; Strategi Operasi Dilingkungan Global MARKAS BESAR
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Strategi Operasi Dilingkungan Global MARKAS BESAR

VIEWS: 338 PAGES: 36

Strategi Operasi Dilingkungan Global document sample

More Info
  • pg 1
									            MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
             STAF DEOPS




                   RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
                 STAF DEPUTI OPERASI POLRI T.A 2010


I.   LATAR BELAKANG

     1.   Kondisi Umum

          Rencana kerja Staf Deputi Operasi Polri TA. 2010 merupakan produk strategis
          tahunan yang akan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
          Sdeops Polri selama TA 2010 dan dalam penyusunannya mengacu pada
          Grand Strategi Polri tahap II yakni kemitraan/Networking dan kebijakan
          strategis tahun 2010-2014, Visi dan Misi Sdeops Polri sebagai penjabaran dari
          Visi dan Misi Polri serta kebijakan Kapolri melalui pelaksanaan 3 (tiga) program
          akselerasi utama meliputi Keberlanjutan Program (sustainability program),
          Peningkatan kualitas Kinerja (Performance Quality Improvements) dan
          Komitment terhadap Organisasi (Organizational Commitment) , dikaitkan
          dengan tugas pokok dan fungsi Sdeops Polri serta kemampuan anggaran yang
          tersedia.

          Tahun 2010 merupakan periode pelaksanaan tahap kebijakan membangun
          Polri sebagai pilar penegakan hukum terdepan didukung komponen
          masyarakat dan aparatur penegak hukum lainnya, sehingga dalam penyusunan
          Rencana Kerja dan anggaran Sdeops Polri TA 2010 diharapkan dapat
          mendorong terwujudnya kebijakan pada tahapan tersebut, disamping itu
          Sdeops Polri sebagai pengemban tugas dibidang manajemen Operasional
          Kepolisian bertanggung jawab terhadap dinamika operasional Polri dalam
          rangka menciptakan kondisi Kamtibmas yang mantap dan terkendali guna
          mewujudkan keamanan dalam negeri.

          Disisi lain diperlukan upaya konprehensif dalam penanganan pengamanan
          perbatasan dan pulau-pulau terluar antara lain melalui pemanfaatan hasil kajian
          Pam Perbatasan sekaligus upaya nyata dalam pelaksanaannya. Upaya lain
          yang perlu diantisipasi adalah peningkatan pemberdayaan FKPM dimana
          dalam Grand Strategy Polri Tahap II kemitraan (Networking) merupakan suatu
          bentuk kerjasama dengan masyarakat dalam pemecahan permasalahan
          kamtibmas dan dimasa depan diharapkan akan merupakan Icon Polri dalam
          bersinergi dengan masyarakat.

          Pada tahun 2010 Polri dihadapkan pada upaya untuk pengamanan Pasca
          Pemilu 2009 dan dampak–dampak Pemilu. Kondisi Pasca Pemilu yang
          diprediksi terjadi ketidakpuasan terhadap hasil Pemilu perlu diantisipasi dengan
          menggelar peningkatan kegiatan rutin kepolisian dan penggelaran operasi
          Kepolisian terpusat.


                                                                               /Untuk .....
                              2



Untuk itu dalam rangka pelaksanaan tugas Sdeops Polri TA 2010 agar dapat
berjalan dengan lancar dan baik maka disusunlah perencanaan yang matang
dan realistis dengan memperhatikan skala prioritas namun tetap
memperhatikan     dampak     perkembangan    lingkungan     strategik  dan
kecenderungan gangguan Kamtibmas yang semakin kompleks. Rencana Kerja
dan Anggaran Sdeops Polri TA. 2010 dilengkapi dengan Rincian Kegiatan
Pokok, dan alokasi anggaran yang akan digunakan sebagai pedoman,
sedangkan dukungan anggaran Operasi Kepolisian TA. 2010 yang bersifat
terpusat tidak secara keseluruhan tercantum dalam DIPA/RKA-KL maupun
POK Sdeops Polri TA. 2010 karena akan didukung dengan anggaran bersyarat
maupun dana dukungan operasional/kontinjensi yang ada pada Satker Mabes
Polri maupun Polda yang diajukan melalui mekanisme direktif Kapolri maupun
requisisi Deops Kapolri.

Dalam pelaksanaan tugas dibidang operasional Polri dalam rangka
menciptakan kondisi kamtibmas yang kondusif tidak terlepas dari berbagai
faktor perkembangan aspek kehidupan bermasyarakat dan pengaruh
lingkungan terhadap pelaksanaan tugas saat ini dapat dilihat dari analisa
SWOT ( kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman ) sebagai berikut :

a.    Perkembangan Aspek Kehidupan Nasional.

      Perkembangan berbagai aspek kehidupan nasional, selain disebabkan
      oleh berbagai kondisi yang ada di dalam negeri, juga adanya pengaruh
      yang terjadi pada lingkungan regional maupun global.

      Agar Polri dapat secara tepat menyelesaikan permasalahan yang
      muncul, maka dituntut untuk mampu mendeteksi secara dini kerawanan-
      kerawanan yang akan timbul yang bersumber dari berbagai aspek
      kehidupan nasional.

      Kondisi kebangsaan masih akan dihadapkan pada fenomena
      mencairnya wawasan Kebangsaan, Nasionalisme dan Patriotisme,
      sehingga berpotensi bagi terjadinya berbagai bentuk kerawanan berupa
      perpecahan / konflik dan menurunnya rasa cinta tanah air.

      1)    Aspek Ideologi.

            Adanya keinginan untuk merubah ideologi negara Pancasila
            dengan sendi-sendi agama tertentu ataupun keinginan untuk
            tumbuhnya kembali faham komunisme maupun berkembangnya
            faham liberalisme dapat merupakan ancaman terhadap
            kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan
            Pancasila.

            Bergulirnya issue kebebasan HAM dan demokrasi termasuk
            kebebasan seseorang dalam menganut ideologi sering
            berdampak pada berkembangnya wacana, diskusi, penyebaran
            paham / ideologi non Pancasila (seperti : liberalisme, komunisme,

                                                              /liberalisme .....
                        3



     Syariat    Islam maupun       ideologi lainnya) yang dikemas
     dalam bentuk pertemuan terbuka maupun melalui mass media.
     Kondisi tersebut sangat rawan bagi eksistensi Pancasila dan
     memungkinkan adanya reaksi masyarakat yang dapat
     menimbulkan konflik horizontal.

2)   Aspek Politik.

     a)    Sistem Politik.

           Sistem politik dalam negeri menganut sistem demokrasi
           sesuai nilai-nilai Pancasila, yang mengedepankan azas
           musyawarah untuk mencapai mufakat. Pada tahun 2010
           masih akan ada pihak yang memiliki aspirasi untuk
           melanjutkan amandemen UUD 1945. Sedikitnya 3 ( tiga )
           kelompok aspirasi terhadap UUD 1945, yakni :

           (1)   Kelompok yang mau kembali ke UUD 1945.
           (2)   Kelompok    yang   menginginkan   perubahan /
                 amandemen secara berlanjut.
           (3)   Kelompok yang menginginkan dikaji ulang hasil
                 amandemen UUD 1945.

           Kondisi tersebut berpotensi mendorong terjadinya reaksi
           masyarakat    yang    dapat     menimbulkan   kerawanan
           Kamtibmas. Sementara itu, belum tuntasnya pengaturan
           perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, dapat
           mengakibatkan terjadinya tarik-menarik kewenangan antara
           daerah dengan pusat, khusunya yang berkaitan dengan
           kekayaan sumber daya alam, yang berpotensi menimbulkan
           kerawanan Kamtibmas di daerah.

           Masih adanya issu kesenjangan pembangunan, seperti
           antara pulau Jawa dengan diluar pulau jawa, antara
           kawasan indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian
           timur serta antara kota dengan desa akan memiliki potensi
           bagi timbulnya kecemburuan sosial.

           Beberapa daerah otonomi khusus, terlihat adanya
           peningkatan APBD yang cukup signifikan. Meskipun
           demikian manfaat dari otonomi khusus tersebut, belum
           dapat dirasakan langsung oleh masyarakat lokal. Hal tsb
           terjadi karena penggunaan APBD belum diprioritaskan
           untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal,
           sehingga dapat menimbulkan wacana penolakan dari
           sebagian masyarakat lokal untuk mengembalikan otonomi
           khusus dan mendorong kuatnya aspirasi untuk merdeka.
           Hal tersebut tentu berpotensi bagi timbulnya gangguan
           Kamtibmas.

                                                    /Pemekaran .....
               4



Pemekaran wilayah diberbagai daerah, ada yang
menimbulkan berbagai masalah, karena prosesnya
terkesan dipaksakan oleh sekelompok orang / tokoh di
daerah tersebut dengan berusaha mencari dukungan pihak
daerah maupun pusat. Pemekaran wilayah yang tidak
melalui pentahapan secara matang dan mengabaikan
persyaratan prinsip-prinsip daerah otonomi, seperti batas
wilayah, partisipasi rakyat dan sumber daya yang kurang
mendukung, dapat berpotensi bagi timbulnya konflik
horizontal dan vertikal.

Di beberapa wilayah di Indonesia telah diberlakukan Perda
yang bernuansa Syariat Islam sehingga dapat menimbulkan
sikap pro dan kontra dari masyarakat Indonesia yang
majemuk. Kondisi tsb juga berpotensi bagi timbulnya konflik
horizontal.

Gejala separatisme yang secara insidentil masih cukup
menonjol antara lain :

(1)   NAD

      Setelah perjanjian Helsinki, GAM seharusnya sudah
      tidak ada karena telah melebur dalam NKRI, akan
      tetapi realitas politik memperlihatkan bahwa: pada
      tanggal 7 Juli 2007 terjadi peresmian kantor Dewan
      Pimpinan Aceh (DPA) Partai GAM. Partai tsb dipimpin
      oleh Malik Mahmud dengan wakilnya mantan
      Panglima GAM Muzakkir Manaf, sedangkan Tengku
      M. Nazar (Wakil Gubernur Aceh) dipercaya sebagai
      sekjen partai.        Terbentuknya partai ini, telah
      menimbulkan kontraversi di kalangan GAM maupun
      pemerintah pusat. Fakta tsb tentu berpotensi bagi
      terjadinya instabilitas Kamtibmas.

