Docstoc

EKSAMINASI PUBLIK TERHADAP PUTUSAN PERKARA SEMEN PADANG

Document Sample
EKSAMINASI PUBLIK TERHADAP PUTUSAN PERKARA SEMEN PADANG Powered By Docstoc
					                                                              Eksaminasi


  EKSAMINASI PUBLIK TERHADAP PUTUSAN PERKARA SEMEN PADANG


                      MaPPI FHUI dan Eksaminator


                            HASIL EKSAMINASI
                            MAJELIS EKSAMINASI
                                  terhadap
                   Penetapan Pengadilan Negeri Padang
                       No. 93/PDT/P/2002/PN/PDG
                   Penetapan Pengadilan Negeri Padang
                      No. 124/PDT/P/2002/PN.PDG
               Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
                             No. 3252 K/Pdt/2002.
                  Putusan Sela Pengadilan Negeri Padang
                       No. 21/PDT.G/2003/PN.PDG
                  Putusan Sela Pengadilan Negeri Padang
                       No. 45/PDT.G/2003 PN.PDG


dalam Perkara Permohonan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar
                                    Biasa
                            PT. Semen Padang Tbk.




www.pemantauperadilan.com                                             1
                                                                         Eksaminasi


Pendahuluan
       Tujuan eksaminasi ini antara lain adalah untuk menguji apakah suatu produk
pengadilan sudah sesuai dengan kaedah penerapan hukum yang baik dan benar
berdasarkan ilmu pengetahuan hukum perdata serta melakukan analisis terhadap
proses pengajuan permohonan penyelenggaraan RUPS guna melihat sejauh mana
pertimbangan hukum dimaksud sesuai ataukah bertentangan dengan prinsip-prinsip
hukum, baik hukum materil maupun hukum hukum formil, dan juga dengan legal
justice, moral justice dan social justice. Adapun majelis eksaminasi tersebut terdiri
dari beberapa unsur yaitu akademisi, hakim, dan pengacara yang mempunyai posisi
tidak memihak dengan kasus yang akan dieksaminasi dan tidak mempunyai
hubungan atau keterkaitan langsung dengan kasus yang akan dieksaminasi, yaitu:
Johannes Johansyah, S.H., Abdul Fickar Hadjar, S.H., Iskandar Sonhadji, S.H.,
Kurnia Toha, S.H., LL.M., Safri Nugraha, S.H., LL.M., Phd.




www.pemantauperadilan.com                                                          2
                                                                        Eksaminasi


                              BAGIAN PERTAMA
                                PENDAHULUAN


I. Latar Belakang
       Kasus Semen Padang merupakan imbas dari permasalahan setelah terjadinya
perubahan pemberlakuan sistem pemerintahan daerah dari sistem yang semula
sentralistik menjadi pemerintahan daerah yang desentralistik, sehingga timbul
gugatan-gugatan terhadap asset negara yang berada didaerah antara lain tentang
seberapa jauh wewenang dan keterlibatan masyarakat daerah terhadap asset-asset
tersebut serta gugatan terhadap kebijakan Pemerintahan Pusat dalam mengelola
asset tersebut.
       Perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dalam mengelola sebagian asset
negara yang ada di BUMN (Badan Usaha Milik Negara) menjadi kearah privatisasi
BUMN yang dianggap layak jual telah menimbulkan banyak pro dan kontra, karena
selama berlaku kerangka hukum perseroan terbatas terhadap BUMN yang
diprivatisasi, maka mekanisme dalam mengambil keputusan terhadap perseroan eks
BUMN tersebut mau tidak mau harus tunduk pada hukum perseroan. Dalam hal ini
mayoritas suara dipegang oleh pemegang saham terbanyak, sehingga suara daerah
yang merasa mempunyai asset dasar yang dikelola perseroan, merasa ditinggalkan,
karena memang secara hukum perseroan biasanya daerah tidak mempunyai saham
perseroan aquo, sehingga dalam kasus ini jika pembahasan hanya diletakkan dengan
konteks hukum perseroan semata-mata maka kedudukan dan apa yang telah
dilakukan oleh Semen Gresik telah sesuai dengan hukum perseroan, tetapi dari sisi
penyelesaian masalah hubungan Pusat dan Daerah dalam kerangka pelaksanaan
Otonomi Daerah masih diperlukan kajian yang mendalam karena menyangkut
masalah rasa keadilan orang daerah, tetapi ini tidak berarti merupakan langkah
pembenaran terhadap langkah-langkah manuver melalui proses hukum dengan cara-
cara yang bertentangan dengan etika yang menjunjung tinggi kejujuran.




www.pemantauperadilan.com                                                       3
                                                                          Eksaminasi


       Selain itu, kasus Semen Padang yang berlarut-larut hingga kini sungguh
merupakan cerminan ketidakpastian hukum bagi para investor di Indonesia.
Berbagai benturan kepentingan telah terjadi di dalamnya, baik mengenai penerapan
ketentuan tentang hukum perseroan, hukum investasi, hukum adat dan berbagai
aspek hukum lainnya terjadi dalam kasus tersebut. Berbagai warna-warni politik
ikut juga mewarnai penyelesaian kasus tersebut sehingga menyebabkan kasusnya
belum tuntas secara effektif-yuridis. Namun, yang menjadi fokus dalam eksaminasi
ini hanya penyimpangan hukum yang terjadi pada saat pengajuan RUPS.
       Pertentangan antara Direksi yang lama (yang telah diberhentikan melalui
RUPSLB) dengan Direksi baru (yang diangkat melalui RUPSLB yang sama)
mencerminkan juga terjadinya ketidakpastian hukum dalam penerapan hukum
perseroan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995
tentang Perseroan Terbatas. Hal ini menyebabkan juga ketidakpastian hukum bagi
pemegang saham PT Semen Gresik selaku pemilik PT Semen Padang, terutama
partner asing pemegang saham PT Semen Gresik, yaitu Cemex. Walaupun akhirnya
Direksi baru bisa memasuki areal pabrik melalui suatu proses eksekusi, namun
bagaimanapun kasus Semen Padang ini telah memberikan gambaran yang negatif
bagi   kepastian   hukum   untuk   melakukan     investasi   di   Indonesia,   karena
bagaimanapun kepentingan investor yang mempunyai itikad baik untuk melakukan
investasi di Indonesia harus dilindungi oleh hukum yang berlaku di Indonesia.


II. Kasus Posisi
       Kasus ini dimulai pada tanggal 30 April 2002 ketika PT. Semen Gresik,
sebagai pemegang saham mayoritas PT. Semen Padang (99,9%), mengajukan
permintaan tertulis kepada Direksi Perseroan untuk menyelenggarakan RUPSLB.
Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, RUPS tersebut harus dilaksanakan
selambat-lambatnya 30 hari setelah surat permintaan tersebut diterima, dalam hal
ini berarti selambat-lambatnya tanggal 30 Mei 2002 RUPSLB harus diselenggarakan.




www.pemantauperadilan.com                                                          4
                                                                      Eksaminasi


Namun atas permintaan PT. Semen Gresik tadi, pada tanggal 29 Mei 2002, Direksi
Perseroan menolak permintaan penyelenggaraan RUPSLB tersebut. Atas penolakan
ini, dengan didasarkan pada pasal 67 ayat (1) huruf b dan pasal 67 ayat (2) UUPT,
PT. Semen Gresik mengajukan permohonan untuk memanggil sendiri RUPSLB
kepada Ketua PN Padang.
       Atas permohonan tersebut, PN Padang menolak seluruh permohonan PT
Semen Gresik. Dalam penetapannya, Ketua PN Padang menyatakan surat PT. Semen
Gresik kepada Direksi PT. Semen Padang tidak memenuhi persyaratan formal
sebagai suatu surat permintaan pemegang saham untuk meminta penyelenggaraan
RUPSLB kepada Direksi PT. Semen Padang karena tanpa disertai alasan untuk
penggantian Direksi dan Komisaris sebagaimana telah ditentukan dalam ketiga pasal
tersebut.
       Setelah ditolaknya permohonan pertama, PT. Semen Gresik kemudian
kembali mengajukan permintaan tertulis kepada Direksi PT. Semen Padang melalui
surat tanggal 10 Juli 2002 yang isinya kurang lebih meminta kepada Direksi
Perseroan agar dilaksanakan RUPSLB dengan agenda rapat penggantian Direksi dan
Komisaris. Surat tersebut sudah menyebutkan alasan mengapa perseroan perlu
menyelenggarakan RUPSLB dengan agenda rapat penggantian Direksi dan
Komisaris. Adapun alasan pokok yang disampaikan oleh Pemohon adalah untuk
meningkatkan kinerja Perseroan yang belum optimal. Namun, atas permohonan
yang ke-2 ini, Direksi PT Semen Padang juga menolak mengadakan RUPSLB.
       Berdasarkan pasal 91 ayat (1) UUPT jo pasal 10 ayat (3) AD PT Semen Padang
menentukan bahwa anggota Direksi dapat diberhentikan kapan saja oleh RUPS.
Demikian pula halnya dengan Komisaris yang dapat diberhentikan keanggotaannya
apabila dianggap perlu oleh pemegang saham dalam RUPS berdasarkan pasal 101
ayat (1) UUPT jo Pasal 13 ayat (3) AD PT Semen Padang. Berdasarkan ketentuan
tersebut Pemohon, sebagai Pemilik Saham perseroan, berhak penuh untuk
memberhentikan anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris Perseroan sepanjang




www.pemantauperadilan.com                                                      5
                                                                     Eksaminasi


