TINJAUAN UMUM ATAS PERJANJIAN SPS-ed

© Paustinus Siburian, 2009 [Tinjauan Umum atasPerjanjian SPS] TINJAUAN UMUM ATAS PERJANJIAN SPS Oleh: Paustinus Siburian 1. Pengantar Salah satu Perjanjian yang dihasilkan dalam Putaran Perundingan Uruguay adalah Perjanjian SPS (Agreement on the Application of Sanitary and Phyto-sanitary Measures).1 Perjanjian SPS mempunyai dua lipatan tujuan yaitu: 1. Mengakui hak dari anggota-anggota sebagai berdaulat untuk menentukan tingkat perlindungan kesehatan yang mereka anggap layak; dan 2. Memastikan bahwa aturan-aturan SPS tidak merepresentasikan hambatanhambatan perdagangan internasional yang tidak perlu, atau sewenang-wenang, tidak dapat dibenarkan secara ilmiah dan bukan hambatan yang terselubung terhadap perdagangan internasional. Dengan demikian Perjanjian SPS mengakui hak dari anggota-anggota WTO untuk menentukan sendiri standard keamanan pangan dan kesehatan hewan dan tumbuhtumbuhan yang berlaku di wilayah hukumnya. Namun pada saat yang bersamaan Perjanjian SPS juga mewajibkan aturan-aturan sedemikian didasarkan pada basis ilmiah, yaitu bahwa aturan-aturan SPS diterapkan hanya sejauh perlu untuk melindungi kesehatan dan aturan-aturan itu harus tidak mendiskriminasi secara sewenang-wenang atau secara tak dapat dibenarkan antara anggota-anggota dimana kondisi-kondisi yang identik atau sama terdapat. Untuk mencapai tujuan tersebut, Perjanjian SPS mendorong anggota-anggota WTO untuk menggunakan standard-standard, pedoman-pedoman, dan rekomendasirekomendasi internasional sejauh ada. 2. Proteksi atau Proteksionisme Aturan-aturan SPS, mengingat sifatnya, dapat digunakan untuk membatasi perdagangan internasional. Semua anggota WTO sepakat dan menerima kenyataan bahwa hambatan-hambatan perdagangan perlu diberlakukan untuk melindungi kehidupan dan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Hambatan ini diberlakukan jika suatu produk yang diimpor mengandung kandungan yang membahayakan kesehatan manusia, hewan, atau tumbuh-tumbuhan. Sebagai contoh, pemerintah dapat melarang impor terhadap daging yang berasal dari negara dimana terdapat wabah penyakit yang akan membahayakan bagi konsumen pemakan daging sapi atau kehadiran dari daging impor sedemikian dapat menyebarkan penyakit bagi sapi local. Perbuatan pemerintah untuk melarang masuknya daging semacam itu dapat dibenarkan karena impor atas daging tersebut akan membahayakan bagi kesehatan manusia dan hewan. Namun demikian, kadangkala pemerintah dapat bertindak lebih jauh dan secara sengaja membuat aturan yang dapat dinilai sebagai hambatan yang sewenang-wenang dan tidak dapat dibenarkan Dengan diterbitkanya Undang-Undang No.7 Tahun 1994 tanggal 2 Nopember 1994 tentang pengesahan (ratifikasi) “Agreement Establising the World Trade Organization” , maka Indonesia secara resmi telah menjadi anggota WTO dan semua persetujuan yang ada didalamnya telah sah menjadi bagian dari legislasi nasional. Menjadi anggota WTO berarti terikat dengan adanya hak dan kewajiban. Disamping itu pula , WTO bukan hanya menciptakan peluang (opportunity), tetapi juga ancaman (threat). 1 http://www.ipaust.co.id Page 1 © Paustinus Siburian, 2009 [Tinjauan Umum atasPerjanjian SPS] dalam kerangka hukum WTO. Untuk melindungi kepentingan atau karena adanya tekanan dari produsen domestik, pemerintah membuat aturan yang sifatnya lebih menguntungkan produsen domestik dari persaingan ekonomi. Sebagai contoh, dalam kasus yang akan ditinjau lebih jauh dalam buku ini, pemerintah Australia, karena tekanan dari para pengusaha ikan salmon, membuat aturan-aturan yang lebih menguntungkan pengusaha lokal dan dengan berbagai cara menghambat impor ikan salmon dari Kanada. Suatu aturan SPS yang tidak selalu benar-benar diwajibkan bagi perlindungan kesehatan dapat menjadi sarana yang sangat efektif untuk mengedepankan proteksionisme. 3. Perjanjian SPS: Sejarah Sebelum Perundingan Putaran Uruguay selesai, aturan-aturan yang berkaitan dengan kehidupan atau kesehatan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan diatur terutama dalam Pasal XX(b) GATT dan the Tokyo Round Standards Code2. Pasal XX(b) GATT berbunyi: “Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the same conditions prevail, or a disguised restriction on international trade, nothing in this Agreement shall be construed to prevent the adoption or enforcement by any contracting party of measures: (a) (b) necessary to protect human, animal, or plant life or health; …………” (“Tunduk kepada persyaratan bahwa aturan-aturan sedemikian tidak diterapkan dalam suatu cara yang akan menunjukkan diskriminasi yang sewenang-wenang atau tidak dapat dibenarkan antara negara-negara dimana kondisi-kondisi yang sama berlaku, atau suatu hambatan terselubung terhadap perdagangan internasional, tiada dalam Perjanjian ini harus diartikan mencegah penerimaan atau pelaksanaan oleh setiap pihak penandatangan perjanjian ini atas aturan-aturan: “Agreement on Technical Barriers to Trade”), yang sering disebut sebagai “Tokyo Round Standards Code”, dan ditandatangani pada tahun 1979. Perjanjian ini dibuat untuk mengatasi peran dan dampak dari standar domestik dalam kerangka perdagangan internasional yang dianggap menghambat perdagangan Internasional. Standard Code ini merupakan perjanjian plurilateral yaitu perjanjian ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang menandatanganinya. Meskipun Tokyo Round Standards Code berkenaan terutama dengan regulasi teknis dan standar, ia diberlakukan terhadap semua produk, bukan hanya produk-produk industri tetapi juga produk-produk pertanian. Selama Putaran Perundingan Uruguay, Pihak Peserta GATT mencapai suatu kesimpulan yang relatif muda mengenai revisi terhadap Standard Code tersebut dan bersamaan dengan penandatnagan Perjanjian WTO, standard Code tadi ditandatangani sebagai Agreement on Technical Barriers to Trade dan terdapat dalam Lampiran IA Perjanjian Pembentukan WTO. Perjanjian TBT ini dalam berbagai cara memperluas standard Code dan, antara lain, memperluas ruang lingkupnya dalam mana prosedur penilaian kesesuaian mencakup tidak hanya sertifikasi dan pengujian tetapi juga sejumlah prosedur mencakup pensampelan, evaluasi, akreditasi verifikasi, pendaftaran dan persetujuan sistem kualitas. 