Docstoc

Strategi Menarik Investor Dalam Rangka Peningkatan Pad

Document Sample
Strategi Menarik Investor Dalam Rangka Peningkatan Pad Powered By Docstoc
					                                      BAB I
                                   PENDAHULUAN
1.1. Umum
           Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota mempunyai
   dua alur pertanggungjawaban yaitu kepada Menteri Dalam Negeri melalui
   Gubernur Sulawesi selatan berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas
   pemerintah yang ada di daerah sebagai pencerminan azas dekonsentrasi dan
   tugas pembantuan. Kepada masyarakat yang memilih Kepala Daerah/Wakil
   Kepala Daerah melalui Dewan yang terhormat.
            Substansi dan kerangka penyusunan LKPJ ini, masih tetap mengacu
   pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 120/1306/SJ tanggal 7 Juni 2005
   perihal Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
   dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Atas dasar tersebut, maka
   LKPJ yang disampaikan kehadapan Sidang Dewan yang terhormat memuat
   dasar hukum, kebijakan pemerintahan daerah, yang meliputi visi, misi, arah
   kebijakan, strategi dan prioritas serta program kerja, dan penyelenggaraan
   pemerintahan daerah yang memuat pelaksanaan urusan pemerintahan daerah
   dan tugas pembantuan, hasil yang dicapai serta permasalahan yang dihadapi,
   upaya pemecahannya dan berbagai hal lainnya.
           Berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 32
   Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah berkewajiban
   menyampaikan      Laporan     Keterangan     Pertanggungjawaban     tentang
   Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah setiap tahun anggaran. Dan Masih dalam
   Undang-undang yang sama, pada Pasal 184 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa
   Kepala Daerah      menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang
   Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kepada DPRD berupa Laporan
   keuangan, yang meliputi Laporan Realisasi   Anggaran, Neraca, Arus Kas dan
   Catatan Atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan Laporan keuangan
   Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
             Keterangan pertanggungjawaban Walikota Makassar ini disusun dan
    dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar,
    merupakan realisasi     dari pelaksanaan program/ kegiatan atau perhitungan
    anggaran     tahun   2006     yang   disusun   dan     dilaksanakan dengan
    mempertimbangkan potensi dan kondisi sosial ekonomi daerah, juga dikaitkan
    tolok ukur Rencana Strategis Pemerintah Kota Makassar.


Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006            1
                Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini berisi berbagai program/
       kegiatan yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2006 yang diperuntukkan
       bagi kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar.
       Berbagai program/ kegiatan tahun anggaran 2006 terlaksana sesuai harapan.
       Kendala dan tantangan yang ditemui dalam perjalanan pelaksanaan
       program/kegiatan, dapat teratasi atas dukungan legislatif.
             Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
    pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan pada tahun anggaran 2006,
    sungguh sangat menggembirakan karena ternyata partisipasi masyarakat Kota
    Makassar sebagai salah satu bentuk implementasi otonomi daerah dan
    desentrealisasi  yang telah membudaya dan tumbuh berakar sejak dulu kala
    sangat tinggi, sehingga program/kegiatan  yang telah dituangkan dalam
    Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 dapat
    terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat kepada seluruh warga
    masyarakat Kota Makassar.
1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung-
      jawaban.

        Adapun maksud penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini
        adalah :

         • Memberi gambaran secara singkat realisasi         Anggaran Pendapatan dan
           Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;

         • Melaksanakan salah satu kewajiban konstitusional Walikota Makassar pada
           akhir tahun anggaran.
               Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung-
         jawaban ini adalah :

         • Memudahkan publik untuk mengetahui seberapa                besar   realisasi
           Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2006.

         • Sebagai salah satu bahan evaluasi perencanaan APBD tahun berikutnya.

1.3.    Landasan Hukum.
        Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006
        didasari oleh :




Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006                   2
       • Undang–undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
         (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
         Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

       • Undang–undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
         dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
         Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
         Indonesia Nomor 4400);

       • Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
         (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan
         Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

       • Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
         Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
         Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
         Republik Indonesia Nomor 4438);

       • Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
         Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
         Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

       • Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman
         Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah,
         Serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan
         Daerah dan Perhitungan APBD.

        • Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
          Instansi Pemerintah.
1.4.   Sistematika Penulisan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung-
       jawaban.
       BAB I PENDAHULUAN.
                1.1. Umum.
                1.2. Maksud dan Tujuan.
                1.3. Landasan    Hukum         Penyusunan       Laporan   Keterangan
                     Pertanggungjawaban.
                1.4. Sistimatika Penulisan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban.

       BAB II. PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2006.


Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006                 3
                2.1. Visi.
                2.2. Misi.
                2.3. Arah kebijakan, Strategi dan Prioritas.
                2.4. Program Kerja.
       BAB III. KEBIJAKAN UMUM KEUANGAN DAERAH YANG MEMUAT
                KEBIJAKAN PENDAPATAN DAN BELANJA.
       BAB IV. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.
       BAB. V. PENUTUP.




Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006   4
                                  BAB II.
                    PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2006.
2.1. Visi.
        Visi merupakan wujud atau bentuk masa depan yang diharapkan. Rumusan
visi mencerminkan kebutuhan yang fundamental dan sekaligus merefleksikan
dinamika pembangunan dari berbagai aspek.
        Dalam konteks itu, Kota Makassar telah menetapkan Visi 2025 sebagaimana
tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar
dengan rumusan :
”Makassar sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan Budaya dan jasa yang
berorientasi global, berwawasan lingkungan dan paling bersahabat”
        Selanjutnya Visi jangka panjang tersebut dijabarkan dalam Visi lima tahunan
Pemerintah Kota Makassar, sebagai upaya mewujudkan visi jangka panjang dan
sikap konsistensi Pemerintah Kota, sehingga tercipta kesinambungan arah
pembangunan. Memperhatikan kewenangan otonomi daerah sesuai Undang-undang
Nomor 32 tahun 2004 serta memperhatikan perkembangan lingkungan strategis
dengan posisi Makassar sebagai Kota Maritim, sebagai simpul kegiatan Niaga dan
Pendidikan di Kawasan Timur Indonesia, serta dengan dukungan nilai-nilai budaya
yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, maka dirumuskan Visi
Pemerintah Kota Makassar Tahun 2010 sebagai berikut :
“Makassar sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan yang Bermartabat dan
Manusiawi”
Visi tersebut di atas mengandung makna :
1. Terwujudnya kota Maritim yang tercermin pada tumbuh berkembangnya budaya
   bahari dalam kegiatan sehari-hari dan dalam pembangunan yang mampu
   memanfaatkan daratan maupun perairan secara optimal dengan tetap
   terprosesnya peningkatan kualitas lingkungan hidupnya ;
2. Terwujudnya atmosfir perNiagaan yang aman, lancar dan mantap bagi pengusaha
   kecil, menengah maupun besar ;
3. Terwujudnya atmosfir Pendidikan yang kondusif dalam arti adil dan merata bagi
   setiap golongan dan lapisan masyarakat, yang relevan dengan dunia kerja, yang
   mampu meningkatkan kualitas budi pekerti, dan yang relevan dengan
   pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK);
4. Terwujudnya Makassar sebagai kota maritim, niaga dan pendidikan ini dilandasi
   oleh Martabat para aparat Pemerintah Kota, warga kota dan pendatang yang
   Manusiawi dan tercermin dalam peri kehidupannya yang menjaga keharmonisan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006                5
  hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dan
  hubungan manusia dengan alam.