(2)   Maluku

      Situasi dan kondisi di wilayah Provinsi Maluku, masih
      diwarnai dengan adanya berbagai konflik horizontal,
      sehingga sering mengganggu keamanan masyarakat.
      Gangguan tersebut diduga dilakukan oleh kelompok
      RMS yang berusaha menciptakan situasi Kamtibmas
      supaya tidak kondusif. Kondisi tersebut apabila tidak
      diantisipasi secara optimal dapat menimbulkan konflik
      yang berkepanjanagan yang dampaknya dapat
      menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat
      terhadap kinerja pemerintah.



                                             /(3) Papua .....
                   5



     (3)   Papua

           Situasi keamanan di Provinsi Papua relatif kondusif,
           namun tetap harus diwaspadai, karena sampai saat ini
           masih ada kelompok OPM yang mewujudkan
           kemerdekaan. Upaya tsb dilakukan melalui kegiatan
           politis dan diplomatis, yang dilakukan di dalam
           maupun luar negeri. Upaya-upaya tersebut harus
           diatasi dengan berupaya mengeliminir. Apabila tidak,
           dikhawatirlan mereka akan semakin eksis, sehingga
           rawan bagi timbulnya konflik horizontal.

b)   Struktur Politik.

     (1)   Dengan kondisi suprastruktur Indonesia yang memilik
           lembaga eksekutif dan lembaga legislatif, dalam
           penyelenggaraan negara, berpotensi pada :

           (a)   Masih adanya praktek KKN yang sukar diungkap
                 melalui pengadilan.

           (b)   Pelayanan publik yang dianggap belum baik
                 sebagai akibat sikap mental yang masih
                 berorientasi pada kepentingan pribadi, tanggung
                 jawab badan badan / lembaga masih tumpang
                 tindih serta birokrat belum mendapat imbalan
                 yang memadai.

           (c)   Netralitas birokrasi masih semu sebagai akibat
                 adanya aturan bahwa partai politik berhak
                 menetapkan calon pimpinan pemerintah pusat
                 dan daerah.

     (2)   Dengan kondisi suprastruktur yang terdiri dari partai
           politik Nasional, partai politik lokal serta kelompok
           politik non partai politik, berpotensi menimbulkan :

           (a)   Sistem multi partai (jumlah partai terlalu banyak)
                 belum    mampu menghasilkan pemerintahan
                 yang    kuat,   karena      tidak   menghasilkan
                 pemenang mayoritas. Saat ini          terdaftar 38
                 parpol nasional dan 6 parpol lokal. Dengan
                 jumlah partai yang banyak tersebut berpotensi
                 timbulnya benturan antar partai. Parpol yang
                 memperoleh mayoritas suara dan kursi di DPR,
                 masih membutuhkan dukungan Parpol lainnya,
                 sehingga      apabila      ingin     menciptakan
                 pemerintahan yang kuat harus mampu
                 merangkul partai-paratai yang ada.

                                                   /(b) Adanya .....
                  6



           (b)   Adanya Partai lokal di Aceh memungkinkan
                 akan diikuti oleh daerah–daerah lain. Kondisi tsb
                 harus diwaspadai agar tidak digunakan sebagai
                 embrio idealisme melahirkan negara federal.

           (c)   Adanya konflik kepentingan antar dan intern
                 partai politik serta antar masa pendukung dapat
                 membahayakan integrasi politik nasional.
                 Kondisi tsb masih akan terus berkepanjangan
                 selama orientasi partai masih berkiblat pada
                 kepentingan kelompok atau golongan.

     (3)   Dengan belum dibuatnya Undang – undang terkait
           mekanisme    dan      prosedur     hubungan antar
           kelembagaan baik dilingkungan eksekutif, legislatif
           maupun yudikatif, berpotensi pada :

           (a)   Arogansi    fungsional    oleh   masing-masing
                 lembaga.

           (b)   Kurang harmonisnya hubungan intern dan antar
                 Suprastruktur   politik   sehingga    aspirasi
                 masyarakat menjadi sering terabaikan.

           (c)   Hubungan suprastruktur dan infrastruktur politik
                 yang belum berorientasi pada kepentingan
                 Nasional, namun cenderung lebih berorientasi
                 pada kepentingan kelompok.

c)   Proses Politik.

     Proses politik yang diwarnai oleh menguatnya dominasi
     Dewan Pengurus Pusat Parpol terhadap wakil rakyat
     maupun Elite Politik, dapat menyebabkan asas musyawarah
     untuk memperoleh mufakat yang merupakan amanat
     Pembukaan UUD 1945 menjadi terabaikan. Kondisi tersebut
     dapat menjadi pemicu adanya konflik sosial akibat
     ketidakpuasan para pengurus Parpol di daerah.

     Proses Pilkada, masih menemui berbagai kendala, yang
     berpotensi    menimbulkan    gangguan, antara lain
     disebabkan :

     (1)   Belum mulusnya proses penyaringan para pasangan
           calon Kada / Wakil Kada di lingkungan internal Partai
           politik.

     (2)   Adanya administrasi dari       sejumlah     calon    yang
           menggunakan ijazah palsu.

                                                     /(2) Kurang .....
                     7



     (3)   Kurang transparannya proses dan mekanisme
           lelang pengadaan dan distribusi logistik kebutuhan
           Pilkada.

     (4) Kecurangan pelaksanaan kampanye dengan cara
         mencuri start, tendensi money politic, termasuk belum
         membudayanya sikap ” SIAP KALAH ” di lingkungan
         pendukung pasangan calon yang kalah.

d)   Budaya Politik.

     Kondisi budaya politik yang belum sesuai dengan
     demokrasi yang benar berpotensi menimbulkan gangguan,
     disebabkan karena:

     (1)   Adanya kelompok yang tidak siap kalah, tetapi hanya
           siap menang dalam pertarungan politik.

     (2)   Peran media massa cetak maupun elektronika dan
           kebebasan pers yang terus tumbuh dan berkembang,
           namun belum diimbangi oleh tanggung jawab sesuai
           etika jurnalistik. Kondisi tsb sering mengarah kepada
           kebebasan tanpa batas dan tidak bertanggung jawab
           terhadap akibat pemberitaan. Media massa masih ada
           mengutamakan kepentingan keuntungan ekonomi
           dibandingkan resiko sosial politik.

     (3)   Kegiatan black campaign.


e)   Penafsiran tentang demokrasi.

     Penafsiran tentang demokrasi yang keliru dimana sebagian
     masyarakat mengartikannya sebagai kebebasan segala-
     galanya didalam menyampaikan aspirasinya termasuk
     didalamnya melalui cara-cara kekerasan/ anarki dan
     cenderung memaksakan kehendak.

f)   Multi Partai.

     Tumbuhnya banyak partai politik di Indonesia disatu sisi
     merupakan cerminan tumbuhnya wadah demokrasi
     masyarakat tetapi disisi yang lain apabila tidak adanya
     toleransi dalam kehidupan berpolitik akan dapat terjadi
     konflik   kepentingan.   Pada   tahun 2010 pengaruh
     akibat Pemilu Presiden 2009 dan Pilkada dimana partai-
     partai pendukung dan simpatisannya yang merasa tidak
     puas atas pelaksanaan Pemilu yang lalu dapat
     mengganggu kamtibmas.

                                                 /g). Sistem .....
                       8



     g)   Sistem kampanye pemilu.

          Pengaturan kampanye diantara partai-partai peserta
          Pemilu/Pemilukada harus didasarkan pada azas keadilan
          baik dalam penentuan hari, penggunaan fasilitas,
          sarana/prasarana, tempat pelaksanaan, pengaturan lalu
          lintas dan lain-lain guna menghindarkan konflik dalam
          Pemilu/Pemilukada.

     h)   Konflik internal Parpol.

          Konflik internal partai sebagai akibat adanya perbedaan
          pendapat maupun terkait dengan penentuan calon legislatif
          maupun eksekutif dapat memicu terjadinya benturan antara
          kelompok yang mengakibatkan terjadinya gangguan
          kamtibmas.

     i)   Perbedaan penafsiran tentang Otonomi Daerah.

          Perbedaan penafsiran tentang Otonomi Daerah yang
          diterjemahkan menjadi otonomi yang seluas-luasnya akan
          membawa pengaruh pada pertentangan antara Pemerintah
          Pusat    dan    Daerah,   Pemerintah    Provinsi   dan
          Kabupaten/Kota.

     j)   Dampak dari pelanggaran Ham dimasa lalu akan
          memunculkan    gerakan-gerakan untuk penuntasan
          pelanggaran Ham.


3)   Aspek Ekonomi.

     a)   Perkiraan akan terjadinya perlambatan dalam pertumbuhan
          ekonomi nasional tahun 2010, akibat dampak krisis
          ekonomi global, akan berakibat pada menurunnya ekspor
          komoditas unggulan. Hal tersebut terjadi karena lemahnya
          daya beli pasar Internasional. Sejalan dengan hal tersebut
          harga minyak mentah dunia juga mengalami penurunan
          sehingga mengharuskan Pemerintah untuk menurunkan
          harga minyak nasional. Kondisi ini menyebabkan
          masyarakat akan menuntut turunnya harga bahan
          kebutuhan pokok serta tarif angkutan umum yang apabila
          tidak direspon dapat memicu munculnya aksi protes.Krisis
          ekonomi global juga menjadikan berfluktuasinya nilai tukar
          rupiah yang tidak stabil dibandingkan dengan US dollar,
          sehingga nilai rupiah saat ini diperdagangkan pada kisaran
          Rp 11.850,- / US dollar. Ketidakstabilan nilai tukar rupiah
          terhadap dollar tsb akan menghambat pertumbuhan
          ekonomi nasional yang juga akan menimbulkan potensi
          konflik.
                                                        /b) Akibat .....
                 9



b)   Akibat krisis moneter yang belum tuntas, telah
     menyebabkan ketidak-mampuan Perbankan Nasional untuk
     menyediakan modal dengan mudah (khususnya untuk
     sektor koperasi dan usaha kecil dan menengah). Kondisi
     tsb tentu dapat menjadi potensi konflik, mengingat krisis
     moneter yang berkepanjangan akan menghambat
     peningkatan pembangunan ekonomi secara Nasional.