pemberhentian tersebut dilakukan dalam RUPS, pemberhentian mana tetap dapat
dilaksanakan walaupun masa jabatan dari anggota Direksi dan Komisaris tersebut
belum berakhir.
      Kemudian, PT Semen Gresik (Persero), Tbk mengajukan permohonan kepada
PN Padang untuk memanggil RUPSLB sendiri. Permohonan kedua PT Semen Gresik
juga ditolak oleh PN Padang yang dalam penetapannya menyebutkan bahwa surat
permohonan PT Semen Gresik kepada Direksi PT Semen Padang untuk
melaksanakan RUPSLB tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari Komisaris
Utama dan Wakil Komisaris Utama, namun hanya ditandatangi oleh Direktur Utama
dan Direktur Keuangan. Hal tersebut menyimpang dan melanggar pasal 12 ayat (3)
huruf i AD PT Semen Gresik (Persero), Tbk. Atas pertimbangan inilah, PN Padang
menyatakan bahwa PT. Semen Gresik telah melakukan Perbuatan Melanggar
Hukum. PN Padang juga menyatakan bahwa surat permohonan tersebut memuat
materi permohonan yang sama dengan maksud dan tujuan dengan surat
permohonan Pemohon yang pertama, maka PN Padang menilai bahwa surat
permohonan pemohon yang kedua dikualifisir sebagai perkara Nebis In Idem.
      Sebagai tindak lanjut atas Penetapan Ketua PN Padang tersebut, maka PT.
Semen Gresik mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam memori kasasinya,
PT Semen Gresik menyatakan antara lain:
 -   Surat permohonan PT Semen Gresik kepada PT Semen Padang untuk
     mengadakan RUPSLB tidak perlu ditandatangi oleh Komisaris Utama dan
     Wakil Komisaris Utama berdasarkan doktrin tentang Perseroan Terbatas
     menurut Fred B. G. Tumbuan, dan Chidir Ali, SH yang pada pokoknya
     berpendapat, bahwa tindakan hukum Direksi yang tanpa persetujuan dari
     Komisaris ataupun RUPS walaupun hal tersebut melampaui kewenangannya,
     dan ternyata menguntungkan, tindakan tersebut tetap sah dan mengikat secara
     hukum bagi perusahaan.




www.pemantauperadilan.com                                                     6
                                                                       Eksaminasi


 -   PN Padang dalam perkara a quo mengambil alih fungsi dan wewenang para
     pemegang saham serta menyatakan Pemohon Kasasi telah melakukan
     Perbuatan yang Melanggar Hukum. Menurut doctrin dari Ny. Retno Wulan,
     SH., “Bahwa didalam perkara yang disebut permohonan/tidak ada sengketa,
     hakim hanya berfungsi sebagai tenaga tata usaha negara, dan putusannya
     bersifat declaratoir/menerangkan saja”, sedangkan menurut penjelasan pasal 67
     ayat (4) UUPT, pada pokoknya menjelaskan maksud dari ketentuan pasal
     tersebut     adalah   agar   kepentingan   para   pemegang    saham    dalam
     menyelenggarakan RUPSLB dapat dilaksanakan tanpa ada halangan.
 -   Asas Nebis In Idem tidak berlaku dalam perkara perdata permohonan.
     Pertimbangan Judex Factie “bahwa surat permohonan pemohon tanggal 28
     Agustus 2002 dikwalifisir sebagai Nebis In Idem dan bersifat sebagai suatu
     perbuatan melanggar hukum”. Pertimbangan tesebut jelas telah salah dalam
     menerapkan hukum karena sesuai pasal 1917 KUHPerdata yang pada pokoknya
     mengatur untuk dapat menggunakan kekuatan putusan hakim yang telah
     berkekuatan hukum tetap, permasalahan yang dituntut harus sama, jadi sesuai
     dengan aturan pasal 1917 KUHPerdata, azas Nebis In Idem hanya berlaku
     untuk perkara sengketa gugatan/Yurisdictio Contestiosa, dan bukan dalam
     perkara permohonan/Yurisdiction Voluntaris, dan juga pihaknya harus lebih
     dari satu.


      Atas permohonan kasasi PT Semen Gresik ini, Mahkamah Agung
mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon, membatalkan Penetapan PN
Padangtanggal 7 September 2002 No 124/Pdt/P/2002/PN. Pdg., dan memberikan ijin
kepada pemohon untuk menyelenggarakan sendiri RUPSLB dengan agenda rapat
pergantian susunan Direksi dan Komisaris Perseroan.
      Meskipun demikian, masih ada pihak yang mempermasalahkan, tidak hanya
keinginan PT. Semen Gresik untuk mengadakan RUPSLB, tapi juga mengenai




www.pemantauperadilan.com                                                       7
                                                                       Eksaminasi


kepemilikan saham PT. Semen Gresik atas PT. Semen Padang. Hal ini terlihat
dengan diajukannya gugatan oleh Yayasan Minang Maimbau kepada PT. Semen
Gresik (Persero) Tbk. (Tergugat I), Kementrian Negara BUMN (Tergugat II),
Departemen Keuangan RI (Tergugat III) dan PT. Semen Padang (Tergugat IV) pada
tanggal 18 Mei 2002. Dengan pengajuan secara Legal Standing, yayasan ini
menganggap bahwa akuisisi yang dilakukan PT. Semen Gresik terhadap PT. Semen
Padang adalah cacat hukum dan harus dibatalkan.
      Atas gugatan tersebut, Majelis Hakim mengabulkan gugatan provisi
penggugat yaitu “Menyatakan membekukan segala hak-hak/keistimewaan yang
didapat Tergugat I selaku pemegang saham” dan “Memerintahkan Tergugat I untuk
menghentikan segala tindakan hukum/perbuatan hukum serta usaha-usaha yang
mengatasnamakan pemegang saham dengan segala hak keistimewaan yang
didapatnya.”
      Walaupun Putusan Sela PN Padang membekukan segala hak-hak PT. Semen
Gresik terhadap PT. Semen Padang, PT. Semen Gresik tetap menyelenggarakan
RUPSLB tanggal 12 Mei 2003 dengan agenda penggantian Direksi dan Komisaris
PT. Semen Padang. Hasil dari RUPSLB inipun tidak dapat segera dilaksanakan
karena Direksi dan Komisaris Lama PT. Semen Padang berpegang pada Putusan Sela
PN Padang.
      Setelah penyelenggaraan RUPS, PN Padang mengeluarkan Putusan Sela No.
45/Pdt.G/2003/PN.Pdg. (tanggal 13 Agustus 2003) dalam perkara antara Ir. Erizal
anwar Cs selaku pengurus Koperasi Keluarga besar PT. Semen Padang melawan PT.
Semen Gresik dan Ir. Dwi Soetjipto Cs (pengurus PT. SP hasil RUPSLB) dan Direksi
serta Komisaris PT Semen Padang yang lama yang berisi : a) menolak gugatan provisi
Penggugat, b) mengabulkan gugatan provisi Penggugat Rekonvensi, c) memberi izin
Penggugat Rekonvensi selaku Direksi dan Komisaris PT. Semen Padang yang sah
untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif sebagaimana mestinya
dalam lokasi dan wilayah kkerja PT. Semen Padang, d) memerintahkan para




www.pemantauperadilan.com                                                       8
                                                                       Eksaminasi


Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Direksi dan Komisaris PT. Semen Padang
yang telah diganti berdasarkan RUPSLB 12 Mei 2003 untuk meninggalkan lokasi dan
wilayah kerja PT. Semen Padang dan menetapkan sanksi untuk membayar uang
paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000.perhari sejak putusan ini diucapkan




                                   BAGIAN KEDUA
                               DASAR-DASAR TEORI


I. Materiil
A. Tanggung Jawab Direksi Dalam Perseroan Terbatas
       Sebagai subjek hukum mandiri, Perseroan tidak memiliki kehendak, untuk
menjalankan dirinya sendiri. Untuk itu diperlukan orang-orang yang memiliki
kehendak yang akan menjalankan Perseroan tersebut sesuai dengan maksud dan
tujuan pendirian Perseroan. Orang-orang yang akan menjalankan, mengelola dan
mengurus perseroan ini dalam UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
(selanjutnya disebut UUPT) disebut dengan istilah organ Perseroan. Salah satu dari
organ perseroan yang melakukan pengurusan perseroan adalah Direksi (pasal 79 ayat
(1) UUPT).[1]
       Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas
pengurusan perseroan untuk kepentingan tujuan perseroan serta mewakili perseroan
baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar
(Pasal 1 ayat (4) UUPT).
       Selain itu berdasarkan pasal 82 UUPT, ditegaskan bahwa pada pokoknya
tugas Direksi meliputi 2 hal, yaitu:
 -   menjalankan pengurusan (manajemen) perseroan dalam kejadian sehari-hari;
 -   menjalankan perwakilan, dalam arti mewakili perseroan dalam segala
     tindakan.




www.pemantauperadilan.com                                                       9
                                                                         Eksaminasi


       Selanjutnya tugas Direksi dalam perbuatan dan kejadian sehari-hari, menurut
anggaran dasar adalah:[2]
 1. Menandatangani saham-saham yang dikeluarkan, bersama-sama komisaris.
 2. Menyusun laporan neraca untung rugi perseroan pada akhir tahun sebagai
     pertanggung jawaban Direksi, dengan menyampaikan dan meminta untuk
     disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 3. Melakukan pemanggilan RUPS dam memimpin RUPS (khusus untuk PT
     Terbuka RUPS dipimpin oleh Komisaris)


