Undang undang KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA

Document Sample
Undang undang KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA Powered By Docstoc
					                        KEPUTUSAN BERSAMA
          KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
                       KABUPATEN BOYOLALI
                           Nomor: 028/2273/12
                                  DAN
      KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOYOLALI
                    Nomor : Kd.11.09/4/PP.00/1837/2010

                                    TENTANG

                PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK
      PADA TK/RA, SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA, SMK
                      TAHUN PELAJARAN 2010/2011


        KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
   KABUPATEN BOYOLALI DAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
                     KABUPATEN BOYOLALI


Menimbang       : a. bahwa dalam rangka penerimaan peserta didik pada
                     sekolah/madrasah dipandang perlu untuk memberikan pedoman
                     pokok agar pelaksanaannya lebih adil, obyektif,, transparan, dan
                     akuntabel;
                  b. bahwa untuk memacu penerapan pola manajemen berbasis
                     sekolah/madrasah, dipandang perlu memberikan kewenangan yang
                     lebih besar kepada sekolah/madrasah untuk menyelenggarakan
                     penerimaan peserta didik secara lebih mandiri;
                  c. bahwa sehubungan dengan huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan
                     Keputusan Bersama Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
                     Kabupaten Boyolali dan Kepala Kantor Kementerian Agama
                     Kabupaten Boyolali tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik
                     pada TK/RA, SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA
                     SMK Tahun Pelajaran 2010/2011


Mengingat   :    1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang
                    Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
                    Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
                    Indonesia Nomor 4301);
                 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
                    Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
                    2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
                    Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
                    Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-undang Nomor 3
                    Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang Republik
                    Indonesia Nomor32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
                    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38,
                    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
                 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990
                    tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia
                    Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
                    Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
                    Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran
                    Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan
                    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990
    tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik
    Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara
    Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan
    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1998
    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91,
    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1991
    tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik
    Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara
    Republik Indonesia Nomor 3460);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991
    tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik
    Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara
    Republik Indonesia Nomor 3461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005
    tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
    Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
    Republik Indonesia Nomor 4737 Tahun 2005);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
    tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah,
    Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007
    tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara
    Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran
    Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 tahun 2006
    tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi
    Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2007
    tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan
    Dasar Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 74 Tahun 2009 tentang
    Ujian Akhis Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) SD/MI/SDLB
    Tahun Pelajaran 2009/2010;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 75 Tahun 2009 tentang
    Ujian Nasional (UN) SMP/MTs,SMPLB, SMA/MA, SMALB, dan
    SMK Tahun Pelajaran 2009/2010;
14. Surat Edaran Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan
    Menengah Nomor 0015/C3/KP/2010 tanggal 6 Januari 2010 tentang
    Penerimaan Peserta Didik Baru SMP Rintisan Sekolah Bertaraf
    Internasional Tahun Pelajaran 2010/2011;
15. Surat Edaran Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan
    Menengah Nomor 94/C.C4/MN/2010 tanggal 21 Januari 2010
    tentang Mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru Rintisan SMA
    Bertaraf Internasional Tahun Pelajaran 2010/2011;
16. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor
    422.1/01921 tanggal 22 Februari 2010 tentang Penerimaan Peserta
    Didik Baru Tahun Pelajaran 2010/2011
17. Surat Edaran Bupati Boyolali Nomor 900/04502/12.09 tanggal 29
    Juni 2009 tentang Kebijakan Pendidikan Murah bagi Pendidikan
    Dasar
                                    MEMUTUSKAN

Menetapkan        : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
                    OLAHRAGA KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PEDOMAN
                    PENERIMAAN PESERTA DIDIK PADA TK/RA, SD/SDLB/MI,
                    SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA, SMK TAHUN PELAJARAN
                    2010/2011


