BAPPENAS
www.dadangsolihin.com
2
Materi
• • • • • • • • • • Tugas dan Kewajiban Sekretaris Daerah Apa Tujuan Pembangunan? Pembangunan Daerah Pergeseran Paradigma: From Government to Governance Permasalahan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah Kegagalan P K l Perencanaan Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Penutup
Tugas dan Kewajiban Sekretaris D S k i Daerah h
Membantu K M b t Kepala D l Daerah d l h dalam • menyusun kebijakan dan • mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Pasal 121 UU 32/2004
www.dadangsolihin.com
3
www.dadangsolihin.com
4
Pendahuluan
Menggabungkan M&E ke dalam Siklus Manajemen Pembangunan (2) Budgeting
(1) Planning
(3) Implementation
(4) M & E
www.dadangsolihin.com 5
Apa Tujuan Pembangunan?
(Todaro: the three objectives of development)
1. Peningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll. 2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang. 3. Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap orang. antar daerah antar sub daerah
How?
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan) keadilan). 2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. 3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja. 4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. 5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi g g g generasi sekarang dan g g generasi masa datang (berkelanjutan).
www.dadangsolihin.com
7
www.dadangsolihin.com
8
Pembangunan Daerah (1)
Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam: • memberikan pelayanan kepada masyarakat, • mengelola sumber daya ekonomi daerah.
Pembangunan Daerah (2)
Pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga: • tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram, • memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi p peningkatan harkat, martabat, dan harga diri. g g
www.dadangsolihin.com
9
www.dadangsolihin.com
10
Pembangunan Daerah (3)
• Pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good governance). Pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar, yaitu: pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. •
Pembangunan Daerah (4)
Pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) memainkan peran yang menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain. Peran dunia usaha swasta adalah mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan. Masyarakat berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik. p
•
• •
www.dadangsolihin.com
11
www.dadangsolihin.com
12
Pergeseran Paradigma:
From Government to Governance
Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance Governance
Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi akuntabilitas partisipatif dsb transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Tenaga Kerja Kontrol Kontrol
Dunia Usaha Swasta
Pemerintah
Masyarakat
Government
Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal hal hal-hal publik, Aktor di luarnya hanya dapat j g disertakan sejauh negara mengijinkannya.
Governance
Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama.
13
Nilai Pertumbuhan Pasar
Redistibusi Melalui Pelayanan Melalui Pelayanan
Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi maka Governance akan sendi sendi dipenuhi, Good.
www.dadangsolihin.com 14
www.dadangsolihin.com
Pelaku Pembangunan: Stakeholders
STATE
Executive Judiciary Legislature Public service Military Police
Troika
CITIZENS
Community-based organizations Non governmental Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media
organized into:
BUSINESS
Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange
www.dadangsolihin.com
15
www.dadangsolihin.com
16
Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan M D i U h S t Masyarakat k t
Perumusan Visi Daerah
Stakeholders
Masyarakat, Bangsa, Bangsa dan Negara
Masyarakat Pemerintah
VISI
PEMDA
Good Governance
Dunia Usaha D i U h
www.dadangsolihin.com
17
www.dadangsolihin.com
18
Perumusan Visi Daerah
Stakeholders
Ternyata Pemerintah Masih Diperlukan
PEMDA
www.dadangsolihin.com
19
www.dadangsolihin.com
20
Permasalahan Pembangunan Daerah (1)
1. Pembangunan Ekonomi Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan Menurunnya fungsi intermediasi perbankan untuk mengembangkan sektor riil g g Pola persebaran investasi untuk PMA dan PMDN secara nasional belum merata dan menunjukkan ketimpangan yang cukup tinggi antarwilayah p gg y 2. Pembangunan Sosial Menurunnya kemampuan pemerintah dalam pelayananpelayanan sosial dasar (pendidikan kesehatan dan gizi) (pendidikan, gizi).