2.2. M i s i.
        Berdasarkan Visi Pemerintah Kota Makassar 2010 tersebut di atas yang pada
hakekatnya di arahkan untuk mendukung terwujudnya Visi Kota Makassar 2025
kedepan, maka dirumuskan Misi Pemerintah Kota Makassar tahun 2010 sebagai
berikut :
1. Mengembangkan kultur maritim dengan dukungan infrastruktur bagi kepentingan
    lokal, regional, nasional dan internasional;
2. Mendorong tumbuhnya pusat-pusat perniagaan melalui optimalisasi potensi lokal;
3. Mendorong peningkatan kualitas manusia melalui pemerataan pelayanan
    pendidikan, peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
4. Mengembangkan apresiasi budaya dan pengamalan nilai-nilai agama berbasis
    kemajemukan masyarakat;
5. Mengembangkan sistem pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa melalui
    peningkatan professionalisme aparatur;
6. Mendorong terciptanya stabilitas, kenyamanan dan tertib lingkungan;
7. Peningkatan infrastruktur Kota dan pelayanan publik.

2.3. Kebijakan.
       Dengan mengacu kepada Visi dan Misi di atas, maka dirumuskan pokok-
   pokok kebijakan Pemerintah Kota Makassar yang menjadi acuan dalam
   menetapkan program pembangunan lima tahun ke depan dalam memberikan
   pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

   1. Pembangunan Kualitas Manusia.
            Potensi sumberdaya manusia yang ada di Kota Makassar dapat menjadi
       modal dasar pembangunan yang sangat penting bilamana kualitasnya dapat
       ditingkatkan. Oleh karena itu, kualitas sumberdaya manusia harus ditingkatkan
       agar mampu berpartisipasi aktif dalam mewujudkan Kota Makassar sebagai
       Kota Maritim, Niaga dan Pendidikan. Wujud kota idaman seperti ini, selain
       merupakan harapan, juga tantangan yang harus disikapi dengan semangat
       kuat dan kerja keras. Untuk itu, pemerintah kota harus menyikapinya dengan
       membangun manusia berkualitas yang terdidik, sehat, sejahtera, berbudaya
       dan bertoleransi.



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006                 6
   2. Pembangunan Daya Saing Ekonomi Daerah.
            Keunggulan komparatif yang dimiliki Kota Makassar seperti letak
       geografis, potensi sumberdaya alam, dan infrastruktur sosial ekonomi, tidak
       akan memberikan manfaat yang berarti tanpa dibarengi dengan keunggulan
       kompetitif. Keberadaan keunggulan ini akan menjadi pondasi utama untuk
       membangun ekonomi Kota Makassar yang berdaya saing tinggi. Jika
       keunggulan Kota Makassar ini dapat dibangun, maka berbagai peluang
       ekonomi yang ada dapat terkelola dan berproduksi secara maksimal untuk
       mengembalikan kejayaan Makassar tempo dulu sebagai salah satu kota niaga
       maritim dunia. Keunggulan kompetitif yang harus dibangun adalah laju
       produksi dan perdagangan komoditas unggulan yang tinggi; ketahanan
       ekonomi kota yang kuat, iklim usaha dan investasi yang kondusif; kesempatan
       kerja dan berusaha yang tinggi.

   3. Pengembangan Kawasan, Tata Ruang dan Lingkungan.
           Seperti halnya kota besar lainnya, Kota Makassar juga menghadapi
       masalah penataan ruang, kebersihan, keindahan dan lingkungan hidup. Untuk
       menjadikan Makassar sebagai Kota Maritim, Niaga dan Pendidikan yang indah
       dan sehat, maka diperlukan adanya tata ruang kota yang menterpadukan
       ruang darat, laut dan udara secara harmonis, sehingga menjadi tempat
       berkreasi, belajar, berusaha dan beraktivitas lainnya yang indah, damai, aman
       dan menarik (idaman) serta sehat dan tenteram.

   4. Pembangunan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
            Pelayanan prima tidak dapat diwujudkan dengan hanya mengandalkan
       jumlah dan motivasi kerja aparat pemerintah saja. Pemberian layanan prima
       juga membutuhkan dukungan aparat yang profesional dan struktur organisasi
       yang efektif, dimana didalamnya terdapat pembagian tugas dan fungsi yang
       terkoordinasi dan terintegrasi secara proporsional. Oleh karena itu, agar dapat
       memberikan pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat Kota Makassar
       sebagai Kota Maritim, Niaga dan Pendidikan, maka Kota Makassar mutlak
       ditunjang oleh kelembagaan pemerintahan yang baik, aparatur pemerintah
       yang profesional, keuangan yang memadai, dan layanan informasi publik yang
       berkualitas.




Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006                   7
   5. Pembangunan Politik, Hukum dan HAM.
            Suasana kehidupan warga Kota Makassar akan selalu tentram dan damai
       bilamana nilai-nilai kearifan sosial, budaya dan agama senantiasa mewarnai
       segala aktivitas warga. Suasana tentram dan damai tersebut akan semakin
       tentram di dalam kehidupan warga Kota Makassar bilamana didukung oleh
       suasana kehidupan berpolitik yang demokratis, serta adanya sistem
       penegakan hukum dan HAM yang berkeadilan.

2.4. Strategi Pembangunan dan Prioritas.

      Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan maka diperlukan
implementasi dalam pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Makassar, yang diharapkan meningkat setiap tahun. Peningkatan ini belum dapat
mengakomodir seluruh kebutuhan masyarakat sehingga diperlukan kebijakan dan
upaya-upaya peningkatan, efisiensi, efektifitas, dukungan pelibatan dan partisipasi
masyarakat     melalui strategi, pemerataan, pertumbuhan, keserasian dan
keseimbangan, interkoneksitas, dan dinamika terkendali.

2.4.1. Pemerataan.
      Pemerataan dimaksudkan agar masalah kualitas hidup manusia dari aspek
     instrumental pendidikan, kesehatan dan kesempatan kerja dapat diciptakan
     melalui mengoptimalkan besarnya beban biaya pendidikan bagi golongan
     tertentu warga kota, menciptakan pemerataan sarana sekolah serta sistem
     penerimaan murid atau siswa yang memberatkan bagi sebagian warga kota,
     termasuk di dalamnya tingkat kesejahteraan dan kualitas guru yang belum
     memadai serta     mengoptimalkan dana operasional sekolah agar dapat
     memadai, terutama pada tingkat Sekolah Dasar. Pada   bidang    kesehatan
     diharapkan angka kematian bayi dapat menurun setiap tahunnya melalui
     perbaikan gizi, pemberian makanan tambahan, pemberantasan penyakit
     menular secara terintegrasi dan mengoptimalkan sarana dan prasarana
     kesehatan yang ada baik melalui pemeliharaan dan peningkatan guna
     mendukung pelayanan derajat kesehatan sehingga angka harapan hidup Kota
     Makassar dapat meningkat setiap tahun . Bidang tenaga kerja diharapakan
     angka pengangguran terbuka setiap tahun mengalami penurunan dan angka
     penggangguran terdidik. Angka-angka pengangguran seperti di atas dengan
     sendirinya secara langsung terkait dengan upaya peningkatan pendapatan
     masyarakat yang menjadi salah satu parameter dalam mengukur kualitas


Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006                8
     manusia. Disamping itu, masalah umum yang hampir dihadapi oleh kota-kota
     tengah tumbuh dan berkembang dapat di atasi dengan mengakselerasi
     berbagai potensi kota dengan berbagai sisi, dan diharapkan dapat mendorong
     percepatan pembangunan ke arah Makassar yang maju, mandiri, bermartabat
     dan manusiawi dengan memberi ruang yang cukup bagi tumbuhnya partisipasi
     masyarakat pada berbagai bidang pembangunan.

