Docstoc

Strategi Manajemen Pembelian Dan Supply Chain

Document Sample
Strategi Manajemen Pembelian Dan Supply Chain Powered By Docstoc
					                   ARAH DAN STRATEGI REVITALISASI PERTANIAN

                                           Nizwar Syafa’at
        Ahli Peneliti Utama pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian
                   Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian


                                       PENDAHULUAN

         Program Revitalisasi Pertanian yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
pada tanggal 11 Juni 2005 merupakan perwujudan komitmen pasangan Susilo Bambang
Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla pada saat kampanye Pemilu 2004 yang dituangkan dalam
“Buku Putih Pemilu 2004 - Membangun Indonesia yang Aman, Adil dan Sejahtera”. Dalam buku
tersebut disebutkan bahwa ada dua agenda dan program untuk membangun Indonesia yaitu: (1)
Program perbaikan ekonomi dan kesejahteraan, yang meliputi revitalisasi pertanian dan pedesaan;
revitalisasi kelautan dan wilayah pesisir; reforma agraria dan daya saing ekonomi pedesaan; dan (2)
Program penghapusan kemiskinan, yang meliputi pemantapan ketahanan pangan; revitalisasi
pertanian dan pedesaan; revitalisasi kelautan dan wilayah pesisir; dan pengembangan infrastruktur
pedesaan dan daerah terpencil. Dengan demikian, program revitalisasi pertanian, perikanan dan
kehutanan (RPPK) merupakan janji presiden kepada masyarakat Indonesia untuk direalisasikan.
        Pertimbangan mendasar yang melatarbelakangi pentingnya program RPPK tersebut adalah
adanya fakta empiris bahwa sektor pertanian, perikanan dan perkebunan masih tetap berperan vital
dalam mewujudkan tujuan nasional untuk memajukan kesejahteraan umum, namun vitalitas
kinerjanya kini cenderung mengalami degradasi, sehingga perlu segera direvitalisasi secara
sungguh-sungguh. Revitalisasi pertanian merupakan pernyataan politik pemerintah untuk
menjadikan sektor pertanian sebagai prioritas pembangunan nasional.
        Komitmen Presiden terhadap RPPK diimplimentasikan ke dalam program pembangunan
ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu yaitu : strategi tiga jalur (triple track strategy) yang berazas
pro-pertumbuhan (pro-growth), pro-kesempatan kerja (pro-employment) dan pro-masyarakat
miskin (pro-poor). Strategi tiga jalur tersebut diimplementasikan ke dalam: (1) Peningkatan
pertumbuhan ekonomi di atas 6,5 persen per tahun melalui percepatan investasi dan ekspor; (2)
Pembenahan sektor riil untuk mampu menyerap tambahan angkatan kerja dan menciptakan
lapangan kerja baru; dan (3) Revitalisasi sektor pertanian dan pedesaan untuk berkontribusi pada
pengentasan kemiskinan.
        Secara rinci, sasaran program pembangunan nasional tersebut untuk menurunkan jumlah
penduduk miskin menjadi hanya 8,2 persen pada tahun 2009 dari sekitar 16,6 persen pada tahun
2004. Jumlah pengangguran terbuka juga akan diusahakan untuk diturunkan dari sekitar 9,5 persen
pada tahun 2004 menjadi 5,1 persen pada tahun 2009. Untuk mencapai sasaran tersebut,
pertumbuhan ekonomi diupayakan meningkat dari 5,5 persen pada tahun 2005 menjadi 7,6 persen
pada tahun 2009 atau rata-rata tumbuh 6,6 persen per tahun. Investasi masyarakat diupayakan
meningkat dari 16,0 persen tahun 2004 menjadi 24,4 persen tahun 2009, ekspor meningkat dari 5,5
persen menjadi 8,7 persen dan sektor pertanian (termasuk di dalamnya pertanian, perikanan, dan
kehutanan), industri pengolahan non-migas, dan sektor lain masing-masing tumbuh rata-rata sekitar
3,5 persen, 8,6 persen, dan 6,8 persen per tahun. Makalah ini menyajikan uraian arah dan strategi
RPPK yang difokuskan pada Revitalisasi Pertanian.
                          ARAH DAN MASA DEPAN PERTANIAN

A. Pengertian Revitalisasi Pertanian
         Revitalisasi pertanian mengandung arti sebagai kesadaran untuk menempatkan kembali arti
penting sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual dalam arti menyegarkan kembali
vitalitas memberdayakan kemampuan dan meningkatkan kinerja pertanian dalam pembangunan
nasional dengan tidak mengabaikan sektor lain.
       Revitalisasi bukan dimaksudkan membangun pertanian at all cost dengan cara-cara yang
top-dwon sentralistik; bukan pula orientasi proyek untuk menggalang dana; tetapi revitalisasi
adalah menggalang komitmen dan kerja sama seluruh stakeholder dan mengubah paradigma pola
pikir masyarakat melihat pertanian tidak hanya urusan bercocok tanam yang hanya sekedar
menghasilkan komoditas untuk dikonsumsi. Pertanian mempunyai multi-fungsi yang belum
mendapat apresiasi yang memadai dari masyarakat. Pertanian merupakan way of life dan sumber
kehidupan sebagian besar masyarakat kita. Pertanian merupakan pemasok sandang, pangan, dan
pakan untuk kehidupan penduduk desa dan kota; juga sebagai pemelihara atau konservasi alam
yang berkelanjutan dan keindahan lingkungan untuk dinikmati (wisata-agro), sebagai penghasil
biofarmaka dan penghasil energi seperti bio-diesel.