2 http://www.ipaust.co.id Page 2 © Paustinus Siburian, 2009 [Tinjauan Umum atasPerjanjian SPS] (a) (b) yang perlu untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan, atau tumbuh-tumbuhan; ……….”) Kedua instrument itu bagaimanapun juga tidak berhasil mengatasi pembatasanpembatasan terhadap perdagangan yang disebabkan diterimanya aturan-aturan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap kehidupan atau kesehatan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Pasal XX(b) GATT tidak secara tajam mengatur soal peraturan mengenai kesehatan. Juga Tokyo Rounds Standard Code, meskipun dapat mencakup mengenai aturan-aturan di bidang SPS tetapi kebanyakan ia mengatur soal regulasi teknis dan standard. Sehubungan dengan itu, ketika para peserta pada GATT memutuskan untuk mengadakan putaran perundingan Uruguay, mereka menyetujui untuk memulai suatu pokok yang perlu dinegosiasikan yaitu bagaimana meminimalisir akibat buruk dari aturanaturan SPS dan hambatan-hambatan yang diakibatkannya dalam perdagangan produkproduk pertanian dengan memperhatikan perjanjian-perjanjian internasional yang relevan.3 Sejak saat itu, perundingan untuk menetapkan aturan di bidang SPS diadakan dalam konteks Perjanjian di bidang Pertanian. Pada akhirnya “Draft Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations”4 (dalam hal ini disebut sebagai “Brussels Draft”) dikeluarkan pada December 1990 termasuk draft teks Perjanjian SPS dengan judul “Decision by contracting parties on the application of sanitary and phytosanitary measures”5 (dalam hal ini disebut sebagai “Decision on SPS Measures”), sebagai Appendix D terhadap Perjanjian Pertanian. “Decision on SPS Measures” ini menjadi dasar bagi penghargaan terhadap aturan SPS dan pelaksanaannya. Draft ini kemudian dimodifikasi dan tercakup dalam “Part C” dari “Text on Agriculture” dalam Dunkel Draft. 6 Tidak seperti Brussels Draft, Dunkel Draft berisi ketentuan yang mengatur hubungan antara Perjanjian SPS dan Perjanjian TBT.7 Adalah Dunkel Draft yang mengkalarifikasi eksklusifitas dari kedua perjanjian itu. Dengan proposal oleh kebanyakan eksportir dari produk-produk pertanian, keputusan mengenai aturan SPS kemudian dipisahkan Dengan pengajuan dari pengekspor produk-produk pertanian, Keputusan mengenai aturan SPS kemudian dipisahkan dari Perjanjian Pertanian dan terdapat dalam Annex 1A dari “Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization” sebagai “Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures”.8 Sehubungan dengan asal usulnya ini, Perjanjian SPS mempunyai implikasi yang sangat besar terhadap aturan-aturan mengenai produkproduk pertanian. Namun demikian jangkauan keberlakuan dari perjanjian SPS tidak hanya kepada produk-produk pertanian. Secara khusus Ayat 2 dari Annex 1 Perjanjian Pertanian secara tegas menyatakan bahwa jangkauan terhadap produk-produk yang GATT, B.I.S.D. 33th Supp. 19, 24 (1987). GATT, MTN.TNC/W/35/Rev.1 (dated on Dec. 3, 1990). 5 GATT, MTN.GNG/NG5/WGSP/7 (dated on Nov. 20, 1990). 6 GATT, supra note 15, at L.35. 7 Pasal 1.5 Perjanjian TBT dan ayat 4 Decision on SPS Measures menyediakan jurisdiksi eksklusif.. 8 WTO, THE RESULTS OF THE URUGUAY ROUND OF MULTILATERAL TRADE NEGOTIATIONS: THE LEGAL TEXTS (1994). 3 4 http://www.ipaust.co.id Page 3 © Paustinus Siburian, 2009 [Tinjauan Umum atasPerjanjian SPS] dicakup dalam Perjanjian SPS tidak terbatas hanya pada produk-produk pertanian..9 4. Struktur Perjanjian SPS Perjanjian SPS terdiri dari Pembukaan, 14 Pasal, 3 buah annex, dan dalam beberapa ketentuan dilekatkan beberapa catatan kaki, untuk menjelaskan beberapa hal menyangkut soal yang disebutkan dalam catatan kaki tersebut. Pasal 1 diberi judul lingkup penerapan Perjanjian SPS dan menyatakan pula bahwa Lampiran Perjanjian SPS merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian SPS. Pasal 2 berisi ketentuan mengenai hak-hak dan kewajiban dasar para Anggota WTO. Pasal ini terdiri dari 4 ayat. Pasal 3 berisi maksud dan tujuan dari Perjanjian SPS untuk melakukan harmonisasi aturan-aturan SPS dan terdiri dari 4 ayat. Pasal 4 berisi ketentuan mengenai kesepadanan. Pasal 5 berisi kewajiban dalam melakukan penilaian resiko, penetapan tingkat perlindungan yang layak, pemilihan aturan SPS, penetapan dan pemeliharaan aturan SPS yang bersifat sementara, dan kewajiban mengenai publikasi. Pasal ini terdiri dari 8 ayat yang bersifat substantive. Pasal 6 berisi ketentuan mengenai perdagangan dalam hal suatu Negara atau wilayah sebagaian wilayahnya terjangkit penyakit atau hama. Pasal 7 berisi kewajiban mengenai transparansi. Pasal 8 berisi ketentuan mengenai penilaian kesesuaian dengan aturan-aturan SPS yang sudah ditetapkan. Pasal 9 dan Pasal 10 berisi ketentuan khusus mengenai Negara-negara sedang berkembang dan terbelakang. Pasal 11 berisi ketentuan mengenai penyelesaian sengketa. Pasal 12 mengatur soal keberadaan dari Komite SPS. Pasal 13 mengatur mengenai organisasi pembuat aturan SPS yang ada dalam satu Negara selain dari pemerintah Pusat. Lampiran A berisi pengertian-pengertian yang terkandung dalam Perjanjian SPS. Lampiran B berisi ketentuan-ketentuan untuk pelaksanaan kewajiban transparansi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Perjanjian SPS. Lampiran C berisi ketentuanketentuan yang harus dituruti dalam melaksanakan prosedur penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Perjanjian SPS. Kasus-Kasus 1. EC-Hormones Kasus ini menyangkut larangan impor terhadap hewan atau produk dari hewan yang dalam proses pertumbuhannya diberikan hormon untuk mempercepat pertumbuhan.10 Kasus ini pertama kali di bawa oleh Amerika Serikat ke WTO.11 Panel Ibid, hlm 56. 