Get documents about "Strategi Menarik Investor Dalam Rangka Peningkatan Pad - DOC
W
Description
Strategi Menarik Investor Dalam Rangka Peningkatan Pad document sample
Document Sample
Agribisnis dan Dunia Pertanian Kita
Oleh Yayat Dinar N
Sudah menjadi rahasia umum bahwa dunia pertanian kita dari waktu ke waktu tidak
mengalami perkembangan yang signifikan. Ini dipengaruhi oleh pola diregulasi kebijakan
pemerintah yang cenderung menduakan sektor ini, di mana kebijakan-kebijakan yang
ditetapkan sering kali tumpang tindih sehingga sangat menyulitkan dalam
mengimplementasikan di lapangan yang akhirnya berakibat pada lambatnya
perkembangan sektor ini.
Dunia pertanian kita hingga saat ini tidak berkembang dan bahkan cenderung
ditinggalkan oleh rakyat. Mandeknya sektor pertanian ini berakar pada terlalu
berpihaknya pemerintah terhadap sektor industri sejak pertengahan tahun 1980-an.
Pada dekade sebelumnya terjadi peningkatan yang luar biasa pada sektor pertanian.
Pemerintah menganggap pembangunan pertanian dapat bergulir atau berjalan dengan
sendirinya, asumsi ini membuat pemerintah mengacuhkan pertanian dalam strategi
pembangunannya.
Sebetulnya hal ini tidak terlepas dari paradigma pembangunan saat itu yang lebih
menekankan pada industrialisasi. Pemerintah mencurahkan perhatiannya pada sektor
industri, yang kemudian diterjemahkan kedalam berbagai kebijakan proteksi yang
sistematis, di mana secara sadar atau tidak proteksi ini telah merapuhkan basis pertanian
pada tingkat petani.
Selain dari hal tersebut diatas, sebetulnya “fenomena” mengenai kemunduran dunia
pertanian kita adalah, Pertama, petani menganggap sektor pertanian tidak lagi menjadi
“primadona” dan tidak menjanjikan. Pendapatan atau penghasilan dari sektor pertanian
tidak memadai, dimana harga jual sangat rendah sementara biaya produksi sangat tinggi.
Sebetulnya hal ini terjadi karena kelemahan kebijakan pemerintah mulai dari penyediaan
pupuk, pembelian gabah dan penerapan harga pembelian pemerintah (HPP), distribusi
beras maupun pengelolaan agribisnis. Pada setiap lini baik dari hulu sampai hilar tidak
berjalan sistematis sehingga banyak ketimpangan-ketimpangan dalam
mengimplemetasikan kebijakan tersebut. Lingkaran inilah yang membuat sektor
pertanian tidak menguntungkan secara ekonomi, karena menimbulkan ekonomi biaya
tinggi dalam proses produksinya.
Kedua, pemasaran produk (product of marketing) pertanian sangat terbatas, faktor utama
dalam pertanian adalah pemasaran, karena saat ini pasar sangat terbatas dalam menerima
produk hasil pertanian selain itu juga hanya produk-produk tertentu dari pertanian bisa
diserap pasar.
Kebanyakan petani kita tidak memahami konsep pemasaran produk, sehingga petani
kesulitan dalam memasarkan produk-produk pertanian yang akhirnya membuat harga
tidak stabil atau tidak menguntungkan.
Ketiga, lahan pertanian semakin sempit, selama ini banyak lahan pertanian disulap
menjadi lahan industri dan lahan perumahan (realestate). Hal ini disebabkan karena
banyak petani yang menjual lahan pertaniannya karena menganggap pertanian sudah
tidak lagi bisa menjadi “sandaran” hidup atau tidak lagi menjanjikan. Sehingga petani
tergiur keuntungan sesaat tanpa mempertimbangkan dampak yang terjadi setelah
penjualan tanah tersebut.
Keempat, kurangnya “penelitian” (research) yang dilakukan terhadap pertanian maupun
produk pertanian, baik oleh pemerintah maupun institusi-institusi terkait seperti lembaga-
lembaga pendidikan tinggi sehingga pertanian berjalan monoton dan produk pertanian
tidak bervariasi. Ini merupakan problematika mendasar dari pola kebijakan pemerintah
terhadap dunia pertanian, dimana tidak adanya kebijakan pemerintah yang merangsang
berkembangnya institusi atau lembaga-lembaga penelitian pertanian.
Kelima, kurangnya dukungan “finansial” bagi dunia pertanian, selama ini bank sebagai
pemegang otoritas keuangan baik bank pemerintah maupun swasta kurang sekali dalam
mengucurkan kredit bagi usaha-usaha pertanian sehingga pertanian sulit untuk
berkembang karena kesulitan finansial. Selama pihak perbankan masih belum
sepenuhnya percaya terhadap dunia pertanian, maka dengan sendirinya dunia pertanian
kita tidak berkembang.
Faktor-faktor tersebut menjadi “fenomena” tersendiri dari dunia pertanian kita, selama ini
pertanian dianggap sebagai “anak tiri” oleh pemerintah sehingga belum bisa berkembang
dan maju. Pemerintah terlalu berpihak pada sektor industri, kebijakan pemerintah
terhadap pertanian sejak tahun 1980-an cenderung terlalu distortif.
Kebijakan-kebijakan inilah yang membuat sektor pertanian tidak berkembang. Untuk
itulah diperlukan “diregulasi” kebijakan pemerintah yang “kondusif” dan “konklusif”
untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas sektor pertanian.
Pemerintah perlu melakukan integrasi sektor pertanian dalam kebijakan makro agar tidak
berat sebelah mendukung sektor industri, selain itu juga pemerintah perlu menyediakan
sarana dan prasarana (termasuk untuk penelitian). Subsidi tetap diperlukan namur bukan
subsidi sektoral, melainkan subsidi kelompok miskin yang kebanyakan berada
dipedesaan.
Agribisnis
Ruang lingkup “agribisnis” tidak terlepas dari sektor pertanian, karena agribisnis
merupakan langkah “taktis” lanjutan usaha untuk menaikan atau mengembangkan nilai
guna atau manfaat lebih dari hasil pertanian.
Sektor agribisnis dalam ruang lingkup ekonomi masa kini mencakup berbagai macam
usaha komersial, dengan menggunakan kombinasi “heterogen” dari tenaga kerja, bahan,
modal dan teknologi. Selain itu juga agribisnis merupakan sektor perekonomian yang
menghasilkan dan mendistribusikan masukan bagi para petani, dan memasarkan,
memproses serta mendistribusikan produk usaha tani kepada pengguna atau konsumen.
Sektor agribisnis merupakan lahan yang sangat “potensial” bagi pertumbuhan
perekonomian nasional, karena sektor ini bisa menyerap banyak tenaga kerja, mulai dari
tingkat petani, produksi maupun tingkat pemasaran. Selama ini sektor agribisnis sangat
terpinggirkan oleh sektor industri, karena dianggap sektor yang tidak “komersial” dan
belum “produktif”.
Jika kita lihat potensi sumber daya alam kita serta sumber daya manusia, sangat mungkin
bagi kita untuk mengembangkan serta meningkatkan kualitas sektor agribisnis. Coba kita
bayangkan berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan pada setiap lini yang
menggerakkan sektor ini, mulai dari petani sebagai kegiatan hulu, pekerja sampai tenaga
pemasaran produk.
Hal inilah yang seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah untuk memajukan sektor
agribisnis. Peningkatan pendapatan ekonomi rakyat sangat mutlak dilakukan, karena hal
ini menunjang kelangsungan hidup rakyat khususnya dan negara pada umumnya.
Peningkatan ekonomi rakyat akan secara “linier” berpengaruh terhadap perekonomian
nasional, ketika ekonomi rakyat kuat dan tinggi maka perekonomian negara akan sangat
kuat, karena secara fundamental perekonomian negara ini didukung oleh perekonomian
rakyat.
Sudah sepantasnya saat ini pemerintah harus berpaling pada sektor agribisnis dan
pertanian dalam meningkatkan pendapatan nasional disamping ekspor minyak bumi dan
gas. Karena secara “kuantitatif” sumber daya alam sektor agribisnis sangat melimpah.
Selain itu juga secara “kultural” basis ekonomi rakyat Indonesia adalah pertanian
terutama dipedesaan, oleh karena itu arah pembangunan nasional kedepan haruslah
berorientasi pada pembangunan sektor pertanian maupun sektor agribisnis yang lebih
mandiri dan “kondusif”. Sehingga tercipta iklim yang konferhensif dan dinamis terhadap
perkembangan pertanian dan sektor agribisnis masa depan. Memperkuat basis pertanian
dan sektor agribisnis akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian rakyat yang
selama ini terpinggirkan, yang akhirnya berimplikasi terhadap penguatan ekonomi secara
nasional.n
Penulis adalah Staf Nuri Lestari Foundation
Analisis Kebijakan Insentif Fiskal dan Non Fiskal Terhadap
Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu di Kawasan Timur Indonesia1
Oleh: Agunan P. Samosir2
Rekomendasi
Kunci keberhasilan pembangunan di KTI tidak hanya tergantung dengan
insentif fiskal, akan tetapi juga tergantung dari peranan pemerintah daerah setempat
dalam memberikan insentif non fiskal, yaitu: penyediaan SDM yang berkualitas, lokasi
usaha/industri yang strategis, infrastruktur yang memadai, jaminan keamanan
berusaha dan memiliki pusat promosi sesuai dengan standar yang dibutuhkan investor
dan dunia luar.
Perlu dilakukan studi atau kajian lanjutan untuk mengetahui dampak pemberian
insentif fiskal yang selama ini telah diberikan kepada KAPET KTI dan tentang KTI
berdasarkan kebutuhan serta potensi ekonomi daerah masing-masing. Sehingga,
pemerintah melalui Departemen Keuangan dalam memberikan insentif fiskal kepada
KAPET benar-benar sesuai dengan tujuan pembentukan KAPET dan dalam rangka
percepatan pembangunan KTI.
Permasalahan
Beberapa permasalahan pokok yang menjadi fokus policy paper ini yaitu: (i)
Insentif fiskal apa saja yang perlu diberikan kepada KTI agar mencapai pertumbuhan
ekonomi seperti yang diharapkan? (ii) Insentif non fiskal apa saja yang perlu diberikan
agar dapat menjamin perkembangan investasi di KTI?, dan (iii) Apakah insentif fiskal
lebih penting dibandingkan insentif non fiskal atau harus dilakukan bersamaan?