B. Arah Masa Depan Kondisi Petani Indonesia
        Sampai saat ini petani masih menghadapi masalah dan kendala yang berkaitan dengan: (a)
Akses sepenuhnya terhadap layanan dan sumberdaya produktif; (b) Perlindungan usahatani; (c)
Keberdayaan dalam mengembangkan kegiatan yang dilakukan; dan (d) Rendahnya tingkat
pendidikan, status gizi dan ketahanan pangan serta kesetaraan gender.
        Dalam tahun 1993-2003 jumlah petani gurem (dengan luas garapan kurang dari 0,5 ha)
meningkat dari 10,8 juta KK menjadi 13,7 juta KK (meningkat 2,6% per tahun). Sementara itu,
luas lahan semakin berkurang dan perkembangan kesempatan kerja di luar pertanian terbatas.
Jumlah rumah tangga petani (RTP) menurut Sensus Pertanian (SP) 2003 mencapai 25,58 juta RTP,
dan sekitar 40 persen RTP tergolong tidak mampu.
        Kualitas SDM pertanian masih rendah. Menurut data BPS tahun 2002, tingkat pendidikan
tenaga kerja pertanian yang tidak sekolah dan tidak tamat SD masih sekitar 35 persen, tamat SD 46
persen, dan tamat SLTP 13 persen. Dibandingkan dengan sektor non pertanian pada tahun yang
sama, tingkat pendidikan tenaga kerja yang tidak pernah sekolah dan tidak tamat SD 31 persen,
tamat SLTP sekitar 20 persen, dan tamat SLTA 27 persen.
        Status gizi penduduk Indonesia yang sebagian besar petani masih rendah, walaupun ada
perbaikan dari waktu ke waktu. Kualitas konsumsi pada tahun 2002 baru mencapai skor 68,4 PPH
(Pola Pangan Harapan). Namun demikian konsumsi energi sudah mencapai 90,3 persen dari AKG
(Angka Kecukupan Gizi). Diskriminasi upah bagi wanita dan pria masih ditemui di sektor
pertanian yang merugikan peran wanita dalam pembangunan pertanian.
        Perlindungan usahatani juga rendah. Belum ada jaminan yang cukup memadai atas
perlindungan usahatani mereka, keculai usahatani padi melalui pemberlakuan jamainan Harga
Pembelian Pemerintah dan pengenaan tarif beras serta pemberian subsidi dan pengembangan
teknologi.
        Oleh karena itu, ke depan kondisi petani yang diharapkan adalah : (a) petani memilik akses
sepenuhnya terhadap layanan dan sumberdaya produktif; (b) petani mendapat perlindungan
usahatani; (c) petani memiliki keberdayaan dalam mengembangkan kegiatan yang dilakukan; dan
(d) petani mempunyai tingkat pendidikan, status gizi dan ketahanan pangan serta kesetaraan
gender yang cukup memadai sesuai dengan norma yang berlaku.
C. Arah Masa Depan Kondisi Sumberdaya Pertanian Indonesia
        Sumberdaya lahan yang dipergunakan untuk produksi pertanian relatif terbatas. Dalam
dekade terakhir, luas lahan pertanian yang sudah diusahakan sekitar 17,19 persen dari total luas
potensi lahan, yang terdiri dari 4,08 persen untuk areal perkebunan; 4,07 persen untuk lahan sawah;
2,83 persen untuk pertanian lahan kering dan 6,21 persen untuk ladang berpindah. Perkembangan
luas lahan pertanian, terutama lahan sawah dan lahan kering (tegalan), sangat lambat, kecuali
dibidang perkebunan (Gambar 1).




      Gambar 1. Perkembangan Penggunaan Lahan Pertanian di Indonesia, 1996-2004 (BPS, Jakarta)

        Peningkatan jumlah penduduk tahun 2000-2003 sekitar 1,5 persen per tahun menyebabkan
terjadinya peningkatan tekanan terhadap sumberdaya lahan dan air. Luas rata-rata kepemilikan
lahan sawah di Jawa dan Bali hanya 0,34 ha per rumah tangga petani. Secara nasional jumlah
petani gurem (petani dengan luas lahan garapan < 0,5 ha) meningkat dari 10,8 juta pada tahun 1993
menjadi 13,7 juta rumah tangga petani pada tahun 2003 dengan rata-rata peningkatan jumlah petani
gurem sekitar 2,4 persen per tahun.
        Konversi lahan pertanian terutama terjadi pada lahan sawah yang berproduktivitas tinggi,
untuk dijadikan lahan permukiman dan industri. Hal ini disebabkan karena pada umumnya lahan
sawah dengan produktivitas tinggi, seperti di jalur pantai utara Pulau Jawa dan di sekitar Bandung,
mempunyai prasarana yang memadai untuk pembangunan sektor non pertanian. Konversi lahan
sawah menjadi lahan non-pertanian dari tahun 1999-2002 mencapai 330.000 ha atau setara dengan
110.000 ha/tahun. Luas baku lahan sawah juga cenderung menurun. Antara tahun 1981-1999,
neraca pertambahan lahan sawah seluas 1,6 juta ha. Namun antara tahun 1999 sampai 2002 terjadi
penciutan luas lahan sawah seluas 0,4 juta ha karena tingginya angka konversi (Tabel 1).
        Di sisi lain, fakta menunjukkan bahwa terdapat sekitar 9 juta ha lahan terlantar yang
dewasa ini ditutupi semak belukar dan alang-alang. Pemanfaatan lahan yang berpotensi ini secara
bertahap akan dapat mengantarkan Indonesia tidak saja berswasembada produk pertanian, tetapi
juga berpotensi untuk meningkatkan volume ekspor, apalagi jika insentif untuk petani dapat
ditingkatkan. Di samping itu, sekitar 32 juta ha sumberdaya lahan, terutama di luar Pulau Jawa,
sesuai dan berpotensi untuk dijadikan lahan pertanian tanpa mengganggu keseimbangan ekosistem.
         Seperti halnya sumberdaya lahan, sumberdaya air juga semakin terbatas dan mengalami
degradasi. Pertumbuhan penduduk dan industrialisasi telah menimbulkan kompetisi penggunaan
sumberdaya air untuk pertanian dan non-pertanian. Pada kondisi demikian maka penggunanan air
untuk pertanian biasanya selalu dikorbankan sebagai prioritas terakhir. Selain itu, dalam dekade
terakhir perhatian untuk memelihara jaringan irigasi juga menurun, yang berakibat pada penurunan
intensitas tanam dan produktifitas pertanian. Untuk itu, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi
merupakan langkah penting dan utama bagi peningkatan produktifitas pertanian.
          Berkaitan dengan revitalisasi pertanian, maka arah masa depan kondisi sumberdaya
pertanian Indonesia adalah : (a) terciptanya akses petani terhadap lahan dan air serta meningkatkan
rasio luas lahan per kapita melalui reformasi keagrariaan untuk, (b) terbentuknya pencadangan
lahan abadi untuk pertanian sekitar 15 juta ha melalui pengendalian konversi, (c) terbentuknya
fasilitasi terhadap pemanfaatan lahan (pembukaan lahan pertanian baru), serta (d) terciptanya
suasana yang kondusif untuk pengembangan agroindustri di pedesaan sebagai sarana penyedia
lapangan kerja dan peluang peningkatan pendapatan serta kesejahteraan keluarga petani.
Tabel 1. Neraca Luas Lahan Sawah Menurut Wilayah di Indonesia, 1981-2002 (Ha)

           Wilayah                    Konversi               Penambahan            Neraca
 Tahun 1981-1999
 Jawa                                1.002.055                  518.224           -483.831
 Luar Jawa                             625.459                2.702.939         +2.077.480
 Indonesia                           1.627.514                3.221.163         +1.593.649
 Tahun 1999-2002
 Jawa                                  167.150                   18.024           -107.482
 Luar Jawa                             396.009                  121.278           -274.732
 Indonesia                             563.159                  139.302           -423.857

