Harya Pratama 0905050176 Sosiologi
Pengaruh Ekonomi Global Terhadap Indonesia
Teori pembangunan yang muncul setelah perang dunia kedua dipicu dengan adanya konferensi Bretton Woods yang berpengaruh terhadap penciptaan struktur ekonomi dunia yang terbagi ke dalam dua blok, yaitu blok barat dan kapitalis dengan blok timur dan negara sosialisnya. Konferensi ini juga memunculkan IMF dan IBRD yang juga dikenal sebagai bank dunia. Kemudian sistem yang ada di Bretton Woods dibuat untuk menjaga kestabilan dan keleluasaan aliran perdagangan internasional, yang dalam hal ini diatur oleh GATT. Jadi pada dasarnya dalam teori pembangunan pada masa ini dengan diberlakukannya perdagangan internasional diharapkan juga dapat mengalirkan dana investasi yang diberikan bank dunia kepada negara-negara yang tergabung ke dalam anggota konferensi tersebut.sehingga aliran dana yang diberikan bank dunia digunakan sepenuhnya untuk pembangunan negara-negara yang diberikan pinjaman dana. Namun, konferensi tersebut gagal dalam mengambil saran yang diberikan Keynes untuk menciptakan suatu organisasi perdagangan bebas yang memiliki kekuatan lebih dibandingkan GATT yang dapat mendukung negara-negara anggota serta memungkinkan tejadinya kestabilan harga komoditas. Selain itu Keynes juga memberikan rekomendasi agar IMF dapat menekan surplus balance-of-payments ke dalam perdagangan terbuka. Konferensi Bretton Woods secara khusus mengetengahkan tentang pembangunan ekonomi berdasarkan pengaruh dari lingkungan internasional, namun Keynes beranggapan bahwa kepemimpinan politik lebih berpengaruh. Konsep ekonomi pembangunan yang dikemukakan Keynes ini ternyata diterima baik oleh sistem internasional maupun untuk ekonomi domestik. Gagasan Keynes tentang hal ini merupakan model pembangunan klasik dan neoklasik yang mengkhususkan pada pasar bebas. Adapun munculnya model pembangunan klasik dan neoklasik dipicu dengan ada sistem kapitalisme yang menyebar dibanyak negara di eropa. Munculnya pemikiran
klasik dan neoklasik ini pada dasarnya menentang kemunculan kapitalisme dimana terdapat suatu relasi produksi yang diciptakan dari hubungan antara pemilik modal dan buruk pekerja. Namun fokus utamanya lebih kepada banyaknya pengangguran sebagai akibat dari berkembangnya kapitalisme itu sendiri. Lain halnya dengan negara dunia ketiga, bagi sebagian negara berkembang sebagai negara tempat pasar produksi bagi negara kapitalis kebutuhan atas investasi dari pihak asing sangatlah diperlukan bagi pembangunan di negara-negara tersebut. Dengan masuknya modal asing ke negara tersebut dapat dikatakan negara investor juga memiliki andil dalam membangun negara, namun yang terlihat disini dengan adanya hubungan tersebut juga dapat berarti berlakunya kolonisasi secara tidak langsung melalui modalmodal yang masuk dari negara lain sehingga pada akhirnya negara investor memiliki pengaruh dalam pembangunan negara-negara berkembang. Sesungguhnya kehidupan 5,2 milyar manusia yang berserak di 182 negara di dunia, berada di bawah kontrol negara-negara maju yang tergabung dalam G7 (Amerika Serikat, Kanada, Itali, Jepang, Inggris, Jerman, Perancis). Karena secara riil, keputusankeputusan yang menyangkut hajat hidup penduduk dunia tidak lagi ditentukan oleh warganegara (elit politik) yang berada di masing-masing negara, tetapi harus mengikuti keputusan yang digariskan oleh Oranisasi Perdagangan Dunia (WTO), lembaga-lembaga keuangan multilateral seperti Bank Dunia (WB), Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Pembangunan Asia (ADB), Bank Pembngunan Afrika (AfDB), Bank