Tujuan
1Merupakan ringkasan hasil pengamatan dalam keikusertaan di Dewan Pengembangan
Kawasan Timur Indonesia Tahun 2001 - 2002
2 Peneliti pada Departemen Keuangan, Badan Analisa Fiskal, Pusat Statistik dan Penelitian
Keuangan
Tujuan dari penulisan paper ini adalah: (i) mengidentifikasi insentif fiskal apa
saja yang perlu diberikan kepada KTI agar mencapai pertumbuhan ekonomi seperti
yang diharapkan (ii) mengidentifikasi Insentif non fiskal apa saja yang perlu diberikan
agar dapat menjamin perkembangan investasi di KTI, dan (iii) menentukan insentif
fiskal lebih penting dibandingkan insentif non fiskal atau harus dilakukan bersamaan
Metodologi
Secara umum, beberapa hal yang menjadi pertimbangan bagi suatu perusahaan
terutama investor asing yang akan membangun pabriknya di luar negeri adalah sebagai
berikut: (1) Biaya produksi yang lebih murah (competitive);, (2) Ekspansi produk ke pasar
internasional dan lokal dalam mencapai skala ekonomi terpenuhi, (3) Hambatan tariff
and trade, (4) Kebijaksanaan pemerintah berkaitan dengan investasi (investment
procedures), (5) High Foreign Indebtedness, (6) Unstable Government/Country risk, (7) Foreign
Exchange Problem, (8) Corruption, (9) Technological piranting, dan (10) Security.
Temuan
Peranan pemerintah daerah sebagai kebijakan insentif non fiskal dalam
menggerakkan ekonomi daerah masing-masing adalah sangat penting. Sekali lagi,
unsur politis agar dihindarkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut.
Pemerintah daerah dan KAPET harus mempromosikan kepada investor beberapa
keunggulan-keunggulan selain komoditi sebagai daya tarik investasi.
Faktor lokasi akan berdampak terhadap keputusan investor yang akan
menanamkan modalnya. Lokasi yang strategis, misalnya dekat dengan pelabuhan, kota
besar (ibukota propinsi) atau ibukota negara akan memiliki poin yang berbeda dengan
daerah yang terpencil. Faktor lokasi ini akan menjadikan Kabupaten/Kota sebagai suatu
kelebihan yang ditawarkan kepada pengusaha baik domestik maupun asing yang
memandang Kabupaten/Kota sebagai basis awal dalam pengembangan perusahannya.
Dengan kemudahan yang diperoleh investor untuk mencapai Kabupaten/Kota,
maupun kedekatan dengan pelabuhan internasional, maka diharapkan akan menjadi
limpahan kunjungan usaha. Saat ini, Kabupaten/Kota yang memiliki lokasi strategis di
KTI adalah pelabuhan samudera Bitung, Sulawesi Utara yang dapat dikembangkan
sebagai pelabuhan internasional.
Untuk mendukung berkembangnya industri, infrastruktur yang merupakan
salah satu daya tarik untuk menarik investasi. Infrastruktur ini antara lain meliputi
panjang jalan raya (atau sarana perhubungan lainnya), ketersediaan listrik, telepon, dan
air bersih yang pada gilirannya dapat menunjang kelancaran proses produksi dan
pemasaran produk di sekitar wilayah dan di luar KTI. Sektor perhubungan mempunyai
peranan penting dalam menunjang keberhasilan sektor-sektor lainnya, terutama dalam
memperlancar lalu lintas barang dan jasa (sektor perdagangan regional), termasuk
dalam rangka menopang pemasaran obyek-obyek wisata daerah. Sarana dan prasarana
terdiri dari kondisi panjang jalan raya, jembatan, jaringan transportasi dan
telekomunikasi.
Pembangunan daerah di KTI dan KAPET adalah pembangunan masyarakat
seutuhnya dan seluruhnya yang dilaksanakan di seluruh wilayah KTI untuk semua
lapisan masyarakat serta dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat sebagai
perwujudan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pokok-pokok
kebijaksanaan pembangunan daerah diarahkan pada pengembangan SDM, dan
memperdayakan ekonomi rakyat, sehingga dapat mengaktualisasikan potensi sumber
daya daerah secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Salah satu aspek yang terpenting dalam mendorong terciptanya iklim invetasi
yang kondusif adalah keamanan yang terkendali. Pada saat ini konflik yang bernuansa
SARA cenderung terjadi dibeberapa daerah di KTI, kondisi semacam ini jelas akan
mengurangi dan menghentikan minat investor untuk menanamkan modalnya dan pada
gilirannya daerah tersebut mengalami kemandekan ekonomi dan penduduk setempat
akan menjadi miskin akibat terhentinya aktivitas ekonomi. Dengan berlakunya UU
otonomi daerah, diharapkan Pemda dan DPRD masing-masing daerah di KTI dapat
memberikan rasa aman dan iklim yang kondusif untuk berinvestasi didaerah tersebut
dan mengikutsertakan partisipasi keseluruhan elemen-elemen baik sosial maupun
ekonomi yang berada di daerah tersebut.
Langkah selanjutnya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam
rangka memperkenalkan potensi yang dimilikinya kepada para calon investor adalah
dengan mendirikan Pusat Promosi. Pusat promosi inilah yang nantinya akan melakukan
kegiatan misi promosi. Melalui kegiatan promosi dapat diinformasikan kepada dunia
usaha internasional bahwa daerah di KTI adalah tempat berinvestasi yang baik. Melalui
misi promosi ini, pihak-pihak dunia internasional akan mendapatkan informasi secara
langsung, sehingga issue-issue negatif yang muncul dapat diredam secara perlahan.
Dalam rangka mempromosikan Kabupaten/Kota kepada dunia usaha, Pusat Informasi
dapat menerbitkan berbagai buku tentang informasi seperti misalnya "Kabupaten/Kota
Report" yang menginformasikan kepada investor baik domestik maupun asing di KTI
tentang perkembangan dunia usaha terakhir, khususnya investasi di daerah KTI.
Strategi pemasaran keluar (eksternal) dapat diarahkan pada proses menciptakan
citra baik (image building) dan penciptaan peluang usaha. Agar tidak ketinggalan dengan
negara atau daerah lain, masing-masing daerah nantinya perlu melakukan kegiatan
promosi aktif baik ke dalam maupun ke luar negeri. Melalui kegiatan promosi investasi
ini, dapat diinformasikan kepada dunia usaha internasional bahwa KTI adalah tempat
berinvestasi yang baik. Kegiatan promosi luar negeri juga dapat dilakukan dengan
menyediakan media informasi lainnya seperti brosur-brosur dalam berbagai bahasa
(Investment Guidelines, Investment Opportunity), display/panel, seminar, diskusi tentang
perkembangan pembangunan daerah KTI terbaru atau dapat pula dilakukan dengan
membuka web site di internet yang menyediakan berbagai informasi tentang KTI.
Salah satu Kabupaten yang baru dibentuk dari hasil pemekaran Kabupaten
Kutai di Kalimantan Timur yaitu Kabupaten Kutai Timur sudah mempersiapkan grand
strategy pembangunan melalui gerakan daerah pembangunan agribisnis
(Gerdabangagri) adalah suatu program yang mewujudkan Kutai Timur menjadi Pusat
Agribisnis dan Agroindustri pada tahun 2010, yang memiliki daya saing serta mampu
meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara kesinambungan.
Meskipun Kutai Timur didominasi sektor minyak dan gas bumi serta batubara. Pemda
Kutai Timur mengisyaratkan bahwa SDA tersebut pada saatnya akan habis dan tidak
terbaharukan, sehingga ketergantungan SDA tidak menguntungkan bagi pemerintah
dan masyarakat. Oleh karena itu, dengan memiliki 1,3 juta ha lahan potensial yang
cocok dan siap untuk dikembangkan (kelapa sawit, karet, lada, coklat, kopi, nenas,
kenaf dan kelapa) serta wilayah perairan pantai sepanjang 152 km dan 1/3 dari 12 mil
dari garis pantai kearah laut dengan kandungan ikan yang cukup besar yang dapat
dikembangkan menjadi industri agribisnis perikanan, maka Pemda Kutai Timur telah
mengundang investor asing dan domestik untuk menanamkan modalnya pada
Agrobisnis dan Agroindustri. Kepedulian terhadap pelestarian SDA, dan
pengembangan SDM menjadi modal dasar bagi kelangsungan pembangunan agribisnis
saat ini menjadi perhatian besar bagi Pemda setempat.
Hal yang lebih menarik lagi, Pemda Kalimantan Selatan telah melakukan
kesepakatan investasi/Memorandum of Understanding (MoU) dengan investor asing yang
bermitra dengan investor domestik senilai Rp33 trilyun. Investasi tersebut antara lain:
pembangunan pabrik semen, pembangunan kertas dan pulp, penambangan batu bara di
bawah tanah, agrobisnis dan agroindustri. Kesepakatan ini diharapkan dapat terealisasi
jika kondisi politik nasional sudah kondusif untuk iklim investasi, sehingga investor
tidak menunda atau membatalkan rencana investasi tersebut. Disamping itu, Pemda
Kalsel telah memprioritaskan pembangunan prasarana dan sarana transportasi untuk
mempermudah akses produksi dan pemasaran produk yang akan dihasilkan ke wilayah
sekitar, dalam negeri dan luar negeri.
Dalam rangka peningkatan pertambahan wisatawan asing dan lokal di
Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara terutama di Pulau Tomia, Investor asing
telah menanamkan modalnya dengan membangun resor wisata untuk olahraga selam
(wisata bahari) di kawasan Taman Nasional Wakatobi. Di samping itu, untuk
mempermudah akses transportasi wisatawan asing dan lokal menuju pulau tersebut.
Investor asing (Swiss) telah membangun lapangan terbang untuk jenis pesawat Fokker
28. Dengan semakin mudahnya transportasi dari ibukota propinsi ke pulau tersebut
akan menambah jumlah wisatawan asing dan lokal dan pada gilirannya akan
menambah PAD Buton serta menciptakan multiplier effect di wilayah sekitar seperti
penciptaan lapangan kerja dan usaha kecil menengah. Hal yang menarik adalah
tingginya partisipasi masyarakat Tomia terhadap sektor pariwisata yang dicanangkan
Pemda Buton dengan menghibahkan tanah mereka untuk pembangunan lapangan
terbang tersebut.
SUARA PEMBARUAN DAILY
Implementasi Kebijakan Perberasan Nasional
Oleh Hermanto
EMERINTAH telah mengeluarkan kebijakan pengaturan impor beras seperti tertuang
dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 9/MPP/Kep/1/2004.
Penulis berusaha mencoba membahas bagaimana mendudukkan kebijakan pengaturan
impor beras tersebut di dalam konteks implementasi kebijakan perberasan nasional yang
komprehensif, sebagaimana tercantum di dalam Inpres No 9 Tahun 2002 tentang
Penetapan Kebijakan Perberasan.
Inpres No 9/2002 bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani dan ketahanan
pangan nasional melalui komponen-komponen kebijakan sebagai berikut: (a) kebijakan
peningkatan produktivitas dan produksi padi/beras nasional, (b) kebijakan pengembangan
diversifikasi kegiatan ekonomi petani padi, (c) kebijakan harga pembelian gabah/beras
oleh pemerintah, (d) kebijakan impor beras yang melindungi produsen dan konsumen,
dan (e) kebijakan pemberian jaminan penyediaan dan penyaluran beras untuk kelompok
masyarakat miskin dan rawan pangan.