Permasalahan Pembangunan Daerah (2)
3. Pembangunan Prasarana Wilayah Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan intra wilayah. Menurunnya kapasitas p y p pemerintah daerah dalam p g pengaturan dan pengelolaan infrastruktur. Menurunnya kapasitas dan ketersediaan sumberdaya tenaga listrik. Meningkatnya masalah kelangkaan air bersih dan air minum. Menurunnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan infrastruktur. infrastruktur
www.dadangsolihin.com
21
www.dadangsolihin.com
22
Permasalahan Pembangunan Daerah (3)
4. Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Menurunnya kualitas permukiman (kemacetan, kawasan kumuh, pencemaran lingkungan (air, udara, suara, sampah). Berkurangnya ruang p g y g publik dan ruang terbuka hijau ( g j (RTH) di ) wilayah perkotaan. Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan permukiman secara signifikan. g
Permasalahan Pembangunan Daerah (4)
5. Pembangunan SDA dan LH (lanjutan) Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi perkotaan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang dan fokus hanya p p g y pada Perencanaan. Penurunan luas kawasan Hutan Tropis dan kawasan resapan air, serta meningkatnya DAS kritis. g y Kejadian bencana alam gempa, banjir dan longsor yang frekuensinya meningkat dan dampaknya semakin meluas, terutama pada kawasan y g berfungsi lindung. p yang g g
www.dadangsolihin.com
23
www.dadangsolihin.com
24
Permasalahan Pembangunan Daerah (5)
6. Permasalahan Khusus Lemahnya daya saing investasi Pembangunan daerah tertinggal belum ditangani secara terpadu antar sektor dan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha p , y , Pemekaran daerah yang belum mampu menyejahterakan masyarakat Rendahnya proses pembangunan dan penguatan stabilitas keamanan di daerah perbatasan negara.
www.dadangsolihin.com
25
Definisi Perencanaan
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan p tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan.
Menentukan : Menemukan (mengungkapkan dan meyakinkan). Tindakan : Spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan Tepat : Dikaitkan dengan tindakan Pilihan-pilihan :
1. 1 Pemilihan tujuan dan kriteria 2. Identifikasi seperangkat alternatif yang konsisten dengan preskripsi dengan pemilihan alternatif yang memungkinkan 3. Arahan tindakan mengenai tujuan y g telah ditentukan g j yang
www.dadangsolihin.com 27
Syarat Perencanaan y
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: 1. Tujuan 1 T j an akhir yang dikehendaki ang dikehendaki. 2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). 3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. 4. Masalah-masalah yang dihadapi. 5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. 6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. 7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya. 8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. pelaksanaannya
www.dadangsolihin.com 28
Fungsi/Manfaat Perencanaan g
• • • • Sebagai penuntun arah Minimalisasi ketidakpastian Minimalisasi inefisiensi sumberdaya Penetapan standar dan pengawasan kualitas
www.dadangsolihin.com
29
Kegagalan Perencanaan (1) g g ( )
1. Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena: informasinya kurang lengkap, metodologinya belum dikuasai, perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan pertimbanganpertimbangan teknis perencanaan diabaikan.
Kegagalan Perencanaan (2)
2. Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya. kegagalan t j di k k l terjadi karena tid k b k it tidak berkaitnya perencanaan d dengan pelaksanaannya. aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten, masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya.
www.dadangsolihin.com
31
www.dadangsolihin.com
32
Kegagalan Perencanaan (3) g g ( )
3. Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang. Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin y melebarnya kesenjangan. Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu.
www.dadangsolihin.com 33
Kegagalan Perencanaan (4)
4. Karena perencanaan diartikan sebagai p g p g pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun. Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya p g y prakarsa individu dan p g pengembangan g kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh. Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya. Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally planned system).
www.dadangsolihin.com
34
Sistem Perencanaan yang Berhasil y g
• • • Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat. Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta. y •
Perencanaan yang Ideal
Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya prosesnya. Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus menerus dalam kesejahteraan, dan terus-menerus kesejahteraan jangan sampai terjadi kemunduran. Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system). Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).
www.dadangsolihin.com 36
•
• •
www.dadangsolihin.com 35
Monev?