     Selain itu menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat
     terhadap Perbankan Nasional, juga dapat menyebabkan
     masyarakat   menjadi   enggan    memanfaatkan    jasa
     Perbankan, sehingga gerakan ekonomi yang tidak lancar
     akan menghambat upaya menumbuhkan ekonomi nasional.

c)   Sulitnya memprediksi pergerakan harga minyak dipasaran
     Internasional, merupakan permasalahan ekonomi yang
     sangat krusial. Pada tahun 2009, harga minyak mentah
     dunia telah mengalami penurunan, namun fluktuasi tsb
     juga dapat berubah dipenghujung tahun 2009. Demikian
     juga pada tahun 2010, tidak menutup kemungkinan
     peristiwa tsb akan berulang, sehingga perekonomian
     bangsa menjadi tidak stabil, yang pada gilirannya dapat
     memicu timbulnya berbagai potensi gangguan.

     Kurangnya pemahaman sekelompok masyarakat tertentu
     tentang kebijakan Otonomi Daerah yang memberikan porsi
     lebih besar kepada daerah untuk mengelola sumber daya
     alam yang ada di daerahnya, telah banyak yang disalah-
     artikan sebagai kebebasan untuk dapat memanfaatkan
     sumber daya alam tambang dengan tanpa memperhatikan
     peraturan perundang undangan dan dampak lingkungan
     hidup. Kondisi tersebut sering berakibat pada terjadinya
     illegal mining (penambangan tanpa izin) dan perusakan
     lingkungan hidup (tidak direklamasi) yang dapat
     menimbulkan bencana alam seperti tanah longsor dan
     banjir.

     Meningkatnya kebutuhan konsumsi listrik untuk industri dan
     rumah tangga, yang tidak diimbangi dengan penambahan
     produksi listrik (PLTA) sesuai kebutuhan berakibat pada
     kurangnya suplai listrik kepada konsumen. Kondisi tsb
     menyebabkan sering terjadi pemadaman yang dilakukan
     secara bergiliran. Oleh karena listrik padam, sebagian
     masyarakat pedesaan ada yang membuat penerangan
     dengan lampu minyak / lilin, yang dengan kondisi tsb sering
     ada masyarakat yang lalai sehingga menyebabkan
     terjadinya kebakaran.



                                               /d) Sebagian .....
                 10



d)   Sebagian besar perusahaan industri di Indonesia
     menimbulkan masalah berupa pencemaran lingkungan.
     Akibat limbah industri yang tidak diolah dengan baik,
     dikhawatirkan akan berdampak pada timbulnya masalah
     sosial yang berkelanjutan (misal: penyebaran penyakit.)

e)   Kebijakan Pemerintah untuk mengimpor beras, gula, daging
     dan kebutuhan pokok lainnya telah menimbulkan komplain
     dari petani dan masyarakat. Selain itu kondisi tersebut juga
     mengundang para

     pengusaha untuk mengimpor komoditi tersebut secara
     illegal sehingga berpotensi menimbulkan berbagai
     permasalahan, seperti tidak terjaminnya daging impor dari
     kemungkinan penyakit hewan.

     Kurang tertibnya sistem distribusi BBM oleh Pertamina serta
     adanya para spekulan perdagangan BBM dapat
     menyebabkan BBM menjadi langka, dapat berimplikasi bagi
     timbulnya gangguan Kamtibmas.

     Diberlakukannya pasar bebas AFTA akan berakibat pada
     membanjirnya produk impor ke pasar dalam negeri. Apabila
     pasar dalam negeri tidak mampu bersaing dengan barang-
     barang impor tersebut tentu akan berdampak pada turunnya
     daya jual produk dalam negeri. Kondisi tsb dapat memicu
     aksi protes, yang rentan terjadi konflik.

     Selain itu tingginya angka pertumbuhan hypermart (pusat
     perkulakan), baik di perkotaan maupun daerah pinggiran
     telah mematikan sentra-sentra ekonomi masyarakat kecil
     seperti pasar tradisional. Kondisi tsb tentu akan
     menimbulkan persaingan yang tidak sehat, yang pada
     gilirannya akan memicu terjadinya gangguan Kamtibmas.

f)   Kebijakan penambahan jumlah kendaraan bermotor yang
     tidak diimbangi dengan pembangunan sarana dan
     prasarana jalan berakibat pada kompleksnya permasalahan
     lalu lintas, khususnya di kota-kota besar, seperti
     kemacetan, kesemerawutan lalu lintas dan kecelakaan lalu
     lintas. Pengawasan dan kontrol yang lemah terhadap
     sarana dan prasarana transportasi serta tidak dipatuhinya
     ketentuan dan peraturan tentang perhubungan /
     transportasi, merupakan ancaman berulang kasus-kasus
     kecelakaan lalu-lintas darat, kereta api, kapal laut maupun
     pesawat udara.

g)   Berbagai permasalahan di bidang pertanian yang
     berpotensi menimbulkan gangguan dan cenderung masih
     akan dihadapi, antara lain berupa :
                                            /(1) Musim .....
                 11




     (1)   Musim    kemarau     yang berkepanjangan      akan
           menyebabkan terjadinya kekeringan di sejumlah areal
           persawahan hampir di semua wilayah Indonesia.
           Kondisi tsb dapat menurunkan produksifitas beras
           yang berakibat pada meningkatnya impor beras.

     (2)   Meningkatnya permintaan pupuk, disisi lain terjadi
           penyalahgunaan distribusi pupuk yang mengakibatkan
           kelangkaan pupuk serta naiknya harga pupuk di
           pasaran. Kondisi tsb sering menyebabkan para petani
           kesulitan dalam upaya meningkatkan hasil dan
           kualitas pertanian.

     (3)   Seiring dengan diberlakukannya Otonomi Daerah,
           sering menimbulkan permasalahan kepemilikan atau
           status tanah, terutama di daerah perkebunan antara
           tanah adat / ulayat dengan tanah negara. Kondisi ini
           dapat memicu terjadi konflik antar kelompok maupun
           antar desa.

h)   Potensi timbulnya pelanggaran hukum berupa illegal
     logging yang dapat merugikan kekayaan negara,
     perusakan lingkungan hidup, bencana alam banjir dan
     kabut asap yang menyengsarakan masyarakat cenderung
     masih akan terjadi, apabila pemberian HPH tidak
     transparan. Disamping itu kebiasaan masyarakat untuk
     memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melakukan
     penebangan pada kawasan hutan lindung akan terus
     terjadi, apabila tidak dilakukan upaya pencegahan. Kondisi
     tsb akan menyebabkan tidak optimalnya upaya
     melestarikan hutan, bahkan dapat menimbulkan bencana
     alam      yang     akan    merugikan    masyarakat  lokal.
     Permaslaahan tersebut dapat memicu perpecahan maupun
     pertikaian dikalangan masyarakat setempat.

i)   Kurang ketatnya pengawasan di laut dan kurang tegasnya
     dalam menindak para pelaku pelanggaran hukum di laut,
     akan menyebabkan meningkatnya kasus kasus pencurian
     kekayaan laut oleh warga negara asing. Pencemaran laut
     yang disebabkan oleh pembuangan kotoran / sampah dari
     kapal yang berlayar di wilayah

     Indonesia, perusakan lingkungan hidup di laut berupa
     penggunaan bom atau strom dalam menangkap ikan dan
     penggunaan kapal trawl dalam memperoleh hasilk laut,
     akan berpotensi menimbulkan konflik horizontal dengan
     para nelayan.


                                              /j) Sempitnya .....
                 12



j)   Sempitnya lapangan pekerjaan, beragamnya permasalahan
     ketenaga-kerjaan yang belum teratasi cenderung akan
     menimbulkan gangguan, seperti masalah TKI, PHK, UMR,
     pesangon, kesejahteraan pekerja, dll.

k)   Persaingan antar negara dalam menarik investasi global ke
     dalam negeri, seperti : bangkitnya ekonomi Cina dan
     beberapa kawasan Asia lainnya, dapat menyebabkan minat
     investor asing untuk berinvestasi di Indonesia menjadi
     berkurang.

     Selain itu masih sering terjadinya berbagai bentuk
     gangguan Kamtibmas yang mengganggu stabilitas
     keamanan, dapat menyebabkan para investor asing
     mengalihkan investasinya ke negara lain. Kondisi ini dapat
     menyebabkan terganggunya program investasi yang telah
     dicanangkan Pemerintah, yang akhirnya mengganggu
     kelancaran pembangunan. Kondisi tsb juga merupakan
     potensi yang dapat menimbulkan konflik sosial.

l)   Kemampuan daya saing.

     Kemampuan daya saing pengusaha Indonesia dalam pasar
     global, akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi
     negara, yang pada gilirannya berpengaruh pula terhadap
     minimnya lapangan kerja dan banyaknya pengangguran
     akan berdampak pada meningkatnya gangguan kamtibmas.

     Disisi lain berdampak krisis ekonomi yang bermula dari AS
     saat ini dampaknya sudah mulai merambah ke seluruh
     dunia termasuk Indonesia, yang ditandai dengan banyaknya
     pemutusan hubungan kerja karena mulai terganggunya
     pendapatan perusahaan-perusahaan maupun pelaku
     ekonomi lainnya yang pada gilirannya akan berdampak
     pada kondisi kamtibmas.

m)   Sektor riil yang belum sepenuhnya berjalan sebagai akibat
     melambatnya perekonomian Indonesia.

n)   Peraturan hukum dibidang tenaga kerjaan.

     Peraturan hukum dibidang tenaga kerja sampai saat ini
     sering dipersepsikan sendiri-sendiri antara pihak pengusaha
     dan para buruh, perbedaan pengertian diantara mereka
     sering menimbulkan konflik yang dapat mengganggu
     kamtibmas.

o)   Dampak penyeludupan garmen, beras, gula pasir, pupuk,
     kayu gelondongan, BBM, timah dll akan berdampak pada
     merugikan negara
                                           /p) Pencurian .....
                      13



     p)   Pencurian ikan, kerusakan biota laut, illegal logging, illegal
          mining, pencucian uang akan berdampak pada kerugian
          negara.

     q)   Hengkangnya para investor asing dari Indonesia dan
          keengganan investor menanamkan modalnya di Indonesia.

     r)   Permasalahan perburuhan yang tidak kunjung selesai.


4)   Aspek Sosial budaya.

     a)   Dampak Globalisasi.

          (1)   Perkembangan tehnologi informasi (IT) memberikan
                dampak positif maupun negatif.

          (2)   Penyalah gunaan narkoba.

     b)   Kesenjangan sosial yang semakin tinggi menimbulkan
          kecemburuan diantara kelompok masyarakat.

     c)   Dampak tekanan hidup yang semakin sulit, rendahnya daya
          beli masyarakat terhadap kebutuhan bahan pokok.

     d)   Agama

          Potensi gangguan timbul karena adanya kegiatan dakwah
          yang meminta dukungan umat Islam untuk menerapkan
          Syariat Islam bukan hanya dalam kehidupan umat
          beragama, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat dan
          bernegara.