D. Arah Masa Depan Produk dan Bisnis Pertanian
         Menyadari nilai tambah yang diperoleh dari pengembangan produk olahan (hilir) jauh
lebih tinggi dari produk primer, maka pendekatan pembangunan pertanian ke depan diarahkan pada
pengembangan produk (product development), dan tidak lagi difokuskan pada pengembangan
komoditas. Pengembangan nilai tambah produk dilakukan melalui pengembangan industri yang
mengolah hasil pertanian primer menjadi produk olahan, baik produk antara (intermediate
product), produk semi akhir (semi finished product) dan yang utama produk akhir (final product)
yang berdayasaing.
        Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pengembangan agroindustri perdesaan diarahkan
untuk: (a) Mengembangkan kluster industri, yakni industri pengolahan yang terintegrasi dengan
sentra-sentra produksi bahan baku serta sarana penunjangnya, (b) Mengembangkan industri
pengolahan skala rumah tangga dan kecil yang didukung oleh industri pengolahan skala menengah
dan besar, dan (c) Mengembangkan industri pengolahan yang punya dayasaing tinggi untuk
meningkatkan ekspor dan memenuhi kebutuhan dalam negeri.
         Agenda utama pengembangan agroindustri perdesaan adalah penumbuhan agroindustri
untuk membuka lapangan kerja di perdesaan, dengan kegiatan utama: (a) Fasilitasi penerapan
teknologi dan sarana pengolahan hasil pertanian di sentra-sentra produksi; (b) Pengembangan
infrastruktur penunjang di perdesaan, seperti listrik, jalan, dan komunikasi; (c) Pengembangan
akses terhadap permodalan; dan (d) Peningkatan mutu, efisiensi produksi dan pemasaran.
       Dengan demikian masa depan produk dan bisnis pertanian adalah berupa produk berbasis
agroindustri yang memiliki daya saing dan agroservice dengan kandungan teknologi tinggi.
                                STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Strategi dan Kebijakan Umum Jangka Panjang
       Revitalisasi pertanian diarahkan untuk mewujudkan sistem pertanian industrial berdaya
saing, berkeadilan dan berkelanjutan guna menjamin ketahanan pangan dan kesejahteraan
masyarakat pertanian, dengan sasaran sebagai berikut:
1) Terwujudnya Sistem Pertanian Industrial Yang Berdayasaing. Sistem pertanian industrial
   dicirikan oleh usaha pertanian bernilai tambah tinggi dan terintegrasi dalam satu rantai pasok
   (supply chain) berdasarkan relasi kemitraan sinergis dan adil dengan bertumpu pada
   sumberdaya nasional, kearifan lokal serta ilmu pengetahuan dan teknologi berwawasan
   lingkungan. Sistem pertanian industrial adalah sosok pertanian ideal yang merupakan
   keharusan agar usaha pertanian dapat bertahan hidup dan tumbuh berkembang secara
   berkelanjutan dalam tatanan lingkungan persaingan global yang makin ketat.
2) Mantapnya Ketahanan Pangan Secara Mandiri. Mantapnya ketahanan pangan secara
   mandiri berarti terpenuhinya pasokan pangan dan terjaminnya akses pangan sesuai kebutuhan
   bagi seluruh masyarakat dengan mengandalkan produksi dalam negeri dan kemampuan daya
   beli masyarakat. Upaya pemantapan ketahanan pangan tidak boleh merugikan, malah harus
   didasarkan sebagai bagian integral dari upaya peningkatan kesejahteraan petani.
3) Terciptanya Kesempatan Kerja Penuh Bagi Masyarakat Pertanian. Dalam jangka panjang
   diharapkan seluruh angkatan kerja pertanian mendapatkan pekerjaan penuh sehingga
   pengangguran terbuka maupun terselubung tidak lagi terjadi secara permanen. Faktor kunci
   untuk itu ialah meningkatkan kesempatan kerja di pedesaan dan mengurangi tekanan
   penyerapan tenaga kerja di pertanian.
4) Terhapusnya Masyarakat Pertanian dari Kemiskinan dan Tercapainya Pendapatan Petani
   US$ 4500/kapita/tahun. Berkurangnya jumlah masyarakat tani miskin dan meningkatnya
   pendapatan petani merupakan prasyarat terwujudnya kesejahteraan masyarakat tani yang
   menjadi sasaran akhir pembangunan pertanian. Ini hanya dapat diwujudkan melalui
   peningkatan skala usahatani, peningkatan produktivitas dan pengurangan tekanan penduduk
   pada usaha pertanian.
        Adapun arah kebijakan yang akan ditempuh dalam pembangunan pertanian jangka panjang
adalah: (a) Membangun basis bagi partisipasi petani; (b) Meningkatkan potensi basis produksi dan
skala usaha pertanian; (c) Mewujudkan pemenuhan kebutuhan sumberdaya insani pertanian yang
berkualitas; (d) Mewujudkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur pertanian; (e) Mewujudkan sistem
pembiayaan pertanian tepat guna; (f) Mewujudkan sistem inovasi pertanian; (g) Penyediaan sistem
insentif dan perlindungan bagi petani; (h) Mewujudkan sistem usahatani bernilai tinggi melalui
intensifikasi, diverdifikasi dan pewilayahan pengembangan komoditas unggulan; (i) Mewujudkan
Agroindustri berbasis pertanian domestik di pedesaan; (j) Mewujudkan sistem rantai pasok terpadu
berbasis kelembagaan pertanian yang kokoh; (k) Menerapkan praktek pertanian dan manufaktur yang
baik; dan (l) Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berpihak kepada petani dan pertanian.