+ 30 Laws and Regulations regarding M&E
www.dadangsolihin.com Picture from John Mancini, ECM in State and Local Government 38
Gambaran Sistem M&E (Sekarang dan Akan Datang)
Sekarang Akan Datang •
Adanya berbagai macam peraturan yang Satu laporan dapat diakses oleh seluruh mengamanatkan agar sektor (K/L) dan institusi (K/L) dan daerah daerah menyusun laporan evaluasi kinerja Evaluasi dapat dilakukan secara pembangunan komprehensif Depdagri Sistem evaluasi yang baru diharapkan LAN mewujudkan integrasi dan saling keterkaitan yang bersinergi dan Menpan mempengaruhi antara hasil evaluasi yang Departemen Keuangan satu dengan yang lainnya Bappenas Lebih efisien dan biaya rendah Setneg Memperkenalkan evaluasi yang K/L terkait terintegrasi, sistem top-down dan bottomTidak adanya implikasi/dampak dari up pelaksanaan kegiatan evaluasi Evaluasi yang kontinu untuk proses Sangat Mahal (Biaya dan Waktu) pembelajaran institusi Evaluasi top-down Evaluasi aktif (melibatkan pihak eksternal) Evaluasi fragmentasi 1 waktu Menciptakan s s e insentif-disinsentif da e c p a a sistem se d s se dari Evaluasi pasif hasil evaluasi Kurangnya penghargaan terhadap www.dadangsolihin.com komunitas evaluator hasil Adanya 39 evaluasi
Apa itu Sistem Monitoring
Sistem Monitoring adalah sistem pengumpulan data/informasi secara reguler dan terus-menerus yang dapat menghasilkan indikator-indikator perkembangan dan pencapaian suatu kegiatan program/kegiatan terhadap tujuan yang ditetapkan. Sistem monitoring mencakup penelusuran pelaksanaan sistem yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap target kinerja yang jelas dan konsisten, laporan kemajuan, dan identifikasi masalah. Secara umum, sistem monitoring (dan evaluasi) terdiri dari empat komponen, yaitu: tujuan (goal), sasaran (target), indikator (indicator), dan masukan (input).
•
•
www.dadangsolihin.com
40
Mengapa Monitoring Diperlukan?
Untuk mengetahui: g
• Apakah tujuan yang ditetapkan akan (cenderung) dapat dicapai? – Mengapa? – Mengapa tidak? Apakah hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan/ implementasi program/ kegiatan? Apakah koordinasi yang dilakukan efektif? A k h k di i dil k k f ktif? Apakah terdapat kesenjangan dalam implementasi? – Bagaimana mengatasinya?
Apa itu Evaluasi?
Evaluasi adalah: • suatu proses untuk membuat penilaian secara sistematik • mengenai suatu kebijakan, program atau kegiatan • berdasarkan informasi dan hasil analisis • dibandingkan terhadap relevansi, keefektifan biaya, dan keberhasilannya • untuk keperluan pemangku kepentingan.
• • •
www.dadangsolihin.com
41
www.dadangsolihin.com
42
Evaluasi Menurut Waktu Pelaksanaan
1. Evaluasi Formatif:
Dilaksanakan pada waktu pelaksanaan program Bertujuan memperbaiki pelaksanaan program Temuan utama berupa masalah masalah dalam pelaksanaan masalah-masalah program.
Evaluasi Menurut Tujuan
1. Evaluasi proses: Mengkaji bagaimana program berjalan dengan fokus pada masalah penyampaian pelayanan (service delivery). 2. Evaluasi biaya-manfaat: Mengkaji biaya program relatif terhadap alternatif penggunaan sumberdaya dan manfaat dari program program. 3. Evaluasi dampak: Mengkaji apakah program memberikan pengaruh yang dii i k M k ji k h b ik h diinginkan terhadap individu, rumahtangga, masyarakat, dan kelembagaan.
2. Evaluasi Summatif:
Dilaksanakan pada saat pelaksanaan program sudah selesai Bertujuan untuk menilai hasil p j pelaksanaan p g program Temuan utama berupa capaian-capaian dari pelaksanaan program.
www.dadangsolihin.com
43
www.dadangsolihin.com
44
Mengapa Perlu Evaluasi?