                                          Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :
1. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri
    melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan
    tertentu.
2. Penerimaan peserta didik baru adalah penerimaan peserta didik pada sekolah/madrasah
    dari sekolah/madrasah yang jenjangnya setingkat lebih rendah.
3. Perpindahan peserta didik adalah penerimaan peserta didik pada sekolah/madrasah lain.
4. Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional adalah ujian nasional yang dilaksanakan secara
    terintregasi dengan pelaksanaan ujian sekolah/madrasah untuk sekolah dasar/madrasah
    ibtidaiyah/sekolah dasar luar biasa.
5. Ujian Nasional adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara
    Nasional untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah.
6. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang menyatakan
    bahwa peserta didik lulus dari satuan pendidikan berdasarkan Pasal 72 Peraturan
    Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
7. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SKHUN adalah surat
    pernyataan nilai mata pelajaran yang didapat dari hasil mengikuti ujian nasional dan bagi
    yang telah dinyatakan lulus dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk seleksi
    masuk jenjang pendidikan berikutnya.
8. Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disebut
    SKHUASBN adalah surat pernyataan nilai mata pelajaran yang didapat dari hasil akhir
    sekolah berstandar nasional dan bagi yang telah dinyatakan lulus dapat digunakan sebagai
    salah satu pertimbangan untuk seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya.
9. Program paket A adalah program pendidikan pada jalur pendiikan non formal yang
    diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara
    dengan SD
10. Program paket B adalah program pendidikan pada jalur pendiikan non formal yang
    diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara
    denganSMP
11. Dinas Pendidikan Provinsi adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
12. Kantor Kementerian Agama Provinsi adalah Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa
    Tengah.
13. Dinas Pendidikan Kabupaten adalah Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten
    Boyolali
14. Kantor Kementerian Agama Kabupaten adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten
    Boyolali.

                                          Pasal 2

Penerimaan peserta didik pada sekolah/madrasah bertujuan memberi kesempatan yang seluas-
luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-
baiknya.
                                         Pasal 3

Penerimaan peserta didik harus berdasarkan prinsip:
1. Obyektivitas, artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun
   pindahan harus memenuhi ketentuan dan tata aturan yang berlaku.
2. Transparan, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik, bersifat terbuka dan dapat
   diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik, untuk menghindarkan
   penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi.
3. Akuntabilitas, artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada
   masyarakat baik prosedur maupun hasilnya.
4. Tidak diskriminatif, artinya setiap warga Negara yang berusia sekolah/madrasah dapat
   mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa
   membedakan daerah asal, agama, ras, dan golongan.
5. Tidak ada penolakan dalam penerimaan peserta didik, termasuk bagi peserta didik yang
   berkebutuhan khusus, kecuali daya tampung sekolah terbatas.