10 Sedikit penjelasan tentang hormon yang diindonesiakan secara bebas dari Panel Reports. Hormone yang diproduksi oleh tubuh manusia atau hewan disebut hormon endogenous atau hormon alamiah. Hormon tumbuhan (Phyto-hormones) diproduksi oleh sejumlah tumbuh-tumbuhan. Hormon yang berisi sintesis kimia yang meniru akibat dari hormon alamiah disebut sebagai hormon sintetis atau hormon xenobiotic. Hormon alamiah disembunyikan dalam aliran darah oleh sel khusus dan dialirkan ke seluruh tubuh. Hormon bertindak dengan mengikat reseptor protein yang ada dalam jaringan yang responsive terhadap hormon. Melalui suatu perubahan conformational, mengikat pada sequens dari DNA khusus dan mengatur gen tertentu dalam suatu sel. Hormon sintetis dapat berbeda dari hormon alamiah dalam tingkat metabolisme dan pengeluaran (excretion). Hormon berfungsi dalam empat area yang luas, yaitu reproduksi, pertumbuhan dan perkembangan, pemeliharaan lingkungan internal, dan produksi, utilisasi dan penyimpanan energi. Satu hormon dapat 9 http://www.ipaust.co.id Page 4 © Paustinus Siburian, 2009 [Tinjauan Umum atasPerjanjian SPS] dibentuk dan bekerja. Lalu Kanada mengajukan gugatan serupa dan dibentuk lagi Panel baru12 tetapi dengan komposisi yang sama dengan komposisi Panel yang memeriksa gugatan Amerika Serikat. Sengketa ini merupakan suatu keberatan terhadap peraturan yang berlaku di Uni Eropa, dalam hal ini menyangkut Council Directive 81/602/EEC ("Directive 81/602/EEC"), Council Directive 88/146/EEC ("Directive 88/146/EEC") dan Council Directive 88/299/EEC ("Directive 88/299/EEC"). Directive 81/602/EEC melarang pemberian terhadap hewan peliharaan substansi yang mengandung tindakan thyrostatic atau substansi yang mengandung tindakan-tindakan oestrogenic, androgenic atau gestagenic; menempatkan di pasar atau pemotongan hewan piaraan kemana substansi-substansi tersebut telah diberikan; penempatan di pasar daging yang berasal dari hewan yang demikian; pemrosesan daging dari hewan yang demikian dan penempatan di pasar produk-produk daging yang diambil dari daging yang demikian atau dengan daging yang demikian. Directive itu menyediakan pengecualian terhadap larangan itu. Pertama, pengecualian diberikan terhadap substansi dengan tindakan oestrogenic, androgenic atau gestagenic dalam hal digunakan untuk keperluan perawatan medis dan zootechnical dan dilakukan oleh veterinarian atau di bawah tanggungjawab dari mempunyai fungsi yang beragam. Sebagai contoh, hormon laki-laki testosteron mengontrol banyak proses dari perkembangan fetus sampai pada soal libido pada laki-laki dewasa. Satu fungsi dapat dikontrol oleh berbagai hormon. Sebagai contoh, siklus menstruasi dapat melibatkan hormon-hormon seperti hormon oestradiol, hormon progesterone, hormon follicle-stimulating dan hormon luteinizing. Dari 6 (enam) hormon yang menjadi pokok persoalan dalam kasus ini, tiga diantaranya adalah hormon alamiah yang diproduksi manusia dan hewan, yaitu oestradiol- 17ß, progesterone dan testosterone. Oestradiol-17ß adalah suatu hormon streroidal sex dengan tindakan oestrogenic (dalam hal ini bertanggungjawab untuk karakteristik wanita). Testosterone adalah hormon steroid sex dengan tindakan androgenic (dalam hal ini bertanggungjawab untuk karakteristik jantan. Progesterone adalah hormon steroid sex dengan tindakan gestagenic (dalam hal ini bertanggungjawab untuk pemeliharaan kehamilan). Ketiga hormon ini diproduksi sepanjang hidup dalam setiap individu dan adalah merupakan syarat berfungsinya fisiologi yang normal dan kedewasaan. Tingkat hormon berbeda sesuai dengan jaringan, spesies hewan, dan dengan seks dan individu. Tingkat hormon berbeda secara dramatis dalam masa puber, kehamilan, dan kastrasi. Tiga hormon yang lain, yaitu trenbolone, zeranol dan melengestrol acetate (MGA) adalah hormon sintetis. Hormon-hormon ini meniru (mimics) aktivitas biologis dari hormon alamiah. Trenbolone meniru tindakan dari hormon testosterone; zeranol meniru tindakan dari hormon oestradiol-17ß; dan MGA meniru hormon progesterone. Di Amerika Serikat, tiga hormon alamiah tersebut dapat digunakan untuk perawatan kesehatan (therapeutic). Oestradiol-17ß juga diijinkan untuk tujuan zootechnical. Di Amerika Serikat ke enam hormon itu juga disetujui untuk keperluan mempercepat pertumbuhan. Tiga di antara hormon itu digunakan untuk keperluan mempercepat pertumbuhan, yaitu trenbolone, zeranol, dan MGA, dan tidak digunakan untuk zootechnical atau penggunaan untuk perawatan medis. Untuk keperluan mempercepat pertumbuhan, lima dari hormon-hormon tersebut (kecuali MGA) diformulasikan sebagai pil (dengan persetujuan dan jumlah campuran yang tertentu) yang didisain untuk ditanamkan pada telinga hewan. Telinga hewan itu dibuang di Rumah Pemotongan Hewan sewaktu dipotong. MGA diperlakukan sebagai makanan zat tambahan pada makanan tambahan. Di Kanada, ketiga hormon alamiah tersebut dapat diberikan kepada hewan untuk memperbaiki disfungsi endokrin tertentu (untuk keperluan pengobatan ("therapeutic" purposes); hormon oestradiol-17ß dan hormon progesterone dapat diberikan untuk keperluan perkembangbiakan seperti mensinkronisasikan oestrus dan persiapan hewan betina untuk inseminasi artificial ("zootechnical" purposes); keenam substansi yang dipersoalkan digunakan meningkatkan efisiensi makanan dan tingkat pertumbuhan hewan ("growth promotion" purposes). 