1. Apakah desain program-program tersebut sudah tepat? Jawaban dari pertanyaan ini akan memberikan pembelajaran untuk penyusunan desain suatu program di masa yang akan datang. 2. Apakah sumberdaya yang tersedia telah digunakan secara p y y g g efisien? Jawaban dari pertanyaan ini akan memberikan gambaran mengenai akuntabilitas penggunaan dana p p gg publik dalam suatu p g program. 3. Apakah hasil yang dicapai telah sesuai dengan yang diharapkan? Jawaban dari pertanyaan ini akan memberikan landasan bagi pengambilan keputusan mengenai apakah suatu program akan dilanjutkan, dan kalau dilajutkan apakah desainnya akan diperbaiki. • • • • • •
Mengapa Enggan Melakukan Evaluasi
Biaya evaluasi mahal. Evaluasi menghabiskan banyak waktu. Secara teknis evaluasi sulit dilakukan. Temuan evaluasi sering bersifat politis politis. Laporan evaluasi sering terlambat. Banyak pelaksana program yang takut bahwa program mereka akan dinilai gagal.
www.dadangsolihin.com
45
www.dadangsolihin.com
46
Perbedaan antara Monitoring dan Evaluasi
Aspek
1. Tujuan
Kriteria Evaluasi
1. Relevansi 2. Efektifitas 3. Efisiensi 4. Dampak 5. Keberlanjutan
Monitoring
Menilai kemajuan dalam pelaksanaan program yang sedang berjalan Akuntabilitas penyampaian input program Dasar untuk aksi perbaikan Penilaian keberlanjutan program
Evaluasi
Memberikan gambaran pada suatu waktu tertentu mengenai suatu program Akuntabilitas penggunaan sumberdaya Pembelajaran tentang hal-hal yang dapat dilakukan lebih baik di masa yang akan datang Relevansi Efektifitas Efisiensi Dampak Keberlanjutan Umumnya dilaksanakan pada pertengahan dan akhir program
2. Fokus
3. Cakupan
Apakah pelaksanaan sesuai dengan rencana? Apakah terdapat penyimpangan? Apakah penyimpangan tersebut dapat dibenarkan?
4. Waktu pelaksanaan
Dilaksanakan terus-menerus Dilaksanakan secara berkala selama program berjalan
www.dadangsolihin.com
47
www.dadangsolihin.com
48
Kriteria Evaluasi dan Logic Model g
Policy P li Overall Goal (Impact) Program Relevance Project P P j t Purpose (Outcome) Impact
Relevansi
Sejauh mana kegiatan sejalan dengan prioritas dan kebijakan
Levels Policy Logframe Overall Goal (Impacts)
Program Overall Purpose (Outcome) p Ouputs
Relevance
Effectiveness
Project P j t Output Efficiency Input
www.dadangsolihin.com
Sustainability
Project j
Inputs
49 www.dadangsolihin.com 50
Efektivitas
Suatu ukuran sejauh mana sebuah kegiatan mencapai tujuan
Levels Policy Logframe Overall Goal (Impacts) IRR Project Purpose (Outcome)
Use of Outputs
Efisiensi
Mengukur keluaran, kualitatif dan kuantitatif, dalam hubungan dengan masukan.