2.4.2. Pertumbuhan.
              Pertumbuhan dimaksudkan agar dapat tercipta pertumbuhan ekonomi
       yang mencakup pertumbuhan pendapatan per kapita penduduk dan
       peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui pemberian kemudahan
       kepada masyarakat atau pihak investor yang berkeinginan untuk berinvestasi
       dan membuka usaha atau lapangan kerja bagi pencari kerja tenaga terdidik
       atau pengangguran terbuka sehingga mampu meningkatkan pendapatan
       mereka,sehingga secara tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan
       pendapatan masyarakat Kota Makassar seiring dengan peningkatan
       PAD.Disamping itu, diharapkan pula dapat tumbuh dan berkembang
       perekonomian kota yang menopang pembangunan lainnya yang didukung
       oleh peranserta swasta, BUMN/BUMD serta koperasi dan usaha kecil dengan
       sinergitas antara sektor produksi, jasa, perdagangan serta keterlibatan
       lembaga keuangan (bank/non bank) yang memungkinkan terciptanya
       peningkatan pendapatan daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat
       Kota Makassar.

2.4.3. Keserasian dan keseimbangan.
              Keserasian dan keseimbangan dimaksudkan agar heterogenitas
       masyarakat kota dapat dikembangkan secara serasi dan menjaga
       keseimbangan kepentingan yang dapat menjamin keharmonisan hubungan
       antara berbagai kelompok dengan latar belakang yang majemuk dan berbagai
       permasalahan sosial yang berbeda. Sehingga               diarahkan pada
       pengembangan nilai-nilai budaya dan agama berbasis kemajemukan serta
       maksimalisasi penanganan masalah sosial secara terintegrasi dan
       peningkatan daya adaptasi terhadap masuknya nilai-nilai budaya baru yang
       menjadi ancaman terjadinya konflik budaya serta pengembangan kesetaraan
       gender serta potensi pemuda yang terintegrasi dengan pembangunan
       ekonomi, lingkungan dan bidang pembangunan lainnya seperti pola hubungan



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006              9
       kerja antara unit atau lembaga pemerintah yang mengedepankan keserasian
       dan keseimbangan tersebut.

2.4.4. Interkoneksitas.
               Interkoneksitas dimaksudkan agar dalam rangka pembangunan Kota
       Makassar terjalin kejasama lintas daerah yang diarahkan pada terciptanya
       kejasama intensif antar daerah dalam skala regional, nasional dan
       internasional. Kerjasama tersebut dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota,
       pelaku usaha, Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Organisasi Profesi,
       Lembaga Pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Badan Sosial
       serta Stakeholders pembangunan lainnya agar semua instrumen dalam
       implementasi otonomi daerah yang bertumpu pada keikutsertaan berbagai
       elemen masyarakat .

2.4.5. Dinamika yang terkendali.
        Dinamika yang terkendali dimaksudkan agar terdapat ruang yang cukup bagi
       tumbuh      dan    berkembangnya    dinamika      pembangunan      dengan
       mengoptimalisasi pembangunan Kota Makassar yang               mensyaratkan
       sinergitas seluruh sumberdaya yang dimiliki. Karena itu, sistem manajemen
       perkotaan diarahkan pada manajemen terpadu berkaitan dengan penataan
       dan pengendalian keseimbangan pertumbuhan antar kawasan, penataan
       system transportasi, keindahan dan kebersihan kota, pengembangan dan
       penataan pemukiman dan pelayanan publik lainnya serta berkembangnya
       berbagai elemen masyarakat dalam kerangka hukum, budaya dan agama.

Kelima strategi ini diarahkan pada dua sasaran pokok yaitu pemenuhan hak dasar
masyarakat serta penciptaan landasan pembangunan yang kokoh. Landasan yang
kokoh diperlukan bagi pembangunan yang berkelanjutan dan generasi mendatang
yang lebih baik. Ruang gerak bagi kehidupan yang lebih baik tersebut akan semakin
terbuka apabila ekonomi stabil, mandiri, dan tumbuh dengan cepat; ada jaminan dan
kepastian hukum serta aturan-aturan; serta kapasitas diri dan kualitas kehidupan
warga negara yang meningkat.
      Strategi sebagaimana disebutkan untuk menunjang pencapaian sasaran
sehingga diharapkan dapat :
a. terwujudnya partisipasi masyarakat secara optimal dalam penyelenggaraan
    pembangunan;



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006             10
b. Komitmen kepemimpinan yang peka, responsive, konsisten, kredible yang
   didukung oleh seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar;
c. Tersedianya sumberdaya manusia yang professional, dan senantiasa berpegang
   pada nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal;
d. Dukungan prasarana dan sarana serta sumber pembiayaan yang memadai;
e. Konsistensi kebijakan Pemerintah Pusat dan Propinsi dalam penerapan otonomi
   daerah;
f. Terselenggaranya interkoneksitas wilayah baik regional, nasional dan
   internasional;
g. Berperannya semua unit organisasi Pemerintah Kota Makassar sebagai suatu tim
   kerja terpadu dan sinergis;
h. Iklim yang kondunsif bagi kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan,
   pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
i. Tersedianya kebijakan dan program strategis dalam skala prioritas yang lebih
    tajam dan merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
    pembangunan;
j. Tersedianya rumusan program strategis yang merupakan indikasi program APBD
    Kota Makassar dan sekaligus sebagai tolok ukur dalam penilaian kinerja
    pemerintah kota;
k. Terwujudnya komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif terhadap program-
    program pembangunan daerah yang akan dibiayai melalui APBD Kota Makassar.