Berdasarkan elemen-elemen kebijakan tersebut dapat diketahui bahwa kebijakan
perberasan nasional merupakan suatu paket kebijakan yang terdiri dari lima elemen
kebijakan. Elemen kebijakan pertama (peningkatan produksi), elemen kebijakan kedua
(diversifikasi), dan elemen kebijakan ketiga (kebijakan harga) dapat dipandang sebagai
elemen kebijakan yang mempromosikan agribisnis perberasan nasional. Adapun elemen
kebijakan keempat (kebijakan impor) dan elemen kebijakan kelima (distribusi beras
untuk keluarga miskin, Raskin) me- rupakan kebijakan yang melindungi petani dan
konsumen dari dampak negatif perdagangan beras internasional.
Dalam rangka meningkatkan produktivitas dan produksi padi nasional, pemerintah tengah
mempromosikan pengembangan sistem dan usaha agribisnis berbasis usahatani padi.
Berbagai program promosi yang dilaksanakan secara berkelanjutan adalah sebagai
berikut: (a) Pengembangan infrastruktur mendukung usahatani padi dan peningkatan
akses petani terhadap sarana produksi dan sumber permodalan, (b) Peningkatan mutu
intensifikasi uasahatani padi dengan menggunakan teknologi maju, (c) Melaksanakan
ekstensifikasi lahan pertanian terutama di luar Jawa, dan (e) Peningkatan akses petani
terhadap sarana pengolahan pasca panen dan pemasaran.
Pelaksanaan berbagai tersebut ternyata telah mendorong peningkatan produksi padi pada
tahun 2003 mencapai 51,85 juta ton gabah kering giling, atau meningkat sekitar 0,70
persen dibanding produksi tahun 2002. Adapun produktivitas padi pada tahun 2003
meningkat menjadi 45,27 kuintal/ha, atau naik sekitar 1,29 persen dibandingkan tahun
2002. Dalam jangka menengah, program promosi peningkatan produktivitas usahatani
padi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing usaha tani padi. Dengan
demikian, dalam jangka menengah tingkat proteksi terhadap komoditas padi secara
bertahap dapat dikurangi.
Mengingat bahwa rata-rata luas pemilikan lahan petani yang sempit, maka pendapatan
rumah tangga petani tidak mungkin dapat dicukupi jika petani hanya mengandalkan
usahatani padi saja. Petani perlu melakukan diversifikasi usahanya, guna meningkatkan
pendapatan dan meningkatkan kemampuan untuk mengantisipasi risiko produksi yang
tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah tengah mempromosikan diversifikasi
usaha di pedesaan secara berkelanjutan, di antaranya melalui program diversifikasi pada
tingkat usahatani (on-farm diversification), diversifikasi usaha yang terkait dengan
usahatani (off-farm diversification), diversifikasi menurut wilayah pengembangan agro-
ekosistem membentuk kawasan agribisnis unggulan (regional diversification).
Guna mendukung diversifikasi usaha di pedesaan ini, pemerintah secara terus menerus
mengupayakan penyaluran kredit agribisnis dengan bunga bersubsidi. Dengan adanya
kredit ini, diharapkan petani dan lembaga usaha di pedesaan dapat melakukan investasi
dalam bidang usaha agribisnis dan agro industri.
Kebijakan harga pembelian pemerintah bertujuan agar petani padi menerima harga gabah
yang layak, sehingga mereka menerima insentif untuk meningkatkan produktivitasnya.
Sebagai implementasi dari kebijakan harga ini, pemerintah melalui Perum Bulog
melakukan pembelian gabah dalam negeri sejumlah 6 - 7 persen dari produksi nasional
dengan harga sesuai dengan harga pembelian pemerintah.
Hasil pemantauan harga yang dilakukan oleh BPS menunjukkan bahwa pada bulan April-
Juli 2004 (pada saat panen raya) rata-rata harga gabah kering panen yang diterima petani
berkisar antara 93,5 - 98,9 persen dari harga pembelian pemerintah.Tetapi di luar musim
tersebut harga yang diterima petani telah sama atau lebih tinggi dari harga pembelian
pemerintah. Mencermati fakta tersebut dapat dikatakan bahwa kebijakan harga
mempunyai pengaruh yang positif terhadap harga gabah di pasar, walaupun pada waktu
itu kebijakan harga ini belum didukung sepenuhnya oleh kebijakan impor beras. Hal
tersebut ditunjukkan oleh rata-rata harga nominal gabah petani pada tahun 2003 sebesar
99,0 persen dibandingkan dengan harga pembelian pemerintah.
Kebijakan Proteksi
Dalam jangka waktu empat tahun terakhir ini, harga beras di pasar internasional
cenderung menurun dari sekitar US$ 300/ton menjadi sekitar US$ 175/ton. Perubahan di
pasar internasional beras disebabkan antara lain oleh: (a) terjadinya peningkatan produksi
beras di masing-masing negara anggota ASEAN, Cina dan India; (b) berkembangnya
sarana transportasi dan komunikasi; (d) menurunnya laju peningkatan konsumsi beras
karena peningkatan pendapatan; dan (e) meningkatnya investasi di bidang produksi
padi/beras antarnegara.
Rendahnya harga beras di pasar internasional pada saat ini tidak mencerminkan nilai
ekonomis untuk memproduksinya, karena negara eksportir beras menerapkan tarif bea
masuk beras yang tinggi (40 - 65%), negara eksportir beras memberikan berbagai bentuk
subsidi dan subsidi ekspor, serta pasar beras internasional merupakan pasar residual,
dalam arti bahwa beras yang dijual murah tersebut adalah beras yang mempunyai kualitas
rendah dan tidak dikonsumsi di dalam negeri. Keadaan ini menyebabkan petani dalam
negeri harus bersaing secara tidak adil dengan petani luar negeri yang sarat dengan
perlindungan dan subsidi.
Hasil kajian menunjukkan bahwa sebenarnya kebijakan proteksi dengan pengenaan tarif
impor sebesar Rp 430/kg yang berlaku pada saat ini belum dapat melindungi petani dari
rendahnya harga beras di pasar internasional. Menurut perhitungan, masih ada perbedaan
sekitar Rp 200/kg antara harga gabah dalam negeri dan harga paritas eks impor (setelah
pengenaan tarif) dalam ekuivalen gabah. Perlindungan tersebut akan semakin berkurang
terutama pada saat musim panen raya, karena beras impor dengan harga yang rendah
tetap membanjiri sentra-sentra produksi padi.
Sebagai alternatif dari kebijakan tarif, pemerintah telah melakukan perlindungan petani
dengan menerapkan kebijakan pengaturan impor beras berdasarkan Kepmen Perindag No
9/MPP/Kep/1/ 2004 yang mengatur pelarangan impor beras satu bulan sebelum dan dua
bulan sesudah panen raya sehingga beras impor dilarang masuk ke wilayah Indonesia
pada bulan Januari - Juni, dan pada periode di luar panen raya, beras impor dapat masuk
dengan pengaturan jumlah, tempat (pelabuhan), kualitas dan waktu.
Dengan menutup impor beras pada musim panen raya, diharapkan para petani yang
selama ini tidak pernah menikmati harga gabah yang bagus pada musim panen raya,
diharapkan dapat terlindungi dari serbuan beras impor yang harganya murah. Memang
disadari bahwa keputusan pengaturan impor beras ini bukanlah suatu keputusan yang
terbaik, namun instrumen tersebut saat ini merupakan suatu pilihan yang harus diambil
untuk melindungi petani padi di dalam negeri.
Sementara itu, program Raskin (distribusi beras bersubsidi kepada kelompok masyarakat
miskin perlu dilanjutkan karena perekonomian nasional belum sepenuhnya pulih. Namun
demikian, program Raskin perlu dikaitkan dengan program pengurangan kemiskinan
secara keseluruhan. Dengan demikian, program Raskin dapat dikatakan berhasil jika
besaran kegiatan itu menurun. Pada tahun 2003 pemerintah menyalurkan beras Raskin
kepada sekitar 8 (delapan) juta KK dengan jumlah beras sekitar 1,9 juta ton.
Lengkap
Dengan terbitnya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
9/MPP/Kep/1/2004 tentang peraturan impor beras, maka lengkaplah instrumen kebijakan
perberasan nasional, terutama yang menyangkut kebijakan perlindungan petani dalam
negeri dari dampak negatif perdagangan bebas besar di pasar internasional. Adalah
kewajiban pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan
kebijakan perberasan nasional secara terkoordinasi, sistematis, konsisten dan
berkelanjutan.
Efektivitas kebijakan perberasan nasional sangat tergantung pada keterkaitan dan
sinergisme antarelemen kebijakan. Dengan demikian, tugas pemerintah, pemerintah
provinsi dan kabupaten/kota untuk menindaklanjuti pelaksanaan dan pengamanan
kebijakan perberasan nasional. Pemerintah harus meningkatkan koordinasi
antardepartemen dan instansi terkait di pusat dan daerah dalam melaksanakan elemen-
elemen kebijakan sebagaimana tertuang di dalam Inpres No 9 Tahun 2002. Selain itu juga
melakukan pemantauan dan pengawasan agar pelaksanaan elemen pendukung kebijakan
perberasan nasional terlaksana secara efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan
dan aspirasi petani.
Penulis adalah Kepala Pusat Pengembangan Distribusi Pangan, Badan Bimas
Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian.
Last modified: 5/3/04
Kebijakan Pembangunan Perkebunan
Kebijakan umum pembangunan perkebunan adalah memberdayakan di
hulu dan memperkuat di hilir guna menciptakan nilai tambah dan daya
saing usaha perkebunan, melalui pemberian insentif, penciptaan iklim
usaha yang kondusif dan meningkatkan partisipasi masyarakat
perkebunan serta penerapan organisasi modern yang berlandaskan
kepada penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Penerapan kebijaksanaan umum tersebut selanjutnya dijabarkan dalam
beberapa kebijaksanaan teknis yang meliputi :
a. Kebijaksanaan Pembangunan Komoditi
Kebijaksanaan pengembangan komoditas perkebunan ditempuh
melalui optimasi asset perkebunan yang sudah ada dan
pengembangan baru, baik untuk komoditas konvensional maupun
komoditas potensial lainnya.
b. Kebijaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia perkebunan tidak hanya sebagai factor
produksi, namun lebih penting adalah sebagai pelaku usaha.
Kebijaksanaan pengembangan sumberdaya manusia perkebunan
diarahkan agar tumbuh dan berkembangnya proses perubahan
guna mewujudkan system dan usaha agribisnis perkebunan yang
bertumpu pada kemampuan dan kemandirian pelaku usaha
perkebunan.