Levels Policy Logframe L f Overall Goal (Impacts)
Program
Program
Effectiveness
Project Purpose (Outcome) p Ouputs
Project j
p Ouputs
Project
Efficiency
Inputs
Project Period Project Cost
Inputs
51 www.dadangsolihin.com 52
www.dadangsolihin.com
Dampak
Perubahan P b h positif d negatif yang dih ilk oleh sebuah i t itif dan tif dihasilkan l h b h intervensi i pembangunan, secara langsung maupun tidak, disengaja maupun tidak
Levels Policy L f Logframe Overall Goal (Impacts) Levels Policy
Keberlanjutan
Mengukur apakah manfaat suatu k i t d M k k h f t t kegiatan dapat t t terus dinikmati di ik ti setelah anggaran tidak diberikan lagi (dalam jangka menengah dan jangka panjang)
Logframe L f Overall Goal (Impacts)
Impacts
Changes in Economic, Social, and Environmental Conditions
Program Project Purpose (Outcome) p Ouputs
Program Project Purpose (Outcome) p Ouputs
Operation & Maintenance
Sustainability
Project
Project
Inputs
www.dadangsolihin.com 53
Inputs
www.dadangsolihin.com 54
Penilaian Evaluasi
a
(4) Sustainability
Jenis Evaluasi
A
Highly Satisfactory
b c a
a a a
(1) Relevance b (2) Effectiveness (3) Efficiency b
Tahap Perencanaan (ex-ante) • dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan • untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai i tujuan yang telah dirumuskan y sebelumnya
Tahap Pelaksanaan (on-going)
Tahap Pasca-Pelaksanaan (ex-post)
c a
(3) Efficiency b
b c
(4) Sustainability
b c a
B
Satisfactory
c a
(2) Effectiveness
c
b c
(4) Sustainability b c
C
Moderately Satisfactory
a
(4) Sustainability
b c
D
Unsatisfactory
• dilakukan pada saat • Dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana pelaksanaan berakhir rencana • untuk melihat apakah pembangunan pencapaian (keluaran/ hasil/ • untuk menentukan dampak) program mampu tingkat kemajuan mengatasi masalah pelaksanaan pembangunan yang ingin dipecahkan rencana dibandingkan • untuk menilai efisiensi (keluaran d h il (k l dan hasil dengan rencana d dibandingkan masukan), yang telah ditentukan efektivitas (hasil dan dampak sebelumnya
www.dadangsolihin.com
55
www.dadangsolihin.com
terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap f t (d kt h d kebutuhan) dari suatu 56 program.
Kunci Keberhasilan M&E
• Keberhasilan institusionalisasi sistem M&E mencak p berbagai instit sionalisasi mencakup upaya menciptakan kesinambungan & menjamin sistem M&E berfungsi baik bagi pemerintah Ada ti kunci utama yaitu: Ad tiga k i t it – pemanfaatan informasi M&E – kualitas informasi M&E – Kesinambungan M&E
Kendala Pelaksanaan M&E (1)
1. Anggaran Apresiasi yang kurang terhadap pentingnya M&E menyebabkan anggaran yang dialokasikan kecil. 2. SDM Belum didukung oleh jumlah dan kualitas SDM yang cukup. 3. Kemampuan/ Keahlian ”Tour of duty PNS terutama di Pemda Tour duty” PNS, Kurangnya tenaga teknis terlatih 4. Perlengkapan/ Peralatan Berkaitan d B k it dengan kondisi perekonomian dan infrastruktur wilayah k di i k i d i f t kt il h yang masih tertinggal. Mis: listrik, AC, komputer, kendaraan operasional, peralatan telekomunikasi.
57 www.dadangsolihin.com 58
•
www.dadangsolihin.com
Kendala Pelaksanaan M&E (2)
5. Prosedural Tidak adanya acuan kerja (Petunjuk Operasional) Tidak diterimanya laporan Monitoring pelaksanaan kegiatan Tidak adanya kerangka acuan p y g pelaksanaan evaluasi Mekanisme pelaporan yang ada inter instansi pemerintah belum memiliki pola yang jelas dan pasti. 6. Pengiriman Kondisi geografis Masih minimnya prasarana dan sarana transportasi/ komunikasi.
www.dadangsolihin.com
59
Pengertian Indikator
Pengertian Kinerja
Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi (LAN, 1999:3) Outcome hasil kerja keras organisasi dalam mewujudkan tujuan stratejik yang ditetapkan organisasi, kepuasan pelanggan serta kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat (Kane dan Johnson, 1995) )
Indikator adalah variabel-variabel yang mengindikasi atau memberi petunjuk kepada kita tentang suatu keadaan tertentu, sehingga dapat digunakan untuk mengukur perubahan (Green, 1992).
www.dadangsolihin.com 61
Perilaku berkarya, penampilan atau hasil karya. Oleh karena itu kinerja merupakan bentuk bangunan yang multi dimensional, sehingga cara mengukurnya sangat bervariasi tergantung p gg g y g g g pada banyak faktor (Bates dan Holton 1995).
