengan Istana serta
masih banyak lagi kelompok kepentingan yang ikut bermain dan mempengaruhi
penuntasan kasus ini. Namun, kita tetap harus obyektif memandang semua isu seputar
langkah KPK tersebut, karena pemberantasan korupsi telah merupakan agenda Kabinet
Indonesia Bersatu di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, sehingga
isu keterkaitan kasus ini dengan Istana tidak relevan untuk dipersoalkan.

Langkah KPK jilid II yang dilantik oleh Presiden Yudhoyono akan tetap meneruskan
tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang KPK, dengan tetap berpijak pada
prinsip proporsionalitas dan profesional serta juga menjunjung tinggi integritas dan
akuntabilitas. Begitu pula isu KPK jilid II tebang pilih, masih terlalu dini dilontarkan saat
ini, karena KPK masih bekerja serius dan menyelesaikan kasus tersebut secara tuntas
siang dan malam. Pemimpin KPK telah menegaskan akan ada lagi tersangka baru selain
Burhanuddin Abdullah. Tentu kita harus bersabar menanti bukti pernyataan tersebut
sampai Maret mendatang.

UU KPK telah melarang KPK menghentikan penyidikan di tengah jalan, sebagaimana
dibolehkan kepada penyidik kepolisian dan kejaksaan sehingga tanpa minimal dua alat
bukti permulaan yang cukup tidak mungkin KPK berani mengambil keputusan
menetapkan seseorang menjadi tersangka. Jika keadaan buruk itu yang terjadi, jelas
pemimpin KPK telah menjerumuskan lembaga ini ke dalam selokan kotor. Kita harus
memberikan kepercayaan penuh kepada kelima pemimpin KPK jilid II, kecuali jika
tanda-tanda kontaminasi kepentingan perorangan, kelompok, dan politik mulai tampak ke
permukaan. Jika hal itu yang terjadi, KPK selayaknya dibubarkan saja daripada dibiarkan
hidup tanpa makna dan sia-sia belaka.

Kasus aliran dana BI murni kasus (hukum) pidana, karena bersinggungan dengan
masalah perbuatan melawan hukum dan perbuatan melakukan pungutan liar melalui
pihak ketiga (intermediary), yaitu Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia ( YPPI)
kepada pihak bank yang justru berada dalam pengawasan BI selaku bank sentral
berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2004. Posisi dua anggota Dewan Gubernur BI, AP dan
MS, selaku anggota dewan pengawas di YPPI, membuktikan keterkaitan antara YPPI dan
BI dalam posisi dua bentuk badan hukum yang berbeda, baik dari sisi fungsi maupun
tujuannya--mengacu pada dua UU yang berbeda pula.

Analisis hukum pidana terhadap Peraturan Dewan Gubernur BI yang merupakan sumber
permasalahan kasus aliran dana BI justru membuktikan muatan ketentuan yang bersifat
melawan hukum, yang berpotensi (telah) melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme,
sehingga menimbulkan citra kinerja BI selaku entitas yang bertentangan dengan prinsip
integritas, akuntabilitas, serta transparansi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya
berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2004.

Analisis hukum terhadap status hukum Dewan Gubernur BI dan Rapat Dewan Gubernur



Page 126 of 131
www.zeilla.wordpress.com


BI sebagaimana diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2004 membuktikan lebih jauh sistem
pertanggungjawaban kolektif, sehingga sulit menyatakan bahwa hanya seorang
Burhanuddin Abdullah yang harus bertanggung jawab. Analisis hukum lebih jauh adalah
mengenai aliran dana kepada anggota DPR RI dan penegak hukum, sebagaimana
dilaporkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI kepada KPK tertanggal 14 November
2006 dan juga kepada para penasihat hukum, yang pembuktiannya sulit.

Dalam keadaan tekanan apa pun yang muncul dari kasus aliran dana BI, masyarakat
harus mendukung sepenuhnya langkah proyustisia kelima pemimpin KPK untuk
mengusut tuntas dan membawa mereka yang bertanggung jawab ke depan pengadilan
tindak pidana korupsi.