          Dengan diberlakukannya Surat Keputusan Bersama Dua
          Menteri antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri
          Tahun 2006 tentang Pendirian Tempat Ibadah (penutupan
          sejumlah tempat ibadah yang dinilai tidak memperoleh izin),
          telah menimbulkan kontroversi di masyarakat. Masyarakat
          yang menolak beralasan Surat Keputusan Bersama
          tersebut dinilai merugikan agama tertentu dan membatasi
          kebebasan kegiatan beragama.

          Mereka yang kontra dengan merasa akan semakin sulit
          untuk mendirikan tempat ibadah, sedangkan menurut
          kelompok yang menyetujui berpendapat bahwa Keputusan
          Bersama tersebut    sudah mewakili semua aspirasi dari
          berbagai kelompok agama. Perbedaan penafsiran yang
          mengakibatkan konflik antar penganut agama tersebut
          merupakan potensi konfik yang rentan berkembang menjadi
          gangguan Kamtibmas.
                                                       /Selain .....
                   14



     Selain itu, munculnya aliran-aliran sesat, seperti : Lia Eden,
     Al Zaitun, ajaran Islam jamaah, Aliran Ingkar Sunnah,
     Gerakan Darul Arqom, Perguruan Mahesa Kurung,
     Achmmadiyah, Aliran Pemburu Isa Bugis, Gerakan
     Lembaga Kerasulan, Bahai, Gerakan Syiah di Indonesia,
     Alquran Suci dan Al Qiyadah Al Islamiyah yang tidak dapat
     dicegah Pemerintah dan masyarakat juga merupakan
     potensi konflik yang rentan berkembang menjadi gangguan
     Kamtibmas.

e)   Kesehatan.

     Penanganan dan pelayanan kesehatan yang dilakukan
     pemerintah terhadap masyarakat yang masih jauh dari
     harapan dapat menyebabkan berkembangnya berbagai
     penyakit, seperti : demam berdarah ( DBD), flu burung (AI),
     HIV/ AIDS, gizi buruk, muntaber, diare, rabies, chikungunya,
     anthraks dll. Apabila kondisi tersebut terjadi di berbagai
     wilayah di Indonesia pada gilirannya akan berimplikasi pada
     terjadinya gangguan kamtibmas.

f)   Adat dan budaya.

     Apabila dampak negatif globalisasi tidak dapat diatasi
     dengan baik, akan dapat mengakibatkan perubahan
     perilaku masyarakat Indonesia.        Kondisi tersebut
     merupakan potensi yang dapat meningkatkan terjadinya
     gangguan Kamtibmas seperti : pelanggaran lalu lintas
     maupun tindak pidana : kesusilaan, pencurian, perusakan,
     perkelahian antar warga, premanisme, penyalahgunaan
     narkoba, dan lain-lain.

     Keragaman etnis, agama, suku dan ras selain merupakan
     aset bangsa, akan tetapi apabila pemerintah tidak
     memperhatikan kepentingan dan perbedaan mereka, maka
     keberadaan mereka akan menjadi potensi yang akan
     mengganggu stabilitas kamtibmas.

g)   Pariwisata.

     Sikap Pemerintah Amerika Serikat dan sekutunya, yang
     sering mengeluarkan travel warning kepada warganya
     untuk tidak melakukan kunjungan wisata ke Indonesia
     maupun berbagai jenis kunjungan lainnya, akan
     menyebabkan turunnya kunjungan wisata asing ke
     Indonesia.




                                                       /Selain .....
                   15



     Selain itu, stigma bahwa Indonesia merupakan sarang
     teroris juga akan berdampak pada enggannya wisatawan
     manca negara berkunjung ke Indonesia. Kondisi tsb akan
     menyebabkan lesunya parawisata di Indonesia, yang pada
     gilirannya akan menurunkan devisa Negara dan
     meningkatkan potensi konflik sosial, khususnya di daerah
     yang banyak obyek wisatanya.

h)   Pendidikan.

     Pengelolaan pembangunan di sektor pendidikan yang tidak
     direncanakan dengan baik dan kurangnya pengawasan
     dalam pelaksanaan program, dapat menimbulkan berbagai
     kasus yang berkaitan dengan pendidikan, antara lain :

     (1)   Kasus ijazah palsu.
     (2)   Bocoran soal Ujian Akhir Nasional.
     (3)   Jual-beli gelar kesarjanaan dari lembaga pendidikan
           yang tidak memenuhi standar akreditasi.
     (4)   Penyimpangan dalam penyaluran dana subsidi
           Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ).
     (5)   Dan lain-lain.

     Selain itu aksi penolakan terhadap Undang-undang Badan
     Hukum Pendidikan (BHP) oleh berbagai elemen
     masyarakat,

     khususnya mahasiswa, apabila tidak direspon oleh
     Pemerintah, akan menyebabkan kekecewaan serta
     ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang
     pada gilirannya akan menjadi potensi konflik sosial.

i)   Lingkungan Hidup.

     Penebangan liar di hutan, khususnya di daerah serapan air,
     dapat menimbulkan tanah longsor dan banjir pada musim
     penghujan, yang dampaknya akan menelan korban
     manusia maupun harta – benda milik pemerintah / swasta
     dan masyarakat.

     Pembukaan lahan perkebunan dengan cara membakar
     lahan pada musim kemarau akan menyebabkan timbulnya
     kabut asap yang pekat yang sangat mengganggu
     kesehatan dan transportasi darat, laut maupun udara.
     Beberapa bandara yang rawan akan mendapat dampak
     kabut asap apabila terjadi kebakaran / pembakaran lashan /
     hutan antara lain: Bandara Supadio Pontianak Kalimantan
     Barat, Bandara Cilikriwut di Kalimantan Tengah, Bandara


                                               /Syamsudin .....
                        16



          Syamsudin Noor di Banjarmasin Kalimantan Selatan,
          Bandara Sultan Mahmud Badarudin Palembang, Bandara
          Juata Tarakan, Bandara Thaha Syaifudin Jambi.
          Keberadaan kabut asap tersebut selain akan mengganggu
          transportasi di dalam negeri, juga akan dikomplain oleh
          negara tetangga yang terkena kabut asap seperti:
          Singapura, Malaysia dan Brunei Darussalam.

          Selain itu perkembangan penanganan kasus lumpur panas
          milik PT Lapindo Brantas di Sidoarjo Jatim yang hingga kini
          belum tuntas akan berdampak timbulnya berbagai masalah
          sosial, seperti: gangguan lalu-lintas, rusaknya infrastruktur,
          gangguan kesehatan serta terjadinya berbagai gangguan
          Kamtibmas lainnya.

     j)   Pertanahan.

          Penerbitan surat tanah / sertifikat ganda oleh Pemerintah
          Daerah / Badan Pertanahan Nasional setempat kepada
          orang yang tidak berhak akan menimbulkan sengketa tanah
          yang berdampak terjadinya konflik horizontal dan vertikal.

          Penyelesaian sengketa tanah yang berlarut – larut, tentu
          berpotensi bagi terjadinya gangguan Kamtibmas, seperti :
          pendudukan lahan oleh massa, pencurian hasil kebun milik
          perusahaan oleh masyarakat, pembakaran / pengrusakan
          aset perusahaan, penganiayaan atau pembunuhan.

     k)   Konflik internal dan external agama sebagai akibat
          perbedaan pemahaman dapat merusak sendi-sendi
          kehidupan beragama.

     l)   Radikalisme, dimana mereka menghalalkan cara-cara
          kekerasan untuk mencapai tujuannya sedangkan akar
          permasalahan radikalisme sangat kompleks, Polri perlu
          mengurai akar permasalahan yang ada untuk dicarikan
          pemecahannya agar tidak menimbulkan gangguan
          masyarakat.

5)   Aspek Hankam.

     Permasalahan – permasalahan dibidang keamanan yang
     berpotensi menyebabkan timbulnya gangguan keamanan antara
     lain meliputi :

     a)   Rendahnya tingkat kepatuhan dan disiplin masyarakat
          terhadap hukum yang berlaku, sehingga pelanggaran
          hukum dianggap sebagai hal yang biasa serta adanya
          kecenderungan masyarakat untuk menangani masalah
          keamanan dengan main hakim sendiri.
                                                  /b) Masih .....
                           17



          b)   Masih adanya anggapan bahwa sermua masalah dapat
               diatur dan diselesaikan dengan nilai budaya adat setempat,
               sehingga penerapan hukum positif menjadi tidak optimal.

          c)   Rendahnya sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan /
               pelanggaran sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi
               para pelaku kejahatan.

          d)   Rendahnya kualitas pemahaman masyarakat tentang
               masalah keamanan dan kesadaran hukum, sehingga
               kontribusi masyarakat terhadap upaya mengatasi masalah
               keamanan dan penegakan hukum masih belum optimal.

          e)   Permasalahan-permasalahan keamanan yang bersumber
               dari masalah politik, ekonomi, sosial dan budaya yang ada
               dalam masyarakat.

          f)   Konflik horizontal dan separatisme.

          g)   Terorisme, sampai saat ini tetap memerlukan kewaspadaan
               tinggi untuk penanganannya karena dampaknya yang
               sangat luas terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat.

          h)   Pam pulau-pulau kecil terluar.

               Indonesia memiliki pulau-pulau terluar yang berbatasan
               dengan negara lain. Daerah tersebut biasanya rawan
               penyeludupan dan upaya-upaya aneksasi dari negara lain.
               Polri harus mampu mengatasi kendala-kendala tersebut
               melalui pendekatan kepada masyarakat di pulau-pulau
               terluar tersebut, maupun mengadakan operasi Kepolisian
               tertentu.


b.   Analisa SWOT.

     1)   Kekuatan

          a)   Deops Kapolri sebagai unsur pembantu pimpinan
               mempunyai kemampuan untuk mendisain manajemen
               operasional Polri secara komprehensif.

          b)   Kemampuan dan kewenangan Deops Kapolri dalam
               menyiapkan dan merumuskan kebijakan bidang operasional
               dan penyusunan strategi bidang operasional akan dapat
               memberikan kontribusi terhadap keberhasilan operasional
               Kepolisian.