11 DSB membentuk Panel dalam kasus ini pada 20 Mei 1996 12 DSB membentuk panel ini pada 4 November 1996. http://www.ipaust.co.id Page 5 © Paustinus Siburian, 2009 [Tinjauan Umum atasPerjanjian SPS] veterinarian. Pengecualian lain dalah terhadap oestradiol-17 ß , progesterone, testosterone, trenbolone acetate (or TBA) dan zeranol – jika digunakan untuk keperluan untuk mempercepat pertumbuhan dan penggunaannya diatur oleh masing-masing anggota-anggota Masyarakat ekonomi Eropa secara sendiri-sendiri. Pengecualian ini dibuat sambil menunggu pengujian mengenai akibat-akibat dari hormon-hormon ini terhadap kesehatan konsumen dan penerimaan Peraturan dari Masyarakat Eropa. Anggota-anggota Masyarakat Eropa diwajibkan untuk menerapkan skema regulasinya terhadap impor dari negara ketiga menurut cara yang tidak boleh lebih menguntungkan daripada yang berlaku dalam perdagangan internal di Masyarakat Eropa. Directive 88/146/EEC memperluas larangan yang dikenakan oleh Directive 81/602/EEC pemberian pada hewan ternak trenbolone acetate dan zeranol untuk semua keperluan, dan oestradiol-17ß, testosterone dan progesterone untuk keperluan menggemukkan. Namun, Directive itu juga memberikan ijin untuk memberikan ketiga hormon alamiah tersebut kepada hewan untuk keperluan therapeutic dan zootechnical dengan menetapkan persyaratan-persyaratan tertentu, yaitu antara lain: therapeutic treatment didefenisikan sebagai pemberian kepada hewan secara individual setiap substansi yang diotorisasikan untuk suatu masalah fertilitas yang didiagnosa setelah pemeriksaan oleh seorang veterinarian. Produk-produk yang digunakan untuk keperluan therapeutic treatment dapat diberikan hanya oleh seorang veterinarian, dalam bentuk penyuntikan (tidak boleh ditanamkan) pada hewan ternak yang telah benar-benar diidentifikasi. Treatment sedemikian harus didaftarkan oleh veterinarian itu dan hewanhewan itu tidak boleh dibuang sebelum berakhirnya periode yang ditentukan. Dalam hal hewan-hewan pada akhir masa reproduksinya, treatments dilarang dari diberikan selama masa penggemukan mengikuti akhir dari perkembangbiakannya. Pasal 4 directive 88/146/EEC secara eksplisit mempersyaratkan pemberlakuan di negara-negara anggota Masyarakat Eropa yang memproduksi hormon yang dilarang, yaitu bahwa perusahaanperusahaan yang diijinkan untuk memasarkan hormon-hormon ini untuk keperluan apapun dan perbuatan memproduksi produk-produk farmasi dan veteriner untuk substansi-substansi itu, harus membuat daftar rekaman secara detail (secara kronologis) jumlah yang diproduksi atau yang diperoleh dan yang dijual atau digunakan untuk keperluan produksi atas produk-produk farmasi dan veteriner. Pengimporan dari negaranegara ketiga atas hewan-hewan dan daging dari hewan-hewan yang telah diberikan substansi dengan tindakan-tindakan thyrostatic, oestrogenic, androgenic dan gestagenic dilarang. Namun berdasarkan persyaratan-persyaratan tertentu, Pasal 7 Directive 88/146/EEC memungkinkan perdagangan hewan-hewan dan daging dari hewan-hewan itu yang telah diperlakukan untuk keperluan therapeutic atau zootechnical, termasuk impor dari negara-negara ketiga. Directive 88/299/EEC menetapkan persyaratan-persyaratan untuk menerapkan derogasi, yang disediakan oleh Pasal 7 Directive 88/146/EEC, dari larangan dalam perdagangan dalam kategori tertentu hewan dan daging-dagingnya. Derogasi pertama dari Directive itu mewajibkan negaranegara anggota Masyarakat eropa mengotorisasikan perdagangan pada hewan-hewan yang dimaksudkan untuk hewan-hewan yang reproduksi dan reproduktif pada akhir masa reproduksinya (dan daging dari hewan yang sedemikian) yang, selama masa reproduksinya, telah menjalani salah satu dari antara dua kategori treatment: Kategori pertama adalah therapeutic treatment dengan satu dari antara substansi-substansi berikut: oestradiol-17ß, testosterone dan progesterone; dan http://www.ipaust.co.id Page 6 © Paustinus Siburian, 2009 [Tinjauan Umum atasPerjanjian SPS] derivative-derivative yang sudah siap dari senyawa orang tua pada hydrolysis setelah absorpsi pada tempat penerapan yang muncul dalam daftar produk-produk yang disetujui. Kategori kedua adalah pemberian substansi-substansi yang mengandung tindakan oestrogenic, androgenic atau gestagenic untuk sinkronisasi dari oestrus, penghentian kehamilan yang tidak diinginkan, peningkatan fertilitas dan persiapan donor dan penerima untuk penanaman embrio, dengan ketentuan bahwa produk-produk dalam mana muncul dalam daftar produk-produk yang disetujui dan dengan adanya persyaratan-persyaratan yang keras atas penggunaan menyangkut, secara khusus, periode penarikan, pemantauan terhadap terhadap syarat-syarat penggunaan dan cara pengidentifikasian hewan-hewan. Sebagai tambahan, Pasal 3 dan 4 Directive ini menentukan bahwa perdagangan di antara anggota-anggota Masyarakat Eropa atas hewan-hewan yang dimaksudkan untuk hewanhewan reproduksi dan reproduktif dan daging dari hewan-hewan sedemikian diperbolehkan hanya jika semua persyaratan yang ditetapkan dalam Directive itu dipenuhi, secara khusus, menyangkut masa tunggu dan persyaratan bahwa hewan-hewan tidak menerima setiap treatment dengan setiap substansi tersebut di atas selama masa penggemukan yang dilakukan pada akhir masa produktifnya. Stempel Masyarakat Eropa dapat dibubuhi pada daging hanya jika masa tunggu berakhir sebelum hewan-hewan disembelih. Derogasi kedua dalam Directive 88/299/EEC memungkinkan impor dari negara-negara ketiga hewan yang ditreatment dan daging dari hewan-hewan sedemikian dengan jaminan ekuivalen dengan yang berlaku terhadap hewan-hewan dan daging domestik. Directive 96/22/EC akan menggantikan Directives 81/602/EEC, 88/146/EEC dan 88/299/EEC mulai dari 1 July 1997. Directive itu akan mempertahankan larangan untuk penggunaan dari hormon-hormon ini untuk keperluan mempercepat pertumbuhan; memperluas larangan untuk penggunaan beta-agonists; membatasi penggunaan hormonhormon pada masalah mengenai keperluan therapeutic atau zootechnical, menegaskan kembali peranan dari veterinarian; dan menguatkan ketentuan-ketentuan mengenai pengawasan dan pengujian (testing). Denda-denda dan sanksi-sanksi dalam hal terjadi pelanggaran akan ditingkatkan alat pemeriksa mendeteksi keberadaan dari substansi yang dilarang atau produk-produk atau residu-residu dari substansi yang diberikan secara illegal. Substansi-substansi yang demikian atau produk-produk akan disita dan setiap hewan atau daging-daging yang diperlakukan demikian akan ditempatkan di bawah supervisi resmi sampai denda telah diterapkan. 