                                         Pasal 4

(1) Persyaratan calon peserta didik TK/RA adalah:
    a. berusia 4 - 6 tahun pada awal pelajaran baru;
    b. mendaftarkan pada TK/RA yang dituju;
    c. ketentuan lain mengenai penerimaan peserta didik TK/RA diatur oleh TK/RA masing-
        masing sesuai Manajemen Berbasis Sekolah dan tidak bertentangan dengan tata
        perundang-undangan yang berlaku.
(2) Persyaratan calon peserta didik kelas I (satu ) SD/MI adalah:
    a. berusia 7-12 tahun pada awal pelajaran baru, apabila belum tercapai kuota yang
        ditetapkan dapat menerima calon peserta didik dengan usia 6 tahun;
    b. bagi calon peserta didik yang berusia kurang dari 6 tahun, harus melampirkan
        rekomendasi tertulis dari pihak yang berkompeten ( konselor atau psikolog );
    c. mendaftarkan pada SD/MI yang dituju;
    d. ketentuan lain mengenai penerimaan peserta didik SD/MI diatur oleh
        sekolah/madrasah masing-masing sesuai Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah dan
        tidak bertentangan dengan tata perundang-undangan yang berlaku.
(3) Persyaratan calon peserta didik kelas I (satu) SDLB adalah:
    a. mendaftarkan pada SDLB yang dituju;
    b. ketentuan lain mengenai penerimaan peserta didik SDLB diatur oleh sekolah/madrasah
        masing-masing sesuai Manajemen Berbasis Sekolah/madrasah dan tidak bertentangan
        dengan tata perundang-undangan yang berlaku
(4) Persyaratan calon peserta didik kelas VII (tujuh) SMP/MTs adalah:
    a. telah lulus dan memiliki ijazah SD/MI/SDLB/SLB Tingkat Dasar/Program Paket A ;
    b. telah lulus dengan memiliki SKHUASBN / Surat Tanda Lulus Program Paket A;
    c. berusia setinggi-tingginya 18 tahun pada tanggal 12 Juli 2010, kecuali dari SDLB/SLB
        Tingkat Dasar ada ketentuan tersendiri;
    d. mendaftarkan pada SMP /MTsyang dituju;
    e. ketentuan lain mengenai penerimaan peserta didik SMP/MTs diatur oleh
        sekolah/madrasah masing-masing sesuai Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah dan
        tidak bertentangan dengan tata perundang-undangan yang berlaku.
(5) Persyaratan calon peserta didik kelas VII (tujuh) SMPLB adalah :
    a. telah lulus dan memiliki Ijazah SD/MI/SDLB/SLB Tingkat Dasar/Program Paket A,
        atau satuan pendidikan bentuk lain yang sederajat;
    b. telah lulus dengan memiliki SKHUASBN/Surat Tanda Lulus Program Paket A, atau
        satuan pendidikan bentuk lain yang sederajat;
    c. mendaftarkan pada SMPLB yang dituju;
    d. ketentuan lain mengenai penerimaan peserta didik SMPLB diatur oleh
        sekolah/madrasah masing-masing sesuai Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah dan
        tidak bertentangan dengan tata perundang-undangan yang berlaku.
(6) Persyaratan calon peserta didik kelas X (Sepuluh) SMA/MA adalah:
    a. telah lulus dan memiliki Ijazah SMP/SMPLB/MTs/ Program Paket B atau satuan
        pendidikan bentuk lain yang sederajat;
    b. telah lulus dengan memiliki SKHUN/STL Program Paket B atau satuan pendidikan
        bentuk lain yang sederajat;
    c. berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada tanggal 12 Juli 2010, kecuali dari
        SMPLB/SLB Tingkat Dasar ada ketentuan tersendiri;
    d. mendaftarkan SMA/MA yang dituju;
    e. ketentuan lain mengenai penerimaan peserta didik SMA/MA diatur oleh
        sekolah/madrasah masing-masing sesuai Manajemen Berbasis Sekolah/madrasah dan
        tidak bertentangan dengan tata perundang-undangan yang berlaku.
(7) Persyaratan calon peserta didik kelas X (Sepuluh) SMALB adalah :
    a. telah lulus dan memiliki Ijazah SMPLB atau satuan pendidikan bentuk lain yang
        sederajat;
    b. telah lulus dengan memiliki SKHUN, atau SKHU;
    c. mendaftarkan pada SMALB yang dituju;
    d. ketentuan lain mengenai penerimaan peserta didik SMALB diatur oleh
        sekolah/madrasah masing-masing sesuai Manajemen Berbasis Sekolah/madrasah dan
        tidak bertentangan dengan tata perundang-undangan yang berlaku.
(8) Persyaratan calon peserta didik kelas X (sepuluh) SMK adalah:
    a. telah lulus dan memiliki Ijazah SMP/SMPLB/MTs/ Program Paket B atau satuan
        pendidikan bentuk lain yang sederajat;
    b. telah lulus dengan memiliki SKHUN/STL Program Paket B;
    c. berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada tanggal 12 Juli 2010; kecuali dari
        SMPLB/SLB Tingkat Dasar ada ketentuan tersendiri;
    d. memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik kompetensi keahlian di sekolah
        yang dituju;
    e. mendaftarkan pada SMK yang dituju;
    f. ketentuan lain mengenai penerimaan peserta didik SMK diatur oleh sekolah masing-
        masing sesuai Manajemen Berbasis Sekolah dan tidak bertentangan dengan tata
        perundang-undangan yang berlaku.
(9) Persyaratan calon peserta didik pada Satuan Pendidikan Rintisan Bertaraf Internasional,
    Program Akselerasi, Program Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa, dan Program Khusus
    Lainnya diatur secara tersendiri oleh satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan
    Pedoman Penyelenggaraan dan Tata Aturan dari Kementerian Pendidikan Nasional,
    Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, dan Kantor Kementerian
    Agama Provinsi Jawa Tengah dengan koordinasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
    atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali

                                         Pasal 5

(1) Jumlah peserta didik pada TK/RA dalam setiap rombongan belajar/kelas maksimum 25
    siswa.
(2) Jumlah peserta didik pada SD/MI dalam setiap rombongan belajar/kelas maksimum 40
    siswa.