Pembangunan Eropa (EBRD), Bank Pembangunan antar Amerika (IADB) dan Bank Pembangunan Islam (IDB). Hampir seluruh negara di dunia telah menjadi anggota WTO. Demikian juga untuk Bank Dunia dan IMF. Sedangkan untuk AfDB, IDB, IADB maupun ADB, para anggotanya adalah negara-negara maju ditambah dengan negara-negara yang berlokasi di kontinen tersebut. Indonesia misalnya menjadi anggota WTO, Bank Dunia, IMF dan ADB. Tetapi tidak menjadi anggota AfDB maupun IADB. Sistem pengambilan keputusan dari lembaga-lembaga tersebut didasarkan pada jumlah saham yang disetorkan anggota. Semakin besar saham diberikan, semakin besar suara (vote) negara yang bersangkutan. Pemegang saham terbesar umumnya dipegang
oleh negara-negara maju. IMF misalnya, pemegang hak suara terbesar adalah Amerika Serikat (17,5%), Jepang (6,3%) dan Jerman (6,2%). Sedangkan untuk ADB, Amerika Serikat dan Jepang menguasai masing-masing 16,1% saham, dan Kanada (5,4%). Dari komposisi saham inilah dapat terdeteksi dengan jelas, bahwa kebijakan-kebijakan lembaga-lembaga multilateral di atas menjadi sangat tergantung dengan kepentingan politik negara-negara maju. Peluang membangun imperium politik yang tercipta dari kekuatan ekonomi yang terorganisir tersebut, semakin tercipta ketika mereka secara terorganisir pula membangun kekuatan ekonominya. Mereka menciptakan lembaga-lembaga keuangan untuk mendukung investasi mereka di negara-negara debitur. Lembaga ini umum disebut sebagai Lembaga Kredit Ekspor = ECA (Export Credit Agnecies). ECA terbesar adalah JBIC untuk Jepang, Exim Bank untuk Amerika Serikat, EDC untuk Kanada, Hermes untuk Jerman. Kemudian mereka juga menciptakan lembaga-lembaga penjamin sendiri, yang tujuannya memberikan jaminan atas investasi asset-assetnya. Amerika Serikat misalnya, memiliki OPIC. Pada saat yang sama negara-negara maju tersebut menciptakan pula perusahaanperusahaan multinasional (MNC = Multinational coorporation). Kekuatan ekonomi terbesar dunia didominasi oleh 57 Negara dan 43 MNC. Asset General Motor (AS) dan Exxon (AS) lebih besar ketimbang Yugoslavia, Swiss maupun Arab Saudi. British Petroleum (Inggris) menghasilkan lebih besar dibanding apa yang didapat Bulgaria, atau Finlandia. Penjualan General Motor dapat melebihi GNP (Gros National Product) negaranegara di dunia, begitu juga penghasilan ITT melebihi pendapatan negara Portugal. Dari 50 MNC terkenal, 21 berbasis di Amerika Serikat yang menguasai 54% dari total penjualan dunia, disusul dengan Jerman 10 %, Inggris 9%, Jepang 7%, Perancis 6% dan Belanda 5%. Sepertiga dari perdagangan dunia didominasi oleh MNC, yang ternyata melakukan perdagangan di antara mereka sendiri. PBB memperkirakan 50% dari ekspor AS terjadi di antara MNC mereka sendiri, sementara Inggris mencapai 30%-nya. Ketika pelaku bisnis bertindak bersamaan sebagai pembeli dan penjual, maka mekanisme pasar tidak dapat diterapkan terhadap mereka. Karena si pengusaha dapat menentukan harga menurut selera mereka sendiri.