2. Australia-Salmon Dengan Quarantine Proclamation 86A (QP86A), tertanggal 19 Februari 1975, Australia melarang pengimporan ikan salmon yang mati kecuali sebelum pengimporan ikan salmon yang mati tersebut telah dilakukan suatu treatment menurut cara yang “mencegah pemasukan setiap infeksi atau penyakit menular, atau penyakit, atau hama yang berakibat pada manusia, hewan atau tumbuh-tumbuhan”. Sebelum mulai berlakunya QP86A, Australia tidak membatasi masuknya setiap produk ikan salmon. Kanada meminta akses pada Australia bagi lima produk yang terpisah dari produk salmon dewasa yang mentah (fresh, chilled atau frozen”): tiga varietas yang dibudidayakan, dan dua varietas yang ditangkap di samudera Pasifik. Produk yang dipersengketakan adalah ikan salmon mentah, liar dan dewasa yang ditangkap di Samudera Pasifik. http://www.ipaust.co.id Page 7 © Paustinus Siburian, 2009 [Tinjauan Umum atasPerjanjian SPS] Di bawah kewibawaan dari QP86A, Australia secara efektif melarang pengimporan ikan salmon mentah yang ditangkap di Samudera Pasifik dari Kanada berhubung hanya ikan salmon yang telah dikenai treatment pemanasan yang dapat masuk di Australia, dan treatment pemanasan akan menghancurkan sifat esensial dari produk-produk ikan salmon mentah. Hal ini berbeda dengan ikan salmon yang diasapi yang tidak menjadi persoalan dalam kasus ini. Australia menyebutkan bahwa alasan untuk mengadakan aturan sedemikian adalah sebagai perlindungan terhadap kesehatan dari stok ikan local yang diadakannya. Budidaya salmon Atlantik adalah bagian terbesar dari industri budidaya air Tasmania, dengan produksi melebihi 6,000 tons pada 1994-95 (dengan nilai 63 Juta Dolar Australia. Sekitar 40 % diekspor terutama ke Jepang dan selainnya adalah untuk keperluan domestik. Pada 1 September 1983, Direktur Karantina Australia membatasi impor terhadap ikan salmon mentah dengan persyaratan (“Guidelines for the Importation of Smoked Salmon and Trout into Australia (1983 Guidelines)”). Menurut the “1983 Guidelines,” impor atas ikan salmon dingin tidak diijinkan kecuali telah secara cukup dilakukan treatment untuk mencegah masuknya penyakit. Pada Desember 1986 Australia lebih jauh menegaskan persyaratan treatment pemanasannya dalam “Conditions for the Importation of Salmonid Meat and Roe into Australia, “ yang menetapkan mengenai persyaratan temperatur minimum untuk pemanasan. Persyaratan ini lebih jauh lagi ditegaskan dalam bulan Juni 1988 dengan “Conditions for the Importation of Salmonid Meat and Roe into Australia” (the “1988 Conditions”), yang lebih lagi merevisi temperatur pada oven dalam pemanasan dan waktu pemanasan salmon untuk diimpor. Pada tahun 1994, masih di bawah rezim GATT 1947, konsultasi telah dilakukan atas permintaan dari Kanada. Pada tahun 1995 WTO terbentuk dan Dispute settlement Understanding berlaku. Pada tahun 1995, Australia mempublikasikan draft hasil dari analisa resiko ( “1995 Draft Report”) untuk membenarkan tindakannya melakukan pembatasan terhadap ikan salmon dari Kanada. Draft Report itu menyimpulkan bahwa meskipun terdapat resiko pemasukan agen penyakit melalui pengimporan ikan salmon mentah dari Kanada dan Amerika Serikat, resiko itu sedemikian kecilnya sehingga tidak mendukung untuk melanjutkan larangan impor. Lebih jauh Draft Report itu menyimpulkan bahwa pengimporan ikan salmon yang ditangkap di Samudera Pasifik dari Kanada dan Amerika Serikat harus diijinkan dibawah persyaratan-persyaratan tertentu. Kalangan industri ikan salmon Australia menolak kesimpulan yang terdapat dalam Draft Report tersebut dengan alasan pengimporan sedemikian akan mengancam stok mereka jika penyakit sedemikian akan dimasukkan. Tak lama kemudian pada 5 Oktober 1995 Kanada meminta diadakan konsultasi dengan Australia dengan menyatakan bahwa larangan import atas ikan salmon mentah dari Kanada bertentangan dengan GATT 1994 dan Perjanjian SPS. Pada akhirnya, Australia pada Desember 1996 mengeluarkan hasil akhir dari analisa resiko (the 1996 Final Report) dalam mana keputusan dibuat untuk memberlakukan aturan, yang didasarkan pada temuan adanya dua puluh agen penyakit dalam ikan salmon mentah yang ditangkap di Samudera Pasifik. Tidak terdapat penjelasan mengapa posisi yang terdapat dalam the 1996 final report berbeda dengan yang dibuat tahun 1995. 3. Japan – Agricultural Product II13 13 Ringkasan kasus ini di Indonesiakan dari Appelate Body Report dalam kasus ini. http://www.ipaust.co.id Page 8 © Paustinus Siburian, 2009 [Tinjauan Umum atasPerjanjian SPS] Amerika Serikat menggugat cara dari Jepang untuk mengenakan larangan impor atas produk-produk yang dapat membawa hama yang dikenal sebagai codling moth (Cydia pomonella). Jepang mewajibkan pengujian (testing) dan menunjukkan effiksasi dari karantina untuk tiap-tiap produk yang dapat membawa codling moth. Hanya sekali saja tidak lolos dalam pengujian maka larangan impor akan diberlakukan dan hal ini hanya untuk produk khusus yang dilakukan pengujian varietas. Larangan yang dipersoalkan ini dalam kasus disebut sebagai persyaratan pengujian varietas Jepang (Japan's "varietal testing requirement"). Pada 4 Mei 1950, Jepang mengundangkan Hukum Perlindungan Tumbuhtumbuhan (the Plant Protection Law). Pasal 7 ayat (1) butir 1 peraturan itu menentukan bahwa Tumbuhtumbuhan yang disebutkan dalam Ordonansi Menteri yang telah dikapalkan dari atau melalui distrik yang disebut dalam ordonansi itu dilarang untuk diimpor ke Jepang. Dengan ordonansi menteri tanggal 30 Juni 1950 (Plant Protection