2.5. Program Kerja.
       Sesuai dengan strategi dan dengan tetap mengacu kepada agenda
pembangunan yang termuat dalam RPJMD Kota Makassar, maka dirumuskan strong
point kebijakan Pemerintah Kota Makassar yang menjadi acuan dalam pelaksanaan
program dan kegiatan pembangunan dalam kurung waktu satu tahun dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut:

I. PEMBANGUNAN KUALITAS MANUSIA.
         Pembangunan manusia yang berkualitas perlu ditunjang dengan
   peningkatan mutu pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, kehidupan beragama,
   berbudaya yang saling bertoleransi. Oleh sebab itu, program yang akan ditempuh
   Pemerintah Kota Makassar pada saat ini dan kedepan adalah peningkatan
   pelayanan pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sosial budaya dengan
   penjabarannya sebagai berikut :




Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006             11
   a. Pembinaan Kelas Unggulan.
      Pemerataan pendidikan harus dapat dibarengi dengan peningkatan mutu
      pendidikan. Oleh karena itu, program Pemerintah Kota Makassar saat ini
      adalah meningkatkan kegiatan memfasilitasi peningkatan mutu pendidikan.
       Mengingat keterbatasan dana, maka Pemerintah Kota Makassar
       mengagendakan perbaikan secara bertahap melalui pengembangan Sekolah
       Unggulan atau percontohan dengan menerapkan manajemen yang mengarah
       pada perbaikan proses belajar mengajar, penyusunan SPM dan pengadaan
       alat laboratorium, perpustakaan maupun peningkatan profesionalisme guru.

   b. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah.
      Pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan harus didukung dengan
      ketersediaan ruang belajar dan lingkungan sekolah yang nyaman dan
      refresentatif yang dapat mendorong kecerdasan intelektual bagi anak didik.
      Besarnya animo masyarakat dan cakupan angka partisipasi kasar sangat
      besar baik pada anak Sekolah Dasar maupun pada tingkat Sekolah Menengah
      Umum tidak seimbang dengan daya tampung atas lulusan sekolah yang
      hendak melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan berikutnya. Oleh
      karena itu program yang dilakukan Pemerintah Kota melalui pembangunan
      sekolah baru atau penambahan ruang belajar seperti pembangunan Ruang
      Kelas Baru (RKB) pada tingkat pendidikan Taman Kanak-Kanak 1 (satu)
      sekolah, Sekolah Dasar 7 (tujuh) sekolah, pembangunan USB/RKB tingkat
      Sekolah Lanjutan pertama 1 (satu) sekolah penambahan Ruang Sekolah
      Kelas Baru pada tingkat pendidikan Sekolah Lanjutan Atas sebanyak 5 (lima),
      pembangunan gedung aula sekolah 1 (satu) buah serta rehabilitasi gedung
      sekolah, pemagaran sekolah, penimbunan halaman, baik pada tingkat SD ,
      SLTP dan SLTA yang kondisinya tidak refresentatif untuk berlangsungnya
      proses belajar mengajar yang ideal. Disamping itu pula dilakukan
      pembangunan rumah dinas kepala SMP Negeri 38             serta penyediaan
      peralatan meubeler sekolah, dan peralatan komputer.

   c. Memfasilitasi Pengembangan Perpustakaan .
      Pengetahuan tidak hanya diperoleh melalui pendidikan formal, melainkan juga
      dapat diperoleh dengan membaca buku-buku literatur melalui perpustakaan
      sekolah melalui pengadaan buku-buku dan fasilitasi taman bacaan serta
      pengadaan buku cerita rakyat Makassar, pengadaan buku-buku kurikulum
      berbasis kompetensi, buku pelajaran muatan lokal siswa SD, pengadaan
      buku silabus guru SD, dan pengelolaan taman bacaan masyarakat..

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006             12
       Pengembangan budaya baca, terhadap peserta didik dan masyarakat umum
       guna membangun masyarakat berpengetahuan, berbudaya, maju dan mandiri
       seiring dengan telah dicanangkannya Gerakan Makassar Gemar Membaca
       maka perpustakaan perlu dikembangkan antara lain dengan menggunakan
       sistim multimedia untuk mendukung terjadinya proses pembelajaran dan
       pembuatan perpustakaan umum / taman bacaan di kecamatan. Pemerintah
       Kota Makassar memberikan kesempatan kapada pihak swasta dan pihak-
       pihak lain untuk turut berpartisipasi dalam penyediaan fasilitas pendukung
       pelaksanaan Gerakan Makassar Gemar Membaca.

   d. Memfasilitasi percepatan Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini
      (PAUD).
      Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, Pembukaan Undang-undang Dasar
      Tahun 1945 mengisyaratkan kepada kita semua untuk senantiasa turut andil
      dalam pencerdasan kehidupan bangsa yang dimulai dengan pendidikan anak
      sekolah sejak dini. Dalam rangka pencerdasan anak usia sejak dini, laki-laki
      maupun perempuan memilliki kesempatan tumbuh dan berkembang optimal
      sesuai dengan potensi yang dimilikinya dan tahap-tahap perkembangan atau
      tingkat usia mereka dan merupakan persiapan untuk program selanjutnya.
      Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bertujuan untuk meningkatkan akses dan
      mutu pelayanan pendidikan melalui jalur formal seperti taman kanak-kanak
      (TK) dan bentuk lain yang sederajat, jalur non formal berbentuk kelompok-
      kelompok bermain, Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain yang
      sederajat, dan jalur informal yang berbentuk pendidikan keluarga atau
      pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan dalam rangka membina,
      menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi anak secara optimal
      agar memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Oleh
      karena itu program yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar adalah
      menfasilitasi percepatan dan mendorong peningkatan Pendidikan Anak Usia
      Dini. Diharapkan juga adanya partispasi / peran serta masyarakat, khususnya
      orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD).

   e. Subsidi Pelaksanaan UAN/UAS dan Subsidi pelaksanaan penerimaan
      siswa baru.
      Pembangunan manusia Indonesia dilakukan melalui pendekatan pendidikan.
      Pelaksanaan pendidikan di Indonesia masih dijumpai beberapa masalah yaitu
      masih adanya penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah, keterikutan
      siswa untuk mengikuti ujian nasonal karena keterbatasan dana, mutu

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006              13
       pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan. Berbagai usaha yang
       telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan namun berbagai
       indikator pendidikan mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang
       signifikan sehingga akan berdampak pada menurunnya kinerja pembangunan
       manusia Indonesia. Pemberian subsidi baik pada pelaksanaan penerimaan
       siswa baru dan pelaksanaan UAN/UAS adalah merupakan alternatif dalam
       rangka peningkatan kualitas pendidikan guna memberikan kesempatan pada
       penduduk yang kurang mampu agar dapat terakomodir didalam pencerdasan
       hidup manusia.

   f. Peningkatan Pendidikan Berbasis Agama melalui Pemberantasan Buta
      Aksara Al-Qur’an.
       Proses pendidikan umum yang bertujuan untuk peningkatan kecerdasan
       intelektual bagi anak didik harus dapat seiring dengan peningkatan
       kecerdasan spritualnya, oleh karena itu Pemerintah Kota Makassar
       mendorong peningkatan pendidikan agama terutama melalui Pemberantasan
       Buta Aksara Al-qur’an bagi anak sekolah dan remaja Islam. Diharapkan juga
       adanya peningkatan pengamalan       terhadap kitab suci    masing-masing
       pemeluk agama.