Pada kenyataannya dari kondisi yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa dampak yang timbul hususnya bagi Indonesia, diantaranya : 1. Terjebak dengan skenario neo-liberal Syarat-syarat adanya deregulasi, privatisasi dan liberalisasi adalah syarat dasar yang ditekankan oleh aliran pendukung neo-liberal, yang sekarang menguasai perekonomian dunia. Setelah tekanan untuk mengadakan aturan-aturan hukum yang mendukung pasar bebas, langkah selanjutnya adalah mendorong swastanisasi. Desakan swastanisasi perusahaan-perushaan milik negara (BUMN) dengan segala dalihnya semakin menguat di Indonesia. Dari 14 BUMN yang akan diswastakan, sangat terlihat bahwa yang mendapat prioritas untuk diswastakan adalah BUMN yang menguntungkan, seperti PLN, Angkasa Pura (pengelola jasa Bandar udara), Telkom, PAM (air minum), BCA dan Bank Niaga (jasa perbankan) dan industri semen (Semen Padang, Semen Gresik dan Semen Tonasa). Yang luput dari proses swastanisasi di Indonesia adalah tidak adanya aturan yang baku sebagai batasan kerja, apalagi desain strategi swastanisasi yang transparan, partisipatif dan akuntabel. Maka tidak aneh, jika setiap hari unjuk rasa anti swastanisasi terus berlangsung. Kebijakan perdagangan dalam WTO juga mendapat kritik tajam, terutama ketika WTO tidak hanya mengurus masalah perdagangan tetapi juga merambah area distribusi asset pengelolaan sumber daya alam dan jasa. 2. Terjebak perangkap utang Utang luar negeri (ULN) Indonesia sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan. Sampai September 2000 total ULN mencapai US$ 149,903 juta (atau Rp. 149 ribu triliun). Jumlah di atas terbagi dalam utang swasta (US$ 85,608 juta) dan utang publik (US$ 55,195 juta). Tabel di bawah menunjukkan tren beban utang luar negeri Indonesia.
Tabel : Utang Luar Negeri Indonesia (dalam juta US$)
Desember 1999 Total Negeri A. Sektor Publik 1. Pemerintah 2. Bank Pemerintah 3. BUMN B. Sektor Swasta 1. Bank Swasta 2.Perusahaan Swasta Utang Luar 148,097 86,409 75,862 4,717 5,831 61,688 6,132 55,556 149,903 85,605 75,407 4,408 5,793 55,195 4,986 50,209 September 2000
Sumber : Bank Indonesia
Masalah muncul ketika beban pembayaran cicilan utang luar negeri tersebut memberatkan APBN, karena hampir 1/3 anggaran negara dipakai untuk membayar cicilan utang luar negeri. Bahkan, kini Indonesia telah masuk dalam jebakan utang (debttrep), karena jumlah utang luar negeri yang didapat lebih kecil dari pada kewajiban membayar cicilan utang. Sebagai gambaran untuk APBN 2001, Indonesia mendapat utang baru sebesar Rp. 35,9 triliun, sementara kewajiban untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang mencapai Rp. 38,8 triliun. Dan yang lebih menyesakkan adalah utang yang dibuat swasta pun pada akhirnya menjadi beban negara lewat skema penalangan (bail-out), terutama restukturisasi perbankan. Fenomena utang yang “menyesakkan” bangsa ini terus terjadi pada tahun 2002, 2003, 2004, dan bahkan 2005, setelah bantuan untuk Nangroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara dari seluruh dunia yang mencapai total sekitar 10 milyar US dollar, yang sebagian besarnya adalah utang. 3. Terjebak perangkap MNC Konglomerasi para pengusaha makanan asing di Indonesia juga dapat membahayakan pola konsumsi. Mereka memasarkan minuman soft drink, junk food, dan memasarkan minuman beralkohol atau rokok yang tidak layak dikonsumsi. Nestle yang berbasis di Swiss diduga kuat telah merusak pola konsumsi bayi di negara ketiga dengan memaksa minuman susu formula, dan baru-baru ini memakai bahan-bahan transgenic.