Law Enforcement Regulations) delapan produk yang berasal dari, antara lain, Amerika Serikat kecuali Kepulauan Hawai disebutkan sebagai tumbuh-tumbuhan terlarang. Produkproduk itu adalah: apricot, cherry, plum, pear, quince, peach, apple dan walnuts, yang diimpor sebagai buah-buahan segar. Kedelapan buah-buahan segar itu dilarang diimpor atas dasar bahwa buah segar itu adalah potensial menjadi pembawa codling moth. Ordonansi Menteri itu juga menyebutkan beberapa produk lain sebagai terlarang untuk diimpor karena mereka menjadi pembawa bagi hama yang lain. Namun demikian, terdapat kemungkinan untuk mendapatkan pengecualian terhadap larangan impor itu. Pengecualian-pengecualian sedemikian diberikan atas dasar varitas per varitas. Sejak tahun 1969, sejumlah varitas dari produk-produk tertentu, yang berasal dari daerah yang khusus, telah dikecualikan dari larangan impor. Sejak tahun 1978, larangan impor telah dikenakan terhadap varitas-varietas tertentu yaitu produk-produk dari Amerika Serikat yang dipersoalkan dalam kasus ini. Untuk mendapatkan pengecualian dari larangan impor, Jepang mengenakan prosedur-prosedur berikut ini: Negara pengekspor harus mengajukan aturan alternatif yang ekuivalen dengan yang dikenakan larangan impor. Negara pengekspor harus membuktikan bahwa alternatif yang diajukan akan mencapai tingkat perlindungan yang layak. Jepang menyebut prosedur ini sebagai "fundamental policy orientation". Kebijakan dasar itu belum dipublikasikan sebagai suatu dokumen. Dalam praktek alternatif yang diajukan adalah disinfestation. Berkaitan dengan pembawa codling moth, disinfestation terdiri dari fumigasi dengan Metil Bromida atau kombinasi dari Fumigasi dan cold storage (sebagaimana dipersyaratkan terhadap treatment yang disetujui oleh Jepang terhadap buah Apel). Sebagai model prosedur pengujian untuk konfirmasi, kementrian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang mengembangkan dua pedoman, yaitu: (1) the "Experimental Guideline for Lifting Import Ban – Fumigation" (Pedoman ini menjelaskan persyaratan pengujian yang dapat berlaku pada pengangkatan awal (initial lifting) dari larangan impor atas satu produk.) (2) the "Experimental Guide for Cultivar Comparison Test on Insect Mortality – Fumigation". Pedoman ini menentukan persyaratan pengujian untuk persetujuan atas barietas tambahan dari produk itu. Pedoman yang kedua ini yang merupakan pokok sengketa. http://www.ipaust.co.id Page 9 © Paustinus Siburian, 2009 [Tinjauan Umum atasPerjanjian SPS] 4. Japan-Apple14 Penyakit15 yang menjadi sasaran dari aturan Phytosanitary yang diterima oleh Jepang yang menjadi persoalan dalam kasus ini adalah apa yang disebut sebagai "fire blight", yang nama ilmiahnya untuk bakteri disebut sebagai Erwinia amylovora atau E. amylovora. Buah-buahan yang diinfeksi16 oleh fire blight menyebarkan Lumpur bakteri atau inoculum17 , yang ditransmisikan terutama melalui angin dan/atau hujan dan oleh serangga-serangga atau burung-burung untuk membuka bunga pada tumbuh-tumbuhan host yang sama atau yang baru. Bakteri E. amylovora menggandakan secara eksternal pada stigma-stigma dari bunga-bunga yang terbuka dan memasuki tumbuh-tumbuhan melalui berbagai pembukaan. Selain buah apple, host dari fire blight meliputi pears, quince, dan loquats, sebagaimana juga tumbuh-tumbuhan kebun lainnya. Bukti ilmiah yang didapatkan oleh Panel menunjukkan bahwa resiko dari pemasukan dan penyebaran fire blight bervariasi tergantung pada tumbuhan host-nya. Panel menentukan bahwa sengketa ini mengenai produk apple yang diimpor ke Jepang. Amerika Serikat mengklaim bahwa hanya apple matang yang dipersoalkannya dan bukan apple secara keseluruhan. Kasus ini menyangkut aturan Phytosanitary yang diterima oleh Jepang dalam kerangka pengimporan buah apple dari Amerika Serikat. Aturan yang ditetapkan oleh Jepang itu terdiri dari 10 elemen yang harus diterapkan secara kumulatif, yaitu: (a) Buah-buahan harus diproduksi dalam kebun bebas fire blight yang ditunjuk. Penunjukan daerah bebas fire blight sebagai kebun untuk mengekspor dilakukan oleh Departemen Pertanian Amerika Serikat (the United States Department of Agriculture (USDA)) atas permohonan dari pemilik kebun. Setiap pendeteksian adanya pohon yang terkena fire blight di daerah ini dalam pemeriksaan akan mendiskualifikasikannya dari kebun pengekspor. Untuk keperluan pada waktu aturan itu dibuat, penunjukan hanya diberikan pada kebun-kebun di Washington dan Oregon; Judul lengkap dari kasus ini adalah JAPAN – MEASURES AFFECTING THE IMPORTATION OF APPLES. Ringkasan kasus ini sepenuhnya memanfaatkan Appellate Body Report, Japan-Apple, WT/DS245/AB/R tertanggal 26 November 2003 dan merupakan pengindonesiaan. 15 Panel mendefinisikan "disease" sebagai "[a] disorder of structure or function in a plant of such a degree as to produce or threaten to produce detectable illness or disorder … usually with specific signs or symptoms." (Panel Report, para. 2.9) 16 Panel membedakan antara infection dan infestation. Panel mendefinisikan infection sebagai "[w]hen an organism (e.g., E. amylovora) has entered into a host plant (or fruit) establishing a permanent or temporary pathogenic relationship with the host." (Ibid.,para. 2.12) Panel mendefenisikan "infestation" sebagai "[r]efer[] to the presence of the bacteria on the surface of a plant without any implication that infection has occurred." (Ibid., para. 2.13. 