B. Dukungan Kebijakan Lintas Sektoral
         Beberapa dukungan kebijakan yang diperlukan untuk merevitalisasi sektor pertanian yaitu:
(a) Kebijakan ekonomi makro yang kondusif, yaitu inflasi yang rendah, nilai tukar yang stabil dam
suku bunga riil positif; (b) Pembangunan infrastruktur pertanian, meliputi pembangunan dan
rehabilitasi jaringan irigasi, perluasan lahan pertanian, terutama di luar Jawa, pencegahan konversi
lahan terutama di Jawa, pengembangan jalan usahatani dan jalan produksi serta infrastruktur lainnya;
(c) Kebijakan pembiayaan untuk mengembangkan lembaga keuangan yang khusus melayani sektor
pertanian, lembaga keuangan mikro, pembiayaan pola syaraiah, dan lainnya; (d) Kebijakan
perdagangan yang memfasilitasi kelancaran pemasaran, baik di pasar dalam negeri maupun ekspor.
Selain itu, untuk melindungi sektor pertanian dari persaingan di pasar dunia, diperlukan: (i)
memperjuangkan konsep Strategic Product (SP) dalam forum WTO; (ii) penerapan tarif dan hambatan
non-tarif untuk komoditas-komoditas beras, kedelai, jagung, gula, beberapa produk hortikultura dan
peternakan; (e) Kebijakan pengembangan industri yang lebih menekankan pada agroindustri skala
kecil di perdesaan dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan pendapatan petanai; (f) Kebijakan
investasi yang kondusif untuk lebih mendorong minat investor dalam sektor pertanian; (g) Pembiayaan
pembangunan yang lebih memprioritaskan anggaran untuk sektor pertanian dan sektor-sektor
pendukungnya; (h) Perhatian pemerintah daerah pada pembangunan pertanian meliputi: infrastuktur
pertanian, pemberdayaan penyuluh pertanian, pengembangan instansi lingkup pertanian,
menghilangkan berbagai pungutan yang mengurangi dayasaing pertanian, serta alokasi APBD yang
memadai.

C. Strategi dan Kebijakan Khusus Jangka Panjang
1. Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ketahanan Pangan
        Pokok-pokok kebijakan ketahanan pangan yang harus mendapat prioritas dalam
pembangunan jangka panjang yaitu; (a) Mengembangkan sistem pengaturan perdagangan pangan
yang adil, (b) Melakukan pengendalian konversi lahan, (c) Meningkatkan produktivitas usaha
pangan, (d) Peningkatan pengelolaan konsumsi pangan yang beragam, bergizi dan berimbang, (e)
Meningkatkan kutu dan keamanan pangan, (f) Melakukan antisipasi terhadap dinamika perubahan
iklim dan sumberdaya air, (g) Meningkatkan pengelolaan pertumbuhan penduduk dan (h)
Mengembangkan aliansi solidaritas masyarakat mengatasi masyarakat mengatasi kerawanan
pangan.
        Langkah-langkah kebijakan operasional pembangunan ketahanan pangan nasional
dilakukan dengan: (a) Pengembangan produksi dan ketersediaan pangan, melalui pemeliharaan dan
peningkatan kapasitas produksi pangan nasional, peningkatan produksi pangan domestik meliputi
volume, kualitas dan keragamannya, serta pengembangan teknologi; (b) Distribusi dan akses
pangan melalui pemanfaatan wahana perdagangan internasional, dilaksanakan dengan menfasilitasi
dan mengatur ekspor, impor pangan, yang berorientasi pasar dan berpihak pada keseimbangan
kepentingan produsen maupun konsumen; serta peningkatan efesiensi sistem distribusi pangan; (c)
Pengelolaan terhadap permintaan dan konsumsi pangan melalui pengembangan konsumsi pangan
beragam, bergizi dan berimbang serta; peningkatan penghasilan dan daya beli masyarakat terhadap
pangan.

2. Strategi dan Kebijakan Pembiayaan Pertanian
        Strategi yang ditempuh dalam rangka mengembangkan pembiayaan pertanian adalah
sebagai berikut: (a) Menyempurnakan kebijaksanaan pembiayaan yang ada sehingga dapat
meningkatkan aksesibilitas petani dan pelaku agribisnis terhadap sumber pembiayaan; (b)
Mengembangkan pola subsidi bunga kredit agar kredit perbankan terjangkau oleh petani kecil di
pedesaan; (c) Mengembangkan pola penjaminan kredit dan pola pendampingan bagi UMKM
agribisnis; (d) Mengembangkan pembiayaan pola bagi hasil/syariah untuk pembiayaan sektor
pertanian; (e) Mengembangkan lembaga keuangan khusus pertanian dan lembaga keuangan mikro
(LKM) pedesaan untuk pembiayaan UMKM agribisnis; (f) Mengembangkan skim kredit yang
tersedia menjadi skim kredit agribisnis yang mudah diakses oleh petani; (g) Mensosialisasikan
sumber-sumber pembiayaan yang telah ada; (h) Meningkatkan kerja sama dengan lembaga
keuangan dan negara donor di luar negeri untuk pengembangan pembiayaan agribisnis; dan (i)
Meningkatkan partisipasi/memobilisasi dana masyarakat untuk pengembangan agribisnis.
3. Strategi dan Kebijakan Pengembangan Ekspor Produk Pertanian
        Target ekspor komoditas pangan, perkebunan, dan peternakan tahun 2005 diharapkan dapat
mencapai 7,8 miliar dollar AS. Nilai expor diharapkan tumbuh minimal 5 persen per tahun,
sehingga tahun 2009 total ekspor dapat mencapai 12 miliar dollar AS. Strategi pengembangan
ekspor yang perlu ditempuh adalah:
a.    Meningkatkan daya saing produksi dalam negeri melalui: (i) Pemberdayaan petani dan pelaku
      usaha pertanian untuk mampu mengakses teknologi pengolahan hasil dan informasi pasar; (ii)
      Menumbuh kembangkan industri pengolahan hasil pertanian di perdesaan untuk meningkatkan
      daya saing dan nilai tambah hasil pertanian, menciptakan lapangan kerja baru dan
      meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (iii) Meningkatkan volume, nilai dan keragaman
      produk ekspor baik segar maupun olahan; (iv) Penumbuhan kawasan agroindustri melalui
      Pelayanan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (P3HP); (v) Pengembangan sarana dan
      prasarana pasar termasuk cold storage dan packing house; (vi) Harmonisasi tarif,
      pajak/pungutan ekspor & standardisasi mutu.
b. Peningkatkan pangsa pasar ekspor melalui: (i) Pengembangan informasi pasar & market
   intelligence; (ii) Penguatan diplomasi, negosiasi dalam membuka pasar; (iii) Perluasan akses
   pasar melelui promosi dan pengembangan Free Trade Area (FTA); (iv) Peningkatan kerjasama
   internasional; (v) Peningkatan kemampuan negosiasi dan diplomasi (sekretariat WTO, training,
   magang), dan (vi) Sosialisasi hasil-hasil negosiasi & diplomasi.