Etika para konglomerat global ini juga patut dipertanyakan, karena selalu didasarkan prinsip ekonomi: “Memberi sedikit mungkin, mendapat sebanyak mungkin”. Investigasi yang dilakukan kongres Amerika ditahun 1977 menyingkap 360 pengusaha di Amerika yang mengakui telah menyogok negara-negara asing dimana mereka beroperasi. Lebih buruk lagi, kadang mereka membantu rezim setempat untuk urusan politik. Shell perusahaan minyak Amerika - mendukung rezim militer, demikian pula Mobil Oil di Aceh yang mengijinkan arealnya dipakai sebagai basis militer. Gambaran di atas memperlihatkan sebuah persoalan besar, tapi seringkali dianggap tidak besar oleh sebagian besar rakyat Indonesia, bahkan oleh para elit politik dan elit bisnis (khususnya yang awam terhadap persoalan ini). Padahal, persoalan ini seperti penyakit kan ker ganas yang secara pasti akan membunuh siapa pun yang terhinggapinya. Oleh karena “pasiennya” adalah negara secara institusi dan rakyat Indonesia secara substantif yang merasakannya, maka solusinya selain memerlukan political will yang massal, juga waktu yang harus terus berkesinambungan. Lebih lanjut lagi, konstelasi ekonomi global cenderung berpotensi menggoncang ekonomi Indonesia pada tahun 2008. Betapa tidak. Pada tahun ini, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) diperkirakan melambat menjadi 2%, yang sedikit menurun dibandingkan tahun lalu. Meningkatnya harga minyak dunia, yang pernah menembus US$100/barel, dan harga-harga komoditas pangan akan membayang-bayangi kinerja perekonomian Indonesia di tahun tikus ini. Menurut IMF, sekitar 1% penurunan pertumbuhan ekonomi di AS akan menurunkan pertumbuhan ekonomi di Asia sebesar 0,5%-1%. Dampak dari resesi global yang berasal dari resesi di AS akan mempengaruhi proyeksi perekonomian negara-negara di Asia, termasuk Indonesia. Perekonomian global, diperkirakan akan mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 0,4%, yang sebelumnya sebesar 5,2% pada tahun 2007 menjadi 4,8% pada tahun 2008. Negara-negara di Asia Tenggara diperkirakan akan mengalami tekanan yang paling parah akibat perlambatan ekonomi yang terjadi di AS. Resesi di Amerika Serikat akan mempengaruhi neraca pembayaran Indonesia dari sisi ekspor maupun impor, serta pasar saham dan pasar uang. Sektor yang paling terbebani adalah neraca pembayaran ekspor Indonesia khususnya sektor manufaktur. Sebenarnya dampak pelemahan perekonomian AS sudah dirasakan Indonesia sejak tahun
lalu. Ini terlihat dari tren pertumbuhan ekspor ke AS yang mengalami penurunan. Biasanya pertumbuhan ekspor Indonesia ke AS sebesar 10%, akan tetapi pada tahun lalu hanya sebesar 5%. Selain itu, gonjang-ganjing harga minyak dan harga-harga komoditas pangan akan menghantui perekonomian Indonesia pada tahun 2008. Ancaman ini terjadi di negaranegara Asia dan Amerika Latin, khususnya negara yang sedang berkembang. Nampaknya pada tahun ini akan dipenuhi oleh kebijakan-kebijakan pengetatan moneter di negaranegara yang terkena tekanan inflasi tersebut. Kenaikan harga minyak yang sempat mencapai US$100 pada akhir tahun 2007, walaupun pada awal tahun 2008 mengalami penurunan, imbasnya akan masih mempengaruhi perekonomian pada tahun ini. Namun, kenaikan harga minyak global tersebut tidak menyebabkan kenaikan harga BBM di Indonesia. Hal ini dikarenakan