Ruang lingkup sumber daya manusia perkebunan meliputi jajaran
birokrasi sub sector pembangunan dan SDM petani dan
masyarakat perkebunan.
c. Kebijaksanaan Investasi Usaha Perkebunan
Kebijaksanaan investasi usaha perkebunan dimaksudkan untuk
lebih mendorong iklim investasi yang kondusif dalam
pengembangan agribisnis perkebunan pada sentra-sentra
perkebunan dengan mengutamakan peran serta petani, UKM, dan
masyarakat secara luas. Dengan demikian maka potensi
sumberdaya manusia yang tersedia dapat dimanfaatkan secara
optimal.
d. Kebijaksanaan Peningkatan Dukungan terhadap Pembangunan
Sistem Ketahanan Pangan
Pengembangan system ketahanan pangan di wilayah perkebunan
dimaksudkan untuk mendukung ketersediaan, distribusi dan
keamanan pangan sebagai bari system ketahanan pangan nasional.
e. Kebijaksanaan Pengembangan Dukungan Terhadap Pengelolaan
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Kebijaksanaan pengembangan dukungan terhadap pengelolaan
sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah memanfaatkan
sumberdaya perkebunan secara optimal sesuai dengan daya
dukung sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga. Dalam
pembangunan perkebunan kebijaksanaan ini dimaksudkan adar
pengembangan perkebunan dapat dilaksanakan secara harmonis,
ditinjau dari aspek ekonomi, social dan ekologi.
f. Kebijaksanaan Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan
Usaha
Pengembangan Kebijaksanaan kelembagaan dimaksudkan untuk
meningkatkan kemampuan dan kemandirian kelembagaan
agribisnis perkebunan dalam memanfaatkan peluang. Sedangkan
kebijaksanaan pengembangan kemitraan usaha dimaksudkan untuk
dapat memperoleh manfaat maksimal dari kegiatan agribisnis
perkebunan.
BALITBANG PERTANIAN
DEPARTEMEN PERTANIAN
Kebijakan Strategis
Visi dan Misi
Berdasarkan visi dan misi pembangunan pertanian, tujuan pembangunan IPTEK, dan dinamika lingkungan
strategis domestik dan global, serta kebutuhan masyarakat, Badan Litbang Pertanian menetapkan visi dan
misi yaitu:
Visi
Menjadi lembaga Litbang pertanian terunggul di Asia Tenggara dalam menghasilkan inovasi mendukung
pertanian tangguh, sesuai dinamika kebutuhan pengguna.
Misi
Menciptakan, merekayasa, dan mengembangkan inovasi teknologi dan
rekomendasi kebijakan pembangunan di bidang pertanian sesuai dinamika
kebutuhan pengguna.
Meningkatkan efisiensi dan percepatan diseminasi kepada para pengguna
serta meningkatkan penjaringan umpan balik inovasi pertanian.
Mengembangkan jaringan kerjasama nasional dan internasional dalam
rangka penguasaan IPTEK dan peningkatan peran Badan Litbang Pertanian dalam
pengembangan agribisnis dan pembangunan pertanian.
Mengembangkan kapasitas institusi Badan Litbang Pertanian menuju
pengelolaan litbang yang profesional dan berintegritas moral tinggi.
Program Utama
Program utama Badan Litbang Pertanian 2005-2009, terdiri 5 program utama dan 13 sub program yaitu:
1. Program Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Pertanian:
o Sub Program Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Tanah, Air,
dan Agroklimat.
o Sub Program Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan
Sumberdaya Genetik Pertanian.
2. Program Penelitian dan Pengembangan Komoditas:
o Sub Program Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan
o Sub Program Penelitian dan Pengembangan Tanaman Hortikultura
o Sub Program Penelitian dan Pengembangan Tanaman Perkebunan
o Sub Program Penelitian dan Pengembangan Peternakan
3. Program Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi dan Nilai
Tambah Pertanian:
o Sub Program Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi
Pertanian dan Kebijakan Pertanian
o Sub Program Penelitian dan Pengembangan Mekanisasi Pertanian
o Sub Program Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian
4. Program Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Pertanian:
o Sub Program Penelitian dan Pengkajian Teknologi Spesifik Lokasi.
o Sub Program Pengembangan Model Agribisnis Berbasis Inovasi
Pertanian
5. Program Pengembangan Kelembagaan dan Komunikasi Hasil
Litbang:
o Sub Program Pengembangan Kelembagaan Litbang Pertanian.
o Sub Program Pengembangan Sumberdaya Informasi Iptek,
Diseminasi dan Penjaringan Umpan Balik.
Tujuan, Sasaran, dan Strategi
Tujuan
Tujuan kegiatan penelitian dan pengembangan di Badan Litbang Pertanian dalam lima tahun ke depan
(2005-2009):
Mengeksplorasi, mengidentifikasi, mengkarakterisasi, mengkonservasi, dan
meningkatkan manfaat potensi sumberdaya genetik pertanian secara lestari.
Mengidentifikasi, mengkarakterisasi, dan menghasilkan teknologi
pemanfaatan secara optimal potensi sumberdaya tanah, air, dan agroklimat.
Menghasilkan dan mendiseminasikan inovasi teknologi pertanian untuk
meningkatkan efisiensi usaha dan daya saing produk pertanian.
Menghasilkan rekomendasi kebijakan sosial, ekonomi, dan rekayasa
kelembagaan dalam rangka mendukung pengembangan agribisnis dan
pembangunan pertanian.
Menghasilkan model pengembangan agribisnis berbasis komoditas,
agroekosistem, dan/atau wilayah yang didukung inovasi pertanian.
Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme serta integritas moral
sumberdaya manusia, kualitas dan ketersediaan sarana/prasarana serta budaya
kerja inovatif dan berorientasi bisnis.
Sasaran
Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Litbang Pertanian dalam lima tahun ke depan (2005-2009), sebagai
berikut:
Berfungsinya sistem pengelolaan plasma nutfah tanaman, ternak, dan
mikroba pertanian untuk melayani kebutuhan penelitian dan kebutuhan komersial.
Tersedianya dan berfungsinya teknologi pengelolaan sumberdaya lahan, air
dan agroklimat secara optimal.
Tersedianya dan berfungsinya inovasi teknologi dalam bidang pengelolaan
sumberdaya pertanian, sistem dan teknik produksi komoditas, mekanisasi
pertanian, pengelolaan pascapanen dan pengolahan hasil pertanian.
Dihasilkannya, tersedianya, dan dimanfaatkannya benih dan bibit penjenis
bermutu dari varietas tanaman dan strain ternak, dan produk biologis unggul.
Tersedianya dan berfungsinya inovasi teknologi pertanian spesifik lokasi.
Tersedianya dan berfungsinya model pengembangan agribisnis berbasis
komoditas, agroekosistem atau wilayah yang didukung inovasi teknologi pertanian.
Tersedianya dan berfungsinya rekomendasi kebijakan sosial, ekonomi, dan
kelembagaan untuk mendukung pengembangan agribisnis dan pembangunan
pertanian wilayah dan nasional.
Meningkatnya intensitas, efektivitas, dan efisiensi diseminasi dan
mekanisme penjaringan umpan balik inovasi dari pengguna.
Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme sumberdaya manusia, kualitas
dan ketersediaan sarana/prasarana serta budaya kerja inovatif dan berorientasi
bisnis.
Strategi
Strategi Badan Litbang Pertanian dalam lima tahun ke depan (2005-2009) sebagai berikut:
Meningkatkan pemanfaatan sumber daya, dan memfokuskan pada kegiatan
penelitian unggulan litbang secara optimal.
Menajamkan skala prioritas serta memperkuat keterkaitan dan keselarasan
program litbang dengan kebutuhan pengguna.
Meningkatkan relevansi, kualitas, nilai tambah ilmiah dan nilai tambah
ekonomi.
Meningkatkan kerja sama penelitian dan komersialisasinya dengan lembaga
litbang lain, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan swasta.
Meningkatkan akselerasi diseminasi serta mekanisme umpan balik inovasi
pertanian.
BALITBANG PERTANIAN
DEPARTEMEN PERTANIAN:
PROSPEK DAN ARAH PENGEMBANGAN
AGRIBISNIS:
Unggas
Komoditas unggas mempunyai prospek pasar yang sangat
baik karena didukung oleh karakteristik produk unggas
yang dapat diterima oleh masyarakat Indonesia yang
sebagian besar muslim, harga relatif murah dengan akses
yang mudah diperoleh karena sudah merupakan barang
publik. Komoditas ini merupakan pendorong utama
penyediaan protein hewani nasional, sehingga prospek
yang sudah bagus ini harus dimanfaatkan untuk
memberdayakan peternak di perdesaan melalui
pemanfaatan sumberdaya secara lebih optimal.
Industri perunggasan di Indonesia berkembang sesuai
dengan kemajuan perunggasan global yang mengarah
kepada sasaran mencapai tingkat efisiensi usaha yang
optimal, sehingga mampu bersaing dengan produk-produk
unggas dari luar negeri. Pembangunan industri
perunggasan menghadapi tantangan global yang mencakup
kesiapan dayasaing produk perunggasan, utamanya bila
dikaitkan dengan lemahnya kinerja penyediaan bahan baku
pakan, yang merupakan 60-70 persen dari biaya produksi
karena sebagian besar masih sangat tergantung dari impor.
Upaya meningkatkan dayasaing produk perunggasan harus
dilakukan secara simultan dengan mewujudkan
harmonisasi kebijakan yang bersifat lintas departemen. Hal
ini dilakukan dengan tetap memperhatikan faktor internal
seperti menerapkan efisiensi usaha, meningkatkan kualitas
produk, menjamin kontinuitas suplai dan sesuai dengan
permintaan pasar.
Ternak ayam lokal dan itik dapat menjadi alternatif yang cukup
menjanjikan dengan pangsa pasar tertentu, dimana hal ini tidak terlepas
dari kenyataan bahwa usaha peternakan ayam lokal dan itik cukup
menguntungkan dan dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan
keluarga.
Profil usaha di sektor primer menunjukkan bahwa usaha peternakan ayam
ras pedaging cukup memberikan peluang usaha yang baik, sepanjang
manajemen pemeliharaan mengikuti prosedur dan ketetapan yang berlaku.
Hal ini ditunjukkan dengan nilai B/C yang diperoleh secara berturut-turut
sebesar 1,16; 1,28 dan 1,25 pada usaha mandiri, pola kemitraan inti-
plasma dan pola kemitraan poultry shop dengan skala usaha 15 ribu ekor.
Indikasi yang hampir sama juga terjadi pada ayam ras petelur pada skala
usaha 10 ribu ekor, dengan nilai B/C adalah 1,29 dan 1,13 masing-masing
untuk usaha mandiri dan pola kemitraan dengan poultry shop. Hal ini
memberikan indikasi bahwa usaha peternakan ayam ras petelur
mempunyai keuntungan yang relatif baik bagi para peternak. Sedangkan
hal tersebut untuk usaha ayam lokal dan ternak itik masing-masing nilai
B/C adalah 1,04 dan 1,2.
Salah satu prospek pasar yang menarik dan perlu dikembangkan adalah
industri pakan unggas, dimana biaya pakan ini merupakan komponen
tertinggi dalam komposisi biaya produksi industri perunggasan, berkisar
antara 60-70 persen. Diproyeksikan masing-masing pada tahun 2010 dan
tahun 2020, impor jagung dapat mencapai 4 juta ton dan 8 juta ton jika
produksi jagung nasional tidak tumbuh. Jagung untuk pakan unggas
memiliki prospek pasar yang sangat baik, dimana dinyatakan bahwa jika
industri unggas tumbuh dengan baik, maka kebutuhan akan jagung juga
terus meningkat. Pengembangan komoditas jagung perlu mendapatkan
perhatian baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat petani.