      Anggaran Dasar tidak menjelaskan secara rinci mengenai tugas-tugas Direksi
lainnya selain hal tersebut diatas. UUPT hanya memberikan kewenangan kepada
Direksi secara limitatif dan kemudian dalam pasal 63 ayat (1) menegaskan bahwa
wewenang lain yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris merupakan
kewenangan RUPS. Namun hal ini tidak menjadikan bahwa Direksi hanya dapat
bertindak sebatas apa yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar saja ataupun
sebaliknya Direksi dapat melakukan tindakan apapun sepanjang tidak dilarang oleh
anggaran dasar. Pada dasarnya Direksi menjalankan perseroan berdasarkan
“kepercayaan” yang diberikan oleh pemegang saham. Dalam menjalankan
kewenangannya tersebut Direksi memiliki batasan-batasannya sendiri dalam
melakukan tindakan untuk dan atas nama perseroan.
       Diwakilinya kepentingan stakeholders oleh Direksi, maka memberikan hak
bagi para stakeholders ini untuk menuntut Direksi apabila ada tindakan Direksi yang
menimbulkan kerugian terhadap para stakeholders tersebut. Apabila ternyata
Direksi melakukan tindakan melampaui dan atau bertentangan dengan anggaran
dasar (ultra vires) maka perbuatan itu harus dipandang semata-mata sebagai
perbuatan   pribadi   dari   pengurus   dan   bukan   perbuatan   dari   perseroan.
Konsekuensinya perseroan menjadi tidak bertanggung jawab atas kerugian yang
ditimbulkan.[3]




www.pemantauperadilan.com                                                       10
                                                                        Eksaminasi


       Menurut pasal 85 ayat (2) UUPT, setiap anggota Direksi bertanggung jawab
penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan
tugasnya. Selanjutnya menurut ayat (3)-nya, atas nama perseroan, pemegang saham
yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh
jumlah saham dengan hak suara yang sah, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan
Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahannya atau kelalaiannya
menimbulkan kerugian kepada perseroan. Dan kemudian apabila yang dirugikan
adalah pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat menuntut anggota Direksi atas
dasar telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigdaad) atas dasar
1365 KUH Perdata.[4]


B. Rapat Umum Pemegang Saham
       Telah dikatakan diatas bahwa Direksi menjalankan tugas kepengurusan dari
Perseroan. Mengenai istilah “kepengurusan” ini, Rudhi Prasetya melihatnya dalam
arti luas dan arti sempit.[5] Secara luas tindakan kepengurusan adalah segala
perbuatan apapun tanpa kecuali dalam menjalankan tujuan persekutuan. Perbuatan
menjalankan pengurusan ini dibedakan atas:
   1. Menjalankan pekerjaan pengurusan (daden van beheer), yaitu menjalankan
       pengurusan yang lazim sehari-hari dalam hubungannya dengan tujuan
       persekutuan yang bersangkutan
   2. Menjalankan pekerjaan kepemilikan atau pekerjaan “penguasaan” (daden van
       eigendom atau daden van beschikking), yaitu perbuatan yang tidak secara
       langsung menyangkut bidang usaha yang menjadi tujuan dari persekutuan.


       Dalam pasal 1 butir 3 UUPT, dinyatakan bahwa RUPS adalah organ
perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang
segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris; dan dalam
pasal 63 ayat (1) UUPT, disebutkan bahwa RUPS mempunyai segala wewenang yang




www.pemantauperadilan.com                                                       11
                                                                        Eksaminasi


tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam
undang-undang ini dan atau anggaran dasar. Mengenai RUPS diatur dalam bab V,
pasal 63 sampai dengan pasal 78 UUPT.


C. Hak Pemegang Saham
       Pemegang saham merupakan pihak yang berkepentingan terhadap Perseroan
dalam hal:
-   berhubungan dengan dividen yang berhak diterimanya;
-   terhadap harga saham dalam pasaran (yang akan tinggi manakala Perseroan
    mendatangkan keuntungan besar.
-   Memperoleh sisa harta kekayaan Perseroan apabila Perseroan dilikuidasi.


       Untuk mendapatkan haknya tersebut, pemegang saham dapat melakukan
pengontrolan terhadap Perseroan melalui organ RUPS. Dalam hal ini yang
mempunyai hak mengontrol adalah RUPS sebagai organ Perseroan, bukan pemegang
sahamnya. Pemegang saham hanya dapat bertindak melalui mekanisme RUPS. Akan
tetapi UUPT juga mengatur tindakan-tindakan yang dapat dilakukan pemegang
saham tanpa RUPS dan untuk tindakan-tindakan tersebut pemegang saham terpisah
dari RUPS sebagai organ perseroan yang mewakilinya. Dalam melakukan tindakan
ini pemegang saham dilihat secara individual.


II. Formil
A. Prosedur Permohonan Penyelenggaraan RUPS
       Mengenai prosedur penyelenggaraan RUPS diatur dalam pasal 63 sampai
dengan pasal 78 UUPT. Ada dua macam RUPS yaitu RUPS tahunan dan RUPS
lainnya. Pemegang saham dapat meminta keterangan yang berkaitan dengan
kepentingan perseroan dari Direksi dan atau Komisaris (pasal 63 ayat (2) UUPT).
Pada dasarnya RUPS dapat diajukan oleh setiap pemegang saham kepada Direksi




www.pemantauperadilan.com                                                      12
                                                                        Eksaminasi


dengan disertai alasannya (pasal 66 ayat (2) UUPT). Alasan-alasan ini yang kemudian
menjadi agenda dari RUPS (pasal 66 ayat (4) UUPT). Direksi berkewajiban untuk
menyelenggarakan RUPS tahunan, sedangkan RUPS lainnya diselenggarakan untuk
kepentingan perseroan. Berdasarkan adanya permohonan ini, Direksi melakukan
pemanggilan kepada pemegang saham dalam rangka menyelenggarakan RUPS.
RUPS diselenggarakan ditempat kedudukan perseroan atau tempat perseroan
melakukan kegiatan usahanya.
       Dalam hal yang diajukan adalah RUPS tahunan maka apabila Direksi dan
Komisaris tidak menyelenggarakan RUPS pada waktu yang telah ditentukan maka
pemegang saham yang memohon RUPS tersebut dapat meminta izin dari Ketua
Pengadilan Negeri untuk menyelenggarakan RUPS tahunan. Sedangkan untuk RUPS
lainnya, permintaan izin kepada Ketua Pengadilan Negeri dapat dilakukan setelah
jangka waktu 30 hari sejak permintaan Direksi atau Komisaris tetap tidak melakukan
pemanggilan RUPS lainnya (pasal 67 ayat (1) UUPT).
       Mengenai RUPS dalam Anggaran Dasar PT Semen Padang diatur dalam pasal
17 hingga pasal 22.


B. Legal Standing
       Legal standing adalah bentuk lain sebagai pengembangan dari class action
yang merupakan suatu bentuk gugatan yang dilakukan oleh subjek gugatan yang
banyak yang mewakilkan gugatannya kepada suatu kelompok atau orang yang
kemudian melakukan gugatan terhadap apa yang menjadi objek gugatan.
       Pengertian Class action menurut Law Reform Commission (1982:5) adalah:
pengertian berkepentingan pada suatu perkara adalah berkepentingan secara
langsung, baik berkepentingan secara hukum maupun berkepentingan untuk suatu
manfaat atau keuntungan. Dalam gugatan class action, seseorang atau lebih yang
maju ke pengadilan sebagai penggugat atau tergugat mewakili kepentingan seluruh
anggota kelompok lainnya didasarkan atas adanya kesamaan kepentingan serta




www.pemantauperadilan.com                                                       13
                                                                        Eksaminasi


kesamaan permasalahan. Berdasarkan syarat tersebut, maka seseorang atau beberapa
orang yang maju sebagai pihak di pengadilan mengajukan tuntutan atau gugatan
untuk kepentingannya sendiri sekaligus untuk kepentingan kelompoknya, karena
kepentingan pihak yang maju dengan kelompok yang diwakilinya adalah sama.
Karena kepentingan sekelompok orang identik, maka sesuai dengan prinsip class
action tersebut, tuntutan cukup diajukan oleh salah satu atau beberapa dari anggota
kelompok tersebut.
       Legal standing adalah hak gugat (standing) bagi suatu badan hukum untuk
mewakili kepentingan orang banyak, badan hukum tersebut tidak perlu merupakan
bagian dari kelompok yang diwakilinya atau tidak harus tinggal dala suatu daerah
dengan masyarakat yang diwakili, namun cukup apabila dalam Anggaran Dasarnya
mencantumkan perlindungan kepentingan masyarakat banyak yang diwakilinya.
Kepentingan yang dituntut dalam legal standing adalah kepentingan umum dan
tidak boleh menuntut ganti kerugian, sedangkan dalam class action kepentingan
yang dituntut adalah kepentingan sekelompok orang sehingga mereka menuntut
ganti kerugian. Pemberian hak gugat juga dapat dilakukan kepada Non Government
Organization (LSM), dengan syarat bahwa organisasi tersebut berbentuk badan
hukum dan di dalam Anggaran Dasarnya dicantumkan kegiatan yang sama dengan
yang diperjuangkan di pengadilan.
       Penggunaan legal standing dapat dilakukan terhadap kasus-kasus Perbuatan
Melawan Hukum (PMH) dengan wanprestasi. Perbedaan PMH dengan Wanprestasi
dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu:
1. Dalam PMH si penggugat harus dapat membuktikan semua unsur-unsur
   kesalahan pada si tergugat PMH. Sedangkan dalam Wanprestasi si penggugat
   cukup menunjukan adanya wanprestasi, sedang pembuktian, dalil bahwa tidak
   adanya wanprestasi dibebankan pada si tergugat.




www.pemantauperadilan.com                                                       14
                                                                     Eksaminasi


2. Tuntutan pengembalian pada keadaan semula (reestitutio in integrum) hanyalah
   dapat dilakukan jika terjadi gugatan PMH, sedangkan dalam gugatan wanprestasi
   tidak dapat dituntut pengembalian pada keadaan semula.
3. Bilamana terdapat beberapa orang debitur yang bertanggung gugat, maka dalam
   hal terjadi tuntutan ganti kerugian pada gugatan PMH, masing-masing debitur
   itu bertanggung gugat untuk keseluruhan ganti kerugian tersebut, sekalipun
   tidak berarti bahwa tanggung gugat tersebut sama dengan tanggung renteng.
   Kalau dalam gugatan wanprestasi, maka tuntutan pada masing-masing orang
   untuk keseluruhannya hanya mungkin diajukan apabila sifat tanggung
   rentengnya dicantumkan dalam kontraknya atau apabila prestasinya tidak dapat
   dibagi-bagi.