(3) Jumlah peserta didik pada SDLB dalam setiap rombongan belajar/kelas maksimum 8
    siswa.
(4) Jumlah peserta didik pada SMP/MTs dalam setiap rombongan belajar/kelas maksimum 36
    siswa.
(5) Jumlah peserta didik pada SMPLB dalam setiap rombongan belajar/kelas maksimum 8
    siswa.

(6) Jumlah peserta didik pada SMA/SMK/MA dalam setiap rombongan belajar/kelas
    maksimum 36 siswa.
(7) Jumlah peserta didik pada SMALB dalam setiap rombongan belajar/kelas maksimum 8
    siswa.

(8) Jumlah peserta didik pada Sekolah RSBI/SBI, Program Akselerasi, Program Cerdas
    Istimewa/Bakat Istimewa, dan Program Khusus lainnya mengacu pada ketentuan
    Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa
    Tengah, dan Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dengan koordinasi Dinas
    Pendidikan Pemuda dan Olahraga atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali



                                          Pasal 6

Kegiatan penerimaan peserta didik dilaksanakan oleh sekolah dengan memperhatikan Jadwal
Penerimaan Peserta Didik pada Kalender Pendidikan melalui tahapan: (1) Pemberitahuan
kepada Masyarakat; (2) Proses Pendaftaran dan jurnal harian; (3) Analisis Nilai UASBN/UN
dan bonus prestasi; (4) Pengumuman Peserta Didik yang Diterima; dan (5) Pendaftaran Ulang.


                                          Pasal 7

(1)   Sekolah dapat mengadakan seleksi calon peserta didik jika daya tampung tidak
      mencukupi.
(2)   Seleksi calon peserta didik TK/RA dilakukan berdasarkan peringkat usia.
(3)   Seleksi calon peserta didik kelas I (satu) SD/SDLB/MI dilakukan berdasarkan peringkat
      usia dan tempat tinggal;
(4)   Seleksi calon peserta didik kelas VII (tujuh) SMP/SMPLB/MTs dilakukan berdasarkan
      peringkat Nilai Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional SD/SDLB/MI/Progam Paket A
      dan telah lulus dengan memiliki Ijasah/SKHUASBN/STL, dengan mempertimbangkan
      bonus prestasi yang dibuktikan dengan bukti fisik yang sah;
(5)   Seleksi calon peserta didik kelas X (sepuluh) SMA/SMALB/MA dilakukan berdasarkan
      peringkat Nilai Ujian Nasional SMP/SMPLB/MTs/Paket B dan telah lulus dengan
      memiliki Ijasah/SKHUN/STL, dengan mempertimbangkan bonus prestasi yang
      dibuktikan dengan bukti fisik yang sah;
(6)   Seleksi calon peserta didik kelas X (sepuluh) SMK dilakukan berdasarkan peringkat
      Nilai Ujian Nasional SMP/SMPLB/MTs/Paket B dan telah lulus dengan memiliki
      Ijasah/SKHUN/STL, dengan mempertimbangkan bonus prestasi yang dibuktikan dengan
      bukti fisik yang sah;
(7)   Selain seleksi seperti tersebut pada ayat (6), untuk mendapatkan kesesuaian antara
      kemampuan dan minat peserta didik dengan bidang keahlian/kompetensi keahlian yang
      dipilih calon peserta didik kelas X (sepuluh) SMK, bisa dilakukan dengan tes khusus
      dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah bersama Komite Sekolah dan
      institusi pasangan/asosiasi profesi. Penyusunan peringkat tetap memperhatikan Nilai
      Ujian Nasional SMP/SMPLB/MTs atau STL Paket B, dengan mempertimbangkan bonus
      prestasi yang dibuktikan dengan bukti fisik yang sah;
(8)   Penerimaan Peserta Didik yang berasal dari luar kabupaten/kota maksimal 10% dari
      kuota yang dibutuhkan kecuali daerah yang berbatasan dengan kabupaten/kota lain;
(9)   Formula      seleksi   Penerimaan      Peserta    Didik    untuk   SMP/SMPLB/MTs,
      SMA/SMALB/MA, dan SMK terdiri dari Nilai UASBN/UN dan bonus prestasi (piagam,
      sertifikat dan sejenisnya) yang pembobotannya diserahkan kepada sekolah/madrasah
      dengan syarat harus disosialisasikan seluas-luasnya kepada masyarakat;
(10) Bonus prestasi adalah hasil prestasi kejuaraan tertinggi yang ditunjukkan dengan foto
     copy piagam kejuaraan, sertifikat kejuaraan, dan sejenisnya yang disahkan oleh fihak
     yang berwenang;
(11) Pengumuman hasil seleksi harus diumumkan secara terbuka kepada masyarakat meliputi
     nilai UASBN/UN, bonus prestasi, formula seleksi dan hasil pengolahannya, peringkat,
     dan pernyataan siswa yang diterima dan tidak diterima;
(12) Seleksi calon peserta didik kelas X (sepuluh) pada Satuan Pendidikan Rintisan Bertaraf
     Internasional, Program Akselerasi, Program Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa, dan
     Program Khusus Lainnya diatur secara tersendiri oleh satuan pendidikan yang
     bersangkutan berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan dan Tata Aturan dari Kementerian
     Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, dan
     Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dengan koordinasi Dinas Pendidikan
     Pemuda dan Olahraga atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali.


