Docstoc

RENJA 2009 disnak1

Document Sample
RENJA 2009 disnak1 Powered By Docstoc
					BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki peluang yang cukup besar dalam pembangunan ekonomi, karena selain memiliki potensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam yang besar juga ditunjang dengan tersedianya Sarana dan Prasarana informasi dan kelembagaan serta informasi yang relatif lengkap. Namun walapun mempunyai peluang dan potensi yang lengkap, didalam perspektif pembangunan ekonomi, terdapat beberapa indikasi yang menunjukkan bahwa Jawa Barat masih sangat memerlukan upaya-upaya yang signifikan untuk mengakselerasi laju pembangunan dan pertumbuhan ekonominya. Beberapa permasalahan pembangunan ekonomi yang masih dihadapi Jawa Barat pada saat ini direfleksikan oleh fakta yang menunjukkan bahwa; (1) masih rendahnya pencapaian pembangunan manusia (dengan rendahnya pencapaian Indeks Pembangunan Manusia sebagai indikatornya); (2) tingkat kemiskinan mencapai lebih dari 10 juta jiwa di antara 40 juta jiwa; dan (3) jumlah pengangguran terbuka yang mencapai lebih dari dua juta atau sebesar lebih dari 11 persen dari jumlah angkatan kerja total. Fakta lain menunjukkan bahwa sekitar 40 persen dari jumlah total rumahtangga di Jawa Barat merupakan rumahtangga pertanian yang sangat berkaitan dengan komponen-komponen permasalahan yang dominan. Proporsi rumahtangga yang cukup signifikan tersebut maka diyakini bahwa adanya akselerasi pembangunan di sektor pertanian berpotensi untuk dapat memperkuat fundamental ekonomi Jawa Barat melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat pertanian, penciptaan peluang kerja pedesaan dan reduksi tingkat kemiskinan struktural di dalam lingkup regional. Besarnya potensi kontribusi sektor pertanian di Jawa Barat terhadap pembangunan ekonomi tidak terlepas dari posisi subsektor peternakan di dalam struktur perekonomian. Kontribusi pertumbuhan ekonomi sektor peternakan

Rencana Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Tahun 2009

1

terhadap pertanian dan regional ternyata menunjukkan kecenderungan yang selalu meningkat antar waktu. Pada periode 1990-an kontribusi pembentukan PDB peternakan terhadap pertanian masih berkisar antara tiga dan lima persen; sementara pada periode tahun 2000 hampir mencapai 15 persen dari total PDB pertanian. Meskipun secara relatif pangsa output sektor peternakan terbilang masih cukup rendah, namun laju pertumbuhan ekonomi yang dimiliki merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan subsektor lainnya di dalam sektor pertanian Jawa Barat. Kecenderungan laju pertumbuhan yang selalu meningkat merupakan indikasi yang menunjukkan bahwa sektor peternakan dapat berperan sebagai komponen pengungkit (leverage) yang signifikan bagi pertumbuhan perekonomian Jawa Barat. Tingginya laju pertumbuhan PDB peternakan tersebut, karena ditunjang oleh peluang dan potensi pengembangan subsektor peternakan yang masih luas, namun dalam implementasinya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh subsektor ini. Beberapa permasalahan umum yang menjadi kendala pembangunan subsektor peternakan antara lain : 1. 2. 3. Subsektor peternakan masih didominasi oleh para peternak kecil. Rendahnya penguasaan teknologi dan informasi peternakan. Terbatasnya alokasi permodalan yang murah dan mudah untuk usaha pengembangan peternakan dari lembaga keuangan. 4. Tingginya pemotongan hewan betina produktif tanpa dukungan upaya penyelamatan dan pencegahannya yang belum memadai, 5. Belum terintegrasinya usaha peternakan dari hulu sampai hilir, sehingga mengakibatkan mata rantai tataniaga peternakan panjang dan kurang efisien. 6. Belum jelasnya wilayah kawasan usaha peternakan

Berdasarkan kondisi permasalahan tersebut di atas, dalam rangka terwujudnya produk peternakan yang berdaya saing sekaligus dapat meningkatkan nilai tambah bagi para pelaku usaha peternakan (peternak dan swasta), serta dapat dicapainya kecukupan pangan protein hewani bagi
Rencana Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Tahun 2009

2

masyarakat Jawa Barat,

maka dirasakan masih diperlukan peran aktif

pemerintah daerah untuk memfasilitasi para pelaku usaha peternakan. Sesuai dengan kewenangan di bidang pertanian, untuk fasilitasi pembangunan peternakan di Jawa Barat dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Propinsi Jawa Barat sebagaimana Keputusan Gubernur Nomor 42 Tahun 2001 jo. Nomor 5 Tahun 2002. Adapun dasar hukum yang menjadi acuan pelaksanaan

pembangunan peternakan di Jawa Barat adalah sebagai berikut : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor ..... Tahun tentang Rencana Kerja Departemen Pertanian 5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah. 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor ... Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Jawa Barat 2005 – 2025; 7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah; 8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor .... Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Dasar hukum tersebut menjadi acuan untuk menuangkan berbagai kebijakan dan program pembangunan peternakan di Jawa Barat. Sementara permasalahan yang mendasar dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan peternakan adalah terbatasnya sumber daya yang dimiliki
Rencana Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Tahun 2009

3

pemerintah serta kewenangan propinsi Jawa Barat. Dilain pihak dengan melihat karakteristik pelaku usaha peternakan di Jawa Barat yang sebagian besar adalah para peternak kecil, maka kebijakan dan program yang disusun harus mampu menjadi pelindung bagi peternak kecil tersebut dan memberikan akses yang sebesar-besarnya bagi para peternak yang berkeinginan untuk maju dan berkembang, serta mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam memotivasi dunia usaha dan investasi. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan fasilitasi dan regulasi dari pemerintah yang terintegrasi dan berkesinambungan namun harus dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999. Begitu kompleksnya berbagai permasalahan yang dihadapi subsektor peternakan, dan terbatas sumber daya serta kewenangan provinsi serta tidak terprediksikan berbagai faktor luar yang yang menjadi penghambat

pembangunan peternakan, maka perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Pembangunan di bidang peternakan yang dapat digunakan dalam menghadapi berbagai tantangan peternakan agar mampu mengakomodasikan kebutuhan masyarakat dalam menunjang pencapaian target dan sasaran Jawa Barat. Program yang diluncurkan harus dapat diukur secara kualitatif dan kuantitatif sesuai dengan sumber daya yang tersedia.

1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran 1.2.1. Maksud Penyusunan Rencana Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 dimaksudkan sebagai pedoman bagi :
a. Dinas Peternakan/yang mebidangi fungsi peternakan Kabupaten/kota

se Jawa Barat;
b. Penyusunan usulan fasilitasi pembangunan peternakan pada Rencana

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009.
c. Penyusunan usulan fasilitasi pembangunan peternakan pada Rencana

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
Rencana Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Tahun 2009

(RAPBN) alokasi
4

Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Departemen Pertanian Tahun 2009.

1.2.2. Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat bertujuan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan peternakan

antarwilayah dan antar tingkat pemerintahan (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota) serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan regional dan nasional di sektor peternakan. 1.2.3. Sasaran Sasaran Renja adalah menjadi acuan dan pedoman penyusunan fasilitasi pembangunan peternakan daerah Provinsi Jawa Barat, baik yang bersumber dari APBN, APBD maupun sumber lainnya yang sah.

Rencana Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Tahun 2009

5

BAB II GAMBARAN UMUM DAN KELEMBAGAAN

2.1.