       Dari UUPLH, UU Perlindungan Konsumen, dan UU Kehutanan dapat
disimpulkan bahwa untuk melakukan gugatan legal standing diperlukan syarat
bahwa yang mengajukan legal standing adalah suatu badan hukum yang dalam
anggaran dasarnya menyatakan tujuan pendirian badan hukum tersebut sesuai
dengan peraturan perundangan yang mendasarinya dan melakukan kegiatan sesuai
dengan anggaran dasarnya dan badan hukum tersebut telah melakukan tindakan
yang sesuai dengan anggaran dasarnya tersebut.
       Hal-hal yang dapat dimintakan dalam gugatan legal standing berdasarkan
Perbuatan Melanggar Hukum adalah tuntutan pengembalian pada keadaan semula
(reestitutio in integrum).


C. Putusan Provisionil: Pasal 180 HIR.[6]
       Merupakan salah satu jenis dari putusan sela. Putusan Provisionil adalah
putusan yang dijatuhkan sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara, dan
sementara itu diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah
satu pihak atau kedua belah pihak. Putusan semacam ini banyak digunakan dalam




www.pemantauperadilan.com                                                    15
                                                                         Eksaminasi


acara singkat dan dijatuhkan oleh karena harus segera diambil tindakan. Karena
sifatnya yang harus dilaksanakan segera, selalu dapat dilaksanakan terlebih dahulu.


D. Uang Paksa (Dwangsom)
1. Definisi dan Sifat Uang Paksa
       Tuntutan uang paksa (Dwangsom/Astreinte) adalah “suatu tuntutan
tambahan yang dilakukan oleh Penggugat/Para Penggugat (Eiser/Plaintiff) kepada
pihak Tergugat/Para Tergugat (Gedaagde/Defendant) berupa sejumlah uang agar
dalam putusan hakim ditetapkan supaya terhukum harus membayarnya selain dari
pembayaran sejumlah uang jikalau hukuman pokok tersebut tidak dipenuhi oleh si
terhukum.[7]”


2. Tata Cara Pengajuan Dan Pemeriksaan Hakim Terhadap Tuntutan Uang Paksa.
       Pada asasnya prosedural mengajukan tuntutan uang paksa ke pengadilan itu
sama dengan mengajukan suatu gugatan ke pengadilan Negeri serta tetap
berlandasan kepada kompetensi pengadilan. Selain berlandaskan kepada kompetensi
pengadilan maka surat gugatan itu tetap bertitik tolak kepada syarat formil[8]
maupun material/substansial[9] sebagaimana diintrodusir teori dan praktik.[10]
Apabila suatu surat gugatan telah dibuat oleh Penggugat/Kuasanya sesuai dengan
ketentuan teori dan praktik tersebut maka surat gugatan tersebut dapat didaftarkan
kepada Pengadilan Negeri yang berwenang.
       Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya tuntutan uang paksa merupakan
tuntutan tambahan/subsidair, maka tata cara pemeriksaan hakim terhadap tuntutan
uang paksa selalu mengikuti, memeriksa, dan mengadili tuntutan pokok
perkara/primair. Pada asasnya karena tuntutan pokok perkara itu diformulasikan
dalam surat gugatan dan tuntutan uang paksa termasuk didalamnya maka oleh
karena itu juga tata cara pemeriksaannnya mengikuti tata cara pemeriksaan gugatan




www.pemantauperadilan.com                                                         16
                                                                        Eksaminasi


perkara perdata pada umumnya sebagaimana diatur tertib beracara sesuai ketentuan
HIR/RBg.


3. Aspek-Aspek Yang Dapat Dijatuhi Uang Paksa
       Berdasarkan pasal 606a Rv indonesia/ Pasal 611a ayat(1) Rv Belanda bahwa
putusan hakim yang dapat dijatuhkan uang paksa adalah putusan hakim dalam
perkara perdata. Sedangkan dalam prakteknya di negara Belanda, putusan dalam
perkara kortgeding dan putusan arbitral dapat diterapkan dwangsom[11], sehingga
penghukuman pembayaran dapat terjadi dalam setiap putusan yang bersifat
kondemnatoir, berupa hukuman pokok untuk melakukan prestasi lain, yang bukan
merupakan suatu putusan untuk membayar sejumlah uang. Sebaliknya, atas putusan
yang bersifat deklaratoir, konstitutif tidak dapat diterapkan dwangsom. Atau dengan
kata lain hanya putusan dengan eksekusi riil (reele executie) dapat dijatuhkan uang
paksa (Dwangsom)




                                BAGIAN KETIGA
                                    ANALISA


I. Materiil
Hak Pemegang Saham Meminta Penyelenggaraan RUPS.
       Penyelenggaraan RUPS merupakan salah satu kewajiban Direksi dalam
menjalankan tugasnya dalam rangka mengurus Perseroan. Selain menyelenggarakan
RUPS tahunan, Direksi juga wajib menyelenggarakan RUPS lainnya manakala
pemegang saham memintanya untuk menyelenggarakan RUPS (pasal 66 ayat (3)
UUPT). Permohonan penyelenggaraan RUPS ini harus memuat alasan-alasan




www.pemantauperadilan.com                                                       17
                                                                      Eksaminasi


diselenggarakannya RUPS yang nantinya akan menjadi agenda pembahasan dalam
RUPS.
        Dalam kasus ini, Direksi tidak memberikan izin tersebut sehingga pemegang
saham mengajukan permohonan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang.
        Menurut kami, penolakan yang dilakukan oleh Direksi tersebut bertentangan
dengan kewajibannya. Meskipun telah dijelaskan sebelumnya bahwa UUPT hanya
memberikan kewenangan kepada Direksi secara limitatif dan kemudian dalam pasal
63 ayat (1) menegaskan bahwa wewenang lain yang tidak diberikan kepada Direksi
atau Komisaris merupakan kewenangan RUPS. Namun hal ini tidak menjadikan
bahwa Direksi hanya dapat bertindak sebatas apa yang telah ditetapkan dalam
anggaran dasar saja ataupun sebaliknya Direksi dapat melakukan tindakan apapun
sepanjang tidak dilarang oleh anggaran dasar.
        Salah satu batasan bagi kewenangan Direksi adalah doktrin fiduciary duty.
Dikaitkan dengan kasus ini, maka perbuatan Direksi yang menolak mengadakan
RUPS bertentangan dengan kewajibannya bahwa Direksi melakukan pengurusan
perseroan hanya untuk kepentingan Perseroan semata-mata. Kemudian dalam salah
satu alasan permohonan RUPS yang diajukan PT. Semen Gresik adalah untuk
menilai kinerja PT. Semen Padang karena menurut PT. Semen Gresik sebagai
pemegang saham hasil produksi PT. Semen Padang masih kurang jika dibandingkan
dengan anak perusahaan PT. Semen Gresik lainnya di industri semen.
Penyelenggaraan RUPS dimaksudkan untuk meminta keterangan dari Direksi dan
komisaris PT. Semen Padang berkaitan dengan kinerja Perseroan. Hal ini
dikarenakan salah satu kewajiban Direksi adalah untuk dapat menjalankan
Perseroan hingga memberikan keuntungan bagi Perseroan.
        Adanya pelanggaran atas kewajiban Direksi tersebut maka menurut kami
pemegang saham dapat menggunakan hak derivativenya untuk menuntut Direksi
apabila tindakan Direksi yang melanggar kewajibannya itu dinilai menimbulkan
kerugian dalam Perseroan dengan didasarkan pasal 85 UUPT ayat (3) UUPT.




www.pemantauperadilan.com                                                     18
                                                                        Eksaminasi


       Sesuai ketentuan pasal 91 ayat (1) UU No. 1 tahun 1995 dan sebagaimana
diatur juga dalam pasal 17 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
Negara, maka anggota Direksi PT (Persero) sewaktu-waktu dapat diberhentikan dari
jabatannya berdasarkan     keputusan    RUPS dengan      menyebutkan     alasannya.
Penolakan Direksi terhadap ketentuan itu merupakan perbuatan melawan hukum
terhadap ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan untuk perbuatan
semacam ini maka kepada Direksi yang menolak mengadakan RUPS dan menolak
hasil RUPS tersebut seharusnya diberikan sanksi hukum.
       Mengenai pemberhentian Direksi ditengah masa jabatannya juga diatur
dalam Anggaran Dasar PT Semen Padang, yaitu dalam pasal 10 ayat 3 yang
menyebutkan bahwa: “para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang
Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dengan tidak
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya
sewaktu-waktu” dan pasal 10 ayat 8 yaitu: “jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham”
       Dalam pasal 91 ayat (2) UU No. 1 tahun 1995 disebutkan keputusan untuk
memberhentikan anggota Direksi sebagaimana di maksud dalam ayat (1) hanya
dapat diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela dari
dalam RUPS. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal ini, jika Direksi PT Semen
Padang merasa keberatan akan penggantian dirinya maka yang seharusnya dia
lakukan adalah tetap menyelenggarakan RUPS dan mengemukakan alasan keberatan
penggantian dirinya didalam RUPS itu sendiri. Sedangkan apabila menurut Direksi
penggantian dirinya tidak didasarkan pada suatu alasan yang sah maka dia dapat
mengajukan gugatan ke Pengadilan dengan didasarkan pada pasal 1365 KUH
Perdata.
       Menurut pendapat Kami, terhadap penggantian Direksi oleh RUPS ini tidak
perlu dipertanyakan alasannya. Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
Pemegang saham mempunyai hak untuk memberhentikan Direksi ditengah masa




www.pemantauperadilan.com                                                        19
                                                                          Eksaminasi


jabatannya, terutama jika pemegang saham menilai kinerja Direksi untuk
perusahaan tidak optimal. Jika semua alasan pemberhentian Direksi selalu
dipertanyakan dan Direksi yang bersangkutan menolak mengadakan RUPS untuk
penggantian dirinya maka setiap penggantian Direksi dapat berakhir di pengadilan.