Pengembangan unggas ke depan harus mulai dipikirkan di luar Jawa,
dimana ketersediaan pasokan bahan pakan masih memungkinkan, serta
prospek pemasaran yang baik. Pengalaman wabah Avian Influenza (AI)
beberapa waktu yang lalu memberi pelajaran bahwa sudah saatnya
dilakukan desentralisasi industri perunggasan nasional. Upaya ini akan
sangat baik ditinjau dari berbagai aspek, baik teknis, ekonomis maupun
sosial, dan dalam hal ini memerlukan dukungan kebijakan termasuk
ketersediaan inovasi teknologi yang sesuai dengan perkembangan usaha.
Peranan pemerintah juga harus memperhatikan pada pengelolaan pasar,
utamanya untuk: (a) melindungi industri ayam dalam negeri dari tekanan
persaingan pasar global yang tidak adil, (b) mencegah persaingan tidak
sehat antar perusahaan di pasar dalam negeri, (c) pengembangan sistem
pencegahan dan penanggulangan wabah penyakit menular, serta (d)
dukungan pembangunan infrastruktur penunjang lainnya. Untuk memberi
kepastian berusaha pada peternakan mandiri perlu dibuat mekanisme yang
menjamin transparansi dalam hal informasi produksi d.o.c., biaya bahan-
bahan input, serta kondisi pasar (permintaan, produksi, dan harga).
Potensi dan arah pengembangan ayam lokal lebih difokuskan terhadap
kerentanan potensi genetik terhadap penyakit unggas, sehingga konservasi
terhadap plasma nutfah ayam lokal menjadi sangat penting.
Potensi dan arah pengembangan itik dititikberatkan pada perbaikan bibit,
sehingga terjadi perbedaan antara itik untuk bibit dan itik untuk produksi.
Program intensifikasi itik, dengan merubah pola pemeliharaan tradisional
menjadi pemeliharaan terkurung atau intensif perlu dipertimbangkan
dalam arah pengembangan peternakan unggas ke depan. Keadaan sawah
yang semakin intensif menyebabkan jarak antara panen dan tanam
menjadi semakin sempit yang menyebabkan semakin terdesaknya itik
gembala. Penggunaan pestisida yang kurang bijaksana dapat
menyebabkan kematian itik secara langsung dan menurunnya ketersediaan
pakan itik di sawah berupa ikan kecil, cacing, katak dll. secara tidak
langsung.
Pengembangan agribisnis komoditas ternak unggas diarahkan untuk: (a)
menghasilkan pangan protein hewani sebagai salah satu upaya dalam
mempertahankan ketahanan pangan nasional, (b) meningkatkan
kemandirian usaha, (c) melestarikan dan memanfaatkan secara sinergis
keanekaragaman sumberdaya lokal untuk menjamin usaha peternakan
yang berkelanjutan, dan (d) mendorong serta menciptakan produk yang
berdayasaing dalam upaya meraih peluang ekspor.
Tujuan pengembangan agribisnis komoditas unggas adalah (a)
membangun kecerdasan dan menciptakan kesehatan masyarakat seiring
dengan bergesernya permintaan terhadap produk yang aman dan
berkualitas, (b) meningkatkan pendapatan peternak melalui peningkatan
skala usaha yang optimal berdasarkan sumberdaya yang ada, (c)
menciptakan lapangan kerja yang potensial dan tersebar hampir di seluruh
wilayah, dan (d) meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan devisa
negara.
Kebijakan peternakan unggas diarahkan pada visi pemberdayaan peternak
dan usaha agribisnis peternakan, peningkatan nilai tambah dan dayasaing
dengan misi mendorong pembangunan peternakan unggas yang tangguh
dan berkelanjutan. Salah satu kebijakan yang diperlukan dan berpengaruh
efektif mencapai visi tersebut adalah kebijakan dalam memperluas dan
meningkatkan basis produksi melalui peningkatan investasi swasta,
pemerintah dan masyarakat; serta kebijakan pewilayahan komoditas dan
peningkatkan penelitian, penyuluhan dan pendidikan bagi peternak
disertai pengembangan kelembagaan.
Apabila sasaran pengembangan agribisnis komoditas ternak unggas
ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan protein hewani pada 10
tahun mendatang, maka setara dengan 1.250 milyar ekor denagn nilai
mencapai Rp. 24,5 trilyun. Pelaku investasi pengembangan agribisnis
komoditas unggas dibedakan dalam tiga kelompok, yakni investasi yang
dilakukan oleh rumah tangga peternak (masyarakat), swasta dan
pemerintah.
Kebutuhan investasi masyarakat untuk pengembangan agribisnis ayam ras
pedaging dan petelur berkisar antara 10-20 persen, masing-masing sebesar
Rp.1 trilyun untuk memenuhi kebutuhan daging dan telur. Estimasi
kebutuhan investasi masyarakat untuk pengembangan agribisnis
komoditas ayam lokal dan itik adalah sekitar 60 persen, berturut-turut
adalah sebesar Rp. 4,5 trilyun dan Rp. 1,5 trilyun. Investasi masyarakat
dalam hal ini dapat berupa investasi sumberdaya dan produksi yang
meliputi aset tetap seperti lahan, kandang dan tenaga kerja. Sumber
pembiayaan dapat berupa kredit dari perbankan maupun lembaga
keuangan formal lainnya, serta tidak menutup kemungkinan lembaga
keuangan non-formal seperti pinjaman kelompok maupun koperasi
bersama.
Pangsa kebutuhan investasi swasta untuk pengembangan agribisnis
komoditas ayam pedaging dan petelur rata-rata berkisar antara 80 persen,
berturut-turut adalah sebesar Rp. 9,5 trilyun dan Rp. 3,8 trilyun. Estimasi
kebutuhan investasi swasta untuk pengembangan komoditas ayam lokal
dan itik adalah sekitar 10 persen, dengan nilai Rp. 0,5 trilyun untuk ayam
lokal dan Rp. 250 milyar untuk ternak itik. Bentuk investasi swasta dapat
berupa peningkatan penyediaan sarana input seperti peningkatan pasokan
bibit, pabrik pakan, peralatan serta obat dan vaksin. Investasi di sektor
hilir seperti pabrik pengolahan dan prosesing produk unggas seperti
penyediaan sarana cold storage dan pembangunan pabrik tepung telur
perlu mendapat perhatian yang serius.
Investasi produksi yang berupa infrastruktur oleh pemerintah sangat
diperlukan seperti penyediaan benih jagung unggul, penanganan
pascapanen berupa pembuatan silo dan sarana transportasi. Estimasi
kebutuhan investasi pemerintah untuk pengembangan agribisnis
komoditas ayam ras pedaging dan petelur masing-masing adalah sebesar 5
persen, yakni Rp. 500 milyar untuk ayam ras pedaging dan Rp. 200 milyar
untuk ayam ras petelur. Pada pengembangan komoditas ayam lokal dan
itik, hal tersebut rata-rata berkisar antara 30 persen, dengan nilai berturut-
turut Rp. 1 trilyun dan Rp. 750 milyar. Investasi pemerintah utamanya
terfokus pada kegiatan promosi dalam upaya meningkatkan konsumsi
daging dan telur yang aman, sehat, utuh dan halal. Pelayanan penyuluhan
dan pendidikan kepada masyarakat sejak usia dini tentang manfaat
mengkonsumsi daging dan telur perlu dilakukan secara konsisten. Peran
pemerintah juga diharapkan dalam aspek penelitian dan pengembangan,
utamanya dalam hal menyediakan alternatif bahan baku pakan
berdasarkan sumberdaya lokal. Demikian pula halnya dengan identifikasi
dan evaluasi untuk pengembangan ayam lokal yang resisten terhadap
penyakit, serta peningkatan mutu genetik itik.
Untuk mencapai visi, misi dan tujuan program pembangunan pertanian
diperlukan kebijakan pendukung. Beberapa kebijakan pendukung yang
diperlukan adalah (a) kebijakan pendukung dalam membentuk lingkungan
investasi yang kondusif, utamanya dalam hal pelayanan investasi
khususnya investasi di luar sektor pertanian, (b) kebijakan dalam hal
mempromosikan produk unggas, (c) dukungan kebijakan dan inovasi
dalam hal tata-ruang, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat
veteriner, serta penegakan aturan yang terkait dengan lalulintas ternak
dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah dan perdagangan
global, (d) kebijakan pendukung dalam rangka pencegahan penyakit,
utamanya dalam memperkuat pelayanan laboratorium dan pos-pos
kesehatan hewan, serta kebijakan penyuluhan tentang bahaya dan
pencegahan penularan penyakit unggas, dan (e) perlu membuat kebijakan
tentang kemitraan agribisnis perunggasan yang adil baik bagi mitra
maupun bagi inti melalui pembagian resiko dan keuntungan yang adil.
Pantjar Simatupang
REFORMASI AGRARIA MENUJU PERTANIAN BERKELANJUTAN:
KOMENTAR TERHADAP MAKALAH PROFESOR MUBYARTO
Pendahuluan
Profesor Mubyarto berpendapat bahwa jika kita ingin mengadakan pembaruan atau
reformasi agraria maka harus ada kesediaan meninjau kembali konsep dan pengertian
sistem dan usaha agribisnis. Bagi Profesor Mubyarto, sebagian besar kegiatan bertani
(farming) di Indonesia bukanlah “business”, melainkan kehidupan (livelihood) dan way
of life yang tidak semuanya dapat dibisniskan. Paradigma agribisnis yang dicanangkan
Departemen Pertanian saat ini merupakan jiplakan begitu saja apa yang terjadi di
Amerika, sama sekali tidak cocok dengan tatanan dan budaya kita. Ini adalah kesalahan
para doktor ekonomi pertanian lulusan Amerika yang tanpa ragu-ragu sering mengatakan
bahwa farming is business.
Saya mungkin salah seorang ekonom pertanian lulusan Amerika yang termasuk golongan
“tertuduh bersalah” menganut dan menyebarluaskan pemikiran bahwa farming is
business karena Profesor Mubyarto dan saya sama-sama alumni Iowa state University,
Ames, Amerika Serikat. Sebagai seorang ilmuwan democrat saya yakin Profesor
Mubyarto akan bersedia mendengar klarifikasi “sang tertuduh” juniornya ini. Untuk itu
saya merasa wajib meminta maaf terlebih dahulu atas kelancangan saya menganut
pemikiran yang sangat berbeda dan mengemukakannya secara terbuka di hadapan
khalayak ramai.