4. Strategi dan Kebijakan Pengembangan Produk Pertanian Baru
        Untuk mempercepat peningkatan nilai tambah yang pada gilirannya akan berdampak
kepada peningkatan kesejahteraan pelakunya, maka strategi pengembangan komoditi pertanian
harus difokuskan kepada produk hilir agroindustri. Mengingat besarnya investasi untuk
mengembangkan produk hilir, maka komoditi yang akan dikembangkan produk hilirnya harus
dipilih yang mempunyai nilai tambah besar, investasinya tidak terlalu besar, pasar produknya
cukup luas, penguasaan sumberdaya manusia mencukupi dan tersedianya berbagai prasyarat
normatif lain yang mampu dipenuhi. Untuk itu pengembangan komoditi akan diprioritaskan kepada
komoditi sebagai berikut: (1) Padi; (2) Jagung; (3) Kedelai; (4) Pisang; (5) Jeruk; (6) Bawang
merah; (7) Anggrek; (8) Kelapa Sawit; (9) Karet; (10) Kakao; (11) Kelapa; (12) Tebu; (13) Sapi;
(14) Ayam


     IMPLEMENTASI REVITALISASI PERTANIAN DALAM PROGRAM DEPARTEMEN
                           PERTANIAN, 2004-2009

A. Sasaran Pembangunan 2005-2009
         Sasaran pembangunan pertanian 2005-2009 dikelompokan menjadi tiga yaitu:
1. PDB, Investasi, dan Kesempatan Kerja
(1) Selama periode 2005-2009 target pertumbuhan PDB sektor pertanian dalam arti sempit
    meningkat dari 2,97 persen pada tahun 2005 menjadi 3,58 persen pada tahun 2009 atau rata-
    rata meningkat 3,29 persen. Target pertumbuhan tersebut di atas pertumbuhan tahun 2004 yang
    hanya mencapai sekitar 2 persen. Berdasarkan harga konstan tahun 2000, PDB sektor pertanian
    akan meningkat dari Rp 198 trilyun pada tahun 2005 menjadi Rp 226 trilyun pada tahun 2009.
    Rincin PDB menurut subsektor disajikan pada Tabel 1.
(2) Selama periode 2005-2009, dengan target PDB sektor pertanian seperti di atas, total investasi
    yang dibutuhkan sektor pertanian sebesar Rp 77,07 dengan rata-rata Rp 14,40 trilyun per
    tahun. Rincin kebutuhan investasi menurut subsektor disajikan pada Tabel 1.
(3) Selama periode 2005-2009, penyerapan tenaga kerja sektor pertanian diproyeksikan meningkat
    dari 41,3 juta orang pada`tahun 2005 menjadi 44,5 juta orang pada tahun 2009. Penyerapan
     tenaga kerja sektor pertanian pada tahun 2005 sedikit lebih besar dibanding tahun 2004 yang
     hanya mencapai 39 juta orang. Kesempatan kerja yang diciptakan sektor pertanian pada tahun
     2009 sebesar 97,47 persen dari target kesempatan kerja sektor pertanian umum (pertanian,
     kehutanan dan perikanan) adalah 42,19 persen dari target kesempatan kerja nasional. Rincin
     penyerapan tenaga kerja menurut subsektor disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Perkiraan PDB, Kebutuhan Investasi, dan Penciptaan Kesempatan Kerja menurut Subsektor Pertanian di
         Indonesia, 2005-2009

                                                                       Subsektor                                    Sektor
               Uraian
                                        T. Pangan          Hortikultura        Perkebunan           Peternakan     Pertanian
  PDB (Rp trilyun)
             2005                              77                  46                  48                   28       198
             2009                              79                  53                  61                   33       226
  Pertumb. PDB (%/th)
             2005                            0,43                2,86                6,01                  4,11     2,97
             2009                            1,08                4,57                6,49                  4,58     3,58
             Rataan                          0,89                3,38                6,27                  4,37     3,29
  Investasi (Rp trilyun)
             2005-2009                     30,05                 9,92              20,52                  16,12    77,07
             Per th                          5,08                1,98                4,10                  3,22    14,40
  Penyerapan TK (jt orang)
             2005                            27,2                 3,4                 6,3                   4,3     41,3
             2009                            25,9                 4,9                 7,9                   5,8     44,5
             Relatif   1)
                             (%)            58,18               11,05               17,74                  13,02   97,473)
             Relatif   2)
                             (%)            56,70               10,77               17,29                  12,69   42,194)
              1)
Keterangan:      Kesempatan kerja tahun 2009 relatif terhadap kesempatan kerja sektor pertanian
              2)
                 Kesempatan kerja tahun 2009 relatif terhadap kesempatan kerja sektor pertanian nasional
              3)
                 Kesempatan kerja tahun 2009 relatif terhadap kesempatan kerja pertanian umum
              4)
                 Kesempatan kerja tahun 2009 relatif terhadap kesempatan kerja nasional


2. Ketahanan Pangan
(1) Selama periode 2005-2009, pertumbuhan produksi tanaman pangan diproyeksikan mengalami
    peningkatan berkisar 0,35 – 6,50 persen per tahun. Pada periode yang sama pertumbuhan
    produksi tanaman hortikultura dan perkebunan diproyeksikan mengalami peningkatan masing-
    masing berkisar 2,94 – 8,41 persen dan 0,79 - 7,09 persen per tahun. Sementara pertumbuhan
    produksi peternakan diproyeksikan mengalami peningkatan berkisar 0,08–10,25 persen per
    tahun. Secara rinci proyeksi produksi menurut komoditas pada masing-masing subsektor
    disajikan pada Tabel 3.
Tabel 3. Proyeksi Produksi menurut Komoditas pada masing-masing Subsektor Pertanian di Indonesia, 2005-2009

                                                           Tahun                         Pertumbuhan
              Subsektor
                                                2005                   2009                 (%/th)
 A. Tanaman Pangan
    1. Padi                             55,03                  57,71                  1,21
    2. Jagung                           11,82                  13,97                  4,23
    3. Kedelai                          0,78                   1,00                   6,50
    4. Kacang Tanah                     0,83                   0,85                   0,48
    5. Ubi Kayu                         19,57                  19,90                  0,39
    6. Ubi Jalar                        1,88                   1,91                   0,35
 B. Hortikultura
    1. Kentang                          1,05                   1,21                   3,68
    2. Cabai                            1,11                   1,24                   2,94
    3. Bawang Merah                     0,82                   1,10                   7,65
    4. Kubis                            1,40                   1,61                   7,65
    5. Tomat                            0,73                   0,87                   4,64
    6. Wortel                           0.38                   0.44                   4,17
    7. Pisang                           4,53                   6,07                   7,43
    8. Mangga                           1,68                   2,23                   7,35
    9. Jeruk                            1,62                   1,84                   3,37
    10. Durian                          0,82                   1,15                   8,41
    11. Pepaya                          0,67                   0,85                   6,12
    12. Nenas                           0,74                   0,93                   5,83
    13. Alpukat                         0,30                   0,39                   6,83
 C. Perkebunan
    1. Kelapa Sawit                     13,15                  16,74                  6,21
    2. Karet                            1,95                   2,34                   4,79
    3. Kakao                            0,64                   0,79                   4,79
    4. Kopi                             0,75                   0,89                   5,30
    5. Kelapa                           3,29                   3,39                   0,79
    6. Lada                             0,10                   0,13                   6,48
    7. Tembakau                         0,23                   0,31                   7,03
    8. Gula                             2,16                   2,85                   7,09
 D. Peternakan
    1. Daging Sapi                      0,39                   0,44                   3,01
    2. Daging Kerbau                    0,046                  0,047                  0,68
    3. Daging Kuda                      1,59                   1,60                   0,08
    4. Kambing                          0,07                   0,08                   2,00
    5. Daging Domba                     0,09                   0,10                   3,02
    6. Daging Babi                      0,19                   0,21                   2,40
    7. Daging Unggas                    1,52                   2,01                   7,61
    8. Telur                            1,14                   1,60                   8,74
    9. Susu                             0,66                   0,98                   10,25