   g. Optimalisasi Pusat Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daya
      Makassar.
      Kebutuhan pelayanan kesehatan akan semakin besar sejalan dengan
      meningkatnya pendapatan masyarakat. Pelayanan kesehatan akan semakin
      baik bila didukung oleh tersedianya sarana prasarana kesehatan. baik dalam
      kuantitas maupun kualitasnya. Mutu pelayanan kesehatan sangat dipengaruhi
      oleh kualitas sarana fisik, jenis tenaga yang tersedia, obat, alat kesehatan dan
      sarana penunjang lainnya, proses pemberian pelayanan, dan kompensasi
      yang diterima serta harapan masyarakat pengguna. Dengan demikian maka
      peningkatan kualitas fisik serta faktor-faktor tersebut diatas merupakan
      prakondisi yang harus dipenuhi. Selanjutnya proses pemberian pelayanan
      ditingkatkan melalui peningkatan mutu dan profesionalisme sumber daya
      kesehatan. Dengan Otonomi Daerah, pelayanan kesehatan secara umum
      menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu Pemerintah Kota
      Makassar akan mengoptimalkan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daya
      dengan mengembangkan fungsi pelayanan Kesehatan Rumah bersalin dan
      pelayanan kesehatan gigi dan beberapa pelayan lainnya. Selain itu tentunya


Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006                  14
      didukung dengan sistem pengolahan limbah dari rumah sakit sehingga tidak
      menimbulkan pencemaran lingkungan. Rumah Sakit Umum Daya sangat
      memungkinkan mengembangkan fungsi tersebut karena lokasinya luas dan
      cukup strategis. Hal ini juga dimaksudkan untuk menciptakan pemerataan
      pelayanan kesehatan, karena fasilitas kesehatan selama ini lebih banyak
      terkonsentrasi di pusat kota, sedangkan RSU Daya berada di bagian Timur
      Kota Makassar.
   h. Pemberantasan Penyakit Menular dan Kurang Gizi.
      Pelayanan kesehatan diharapkan untuk meningkatkan pemerataan dan mutu
      layanan kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna serta terjangkau
      oleh segenap anggota masyarakat. Tersedianya pelayanan kesehatan dasar
      dan rujukan baik pemerintah maupun swasta diharapkan mendapat dukungan
      dan peran serta masyarakat. Perhatian utama diberikan pada pengembangan
      upaya kesehatan yang mempunyai daya ungkit tinggi terhadap peningkatan
      derajat kesehatan. Menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan dari
      penyakit menular dan mencegah penyebaran serta mengurangi dampak sosial
      akibat penyakit sehingga tidak menjadi masalah kesehatan. Adanya kematian
      bayi yang diakibatkan karena gizi kurang dan buruk disebabkan karena
      rendahnya pendapatan orang tua untuk mencukupi kebutuhannya serta
      ketidaktahuan orang tua bayi dalam pengolahan bahan makanan. Pemberian
      imunisasi sejak dini, pemberantasan penyakit menular dan pemberian
      makanan tambahan dalam rangka mengurangi anak kurang gizi merupakan
      strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar.

   i. Peningkatan Pelayanan kesehatan melalui pengadaan obat-obatan.

       Faktor utama penyebab tingginya angka kematian bayi di Indonesia, kuantitas
       dan kualitas pelayanan kesehatan dipuskesmas masih belum maksimal.
       Kendati rumah sakit umum dan puskesmas sudah terdapat pada beberapa
       tempat namun kualitas pelayanan masih di bawah standar. Pelayanan
       kesehatan rujukan belum optimal dan belum memenuhi harapan masyarakat.
       Masyarakat merasa kurang puas dengan mutu pelayanan rumah sakit dan
       puskesmas, karena lambatnya pelayanan, layanan administrasi berkesan
       lambat dan lamanya waktu tunggu mendapat obat dan harga obat yang relatif
       tinggi. Oleh karena itu Pemerintah Kota Makassar tetap memprogramkan
       pemberian pengobatan gratis pada setiap Puskesmas dan bantuan obat-
       obatan bagi penduduk yang kurang mampu.


Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006              15
   j. Pencegahan Penyakit Menular Seksual HIV/AIDS dan Penyalahgunaan
      NAPZA .

       Penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS serta penyalahgunaan NAPZA
       banyak terjadi pada kalangan pemuda dan pelajar. Dengan kenyataan yang
       ada selama ini, maka Pemerintah Kota Makassar memprogramkan untuk
       melakukan antisipasi dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat terutama
       pemuda dan belajar tentang bahaya penyakit HIV/AIDS serta dampak dari
       penyalahgunaan NAPZA.

II. PEMBANGUNAN DAYA SAING EKONOMI DAERAH.
         Untuk memperkuat basis ekonomi wilayah maka perlu diupayakan
   keseimbangan kekuatan ekonomi antar wilayah, antar kelompok masyarakat
   dengan :

   a. Memfasilitasi Pengembangan Kelompok Usaha Berbasis Masyarakat.
      Pengembangan Koperasi dan UKM masih efektif dilakukan untuk menekan
      jumlah orang miskin karena lembaga ini mampu memberikan pembiayaan
      dengan suku biunga yang sangat rendah, hal ini dilakukan agar para anggota
      koperasi dan UKM dapat memanfaatkan dan untuk pengembangan usaha
      kecil yang secara tidak langsung dapat meningkatkan income perkapita para
      anggota koperasi dan UKM. Pemberian bantuan dana bergulir/ perkuatan
      modal Koperasi dan UKM diharapkan akan mendorong berkembangya sektor-
      sektor rill ditengah-tengah masyarakat untuk memfasilitasi pengembangan dan
      pemberdayaan kelembagaan khususnya kelompok usaha masyarakat dengan
      pendekatan pembangunan berbasis rumah tangga. Pemberdayakan ekonomi
      rakyat sebagai upaya memperkuat ketahanan ekonomi wilayah, sudah
      merupakan tanggung jawab kita bersama karena selain upaya untuk
      memajukan perekonomian daerah, yang terpenting lagi adalah bagaimana
      meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperluas lapangan kerja yang pada
      gilirannya diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan. Sehubungan
      dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Makassar mengalokasi anggaran dalam
      rangka Pemberian bantuan dana bergulir/ perkuatan modal Koperasi dan
      UKM.




Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006             16
   b. Gerakan Pembangunan dan Penanggulangan Masyarakat Miskin
      (Gerbang Raskin).
      Sebagai upaya menanggulangi dan meningkatkan kesejateraan masyarakat
      miskin, maka Pemerintah Kota Makassar mendukung Gerakan Pembangunan
      dan Penanggulangan Masyarakat Miskin (Gerbang Raskin) yang didorong
      oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan melakukan berbagai
      program / kegiatan yang diarahkan kepada kelompok masyarakat miskin pada
      kantong-kantong kemiskinan yang ada. Gerakan ini secara bertahap
      dimaksudkan untuk mengurangi beban biaya hidup dan mendorong
      peningkatan pendapatan masyarakat miskin.

   c. Penciptaan Iklim Investasi.
      Upaya mendorong tumbuh dan berkembangnya perekonomian Kota
      Makassar, maka salah satu faktor penting yang diupayakan Pemerintah Kota
      Makassar adalah pameran promosi baik pameran lokal, nasional dan
      internasional, temu bisnis pemberian bimbingan teknis, pelatihan
      kewirausahaan pedagang semi restoran.

   d. Pemantapan Kawasan Niaga Maritim.
      Sejalan dengan visi Kota Makassar, maka perlu dilakukan upaya-upaya nyata
      untuk lebih mempertegas aicon yang mencirikan Makassar sebagai kawasan
      Niaga Maritim. Melalui revitalisasi pantai losari, yang diharapkan dapat
      menjadi tempat rekreasi yang representatif dan sekaligus menjadi ciri khas
      kota Angin Mammiri dapat segera direalisasi r melalui kegiatan berlanjut, dan
      peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap serta rehabilitasi PPI
      Paotere.