Saya sependapat dengan Profesor Mubyarto bahwa reformasi agraria harus berarti
pembaruan agraria yang menyumbang pada upaya mengatasi kemiskinan atau
meningkatkan kesejahteraan mereka yang paling kurang beruntung di pedesaan. Namun,
saya tidak sependapat dengan pandangan beliau bahwa paradigma agribisnis tidak
konsisten dengan arah reformasi agraria yang berkerakyatan tersebut. Paradigma
agribisnis dapat diadaptasikan dengan kondisi kontekstual Indonesia termasuk dalam
perumusan reformasi agraria.
Farming is Livehood
Hemat saya, pendapat Profesor Mubyarto bahwa “bertani tetap merupakan kehidupan
(livehood)” tidak berlaku umum dan harus tidak boleh dijadikan sebagai arah kebijakan
jangka panjang. Bahwa pertanian skala kecil dan buruh tani merupakan kehidupan atau
mata pencaharian bagi puluhan juta penduduk Indonesia, saya sangat setuju. Bagi
saudara-saudara kita ini, pertanian merupakan salah satu pekerjaan pokoknya, sumber
pangan pokoknya, dan sumber pendapatan utamanya agar keluarganya dapat hidup layak
dan bermartabat. Ini khususnya benar di pedesaan terpencil dimana alternatif lapangan
usaha atau lapangan kerja non-pertanian sangat terbatas atau praktis tidak ada. Bagi
mereka, tidak ada alternatif mata pencaharian selain bertani. Bertani adalah untuk
kelangsungan hidup.
Namun di banyak daerah pedesaan, yaitu dimana telah berkembang industri atau usaha
non-pertanian atau memiliki akses ke perkotaan yang menyediakan alternatif lapangan
kerja, bertani bukanlah satu-satunya sumber penghidupan. Ada banyak daerah pedesaan,
khususnya di Jawa, dimana sumber utama pendapatan penduduknya adalah usaha non-
pertanian. Bertani hanyalah sebagai sumber pendapatan tambahan. Keluarga tani tidak
dapat hidup layak jika hanya mengandalkan pertanian.
Justru agenda kegijakan yang paling mendesak ialah bagaimana petani gurem dan buruh
tani tidak lagi mengandalkan pertanian sebagai kehidupan keluarganya. Masalah
pokoknya ialah luas baku lahan pertanian produktif tidak memadai untuk memberikan
kehidupan yang layak bagi keluarga tani. Tutal luas lahan pertanian kurang dari 40 juta
hektar sedangkan jumlah keluarga tani lebih dari 20 juta. Sehingga kalaupun lahan yang
ada dibagi rata, seluruh usaha tani tetap gurem, tidak memadai untuk menopang
kehidupan yang layak bagi keluarga tani.
Mempertahankan bertani tetap menjadi kehidupan petani gurem dan buruh tani berarti
membelenggu kaum miskin pedesaan dalam lingkaran setan kemiskinan. Pemikiran
macam ini hanya melestarikan involusi pertanian yang berujung pada pemerataan
kemiskinan (sharing poverty). Saya kira kita semua, termasuk Profesor Mubyarto, pasti
tidak menghendaki hal ini terjadi.
Fenomena semakin bertambahnya penduduk miskin di pedesaan justru akibat dari
meningkatnya jumlah penduduk yang mengandalkan bertani sebagai kehidupan. Farming
is livelihood adalah akar masalah kemiskinan di pedesaan yang harus diberantas.
Kemiskinan di pedesaan hanya dapat diberantas dengan mengurangi jumlah petani gurem
dan buruh tani melalui penyediaan livelihood non-pertanian. Dalam hal ini saya setuju
dengan Profesor Mubyarto, kekeliruan kita di massa lalu ialah terlalu mendahulukan
industrialisasi berbasis eksternal dan terpusat di perkotaan sehingga gagal menjadikan
lapangan kerja yang memadai untuk mengurangi tekanan angkatan kerja di sektor
pertanian.
Dengan demikian, tantangan kita, pemerintah khususnya, justru bagaimana agar bertani
tidak lagi menjadi kehidupan bagi petani gurem dan buruh tani. Untuk itu yang harus
dilakukan ialah menyediakan sumber kehidupan alternatif, usaha non-pertanian, yaitu
agroindustri dan industri kecil pedesaan lainnya. Dalam konteks inilah, berbeda dengan
Profesor Mubyarto, saya melihat pengembangan agribisnis atau pertanian dalam arti luas
sungguh tepat. Yang harus dipertanyakan ialah apakah sudah ada program dan kebijakan
konkrit untuk menumbuh-kembangkan agribisnis dan industri pedesaan tersebut?
Dalam kaitannya dengan pembaruan agraria, saya sependapat kalau pembaruan penataan
agraria harus tetap didasarkan pada pertimbangan bahwa pertanian adalah kehidupan bagi
sejumlah besar penduduk pedesaan. Sistem sakap menyakap lahan, misalnya, harus ditata
ulang sehingga memberi akses yang lebih mudah dan pembagian hak maupun kewajiban
yang lebih adil bagi penggarap. Sementara itu, pembaruan agraria juga harus pula
dirancang sehingga mampu mendorong tumbuh-kembangnya agribisnis dan industri kecil
di pedessaan agar tekanan penduduk terhadap lahan berkurang. Dengan begitu, jumlah
penduduk yang menggantungkan hidupnya pada pertanian dapat berkurang.
Farming is Business
Berbeda dengan Profesor Mubyarto, bagi saya, farming skala kecil atau usaha tani gurem
pun adalah bisnis. Agribisnis tidak hanya perusahaan pertanian berskala bessar, yang
menjanjikan keuntungan sangat besar, seperti PT. QSAR yang sudah bangkrut dan bikin
heboh itu. Bagi saya small farming is a business too! Pengertian agribisnis tidak ada
hubungannya dengan skala usaha. Asalkan bekerja pada tatanan pasar pertukaran dan
berorientasi untuk mengoptimalkan tujuan atau kepuasan, bertani skala besar maupun
skala kecil adalah usaha bisnis.
Bahwa pertaniaan gurem juga usaha bisnis dapat diuji dengan fakta berikut: petani gurem
membeli sarana produksi dan menjual hasil usahatani, responsif terhadap perubahan
harga sarana produksi dan harga hasil usahatani, memilih teknologi dan jenis tanaman
(atau ternak, ikan) yang lebih menguntungkan. Banyak studi empiris membuktikan
bahwa petani gurem di negara-negara berkembang rasional secara ekonomi. Bagi saya,
rasionalitas ekonomi inilah, sudah menjadi ciri dasar suatu usaha bisnis. Tidak dapat
terhindarkan, pada sistem perekonomian pasar farming is business.
Dewasa ini, farming is business adalah realita yang harus kita terima. Farming is
business tidak meniscayakan argumen farming is livelihood dan farming is part of
culture. Farming is not business hanya ada pada masa silam tatkala penduduk kita hidup
subsisten, semua kebutuhan hidup dihasilkan dari pekerjaan sendiri. Farming is not
business tinggal hanya dalam kenangan sejarah peradaban manusia.
Bukti yang paling gamblang bahwa pertanian gurem is business ialah penggunaan buruh
tani sewaan dan traktor sewaan oleh petani kecil, petani penyakap dan petani penggarap.
Kenapa mereka tidak melulu mengandalkan tenaga kerja keluarga yang mestinya tersedia
cukup memenuhi kebutuhan usahatani yang sangat kecil. Jawabannya ialah pertimbangan
bisnis.
Saya condong meraba-raba, pendapat Profesor Mubyarto bahwa farmings are not all
business lebih merupakan keinginan subyektif beliau daripada gambaran realita.
Barangkali keinginan idealistik tersebut berkaitan dengan obsesi beliau agar Indonesia
mengadopsi Sistem Ekonomi Paancasila. Namun kita masih menunggu gagasan Profesor
Mubyarto untuk mengoperasionalkan konsep yang sungguh indah tersebut. Kata
kuncinya ialah etika dan moral bisnis yang tidak mudah disosialisasikan.
Dengan demikian, reformasi agraria hendaklah dirancang antara lain dengan
pertimbangan bahwa farming, small and large, are all business enterprises. Pembaruan
agraria harus tetap mempertimbangkan dampaknya terhadap efiiensi usaha tani sebagai
bisnis. Sudah barang tentu, efisiensi ekonomi tidaklah segalanya. Pembaruan agraria
harus tetap memperhatikan aspek keadilan dan moral seperti yang dipaparkaan oleh
Profesor Mubyarto. Saya yakin keadilan tidak selalu bertentangan bahkan dapat sinergis
dengan efisiensi ekonomi.
Agribisnis sebagai Paradigma Pembangunan Pertanian
Profesor Mubyarto menolak tegas strategi agribisnis yang oleh para pemimpin
Departemen Pertanian diakui sebagai strategi baru yang dianut saat ini. Alasan beliau
ialah karena usaha tani kecil yang masih dominan saat ini bukanlah bisnis. Agrobisnis
hanyalah ussaha pertanian berskala besar. Strategi pembangunan agribisnis akan
menyebabkan perhatian pemerintah bias bagi pengembangan usaha pertanian skala besar,
atau berkurangnya perhatian pada petani gurem, penyakap dan penggarap yang
kegiatannya, bagi Profesor Mubyarto, bukan bisnis.
Berpegang ada argumen sebelumnya, sekali lagi saya berbeda pendapat dengan Profesor
Mubyarto. Usahatani gurem, sakap dan garap adalah juga usaha bisnis sehingga tidak
dapaat dijadikan argumen untuk menolak strategi agribisnis yang dicanangkan
Depertmenn Pertanian. Masalahnya barangkali bukanlah pada strategi itu sendiri.
Kuncinya ialah bagaimana program dan kebijakan operasional pengembangan sistem dan
usaha agribisnis tersebut lebih difokuskan bagi pemberdayaan dan pengembangan petani
gurem, penyakap dan penggarap tersebut. Inilah yang saya kira perlu kita tuntut dari
Departemen Pertanian.
Selain pandangan terhadap sifat farming is a business, dimensi kedua dari paradigma
agribisnis ialah pemikiran bahwa bertani atau agriculture tidak bersifat terisolir, bebas
dari pengaruh kontekstual off-farm. Paradigma agribisnis berpandangan bahwa usahatani
sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis off-farm seperti sistem pemasaran input dan
output, pasar input dan output internasional, nilai tukar rupiah, kebijakan perbankan, dan
sebagainya. Saya kira pandangan ini benar adanya. Bukankah anjlognya harga gabah
petani karena akibat dari penurunan harga beras dunia dan menguatnya rupiah?
Bukankah kasus langkanya pupuk di tingkat petani adalah akibat dari tidak baiknya
sistem distribusi?
Jika pemikiran ini dapat diterima maka konsep pembangunan sistem agribisnis sangat
kontekstual bagi pertanian di Indonesia. Dalam perspektif agribisnis, reformasi agraria
merupakan salah saru operasionalisasi dari penataan sistem agribisnis. Peraturan atau
hukum agraria merupakan penunjang dalam sistem agribisnis.