                                                        /d) Menyusun .....
                      18



     c)   Menyusun program dan anggaran operasi Kepolisian
          Terpusat dan mengarahkan serta mengendalikan operasi
          Kepolisian tingkat kewilayahan.
     d)   Pengendalian dan pengawasan serta pembinaan atas
          pelaksanaan operasi/pelatihan operasi Kepolisian tingkat
          kewilayahan.

     e)   Kemampuan        menyelenggarakan      dan      kerjasama
          operasional /pelatihan dalam negeri maupun luar negeri.

     f)   Melaksanakan fungsi bimbingan masyarakat, kerjasama
          dengan instansi pemerintah/masyarakat dalam rangka
          Binkamtibmas.

     g)   Keikutsertaan   masyarakat   dalam     penyelenggaraan
          pemolisian masyarakat termasuk kesediaan membantu
          memberikan informasi dalam pengungkapan perkara
          merupakan     kepedulian   dan partisipasi yang sangat
          tinggi. Hal    tersebut akan menjadi motivasi untuk
          meningkatkan kinerja Polri. Selain keinginan instansi /
          lembaga yang akan bersinergi dengan Polri dapat
          diberdayakan untuk membangun kinerja Polri supaya lebih
          profesional.

2)   Kelemahan

     a)   Masih rendahnya kemampuan/ketrampilan personel Polri di
          lapangan dalam menghadapi kualitas dan kuantitas
          kejahatan   yang   semakin      canggih, serta  masih
          panjangnyanya proses birokrasi.

     b)   Masih terdapat budaya personel Polri yang bersifat minta
          dilayani dari pada memberikan pelayanan kepada
          masyarakat.

     c)   Terbatasnya anggaran untuk mendukung kegiatan rutin
          Kepolisian maupun Operasi Kepolisian.

     d)   Masih lemahnya kemampuan komunikasi persuasif, dialogis
          dan rekonsiliasi dalam penanganan tindak pidana, konflik
          sosial dan lemahnya penegakan hukum.

     e)   Rendahnya kesejahteraan anggota Polri dan PNS Polri
          yang berdampak pada perilaku ”Tidak Patuh Hukum” dari
          anggota Polisi dan PNS Polri dalam pelaksanaan tugas.

     f)   Belum meratanya kemampuan personel Polri dalam
          mendukung pelaksanaan tugas sebagai akibat dari masih
          kurangnya personel yang dapat diikutkan dalam diklat Polri.

                                                     /3) Peluang .....
                     19



3)   Peluang.

     a)   Tuntutan masyarakat yang semakin intens terhadap Prinsip-
          prinsip Penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (Good
          Governance) terhadap pelaksanaan tugas-tugas operasi
          Kepolisian.

     b)   Adanya keinginan masyarakat untuk ikut membantu tugas-
          tugas Polri dan perhatian dunia internasional terhadap
          model perpolisian masyarakat di Indonesia merupakan
          peluang untuk membangun kemitraan.

     c)   Peningkatan tuntutan standard services pada berbagai
          public services providers di masyarakat perkotaan,
          mendorong Polri fokus pada perkotaan,    pada upaya
          meningkatan services excelence dalam penanggulangan
          kejahatan dan ketidak tertiban.

     d)   Perkembangan situasi diantaranya otonomi daerah,
          pemekaran wilayah dalam rangka tuntutan kemandirian
          daerah, makin kritisnya masyarakat terhadap akuntabilitas
          dari sistem politik dan pemerintahan         daerah serta
          peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah disatu pihak
          disisi lain mendorong Polri harus tangguh dalam mengatasi
          isu-isu Pusat dan kewilayahan.

     e)   Sambutan negara-negara sahabat dalam meningkatkan
          kerja sama bilateral, internasional dengan Polri, yang
          menghargai otonomi dan objektivitas Polri dalam
          menjalankan tugasnya.

     f)   Pengembangan lembaga Polri yang berorientasi sipil dalam
          arti Polri yang bertanggung jawab melindungi kehidupan,
          orang dan harta benda warga masyarakat serta keamanan
          dan ketertiban masyarakat, melalui penegakan hukum yang
          adil, menghoramti HAM dan mempererat interaksi dengan
          semua potensi masyarakat untuk menjalankan fungsi-fungsi
          kepolisian.

4)   Ancaman

     a)   Globalisasi tidak lagi mengenal batasan dan hambatan
          mobilitas antara negara, telah mendorong peningkatan
          kejahatan transnasional, mulai dari pencucian uang,
          narkoba, perdagangan illegal pada manusia, sumber alam
          dan senjata, terorisme dan cyber-crime.




                                                     /b) Kondisi .....
                 20



b)   Kondisi geografi Indonesia yang terdiri dari kepulauan dan
     perairan yang luas, dengan penyebaran penduduk yang
     tidak merata, permasalahan di daerah-daerah pulau terluar
     yang berbatasan dengan negara lain dan sumber alam
     yang berlimpah, telah menciptakan kerawanan keamanan
     yang multidimensi.

c)   Peningkatan dinamika masyarakat telah membawa ekses
     mudahnya dan munculnya prilaku ekstrim dengan
     peledakan bom, tindakan anarkis penolakan bisnis ilegal,
     pertarungan antar preman dan antar kampung yang
     menciptakan ketidak tertiban, konflik antar pendukung
     karena aspirasi kelompok yang tidak tertampung.

d)   Makin ekstensifnya empat golongan kejahatan yaitu
     kejahatan konvensional, transnasional, kejahatan terhadap
     kekayaan negara, kejahatan terhadap kekayaan intelektual
     serta kekayaan lainnya yang berimplikasi kontijensi,
     mendorong Polri membangun kepercayaan masyarakat
     untuk     bersama-sama       mananggulangi      kejahatan
     multidimensi baik dengan masyarakat maupun instansi
     teknis.

e)   Potensi gangguan keamanan masih sangat luas, mulai dari
     konflik-konflik yang timbul dari kesenjangan sosial ekonomi
     masyarakat, keaneka-ragaman suku, budaya, dan agama,
     euforia kebebasan mengungkap pendapat, konflik
     kepentingan, jaringan perdagangan dan pengguna NAPZA,
     kejahatan terorganisir dan penguasa formal yan menjadikan
     penegakan hukum yang kompleks.

f)   Ambang gangguan keamanan yang setiap saat muncul
     dalam kehidupan normal masyarakat dan memerlukan
     kehadiran Polisi yang cepat, mulai dari persengketaan
     tanah atau harta atau harta warisan, terganggunya
     ekosistem atas bencana alam yang makin sering terjadi,
     kekeringan alamiah mengakibatkan kesukran dan
     kekurangan air, dan kebakaran atas ulah manusia.

g)   Gangguan nyata keamanan yang diakibatkan tidak
     teratasinya Potensi Gangguan dan Ambang Gangguan
     menyulut tindakan perampokan, pencurian, kecelakaan
     lalulintas, ketidak tertiban masyarakat serta konflik dengan
     rekayasa provokator.




                                                   /h) Sistem .....
                                  21



                h)    Sistem politik masih diwarnai oleh pengutamaan
                      penguasaan    posisi-posisi  kekuatan  politik  untuk
                      memperoleh akses pada kekayaan negara dan pengaruh
                      pada dunia usaha, mendorong pembuatan peraturan baru
                      yang berakibat melemahnya penegakan hukum dan
                      meningkatnya ketidak percayaan masyarakat pada sistem
                      kekuasaan bangsa.

                i)    Pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang sedang
                      berlangsung dan yang akan datang dapat berpotensi
                      terjadinya konflik-konflik kepentingan baik dari para calon
                      pimpinan daerah maupun para pendukung dari calon
                      pimpinan yang tidak puas terhadap pelaksanaan Pilkada.

                j)    Masih relatif rendahnya tekad pengutamaan kepentingan
                      publik dan komintmen akuntabilitas para elit politik dan
                      birokrasi telah melemahkan upaya pemberatasan korupsi
                      terhadap kekayaan negara sekaligus memotivasi unjuk
                      rasa, demontrasi dan ketidak tertiban masyarakat.

                k)    Lambannya pemulihan ekonomi yang berakibat belum
                      optimalnya memecahkan permasalahan pengangguran dan
                      kemiskinan sehingga kejahatan konvensional makin meluas
                      serta masih merupakan potensi rekayasa masyarakat
                      bawah untuk kepentingan destabilisasi politik terhadap
                      kekuasaan.

                l)    Sumber daya manusia yang tersedia di masyarakat
                      Indonesia, yang merupakan calon-calon personel Polri,
                      masih memiliki paradigma bahwa Polisi adalah penguasa
                      yang bisa menuntut dan meminta sesuatu pada
                      masyarakat.

2.   Identifikasi masalah.

     a.   Tuntutan masyarakat akan terciptanya rasa aman, terbebas dari
          gangguan dan kecemasan, rasa takut, bahaya, kerugian, cedera yang
          mengancam baik harta benda maupun nyawa dalam melakukan
          aktivitasnya sehari-hari.

     b.   Sistem operasional Polri perlu diselaraskan dengan perkembangan
          situasi internal dan kondisi dilapangan guna pencapaian pelaksanaan
          tugas yang optimal.

     c.   Masih    sering    terjadinya    kejahatan   konvensional,  kejahatan
          transnasional, kejahatan yang merugikan kekayaan negara dan
          kejahatan berimplikasi kontijensi yang meresahkan masyarakat.

     d.   Euforia Demokrasi yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat akan
          menimbulkan berbagai ancaman gangguan kamtibmas.
                                                                /e. Dampak .....
                                         22



           e.    Dampak globalisasi, digitalisasi dan kebebasan informasi berdampak
                 pada kehidupan sosial dan pemicu timbulnya gangguan kamtibmas.

           f.    Peningkatan pemberdayaan kemitraan dengan lembaga pendidikan,
                 masyarakat, tokoh masyarakat, instansi pemerintah maupun swasta,
                 jasa pengamanan, tokoh agama dan lembaga swadaya masyarakat.

           g.    Perlu lebih meningkatkan pembentukan dan pembinaan kelompok-
                 kelompok pengamanan swakarsa guna peningkatan partisipasi
                 masyarakat dalam pembinaan dan ketertiban masyarakat.

           h.    Keterbatasan kemampuan personel, peralatan, sarana prasarana dan
                 dukungan anggaran merupakan kendala dalam pelaksanaan tugas
                 Sdeops Polri.

           i.    Pelaksanaan Pilkada di daerah yang sering membawa ekses
                 perbenturan kepentingan antar pendukung calon Kepala Daerah.

           j.    Masih banyaknya warga negara Indonesia yang tinggal di daerah
                 perbatasan dan pulau-pulau terluar yang mudah dipengaruhi oleh pihak
                 asing.

           k.    Posisi geografis Indonesia yang berada di kawasan lempeng Indo
                 Australia, lempeng Eurosia dan lempeng Pasifik sangat berpotensi
                 terjadinya bencana alam yang menuntut ketanggapsegeraan Polri
                 memberikan pertolongan dan pengamanan terhadap masyarakat yang
                 tertimpa bencana.

           l.    Pemulihan ekonomi yang lamban akan berakibat pada meningkatnya
                 jumlah pengangguran dan kemiskinan sehingga berpotensi bagi
                 terjadinya peningkatan gangguan Kamtibmas, khususnya kejahatan
                 yang berimplikasi kontijensi.

           m.    Masih lemahnya sumber daya manusia Polri untuk melaksanakan tugas,
                 fungsi dan peranannya.