Kondisi Umum Daerah Mengutip Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009,

kondisi umum daerah provinsi Jawa Barat dapat dilihat secara umum dari refleksi kondisi makro khususnya indicator makro yang berkaitan dengan pembangunan peternakan, adalah sebagai mana berikut : Laju Pertumbuhan Ekonomi, Perekonomian Jawa Barat pada tahun 2007 mengalami pertumbuhan yang cukup menggembirakan dengan pencapaian sebesar 6,41% meningkat dibandingkan dengan Tahun 2006 sebesar 6,01 melebihi target yang ditetapkan sebesar 5,8% – 6,0 % dan diatas rata-rata nasional seberar 6,2%. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut didukung oleh stabilitas ekonomi nasional yang tetap terjaga, dan bersumber dari meningkatnya perdagangan luar negeri, konsumsi dan bertambahnya kegiatan investasi. Inflasi Tahun 2007 tercatat sebesar 5,10 % lebih rendah dari tahun 2006 sebesar 6,15 %. Laju inflasi gabungan tujuh kota di Jawa Barat pada Triwulan IV 2007 secara triwulanan dan tahunan mengalami perlambatan. Inflasi mencapai 2,00 % (qtq) dan 6,60 % (yoy) masih berada dalam kisaran target inflasi tahun 2007 sebesar 8,00 %. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pada Tahun 2007 masih didominasi oleh sektor Industri Manufaktur sebesar 43,76 %, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 20,84 % dan sektor Pertanian sebesar 13,01 % dengan nilai sebesar Rp. 274 triliun (adhk 2000). Pencapaian tersebut diatas target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 273,4 triliun (adhk 2000). Pertumbuhan Sektor Pertanian, Industri Pengolahan dan Perdagangan Hotel dan Restoran pada tahun 2007 mengalami peningkatan. Sektor Pertanian meningkat sebesar 3% dari tahun 2006 dengan nilai Rp. 35,53 triliun. Sektor Industri Pengolahan

Rencana Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Tahun 2009

6

pada tahun 2007 mengalami peningkatan sebesar 5% dengan nilai Rp. 119,89 triliun dan Sektor PHR meningkat 15% dengan nilai sebesar Rp. 58,08 Triliun. Kontribusi KUKM terhadap perekonomian daerah, pembangunan sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada tahun 2007 mengalami peningkatan. Pada tahun 2006 kontribusi sektor KUKM terhadap PDRB Jawa Barat mencapai 63,15 %, meningkat menjadi sebesar 63,80 % pada tahun 2007. Jumlah KUKM pada tahun 2007 sebanyak 7.319.583 unit atau 99,98 % dari jumlah total unit usaha di Jawa Barat dengan rincian sektor usaha pertanian sebesar 42,79 %, sektor perdagangan hotel dan restoran 34 %, sektor pengangkutan dan komunikasi 9,78 %, sektor industri pengolahan 6,31 % dan sektor jasa-jasa sebesar 4,39 %. Penyerapan tenaga kerja di sektor KUKM sebanyak 12.355.034 orang atau mencapai 88,17 % dari total tenaga kerja di Jawa Barat. Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencerminkan kondisi kualitas dan kesejahteraan petani dan nelayan, Jawa Barat selama Januari 2007 mengalami kenaikan 0,73 % atau naik 0,9 menjadi 124,71 dari Desember 2006. Kenaikan nilai tukar petani disebabkan oleh naiknya indeks harga yang diterima petani sebesar 3,91 % dari 683,29 dibandingkan kenaikan harga yang dibayar petani sebesar 3,16 % yaitu 569,32. Berdasarkan data BPS Jabar, naiknya indeks harga karena kenaikan harga hasil produksi pertanian sebesar 20,98 %. Angka ini relatif lebih tinggi dibandingkan kenaikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga (9,77 %) dan keperluan produksi pertanian (10,06 %). Fluktuasi yang ditunjukkan indeks harga yang diterima petani disebabkan kenaikan subsektor tanaman bahan makanan (TBM) sebesar 4 %, sedangkan subsektor tanaman perkebunan rakyat (TPR) naik 1,46 %. Tiga kelompok subsektor TBM yang mengalami kenaikan indeks yaitu padi (7,8 %), palawija (6,22 %), dan sayur-mayur naik 3,51 %. Sementara kelompok buah-buahan justru turun 3,14 %. Indeks yang dibayar petani (IB) dapat dilihat fluktuasi harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat pedesaan. Pada Januari 2007, IB Jabar naik 3,16 % dibandingkan Desember 2006. Kenaikan ini dipengaruhi kenaikan konsumsi rumah tangga (3,68 %), biaya produksi dan penambahan barang modal pertanian (2,09 %).

Rencana Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Tahun 2009

7

Bila dibandingkan dengan NTP Jawa Barat Januari 2006, kondisi kesejahteraan petani di Jawa Barat meningkat bila dilihat dari segi harga, dimana harga komoditas hasil pertanian ini dapat mengimbangi kenaikan harga kebutuhan produksi. Jumlah penduduk pada Tahun 2007 sebesar 41.183.729 jiwa orang, dengan komposisi laki-laki 20.919.807 jiwa atau 50,43 %, sedangkan perempuan 20.563.922 jiwa (49,57 %), dengan kepadatan penduduk 1.999,3 orang per km persegi. Laju pertumbuhan penduduk (LPP) di Provinsi Jawa Barat relatif terus menurun, pada periode 2005-2006 LPP-nya mengalami penurunan menjadi 1,94 %. LPP periode 20062007 sebesar 1,84 %, lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 2,15%. Kondisi tersebut menunjukkan upaya pengendalian penduduk di Provinsi Jawa Barat relatif cukup baik. Jumlah pengangguran dibandingkan dengan angkatan pada tahun 2006 sebanyak 1.898.954 orang dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 15.441.639 orang. Pada tahun 2007 jumlah penganggur sebanyak 1.149.188 orang atau menurun sebesar 39,48 %, sedangkan jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 17.190.820 orang atau 10,18 %. %tase jumlah penganggur terhadap angkatan kerja atau Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah sebesar 6,27 %, menurun dari Tahun 2006 yang mencapai 10,95 %.

Struktur ketenagakerjaan, pada tahun 2007 menunjukan sektor pertanian masih merupakan lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja walaupun dari tahun ke tahun %tasenya mengalami penurunan. Dari 17,19 juta penduduk Jawa Barat yang bekerja, 27,20 % bekerja di sektor pertanian, 24,59 % di sektor perdagangan, 15,74 % di sektor industri, 16,72 % di sektor jasa, dan sebesar 15,73 % tersebar di berbagai sektor seperti keuangan, angkutan, konstruksi dan lainlain. Tampak bahwa dari sisi penyerapan tenaga kerja pada sektor-sektor yang ada, sektor pertanian, perdagangan, industri, dan jasa paling banyak dipilih masyarakat Jawa Barat. Dibandingkan tahun 2006, terjadi penurunan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian, namun disisi lain terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor perdagangan dan jasa. 2.2. Kondisi Umum Peternakan
8

Rencana Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Tahun 2009

Pembangunan ekonomi regional di Jawa Barat sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategi Pembangunan Provinsi dituntut untuk melakukan reorientasi pembangunan dengan mengutamakan kekuatan inti (core business) perekonomian yang mempunyai prospek dalam skala regional maupun nasional. Salah satu core business Jawa Barat adalah bidang agribisnis. Sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan agribisnis di Jawa Barat, yaitu dengan menetapkan fokus komoditas yang akan dikembangkan dengan menetapkan komoditas unggulan serta kawasan sentra produksinya berdasarkan keunggulan kompetitif dan komparatif yang dimiliki oleh setiap komoditas. Salah satu subsektor unggulan dalam bidang agribisnis adalah subsektor peternakan. Dilihat dari sisi potensi, usaha peternakan sudah menjadi kebiasaan masyarakat perdesaan di Jawa Barat sebagai usaha sambilan ataupun sebagai usaha pokok keluarganya dan sekaligus dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan yang memiliki nilai ekonomi baik bagi pembangunan wilayah maupun bagi petani di Jawa Barat. Selain itu, pengembangan di subsektor peternakan memberikan kontribusi pada penyerapan jumlah tenaga kerja dan sebagai penghasil sumber pangan protein dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Produk utama yang dihasilkan oleh peternakan adalah daging, telur, dan susu. Bila kita lihat pencapaian norma gizi masyarakat Jawa Barat terhadap produk-produk peternakan tersebut memperlihatkan tingkat pencapaian yang kurang memuaskan untuk produk daging dan telur karena hanya mencapai 53% dari target yang ditetapkan. Tetapi angka pencapaian norma gizi pada produk susu memperlihatkan angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa produk peternakan belum sepenuhnya menjadi bahan makanan sehari-hari dari masyarakat Jawa Barat. Beberapa factor yang menyebabkan tidak tercapainnya angka norma gizi tersebut adalah produk peternakan masih menjadi produk istimewa karena harga yang relative mahal. Factor lainnya adalah rata-rata tingkat pendapatan masyarakat masih rendah sehingga alokasi konsumsi masih terfokus pada produk peternakan yang relative terjangkau masyrakat. Jawa Barat selain sebagai daerah konsumen produk peternakan, juga merupakan daerah penghasil utama produk peternakan, terutama untuk produksi
Rencana Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Tahun 2009