Profesor Mubyarto benar, konsep agribisnis diimpor dari Amerika. Konsep ini pada
awalnya digagas oleh Profesor Goldberg dan Davis, keduanya warga Amerika,
berdasarkan studi kasus Amerika. Tetapi apakah kita harus fobi dengan semua yang
impor, termasuk ilmu pengetahuan? Barangkali yang perlu kita gugat ialah apakah
konsep tersebut cocok untuk konteks Indonesia, kalau tidak apa alternatif yang lebih
sesuai atau bagaimana mengadaptasikannya sehingga pas dengan permasalahan yang kita
hadapi.
Penutup
Berbeda dengan Profesor Mubyarto, bagi saya agenda pokok bukanlah meninjau ulang
konsep dan pengertian sistem dan usaha agribisnis yang telah dicanangkan Departemen
Pertanian sebagai strategi pembangunan pertanian saat ini. Yang kita tunggu-tunggu ialah
program dan kebijakan komprehensif ebagai operasionalisasi dari konsep dan strategi
tersebut. Termasuk dalam hal ini format reformasi agraria yang bagaimanakah yang dapat
mewujudkan operasionalisasi konsep tersebut. Namun dalam hal prinsip dasar bahwa
reformasi agraria harus menyumbang pada upaya mengatasi kemiskinan saya sangat
sependapat dengan Profesor Mubyarto.
Strategi yang lebih tepat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di pedesaan ialah
dengan mengurangi tekanan penduduk terhadap lahan atau mengurangi jumlah petani
melalui penyediaan lapangan kerja alternatif di sektor non-pertanian. Fungsi pertanian
sebagai kehidupan harus dikurangi. Untuk itu pengembangan agribisnis dalam arti luar di
pedesaan merupakan langkah yang tepat.
Reformasi agraria mutlak perlu untuk memfasilitasi pertanian berkelanjutan sebagai basis
dari agribisnis di pedesaan. Termasuk dalam hal ini antara lain: kepastian kepemilikan
lahan yang menjadi salah satu faktor resiko usaha pertanian saat ini, pencegahan
fragmentasi dan upaya konsolidasi lahan pertanian, pengendalian konversi lahan
pertanian, serta pengaturan sistem sakap-menyakap dan bagi hasil lahan pertanian.
Sayang, issu-issu ini tidak sempat dibahas Profesor Mubyarto.
Dr. Pantjar Simatupang, Pusat Agro-Ekonomi (PAE), Departemen Pertanian Republik
Indonesia.
TERMINAL AGRIBISNIS, PERLUKAH DI KAWASAN TRANSMIGRASI ?
Oleh : Ratna Dewi Andriani
Perubahan paradigma penye-lenggaraan transmigrasi yang berorientasi pada pengembang
an agribisnis didukung oleh kebijakan pengembangan komoditas pertanian tertentu dalam
skala besar sesuai dengan kebutuhan dan selera konsumen. Pengembangan komoditas
tersebut hendaknya mampu menciptakan nilai tambah dan berorientasi pada keuntungan.
Disamping itu pendekatan kecukupan pangan yang berorientasi pada produksi hendaknya
bergeser menjadi keamanan pangan yang berorientasi pada ketersediaan pangan dan daya
beli masyarakat. Ketersediaan pangan itu sendiri dapat didekati dengan kombinasi antara
diversifikasi pangan, pengembangan jenis pangan baru, produksi pangan dan impor
pangan serta peningkatan daya beli masyarakat melalui pengembangan usaha-usaha
produktif dan bernilai tambah tinggi.
Salah satu fokus penting dari pendekatan agribisnis adalah dengan memadukan konsep
pembangunan wilayah yang pada akhirnya nanti diharapkan dapat memunculkan
komoditas - komoditas andalan/ unggulan dari wilayah pengembangan yang
bersangkutan. Pendekatan agribisnis merupakan cara pandang baru dalam melihat
pembangunan pertanian secara keseluruhan. Agribisnis sebagai suatu sistem merupakan
hasil perpaduan subsistem-subsistem berikut (1) subsistem input, (2) subsistem usaha
tani/produksi (3) subsistem pengolahan dan pemasaran, dan didukung oleh (4) subsistem
sarana pendukung fasilitas. Disamping itu pendekatan agribisnis dalam pembangunan
pertanian tidak akan memperoleh hasil yang maksimal tanpa memperhatikan aspek
lingkungan dari wilayah yang akan dikembangkan. Dalam arti kata bahwa mutlak
diperlukan mekanisme keterpaduan antara pembangunan pertanian pende katan agribisnis
dan pembangunan wilayah secara umum, sehingga di-hasilkan satu sinergi yang kuat
untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan demikian perlu diperhatikan
konsep pembangunan wilayah pertanian dengan acuan untuk menghasil-kan komoditas
unggulan melalui pendekatan agribisnis.
Berbagai permasalahan dan isu yang biasa dihadapi dalam pemasaran hasil agribisnis
adalah :
1. Belum cukupnya infrastruktur pasar berupa jalan, pelabuhan, fasilitas
penyimpanan, pengemas-an dan pengolahan.
2. Terjadinya kehilangan pasca panen atau pemasaran akibat penanganan dan
pengemasan yang tidak sesuai.
3. Kurang tepatnya grading (pengkelasan) serta standarisasi produk-produk hasil
panenan.
4. Terjadinya ketidak stabilan harga akibat pengaruh musim produksi dan kondisi
pasar.
5. Tidak adanya mekanisme penentuan harga yang berlaku.
6. Tidak cukupnya informasi pemasaran khususnya dalam rangkaian pengum-pulan,
analisa dan penyebarluasan informasi yang relevan.
7. Langkanya kegiatan penelitian dan studi pemasaran.
8. Sulitnya akses petani kecil pada kredit pemasaran.
9. Langkanya jasa perluasan pasar yang memadai.
10. Kurangnya dukungan pemerintah dalam kebijakan dan pengemba-ngan pasar.
Untuk itu diperlukan kebijakan distribusi produksi agribisnis yang diarahkan untuk
mencapai kinerja pemasaran yang optimal, dengan memasukkan elemen - elemen sebagai
berikut :
1. Berbagai macam saluran pemasaran yang dapat diandalkan oleh para produsen.
2. Melengkapi informasi pasokan dan kebutuhan produk agribisnis dalam sistem
distribusi.
3. Memantapkan pembentukan harga melalui interaksi antara jumlah pasokan dan
kebutuhan.
4. Mempersiapkan fasilitas bangunan dan sarana pemasaran lainnya sesuai dengan
daya simpan produk.
5. Memisahkan kegiatan pemasaran dari kegiatan distribusi fisik komoditi-komoditi
agribisnis tersebut.
6. Mengamankan keselamatan dan kesehatan konsumen dengan menjamin kondisi
produk agribisnis yang baik.
Adapun penentuan lokasi terminal agribisnis dapat ditetapkan dengan memper hatikan
kriteria sebagai berikut:
1. Adanya komoditi yang dipasarkan untuk mendukung peluang pasar, sesuai
dengan agroekologi dan memberikan kepuasan tertinggi secara ekonomi dan
sosial bagi rumah tangga petani, masyarakat dan wilayah yang bersangkutan.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas produksi melalui efisiensi biaya
transportasi input produksi dan komunikasi (dalam memper-oleh informasi yang
berkaitan dengan produksi, distribusi dan konsumsi).
3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemasaran melalui efisiensi biaya
transportasi dan komunikasi dalam memperoleh promosi, dapat menekan susut
dan menjamin stabilitas harga di tingkat petani terutama pada saat panen raya
serta memperkuat posisi tawar petani.
4. Dapat menangani berbagai aspek pada phase pasca panen sesuai dengan
kebutuhan pelaku agribisnis dan dapat melakukan fungsi pelayanan pemasaran
produk agribisnis secara lebih efisien.
5. Meningkatkan jangkauan pelayan an umum seperti pasar, bank, sekolah,
puskesmas, kantor pos maupun telekomunikasi.
6. Melahirkan sistim transit dalam skala bisnis dan diharapkan berperan dalam
proses agribisnis dengan mengakomo-dasi kepen-tingan seluruh pihak terkait
(produsen, pedagang dan konsumen).
7. Petani dapat menimba informasi agribisnis termasuk peluang pasar, perubahan
selera konsumen, harga dan permintaan.
8. Mempunyai dukungan kebijakan peme-rintah, terutama dalam penyediaan insentif
berupa penyediaan infrastruk-tur dan kebijakan fiscal.
Memperhatikan permasalahan, kebijak-an distribusi produksi agribisnis dan kriteria
umum penetapan lokasi terminal agribisnis, maka pembangunan terminal agribisnis di
kawasan transmigrasi dapat dilaksanakan dengan kriteria tertentu sebagai berikut :
1. Adanya komoditas yang sesuai dengan agroekologi setempat, menjanjikan
pendapatan yang baik, berproduktivitas tinggi sehingga mutu dan kontinyuitas
produk dapat dipertanggung jawabkan serta mendapat dukungan pasar baik
penyedia input produksi maupun hasil produksi.
2. Aksesibilitas, terdapat empat manfaat utama terhadap pengem-bangan agribisnis
yaitu (a) menekan tingkat susut produksi, menjamin stabilitas harga di tingkat
petani pada saat panen raya dan memperkuat posisi tawar petani. Berdasarkan
pengamatan langsung di lapang bahwa kondisi prasarana transportasi dan jarak
Unit Permukiman Transmigrasi mempe-ngaruhi kehilangan produksi berkisar
10% - 15% dan penurunan mutu berkisar 5% - 10%. (b) penekanan biaya
transportasi, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor UPT dan
transmigran bahwa besarnya biaya angkut sangat ditentukan oleh jarak (Km) atau
kemudahan pencapaian, kualitas sarana dan prasarana transportasi seperti
angkutan termasuk fasilitas pendukung nya. Semakin baik kualitas prasarana
maka kerusakan yang terjadi pada sarana angkutan akan berkurang sehingga
memperkecil biaya pemeli hara an sarana angkutan, (c) terjadinya komuni-kasi
yang lebih mudah akibat meningkatnya jangkauan umum sehingga informasi
seperti peluang pasar, perubahan selera konsumen, harga dan permintaan dapat
segera diterima oleh petani, (d) kemu-dahan dalam pemasaran, merupakan
konsekuensi dari ketepatan penyediaan produk, mutu produk dan sesuai dengan
selera konsumen. Dengan demikian petani memiliki posisi tawar dan harga yang
stabil meskipun pada saat panen raya. Oleh karena itu faktor aksesibilitas yang
paling berpengaruh terhadap penetapan lokasi terminal agribisnis adalah
kemudahan pencapaian yang ditunjukkan oleh kondisi prasarana dan sarana
transportasi.