II. Formil
A. PENETAPAN PN Padang Nomor 93/PDT/P/2002/PN.PDG
   Tidak Terpenuhinya Syarat Formil Dalam Permohonan RUPS
       Dalam perkara ini, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Direksi PT.
Semen Gresik (Persero) Tbk), tanggal 5 Juli 2002 adalah tepat karena berdasarkan
Pasal 66 ayat (2) dan (3) Jo. Pasal 67 UUPT. Pemohon adalah Direksi dari PT. Semen
Gresik (Persero), Tbk dimana pemohon adalah pemilik 332.000.000 lembar saham
Perseroan yang disetorkan (99,9% dari jumlah seluruh saham).
       Namun permohonan ini ditolak oleh Pengadilan Negeri Padang dengan
Penetapan    No.     93/PDT/P/2002/PN/PDG.   Alasan   penolakan     adalah:    Tidak
terpenuhinya syarat formil dimana harus menyertakan alasan diselenggarakannya
RUPSLB tersebut dalam rangka penggantian Direksi dan Komisaris PT. Semen
Padang, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 66 ayat (3) UU PT dan pasal 19
ayat (2) Anggaran Dasar PT. Semen Padang.
       Bahwa,        dalam    melakukan      eksaminasi        terhadap       putusan
No.93/PDT/P/2002/PN.PDG, tidak tersedianya materi bukti P.2 (Surat Permohonan
PT. Semen Gresik kepada Direksi PT. Semen Padang), maka tidak bisa dilakukan
evaluasi terhadap surat permohonan RUPSLB dari Pemohon, sudah cukup alasan
atau belum dalam meminta RUPS terhadap PT Semen Padang. Jika dilihat berkas
putusan no.93/PDT/P/2002/PN PDG maka memang tidak ada cukup alasan
Pemohon meminta RUPSLB pada Direksi PT Semen Padang, untuk penggantian
Direksi perseroan.




www.pemantauperadilan.com                                                         20
                                                                    Eksaminasi


        Namun dengan melihat berkas yang ada, dalam hal ini adalah penetapan
hakim, ditemukan suatu kejanggalan dalam proses permohonan ini. Dalam
penetapan ini diketahui bahwa permohonan diajukan pada tanggal 5 Juni 2002,
sedangkan penetapan sendiri dikeluarkan pada tanggal 12 Juni 2002. Selain itu
berdasarkan keterangan dari pihak Semen Gresik, Hakim tidak meminta pihak
Semen     Gresik   untuk   memberikan   keterangan   yang   berkaitan   dengan
permohonannya tersebut. Dalam proses pemeriksaan Permohonan/yurisdictio
voluntaris karena pihaknya hanya satu, maka biasanya berlaku sangat longgar,
dimana terjadi komunikasi intensif dan pemberian toleransi waktu pada Pemohon
untuk melengkapi bukti-buktinya serta meminta keterangan tambahan jika
diperlukan dalam mengeluarkan penetapan, jika sudah diberi waktu tertentu/saran
tertentu ternyata Pemohon tidak dapat memenuhi baru Pengadilan memutus.
Mengenai hal ini secara formal telah diatur dalam pasal 119 HIR, dimana Ketua
pengadilan negeri harus atau bisa memberikan nasehat kepada pemohon atau
penggugat untuk melengkapi permohonan ataupun gugatannya. Dengan demikian
seharusnya hakim meminta keterangan, terutama yang berkaitan dengan alasan
permohonan menyelenggarakan RUPS.


B. PENETAPAN PN Padang Nomor 124/PDT/P/2002/PN.PDG
   Ketua PN Padang Melampaui Batas Kewenangannya Dengan Menyatakan
   Pemohon Melakukan Perbuatan Melanggar Hukum
        Ketua PN Padang dalam Penetapannya menyatakan permohonan dari
Pemohon tidak dapat diterima. Adapun alasan yang diberikan adalah surat
permohonan (kedua) PT. Semen Gresik tanggal 10 Juli 2002, kepada Direksi PT
Semen Padang untuk menyelenggarakan RUPSLB, yang ditandatangani oleh Satriyo
dan Cholil Hasan tanpa adanya persetujuan Komisaris Utama dan Wakil Komisaris
Utama merupakan perbuatan hukum yang menyimpang dan melanggar pasal 12 ayat
(3) huruf (i) Anggaran Dasar PT Semen Gresik (Persero), Tbk dan PN Padang




www.pemantauperadilan.com                                                   21
                                                                         Eksaminasi


mengkualifisir perbuatan hukum tersebut sebagai perbuatan yang melanggar
hukum; dimana surat tersebut adalah illegal dan tidak mempunyai kekuatan hukum
untuk mendukung maksud dan tujuan permohonan pemohon.
       Mengenai masalah pasal 12 ayat (3) huruf i anggaran dasar PT Semen Gresik
yang menyatakan: “Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar
Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan
pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik
yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan akan tetapi dengan pembatasan,
bahwa untuk mempergunakan setiap hak yang dimiliki oleh setiap pemegang saham
pada setiap anak perusahaan atau perusahaan lain yang berusaha dalam industri
semen di dalam mana Perseroan mempunyai penyertaan modalnya, Direksi harus
mendapat persetujuan tertulis dari dan atau Akta yang bersangkutan turut ditanda
tangani oleh Komisaris Utama dan Wakil Komisaris Utama…..dst.”
       Dari rumusan tersebut menurut pendapat kami, persetujuan dari Komisaris
pada Direksi, dapat berupa persetujuan tertulis (surat langsung dari komisaris)
maupun dapat berwujud Akta (berita acara yang ditanda tangani Komisaris).
       Pengadilan Negeri merumuskan sebagai “persetujuan tertulis dari dan atau
turut ditanda tangani oleh Komisaris” sehingga hilang kata Akta.
       Dengan hilangnya kata akta, seolah olah ijin itu harus berupa persetujan
tertulis, atau turut ditandatangani (surat) oleh komisaris, artinya menurut
pengadilan Negeri, surat tanggal 10 Juli 2002 harus mendapat persetujuan tertulis
atau Komisaris harus ikut dalam tanda tangan dalam surat.
       Menurut pendapat kami hal tersebut keliru, karena persetujuan itu dapat
berupa persetujuan tertulis dalam surat dari Komisaris, tetapi juga dapat berupa Akta
yang memuat berita acara rapat dimana Komisaris hadir dan ikut tanda tangan.
       Dengan demikian alasan dimana Pemohon telah melakukan perbuatan
melanggar hukum, dimana surat tersebut adalah illegal karena tidak terdapat
persetujuan tertulis atau tanda-tangan dari Komisaris Utama dan Wakil Komisaris




www.pemantauperadilan.com                                                         22
                                                                     Eksaminasi


Utama dalam surat permohonan tersebut, adalah sangat berlebihan dan melampaui
kewenangan PN dalam memeriksa suatu permohonan. Penetapan yang dikeluarkan
dalam suatu permohonan seharusnya adalah putusan yang bersifat declaratoir atau
penetapan saja, dimana isinya adalah menerima atau menolak permohonan tersebut.
Sedangkan dalam pertimbangannya hakim menyatakan adanya suati perbuatan
melanggar/melawan hukum yang dilakukan oleh pemohon. Salah satu unsur dalam
perbuatan melanggar hukum adalah adanya kerugian yang diderita oleh pihak lain.
Dalam kasus ini tidak ada pihak lain yang menuntut dengan alasan telah dirugikan
oleh perbuatan Pemohon. Dengan demikian patut dipertanyakan atas kepentingan
siapa hakim mengkualifisir adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan
oleh pemohon tersebut? Oleh karena itu pertimbangan hakim ini berlebihan dan
tidak pada tempatnya.
      Selain itu, Putusan hakim PN Padang yang menyatakan telah terjadinya
perbuatan melanggar hukum yang dilakukan PT Semen Gresik tidak sepatutnya
diberikan karena posisi Ketua PN Padang adalah mengabulkan atau tidak
permohonan RUPSLB yang diajukan oleh PT Semen Gresik sesuai ketentuan UU No.
1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan tidak pada posisi untuk memberikan
suatu putusan yang menetapkan telah terjadinya perbuatan melanggar hukum oleh
Pemohon. Fungsi hakim hanya terbatas memberikan pernyataan tentang
dikabulkan/tidaknya permohonan tersebut.
      Berdasarkan uraian tersebut, maka menurut pendapat kami Putusan
Pengadilan Negeri tidak netral, seolah ada kepentingan yang dilindungi di luar
kepentingan Pemohon, hal dapat terlihat dengan jelas, hilangnya kalimat “akta”
dalam menafsirkan pasal 13 ayat (2), dan dengan menyatakan pemohon telah
melakukan perbuatan melawan hukum, secara tidak langsung Pengadilan hendak
mengatakan adanya pihak yang dirugikan jika pengadilan memberikan ijin, pada hal
pihak yang dirugikan tidak pernah muncul dalam persidangan.




www.pemantauperadilan.com                                                    23
                                                                       Eksaminasi