III. PENGEMBANGAN KAWASAN, TATA RUANG DAN LINGKUNGAN.

         Untuk mengembangkan Kota Makassar sebagai kota maritim, niaga dan
   pendidikan , indah damai, menarik dan sehat maka perlu dilakukan penataan
   kawasan tata ruang dan lingkungannya.        Sebagai wujud dari komitmen
   Pemerintah Kota Makassar tersebut, maka di tetapkan 3 strategi program yaitu
   penataan ruang, peningkatan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup.
   Tiga strategi program tersebut akan dimplementasikan ke dalam agenda
   Pemerintah Kota Makassar melalui :




Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006               17
   a. Penataan Ruang.
      Sebagai pedoman pembangunan di Kota Makassar diperlukan adanya
      rencana tata ruang yang sesuai kondisi dan kebutuhan. Rencana Tata Ruang
      Kota Makassar yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan,
      telah dilakukan revisi mulai tahun 2005 yang perlu segera dituntaskan
      penyusunannya dalam bentuk aturan hukum yang jelas. Penyusunan Rencana
      Tata Ruang Kota Makassar Tahun 2006 telah rampung dilakukan melalui
      penetapan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2006. Dan kedepan diupayakan
      dapat menyelesaikan Rencana Detail Tata Ruang Kota dan atau Rencana
      beberapa Kawasan tertentu.

   b. Mendorong       Pengembangan       Pembangunan          Infrastruktur   untuk
      Memperkuat Ekonomi Perkotaan.
      Untuk menggerakkan roda perekonomian di Kota Makassar maka diperlukan
      adanya penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Penyediaan ini
      diharapkan dapat meningkatkan dinamika pertumbuhan dan perkembangan
      kota yang secara langsung dapat menumbuhkan kegairaan berinvestasi
      menuju pada pencapaian Visi Kota Makassar. Pelayanan dan penyediaan
      infrastruktur yang meliputi pelayanan air bersih, listrik, sarana transportasi,
      perumahan, penyehatan lingkungan, fasilitas persampahan dan sanitasi masih
      perlu penanganan optimal. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas pelayanan
      dan tertundanya penyediaan infrastruktur baru dapat menghambat laju
      pembangunan. Rehabilitasi dan pembangunan kembali infrastruktur yang
      rusak membutuhkan anggaran yang cukup besar sehingga diperlukan adanya
      pelibatan dan partisipasi seluruh komponen, baik pihak swasta dan seluruh
      masyarakat. Oleh karena itu strategis yang dikembangkan oleh Pemerintah
      Kota Makassar adalah pembangunan infrastruktur dengan skala prioritas yang
      mengedepankan prinsif efisiensi, efektif dan dapat menggerakkan roda
      perekonomian Kota Makassar dan pelayanan umum.

       1. Prasarana Jalan, Jembatan dan Trotoar Yang Memperkuat
          Perekonomian Perkotaan.
          Dalam rangka mengembangkan fungsi Makassar sebagai pusat pelayanan,
          distribusi jasa dan perdagangan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) perlu
          dukungan prasarana wilayah yang memadai, baik penyediaan jalan
          perkotaan, jalan lingkungan, trotoar dan jembatan. Sarana jalan merupakan
          modal transportasi utama yang berperan penting dalam pendukung
          pembangunan serta mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006                 18
          melayani mobilitas manusia maupun distribusi komoditi perdagangan dan
          industri. Sarana jalan semakin diperlukan untuk menjembatani kesenjangan
          dan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan antar wilayah, antar
          kota. Sebagai prasarana publik, memiliki nilai ekonomi, nilai sosial dan nilai
          startegis. Diharapkan sarana jalan tersebut saling berkoneksi satu sama
          lain sehingga dinamika perekonomian kota secara umum dapat saling
          bersinergi dengan perkembangan budaya kota dan kesejahteraan
          masyarakat Kota Makassar. Peningkatan prasarana jalan untuk
          mempertinggi akses dari dan keseluruh Wilayah Perkotaan dan wilayah
          permukiman melalui peningkatan ruas jalan di Kota Makassar.
          Pembangunan dan pemeliharaan jalan kota terus ditingkatkan sebagai
          upaya peningkatan pelayanan terhadap kebutuhan j alan dalam kota, untuk
          menghindari kemacetan arus lalu lintas yang seiring semakin
          bertambahnya kendaraan yang beroperasi dalam kota. Disamping itu,
          sebagai kota Niaga, Makassar harus membangun jalan baru dan jembatan
          yang dapat membuka akses dan menghubungkan jalur yang terputus yang
          dapat mendukung distribusi dan pergerakan roda perekonomian.

       2. Peningkatan Prasarana Jalan Lingkungan, Drainase dan Penanganan
          Banjir.
          Peningkatan dan pemeliharaan jalan lingkungan dan drainase merupakan
          hal pokok yang dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan meminimalisir
          daerah genangan. Penaganan daerah bebas banjir melalui strategi
          pemeliharaan drainase, pengerukan sedimentasi, pembersihan saluran-
          saluran atau kanal-kanal dengan sistim pengangkatan sedimentasi dan
          rehabilitasi drainase yang rusak serta pembangunan jalan lingkungan.

       3. Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan.
          Peningkatan sarana jalan merupakan modal transportasi utama yang
          berperan penting dalam mendukung pembangunan Kota Makassar serta
          mempunyai kontribusi terbesar dalam pangsa angkutan dibandingkan
          dengan moda lain. Pembangunan jalan sebagai sarana transportasi harus
          dibarengi dengan peningkatan sarana pelayanan lain di bidang
          perhubungan. Kemacetan jalan acap kali di jumpai di Kota Makassar
          karena banyak ruas atau persimpangan jalan yang belum memiliki lampu
          pengatur lalu lintas atau banyaknya sarana lampu pengatur jalan
          mengalami kerusakan, fasilitas marka jalan yang belum memadai serta
          disiplin pengguna jalan rendah, kelaikan armada, rambu dan fasilitas

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006                    19
          keselamatan di jalan yang kurang, law enforcement peraturan lalu lintas
          dan pendidikan sopir kendaraan angkutan umum yang rendah. Oleh
          karena itu strategi yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Makassar
          prioritas pada penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
          perhubungan.

   c. Pengelolaan Lingkungan Hidup.
       Lingkungan hidup senantiasa harus di kelola secara seimbang untuk menjamin
       keberlanjutan pembangunan. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang
       berkelanjutan di seluruh bidang merupakan prasyarat utama untuk
       diinternalisasikan ke dalam kebijakan dan Pemerintah Kota Makassar,
       terutama dalam mendorong investasi pembangunan. Prinsip-prinsip tersebut
       saling sinergis dan melengkapi dengan pengembangan tata pemerintahan
       yang baik. Sehingga strategi yang akan di lakukan oleh Pemerintah Kota
       Makassar adalah melakukan perbaikan berlanjut manajemen pengelolaan
       persampahan, menerapkan sistem pengelolaan lingkungangan hidup melalui
       Amdal, UKL, UPL bagi setiap pelaku bisnis sesuai dengan ketentuan yang
       berlaku.