3. Sosial budaya sangat erat kaitannya dengan keamanan, peningkatan sumber daya
manusia dan pengembangan teknologi lokal dalam rangka ketersediaan tenaga
kerja, sikap tenaga kerja dan upah. Unsur-unsur sosial budaya yang berpengaruh
terhadap terminal agribisnis adalah (a) interaksi sosial yaitu kemudahan
masyarakat untuk menjalin hubungan dengan masyarakat luar serta bersifat
terbuka terhadap hal-hal yang berasal dari luar seperti teknologi dan informasi,
termasuk kehadiran pendatang luar, (b) komposisi usia, jenis kelamin dan
dependency ratio yaitu mengetahui jumlah tenaga kerja yang tersedia, potensi
tenaga kerja laki-laki dan perempuan dan sejauh mana penduduk usia produktif
menanggung secara ekonomi kehidupan penduduk usia non produktif. (c)
pendidikan dan ketram-pilan penduduk setempat, untuk memperlihatkan
kemampu an sumber daya yang ada dalam menerima tekno-logi, informasi dan
bersaing dengan pendatang, (d) komunikasi yaitu ke-mampuan untuk memberikan
dan menerima informasi dan (e) lembaga formal dan informal, untuk menjemba-
tani pemerintah dan masyarakat dalam rangka pembinaan komunikasi dan
peningkatan sumberdaya manusia.
4. Dukungan kelembagaan baik lembaga penyedia input produksi maupun lembaga
pemasaran output. Dukungan tersebut akan mengaktifkan petani untuk terus
berproduksi dan mening-katkan hasil secara kontinyu dengan mutu yang dapat
dipertanggung-jawabkan. Lembaga penyedia input produksi dapat berfungsi
sebagai lembaga pemasaran yang dapat mewakili petani sebagai intelijen
pemasaran maupun penggerak produksi yang berlandaskan pada kompetitif
wilayah sehingga meningkatkan pendapatan petani melalui efisiensi biaya
produksi, biaya transportasi dan kemudahan pemasaran.
5. Tata ruang baik internal maupun regional, memberikan dukungan terhadap
penciptaan aktivitas ekonomi dan memiliki jaringan prasarana perhubungan baik
secara internal maupun regional serta memiliki kemudahan dalam pembangunan
prasarana listrik dan telekomunikasi.
Dengan demikian perlu tidaknya terminal agribisnis di kawasan transmi-grasi akan
menjadi renungan kita bersama dalam meningkatkan kesejah-teraan masyarakat dan
memberi peluang berusaha untuk mendorong pro-gram transmigrasi swakarsa mandiri.
REFERENSI :
Said - Gumbira, E. 1999. Terminal Agribisnis: Patok Duga dan Belajar dari Negara
Jepang. Agrimedia volume 5 ? no. 3 , Bogor .
Andriati, R.D. 2001. Penentuan Lokasi Pengembangan Agribisnis melalui Analisis
Potensi Wilayah. Tesis yang tidak dipublikasikan. Program MMA, IPB Bogor.
Sitorus, P. 1996. Usulan Program Studi Manajemen Agribisnis. Jurusan Ilmu-ilmu Sosial
Ekonomi Pertanian. Fakultas Pertanian IPB. Bogor.
Wulandari S. 1997. Analisis Potensi Wilayah Bagi Pembukaan Kantor Bank, Tesis yang
tidak dipublikasikan. Program MMA, IPB Bogor .
Home | Penelitian | Tenaga Ahli | Patent | Jasa & Konsultasi | Publikasi | Produk | Site Map | Hubungi Kami |
Member Login
Lihat Artikel Lain
RUMUSAN SEMINAR
PROSPEK DAN PERCEPATAN INVESTASI
AGRIBISNIS PERKEBUNAN
Jakarta, 10 Maret 2004
Seminar sehari yang merupakan kerjasama Lembaga Riset Perkebunan Indonesia (LRPI) dengan Direktorat
Jenderal Bina Produksi Perkebunan , membahas topik “Prospek dan Percepatan Investasi Agribisnis Perkebunan”
dan dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2004 di Hotel Hilton Jakarta. Seminar diawali dengan keynote speech
Menteri Pertanian dan membahas 6 makalah menyangkut prospek makro ekonomi, arah dan kebijakan investasi
pada sub sektor perkebunan, industri hilir perkebunan, serta kiat-kiat percepatan investasi agribisnis perkebunan.
Dari paparan dan diskusi yang berkembang, dihasilkan rumusan sebagai berikut:
• Perekonomian Indonesia pada tahun 2003 menunjukkan perbaikan yang signifikan. Kinerja ekonomi makro dapat
dijadikan dasar yang kuat bagi investasi dan percepatan investasi sektor riil, termasuk sektor agribisnis perkebunan.
Perkembangan yang baik tersebut juga didukung dengan perkembangan ekonomi dunia yang terus membaik (kecuali
Eropah) yang ditunjukan oleh naiknya volume ekspor dan impor dunia, menguatnya mata uang Euro dan Yen
terhadap US $, ekonomi Cina sebagai car-full ekonomi dunia, kekuatiran deflasi yang semakin berkurang, indeks
komposit spot non-migas yang terus melaju termasuk indeks komoditas pertanian.
• Diproyeksikan prospek investasi ke depan (tahun 2004) akan baik, yang ditunjukan oleh arus modal yang terus
meningkat, cadangan devisa yang tetap berada dalam comfortable zone , kucuran kredit yang terus meningkat dan
pertumbuhan ekonomi yang membaik karena ditunjang dengan kebijakan fiskal yang pruden . Akan tetapi perlu
think to watch , apakah pemilu transparant dan peacefull , kosolidasi fiskal yang prudent , inflasi yang rendah, dan
kepastian hukum. Peluang tersebut perlu dimanfaatkan oleh dunia usaha termasuk agribisnis perkebunan.
1. Investasi agribisnis perkebunan di Indonesia cukup prospektif, karena didukung antara lain oleh: adanya
pertumbuhan permintaan produk primer dan turunannya, political will dan langkah-langkah nyata dari
pemerintah dalam bentuk peraturan perundangan dan kebijakan yang mendorong tumbuhnya investasi, daya
saing produk-produk ekspor perkebunan yang relatif baik dengan tersedianya input factor yang relatif
tersedia, dan masih terbukanya peluang pengembangan industri hilir perkebunan di dalam negeri.
2. Upaya pengembangan agribisnis perkebunan difokuskan terutama pada: (i) peningkatan produktivitas
melalui peremajaan tanaman, (ii) pengembangan areal baru, terutama untuk yang telah mendapat izin usaha,
baik pada daerah KTI dan KBI, serta (iii) pengembangan industri hilir, terutama untuk produk-produk yang
selama ini di ekspor dalam bentuk produk primer dan mengisi peluang pasar produk hilir dalam negeri.
Upaya-upaya tersebut perlu didukung dengan penerapan Iptek.
3. Pemerintah hendaknya memperhatikan empat faktor kunci yang berpengaruh terhadap percepatan industri
hilir perkebunan, yaitu: kebijakan PPN, insentif investasi, harmonisasi tarif, dan konsistensi
kebijakan/dukungan pemerintah.
• Penyempurnaan kebijakan PPN melalui kebijakan satu pintu untuk mengurangi biaya pengurusan dan waktu.
• Insentif investasi berupa insentif fiskal hendaknya diberikan pada pengusaha yang membangun industri hilir baru
(pioneer), dalam bentuk tax holiday , keringanan tarif impor mesin dan alat-alat untuk industri kecil dan menengah,
insentif PPh berdasarkan serapan tenaga kerja dan percepatan transfer teknologi.
• Harmonisasi tarif perlu dilakukan dengan menerapkan tarif proporsional sesuai kandungan produk, pengenaan
tarif masuk yang lebih besar terhadap produk hilir dibandingkan produk hulunya (misal teh), pengenaan tarif/pajak
ekspor terhadap produk hilir lebih kecil dibandingkan bahan bakunya dan bersifat progresif (seperti produk hilir
kelapa sawit).
• Konsistensi kebijakan/dukungan pemerintah merupakan faktor kunci untuk berhasilnya agribisnis perkebunan,
termasuk perlu diperkuatnya koordinasi antara Departemen Pertanian dengan Departemen Industri dan Perdagangan
• Ekspansi bisnis untuk pengembangan industri downstream perkebunan, dapat dilakukan melaui dua cara, yaitu:
integrasi vertikal termasuk didalamnya pengembangan second industry products dan end consummer market , serta
diversifikasi horizontal melalui peningkatan skala usaha dan pemanfaatan kapasitas usaha yang idle.
• Pada dasarnya, pengembangan agribisnis perkebunan tidak bisa berdiri sendiri, tetapi berkolaborasi dengan
lembaga lainnya. Konsep cluster merupakan alternatif strategi yang relistis dalam memembangun agribisnis
perkebunan yang kompetitif. Dengan pendekatan cluster (konsep KIMBUN mungkin salah satu contoh yang
mendekati), memungkinkan terjadinya interaksi yang sinergis berbagai komponen yang saling mendukung yaitu:
lembaga riset dan universitas, industri yang terkait, pengusaha dan asosiasi. Cluster based yang efisien akan memicu
learning process dan buyer positioning , serta sangat menarik bagi investor global.
• Menghadapi tantangan kedepan yang semakin kompetitif, maka setiap usaha agribisnis perkebunan dibutuhkan
perubahan manajemen (change management) yang meliputi: kemampuan inovasi, kecepatan dan akses, adaptasi
teknologi, leadership, dan harus cermat melihat peluang.
• Rencana tindak lanjut ( action plan ) untuk mempercepat investasi agribisnis perkebunan adalah:
(i) Pelaku bisnis harus bisa meyakinkan bahwa agribisnis perkebunan mempunyai prospek yang baik, untuk itu
inisiatif harus datang dari pelaku bisnis ( enterprenure ), investasi agribisnis perkebunan dapat memanfaatkan dana-
dana dari luar negeri serta lembaga non-bank yang ada di dalam negeri,
(ii) Karena masalah perkebunan ada di off-farm , maka perusahaan perkebunan (BUMN dan Swasta) harus
mengembangkan usahanya pada downstream /industri perkebunan agar produk yang dihasilkan mempunyai nilai
tambah dan daya saing yang tinggi.
(iii) Kedepan mengharapkan kredit investasi dengan bunga murah dari pemerintah akan sulit, pemerintah hanya
berperan sebagai fasilitator melalui kebijakan makro dan sektoral yang mendukung pengembangan agribisnis
perkebunan.
(iv) Pemerintah diharapkan dapat memperhatikan beberapa peraturan yang potensial menghambat investasi
perkebunan seperti: batasan luas usaha yang ada pada RUU Perkebunan, rencana peraturan pemerintah (RPP)
tentang pajak ekspor CPO, pajak pertambahan nilai (PPN) produk perkebunan, dan peraturan daerah/restribusi yang
memberatkan usaha perkebunan terutama bagi petani/pekebun sebagai produsen yang utama. Selain itu diharapkan
kebijakan/ dukungan pemerintah terhadap agribisnis perkebunan hendaknya konsisten dan adanya koordinasi antar
Departemen/lembaga terkait.
(v) Pengembangan konsep KIMBUN ke depan perlu memperhatikan pendekatan cluster , agar efisien dan menarik
investor global.
Jakarta , 10 Maret 2004
Tim Perumus
Kunjungan ke-653,
Sejak: 25 Juni 2004