www.dadangsolihin.com
62
Pengertian Indikator Kinerja
Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan KEGUNAAN dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex-ante), pelaksanaan (on-going), maupun setelahnya (ex-post) petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran
www.dadangsolihin.com 63
Pengembangan Indikator Kinerja
• Tidak cukup hanya dengan memfokuskan pada penghitungan biaya keluaran (efisiensi) Tujuan kebijakan dan pendekatan (efisiensi). program – juga harus dianalisa Indikator bisa diterapkan untuk: (a) Masukan; (b) Efisiensi – Keluaran; (c) Efektivitas – Hasil; (d) Kualitas; dan (e) Kepuasan Pelanggan. Bisa dikaitkan dengan kesepakatan kinerja antara Menteri dan Kepala Lembaga dan para pejabat di bawahnya Indikator memerlukan definisi dan penafsiran yang hati-hati – seringkali diformulasikan, diimplementasikan dan ditafsirkan dengan buruk Harus dikembangkan untuk masing-masing program/kegiatan – ada yang sulit misalnya pertahanan – beberapa lebih mudah misalnya penyelenggara jasa. misaln a pen elenggara jasa
www.dadangsolihin.com 64
•
• •
•
Fungsi Indikator Kinerja
• • • • Memperjelas tentang; what, how, who, and when suatu kegiatan dilaksanakan Menciptakan konsensus yang dibangun oleh stakeholders Membangun dasar pengukuran, analisis, dan Evaluasi kinerja program pembangunan
Kedudukan Indikator Kinerja
Pemantauan dan Evaluasi
Perencanaan
Pelaksanaan
Indikator Kinerja Kualitatif Kuantitatif
Sasaran dan Tujuan
www.dadangsolihin.com 65 www.dadangsolihin.com 66
Logic Model Theory
IMPACT
Hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian outcome Manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficieries tertentu sebagai hasil dari output
Indikator Kinerja INPUT
• Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan material, SDM peralatan, material dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana stratejik yang ditetapkan
Apa yang ingin diubah
M Metode Penyusu unan
OUTCOME
Apa yang ingin dicapai
Apa yang dihasilkan (barang) atau dilayani (jasa)
•
OUTPUT
Produk/barang/jasa akhir yang dihasilkan
Contoh: • • • • Jumlah dana yang dibutuhkan Tenaga y g terlibat g yang Peralatan yang digunakan Jumlah bahan yang digunakan
KEGIATAN
Metode Pelaksanaan
Proses/kegiatan menggunakan input menghasilkan output y g g yang diinginkan Sumberdaya yang memberikan kontribusi dalam menghasilkan output
Apa yang dikerjakan
Apa yang digunakan dalam bekerja
67
INPUT
www.dadangsolihin.com Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information, National Treasury, Republic of South Africa, May 2007
www.dadangsolihin.com
68
Indikator Kinerja OUTPUT
• Indikator Keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu g p g g yang kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan y g terdefinisi dengan baik dan terukur. Oleh karena itu indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Jumlah jasa/kegiatan yang direncanakan – – – – • – – – – Jumlah orang yang diimunisasi / vaksinasi Jumlah permohonan yang diselesaikan Jumlah pelatihan / peserta pelatihan Jumlah jam latihan dalam sebulan Jml pupuk/obat/bibit yang dibeli Jumlah komputer yang dibeli Jumlah gedung /jembatan yg dibangun meter panjang jalanyang dibangun/rehab
www.dadangsolihin.com 69
Indikator Kinerja OUTCOME
• • Pengukuran indikator Hasil seringkali rancu dengan pengukuran indikator Keluaran. Indikator outcome lebih utama daripada sekedar output. Walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu secara outcome kegiatan telah tercapai. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi y g yang mungkin menyangkut kepentingan banyak p g y g p g y pihak. Dengan indikator outcome instansi dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan p g g y g yang besar bagi masyarakat.