       1. Peningkatan Pelayanan persampahan.
          Meningkatnya pendapatan dan perubahan pola hidup masyarakat
          perkotaan berdampak pada peningkatan pencemaran lingkungan akibat
          limbah padat, cair maupun gas secara signifikan. Limbah padat cukup
          membebani sistem pengelolaan persampahan, khususnya terkait
          penyediaan tempat pembuangan akhir sampah (TPA) dan tempat
          pembuangan sementara (kontainer). Rendahnya kualitas dan kuantitas
          pelayanan persampahan sebagai akibat dari terbatasnya sarana dan
          prasarana persampahan. Kebutuhan sarana angkutan dan kontainer di
          Kota Makassar masih sangat besar sehingga diperlukan adanya dukungan
          dari pihak swasta dalam mensukseskan dan menggalakan Program
          Makassar Bersih dengan tidak membuang sampah di sembarangan
          tempat, senatiasa melakukan pembersihan di lingkungan masing-masing
          dan melakukan aksi penanaman pohon penghijauan serta menerapkan
          konsep kalau tidak bisa membersihkan, hendaknya tidak mengotori.

       2. Pengelolaan Lingkungan Hidup Perkotaan.

          Pelaksanaan pembangunan di Kota Makassar di harapkan dapat menjamin
          keberlajutan (suistainable development) dengan tetap mengedepankan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006             20
          pelestarian lingkungan hidup.    Startegi yang akan dilakukan oleh
          Pemerintah Kota Makassar      yaitu bagi pelaku ekonomi yang ingin
          berinvestasi dengan menanamkan modalnya yang bersentuhan dengan
          kegiatan pembangunan fisik di Kota Makassar, harus melaksanakan
          pengelolaan lingkungan hidup seperti melakukan analisis dampak
          lingkungan (Amdal), UPL, UKL dan menerapkan sistem pengelolaan
          limbah yang baik.

  IV. PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.

          Untuk meningkatkan kualitas aparatur serta pelayanan yang diberikan
   kepada publik, maka ditetapkan 5 program utama yang terdiri dari program
   peningkatan kapasitas kelembagaan, peningkatan profesionalisme aparatur,
   pengelolaan keuangan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik dan
   peningkatan kualitas materi dan penyebaran informasi.     Program tersebut
   diimplementasikan Pemerintah Kota Makassar melalui :

   a. Memfasilitasi Penelitian Pengembangan Kebijakan Daerah.

       Penelitian pengembangan kebijakan daerah diarahkan untuk meningkatkan
       intensitas dan kualitas penelitian guna mendukung perumusan kebijakan
       dalam memecahkan permasalahan atau kendala pembangunan yang
       dilaksanakan di Kota Makassar. Program ini difokuskan pada pelaksanaan
       penelitian dan pengkajian yang terkait / untuk menjadi bahan penetapan
       kebijakan pembangunan Pemerintah Kota Makassar secara berkelanjutan.

   b. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal.
      Penyusunan Standar Pelayanan Minimal ditujukan untuk lebih memberikan
      pelayanan yang lebih optimal kepada publik sesuai standar yang telah dibuat.
      Ada beberapa sektor yang diprioritaskan dalam rangka program ini
      diantaranya mengenai penanganan kesehatan, pendidikan dan pelayanan
      yang diberikan di kecamatan maupun di kelurahan.

   c. Sistem Informasi PBB secara on line.

       Sistem informasi ini berfungsi untuk memonitoring secara langsung mengenai
       perkembangan PAD yang berasal dari pajak Bumi dan Bangunan pada
       kecamatan dan kelurahan di Kota Makassar, sehingga perkembangan setiap
       waktu dapat terpantau secara langsung dengan menggunakan sistem on line.



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006              21
   d. Pengembangan SIMDUK dalam kerangka SIAK.

       Program ini ditujukan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada
       masyarakat khususnya dalam pencatatan penduduk yang dapat dilaksanakan
       langsung di kecamatan. Program ini diharapkan sudah dapat diaplikasikan
       pada semua kecamatan di Kota Makassar pada Tahun 2006.

V. PEMBANGUNAN POLITIK, HUKUM DAN HAM.

           Pembangunan politik, hukum dan HAM di Kota Makassar diarahkan pada
   terciptanya suasana kehidupan politik yang demokratis , tertib dan aman,
   terbangunnya budaya tertib hukum bagi seluruh elemen masyarakat dan
   sekaligus menghargai dan menggalakkan penegakan HAM.          Kebijakan ini
   ditetapkan dalam 3 program utama yaitu pembinaan kehidupan politik yang
   demokratis, penegakan hukum dan HAM serta program legislasi daerah. Agenda
   Pemerintah Kota Makassar diimplementasikan melalui :

   a. Penyusunan berbagai produk Peraturan Daerah.
      Penyusunan berbagai produk Perda dimaksudkan untuk memberikan
      landasan hukum yang ”up to date” bagi aparat Pemerintah Kota Makassar
      maupun masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di Kota
      Makassar.

   b. Penyebarluasan produk hukum / Perda Kota Makassar.
      Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung penegakan peraturan daerah
      yang telah dihasilkan dalam bentuk sosialisasi, pembinaan serta penegakan
      hukum bagi yang melakukan pelanggaran.




Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006           22
                              BAB. III.
       KEBIJAKAN UMUM KEUANGAN DAERAH YANG MEMUAT KEBIJAKAN
                      PENDAPATAN DAN BELANJA.

3.1.    Kondisi Umum Pendapatan Daerah.

                 Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2006 ini disusun
        berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang
        Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan
        Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
        Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan
        Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
                 Dalam Tahun Anggaran 2006 ini, Pendapatan Daerah Kota Makassar
        direncanakan setelah anggaran perubahan sebesar Rp.821.898.582.315,- dan
        dapat direalisasi kan sebesar Rp. 830.385.144.641.,28 atau 101,03 % yang
        terdiri dari 3 (tiga) kelompok pendapatan yaitu :
        1. Pendapatan Asli Daerah;
        2. Dana Perimbangan;
        3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah.
               Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2006 terdiri dari Pajak
        Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil
        Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan serta Lain- Lain Pendapatan
        Asli Daerah Yang Sah secara kumulatif direncanakan sebesar
        Rp.114.775.532.315,-     dan dapat direalisasi        kan sebesar Rp.
        130.537.475.413 atau 113.73 % . yang bersumber dari :
        −   Pajak Daerah                                             7 jenis penerimaan;
        −   Retribusi Daerah                                     26 jenis penerimaan;
        −   Hasil Perusahaan Milik Daerah                            9 jenis penerimaan;
            Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
            Yang Dipisahkan
        −   Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah    7 jenis penerimaan.
                Pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan direncanakan
        dalam Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp.700.848.739.000,- yang bersumber
        dari :
        −   Bagi Hasil Pajak                                     3 jenis penerimaan;
        −   Bagi Hasil Bukan Pajak                             4 jenis penerimaan ;
        −   Dana Alokasi Umum                                  1 jenis penerimaan;

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006                         23
       −   Dana Alokasi Khusus (DAK)                           1 jenis penerimaan;
       −   Bagi Hasil Pajak dan Bantuan                        5 jenis penerimaan;
           Keuangan dari Pemerintah Propinsi
       -   Dari Lain-lain Pendapatan Yang Sah                  1 jenis penerimaan.