Ketua PN Padang Salah Menerapkan Nebis In Idem Dalam Suatu Permohonan
        Ketua PN Padang dalam Penetapannya menyatakan permohonan dari
Pemohon tidak dapat diterima karena permohonan tanggal 28 Agusuts 2002 memuat
materi yang sama dan maksud tujuan yang sama dengan surat permohonan tanggal 5
Juni 2002, maka PN Padang menilai dan mengkualifikasi sebagai Perkara Nebis In
Idem.
        Dasar pertimbangan PN Padang yang mengkualifikasi permohonan yang
diajukan oleh PT Semen Gresik (Persero), Tbk sebagai Nebis In Idem adalah keliru,
karena kualifikasi Nebis In Idem adalah dalam hal perkara contentiosa, bukan untuk
perkara voluntair. Bahwa, dalam permohonan hanya satu pihak, sedangkan dapat
dinyatakan sebagai pelanggaran asas nebis in idem apabila gugatan diajukan
terhadap subyek dan obyek gugatan yang sama, dalam permohonan subyek gugatan
tidak ada, yang ada hanyalah subyek pemohon. Oleh karena itu pengajuan
permohonan dua kali tidak memenuhi syarat adanya pelanggaran asas nebis in
idem.
        Seharusnya Hakim menetapkan bahwa permohonan tersebut tidak dapat
diterima karena ada beberapa syarat formil yang belum dilengkapi, untuk itulah
Hakim dapat menetapkan bahwa permohonan tersebut tidak dapat diterima agar
pemohon mengajukan permohonan baru dengan syarat formil yang telah lengkap.
Permohonan baru dalam hal ini adalah dalam hal pendaftaran, surat permohonan
disampaikan kepada Pengadilan Negeri, kemudian didaftarkan dalam buku Register
dan diberi nomor urut yang baru yang berbeda dengan permohonan yang diajukan
sebelumnya.




www.pemantauperadilan.com                                                      24
                                                                      Eksaminasi


C. PUTUSAN Mahkamah Agung Nomor 3252 K/Pdt/2002
   Kasasi sebagai upaya hukum atas penolakan pemberian izin RUPS oleh
   Pengadilan Negeri.
      Dalam Pasal 67 ayat (1) UUPT, ditegaskan bahwa:
Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan
perseroan dapat memberikan izin kepada pemohon untuk :
   a. melakukan sendiri pemanggilan RUPS tahunan, atas pemohonan pemegang
      saham apabila Direksi atau Komisaris tidak menyelenggarakan RUPS tahunan
      pada waktu yang telah ditentukan; atau
   b. melakukan sendiri pemanggilan RUPS lainnya, atas permohonan pemegang
      saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat 2, apabila Direksi atau
      Komisaris lewat waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permintaan tidak
      melakukan pemanggilan RUPS lainnya.


      Sedangkan dalam pasal 67 ayat (4) UUPT disebutkan bahwa: “Penetapan
Ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) merupakan penetapan instansi pertama dan terakhir”
      Menurut Ny. Retnowulan Sutantio, upaya hukum yang dapat dilakukan atas
suatu penetapan adalah upaya hukum Kasasi. Namun, apakah terhadap permohonan
seperti yang termaksud dalam pasal 67 ayat (1) UUPT tersebut diatas dapat
dimintakan kasasi?
      Menurut pendapat kami, terhadap permohonan tersebut dapat dimohonkan
kasasi ke Mahkamah Agung berdasarkan pasal 30 UU No.14 tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung, yang menyatakan:
MA dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-
pengadilan dari semua Lingkungan peradilan karena:
   a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
   b. Salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;




www.pemantauperadilan.com                                                     25
                                                                        Eksaminasi


   c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-
       undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang
       bersangkutan.


       Dalam kasus Semen Padang, PT Semen Gresik (Persero), Tbk mengajukan
permohonan kasasi atas penetapan PN Padang No. 124/PDT/P/2002/PN PDG yang
menolak permohonan PT Semen Gresik (Persero), Tbk untuk mengadakan RUPS.
Makamah Agung dapat menerima permohonan kasasi ini berdasarkan pasal 30 UU
No.14 tahun 1985 tersebut diatas, karena PN Padang telah salah dalam menerapkan
atau melanggar hukum yang berlaku yaitu dalam penetapan a quo, PN Padang telah
menilai dan mengkualifikasi suatu permohonan sebagai perkara Nebis In Idem.
       Dalam kasus ini Mahkamah Agung tidak hanya membatalkan penetapan a
quo tetapi juga mengadili sendiri. Pasal 30 UU No 14 tahun 1985 menyebutkan
bahwa “MA dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-
pengadilan dari semua Lingkungan peradilan..” Di lain pihak, pasal 52 UU No.14
tahun 1985 menyebutkan bahwa: “Dalam mengambil putusan, Mahkamah Agung
tidak terikat pada alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi dan dapat
memakai alasan-alasan hukum lain”., dimana pasal ini menjadi dasar bagi Hakim-
Hakim Agung untuk mengadili sendiri suatu perkara yang dimohonkan kasasi.
       Dengan didasarkan pada pasal 52 UU No. 14 Tahun 1985 tersebut, maka MA
dapat mengadili sendiri suatu perkara dimana pengertian mengadili disini berarti
pemeriksaan atas perkara tersebut dilakukan tidak hanya terbatas pada alasan-alasan
yang dikemukakan pemohon dalam memori kasasi. Dengan demikian MA akan
menempatkan dirinya sebagai Pengadilan Negeri yang kemudian memeriksa dan
mengeluarkan suatu putusan dimana dalam kasus ini MA, dalam putusannya,
memberikan izin penyelenggaraan RUPSLB kepada PT. Semen Gresik. Sebenarnya
pengertian „mengadili sendiri‟ dalam pasal 52 ini pelaksanaannya terikat dengan
pasal 30, sehingga MA tidak berwenang untuk memeriksa fakta-fakta yang ada.




www.pemantauperadilan.com                                                       26
                                                                        Eksaminasi


Namun dalam perkembangannya, hal ini telah seringkali diterobos, bahkan di negeri
Belanda pun MA telah dianggap memiliki kewenangan untuk memeriksa kembali
fakta-fakta selayaknya Pengadilan Tingkat Pertama. Hal inilah yang kemudian
menjadikan MA sebagai Pengadilan Tingkat Ketiga (melalui Kasasi) dan
kemungkinan tingkat keempat (melalui peninjauan kembali).


D. PUTUSAN SELA Nomor: 21/PDT.G/2003/PN.PDG.
    Penggugat tidak memenuhi syarat pengajuan Legal Standing
       Untuk dapat mengajukan gugatan secara legal standing, maka pihak
penggugat harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan
perundang-undangan. Di Indonesia, mengenai syarat legal standing ini diatur dalam
beberapa peraturan yaitu: Pasal 38 ayat (3) UU no. 23 Tahun 1997 Tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 46 ayat (1) UU no. 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen, pasal 73 ayat (1) UU no. 41 tahun 1999 Tentang
Kehutanan. Pada intinya dalam hal pengajuan gugatan legal standing maka
penggugat harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
-   berbentuk badan hukum atau yayasan;
-   dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan
    tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah sesuai dengan
    kepentingan yang disampaikan dalam gugatannya;
-   telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.


       Dalam kasus Yayasan Minang Maimbau yang mengajukan gugatan legal
standing, Yayasan Minang Maimbau telah memenuhi persyaratan bahwa yayasan
Minang Maimbau adalah sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan akta
notaris Indra Jaya, SH. Nomor 198 tanggal 31 Januari 2003.
       Yayasan Minang Maimbau juga telah memenuhi kriteria sebagai yayasan
yang memiliki tujuan yang sejalan dengan gugatan. Tujuan yang dimaksud adalah




www.pemantauperadilan.com                                                      27
                                                                         Eksaminasi


sebagaimana yang tercantum dalam anggaran dasarnya. Penggugat merupakan
yayasan yang berdiri atas akta notaris no. 198 tanggal 31 Januari 2003 dan memiliki
tujuan maksud dan tujuan membantu Pemerintah dan Negara Indonesia dalam
bidang kepedulian terhadap asset Negara di Sumatera Barat. Untuk mencapai
maksud dan tujuan tersebut yayasan dapat melakukan kegiatan usaha:
         1. Mengajak masyarakat untuk mengawasi jalannya pembangunan di
            Sumatera Barat, agar pembangunan berjalan effektif dan effisien dan
            benar-benar bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.
         2. Mengajak masyarakat untuk peduli terhadap asset negara di Sumatera
            Barat dalam bentuk memelihara dan menjaga Asset tersebut untuk
            kepentingan rakyat banyak.
         3. Mengajak masyarakat untuk mengawasi pembangunan di Sumatera Barat
            agar berjalan effektif dan effisien dalam lingkup perduli terhadap asset
            Negara.
         4. Mengajak masyarakat untuk memperjuangkan kembali asset-asset negara
            yang berada di Sumatera Barat yang beralih kepemilikann dan
            peruntukkannya secara tidak sah dan tidak wajar.
         5. Mengadakan kajian-kajian hukum dan langkah-langkah hukum untuk
            mengembalikan asset Negara di Sumatera Barat yang telah beralih
            haknya secara tidak sah menurut hukum.