II.   TUJUAN DAN SASARAN

      3.   Visi dan Misi Polri

           a.    Visi

                 Tergelarnya Polisi yang profesional, dipercaya masyarakat di semua titik
                 dan lini pelayanan masyarakat disepanjang waktu dalam mewujudkan
                 keamanan dalam negeri dan tegaknya hukum sebagai sinergi peran
                 masyarakat pencapaian hasil pembangunan yang berwawasan
                 keamanan.


                                                                                /Misi .....
                              23



b.   Misi

     Berdasarkan pernyataan visi yang dicita-citakan tersebut selanjutnya
     diuraikan dalam misi Polri yang mencerminkan koridor tugas-tugas
     sebagai berikut :

     1)     Pemenuhan hak-hak anggota dan meningkatkan kesejahteraan
            demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih.

     2)     Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/
            operasi penyelidik pengamanan dan penggalangan.

     3)     Mengembangkan Perpolisian masyarakat yang berbasis pada
            masyarakat patuh hukum.

     4)     Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan
            dalam negeri.

     5)     Menegakkan hukum secara profesional, obyektif, proporsional,
            transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan
            rasa keadilan.

     6)     Terbangunnya kerja sama dengan Lembaga Kementerian dan
            masyarakat baik dalam / luar negeri.

     7)     Terwujudnya rekruitmen personil Polri yang bersih, transparan
            dan bebas dari intervensi.

     8)     Terpenuhinya sarana operasional bagi satuan-satuan operasional
            Polri.

     9)     Melakukan pengkajian dan penelitian terhadap sumber daya serta
            sistem untuk mendukung tugas Kepolisian.

     10)    Tertanggulanginya setiap kontinjensi yang terjadi demi terciptanya
            keamanan masyarakat.

     11)    Meyelenggarakan pembinaan dan penegakan terhadap profesi
            Kepolisian.

     12)    Menyelenggarakan dukungan         tehnologi    Kepolisian    untuk
            kepentingan tugas Kepolisian.

     13)    Melakukan pengkajian terhadap sistem rekruitmen,               ilmu
            pengetahuan dan pengembangan, pembangunan sistem.

     14)    Menyelenggarakan pembinaan hukum dalam rangka pelaksanaan
            tugas pokok Polri.


                                                                /4. Tujuan .....
                                   24



4.   Tujuan Jangka Menengah.

     a.   Tercapainya kepercayaan masyarakat terhadap Polri dalam bentuk
          kepuasan masyarakat atas perlindungan, pengayoman, pelayanan.

     b.   Terbangunnya kerja sama dengan masyarakat dalam wadah perpolisian
          masyarakat   (Polmas) dan dalam sistem sinergi Polisional Inter
          Departemen (Sis Spindep)

     c.   Tergelarnya operasional Polri baik preemtif maupun preventif pada
          satuan-satuan kewilayahan.

     d.   Tertanggulanginya trend perkembangan kejahatan, meningkatnya
          penuntasan kasus kriminalitas terhadap 4 (empat) golongan jenis
          kejahatan : yaitu kejahatan konvensional, transnasional, terhadap
          kekayaan negara dan yang berimplikasi kontinjensi.

     e.   Terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif             dalam    rangka
          pelaksanaan Pemilu Kada dibeberapa daerah.

     f.   Terwujudnya keamanan dalam negeri yang kondusif dalam rangka
          meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

     g.   Mampu mendorong dan menciptakan iklim usaha yang dipercaya dalam
          rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

     h.   Tersusunnya kebijakan, strategi dan pengkajian bidang              operasi
          Kepolisian, serta penyempurnaan piranti lunak yang telah ada.

     i.   Menjalin kerjasama operasi kepolisian baik dalam maupun luar negeri
          melalui   partnership  community      policing  guna   peningkatan
          pembangunan, pengembangan kekuatan dan kemampuan Polri.

     j.   Terselenggaranya peningkatan kinerja anggota Sdeops Polri dengan
          dukungan sumber daya dan anggaran yang tersedia.

     k.   Terselenggaranya kegiatan rutin perkantoran meliputi peningkatan
          kesejahteraan personel, materiil, peralatan, fasilitas, administrasi umum,
          ketata usahaan dan keuangan.

     l.   Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum, agar masyarakat
          mempunyai kepercayaan dan kemampuan dalam mendukung operasi
          kepolisian.

     m.   Terwujudnya sistem laporan gangguan Kamtibmas dengan melakukan
          pengumpulan data Sitkamtibmas secara online, sehingga menghasilkan
          informasi yang dapat digunakan untuk melakukan analisa dan evaluasi
          terhadap kondisi kerawanan wilayah, antisipasi penanggulangan,
          strategi kebijakan dan publik.

                                                                         /5. Visi .....
                                   25



5.   Visi dan Misi Sdeops Polri

     Sdeops sebagai penyelenggara fungsi Manajemen Operasional merumuskan
     Visi dan Misi sebagai pedoman kerja sebagai berikut :

     a.    Visi

           Sebagai penyelenggara fungsi Manajemen Operasional Polri, Sdeops
           Polri berperan sebagai manajer operasional dan bertanggung jawab
           terhadap dinamika operasional Polri dalam rangka menciptakan kondisi
           Kamtibmas yang mantap dan terkendali, guna mewujudkan keamanan
           dalam negeri.

     b.    Misi

           a)     Mendorong dan memberikan kontribusi secara optimal bagi
                  terselenggaranya dinamika Operasional Kepolisian dan
                  Pengembangan Manajemen Operasional Polri.

           b)     Mendorong terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Sdeops Polri.

           c)     Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil Operasional Polri
                  dalam rangka membangun partisipasi masyarakat terhadap
                  pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

           d)     Mensinergikan keterpaduan fungsi-fungsi Operasional Polri dalam
                  rangka meningkatkan kemampuan Operasional Polri.

           e)     Menumbuh kembangkan model partisipasi aktif dan dinamis
                  segenap lapisan masyarakat dalam mewujudkan dan memelihara
                  situasi Kamtibmas yang kondusif.


6.   Sasaran prioritas TA. 2010

     a.    Terselenggaranya penugasan FPU Indonesia dalam rangka misi
           perdamaian dibawah PBB.

     b.    Peningkatan kerjasama operasional Kepolisian/pelatihan dengan
           instansi lain guna mengatasi kejahatan yang bersifat internasional dan
           kontinjensi serta peningkatan kemampuan personel.

     c.    Merumuskan sistem dan metode serta kebijakan teknis pembinaan dan
           koordinasi manajerial dan pengawasan operasional penyidikan serta
           peningkatan, pembangunan, pengembangan kekuatan Polsus dan
           PPNS dalam rangka terlaksananya Binkamtibmas yang semakin
           kondusif.

     d.    Meningkatkan kualitas pelaporan dengan sistem laporan gangguan
           kamtibmas secara online.
                                                           /e. Mendukung .....
                                          26



            e.    Mendukung program pembangunan dan pembinaan masyarakat pulau-
                  pulau terluar serta memanfaatkan inovasi tehnologinya.

            f.    Terselenggaranya fungsi bimbingan masyarakat dan terbinanya sistem,
                  metode pengamanan swakarsa serta terjalinnya peran aktif masyarakat
                  melalui pengembangan Polmas yang berbasis pada masyarakat patuh
                  hukum.

            g.    Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam
                  rangka menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan investor.

            h.    Menuntaskan permasalahan di daerah konflik, seperti : Papua, Maluku
                  dll.

            i.    Menciptakan dan memelihara situasi aman dan tentram pada hari-hari
                  besar keagamaan dan tahun baru.

            j.    Menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif dalam rangka persiapan
                  pelaksanaan Pemilu Kada 2010 dibeberapa daerah.

            k.    Melaksanakan operasi kepolisian dalam rangka penanggulangan
                  gangguan kamtibmas yang tidak efektif ditangani melalui kegiatan
                  kepolisian.

            l.    Terselenggaranya pengkajian dan penelitian terhadap sumber daya
                  serta sistem operasi kepolisian yang bermanfaat untuk mendukung
                  tugas-tugas Kepolisian.


III.   KEBIJAKAN PRIORITAS TA. 2010

       7.   Kebijakan Kapolri.

            Berdasarkan strategi membangun kemitraan dalam mewujudkan keamanan
            dalam negeri, maka tujuan yang akan dicapai pada tahun 2010 adalah
            Menggelar pelayanan masyarakat sampai komunitas-komunitas terkecil
            didukung kualitas pelayanan internal yang lengkap dan kokonya landasan
            hukum untuk kinerja Polri, dengan ditetapkan arah kebijakan strategi Polri di
            tahun 2010 sebagai berikut :
            a.    Mengalokasikan anggaran utnuk pembangunan sarana dan prasarana
                   yang tertunda pembangunannya pada tahun-tahun sebelumnya karena
                   terbatasnya anggaran pembangunan negara dan kebijakan
                   pengurangan ditunda pembangunannya, diprioritaskan untuk gedung-
                   gedung yang belum selesai, pembanguan SPN, pembangunan fasilitas
                   pasca    gempa dan       bencana    alam lainnya,     pembangunan
                   dermaga/pangkalan gerak dan Balai Kemitraan Polisi Masyarakat
                   (BKPM).