                                          Pasal 8

Sekolah wajib membuat jurnal harian dan menginformasikan di papan pengumuman.


                                          Pasal 9

(1) Biaya pendaftaran penerimaan peserta didik diatur seringan mungkin dan bagi calon
    peserta didik yang mengalami hambatan sosial ekonomi agar dibebaskan atau tidak
    dipungut biaya. Khusus untuk Pendidikan Dasar SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs,
    pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik baru : pendaftaran,
    pengadaan formulir, administrasi pendaftaran dan pendaftaran ulang menggunakan dana
    bentuan operasional sekolah (BOS).
(2) Pendaftaran untuk SD/SDLB/MI, dan SMP/SMPLB/MTs bebas biaya;
(3) Biaya Pendaftaran untuk SMA/SMALB/MA maksimal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
(4) Biaya Pendaftaran untuk SMK yang tidak mengadakan tes khusus maksimal Rp.10.000,-
    (sepuluh ribu rupiah), dan yang mengadakan tes khusus maksimal Rp 15.000,- (Lima belas
    ribu rupiah);
(5) Bagi calon peserta didik yang mendaftarkan pada SMA/SMALB/MA, SMK yang orang
    tuanya tidak mampu dan dibuktikan dengan kartu keluarga miskin atau keterangan dari
    Kepala Desa/Lurah, dibebaskan dari biaya pendaftaran;
(6) Biaya Pendaftaran pada Satuan Pendidikan Rintisan Bertaraf Internasional, Program
    Akselerasi, Program Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa, dan Program Khusus Lainnya
    diatur secara tersendiri oleh satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan Pedoman
    Penyelenggaraan dan Tata Aturan dari Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian
    Agama, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, dan Kantor Kementerian Agama
    Provinsi Jawa Tengah dengan koordinasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga atau Kantor
   Kementerian Agama Kabupaten Boyolali

                                          Pasal 10

(1) Penerimaan Peserta Didik Pindahan antar sekolah/madrasah dalam satu kabupaten,
    dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah/Madrasah asal dan Kepala
    Sekolah/Madrasah yang dituju serta dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
    dan Olahraga/Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali.
(2) Penerimaan Peserta Didik Pindahan antar sekolah/madrasah antar kabupaten/kota atau
    antar provinsi, dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah/Madrasah asal dan
    Kepala Sekolah/Madrasah yang dituju dilampiri rekomendasi dari Kepala Dinas
    Pendidikan/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota asal serta dilaporkan kepada
    Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga/Kantor Kementerian Agama Kabupaten
    Boyolali
                                         Pasal 11

(1) Pada akhir pelaksanaan penerimaan peserta didik, Kepala Sekolah/Madrasah wajib
    membuat laporan tentang banyaknya calon peserta didik baru yang direncanakan diterima,
    pendaftar, dan yang diterima sebagai peserta didik baru, dengan menggunakan contoh
    format lampiran II, edaran yang melengkapi keputusan ini.