9

susu Jawa Barat menempati urutan ke dua setelah Jawa Timur sedangkan ayam pedaging menduduki peringkat pertama. Produksi daging di Jawa Barat di dominasi oleh produksi ayam ras pedaging, sedangkan daging yang berasal dari sapi potong baru mampu memberikan kontribusinya terhadap kebutuhan total daging sekitar 17,75 %. Bagi komoditi susu di Jawa Barat, diharapkan akan terjadi peningkatan produksi sekitar 1,93 % pertahun. Namun peningkatan produksi ini, di tingkat peternak terkendala oleh kualitas susu masih relatif rendah yang dihasilkannya. Sedangkan pada komoditi daging apabila dilihat berdasarkan sasaran produksinya, ternyata telah terlampaui pada tahun 2005. Namun khususnya bagi komoditi daging sapi kenaikannya sangat tidak berarti bila dibandingkan dengan ayam ras pedaging serta peningkatan permintaan. Tabel 1. Realisasi Daging Sapi, Ayam Pedaging dan Produksi Susu di Jawa Barat Tahun 2002 - 2007 (dalam ton)
Tahun/ton No A Komoditas DAGING Sapi Ayam Pedaging B SUSU 2002 381.333 65.199 221.229 198.510 2003 414.853 74.898 242.990 215.352 2004 440.318 79.712 268.600 215.352 2005 408.414 72.529 265.347 201.853 2006 451.832 77.759 276.195 211.889 2007 469.912 77.280 309.839 225.190

Sumber : Dinas Peternakan Prop. Jawa Barat

Tabel 2. Perkembangan PDRB Peternakan Tahun 2003 - 2005 (Berdasarkan Harga Berlaku)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Uraian Peternakan (juta rupiah) Pertanian (Juta Rupiah) Jawa Barat (Juta Rupiah) PDB Peternakan (Miliar Rupiah) Peternakan terhadap Pertanian (%) Peternakan terhadap Jawa Barat (%) Peternakan terhadap PDB Peternakan (%) 2003 4.929.039,41 37.315.973,44 273.177.014,01 44.499.000,00 13,21 1,80 11,08 2004 5.782.853,16 40.543.533,77 301.012.077,08 49.121.700,00 14,26 1,92 11,77 13,39 1,59 1,60 2005 6.170.855,24 46.079.648,48 387.353.142,83

Keterangan : *) Data sementara
Rencana Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Tahun 2009

10

Berdasarkan kedua tabel di atas, maka Provinsi Jawa Barat mempunyai potensi dan prospek sebagai wilayah konsumsi dan wilayah produksi untuk produk-produk peternakan. Potensi dan prospek tersebut harus direspon oleh pemerintah Jawa Barat melalui upaya promosi guna mengundah investor untuk menginvestasikan dananya di kedua opportunity tersebut, yaitu sisi konsumsi dan produksi dari produk-produk peternakan. Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB Jawa Barat setiap tahun terus meningkat, walaupun secara besarannya masih relatif kecil, namun dibandingkan secara keseluruhan PDRB Pertanian, sub sektor peternakan tersebut menjadi subsektor unggulan di dalam pembangunan Jawa Barat. Gambaran perekonomian Jawa Barat ditinjau dari transaksi perdagangan, secara keseluruhan transaksi perdagangan seluruh sektor perekonomian Jawa Barat mengalami surplus perdagangan. Artinya total ekspor yang dikeluarkan melebihi impor yang dibutuhkan oleh seluruh sektor perekonomian oleh Provinsi Jawa Barat. Sektor-sektor yang mengalami surplus perdagangan adalah sektor jasa-jasa; industri; keuangan, usaha bangunan, dan jasa perusahaan; perdangangan, hotel dan restoran; transportasi dan komunikasi; serta listrik, gas, dan air. Adapun sektor pertanian dan seluruh subsektornya mengalami defisit perdagangan, termasuk subsektor

peternakan. Hal ini dapat membuktikan bahwa untuk memproduksi barang atau produk dari sektor pertanian diperlukan berbagai input produksi yang harus didatangkan dari luar negeri (import content). Artinya komponen impor masih mendominasi input produksi bagi subsektor peternakan. Di samping itu, produksi dari produk-produk pertanian termasuk subsektor peternakan lebih banyak dikonsumsi di dalam negeri dibandingkan dengan di ekspor. Di lihat dari sisi tersebut, maka Provinsi Jawa Barat termasuk wilayah konsumsi untuk produk-produk pertanian umumnya dan peternakan pada khususnya. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat memberi gambaran kepada kita bahwa komponen impor yang digunakan untuk proses produksi masih mendominasi input produksi subsektor peternakan. Oleh karena itu, upaya yang harus dilakukan adalah
Rencana Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Tahun 2009

11

mencari alternatif input produksi dari bahan baku lokal kuantitas dan kualitasnya menyamai dengan produk impor tersebut melalui kegiatan penelitian dan pengembangan. Upaya penelitian dan pengembangan terhadap sumber daya lokal dilakukan agar ketergantungan kita terhadap bahan baku impor dapat dikurangi dari waktu ke waktu. Di Jawa Barat saat ini tercatat 94 perusahaan yang bergerak di bidang sub system agribisnis hulu, antara lain industri obat hewan/vaksin 49 perusahaan, industri pakan konsentrat 10 perusahaan, industri pembibit ternak ayam ras 24 (PS) dan 11 (GPS) perusahaan, 45 perusahaan yang bergerak di bidang sub sistem agribisnis budidaya meliputi sapi perah 3 perusahaan; sapi potong 12 perusahaan; domba 1 perusahaan; ayam ras 29 perusahaan serta 586 perusahaan yang bergerak dibidang sub system agribisnis hilir berupa fasilitas pemotong Hewan/Unggas RPH/TPH sebanyak 216 buah TPH dan dan RPU/TPU sebanyak 356 buah serta industri pengolahan hasil 14 perusahaan. Kelembagaan tani yang dikembangkan saat ini tercatat 1.515 kelompok tani ternak, dengan klasifikasi pemula 641 kelompok, lanjut 417 kelompok dan madya 64 kelompok dan utama 4 kelompok serta 389 kelompok yang belum dikukuhkan. Kondisi ini menggambarkan secara tidak langsung, baru 32,01% sumberdaya peternak yang dapat bermitra sejajar dan bersaing dengan perusahaan Peternakan dalam membangun agribisnis Peternakan. Kelembagaan ekonomi berupa KUD/Koperasi Peternakan saat ini tercatat sebanyak 41 KUD/Koperasi yang terdiri dari KUD/Koperasi sapi perah 26 KUD/Koperasi, Koperasi perunggasan 13 koperasi dan 2 koperasi sapi potong. Keberadaan KUD/Koperasi ini baru terbatas dalam penyediaan sub system agribisnis hulu (pakan, pelayanan, fasilitas permodalan dan penyediaan sarana obat-

obatan/vaksin) dan sebagian kecil sub system agribisnis hilir berupa channeling pemasaran dan pengolahan susu. Dilihat dari kelembagaan yang tersedia, komoditas ayam ras, sapi perah dan sapi potong merupakan komoditas yang siap untuk dikembangkan menjadi industri Peternakan yang berwawasan agibisnis. Wilayah pengembangan agribisnis berdasarkan 8 (delapan) kawasan andalan yang telah ditetapkan, antara lain di kawasan andalan CiayuMajakuning, Bopuncur
Rencana Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Tahun 2009