•
Contoh: •
• •
Jumlah barang yang akan dibeli/dihasilkan J l hb k dib li/dih ilk
www.dadangsolihin.com
70
Contoh: Ukuran Kinerja Indikator Outcome j
• Jumlah/ % hasil langsung dari kegiatan – Tingkat Pemahaman peserta terhadap materi pelatihan – tingkat kepuasan dari pemohon/pasien (costumer) – kemenangan tim dlm setiap pertandingan • Peningkatan langsung hal-hal yg positif – kenaikan prestasi kelulusan siswa – peningkatan da a tahan bang nan daya bangunan – Penambahan daya tampung siswa • Penurunan langsung hal-hal yang negatif – Penurunan Tingkat Kemacetan – Penurunan Tingkat Pelanggaran Lalu lintas
Menentukan Indikator Outcome (1)
1. Indikator outcome mencerminkan indikator output p terpenting OUTCOME
Indikator outcome : 1. Indikator output 1a 1 Indikator output 1a 2. Indikator output 2b, 2c 3. Indikator output 3b 4. Indikator output 4a
OUTPUT 1 Indikator 1a Indikator 1b Indikator 1c
OUTPUT 2 Indikator 2a Indikator 2b Indikator 2c
OUTPUT 3 Indikator 3a Indikator 3b Indikator 3c
OUTPUT 4 Indikator 4a Indikator 4b Indikator 4c
www.dadangsolihin.com
71
www.dadangsolihin.com
72
Menentukan Indikator Outcome (2)
2. Indikator outcome merupakan composite index dari indikator output – Indeks gabungan (composite indexes) diperoleh dengan membobot output
Menentukan Indikator Outcome (3)
3. Indikator outcome merupakan hasil Survei – Indikator output harus mendukung pencapaian outcome outcome, meskipun tidak terkait langsung dalam penyusunan indikator outcome OUTCOME (mis : IHSG, IPM, APK)
OUTCOME In 0) Indikator : (I = (∑Pt / ∑Pt-1) x 100)
OUTPUT 1 Indikator : (Pta)
OUTPUT 2 Indikator : (Ptb)
OUTPUT 3 Indikator : (Ptc)
OUTPUT 1 Indikator output
OUTPUT 2 Indikator output
OUTPUT 3 Indikator output
www.dadangsolihin.com
73
www.dadangsolihin.com
74
Indikator Kinerja IMPACT
• Indikator ini memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan. Seperti halnya indikator manfaat, indikator dampak juga baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah dan panjang. Indikator dampak menunjukkan dasar pemikiran mengapa kegiatan dilaksanakan, menggambarkan aspek makro pelaksanaan k i t k k l k kegiatan, t j tujuan k i t secara kegiatan sektoral, regional dan nasional. Peningkatan hal yg positif dlm jk panjang – % Kenaikan Pendapatan perkapita masyarakat – Peningkatan cadangan p g g g pangan – Peningkatan PDRB sektor tertentu • Penurunan hal yang negatif dlm jk panjang – Penurunan Tingkat kemiskinan – Penurunan Tingkat Kematian
www.dadangsolihin.com 75
Persyaratan Indikator Kinerja: SMART • SPESIFIC jelas tidak mengundang multi interpretasi PESIFIC-jelas, • MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured
gets managed ) managed”)
Contoh: •
• ATTAINABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and
appropriate collection method)
• RELEVANT (information needs of the people who will
use the data) )
• TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right
time to influence many manage decision)
www.dadangsolihin.com 76
Sumber Pembuktian (Means of Verification)
Penutup
• • • Setiap bangsa di seluruh dunia memiliki tujuan pembangunan yang bersifat universal. Sudah mendesak untuk menggabungkan M&E ke dalam Siklus Manajemen Pembangunan Dalam usaha melaksanakan pembangunan Daerah, harus memperhitungkan berbagai permasalahan yang ada serta adanya pergeseran paradigma dari Government menjadi Governance Untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam perencanaan pembangunan daerah diperlukan suatu sistem monitoring dan evaluasi pembangunan yang berdasarkan indikator kinerja pembangunan yang SMART.
• How should the information be collected, eg sample collected eg. survey • What source is most appropriate? • Who should do it? • When and How often should the information be collected, analyzed & reported • What formats are required to record the data being collected?
•
www.dadangsolihin.com
77
www.dadangsolihin.com
78
Tentang Narasumber
Terima Kasih
www.dadangsolihin.com
79
www.dadangsolihin.com
80