Tulisan ini disalin dari Koran Tempo, 15 Februari 2008

------------------------------

Jum'at, 08 Februari 2008 00:00 WIB
Aulia Penentu Aliran Dana BI

JAKARTA (MI): Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Aulia Pohan dan Maman
H Somantri diduga berperan besar dalam aliran dana Rp100 miliar untuk kepentingan
pembelaan hukum dan amendemen UU BI.

Ekonom Iman Sugema mengatakan hal itu kepada Media Indonesia di Jakarta, kemarin.
Ia mengatakan hal yang sama dalam sebuah diskusi di Jakarta, kemarin.

Ia menjelaskan, Aulia dan Maman ikut dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 3 Juni
2003. Rapat itu menyetujui pengambilan dana dari Yayasan Pengembangan Perbankan
Indonesia (YPPI) untuk kepentingan BI. Aulia dan Maman, kata Iman, juga merangkap
Dewan Pengurus YPPI.

Setelah mendapatkan Rp100 miliar dari YPPI, BI mengalirkan dana untuk dua
kepentingan. Pertama, dana Rp31,5 miliar untuk kalangan DPR dalam rangka
amendemen UU BI. Kedua, dana Rp68,5 miliar untuk bantuan hukum bagi sejumlah
mantan pejabat BI yang tersangkut kasus BLBI.

Untuk mengawasi dan merealisasikan uang Rp100 miliar itu sesuai tujuan, kata dia,
dibentuklah panitia yang bernama Panitia Pengembangan Sosial Kemasyarakatan (PSK).
Panitia ini yang melakukan penarikan dana Rp100 miliar dari YPPI, menggunakan dan
menatausahakan seperti disetujui dalam Rapat Dewan Gubernur BI pada 22 Juli 2003.

"Koordinator untuk PSK ini adalah Aulia Pohan dan Maman Somantri. Kenapa dua orang
ini yang ditunjuk? Karena kedua orang ini juga Dewan Pengurus YPPI," ujar Iman
Sugema.

Selanjutnya, kata dia, teknis pengucuran dana itu dilakukan dua orang. Kepala Biro



Page 127 of 131
www.zeilla.wordpress.com


Gubernur BI saat itu, Rusli Simanjuntak, bertugas mengalirkan ke kalangan DPR.
Bantuan hukum untuk mantan pejabat BI dikucurkan oleh Direktur Hukum BI Oey Hoey
Tiong. Rusli dan Oey sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak 25 Januari 2008 bersama
Gubernur BI Burhanuddin Abdullah.

Anehnya, kata Iman, Aulia Pohan dan Maman Somantri serta anggota dewan gubernur
lain yang ikut menyetujui pengaliran dana tersebut hanya diperiksa sebagai saksi. Mereka
belum ditetapkan sebagai tersangka. Padahal, sesuai ketentuan UU BI, keputusan RDG
itu bersifat kolektif.

Dari mana YPPI mendapatkan uang? Iman Sugema menjelaskan, YPPI dibentuk untuk
kepentingan mantan pejabat BI. Yayasan itu menjalankan usaha monopoli. Misalnya, jika
seseorang ingin menjadi pejabat di bidang perbankan, ia harus mengikuti pendidikan di
YPPI. "YPPI itu ibarat Lemhannas. Pemimpin bangsa harus tamatan Lemhannas.
Bedanya, untuk masuk ke YPPI harus membayar uang cukup besar," kata Iman.

Sebaliknya, menurut informasi yang diperoleh peneliti CSIS Indra J Piliang, dana YPPI
itu bersumber dari pungli terhadap bank-bank swasta dan para obligor BLBI.

"Menurut informasi yang saya terima di lapangan, dana itu diambil dari bank-bank
swasta dan para obligor BLBI," kata Indra saat dihubungi Media Indonesia, kemarin.

Ia menjelaskan, bank-bank swasta yang menjadi obligor BLBI itu ditodong oleh pihak
YPPI untuk mengumpulkan uang hingga akhirnya terkumpul dana sebesar Rp100 miliar
itu. "Selain mengungkap tuntas pihak yang terlibat dalam proses pengucuran dana, juga
diusut dari mana asal dananya dan siapa saja yang terlibat dalam pengumpulannya."