(2) Laporan Akhir Penerimaan Peserta Didik untuk Sekolah dikirim kepada Kepala Dinas
    Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Boyolali, dan untuk Madrasah dikirim
    kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali selambat-lambatnya satu
    minggu setelah pengumuman.
(3) Laporan Akhir Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Rintisan Bertaraf
    Internasional, Program Akselerasi, Program Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa, dan
    Program Khusus Lainnya diatur       secara tersendiri oleh satuan pendidikan yang
    bersangkutan berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan dan Tata Aturan dari Kementerian
    Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, dan
    Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.

                                         Pasal 12

(1) Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Boyolali membuat laporan
    rekapitulasi penerimaan peserta didik dari sekolah dan melaporkan kepada Bupati
    Boyolali, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah c.q. Sekretaris dengan tembusan
    Kepala Bidang terkait selambat-lambatnya satu bulan setelah pengumuman;
(2) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali membuat laporan rekapitulasi
    penerimaan peserta didik dari sekolah dan melaporkan kepada Kepala Kantor
    KementerianAgama Provinsi Jawa Tengah c.q. Sekretaris dengan tembusan Kepala Bidang
    terkait selambat-lambatnya satu bulan setelah pengumuman.

                                         Pasal 13

Masa Orientasi Siswa dilaksanakan 3 (tiga) hari pertama masuk sekolah bersifat akademik dan
pengenalan lingkungan tanpa kekerasan, dalam suasana yang menyenangkan, dan dengan
pengawasan guru.
                                          Pasal 14

(1) Program Dana Pengembangan Fisik dan Peningkatan Mutu Sekolah/Madrasah
    SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA, dan SMK Negeri maupun Swasta bagi peserta
    didik baru dalam rangka mewujudkan “Pendidikan Murah” harus memenuhi syarat sbb:
    a. Bersifat sangat mendesak untuk diadakan karena akan mengganggu/menghambat
        keberlangsungan kegiatan belajar mengajar;
    b. Digunakan untuk pendampingan bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi,
        dan fihak-fihak lain yang harus dipenuhi sebagai syarat menerima bantuan tersebut;
    c. Untuk penyiapan program “Sukses Ujian Nasional, Olimpiade Sain, Olimpiade Olah
        Raga, Festival Seni”
    d. Direncanakan dan dimusyawarahkan dengan Dewan Guru dan Komite
        Sekolah/Madrasah atau Yayasan Sekolah/Madrasah;
    e. Tidak memberatkan orang tua, dan dimusyawarahkan secara demokratis, terbuka,
        sukarela, tidak dikondisikan, disetujui dan disyahkan dalam rapat pleno orangtua;
    f. Sekolah wajib membebaskan/meringankan orang tua siswa yang fakir, miskin, dan
        tidak mampu memenuhi kebutuhan primernya;
    g. Tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik,
        penilaian hasil belajar, kenaikan kelas, dan kelulusan peserta didik;
    h. Menyusun proposal sederhana dengan sistematika: Latar Belakang, Tujuan, Rencana
        Pengembangan, Rencana Anggaran Belanja, Out Put, dan Out Come yang diharapkan
        serta disetujui oleh Pengawas dan Kepala Bidang/Kasi yang membidangi dan
        disahkan Kepala Disdikpora/Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupten Boyolali;
    i. Dituangkan dalam RKS, RKT, dan RAPBS
(2) Iuran Rutin Bulanan untuk SMA/SMALB/MA, dan SMK dalam rangka mewujudkan
    “Sekolah Murah” harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a. Digunakan untuk biaya operasional sekolah;
    b. Besaran biaya maksimal sama dengan tahun lalu;
    c. Tidak memberatkan orang tua dan dimusyawarahkan secara demokratis dan terbuka
       dengan komite sekolah serta disetujui dan disyahkan dalam rapat pleno orangtua;
    d. Sekolah wajib membebaskan/meringankan orang tua siswa yang fakir, miskin, dan
       yang tidak mampu memenuhi kebutuhan primernya;
    e. Dituangkan dalam RKS, RKT, dan RAPBS

                                          Pasal 15

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan Kantor Kementerian Agama sesuai dengan
kewenanganannya wajib memantau pelaksanaan penerimaan peserta didik.



                                          Pasal 16
Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan yang bertentangan dengan ketetapan
tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik pada Sekolah/Madrasah, dinyatakan tidak berlaku
lagi.