14 Panel mendefenisikan "inoculum" sebagai "[m]aterial consisting of or containing bacteria to be introduced into or transferred to a host or medium". Panel menjelaskan lebih lanjut bahwa "[i]noculation is the introduction of inoculum into a host or into a culture medium. Inoculum can also refer to potentially infective material available in soil, air or water and which by chance results in the natural inoculation of a host." (Ibid., para. 2.14) 17 http://www.ipaust.co.id Page 10 © Paustinus Siburian, 2009 [Tinjauan Umum atasPerjanjian SPS] (b) kebun yang khusus untuk ekspor harus bebas dari tumbuh-tumbuhan yang diinfeksi dengan fire blight dan harus bebas dari tumbuh-tumbuhan host bagi fire blight selain apple apakah ia terinfeksi atau tidak; (c) Kebun bebas fire blight harus dikelilingi oleh zona penyangga sepanjang 500 meter. Pendeteksian adanya pohon-pohon atau tumbuh-tumbuhan yang terkena fire blight di zona penyangga ini akan mendiskualifikasikan kebun pengekspor; (d) Kebun yang bebas fire blight dan zona penyangga disekelilingnya harus diperiksa sekurang-kurangnya tiga kali setahun. Pejabat Amerika Serikat akan secara visual menginspeksi dua kali, pada tahapan pertumbuhan dan pada masa berbuah, daerah pengeksporan, zona penyangga untuk setiap simptom dari fire blight. Pejabat-pejabat Jepang dan Amerika Serikat akan secara bersama-sama melakukan pemeriksaan secara langsung di tempat pada masa pemanenan. Pemeriksaan tambahan diwajibkan jika terjadi badai seperti hujan es yang disertai angin ribut. (e) Apple yang dipanen harus diperlakukan dengan permukaan yang didisinfeksi dengan merendamnya dengan solusi sodium hypochlorite; (f) Kontainer untuk pemanenan harus didisinfeksi dengan chlorine treatment; (g) interior dari fasilitas pengepakan harus didisinfeksi dengan chlorine treatment; (h) buah-buahan yang ditujukan ke Jepang harus dipisahkan dari buah-buahan lain setelah dipetik; (i) Pejabat-pejabat pada Perlindungan Tanaman Amerika serikat harus mensertifikasikan bahwa buah-buahan adalah bebas dari fire blight dan telah ditreatment dengan chlorine setelah dipetik. (j) Pejabat Jepang harus mengkonfirmasikan sertifikasi yang dilakukan oleh Pejabat Amerika Serikat dan Pejabat Jepang harus melakukan pemeriksaan pada fasilitas pengepakan. EC-Biotech Kasus ini bukan kasus yang lahir dari persepsi konsumen terhadap keamanan pangan yang diproduksi dengan bioteknologi modern (Produk-produk GM) atau pelabelan dari produk-produk sedemikian itu. Kasus ini muncul karena antara tahun 1998 – 2—3, yaitu sebelum diajukannya permohonan pembentukan panel WTO, tidak satupun produk GM yang disetujui untuk dipasarkan dalam wilayah negara-negara anggota Uni Eropa. Regim hukum Uni Eropa mengenai produk-produk GM sangat rumit dan berbelitbelit yang diatur dalam regulation18 maupun dalam directive. Untuk pertama kalinya Masyarakat Eropa mengatur mengenai produk GM pada tahun 1990, ketika Council menyetujui Directives 90/219 dan 90/220 yang mengenai kandungan yang menggunakan mikro organisme yang dimodifikasi secara genetis dan pemberian pada organisme yang dimodifikasi secara genetis (GMO). Pada waktu itu perundang-undangan itu berlaku hanya terhadap entitas biologis yang dapat mereplikasi atau mentransfer material genetis. Produk-produk yang tidak lagi dapat mentransfer material genetis, tidak dicakup dalam 18 Istilah “regulation” dalam hukum Uni Eropa merupakan aturan hukum tertinggi di bawah traktat pembentukan Uni Eropa. Jadi istilah regulation dalam hal ini tidak sama dengan istilah tersebut sebagaimana terdapat dalam istilah yang biasanya diterjemahkan sebagai regulasi. Istilah “regulation” dalam hubungan ini dibiarkan sesuai dengan kata aslinya. “Regulation” dalam konteks hokum Uni Eropa mempunyai kekuatan mengikat bagi dan harus dijalankan oleh para Anggota Uni Eropa. http://www.ipaust.co.id Page 11 © Paustinus Siburian, 2009 [Tinjauan Umum atasPerjanjian SPS] perundang-undangan itu. Sebagai contoh adalah jagung, sekali ia diproses jadi tepung atau produk-produk hewan yang diproduksi dari hewan-hewan yang diberikan GM. Dari kedua Directive tersebut, hanya Directive 90/220 yang relevan terhadap kasus. Directive itu kemudian digantikan pada 17 Oktober 2002 dengan Directive 2001/18 tentang pelepasan yang disengaja pada lingkungan GMO. Juga, pada tahun 1997 UE mengundangkan Regulation 258/97 mengenai makanan-makanan baru (novel foods) yang memahat sebuah rezim hokum khusus untuk penempatan pada pasar makanan yang berisi atau mengandung GMO atau diproduksi dari GMO. Regulation ini memperluas jangkauan produk-produk yang harus disetujui sebelum ditempatkan di pasar, yang mencakup makanan yang diproduksi dari, tetapi tidak mengandung, organisme-organisme yang dimodifikasi secara genetic. Rezim persetujuan juga berlaku terhadap pangan dalam mana material dari material sumber yang dimodifikasi secara genetic hadir. Perundangundangan tentang produk-produk GM mencakup produk-produk seperti tepung yang diproduksi dari jagung yang dimodifikasi secara genetic yang masih berisi DNA-fragments, dan lain-lain. Tujuan umum dari perundang-undangan itu adalah untuk menghindari akibat yang merugikan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan yang timbul dari pelepasan secara sengaja ke lingkungan atau penempatan ke pasar produk-produk GMO. Produk-produkGM hanya dapat disetujui jika, setelah dilakukannya suatu penilaian resiko, otoritas yang berwenang menyimpulkan bahwa resiko-resiko sedemikian tidak timbul. Mereka harus mentaati prinsip pencegahan (precautionary principle) ketika menilai produk-produk itu. Bagaimana prosedur masuknya produk GM barang ke pasar Masyarakat Eropa? Untuk menyetujui atau tidak menyetujui produk GM masuk bukanlah, secara umum, menjadi kewenangan dari Komisi Eropa. Jika sesorang atau suatu perusahaan hendak memasukkan produk GM ke pasar maka ia harus mengajukan permohonan kepada otoritas yang berwenang di negara anggota dimana produk GM itu hendak dipasarkan pertama kali. Negara Anggota yang bersangkutan mempersiapkan pemeriksaan pendahuluan atas produk itu berdasarkan suatu penilaian resiko yang dilakukan oleh badan penilaian pangan nasional. Setiap negara Anggota dan Komisi dapat mengajukan keberatan yang beralasan atas penilaian pendahuluan itu. Jika Negara Anggota dan Komisi gagal mengatasi