         Ada beberapa hal yang menarik perhatian kami mengenai hal ini. Dari
prespektif hukum positif, Yayasan Minang Maimbau tidak mempunyai kepentingan
hukum/hak gugat untuk mengajukan gugatan ke PN Padang dalam kaitannya
dengan kepemilikan saham PT Semen Padang. Hal ini disebabkan tidak adanya dasar
hukum positif yang memberikan kewenangan kepada Yayasan Minang Maimbau
melakukan gugatan legal standing. Hukum positif yang mengatur tentang keuangan
negara    baik   ICW    maupun    peraturan   perundang-undangan     lainnya   tidak




www.pemantauperadilan.com                                                        28
                                                                       Eksaminasi


memberikan kewenangan bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengajukan
gugatan legal standing. Dan kalaupun Yayasan Minang Maimbau menganalogikan
kedudukannya sebagaimana LSM dalam bidang lingkungan hidup menurut UU
Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Yayasan Minang Maimbau belum memenuhi
syarat dalam arti belum terbukti adanya kegiatan-kegiatan sebagaimana disebutkan
dalam Anggaran Dasarnya, karena disamping Yayasan Minang Maimbau ini institusi
yang baru didirikan, juga nampak pendiriannya hanya sebagai respon atas
permasalahan “permohonan izin RUPSLB penggantian Direksi dan Komisaris PT
Semen Padang” saja. Selain itu, Yayasan Minang Maimbau berdiri setelah timbulnya
kemelut antara Direksi PT Semen Padang dengan pemegang saham PT Semen Gresik
(Persero) Tbk, oleh karena itu sebagai Penggugat legal standing, penggugat harus
membuktikan terlebih dahulu pengakuan dari masyarakat setempat, hal ini belum
terlihat pada diri Penggugat, oleh karena itu Penggugat menurut pendapat kami
belum sepantasnya melakukan gugatan legal standing.




E. PUTUSAN SELA No.45/PDT.G/2003.PN.PDG
   Error in Persona Pada Gugatan Rekonpensi
        Perkara antara Ir. Erizal Anwar Cs selaku pengurus Koperasi Keluarga besar
PT. Semen Padang melawan PT. Semen Gresik dan Ir. Dwi Soetjipto Cs (pengurus
PT Semen Padang hasil RUPSLB) sebagai Tergugat I-XII, dan Direksi serta Komisaris
PT Semen Padang yang lama sebagai Turut Tergugat.
         Dalam ketentuan Pasal 132 a HIR dinyatakan bahwa hak mengajukan
gugatan kembali oleh pihak tergugat kepada penggugat asal dapat dijalankan dengan
mengajukan gugatan rekonpensi. Dalam putusan sela No. 45/PDT.G/2003/PN.Pdg,
pihak penggugat asal adalah Koperasi Keluarga Besar Semen Padang selaku
pemegang 1 (satu) lembar saham dalam PT Semen Padang, bukan Direksi dan
Komisaris PT Semen Padang.




www.pemantauperadilan.com                                                      29
                                                                        Eksaminasi


        Dalam rekonpensi, tergugat asal seharusnya tidak dapat mengajukan gugatan
terhadap pihak lain, kecuali kepada pihak penggugat asal, yaitu Koperasi Keluarga
Besar Semen Padang. Ternyata dalam gugatan rekonpensi, pihak tergugat asal
(penggugat rekonpensi) mengajukan gugatannya kepada pihak lain, yaitu Direksi
dan Komisaris PT Semen Padang.
       Menurut kami, Majelis Hakim PN Padang telah keliru memberikan
pertimbangan hukum “Atas gugatan Rekonpensi tersebut Tergugat II sampai dengan
XI dalam Konpensi menjadi para Penggugat dalam Rekonpensi, sedangkan
Penggugat dalam Konpensi menjadi Tergugat I dalam Rekonpensi dan turut
Tergugat I dalam Konpensi menjadi Tergugat II dalam Rekonpensi serta turut
tergugat II dalam Konpensi menjadi tergugat III dalam Rekonpensi.” Dalam hal ini
seharusnya majelis hakim sepatutnya mengetahui bahwa di antara para tergugat
dalam konpensi tidak dapat diajukan sebagai tergugat dalam rekonpensi (Lihat Pasal
132a HIR).
       Dengan demikian, menurut kami, Majelis Hakim PN Padang telah keliru
mengabulkan gugatan rekonpensi yang diajukan oleh pihak tergugat asal (Penggugat
rekonpensi) tersebut di atas.


Penerapan Dwangsom Dalam Putusan Provisi
       Bahwa, putusan provisi adalah merupakan putusan menyatakan status quo
terhadap suatu keadaan, penguasaan atas suatu barang selama belum adanya putusan
akhir, dalam putusan sela perkara ini, Penggugat Rekonvensi dikabulkan tuntutan
Provisi antara lain:
       “Memerintahkan para Direksi dan Komisaris PT Semen Padang untuk segera
meninggalkan lokasi dan wilayah kerja PT Semen Padang terhitung semenjak
Putusan Provisi ini diucapkan jika perlu dengan bantuan aparat yang berwajib “.




www.pemantauperadilan.com                                                         30
                                                                         Eksaminasi


       “Apabila Tergugat II dan tergugat II dalam Rekonpensi melanggar atau lalai
melaksanakan isi putusan provisi ini dikenakan sanksi untuk membayar uang paksa
(dwangsom) sebesar Rp.10.000.000.perhari sejak putusan ini diucapkan”.
       Pasal 180 HIR menyebutkan hal-hal apa saja yang dapat dilaksanakan
terlebih dahulu atau serta merta, antara lain apabila ada putusan provisi. Sehingga
semua putusan provisi harus dilaksanakan secara serta merta. Dengan sifat serta
merta ini seharusnya eksekusi atas putusan provisi dapat dilakukan tanpa perlu
adanya sanksi dwangsom. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah mengapa
dalam putusan provisi ini Hakim menyertakan sanksi dwangsom apabila Tergugat II
dan Tergugat II dalam Rekonpensi tidak melaksanakan isi putusan provisi? Dilihat
dari segi hukum positif yang ada, maka hal ini dapat saja dilakukan karena tidak ada
peraturan yang melarang hal tersebut.
       HIR tidak mengatur lebih lanjut mengenai apa saja yang dapat dikabulkan
dalam suatu putusan provisi. Namun dalam prakteknya, yang dapat dikabulkan
dalam putusan provisi adalah hal-hal yang bukan menyangkut pokok perkara.
Begitupula halnya dengan Dwangsom, dwangsom diatur dalam pasal 606 a Rv,
dimana pasal 606 a Rv itu sendiri tidak diatur mengenai hal-hal apa saja yang dapat
dikenakan dwangsom. Dalam teori ditegaskan bahwa dwangsom hanya bisa
dikenakan terhadap putusan yang bersifat kondemnatoir, berupa hukuman pokok
untuk melakukan prestasi lain, yang bukan merupakan suatu putusan untuk
membayar sejumlah uang. Sebaliknya, atas putusan yang bersifat deklaratoir,
konstitutif tidak dapat diterapkan dwangsom. Atau dengan kata lain hanya putusan
dengan eksekusi riil (reele executie) dapat dijatuhkan uang paksa (Dwangsom).
Sehingga penerapan dwangsom dalam kasus ini tidak dapat dikatakan sebagai
putusan yang berlebihan.




www.pemantauperadilan.com                                                        31
                                                                      Eksaminasi


                             BAGIAN KEEMPAT
                                  PENUTUP


I. Kesimpulan
   1. Sesuai ketentuan pasal 91 ayat (1) UU No. 1 tahun 1995 dan sebagaimana
      diatur juga dalam pasal 17 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
      Negara,   maka   anggota   Direksi   PT   (Persero)   sewaktu-waktu   dapat
      diberhentikan dari jabatannya berdasarkan keputusan RUPS dengan
      menyebutkan alasannya. Penolakan Direksi terhadap ketentuan itu
      merupakan perbuatan melawan hukum terhadap ketentuan Undang-Undang
      Perseroan Terbatas dan untuk perbuatan semacam ini maka kepada Direksi
      yang menolak mengadakan RUPS dan menolak hasil RUPS tersebut
      seharusnya diberikan sanksi hukum. Kemudian pasal 91 ayat (2)
      menyebutkan bahwa keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi
      sebagaimana di maksud dalam ayat (1) hanya dapat diambil setelah yang
      bersangkutan diberi kesempatan untuk membela dari dalam RUPS. Sesuai
      dengan ketentuan dalam pasal ini, jika Direksi PT Semen Padang merasa
      keberatan akan penggantian dirinya maka yang seharusnya dia lakukan
      adalah tetap menyelenggarakan RUPS dan mengemukakan alasan keberatan
      penggantian dirinya didalam RUPS itu sendiri. Sedangkan apabila menurut
      Direksi penggantian dirinya tidak didasarkan pada suatu alasan yang sah
      maka dia dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan dengan didasarkan pada
      pasal 1365 KUH Perdata.
   2. Dalam proses pemeriksaan Permohonan/yurisdictio voluntaris karena
      pihaknya hanya satu, maka biasanya berlaku sangat longgar, dimana terjadi
      komunikasi intensif dan pemberian toleransi waktu pada Pemohon untuk
      melengkapi bukti-buktinya serta meminta keterangan tambahan jika
      diperlukan dalam mengeluarkan penetapan, jika sudah diberi waktu




www.pemantauperadilan.com                                                     32
                                                                     Eksaminasi