                                          Pasal 17

Pelanggaran terhadap Pedoman Penerimaan Peserta Didik pada Sekolah/Madrasah ini akan
diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.


                                          Pasal 18

(1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri
(2) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan
    sebagaimana mestinya
(3) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan


                                                      Ditetapkan di Boyolali
                                                      Pada Tanggal 17 Mei 2010

   KEPALA KANTOR                                      KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEMENTERIAN AGAMA                                      PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BOYOLALI                                      KABUPATEN BOYOLALI




Drs. HASAN KAMAL, M.Si.                              Drs. MULYONO SANTOSO, M.Si.
      Pembina Tk.I                                            Pembina Tk I
NIP. 19611023 198303 1 003                             NIP. 19620803 198803 1 006


Tembusan Yth :
   1. Bupati Boyolali ( sebagai laporan)
   2. Ketua DPRD Kabupaten Boyolali
   3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
   4. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
   5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Boyolali
   6. Pertinggal
Lampiran I: Keputusan Bersama Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga No: 028/2273/12
           dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali No: Kd.11.09/4/PP.00/1837/2010
          Tanggal: 17 Juni 2010


                                                         JADWAL KEGIATAN PENERIMAAN
                                        PESERTA DIDIK PADA SEKOLAH/MADRASAH TAHUN PELAJARAN 2010/2011

                      Jenis Kegiatan                                       Analisis dan                       Pandaftaran           Hari-hari
           No                               Pendaftaran       Tes Khusus   penyusunan     Pengumuman             ulang              pertama
                    Satuan Pendidikan                                       peringkat                                             masuk sekolah
            1             TK/RA
                a. Negeri                  30 Juni - 2 Juli                   5 Juli         6 Juli             8 - 9 Juli         12 - 14 Juli
                b. Swasta                  30 Juni - 3 Juli                   6 Juli         7 Juli             8 - 9 Juli         12 - 14 Juli
            2   SD/MI
                a. Negeri                  30 Juni - 2 Juli                   5 Juli         6 Juli             8 - 9 Juli         12 - 14 Juli
                b. Swasta                  30 Juni - 3 Juli                   6 Juli         7 Juli             8 - 9 Juli         12 - 14 Juli
            3   SMP/SMPLB/MTs
                a. Negeri                  30 Juni - 2 Juli                   5 Juli         6 Juli             8 - 9 Juli         12 - 14 Juli
                b. Swasta                  30 Juni - 3 Juli                   6 Juli         7 Juli             8 - 9 Juli         12 - 14 Juli
            4   SMA/SMALB/MA
                a. Negeri                  30 Juni - 2 Juli                   5 Juli         6 Juli             8 - 9 Juli         12 - 14 Juli
                b. Swasta                  30 Juni - 3 Juli                   6 Juli         7 Juli             8 - 9 Juli         12 - 14 Juli
            5   SMK
                a. Negeri                  30 Juni - 2 Juli     3 Juli        5 Juli         6 Juli             8 - 9 Juli         12 - 14 Juli
                b. Swasta                  30 Juni - 3 Juli     5 Juli        6 Juli         7 Juli             8 - 9 Juli         12 - 14 Juli

                KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA                                            KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
                       KABUPATEN BOYOLALI                                                               KABUPATEN BOYOLALI




                        Drs. HASAN KAMAL, M.Si.                                                       Drs. MULYONO SANTOSO, M.Si.
                               Pembina Tk. I                                                                  Pembina Tk. I
                       NIP. 19611023 198303 1 003                                                       NIP. 196208031988031006
Lampiran II : Keputusan Bersama Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga No: 028/2273/12
            dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali No: Kd.11.09/4/PP.00/1837/2010
            Tanggal: 17 Juni 2010



                                            LAPORAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SERTA DATA PESERTA DIDIK
                                                             TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011
                                                     Nama Sekolah / Madrasah : ………………………………….