perbedaan di antara mereka maka Prosedur Masyarakat Eropa akan ditempuh. Komisi mempersiapkan draft keputusan yang berisi rekomendasi apakah menyetujui atau tidak menyetujui produk GM atas dasar penilaian resiko tambahan yang dilakukan oleh komite pakar masyarakat Eropa. Draft keputusan itu kemudian disampaikan kepada komite regulasi yang anggota-anggotanya terdiri dari perwakilan negara-negara anggota. Komposisi komite ini dan aturan pemungutan suaranya mencerminkan sebagaimana yang terdapat dalam Dewan Eropa (European Council): tiap-tiap anggota mengirim satu untuk menjadi anggota Komite. Pengambilan keputusan sangat ketat dimana suara mayoritas yang dikualifikasi harus terpenuhi. Jika gagal mencapai suara mayoritas yang dikualifikasi, Komisi harus mengirimkan keputusan itu kepada Dewan yang kemudian akan memutuskan dalam jangka waktu tiga bulan mengenai draft keputusan itu. Jika setelah periode tiga bulan itu Dewan gagal mencapai kesepakatan, maka Komisi yang akan dapat memutuskan. Terakhir, sekali suatu produk disetujui, otoritas nasional harus memberikan persetujuan tertulisnya kepada pemohon untuk memasuki pasar. Tidak ada jangka waktu maksimum untuk keseluruhan prosedur itu. http://www.ipaust.co.id Page 12 © Paustinus Siburian, 2009 [Tinjauan Umum atasPerjanjian SPS] Suatu Negara Anggota Uni Eropa tidak harus menunggu tindakan dari Uni Eropa untuk menerima suatu tindakan darurat jika suatu resiko baru menjadi diketahui. Pasal 12 dari Regulation 258/97 dan Pasal 23 dari Directive 2001/18 memberikan kewenangan pada satu Anggota untuk secara sementara membatasi atau melarang penggunaan produk GM dalam wilayahnya jika “sebagai hasil dari informasi baru”, atau “penilaian kembali atas informasi yang ada atas dasar pengetahuan ilmiah yang baru atau tambahan”, ia mempunyai landasan untuk percaya bahwa produk GM membahayakan kesehatan manusia atau lingkungan. Negara Anggota harus dengan segera menginformasikan kepada Komisi, yang pada gilirannya kemudian harus berkonsultasi dengan Komite Ilmiah yang kompeten. Komisi harus mempersiapkan draft keputusan sesuai dengan prosedur yang disebutkan di atas. Moratorium Permasalahan yang muncul dalam kasus ini adalah mengapa dalam masa 1998 – 2003 tidak ada satu produk GM yang disetujui? Pada awal 1990-an , beberapa Negara Anggota menyatakan perhatiannya mengenai kerangka hukum untuk produk-produk GM di Masyarakat Eropa. Sebagai hasilnya, ME mulai melakukan revisi terhadap perundang-undangan GM. Regulation 258/97 diterima pada tahun 1997, tetapi hanya pada Dewan Lingkungan pada tanggal 24-25 Juni 1999, bahwa para Negara Anggota mencapai suatu kesepakatan politik mengenai Amandemen terhadap Directive 90/220. Bagaimanapun, Denmark, Junani, Perancis, Italia dan Luxemburg mendeklarasikan bahwa kompromi itu tidak secara adekuat merespons konsern terhadap soal resiko terhadap lingkungan dan kesehatan, dan menyatakan bahwa mereka akan mengambil langkah untuk mendapatkan otorisasi baru untuk penangguhan penempatan di pasar produk-produk GM menunggu penerimaan draft lengkap aturan untuk memastikan pelabelan dan dapat ditelusurinya GMO dan produk-produk yang berasal dari GMO. Directive baru diterima pada tahun 2001, tetapi perundang-undangan pengenai pelabelan dan tracebility, sebagaimana juga mengenai GM-food and feed, tidak ada sampai akhir 2003. GMO terakhir diterima pada Oktober 1998. Sejak itu sampai dengan dibentuknya Panel WTO, tidak ada produk GM yang baru disetujui di ME. Permohonan yang diajukan untuk produk-produk baru terbengkalai dalam berbagai tingkatan prosedur. ME menyetujui keterlambatan ini. Dalam kebanyakan kasus beberapa Negara Anggota secara berulang-ulang meminta kepada pemohon tambahan informasi pada berbagai tingkatan dalam prosedur persetujuan. Untuk GMO yang diajukan untuk persetujuan di bawah Directive 90/220, dalam suasana perubahan kepada Directive 2001/18, banyak pemohon secara volunteer setuju untuk mengimplementasikan beberapa persyaratan tambahan yang dikenakan oleh Directive 2001/18 sebelum Directive itu mempunyai kekuatan hukum. Setelah Directive 2001/18 mempunyai kekuatan mengikat, pemohon harus mempersiapkan permohonan yang diup-date, yang harus dilakukan penilaian kembali. Diskusi-diskusi yang berulang-ulang berlangsung antara Negara-negara Anggota dengan pemohon. Terakhir, dalam beberapa kasus dimana produk-produk telah lolos dalam semua prosedur, otoritas nasional yang kompeten menolak memberikan persetujuannya untuk pemasaran produk-produk GM. Sejak Panel WTO dibentuk, ME mulai memberikan persetujuan terhadap produkproduk GM. Namun, Dewan masih secara reguler gagal mencapai persetujuan secara http://www.ipaust.co.id Page 13 © Paustinus Siburian, 2009 [Tinjauan Umum atasPerjanjian SPS] mayoritas yang dikualifikasi untuk menyetujui atau menolak suatu produk GM. Sejak 2003, produk GM hanya disetujui oleh Komisi. Secara umum situasi ini dikenal sebagai “moratorium”. ME sendiri menolak istilah itu. Para Penggugat dalam kasus ini membedakan antara dua kategori moratoria. Mereka tidak hanya menggugat penangguhan umum atas persetujuan (“general moratorium”). Mereka juga mendalilkan bahwa moratorium untuk produk khusus diberlakukan berkenaan dengan masing-masing 27 produk GM yang diajukan untuk persetujuan. Terakhir, para penggugat mempersoalkan kategori ketiga aturan. Austria, Jerman, Junani, Italia, Perancism dan Luxemburg telah mengundangkan total larangan pada 9 produk untuk produk GM secara individual yang telah disetujui di bawah aturan safeguard yang sudah diuraikan di atas. Dalam masing-masing kasus, pemeriksaan notifikasi oleh komisi Eropa dan Komite Ilmiah ME yang berkompeten gagal menemukan pembenaran ilmiah terhadap aturan-aturan dari Negara-negara Anggota tersebut. Namun demikian Negara-negara Anggota tidak menarik Aturan-aturan tersebut. http://www.ipaust.co.id Page 14