Tuntutan untuk menjadikan Aulia Pohan sebagai tersangka semakin deras. Tuntutan itu
antara lain datang dari 100 orang yang berdemonstrasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK), Rabu (6/1). (NU/P-1)

http://www.mediaindonesia.com/

---------------------

Sekretaris Gubernur BI Jadi Tersangka Penghalang KPK

Jumat, 29-Februari-2008

Mencegah, merintangi, maupun mengacaukan penyidikan korupsi. Ancamannya pidana
penjara tiga sampai 12 tahun.

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metro Jaya memanggil
MH, sekretaris Gubernur Bank Indonesia (BI), untuk dimintai keterangan pada Senin
pekan depan. MH dijadikan tersangka perintang pengusutan kasus aliran dana BI oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi.



Page 128 of 131
www.zeilla.wordpress.com



Menurut Ajun Komisaris Besar Aris Munandar, Kepala Satuan Tindak Pidana Korupsi
Direktorat Reserse Kriminal Polda Metro Jaya, MH telah melanggar Undang-Undang
Antikorupsi. Yaitu mencegah, merintangi, maupun mengacaukan penyidikan korupsi.
Ancamannya pidana penjara tiga sampai 12 tahun, kata Aris kemarin.

MH juga dituduh melanggar Pasal 231 KUHP, yakni mencoba menyimpan,
memindahkan, dan menghilangkan barang bukti. Tuduhan ini sesuai dengan laporan KPK
pada Kamis akhir Januari lalu kepada Kepolisian Resor Jakarta Pusat. Laporan ini
kemudian diambil alih Polda Metro Jaya.

KPK menuduh MH memindahkan barang bukti berupa dokumen yang sudah disegel.
Dokumen itu diperlukan untuk penyidikan dugaan aliran dana BI, yakni Rp 31,5 miliar
ke Dewan Perwakilan Rakyat serta Rp 68 miliar ke penegak hukum dan pengacara. Tiga
tersangka sudah ditetapkan oleh KPK, yaitu Gubernur BI Burhanuddin Abdullah, Kepala
BI Surabaya Rusli Simanjuntak, dan Direktur Hukum BI Oey Hoey Tiong.

Dugaan pemindahan barang bukti diketahui ketika KPK menggeledah kantor BI, 29
Januari lalu. Awalnya, barang bukti berupa dokumen disimpan penyidik KPK di dalam
laci meja kerja seorang pejabat BI. Ruangan tempat penyimpanan disegel. Esoknya, KPK
menemukan ruangan terbuka dan laci meja sudah rusak. MH yang diduga merusaknya.

Dihubungi terpisah, kuasa hukum BI, Amir Syamsuddin, menilai kejadian itu adalah
kesalahpahaman. Dia memindahkan dokumen itu bukanlah dengan maksud
menghilangkan barang bukti, kata Amir.

Soalnya, menurut Amir, berkas yang diperlukan penyidik tak dilengkapi daftar dokumen
yang tak boleh disentuh. Dia tak tahu bahwa itu barang-barang yang disita, kata Amir.
Ibu MH adalah wanita yang sangat awam dengan hukum. Lagi pula, Amir menjelaskan,
dokumen itu sudah berada di tangan KPK. Yang menyerahkan adalah Ibu MH. NURLIS
E MEUKO | IBNU RUSYDI | RINI KUSTIANI

Sumber: Koran Tempo, 29 Februari 2008
------------
Sekretaris Gubernur BI Jadi Tersangka
Pengusutan kasus aliran dana BI (Bank Indonesia) Rp 100 miliar oleh KPK (Komisi
Pemberantasan Korupsi) merembet ke Polda Metro Jaya. Kemarin (28/2) penyidik Sat
Tipikor Dir Reskrim Polda Metro Jaya menetapkan Mieke Bambang sebagai tersangka.
Dia adalah sekretaris gubernur BI.

Surat panggilan untuk dia (Mieke Bambang) sudah kami kirim. Rencananya, (dia)
diperiksa Senin mendatang (3/3), kata Kasat Tipikor Polda Metro Jaya AKBP Aris
Munandar kemarin siang. Mieke dituduh menghalangi petugas hukum dalam melakukan
pekerjaannya sesuai pasal 21 UU Antikorupsi dan pasal 231 KUHP tentang Upaya
Menyimpan, Memindahkan, dan Menghilangkan Barang Bukti.