(2) Selama periode 2005-2009 konsumsi bahan pangan utama (beras, jagung, kedelai dan gula)
    diproyeksikan mengalami peningkatan berkisar 1,21 – 3,57 persen per tahun. Secara rinci
    perkembangan konsumsi menurut komoditas adalah sebagai berikut:
    a.   Konsumsi beras akan meningkat dari 36,08 juta ton pada tahun 2005 menjadi 37,96 juta
         ton pada tahun 2009 atau rata-rata meningkat 1,21 persen per tahun. Rata-rata peningkatan
         konsumsi tersebut sama dengan rata-rata peningkatan produksi. Neraca mengalami defisit
         yang cenderung meningkat selama 2005-2009 yaitu dari 313 ribu ton pada tahun 2005
         menjadi 445 ribu ton pada tahun 2009. Defisit tersebut sangat tipis, yaitu sekitar 0,73 –
         1,17 persen atau rata-rata 0,89 persen dari konsumsi.
    b. Konsumsi jagung akan meningkat dari 12,14 juta ton pada tahun 2005 menjadi 13,72 juta
       ton pada tahun 2009 atau rata-rata meningkat 3,01 persen per tahun. Rata-rata peningkatan
       konsumsi terrsebut lebih lambat dibanding dengan rata-rata peningkatan produksi sebesar
       4,23 persen per tahun. Neraca mengalami defisit yang cenderung menurun yaitu dari 320
       ribu ton pada tahun 2005 menjadi 14 ribu ton pada tahun 2007 dan setelah itu mengalami
       surplus yang meningkat dari 116 ribu ton pada tahun 2008 menjadi 254 ribu ton pada tahun
        2009. Defisit dan surplus tersebut masih tipis yang masing-masing merupakan 0,11 – 2,64
        persen dan 0,87 – 1,82 persen dari konsumsi.
   c.   Konsumsi kedelai akan meningkat dari 2,39 juta ton pada tahun 2005 menjadi 2,57 juta ton
        pada tahun 2009 atau rata-rata meningkat 1,74 persen per tahun. Rata-rata peningkatan
        konsumsi tersebut lebih lambat dibanding dengan rata-rata peningkatan produksi 6,50
        persen per tahun. Neraca mengalami defisit yang cenderung menurun selama 2005-2009
        yaitu dari 1,61 juta ton pada tahun 2005 menjadi 1,57 juta ton pada tahun 2009. Defisit
        tersebut masih sangat besar yang merupakan 61,06–67,45 persen atau rata-rata 64,27
        persen dari konsumsi.
   d. Konsumsi gula akan meningkat dari 3,30 juta ton pada tahun 2005 menjadi 3,82 juta ton
      pada tahun 2009 atau rata-rata meningkat 3,57 persen per tahun. Rata-rata peningkatan
      konsumsi tersebut lebih lambat dibanding dengan rata-rata peningkatan produksi 7,09
      persen per tahun. Neraca mengalami defisit yang cenderung menurun selama 2005-2009
      yaitu dari 1,13 juta ton pada tahun 2005 menjadi 0,97 juta ton pada tahun 2009. Defisit
      tersebut masih cukup besar yang merupakan 25,5–34,4 persen atau rata-rata 29,79 persen
      dari konsumsi.
(3) Sasaran pembangunan pertanian 2005-2009 pada aspek diversifikasi konsumsi pangan perlu
    memperhatikan Pola Pangan Harapan (PPH) yaitu meningkatnya keanekaragaman konsumsi
    pangan dan menurunnya ketergantungan pada satu jenis pangan pokok tertentu. Sasaran PPH
    pada tahun 2009 adalah 96,6 persen dengan kontribusi padi-padian maksimal 51,6 persen,
    lemak dan minyak 10 persen, sedangkan kontribusi minimal untuk umbi-umbian adalah 5,7
    persen, pangan hewani 11,2 persen, buah/biji berminyak 3 persen, kacang-kacangan 4,8 persen,
    gula 5 persen, sayur dan buah 5,7 persen dan sumber pangan lainnya 3 persen. Pencapaian
    sasaran PPH sebesar 100 persen akan dicapai pada tahun 2010 sesuai dengan sasaran Indonesia
    sehat 2010.
3. Nilai Tambah dan Dayasaing
(1) Selama periode 2005-2009 keragaman produk olahan komoditas pertanian diproyeksikan
    meningkat rata-rata 5 persen per tahun.
(2) Selama periode 2005-2009 nilai ekspor komoditas pertanian juga diproyeksikan meningkat
    dengan laju 11,34 persen per tahun, lebih tinggi dibanding laju nilai impor yang hanya
    mencapai 3,91 persen per tahun. Dengan kondisi demikian, neraca perdagangan diproyeksikan
    meningkat dari U$ 3,9 milyar pada tahun 2005 menjadi U$ 7,7 milyar pada tahun 2009 atau
    meningkat rata-rata sebesar 17,11 persen per tahun. Total devisa bruto yang mampu
    disumbangkan sektor pertanian diproyeksikan meningkat dari US 7,8 milyar pada tahun 2005
    menjadi US$ 12,3 milyar pada tahun 2009.
(3) Selama periode 2005-2009 akan terjadi peningkatan efisiensi produksi yang dicerminkan oleh
    menurunnya biaya produksi per unit dengan laju 5 persen per tahun.
4. Kesejahteraan Petani
(1) Selama periode 2005-2009, produktivitas tenaga kerja sektor pertanian diperkirakan meningkat
    dari Rp 4,80 juta pada tahun 2005 menjadi Rp 5,08 juta per kapita per tahun atau rata-rata
    meningkat sebesar 1,40 persen per tahun.
(2) Selama periode 2005-2009 persentase penduduk miskin di perdesaan mengalami penurunan
    dari 18,90 persen pada tahun 2005 menjadi 15,02 persen pada tahun 2009.