                                                                      /b. Melanjutkan .....
                              27



b.   Melanjutkan program reformasi birokrasi Polri terutama pada program
     unggulan yang disebut sebagai Quick Wins terutama pada kota-kota
     besar yang meliputi Quick Respon, transparansi pelayanan SIM, STNK,
     BPKB, transparansi proses penyidikan dengan pemberian Surat
     Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), transparansi
     recruitment personel. Program ini merupakan akselerasi dan bertujuan
     utnuk mengedepankan komitmen standar pelayanan prima baik di
     tingkat Mabes Polri sampai tingkat Polsek.

c.   Memberdayakan kesatuan Polri secara berjenjang dari tingkat Mabes
     Polri sampai dengan tingkat Polsek dalam membangun forum kemitraan
     dengan masyarakat/lembaga dan instansi terkait terutama dalam rangka
     tindakan polisional yang berbasis keamanan, hal ini sebagai upaya
     tindakan proaktif dan menekan tindakan yang reaktif, terutama sebagai
     upaya antisipasi terhindar dari konflik vertikal maupun horizontal akibat
     Pemilu 2009.

d.   Melanjutkan recruitment personel Polri dalam rangka pengisian formasi
     dan susutnya personel karena pensiun dan karena sebab yang lain
     dengan tetap mempertahankan police ratio (zero growth) dan
     meningkatkan kemampuan SDM Polri dalam rangka mempersiapkan
     para tenaga pendidik sebagai guru dalam peningkatan kualitas SDM
     Polri.

e.   Pembangunan sistem logistik satu pintu dilaksanakan oleh fungsi
     Logistik dengan tetap memperhitungkan kebutuhan secara proporsional
     yang sistem dan metodenya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

f.   Melanjutkan restrukturisasi Organisasi Polri dengan titik berat pada
     unsur pelayanan masyarakat tingkat Kesatuan Operasional dasar
     sebagai tindak lanjut Reformasi Birokrasi Polri.

g.   Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan SDM Polri seluruh
     fungsi dalam rangka mendukung pencapaian sasaran prioritas Polri agar
     terwujud keamanan di segala aspek.

h.   Penggelaran kekuatan Polri di wilayah perbatasan terutama di wilayah
     perbatasan dan pulau-pulau terluar.

i.   Dukungan anggaran untuk merumuskan Perundang-undangan yang
     terkait dengan kewenangan Polri untuk diusulkan dalam Prolegnas.




                                                                /8. Kebijakan
                                   28



8.   Kebijakan dan Strategi Deops Kapolri.

     a.    Kebijakan

           Terwujudnya pemeliharaan kemanan dan ketertiban masyarakat,
           penegakan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan
           pelayanan kepada masyarakat sehingga tercipta rasa aman, nyaman,
           tertib dan patuh hukum di seluruh wilayah Republik Indonesia melalui
           “Operasi Kepolisian, Kegiatan Kepolisian dan Kerjasama Kepolisian”
           dalam bentuk kegiatan fungsi-fungsi operasional Kepolisian baik tingkat
           Mabes Polri maupun kewilayahan secara profesional, bermoral, modern
           serta transparan dan akuntabel.

     b.    Strategi

           1)    Penyelenggaraan penugasan FPU Indonesia dalam rangka misi
                 perdamaian dibawah PBB.

           2)    Penyelenggaraan kerjasama operasional Kepolisian/pelatihan
                 dengan instansi lain guna mengatasi kejahatan yang bersifat
                 internasional dan kontinjensi serta peningkatan kemampuan
                 personel.

           3)    Perumusan sistem dan metode serta kebijakan teknis pembinaan
                 dan koordinasi manajerial dan pengawasan operasional
                 penyidikan serta peningkatan, pembangunan, pengembangan
                 kekuatan Polsus dan PPNS dalam rangka terlaksananya
                 Binkamtibmas yang semakin kondusif.

           4)    Peningkatan kualitas pelaporan dengan sistem laporan gangguan
                 kamtibmas secara online.

           5)    Dukungan program pembangunan dan pembinaan masyarakat
                 pulau-pulau terluar serta memanfaatkan inovasi tehnologinya.

           6)    Penyelenggaraan fungsi bimbingan masyarakat dan terbinanya
                 sistem, metode pengamanan swakarsa serta terjalinnya peran
                 aktif masyarakat melalui pengembangan Polmas yang berbasis
                 pada masyarakat patuh hukum.

           7)    Memberikan jaminan atas pelaksanaan penanggulangan
                 gangguan keamanan dalam rangka menciptakan rasa aman bagi
                 masyarakat dan investor.

           8)    Penuntasan permasalahan di daerah konflik, seperti : Papua,
                 Maluku dll.

           9)    Terciptanya dan terpeliharanya situasi aman dan tentram pada
                 hari-hari besar keagamaan dan tahun baru.

                                                               /9) Terciptanya .....
                                         29



                10)   Terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif dalam rangka
                      persiapan pelaksanaan Pemilu Kada 2010 dibeberapa daerah.

                11)   Terlaksananya operasi kepolisian dalam rangka penanggulangan
                      gangguan kamtibmas yang tidak efektif ditangani melalui kegiatan
                      kepolisian.

                12)   Penyelenggaraan pengkajian dan penelitian terhadap sumber
                      daya serta sistem operasi kepolisian yang bermanfaat untuk
                      mendukung tugas-tugas Kepolisian.


IV.   PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS DAN SASARAN.

      9.   Program Kegiatan dan Sasaran Sdeops Polri Tahun 2010.

           a.   Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik.

                1)    Tujuan dan Sasaran.

                      a)    Tujuannya adalah untuk mewujudkan sumber daya
                            manusia Polri yang mampu mengemban tugas pokok Polri
                            baik dari aspek kuantitas maupun kualitas.

                      b)   Sasarannya adalah terwujudnya penambahan                  dan
                           peningkatan kemampuan sumber daya manusia Polri.

                2)    Kegiatannya.

                      a)    Pengelolaan gaji, Honorarium dan Tunjangan.

                            (1)      Pembayaran Gaji, lembur, Honorarium dan vakasi.

                      b)    Menyelenggarakan        Operasional    dan    pemeliharaan
                            Perkantoran.

                            (1)      Pertemuan/Jamuan Delegasi/Misi/Tamu
                            (2)      Perbaikan Peralatan Kantor.
                            (3)      Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Kantor.
                            (4)      Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6/10.
                            (5)      Perawatan Kendaran Bermotor Roda 2.
                            (6)      Operasional perkantoran dan pimpinan

                      c)    Pelayanan Publik atau Birokrasi

                            (1)      Rapat-rapat Koordinasi / Kerja / Dinas / Pimpinan /
                                     Kelompok Kerja / Konsultasi.
                            (2)      Pembinaan     Administrasi     dan     Pengelolaan
                                     Keuangan

                                                                      /d) Pembinaan .....
                            30



           d)    Pembinaan/Penyusunan Program, Rencana Kerja dan
                 Anggaran

                 (1)    Penataan Manajemen Kelembagaan

b.   Program Pemberdayaan Sarana dan Prasarana Polri.

     1)    Tujuan dan Sasaran.

           a)    Tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan pemberdayaan
                 sarana prasarana Kepolisian.

           b)    Sasaran adalah terwujudnya pemenuhan kebutuhan dan
                 pemberdayaan sarana prasarana Kepolisian

     2)    Kegiatan :

           a)    Pembangunan Materiil dan Fasilitas Polri.

                 (1)    Alat pengolah data
                        (a)    Komputer (PC) dan UPS
                        (b)    Scanner
                        (c)    Printer Laserjet
                        (d)    Meja Komputer
                        (e)    Komputer Laptop
                        (f)    Camera Video
                        (g)    Proyektor
                        (h)    Mesin Fotocopy

                 (2)    Peralatan Kantor
                        (a)   Mesin potong/penghancur kertas
                        (b)   Lemari arsip

                 (3)    Pengadaan Alsus Polri
                        (a)  Mesin tik elektrik
                        (b)  Wireless

c.   Program Pemberdayaan Potensi Keamanan.

     1)    Tujuan dan Sasaran

           a)    Tujuan adalah mewujudkan Pemberdayaan potensi
                 masyarakat, agar masyarakat terdorong untuk membantu
                 dan bekerjasama dengan Polri.

           b)    Sasarannya adalah terwujudnya pemberdayaan potensi
                 masyarakat antara lain tokoh agama, tokoh adat, tokoh
                 pemuda, tokoh politik, intelektual, pengusaha, media
                 massa, organisasi massa dan LSM.

                                                             /2) Kegiatan .....
                              31



     2)    Kegiatan :

           a)    Pelayanan publik atau birokrasi.

                 (1)    Pemberdayaan      kemitraan    dengan     lembaga
                        pendidikan, masyarakat, tokoh masyarakat, instansi,
                        swasta, jasa pengamanan, tokoh agama dan LSM.

                        (a)    Giat TOT Polmas
                        (b)    Wasev Implementasi Polmas
                        (c)    Giat Pulpatmas Polmas
                        (d)    Pokja Penyusunan/Revisi Pilun Pedoman
                               PAM Swakarsa
                        (e)    Rakor dengan instansi terkait
                        (f)    Mencetak Pilun pedoman PAM Swakarsa
                        (g)    Rakor dengan Komunitas Security
                        (h)    Giat Bin dan Pelatihan Pamong Saka
                        (i)    Giat Bin dan Pelatihan Instruktur Saka
                        (j)    Melaksanakan Giat Bin Satpam ttg pelatihan
                               Asesort Perkap 24
                        (k)    Melaksanakan      Giat   Bin     Satpam ttg
                               Penyusunan Hanjar Gada Utama
                        (l)    Pembinaan P4GN ttg pembentukan dan
                               pembinaan kelompok Pam Swakarsa
                        (m)    Gian Bin dan Penyuluhan Implementasi ttg
                               perlingdungan anak

           b)    Pemberdayaan Komunity Policing

                 (1)    Pemberdayaan      kemitraan    dengan     lembaga
                        pendidikan, masyarakat, tokoh masyarakat, instansi,
                        swasta, jasa pengamanan, tokoh agama dan LSM.

                        (a)    Giat Komunity Policing


d.   Program Pemeliharaan Kamtibmas.

     1).   Tujuan dan sasaran.

           a)    Tujuan adalah untuk mewujudkan kondisi yang dapat
                 memberikan rasa aman, tentram, kepastian dan bebas dari
                 rasa takut, baik secara fisik maupun psikis.

           b)    Sasaran adalah terwujudnya perlindungan, pengayoman
                 dan pelayan masyarakat dalam rangka pembinaan
                 keamanan dan ketertiban masyarakat.



                                                           /2) Kegiatan .....
                         32



2).   Kegiatan :

      a)    Pelayanan publik dan birokrasi.