pemerintah meningkatkan subsidi BBM untuk meredam goncangan harga minyak global tersebut. Sedangkan mengenai kenaikan harga-harga komoditas penting, termasuk juga minyak, karena disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (1) Fenomena “supply constraints” beberapa komoditas penting; (2) Jatuhnya dolar AS (relatif terhadap mata uang lain di dunia); (3) “Pergeseran aset” karena ketidakpastian pasar keuangan global; (4) Pasar minyak dunia menipis sejak pertengahan tahun 2007 bahkan berlanjut sampai kuartal 3 dan 4; (5) Faktor gangguan cuaca dan angin topan di Meksiko dan North Sea; (6) Ekspektasi gangguan produksi minyak karena ketidakstabilan politik di Timur Tengah. Selain minyak, harga komoditas penting lainnya yang juga naik adalah batubara, gas, dan timah. Harga batubara meningkat 9,3% per November 2007 atau 50% per tahun. Hal ini disebabkan terutama karena Cina menahan untuk tidak mengekpor batubaranya karena Cina berfokus pada kebutuhan domestiknya yang juga cukup besar. Harga timah naik 7% karena Indonesia mengurangi ekspornya untuk mengatasi persoalan struktural pertambangan tanpa ijin. Harga gas di Eropa naik sebesar 7,3%, sedangkan harga gas di AS naik sebesar 11,5%. Seharusnya hal ini bisa dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memperoleh keuntungan yang besar karena Indonesia merupakan salah satu produsen gas terbesar di dunia.
Tabel : Ekspor Impor Indonesia
Annual Level (US$ million) Exports (fob) 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Oil/LNG 12,011 11,202 7,712 10,293 14,437 12,287 12,445 13,654 15,669 19,832 21,209 22,089 13,088 Non-oil 38,445 42,247 40,000 39,749 48,183 43,232 45,634 47,449 57,004 67,254 79,590 92,012 44,517 Total export 50,457 53,449 47,716 50,042 62,620 55,518 58,079 61,104 72,674 87,086 100,799 114,101 57,605 Imports (cif) Oil/LNG 3,828 3,919 2,461 3,872 5,826 5,645 6,820 7,627 12,072 17,606 18,962 21,933 13,052 Non-oil 39,626 36,790 24,064 20,529 28,460 24,464 25,120 25,527 35,231 40,362 42,103 52,541 29,357 Total import 43,455 40,709 26,524 24,401 34,286 30,109 31,940 33,154 47,303 57,968 61,065 74,473 42,409
Sumber : Bank Indonesia
Di sektor pertanian pun kondisinya hampir sama, harga komoditas pertanian naik 2,5% per November 2007 karena dorongan kenaikan minyak nabati dan berlemak lainnya sebesar 8%. Harga minyak kedelai dunia naik sebesar 12% karena suplai menurun. Harga minyak kelapa dan minyak biji sawit (PKO) naik 8,5% karena volume perdagangannya yang menipis. Kenaikan juga terjadi pada karet alam dan kopi masing-masing sebesar 8% dan 5%. sekarang ini dibutuhkan tidak hanya policy mix makro, namun koordinasi kebijakan pada lingkungan metaekonomi. Lingkungan meta ini mencakup antisipasi terhadap natural disruption, sektoral, dan daerah. Mengintegrasikan kebijakan pertanian, industri, dan energi nasional, sehingga tercipta suatu sinergi dalam mengoptimalkan segala potensi yang kita miliki, guna menjamin terwujudnya food and energy security. Koordinasi lintas sektor dan daerah amat dibutuhkan karena pola perencanaan Indonesia bersifat sektoral dan melibatkan 485 kabupaten/kota serta 33 provinsi. Apalagi akan diadakan pilkada di 15 provinsi dan 85 kabupaten/kota pada tahun ini. Inilah pentingnya “sang pemimpin” dalam menjalankan kebijakan makro, sektoral, dan daerah.