B. Program
       Program Pembangunan Pertanian Tahun 2005-2009 ada tiga yaitu; (1) Program
Peningkatan Ketahanan Pangan, (2) Program Pengembangan Agribisnis; dan (3) Program
Peningkatan Kesejahteraan Petani.
1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
         Ketahanan pangan diartikan sebagai terpenuhinya pangan dengan ketersediaan yang cukup,
tersedia setiap saat di semua daerah, mudah diperoleh rumah tangga, aman dikonsumsi dengan
harga yang terjangkau. Ketahanan pangan mencakup komponen: (1) ketersediaan pangan, (2)
distribusi dan konsumsi pangan, (3) penerimaan oleh masyarakat, (4) diversifikasi pangan, dan (5)
keamanan pangan.
        Program peningkatan ketahanan pangan merupakan fasilitasi bagi terjaminnya masyarakat
untuk memperoleh pangan yang cukup setiap saat, sehat dan halal. Ketahanan pangan rumahtangga
berkaitan dengan kemampuan rumahtangga untuk dapat akses terhadap pangan di pasar. Dengan
demikian ketahanan pangan rumahtangga dipengaruhi oleh kemampuan daya beli rumahtangga.
Sejalan dengan itu maka peningkatan pendapatan rumahtangga merupakan faktor kunci dari
peningkatan ketahanan pangan rumahtangga. Pangan dalam arti luas mencakup pangan yang
berasal dari tanaman, ternak dan ikan untuk memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, protein, lemak,
vitamin dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan.
        Tujuan program ketahanan pangan adalah untuk memfasilitasi terjaminnya masyarakat
untuk memperoleh pangan yang cukup setiap saat, sehat dan halal. Sasaran yang ingin dicapai
adalah: (1) dicapainya ketersediaan pangan tingkat nasional, regional dan rumah tangga yang
cukup, aman dan halal, (2) meningkatnya keragaman produksi dan konsumsi pangan masyarakat,
dan (3) meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalah kerawanan pangan.
Khusus untuk beras, BAPPENAS menetapkan sasaran pemenuhan konsumsi beras dari produksi
dalam negeri sebesar 90-95 persen. Selain itu diharapkan pula ada peningkatan dalam konsumsi
pangan yang berasal dari produk ternak (daging, telur, susu).
        Untuk mencapai tujuan dan sasaran di atas, Program Peningkatan Ketahanan Pangan
dijabarkan lebih lanjut ke dalam beberapa subprogram, yaitu: (1) Peningkatan Produksi dan
Ketersediaan Pangan, (2) Pengembangan Diversifikasi Produksi dan Konsumsi Pangan, (3)
Penerapan Standar Kualitas dan Keamanan Pangan, (4) Penurunan Tingkat Kerawanan Pangan, (5)
Pengembangan dan Diseminasi Inovasi Pertanian Mendukung Ketahanan Pangan, dan (6)
Pengembangan Manajemen Pembangunan Ketahanan Pangan.
         Rencana tindak program peningkatan ketahanan pangan, antara lain: (1) Intensifikasi dan
ekstensifikasi produksi komoditas pangan pokok, (2) Pengembangan sumber pangan alternatif
lokal, (3) Pengembangan pola konsumsi pangan lokal non-beras (4) Pengembangan dan perbaikan
jaringan irigasi, (5) Pengembangan jaringan usahatani, (6) Fasilitasi sistem penyediaan sarana
produksi, (7) Pengembangan jaringan permodalan, (8) Pengembangan perbenihan, (9) Fasilitasi
subsidi input produksi, (10) Pengembangan jasa alsin pertanian, (11) Perumusan dan penetapan
kebijakan harga pangan, (12) Pengelolaan tata niaga pangan, (13) Pengamanan produksi pertanian
dan perkarantinaan, (14) Penyusunan dan penerapan standar kualitas dan keamanan pangan, (15)
Pengembangan sistem kewaspadaan pangan dan gizi, (16) Penguatan lembaga ketahanan pangan
masyarakat, (17) Pengembangan teknologi pengurangan kehilangan hasil, (18) Pengembangan
teknologi sumberdaya alam, (19) Pengembangan teknologi pengolahan pangan tradisional, (20)
Pengembangan teknologi perbaikan mutu dan keamanan pangan, dan (21) Penyelarasan kebijakan
dan program peningkatan ketahanan pangan.

2. Program Pengembangan Agribisnis
        Dalam rangka meningkatkan pendapatan petani, maka arah yang perlu ditempuh adalah
memperluas cakupan kegiatan ekonomi produktif petani serta peningkatan efisiensi dan dayasaing.
Perluasan kegiatan ekonomi yang memungkinkan dilakukan adalah: (1) peningkatan nilai tambah
melalui pengolahan dan perbaikan kualitas; dan (2) mendorong kegiatan usahatani secara terpadu
mencakup beberapa komoditas (sistem integrasi tanaman-ternak atau sistem integrasi tanaman-
ternak-ikan).
       Peningkatan efisiensi dan dayasaing dilakukan dengan pendekatan agribisnis yang
mencakup agribisnis hulu, kegiatan usahatani, agribisnis hilir dan jasa penunjang. Berdasarkan
komoditas, pengembangan agribisnis mencakup komoditas-komoditas unggulan lingkup tanaman
pangan, hortikultura, perkebunan maupun peternakan. Walaupun komoditas yang perlu
dikembangkan akan bervariasi antar daerah sesuai potensinya, namun secara nasional prioritas
pengembangan difokuskan pada komoditas yang memiliki kontribusi dan potensi yang cukup
besar dilihat dari aspek pemenuhan ketahanan pangan, penyediaan bahan baku industri,
peningkatan ekspor atau substitusi impor maupun perluasan kesempatan kerja dan pengentasan
kemiskinan.
        Dengan demikian, program ini dimaksudkan untuk memfasilitasi: (1) berkembangnya
usaha pertanian agar produktif dan efisien menghasilkan berbagai produk pertanian yang memiliki
nilai tambah dan dayasaing yang tinggi baik di pasar domestik maupun internasional, dan (2)
meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian nasional, terutama melalui
peningkatan devisa dan pertumbuhan PDB.
        Sasaran dari program ini adalah: (1) berkembangnya usaha di sektor hulu, usahatani (on-
farm), hilir (agroindustri) dan usaha jasa penunjang; (2) meningkatnya pertumbuhan PDB sektor
pertanian; dan (3) meningkatnya ekspor produk pertanian segar dan olahan.
        Untuk mencapai tujuan dan sasaran di atas, Program Pengembangan Agribisnis dijabarkan
lebih lanjut ke dalam beberapa subprogram, yaitu: (1) Peningkatan Produksi, Kualitas Produk
Pertanian dan Efisiensi Usaha, (2) Pengembangan Agroindustri Perdesaan, (3) Pengembangan
Pemasaran Produk Pertanian, (4) Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian, (5)
Pengembangan dan Diseminasi Inovasi Pertanian untuk Mendorong Pengembangan Agribisnis, (6)
Pengembangan Manajemen Pembangunan Agribisnis, dan (7) Sub Program Khusus Pengembangan
Pertanian Komersial.
         Rencana tindak program pengembangan agribisnis, antara lain: (1) Penyusunan peta
pewilayahan komoditas, (2) Pengembangan sentra produksi komoditas unggulan, (3) Penyuluhan,
pendampingan, pendidikan dan pelatihan kewirausahaan, (4) Pengkajian aspek sosial ekonomi dan
kebijakan komoditas pertanian komersial, (5) Pengembangan varietas/jenis ternak unggul, (6)
Pengembangan teknologi perbaikan sistem produksi komoditas pertanian, (7) Pengembangan
teknologi mekanisasi pertanian untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi, serta pemanfaatan
sumberdaya energi terbarukan, (8) Pengembangan inovasi pertanian spesifik lokasi, (9)
Pemanfaatan bioteknologi untuk perbaikan tanaman dan ternak, (10) Penerapan teknologi pasca
panen, (11) Pengembangan agroindustri di kawasan sentra produksi, (12) Pengembangan
komoditas komersial, (13) Pengembangan kelembagaan dan informasi pasar, (14) Bimbingan
teknis sistem produksi pertanian (Good Agriculture Practices/GAP), (15) Pengamanan produksi
pertanian dan perkarantinaan, (16) Penyesuaian kebijakan tarif impor dan subsidi ekspor, (17)
Pengembangan kerjasama dan perdagangan internasional, (18) Sosialisasi dan penerapan peraturan
perkarantinaan dan SPS (sanitary and phyto-sanitary), (19) Pengembangan lembaga sistem
jaminan mutu, (20) Pengembangan pola kemitraan usaha di bidang pertanian, (21) Pengembangan
pola contract farming, (22) Pengembangan promosi produk pertanian, (23) Pengembangan
infrastruktur perdesaan, dan (24) Penyelarasan kebijakan dan program pengembangan agribisnis.

3. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
         Kesejahteraan meliputi dimensi yang luas, namun untuk lebih menyederhanakan persoalan,
definisi kesejahteraan dalam dokumen ini dibatasi pada kesejahteraan ekonomi atau lebih spesifik
lagi pendapatan rumah tangga. Segala upaya yang dilakukan dalam pembangunan pertanian
selayaknya didorong untuk mewujudkan kesejahteraan petani; disamping tujuan-tujuan lainnya.
        Program Peningkatan Kesejahteraan Petani bertujuan untuk memfasilitasi peningkatan
pendapatan petani melalui pemberdayaan, peningkatan akses terhadap sumberdaya usaha pertanian,
pengembangan kelembagaan, dan perlindungan terhadap petani. Sedangkan sasaran yang ingin
dicapai adalah: (1) meningkatnya kapasitas dan posisi tawar petani, (2) semakin kokohnya
kelembagaan petani, (3) meningkatnya akses petani terhadap sumberdaya produktif; dan (4)
meningkatnya pendapatan petani.
        Untuk mencapai tujuan dan sasaran di atas, Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
dijabarkan lebih lanjut ke dalam beberapa subprogram, yaitu: (1) Pemberdayaan Petani, (2)
Pengembangan SDM Aparatur, (3) Pengembangan Kelembagaan, (4) Peningkatan Akses Petani
terhadap Sumberdaya Produktif, (5) Perlindungan Petani dan Pertanian, (6) Pengembangan
diversifikasi usaha rumahtangga, (7) Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Pertanian, (8)
Upaya Khusus Penanggulangan Kemiskinan, dan (9) Pengembangan Manajemen Peningkatan
Kesejahteraan Petani.
         Rencana tindak program peningkatan kesejahteraan petani antara lain: (1) Penyuluhan,
pelatihan dan pendampingan petani, (2) Peningkatan kewirausahaan petani melalui penyetaraan
pendidikan, (3) Pendidikan tingkat menengah untuk generasi muda tani, (4) Penguatan
kelembagaan penyuluhan dan pertanian lain di perdesaan, (5) Pengembangan diversifikasi usaha
rumahtangga berbasis pertanian, (6) Advokasi penataan hak pemilikan, sertifikasi dan pencegahan
konversi lahan, (7) Perumusan kebijakan penataan, pemanfaatan dan pajak progresif lahan, (8)
Pemberian insentif usaha dan promosi investasi, (9) Pengembangan tata guna air dan konservasi
lahan, (10) Fasilitasi investasi dan kemitraan usaha, (11) Perlindungan usaha pertanian, (12)
Perumusan dan advokasi kebijakan perlindungan petani, (13) Pengkajian teknologi spesifik lokasi,
(14) Pengembangan model kelembagaan usahatani berbasis inovasi pertanian (15) Peningkatan
infrastruktur perdesaan, (16) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan, (17)
Penyelasaran kebijakan dan program dalam peningkatan kesejahteraan petani, dan (18) Koordinasi
kebijakan nasional penanggulangan kemiskinan.


                                          PENUTUP

        Tujuan jangka panjang adalah untuk mewujudkan sistem pertanian industrial berdaya
saing, berkeadilan dan berkelanjutan guna menjamin ketahanan pangan dan kesejahteraan
masyarakat pertanian, dimana dalam operasionalnya dibutuhkan serangkaian kebijakan baik dari
Departemen pertanian maupun di luar Departemen Pertanian. Oleh karena itu, keberhasilan
sasaran revitalisasai pertanian sangat ditentukan oleh formulasi kebijakan yang sinergis antar
departemen dan kooordinasi pelaksanaannya.
        Revitalisasi pertanian merupakan pekerjaan besar yang harus dilaksanakan secara bertahap.
Oleh karena itu, sasaran program revitalisasi jangka panjang perlu dijabarkan ke dalam sasaran
program lima tahunan secara konsisten. Dengan pola seperti itu, diharapkan program lima tahunan
dari suatu departemen,khususnya Departemen Pertanian harus taat azas agar menjajdi program
berkelanjutan.
        Sumber makalah ini diambil dari tiga dukomen formal yaitu : (1) Revitalisasi Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; (2) Arah Kebijakan
Pembangunan Jangka Panjang – Departemen Pertanian; (3) Rencana Strategis Pembangunan
Pertanian, 2005-2009 – Departemen Pertanian.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:231
posted:8/22/2011
language:Indonesian
pages:13
Description: Strategi Manajemen Pembelian Dan Supply Chain document sample