12

dan sekitarnya, Sukabumi, Cekungan Bandung

dan Priangan Timur, Purwasuka,

Pangandaran dan Bodebek. Secara teknis wilayah pengembangan komoditas Peternakan yang cukup potensial, antara lain di Bagian Selatan Kabupaten Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Cianjur dan Sukabumi yang merupakan daerah berbukit dengan sedikit daerah pantai Lautan Hindia dengan luas area 9.091,79 km2 (26,74% dari luas Jawa Barat) merupakan daerah pengembangan sapi potong dan kerbau dengan daya tampung 2.165.945 Satuan Ternak. Di Bagian Tengah Kabupaten Bogor, Cianjur, Sukabumi, Bandung, Sumedang, Majalengka, Kuningan, Tasikmalaya dan Garut merupakan daerah rangkaian pegunungan dengan suhu udara rata-rata 1800 C dengan luas area 16.551,85 km2 (48,80% dari luas Jawa Barat) merupakan daerah potensial pengembangan pengembangan sapi perah dan domba garut dengan daya tampung 1.664.297 ST (Satuan Ternak). dibagian Utara Kabupaten Cirebon, Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang dan Bekasi yang merupakan daerah berbukit dengan sedikit daerah pantai Laut Jawa dengan luas area 8.317,12 km2 (24,46% dari luas Jawa Barat) merupakan daerah potensial pengembangan domba/kambing priangan dan ternak unggas dengan daya tampung 870.890 ST (Satuan Ternak). Pembangunan peternakan yang berkelanjutan memerlukan kebijakan yang menyeimbangkan peranan keseluruhan subsistem agribisnis peternakan yaitu pra produksi, produksi atau budi daya, dan pasca produksi yang meliputi kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil. Ketiganya harus mampu berkembang secara terpadu, sehingga potensi sumber daya alam dan pertumbuhan pada salah satu subsistem pada gilirannya harus memacu pertumbuhan pada subsistem lainnya. Pemerintah berkepentingan dengan kesinambungan agribisnis peternakan tersebut, sehingga berperan dalam mendorong bekerjanya pasar yang efisien melalui pelayanan informasi, infrastruktur untuk memperlancar distribusi barang, stabilitas harga dan produksi, dan pengembangan pemanfaatan plasma nutfah. Bagi kalangan dunia usaha, baik peternak atau pemilik modal kesediaan untuk memilih peternakan sebagai suatu bentuk kegiatan investasi didasarkan kepada perhitungan jangka panjang maupun jangka pendek. Pertimbangan jangka pendek didasarkan kepada layak tidaknya dari segi imbangan arus pendanaan (cash flow), insentif bagi petani berupa pendapatan yang wajar atas korbanan pencurahan kerja
Rencana Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Tahun 2009

13

(cost opportunity of farm labor), serta tingkat keuntungan usaha jangka pendek yang didasarkan kepada selisih antara total nilai penjualan dan biaya operasional. Sedangkan dalam jangka panjang adalah berupa kemampuan usaha tersebut mengembalikan investasi yang ditanamkan (financial rate of return). Mengingat berlakunya penilaian time prefency of money, makin cepat suatu jenis usaha mampu mengembalikan investasi (pay back periode) makin berpeluang untuk menjadi pilihan investasi. Guna peningkatan nilai tambah pada masing-masing sub sistem, maka wilayah Jawa Barat yang secara geografis terbagi kedalam tiga wilayah yaitu Utara, Tengah dan Selatan. Di wilayah Utara dan Tengah, sesuai dengan perkembangan saat ini, tampaknya harus dikukuhkan sebagai daerah subsistem pasca produksi. Sedangkan Selatan, merupakan wilayah sub sistem produksi. Peningkatan pendapatan masyarakat industri di wilayah Tengah dan Utara, telah mendorong sub sistem pasca produksi tumbuh subur. Kondisi ini, harus mampu menarik subsistem produksi dan sarana produksi di wilayah selatan. Sehingga pertumbuhan Jawa Barat dapat berkembang secara bersama. 2.3. Tugas Pokok Fungsi dan Kewenangan Provinsi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, merupakan salah satu SKPD dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 42 Tahun 2001 mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai berisi masing-masing sebagai berikut: 2.3.1. Tugas Pokok Merumuskan kebijakan operasional di bidang peternakan yang merupakan sebagian kewenangan desentralisasi Provinsi serta kewenangan yang dilimpahkan kepada Gubernur berdasarkan azas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. 2.3.2. Fungsi : 1. Perumusan kebijakan operasional di bidang peternakan; 2. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang peternakan

Rencana Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Tahun 2009

14

3. Fasilitasi pelaksanaan tugas di bidang peternakan meliputi program, perbibitan, pengembangan peternakan, kesehatan hewan,

kesehatan masyarakat veteriner serta UPTD; 4. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan. 2.3.3. Kewenangan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Urusan Pertanian di subbidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdapat 8 sub bidang urusan kewenangan penetapan kebijakan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan di wilayah Provinsi antara lain sub sub bidang : 1. Kawasan Peternakan 2. Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) 3. Pemanfaatan Air untuk Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesmavet 4. Obat Hewan, Vaksin, Sera dan Sediaan Biologis 5. Pakan Ternak 6. Bibit Ternak 7. Pembiayaan 8. Kesehatan Hewan (Keswan), Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

2.3.4. Struktur Organisasi dan personalia Dalam melaksanakan Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas, Kepala Dinas dibantu oleh 1 (satu) orang Kepala Bagian Tata Usaha 5 (lima) orang Kepala Sub Dinas yaitu (1) Sub Dinas Program ; (2) Sub Dinas Pengembangan ; (3) Sub Dinas Perbibitan ; (4) Sub Dinas Kesehatan Hewan ; (5) Sub Dinas Kesehatan Masyarakat, yang membawahi 3(tiga) orang Kepala Sub Bagian dan 15 orang Kepala Seksi. Selain perangkat diatas Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2002, mempunyai perangkat
Rencana Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Tahun 2009

15

Unit Pelaksana Teknis Daerah setingkat eselon III, yang terdiri dari 8 (delapan) UPTD yaitu 5 (lima) UPTD pengembangan, 2 (dua) UPTD pelayanan dan 1 (satu) UPTD pelatihan, yaitu : 1. Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Sapi Perah Cikole Kabupaten Bandung; 2. Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Sapi Perah Bunikasih Kabupaten Cianjur; 3. Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Domba Margawati Kabupaten Garut dengan Instalasi SPTD Trijaya Kabupaten Kuningan; 4. Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas Jatiwangi Kabupaten Majalengka; 5. Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Sapi Potong Kabupaten Ciamis; 6. Balai Penyidikan Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Cikole Kab. Bandung dengan Instalasi Laboratorium Kesehatan Hewan Jatiwangi Kab. Majalengka, Check Point Banjar Kab.Ciamis, dan Check Point Losari Kab. Cirebon. 7. Balai Pengujian Sarana Produksi Peternakan Cikole-Lembang Kabupaten Bandung 8. Balai Pelatihan Peternakan Cikole-Lembang Kabupaten Bandung. Masing-masing UPTD mempunyai struktur organisasi Kepala UPTD dibantu 3 orang pejabat esselon IV (1 Kepala Subagian Tata Usaha dan 2 orang Kepala Seksi). Secara keseluruhan jumlah pegawai Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat adalah : 1. Pegawai Negri Sipil sebanyak 252 orang dengan rincian Golongan IV = 26 orang ; Golongan III = 115 orang ; Golongan II = 89 orang ; dan Golongan I = 21 orang. 2. Kontrak kerja sebanyak 64 orang

2.4.

Kelembagaan Fungsi Peternakan 2.4.1. Pemerintah Pusat

Rencana Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Tahun 2009

16

Kelembagaan pemerintah yang melaksanakan pengaturan, pembinaan dan fasilitasi peternakan, berada dibawah Departemen Pertanian

dengan organisasi setingkat esselon I yaitu : 1. Direktorat Jenderal Peternakan 2. Direktorat Jenderal Pengolahan Hasil Pertanian 3. Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air 4. Badan SDM 5. Badan Pembiyaan Pertanian

2.4.2. Pemerintah Kabupaten/Kota 1. Kabupaten Bogor 2. Kota Depok 3. Kota Bogor 4. Kabupaten Sukabumi 5. Kota Sukabumi 6. Kabupaten Cianjur Kelautan 7. Kabupaten Purwakarta 8. Kabupaten Karawang kelautan 9. Kabupaten Bekasi 10. Kota Bekasi 11. Kabupaten Subang 12. Kabupaten Bandung 13. Kota Bandung 14. Kota Cimahi : Dinas Pertanian : Dinas Perekonomian : Dinas Peternakan : Dinas Peternakan dan Perikanan : Dinas Pertanian : Dinas Perekonomian : Dinas Peternakan dan Perikanan : Dinas Peternakan, Perikanan dan : Dinas Peternakan dan Perikanan : Dinas Pertanian : Dinas Agribisnis : Dinas Peternakan : Dinas Pertanian : Dinas Peternakan, Perikanan dan