Page 129 of 131
www.zeilla.wordpress.com


Nama Mieke terlibat dalam kasus aliran dana Rp 100 miliar setelah dia dilaporkan KPK
ke Polres Jakarta Pusat dengan tuduhan telah memindahkan dokumen BI dari tempat
yang sudah disegel penyidik KPK. Ceritanya, saat itu (29 Januari lalu) KPK menggeledah
ruang kerja gubernur BI untuk mengembangkan penanganan kasus aliran dana Rp 100
miliar.

Ulah Mieke itu baru diketahui keesokan harinya ketika KPK menggeledah ulang
beberapa ruang di gedung BI, termasuk ruang kerja gubernur BI.

Juru Bicara KPK Johan Budi menjelaskan, ada upaya pengambilan dan pemindahan
dokumen dari meja kerja di ruang gubernur BI yang disegel penyidik KPK. Dari situlah,
nama Mieke tersangkut. Dia diduga kuat sebagai aktor yang mengambil dan
memindahkan dokumen di ruang yang disegel KPK. Sebab, dia adalah sekretaris
gubernur BI.

Aris Munandar menambahkan, pihaknya sudah memiliki bukti awal yang cukup untuk
menguatkan sangkaan terhadap Mieke. Penetapan Ny Mieke sebagai tersangka berawal
dari laporan penyidik KPK ke Polres Jakarta Pusat pada 31 Januari lalu. Kemudian,
kasusnya dilimpahkan kepada kami di Polda Metro Jaya, papar Aris.

Dalam menangani kasus aliran dana BI yang berpotensi merugikan negara Rp 100 miliar
itu, KPK telah menetapkan tiga tersangka. Mereka adalah Gubernur BI Burhanuddin
Abdullah, Direktur Hukum BI Oey Hoey Tiong, dan pimpinan BI Surabaya Rusli
Simanjuntak. Di antara ketiga tersangka itu, Oey dan Rusli sudah ditahan. Oey ditahan di
Rutan Polda Metro Jaya, sedangkan Rusli ditahan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua
Depok.

Burhanuddin Abdullah boleh lega lagi. Setelah diperiksa sekitar delapan jam, kemarin
(28/2) dia tetap diperbolehkan pulang. Burhanuddin tidak bernasib seperti dua tersangka
lain yang sudah mendekam di tahanan KPK. Selamat sore, assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh, ujar Burhanuddin riang, sambil melambaikan tangan di
gedung KPK Kuningan.

Tak banyak yang disampaikannya ketika keluar dari gedung KPK pukul 18.30. Dia
kemarin datang lebih pagi, yakni pukul 07.30. Padahal, dia baru diperiksa pukul 10.00.
Saya ingin baca-baca dulu di sini. Kalau di rumah ada anak, ada cucu, ujarnya tanpa
menjelaskan membaca apa.

Burhanuddin datang dua jam sebelum jadwal pemanggilan juga untuk menghindari
wartawan yang selalu menunggu pemeriksaannya. Bagusnya memang ketemu satu kali
satu hari, ujarnya.

Burhanuddin mengaku telah memprediksi bahwa pemeriksaan akan lebih panjang
daripada sebelumnya. Jumlah pertanyaan yang saya dapatkan lebih banyak. Minggu lalu
hanya lima, sekarang 20. Jadi, saya kira melelahkan, ujarnya.




Page 130 of 131
www.zeilla.wordpress.com


Soal substansi pemeriksaan, pembesar kelahiran Garut itu menolak menjelaskannya. Saya
kira masih dalam proses. Sebaiknya kita tunggu sampai prosesnya selesai, tambahnya
lantas memasuki mobil Nissan Serena hitam yang menunggunya.

Dua terperiksa lain adalah dua mantan deputi gubernur BI, Maman H. Somantri dan
Aulia Pohan. Tidak etis berkomentar, ujar Maman ketika keluar pukul 14.45. Sedangkan
Aulia Pohan keluar pukul 16.57 dari pintu samping. Besan SBY itu juga memilih
bungkam. (ind/ein/kum)

Sumber: Jawa Pos, 29 Februari 2008

----------------------------------




Page 131 of 131

								
To top