             Satuan      Peserta Didik baru Tk.I                                 Peserta Didik Kelas*)                        Mengulang/       Putus
   No                                                                                                                                                   Lulusan
           Pendidikan Direnc    Pandaf Diterima        I / VII   II / VIII   III / IX   IV / X      V / XI   VI / XII   JML   Tinggal Kelas   Sekolah
    1           2        3         4           5          6          7           8        9          10        11        12       13            14        15
    1          TK
    2          SD
    3         SMP
    4         SMA
    5         SMK
    6          MI
    7         MTs
    8          MA
        Jumlah


Keterangan :                                                                                                                  Kepala Sekolah/ Madrasah
    1.    Direncanakan adalah jumlah Peserta Didik baru sesuai daya tampung optimal
    2     Dicoret kelas yang tidak diperlukan
    3.    Semua blok hitam tidak perlu diisi '                                                                                ……………………………..
    4.    Laporan dikirim paling lambat 16 Juli 2010                                                                          NIP. ……………………….
Lampiran IV
Keputusan Bersama Kepala Dinas Dikpora No: 028/2273/12 dan
Kepela Kementerian Agama Kab. Boyolali No: Kd.11.09/4/PP.00/             /2010
Tanggal        : 7 Juni 2010



                                           BONUS PRESTASI

        Penentuan bonus prestasi dalam Penerimaan Peserta Didik Tahun 2010/2011 adalah sebagai
        berikut:
        Prestasi bidang Akademis (KIR, Lomba Mata Pelajaran dan peserta didik teladan), bidang olahraga
        (semua cabang olahraga yang resmi dipertandingkan pada event nasional), bidang ksesenian (seni
        tari tradisional, seni tari modern, seni suara/vocal, seni lukis/kriya, seni musik, seni karawitan, seni
        teater/drama, seni pedalangan, seni bacan puisi/geguritan, membaca “cerkak” mengarang dan
        MTQ), bidang ketrampilan (pramuka dan PMR) pada tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota
        dan Kecamatan baik perorangan maupun kelompok, sebagai juara diberi bonus nilai sebagai berikut
        :
                 a) Kejuaraan Tingkat Internasional
                     (1) Juara I     : dapat diterima langsung pada sekolah yang dipilih dengan catatan
                                       sesuai dengan kemampuan anak;
                     (2) Juara II : dapat diterima langsung pada sekolah yang dipilih dengan catatan
                                       sesuai dengan kemampuan anak;
                     (3) Juara III : dapat diterima langsung pada sekolah yang dipilih dengan catatan
                                       sesuai dengan kemampuan anak;
                 b) Kejuaraan Tingkat Nasional
                     (1) Juara I     : dapat diterima langsung pada sekolah yang dipilih dengan catatan
                                       sesuai dengan kemampuan anak;
                     (2) Juara II : diberi bonus nilai 2,75;
                     (3) Juara III : diberi bonus nilai 2,50;
                 c) Kejuaraan Tingkat Provinsi
                     (1) Juara I     : diberi bonus nilai 2,25;
                     (2) Juara II : diberi bonus nilai 2,00;
                     (3) Juara III : diberi bonus nilai 1,75;
                 d) Kejuaraan Tingkat Kabupaten/Kota
                     (1) Juara I     : diberi bonus nilai 1,50;
                     (2) Juara II : diberi bonus nilai 1,25;
                     (3) Juara III : diberi bonus nilai 1,00;
                 e) Kejuaraan Tingkat Kecamatan
                     (1) Juara I     : diberi bonus nilai 0,75
                     (2) Juara II : diberi bonus nilai 0,50;
                     (3) Juara III : diberi bonus nilai 0,25;

        Demikian untuk menjadikan pedoman dalam pelaksanaan PPD Tahun 2010/2011, dan atas
        perhatiannya diucapkan terima kasih.




             KEPALA KANTOR                                       KEPALA DINAS PENDIDIKAN
           KEMENTERIAN AGAMA                                      PEMUDA DAN OLAHRAGA
           KABUPATEN BOYOLALI                                      KABUPATEN BOYOLALI




          Drs. HASAN KAMAL, M.Si.                                Drs. MULYONO SANTOSO, M.Si.
                 Pembina Tk.I                                              Pembina Tk I
          NIP. 19611023 198303 1 003                                  NIP. 19620803 198803 1 006

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags: Peraturan
Stats:
views:92
posted:8/27/2011
language:Indonesian
pages:12
Description: Peraturan perundang-undangan
Anggoro Prasetya Anggoro Prasetya Media online Centre http://
About