15. Kabupaten Bandung Barat: Dinas Pertanian 16. Kabupaten Sumedang 17. Kabupaten Majalengka 18. Kabupaten Cirebon 19. Kabupaten Indramayu : Dinas Peternakan dan Perikanan : Dinas Pertanian Pertanian : Dinas Pertanian : Dinas Pertanian

Rencana Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Tahun 2009

17

20. Kabupaten Kuningan 21. Kota Cirebon 22. Kabupaten Ciamis 23. Kota Banjar

: Dinas Pertanian : Dinas Pertanian : Dinas Peternakan : Dinas Pertanian Dinas Peternakan, Perikanan dan

24. Kabupaten Tasikmalaya : Kelautan 25. Kota Tasikmalaya 26. Kabupaten Garut kelautan

: Dinas Pertanian : Dinas Peternakan, Perikanan dan

2.4.3. Organisasi Profesi Organisasi profesi/stake holder yang aktif sebagai mitra kerja dibidang peternakan adalah : 1. Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) 2. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) 3. Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) 4. Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia (HPDKI) 5. Perhimpunan Peternak Unggas Indonesia (PPUI) 6. Perhimpunan Peternak Ayam Nasional (PPAN) 7. Himpunan Peternak dan Penggemar Ayam Pelung Indonesia (HIPPAPI) 8. Himpunan Peternak dan Penggemar Kelinci Indonesia (HIPKINDO) 9. Perhimpunan Pelestari Perkutut Seluruh Indonesia (P3SI) 10. Asosiasi Pengusaha Feedlotter Indonesia (APFINDO) 11. Asosiasi Pedagang Daging Sapi Seluruh Indonesia (APDASI) 12. Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) 13. Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) 14. Perhimpunan Inseminator Jawa Barat (HIBAR) 15. Indonesia Cat Asociation (ICA) 16. Himpunan Peternak Unggas Lokal Indonesia (HIMPULI) 17. Perhimpunan Kinologi Indonesia (PERKIN)
Rencana Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Tahun 2009

18

18. Perhimpunan Burung Berkicau Indonesia (PBBI) 19. Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI) 20. Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) BAB III KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

3.1. Visi dan Misi Jangka Menengah Daerah Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 dilaksanakan pada saat Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 – 2008 sebagai rencana pembangunan jangka menengah daerah telah habis masa berlakunya, sementara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode selanjutnya yang memuat visi dan misi jangka menengah daerah belum disusun. Menindaklanjuti hal tersebut, disusun Peraturan Gubernur yang mengatur program indikatif sebagai dokumen transisi yang menjadi acuan dalam penetapan program pembangunan prioritas pada RKPD Tahun 2009. Dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jawa Barat 2005-2025, tercantum visi jangka panjang Jawa Barat yaitu “Jawa Barat dengan Iman dan Taqwa sebagai Provinsi Termaju di Indonesia”. Pada tahapan kedua RPJPD tersebut (tahun 2008-2013), arah pembangunan ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, revitalisasi pertanian, perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan struktur pemerintahan daerah untuk menyiapkan kemandirian masyarakat Jawa Barat.

3.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Sebagai tahun terakhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004 – 2009, kebijakan ekonomi makro tahun 2009 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdimensi pemerataan untuk mencapai sasaran pengurangan kemiskinan menjadi 8,2 % dan pengurangan pengangguran menjadi 5,1 %. Pertumbuhan ekonomi didorong terutama dengan meningkatkan investasi dan ekspor pada komoditas non
Rencana Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Tahun 2009

19

migas dan pertambangan, serta mendorong daya saing industri pengolahan. Investasi juga didorong dengan meningkatkan produktivitas dan akses UKM pada sumberdaya produktivitas. Dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi juga diberikan dengan mempercepat pembangunan infrastruktur dan penyediaan energi termasuk listrik. Kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Stabilitas ekonomi dijaga melalui pelaksanaan kebijakan moneter yang berhati-hati serta pelaksanaan kebijakan fiskal yang mengarah pada kesinambungan fiskal (Fiscal Sustainability). Dengan tetap memberi ruang gerak bagi peningkatan kegiatan ekonomi. Stabilitas ekonomi juga akan didukung dengan reformasi struktural di berbagai bidang dan meningkatnya ketahanan sektor keuangan melalui penguatan dan pengaturan jasa keuangan, perlindungan dana masyarakat, serta peningkatan koordinasi dengan otoritas keuangan melalui jaring pengaman sistem keuangan. Stabilitas ekonomi juga ditingkatkan melalui penyediaan kebutuhan pokok rakyat dengan cadangan beras yang memadai. Bagi Jawa Barat, tahun 2009 adalah tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMD 2008-2013. Pada tahap ini kebijakan ekonomi daerah diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas melalui pengembangan kegiatan utama (core businesses) dengan mewujudkan tujuan bersama (Common Goals) dengan berdasarkan potensi lokal untuk mengurangi disparitas kesejahteraan antar wilayah serta memantapkan infrastruktur wilayah dalam rangka mendukung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi daerah Jawa Barat diarahkan pada peningkatan nilai tambah segenap sumber daya ekonomi melalui pengembangan agribisnis, bisnis kelautan, industri manufaktur, jasa, dan pariwisata, yang ditunjang oleh pengambangan dunia usaha, investasi, infrastruktur dan keuangan daerah. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas dilakukan melalui pengembangan industri input untuk memperkuat sisi hilir dan meningkatkan nilai tambah dan produktivitas baik di kegiatan agribisnis maupun industri pengolahan. Peningkatan kemitraan antar usaha kecil dan menengah dan jejaringnya merupakan

Rencana Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Tahun 2009

20

kekuatan penggerak pertumbuhan ekonomi. Penguasaan teknologi informasi yang didukung pembangunan infrastruktur wilayah yang strategis merupakan upaya akselerasi perwujudan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Proyeksi kondisi perekonomian regional makro tahun 2009 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. Proyeksi Kondisi Perekonomian Regional Makro Tahun 2009 No 1. INDIKATOR Target Tahun 2008 Rencana Tahun 2009 43,24 juta jiwa 1,99% 6,30% -6,64% 7,00%-7,50% Rp. 3.124,5 Triliun <21,20% (<9 juta) >14% 75,91 70,40 84,30 71,02 <9,8% Rp. 110,08 Triliun 3,20%-5,50% 6,52%-8,51% 7,41%-9,24%

a. Jumlah Penduduk 42,4 juta jiwa b. Laju Pertumbuhan 1,99% Penduduk 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,5% 3. Inflasi 6,5% - 6,9% 4. PDRB adh Konstan tahun Rp 293,03 Trilyun 2000 5. Jumlah Keluarga Miskin <21,20% (<9 juta) 6. Laju Pertumbuhan Investasi 14% 7. IPM 73,05 a. Indeks Pendidikan 83,00 b. Indeks Kesehatan 70,68 c. Indeks Daya Beli 65,46 8. Proporsi Pengangguran 9,8% 9. Investasi Rp 96,57 Trilyun 10. LP Pertanian 5,29% 11. LP Industri 6,35% 12. LP Perdagangan 7,47% Sumber : Hasil Analisis Bapeda Provinsi Jawa Barat 2007

3.3. Arah Kebijakan Pembangunan Peternakan Sebagaimana Rencana Jangka Menengan Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat yang masih dalm proses penyusunan, maka Rencana Strategis SKPD penjabaran RPJMD oleh SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi juga masih disusun pada tahun 2008, untuk itu sebagai acuan dicoba menggunakan rancangan visi dan misi Dinas Peternakan jangka panjang yang tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Peternakan tahun 2008-2025, yaitu sebagai berikut :
Rencana Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Tahun 2009

21

Visi

:

Pada tahun 2025, sektor peternakan Jawa Barat akan menjadi sektor yang berorientasi pasar, berdaya saing, manfaat dan ramah lingkungan; melalui pemanfaatan sumberdaya peternakan yang produktif dan unggul; Misi : Menjamin dan memastikan bahwa sumberdaya peternakan akan selalu dikembangkan dan dikelola pemanfaatannya secara

berkelanjutan demi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Jawa Barat. Mengkoordinasikan Kabupaten/Kota dalam mendorong masyarakat dan swasta pelaku usaha peternakan menuju tercapainya

peningkatan daya saing daerah. Sejalan dengan Visi dan Misi tersebut, tujuan pembangunan peternakan adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kontribusi terhadap keamanan pangan Jawa Barat melalui

peningkatan produksi, pengolahan dan pemasaran produk ternak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berbasis peternakan melalui penciptaan peluang untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari usahaternak dalam arti luas. 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk ternak yang ditujukan kepada pemenuhan kebutuhan bahan baku industri pengolahan pangan, baik lokal atau pun ekspor.
Rencana Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Tahun 2009

22

4.