     tertentu/saran tertentu ternyata Pemohon tidak dapat memenuhi baru
     Pengadilan memutus. Dengan demikian seharusnya hakim meminta
     keterangan,   terutama   yang   berkaitan   dengan    alasan   permohonan
     menyelenggarakan RUPS.
  3. Pasal 12 ayat (3) huruf i anggaran dasar PT Semen Gresik :“…Direksi harus
     mendapat persetujuan tertulis dari dan atau Akta yang bersangkutan turut
     ditanda tangani oleh Komisaris Utama dan Wakil Komisaris Utama…..dst.” .
     Menurut pendapat kami persetujuan itu dapat berupa persetujuan itu dapat
     tertulis dalam surat dari Komisaris, tetapi juga dapat berupa Akta yang
     memuat berita acara rapat dimana Komisaris hadir dan ikut tanda tangan.
  4. Putusan hakim PN Padang yang menyatakan telah terjadinya perbuatan
     melanggar hukum yang dilakukan PT Semen Gresik tidak sepatutnya
     diberikan karena posisi Ketua PN Padang adalah mengabulkan atau tidak
     permohonan RUPSLB yang diajukan oleh PT Semen Gresik sesuai ketentuan
     UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan tidak pada posisi untuk
     memberikan suatu putusan yang menetapkan telah terjadinya perbuatan
     melanggar hukum oleh Pemohon. Fungsi hakim hanya terbatas memberikan
     pernyataan tentang dikabulkan/tidaknya permohonan tersebut.
  5. Kualifikasi Nebis In Idem adalah dalam hal perkara contentiosa, bukan untuk
     perkara voluntair. Bahwa, dalam permohonan hanya ada satu pihak,
     sedangkan dapat dinyatakan sebagai pelanggaran asas nebis in idem apabila
     gugatan diajukan terhadap subyek dan obyek gugatan yang sama, dalam
     permohonan subyek gugatan tidak ada, yang ada hanyalah subyek pemohon.
     Oleh karena itu pengajuan permohonan dua kali tidak memenuhi syarat
     adanya pelanggaran asas nebis in idem.
  6. Makamah Agung dapat menerima permohonan kasasi terhadap permohonan
     seperti yang termaksud dalam pasal 67 ayat (1) UUPT, berdasarkan pasal 30
     UU No.14 tahun 1985 tersebut diatas, karena PN Padang telah salah dalam




www.pemantauperadilan.com                                                      33
                                                                      Eksaminasi


       menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku yaitu dalam penetapan a
       quo, PN Padang telah menilai dan mengkualifikasi suatu permohonan sebagai
       perkara Nebis In Idem.
  7.   Dengan didasarkan pada pasal 52 UU No. 14 Tahun 1985, MA dapat
       mengadili sendiri suatu perkara dimana pengertian mengadili disini berarti
       pemeriksaan atas perkara tersebut dilakukan tidak hanya terbatas pada
       alasan-alasan yang dikemukakan pemohon dalam memori kasasi. Dengan
       demikian MA akan menempatkan dirinya sebagai Pengadilan Negeri yang
       kemudian memeriksa dan mengeluarkan suatu putusan dimana dalam kasus
       ini MA, dalam putusannya, memberikan izin penyelenggaraan RUPSLB
       kepada PT. Semen Gresik.
  8. Dengan memperhatikan syarat mengajukan gugatan legal standing, Yayasan
       Minang Maimbau (YMM) belum memenuhi syarat ketiga dalam arti belum
       terbukti adanya kegiatan-kegiatan sebagaimana disebutkan dalam AD-nya,
       karena disamping YMM ini institusi yang baru didirikan, juga nampak
       pendiriannya hanya sebagai respon atas permasalahan “permohonan izin
       RUPSLB penggantian Direksi dan Komisaris PT Semen Padang” saja.
  9. Menurut kami, Majelis Hakim PN Padang telah keliru memberikan
       pertimbangan hukum “Atas gugatan Rekonpensi tersebut Tergugat II sampai
       dengan XI dalam Konpensi menjadi para Penggugat dalam Rekonpensi,
       sedangkan Penggugat dalam Konpensi menjadi Tergugat I dalam Rekonpensi
       dan turut Tergugat I dalam Konpensi menjadTergugat II dalam Rekonpensi
       serta turut tergugat II dalam Konpensi menjadi tergugat III dalam
       Rekonpensi.” Dalam hal ini seharusnya majelis hakim sepatutnya mengetahui
       bahwa di antara para tergugat dalam konpensi tidak dapat diajukan sebagai
       tergugat dalam rekonpensi (Lihat Pasal 132a HIR).
  10. Pasal 180 HIR menyebutkan hal-hal apa saja yang dapat dilaksanakan
       terlebih dahulu atau serta merta, antara lain apabila ada putusan provisi.




www.pemantauperadilan.com                                                     34
                                                                       Eksaminasi


       Sehingga semua putusan provisi harus dilaksanakan secara serta merta.
       Dengan sifat serta merta ini seharusnya eksekusi atas putusan provisi dapat
       dilakukan tanpa perlu adanya sanksi dwangsom.


II. Saran
   1. Sejak UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah diberlakukan, masalah
       desentralisasi dalam berbagai bidang kepemerintahan telah menjadi isu yang
       mengemuka. Hal ini dikarenakan dalam melaksanakan UU No. 22 Tahun
       1999 itu sendiri masih memerlukan perangkat hukum lain. Selain itu dengan
       adanya UU otonomi daerah ini maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap
       UU lain yang telah ada sebelumnya.
   2. Dari sisi penyelesaian masalah hubungan Pusat dan Daerah dalam kerangka
       pelaksanaan Otonomi Daerah masih diperlukan kajian yang mendalam
       karena menyangkut masalah rasa keadilan orang daerah. Diperlukan adanya
       perumusan baru serta pengaturan lebih lanjut terhadap pengelolaan asset
       kekayaan negara yang ada di daerah, dengan mempertimbangkan
       kepentingan daerah baik dari segi pendapatan maupun segi pengelolaannya,
       karena dengan cara demikianlah dapat dicegah pengekplotasian yang
       berlebihan dengan atas nama keuntungan semata tanpa memperhatikan
       pengelolaan   lingkungan,   yang     akhirnya   menyebabkan    penderitaan
       masyarakat daerah.
   3. Tersebarnya asset kekayaan negara di daerah, memerlukan pengaturan lebih
       lanjut mengenai sejauh mana keterlibatan masyarakat daerah dalam
       pengelolaan asset tersebut. Hal tersebut juga dengan mempertimbangkan
       adanya hak ulayat masyarakat hukum adat.
   4. Meskipun dalam kasus ini terdapat penafsiran mengenai pasal 67 ayat (1) dan
       ayat (4) UUPT melalui pasal 30 dan pasal 52 UU No. 14 Tahun 1985, hal ini
       tidak menjadikan putusan MA tersebut sebagai suatu yurisprudensi yang




www.pemantauperadilan.com                                                      35
                                                                     Eksaminasi


       mengikat keputusan hakim di masa mendatang. Dengan demikian diperlukan
       adanya pengaturan yang lebih tegas untuk menghindari terjadinya suatu
       perbedaan penafsiran.
   5. Seiring dengan berkembangnya hukum privat seharusnya perkembangan
       tersebut tidak hanya di bagian materilnya saja namun juga harus diikuti
       dengan perkembangan di bagian formil.
   6. Dalam memutus suatu perkara, hakim seharusnya independen. Tidak
       terbebani oleh adanya tekanan baik dari cabang kekuasaan yang lain,
       kalangan hakim hakim sendiri, pihak-pihak yang berperkara ataupun
       tekanan dari publik.
   7. Jika hakim dalam menjalankan fungsi peradilan yang merdeka itu
       menyimpang, melanggar kode etik, tidak memiliki dasar pembenaran
       metodologis atau tidak menunjukkan sifat merdeka lagi, baik karena ada
       ancaman maupun godaan yang berarti pula mencederai moralitas kekuasaan
       kehakiman yang merdeka, maka konsekuensi etisnya hakim atau majelis
       hakim tersebut diadili di mahkamah kode etik (vide pasal 20 (2) UU No.2
       tahun 1986). (Artidjo Alkotsar dalam buku Andai Saya Terpilih janji-janji
       Calon Ketua Dan Wakil Ketua MA, cet.1, (Jakarta: Lembaga Kajian dan
       Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2002)




       [1] Gunawan Widjaja, Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan.
(RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2003. Cetakan I), Hal 20.
       [2] Rudhi Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas. (Bandung: Citra
Aditya, 2001), hal. 18.
       [3] Rudhi Prasetya, Op cit., hal. 197.




www.pemantauperadilan.com                                                    36
                                                                            Eksaminasi


         [4] Ibid. Hal. 210
         [5] Ibid. Hal. 198
         [6] Retnowulan Sutantio, S.H., op cit, hal. 110-128.
         [7] Lilik Mulyadi, S.H., M.H., Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) Dalam
Teori dan Praktik, Jakarta, Penerbit Djambatan, 2001, hal. 17.
         [8] Berdasarkan praktik di pengadilan maka diisyaratkan syarat formal
didalamnya yaitu tempat dan tanggal, bulan, tahun dibuatnya surat gugatan,
ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, kemudian diberi materai
secukupnya yang dalam materai tersebut berisikan tanggal bulan dan tahun
pembuatannya serta pendaftaran surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
yang berwenang serta gugatan tersebut harus ditanda tangani oleh penggugat/kuasa
hukumnya.
         [9] Syarat material/substansial dengan dasar pasal 8 ayat (3) Rv yaitu adanya
identitas para pihak yang berperkara, bagaimana duduk perkaranya atau dalil-dalil
konkret mengenai hubungan hukum disertai dengan alasan tuntutan(middelein van
der eis) atau yang biasa disenbut posita atau fundamentum petendi, dan tuntutan
atau petitum (duidelijke en bepaalde conclusie) yang merupakan rumusan secara
tegas tentang apa yang menjadi tuntutan penggugat/para penggugat kepada
tergugat/para tegugat.
         [10] Berdasarkan kajian teoritis maka dikenal adanya 2 cara mengajukan
“surat    gugatan”    ke      Pengadilan   Negeri   yang   berwenang,   yaitu   pertama
individualsering-theorie, yaitu teori yang membahas agar dalam mengajukan
gugatan disusun secara global atau garis besarnya tentang hubungan hukum yang
menjadi dasar gugatan atau kejadian materiil; dan kedua substantierings theorie,
yaitu yang membahas agar dalam mengajukan gugatan disusun secara detail atau
terperinci mulai dari hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan, dasar dan
sejarah gugatan serta kejadian formal maupun materiil dari gugatan.
         [11] Lilik Mulyadi, op. cit., hal. 83.




www.pemantauperadilan.com                                                           37

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:386
posted:8/24/2011
language:Indonesian
pages:37
pptfiles pptfiles
About