            (1)    Menyelenggarakan Pengamanan Kepolisian.

                   (a)    Rakor Polri dengan Dept/Inst/ Badan yang
                          memiliki Polsus
                   (b)    Rakor Polri dengan Dept/Inst/Badan yang
                          membawahi PPNS
                   (c)    Cetak KTA Penyidik Pegawai Negeri Sipil
                          (PPNS).
                   (d)    Cetak KTA Polsus
                   (e)    Rapat Koordinasi dengan Dep/Inst/ Badan
                          tentang RPP kesiapan dan evaluasi Diklat
                          Polsus dan PPNS.
                   (f)    Pembinaan teknis fungsi Kepolisian terhadap
                          Polsus di 15 Provinsi memili Polsus.
                   (g)    Sosialisasi Tupoksi PPNS kepada anggota di
                          Kewilayahan.
                   (h)    Sosisalisasi Kode Etik Profesi PPNS kepada
                          anggota di Kewilayahan.
                   (i)    Terlaksananya pencetakan Perkap No. 6 Th.
                          2006 ttg Bin Polsus.
                   (j)    Bin Fungsi Teknis Kepolisian thd PPNS pada
                          Dinas/Kanwil/Dept/Inst/Badan.
                   (k)    Terlaksananya Sosialisasi Perkap No. 6 Th.
                          2006 ttg Bin Polsus.
                   (l)    Cetak dan distribusi Perkap ttg KTA dan
                          Tanda Kewenangan Polsus.
                   (m)    Sosialisasi Perkap ttg KTA dan Tanda
                          Kewenangan Polsus di 11 Polda
                   (n)    Sosialisasi Perkap ttg pembinaan thd PPNS
                          dan Perkap KTPPNS, Lencana Tanda
                          Kewenangan di 4 Polda
                   (o)    Pelatihan Komputer Statistika
                   (p)    Pelatihan Jaringan Komputer Wireless LAN
                          TA. 2010.
                   (q)    Pelatihan keamanan Jaringan Komputer TA.
                          2010.
                   (r)    Penambahan daya tahan tubuh bagi Petugas
                          khusus tenaga komputer TA. 2010.
                   (s)    Pelatihan Advanced Technical Support TA.
                          2010.
                   (t)    Rapat lintas fungsi dan Vicon dengan para
                          Karo ops Polda.
                   (u)    Tersedianya Pulsa Handphone Operasional
                          No. 081806018875.


                                                  /(v) Pembuatan .....
       33



(v)     Pembuatan Anev Laporan Sitkamtibmas
        Mingguan dan Bulanan.
(w)     Pokja Anev laporan Sitkamtibmas (Anev
        triwulan, semester dan tahunan).
(x)     Rakor dengan instansi yang memiliki
        Tsunami Early Warning System (TEWS)
(y)     Pokja revisi pilun SOP (standart operational
        procedure) POLRI dalam penanganan bencana
        alam.
(z)     Lokakarya/workshop    pengamanan      dan
        penegakan hukum terhadap aset negara di
        bidang tews.
(aa)    Pokja Sun Naskah Kebijakan Polri Bidang
        Operasional Th. 2011
(bb)    Pengkajian sistem pelayanan masyarakat ttg
        penanganan perkara tindak pidana kejahatan
        di 4 (empat) Polda (Jambi, Metro Jaya,
        Kalbar dan Sulteng/Poso)
(cc)    Pengkajian sistem pelayanan masyarakat ttg
        pemberian ijin mengemudi dikaitkan dg
        keselamatan berlalu lintas di 4 (empat) Polda
        (Sumut, Kaltim, Jateng dan Sulsel)
(dd)    Pengkajian Pam wilayah perbatasan dan
        Pulau-pulau terluar (Kalteng, NAD dan
        Kalbar)
(ee)    Pengkajian dalam rangka pemetaan daerah
        rawan kejahatan konvensional, kejahatan
        transnasional, kejahatan yang merugikan
        kekayaan negara dan kejahatan yang
        berimplikasi kontinjensi di Polda Sumut,
        Metro Jaya, Jabar dan Jateng.
(ff)    Pengkajian potensi konflik (separatis) di
        wilayah Kalbar dan Maluku.
(gg)    Sosialisasi hasil pemetaan daerah rawan
        kejahatan        konvensional,     kejahatan
        transnasional, kejahatan yang merugikan
        kekayaan negara dan kejahatan yang
        berimplikasi kontinjensi di Polda Sumut,
        Metro Jaya, Jabar dan Jateng.
(hh)    Pokja Sun Gar Operasi Kepolisian TA. 2010.
(ii)    Pokja Anev Gar Operasi Kepolisian TA. 2010
        / semester II / Tahunan.
(jj)    Pokja Anev Gar Operasi Kepolisian
        Semester I Th. 2010.
(kk)    Pokja penyusunan rencana kontinjensi TA.
        2010
(ll)    Pokja Penetapan Renops Kepolisian TA.
        2010.


                                     /(mm) Pokja .....
                             34



                       (mm) Pokja Penyusunan Renops TA. 2010.
                       (nn) Raker Bidang Operasional Kepolisian TA.
                            2010.
                       (oo) Anev pelaksanaan operasi kepolisian berkala
                            semester I TA. 2010
                       (pp) Anev pelaksanaan operasi kepolisian berkala
                            semester II TA. 2010
                       (qq) Pokja Pembuatan LAKIP TA. 2009.
                       (rr) Pokja Penetapan Kinerja TA. 2010.
                       (ss) Pokja Rancangan Renja TA. 2011.
                       (tt) Pokja Pembuatan Renja TA. 2011.
                       (uu) Pokja Pembuatan TOR dan RAB TA. 2011.

                 (2)   Penataan Manajemen Kelembagaan

                       (a)    Bin Fungsi-fungsi jajaran Sdeops Polri

           b)    Pelayanan Keamanan

                 (1)   Menyelenggaraan bimbingan, Pengayoman dan
                       Perlindungan Masyarakat.

                       (a)    Giatn Bin para Pimpinan BUJP/CEO Security.
                       (b)    Giat Bin Kader Mitra Kamtibmas.
                       (c)    Giat Bin Asosiasi Profesi Security Tingkat
                              Pusat Daerah

                 (3)   Menyelenggaraan      Pengaturan,         Penjagaan,
                       Pengawalan dan Patroli.

                       (a)    ULP Non Organik.

                 (4)   Menyelenggarakan Operasi Kepolisian.

                       (a)    Ops Ketupat 2010.
                       (b)    Ops Lilin 2010 dan Tahun Baru 2011.

                 (5)   Penataan Manajemen Kelembagaan.

e.   Program Kerjasama Keamanan dan ketertiban.

     1)    Tujuan dan Sasaran.

           a)    Tujuan mewujudkan dukungan dari dalam negeri maupun
                 luar negeri dalam rangka pemeliharaan keamanan dan
                 ketertiban.

           b)    Sasaran adalah terwujudnya kerjasama dibidang
                 keamanan, ketertiban, pendidikan dan pelatihan dengan
                 instansi terkait dan negara lain.
                                                        /2) Kegiatan .....
                                     35



            2)    Kegiatan :

                  a)     Pelayanan Publik atau Birokrasi

                         (1)   Pengembangan Hubungan Kerjasama Luar Negeri.

                               (a)    Latma Aman Malindo.
                               (b)    Rapat ke-22 TPOK Polri-PDRM di Malaysia.
                               (c)    Rapat ke-5 JPCC Polri-PDRM di Malaysia.
                               (d)    Rapat Sekretariat pertukaran Personel Polri-
                                      PDRM.
                               (e)    Program Pertukaran Personil Polri- PDRM.
                               (f)    Peninjau pada Rapat Timbal balas antara
                                      Kontinjen PDRM dengan Polda Perbatasan.
                               (g)    Rapat Joint Committee Polri-PNP.
                               (h)    Rapat Sub Committee On Operation Polri-
                                      PNP.
                               (i)    Gladi Posko Workshop Polri-PNP.
                               (j)    Rapat Forum Tertinggi Polri-PDRM.
                               (k)    Rapat TPLK Polri-PDRM.
                               (l)    Rapat KPL Polri-PDRM.


10.   Anggaran

      Rencana Anggaran berdasarkan pagu definitif Sdeops Polri T.A 2010, sebagai
      berikut :

      a.    Program       Penerapan         Kepemerintahan        Yang         Baik
            Rp. 15.102.236.000,-

            Digunakan untuk kegiatan :
            1)    Pengelolaan      gaji,     Honorarium       dan   Tunjangan
                  Rp. 13.332.146.000,-
            2)    Menyelenggarakan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
                  Rp. 1.608.200.000,-
            3)    Pelayanan Publik atau Birokrasi Rp. 161.890.000,-

      b.    Program     Pemberdayaan        Sarana     dan     Prasarana       Polri
            Rp. 15.445.202.000,-

            Digunakan untuk kegiatan :
            Pembangunan Materiil dan Fasilitas Polri Rp. 15.445.202.000,-

      c.    Program Pemberdayaan Potensi Keamanan Rp. 1.136.862.000,-

            Digunakan untuk kegiatan :
            1)    Pelayanan Publik atau Birokrasi Rp. 1.136.862.000,-


                                                                   /d. Program .....
                                                      36



                    d.        Program Pemeliharaan Kamtibmas 15.499.639.000.-

                              Digunakan untuk kegiatan :
                              1)    Pelayanan Publik atau Birokrasi Rp. 10.583.084.000,-
                              2)    Pelayanan Keamanan Rp. 4.916.555.000,-

                    e.        Program Kerjasama Keamanan dan ketertiban Rp. 3.812.212.000,-

                              Digunakan untuk kegiatan :
                              1)    Pengembangan        Hubungan      Kerjasama      Luar         Negeri
                                    Rp. 3.812.212.000,-


V.        LAMPIRAN.

          11.       Penutup.

                    Demikian Rencana Kerja dan Anggaran Sdeops Polri TA 2010 untuk digunakan
                    sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.


                                                   Dikeluarkan di   : Jakarta
                                                   Pada tanggal     :         Juni         2009

                                                       DEPUTI KAPOLRI BIDANG OPERASI

     Paraf :
     1. Konseptor/Ksbg Ren : ……….

     2. Karo Jianstra : ............
                                                                Drs. S. Y. WENAS
     3. Kabag Renmin                   : ……….
                                                           INSPEKTUR JENDERAL POLISI
     3. Kataud           : ……….

								
To top