Menciptakan pola pemanfaatan sumberdaya yang bersifat terintegrasi demi tercapainya keberlanjutan ekologis di dalam proses produksi ternak.

5.

Mempertahankan dan mengedepankan fungsi-fungsi sosial ternak; termasuk di dalamnya penggunaan ternak sebagai hewan qurban, tenaga kerja pertanian dan penghasil energi. Sedangkan untuk sasaran pembangunan peternakan adalah sebagai berikut :

1.

Tercapainya tingkat populasi dan ketersediaan produk ternak yang dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan Jawa Barat pada tahun 2010 terhadap kebutuhan Telur, Susu dan Daging Unggas, sedangkan untuk kebutuhan daging sapi dapat ditingkatkan kontribusinya dengan asumsi populasi ternak potong diharapkan memiliki laju pertumbuhan rata-rata sebesar 6.12 persen. Tabel 4. Proyeksi Populasi Ternak Jawa Barat Tahun 2009 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Jenis Ternak Sapi Perah Sapi Potong Kerbau Kuda Kambing Domba Babi Ayam Buras Ayam Ras Pet. Ayam Ras Ped. Itik Target Populasi Tahun 2008 99.478 268.577 151.524 16.455 1.240.340 4.926.083 13.246 33.892.910 12.121.759 76.845.646 6.460.000 Sasaran Populasi Tahun 2009 101.826 280.824 152.343 16.784 1.275.814 5.167.954 13.511 34.899.530 12.851.489 84.030.515 6.885.069

2.

Tercapainya kecukupan konsumsi dan ketahanan pangan berbasis protein hewani sesuai dengan norma gizi masyarakat Jawa Barat pada tahun 2025. Untuk jangka pendek, terciptanya peningkatan konsumsi pangan sumber protein hewani dengan angka harapan sebesar minimal 4.28 persen per tahun sampai pada tahun 2015.

Rencana Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Tahun 2009

23

Tabel 5. Proyeksi Konsumsi Penyediaan Konsumsi Hasil Ternak di Jawa Barat Tahun 2009 (kg/kap/thn) No 1. 2. 3. Komoditas Daging Telur Susu Gr Prot/Kap/Hari 3. Norma Gizi Target 2008 5,21 2,79 8,40 4,01 Proyeksi 2009 5,47 2,88 8,89 4,17

10,10 4,70 6,10 6,00

Tercapainya tingkat kontribusi sektor peternakan yang signifikan terhadap perekonomian Jawa Barat. Untuk jangka pendek, PDRB sektor peternakan Jawa Barat diharapkan akan tumbuh sebesar 6.84 persen per tahun sampai 2015. Pertumbuhan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan (imbalan ekonomi) bagi peternak sebesar 4.96 persen per tahun dari baseline.

4.

Terwujudnya agribisnis peternakan sebagai salah satu keunggulan kompetititf yang dimiliki oleh Jawa Barat. Pada lima tahun pertama, sektor peternakan diharapkan telah memiliki model baku sistem kluster peternakan dan sistem rantai pasok produksi, terutama untuk komoditas sapi perah, sapi potong dan ayam ras pedaging dan petelur. Dalam jangka panjang, model-model ini diharapkan dapat menjadi suatu sistem agribisnis peternakan yang dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Selanjutnya dalam upaya memberikan kontribusi terhadap pencapaian keberhasilan pembangunan di Jawa Barat, sekaligus untuk menunjang sasaran-sasaran pemerintah pusat (Departemen Pertanian), maka telah ditetapkan Kebijakan Pembangunan Peternakan yang didasarkan atas kondisi dan sasaran pembangunan peternakan di Jawa Barat, maka kebijakan dalam memanfaatkan potensi dasar wilayah secara optimal adalah sebagai berikut :

Rencana Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Tahun 2009

24

1) Mengurangi jumlah penduduk miskin melalui peningkatan aktivitas ekonomi berbasis sumberdaya lokal. 2) Perluasan lapangan kerja pada sektor sub sektor peternakan yang berbasis agribisnis 3) Meningkatnya produktivitas usaha 4) Meningkatkan nilai tambah dan Meningkatnya daya saing produk industri manufaktur yang bertahan baku lokal/komponen lokal.

Untuk mendukung Tujuan sasaran pembangunan tersebut, terdapat 3 arah strategi pembangunan peternakan yaitu : 1. Arah pengembangan budidaya dan wilayah peternakan. Melalui penetapan wilayah pengembangan prioritas komoditas unggulan yang didukung melalui pengembangan sarana dan prasarana penunjang serta petugas teknis atau kader peternakan, sebagai wilayah-wilayah basis produksi peternakan yang terintegrasi dalam keselerasan sistem agribisnis, dari subsistem hulu sampai subsistem hilir. 2. Arah pengembangan mekanisme kelembagaan peternakan. Garis besar domain strategi yang relevan dengan tahapan pengembangan ini meliputi komponen-komponen berikut ini: Pembentukan dan peningkatan kinerja serta peran kelompok ternak, gabungan kelompok ternak dan koperasi di dalam konteks peningkatan hubungan antara peternak, lembaga dan pasar (linking farmers to market). Peningkatan keragaan infrastruktur, terutama infrastruktur regulasi dan informasi. Termasuk di dalamnya, upaya-upaya untuk menciptakan status legalitas (legal framework) yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya peternakan demi menjamin keberlangsungan insentif. 3. Arah pengembangan produk peternakan bernilai tambah. Garis besar domain strategi yang relevan dengan arah pengembangan ini meliputi komponen-komponen berikut ini:

Rencana Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Tahun 2009

25

-

Penginisiasian tumbuhnya pusat-pusat bisnis produk pangan berbasis ternak dengan tujuan mereduksi sekecil mungkin perdagangan ternak hidup antar wilayah.

-

Memperluas upaya standarisasi produk-produk industri pengolahan pangan sesuai dengan standard mutu, kesehatan, dan keamanan pangan.

-

Penumbuhan mekanisme market intelligence. Mekanisme ini mencakup pemanfaatan sub terminal, terminal agribisnis dan niche market. Selanjutnya operasional kebijakan pembangunan peternakan di Jawa Barat,

dilaksanakan melalui program-program pembangunan, dimana program tersebut secara teknis sejalan dengan program Departemen Pertanian, serta program pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Adapun program tersebut adalah : 1. Program Pengembangan Agrisbisnis, bertujuan mendorong usaha peternakan untuk lebih produktif dan efisien, memiliki nilai tambah dan berdaya saing dipasar domestik maupun internasional; 2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan, bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan dan stabilitas pangan asal ternak untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dan ekspor; 3. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, bertujuan untuk meningkatkan kemandirian petani melalui revitalisasi petugas dan pemberdayaan petani 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pemerintah yang memadai guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. 5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur bertujuan

Meningkatkan keahlian, profesionalisme, kompetensi dan kinerja aparatur.

Rencana Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Tahun 2009

26

BAB IV PRIORITAS RENCANA KERJA PEMBANGUNAN PETERNAKAN TAHUN 2009

4.1.

Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah Tahun 2009 Prioritas pembangunan daerah tahun 2009 ditetapkan dengan memperhatikan

isu strategis dan ditindaklanjuti oleh kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan common goals. Untuk common goals ditetapkan 8 (delapan) poin yang pencapaiannya membutuhkan sinergitas lintas SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, antar tingkatan pemerintahan baik pusat, kabupaten/kota maupun desa/kelurahan serta antar pelaku pembangunan baik pemrintah, dunia usaha maupun masyarakat. Model sinergitas tersebut memiliki ciri sebagai berikut : a. Tingginya komitmen kebersamaan lintas SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi. b. Perencanaan program/kegiatan terpilih dibuat secara bersama-sama seluruh SKPD yang terlibat berdasarkan prinsip SMART PLANNING dan bersifat akselerasi guna membangunan Provinsi Jawa Barat termaju. c. Program dan kegiatan terpilih dilaksanakan berdasarkan prinsip SHEWHART Cycle (Plan, Do, Check, Action). d. Pelibatan secara aktif lintas SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat serta segenap pelaku pembangunan lain sebagai mitra strategis sejak tahap perencanaan Dari 8 poin Commond goals tersebut, yang berkaitan langsung dengan pembangunan peternakan, terdapat 2 poin yaitu commond goals sebagai berikut : 1. Ketahanan Pangan, difokuskan pada komoditas beras, jagung, kedelai dan ketersediaan protein hewani. Sasaran : a. Meningkatnya produksi beras, jagung, kedelai, ternak dan ikan; b. Terpenuhinya stok beras; c. Tertatanya distribusi dan perdagangan beras, jagung, kedelai, ternak dan ikan; d. Meningkatnya ketersediaan input produksi pertanian; e. Meningkatnya kondisi infrastruktur transportasi serta sumber daya air dan irigasi di sentra produksi pertanian.
Rencana Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Tahun 2009

27

2. Peningkatan Daya Beli Masyarakat, difokuskan pada penciptaan lapangan kerja serta menyiapkan tenaga kerja terampil dan berjiwa enterpreneur untuk kebutuhan dalam negeri dan luar negeri. Sasaran : a. Meningkatnya Kesempatan Kerja melalui Peningkatan Investasi dan Padat Karya; b. Meningkatnya Kesejahteraan Petani, Nelayan, dan Buruh; c. Tersedianya Informasi dan Kemudahan Akses Permodalan; d. Terwujudnya Kemitraan Strategis antara KUMKM, IKM, BUMD dan Pengusaha Besar; e. Tumbuhnya Semangat dan Jiwa Kewirausahaan Masyarakat; f. Tersedianya informasi pasar kerja secara berkala di kabupaten/kota khususnya sekitar kawasan industri; g. Peningkatan SDM berbasis Standar Tenaga Kerja ASEAN; h. Meningkatnya investasi Jawa Barat sebesar 12 %; i. j. Meningkatnya Nilai Tukar Produk Pertanian di atas 127 Meningkatnya kondisi infrastruktur transportasi serta sumber daya air dan irigasi di kawasan industri.

4.2.

Agenda Pembangunan Peternakan Perubahan sistim pemerintahan dan sistim politik dengan dikeluarkannya

Undang-undang tentang Otonomi Daerah dan Undang-undang lain yang menyangkut tentang Keuangan Daerah serta pergantian Pimpinan Negara berimplikasi pada berubahnya sistem pemerintahan di daerah. Dengan demikian Jawa Barat yang merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak akan terlepas dari berbagai Arah Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional telah ditetapkan berbagai sasaran utama dan kebijakan-kebijakan yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Agenda yang sangat penting yang harus diprioritaskan oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat adalah :

Rencana Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Tahun 2009

28

1. Peningkatan kontribusi Jawa Barat terhadap pencapaian swasembada daging sapi Nasional Tahun 2010 ; 2. Restrukturisasi perunggasan yang dilaksanakan pada 5 sektor, mulai dari struktur hulu, struktur budidaya, struktur hilir, kelembagaan dan sumber daya manusia; 3. Peningkatan produktivitas sapi perah dan konsumsi susu ; 4. Peningkatan daya saing dan jaminan mutu; 5. Pengembangan produksi peternakan yang berorientasi pasar; dengan mengubah paradigma dari ”menjual apa yang diproduksi menjadi memproduksi apa yang dapat dijual”; 6. Pengendalian penyakit hewan menular strategis, termasuk jaringan kerja pengendalian dan pemberantasan PHMS (Penyakit Hewan Menular Startegis; yaitu Anthrax, Avian Influensa, Rabies, dan Brucellosis) 7. Peningkatan kerjasama antar provinsi dan antar kabupaten/kota, melalui kerjasama penetapan penbangunan sarana/prasarana peternakan yang mencakup luasan wilayah. Disamping penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, yang perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan peternakan adalah lingkungan global dengan telah berlakunya pasar bebas antara lain AFTA, yang selanjutnya diperluas pada tahun 2010 untuk Kawasan Asia Pasific (APEC) serta WTO pada tahun 2020, masalah-masalah pengendalian penyakit terutama yang bersifat zoonosis serta masalah-masalah teknis peternakan serta permasalahan lainnya yang meliputi SDM, teknologi, modal/investasi, kualitas dan keamanan produk, serta pengembangan kawasan dan sebagainya.

4.3.

Isu dan masalah Strategis Permasalahan utama dalam pembangunan peternakan di Jawa Barat antara

lain : (1) Masih merebaknya ancaman penyakit hewan menular (Avian Influensa, Anthrax, Brucellosis, Rabies atau penyakit eksotik lainnya) ;

Rencana Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Tahun 2009

29

(2)

Terbatasnya SDM peternak dan petugas yang mempunyai kompetensi dalam pengembangan usaha peternakan ;

(3) (4) (5)

Rendahnya populasi dan performance ternak ; Belum terpadunya pengembangan kawasan usaha peternakan; Terbatasnya sumber pembiayaan yang murah dan mudah diakses untuk usaha peternakan;

(6)

Rendahnya nilai tukar peternak dan belum proporsionalnya pembagian nilai tambah yang diperoleh antara pelaku usaha di Budidaya dibandingkan dengan pelaku usaha hulu dan hilir (offarm);

(7)

Terbatasnya informasi pasar serta belum terintegrasinya system usaha peternakan dari hlir sampai dengan hulu dengan kebutuhan/permintaan pasar. Dilain pihak Jawa Barat mempunyai potensi sumber daya peternakan

yang belum termanfaatkan secara optimal (Wilayah Pantura, Jawa Barat bagian selatan, dan Ciayumajakuning,) ditunjang dengan ketersediaan sarana dan prasarana peternakan yang memadai (Breeder, Pabrik Pakan,

UPT/UPTD/BALIT/PT dll) serta pasar produk peternakan yang besar baik untuk kebutuhan sendiri maupun untuk kebutuhan DKI. Dari berbagai potensi dan permasalahan peternakan yang muncul, maka dapat ditarik isu-isu strategis peternakan yang memerlukan

penanggulangan secara tepat dan konprehensif, yaitu: 1. Kasus flu burung dan Penyakit Hewan Menular lainnya. Terutama untuk penyakit yang disebabkan oleh virus Avian Influenza tipe A (H5N1) yang ditularkan melalui unggas merupakan trans boundary disease yaitu penyakit yang dapat menular secara luas tanpa dibatasi oleh batas-batas administrasi suatu daerah, provinsi, negara bahkan benua dan telah menjadi global concern. 2. Kemampuan Jawa Barat dalam penyediaan daging untuk dikonsumsi,

sebesar 170 ton, dibandingkan dengan potensi sumber daya manusia peternak dan pakan, sarana/prasarana serta wilayah yang masih belum terekplorasi secara optimum seperti di wilayah Cirebon (Cirebon,
Rencana Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Tahun 2009

30

Indramayu, Majalengka, dan Kuningan), Jawa Barat bagian selatan dan Wilayah Pantura. 3. Masih belum terintegrasinya usaha peternakan dengan potensi lahan usaha yang tersedia, akibat belum terpadunya pengembangan wilayah dengan penetapan komoditas unggulan disetiap Kabupaten. sehingga input produksi menjadi relatif tinggi dan menurunkan daya saing produk. 4. Belum termanfaatkannya perfomance ternak hasil Inseminasi Buatan dalam menunjang peningkatan produksi dan produktifitas ternak sapi potong dan sapi perah, akibat tingginya tingkat migrasi di peternak. 5. Masih rendahnya nilai tukar yang diperoleh peternak, dibandingkan dengan harga yang harus dikeluarkan oleh konsumen akhir untuk memperoleh produk hasil peternakan. 6. Belum tertatanya sistem data informasi dalam menunjang pengembangan usaha peternakan di setiap Kabupaten/Kota. 7. Masih belum kondusifnya lembaga keuangan yang mudah dan murah diakses oleh para peternak dalam penyediaan sumber pembiayaan usaha peternakan. 4.4. Prioritas Pembangunan Peternakan Jawa Barat Berdasarkan permasalahan dan isu pembangunan peternakan di Jawa Barat, maka prioritas pembangunan peternakan tahun 2009 adalah sebagai berikut : 1. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular (AI, Anthrax, Brucellosis dan Rabies). Khususnya untuk daerah-daerah terancam dan tertular wabah penyakit, fasilitasi yang harus dilaksanakan adalah :   Perkuatan prasarana dan sarana pencegahan dan pemberantasan penyakit (Pos Keswan, Laboratorium Keswan dan Kesmavet, dan Check Point) Peningkatan system informasi kesehatan hewan, Pembentukan kader Vaksinator, Petugas pengamat lapangan dan system pelaporan penyakit swakarsa, Sosialisasi dan peningkatan partisipasi swasta   Pemetaan Penyakit Pemberantasan penyakit menular dan individual
31

Rencana Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Tahun 2009



Standarisasi dan Pengawasan obat hewan

2. Peningkatan kontribusi Jawa Barat dalam pemenuhan kebutuhan daging. Dalam upaya peningkatan kontribusi Jawa Barat untuk pemenuhan kebutuhan daging, terutama dalam rangka menunjang kontribusi Jawa Barat terhadap pencapaian target swasembada daging sapi nasional tahun 2010, upaya yang dapat dilaksanakan adalah :  Perkuatan prasarana dan sarana budidaya (Perbibitan, Keswan dan Penyuluhan) di sentra-sentra pengembangan pembibitan sapi potong (Kabupaten, Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Cianjur, Sukabumi dan Sumedang)     Pengembangan dan Pembenahan Village Breeding Center, terutama di Jawa Barat bagian selatan (8 titik tumbuh) Pengembangan petugas teknis peternakan mandiri (Inseminator, PKB, ATR, Paramedis dan Dokter Hewan) Pengembangan kelembagaan Inseminasi Buatan Mandiri Pengembangan budidaya ternak sapi di daerah pantura dengan kegiatan integrasi usaha sapi dan pertanian dalam pemanfaatan limbah padi melalui upaya penerapan teknologi pakan sepanjang tahun dan daur ulang. (Cirebon, Indramayu, Kuningan, Subang, Karawang dan Bekasi).  Pemantapan budidaya ternak sapi di Jabar Selatan, melalui peningkatan partisipasi masyarakat, pemantapan system tataniaga dan peningkatan peran swasta  Pengembangan usaha penggemukan sapi potong dan sapi perah jantan terutama di Kabupaten Majalengka, Cirebon, Sumedang, Bandung, Garut, Ciamis, Tasikmalaya,Cianjur dan Sukabumi melalui sinergitas dengan sentra bibit, peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan dengan swasta.  Pengembangan usaha pembesaran sapi pedet betina maupun jantan hasil program IB, melalui upaya dana talangan dan kemitraan usaha dengan swasta.  Optimalisasi Pusat Pembibitan ternak Sapi Potong dan ternak domba

Rencana Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Tahun 2009

32



Peningkatan Produktifitas Ternak Domba dan Penataan Agribisnis ternak domba melalui kegiatan-kegiatan Penerapan Pola Breeding Domba, Inseminasi Buatan, VBC, Manajemen Produksi, dan Penataan Tata Niaga.



Peningkatan Produktifitas Unggas, melalui kegiatan kegiatan pemulian ternak ayam buras dan itik, Pemulihan Usaha Peternak pasca wabah AI, peningkatan posisi tawar peternak melalui sinkronisasi budidaya dengan kebutuhan pasar, perluasan usaha pengolahan hasil produk, penataan pasar tradisional.

3. Peningkatan Ternak Perah Ternak perah merupakan salah satu komoditi andalan Jawa Barat, karena selain mempunyai kontribusi terhadap produksii susu juga produk daging asal sapi. Selain itu Jawa Barat masih diandalkan sebagai daerah penghasil utama susu di Indonesia, yang sampai saat ini untuk kebutuhan susu nasional masih mengadalkan 70 % susu impor. Namun keberhasilan produksi yang ada terkendala oleh masih rendahnya produktifitas dan kualitas susu yang dihasilkan serta nilai tambah yang diterima petani masih belum memadai. Adapun kegiatan prioritas dalam rangka peningkatan ternak perah adalah :         Pembinaan dan Optimalisasi peran kelompok dan koperasi susu Pengembangan kemitraan pemanfaatan tanah marginal Pengembangan KUNAK/Sentra Sapi Perah Pengembangan Rearing Sapi Perah Peningkatan penanganan dan pengolahan susu dan produk susu Pengembangan Sistem Jaminan Mutu pada melalui penataan rantai dingin. Peningkatan kemitraan yang sinergi dengan industry pengolah susu (IPS) Pengembangan Data base Sapi Perah melalui penyimpanan data recording yang terintegrasi dalam satu jaringan untuk memudahkan dalam mengentry dan mengakses data (Microsoft Acces aplikasi database SISI)  Peningkatan mutu genetik sapi perah melalui kegiatan Penerapan Pola Breeding, penerapan Inseminasi Buatan, Pemetaan mutu genetik, Transfer Embryo, Progeny Test, dan pengawasan mutu bibit
Rencana Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Tahun 2009

33

  

Promosi dan insentif investasi secara terintegrasi (budidaya dan industri) Promosi minum susu segar sebagai stimulasi agar koperasi mampu melakukan pemasaran sendiri Diversifikasi usaha ternak perah melalui pengembangan budidaya kambing perah.

4. Peningkatan Produktifitas ternak unggas     Pengawasan dan pengendalian sandar kualitas bibit dan pakan unggas Menetapkan pola-pola kemitraan Sosialisasi Good Farming Practice (GFP) Mengembangkan dan menetapkan perwilayahan ayam ras beserta struktur insentif 5. Peningkatan nilai tambah usaha peternak      Peningkatan daya saing produk melalui perencanaan produk yang sesuai spesifikasi kebutuhan pasar Penerapan teknologi tepat guna Penataan kinerja subsistem pengolahan produk ikutan Pengolahan dan Pemasaran hasil untuk pemenuhan permintaan pasar dengan pemanfaatan pohon industri produk peternakan Pengembangan UP3HP di wilayah perkotaan yang terintegrasi dengan sentra-sentra produksi peternakan di wilayah Kabupaten. 6. Peningkatan produktifitas     Peningkatan Sumber Daya Manusia petugas dan peternak Pengembangan kemandirian kelompok tani Penerapan teknologi tepat guna Pengembangan Kawasan usaha yang terintegrasi dengan sumber daya wilayah     Peningkatan peran serta kelembagaan usaha tani Peningkatan sarana dan prasarana budidaya peternakan Pemanfaatan plasma nutfah Penataan ternak bantuan pemerintah

7. Sinergitas dan kesinambungan usaha dari hulu sampai pasar
Rencana Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Tahun 2009

34

      

Pengembangan sistem informasi pasar Pemanfaatan sumber daya pembiayaan usaha peternakan Penataan kemitraan Usaha ternak Pengembangan Usaha kelompok mandiri yang berorientasi agribisnis dan bankabel, Pengembangan dan penataan pasar daging higienis Penataan Pasar Hewan Regional Penataan Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU)

Rencana Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Tahun 2009

35

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan Tahun 2009 ini merupakan usulan Rencana Operasional Fasilitasi Pembangunan Peternakan Tahun 2009, yang merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat 2009 2012, dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Jawa Barat serta target dan Sasaran Pembangunan Pertanian Nasional yang dioperasionalkan melalui RKPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 dan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Lingkup Pertanian Tahun 2009. Renja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan, sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan peternakan yang bersumber anggaran dari APBD dan APBN Tahun Anggaran 2008. Dalam penyusunan renja telah diakomodasikan aspirasi stake holder peternakan dan usulan kegiatan dari SKPD yang membidangi fungsi peternakan se Jawa Barat melalui Forum Rapat Koordinasi Pembangunan Peternakan. Aspirasi stake holder dan usulan kegiatan dari Kabupaten/Kota menjadi bahan penyusunan dalam penetapan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan dan pagu indikasi anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan peternakan di Jawa Barat. Dengan adanya Renja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, maka penetapan prioritas pembangunan peternakan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat, akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, baik dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi peternakan di Kabupaten/Kota se Jawa Barat.

Rencana Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Tahun 2009

36


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2945
posted:8/2/2009
language:Indonesian
pages:36