3.2.    Permasalahan Utama Pendapatan Daerah.
                Setelah mencermati perjalanan Pendapatan Daerah tahun
       sebelumnya, maka Pengelolaan Pendapatan Daerah pada tahun 2006 masih
       diperhadapkan masalah-masalah utama yang perlu mendapatkan perhatian,
       antara lain :
       1. Sebagian Pendapatan Daerah belum memiliki Data Base yang akurat;
       2. Pelaksanaan sanksi belum sepenuhnya dilaksanakan;
       3. Sumber Daya Aparatur khususnya pengelola Pendapatan Daerah masih
          perlu ditingkatkan;
       4. Penerimaan masyarakat terhadap suatu aturan yang menyangkut pajak dan
          retribusi belum sepenuhnya;
       5. Menurunnya kemampuan bayar sebagian wajib pajak/retribusi sebagai
          akibat dari meningkatnya harga BBM, meningkatnya biaya produksi dan
          kebutuhan hidup.
                Hal tersebut secara umum tidak terlepas dari situasi dan kondisi
       perekonomian, keamanan serta ketertiban masyarakat.

3.3.   Estimasi Pendapatan Daerah.
              Dengan berpegang pada kebijakan Pendapatan Daerah dengan tetap
       memperhatikan kondisi obyektif masyarakat dan peraturan perundang–
       undangan yang berlaku, maka Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2006
       direncanakan sebesar Rp.821.898.82.315,- yang terdiri dari:




Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006                   24
       1.1        Pendapatan Asli Daerah            =   Rp.      114,775,532,315.00
       1.1.1 Pajak Daerah                           =   Rp.          68,904,344,015.00
       1.1.2 Retribusi Daerah                       =   Rp.          39,951,804,850.00
       1.1.3 Bagian Laba Usaha Daerah               =   Rp.           2,411,383,450.00
       1.1.4 Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah   =   Rp.           3,508,000,000.00

       1.2        Dana Perimbangan                  =   Rp.      700,848,739,000.00
       1.2.1 Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak       =   Rp.          95,464,739,000.00
       1.2.2 Dana Alokasi Umum                      =   Rp.      513,004,000,000.00
       1.2.3 Dana Alokasi Khusus                    =   Rp.          14,680,000,000.00
       1.2.4 Bagi Hasil Pajak dan Bantuan           =   Rp.          77,700,000,000.00
                  Keuangan dari Propinsi

       1.3        Lain-Lain Pendapatan Yang Sah     =   Rp.           6,274,311,000.00


       Dari jumlah tersebut di atas bila dibandingkan dengan anggaran pokok
       Pendapatan     Daerah sebesar Rp.808.321.617.705,- berarti mengalami
       kenaikan sebesar Rp.13.576.964.610,- atau 1,68%           atau sebesar
       Rp.821.898.582.315 dan pada akhir tahun anggaran telah direalisir sebesar
       Rp.830.385.144.641,28 atau 101,03 %,-
       I.    PENDAPATAN ASLI DAERAH.
                     Bagian Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2006
             direncanakan setelah perubahan sebesar Rp.114.775.532.315,- bila
             dibandingkan    dengan     anggaran   sebelum    perubahan    sebesar
             Rp.113.803.878.705,-      berarti   mengalami     kenaikan    sebesar
             Rp.971.653.610,- atau meningkat sebesar 0,85%. Pada akhir tahun
             anggaran telah terealisir sebesar Rp.130.537.475.413,25 atau 113,73%
             Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2006 bersumber dari :

             1.      Pajak Daerah.
                     Pendapatan yang bersumber dari Pajak Daerah Tahun Anggaran
                     2006 pada anggaran pokok dianggarkan sebesar Rp.68.744.343.215
                     dan setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.68.904.344.015,-
                     berarti mengalami kenaikan sebesar Rp.160.000.000,- dan dapat

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006                       25
                direalisasi kan sebesar Rp.76.024.549.855 atau 110,33%. Rincian
                Pajak Daerah Tahun Anggaran 2006 setelah perubahan
                digambarkan dalam tabel 1 berikut :

                                        T A B E L 1.
                                  PENDAPATAN PAJAK DAERAH
                                    TAHUN ANGGARAN 2006.

                                                                   T ahu n
                NO                       U R A IA N
                                                                    2 006
                  1                            2                       4
                  1   P   .H o te l                              1 4 .8 2 2 . 6 1 8 .0 0 0
                  2   P   .R e s to r a n                        1 6 .8 8 5 . 7 7 5 .0 4 0
                  3   P   .H ib u r a n                            5 .3 1 1 . 6 5 9 .9 7 5
                  4   P   .R e k la m e                            5 .1 5 5 . 9 3 5 .0 0 0
                  5   P   .P e n e r a n g a n J a la n          2 5 .0 8 1 . 3 5 0 .0 0 0
                  6   P   . P a rk i r                             1 .3 4 7 . 0 0 6 .0 0 0
                  7   P   .G a l.G o l o n g a n C                    3 0 0 . 0 0 0 .0 0 0

                      J u m l a h                                6 8 .9 0 4 . 3 4 4 .0 1 5


           2.   Retribusi Daerah.
                        Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Daerah Tahun
                Anggaran 2006 yang bersumber dari 26 jenis retribusi direncanakan
                setelah perubahan sebesar Rp.39.951.804.850,- bila dibandingkan
                dengan anggaran pokok sebesar Rp.40.607.097.440,- berarti
                mengalami penurunan sebesar Rp.655.292.590,- dan dapat direalisir
                sebesar Rp. 37.070.423.919,89 atau 92,79 %.
                        Dari 26 jenis Reribusi Daerah, 13 jenis pendapatan retribusi
                direncanakan      mengalami     peningkatan    dalam       rencana
                penerimaanya, yaitu :
                1. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP;
                2. Retribusi pelayanan pemakaman;
                3. Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum;
                4. Retribusi Pasar;
                5. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan;
                6. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
                7. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
                8. Retribusi Penyeberangan Diatas Air;
                9. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ;
                10. Retribusi Izin Gangguan;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006                           26
                11. Retribusi Perindustrian dan perdagangan;
                12. Retribusi Bidang Koperasi;
                13. Retribusi Jasa Konstruksi.

           3.   Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan
                Daerah Yang Dipisahkan.
                         Pendapatan yang bersumber dari Hasil Perusahaan Milik
                Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
                Tahun Anggaran 2006 setelah perubahan dianggarkan sebesar
                Rp.2.411.383.450,-, bila dibandingkan dengan anggaran sebelum
                perubahan hanya sebesar Rp.1.849.938.050,- ini berarti mengalami
                peningkatan sebesar Rp.561.445.400,- Pada akhir tahun anggaran
                telah direalisir sebesar Rp.1.891.718.875,- atau 78,45%.

           4.   Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

                     Pendapatan yang bersumber dari Lain – lain Pendapatan Asli
                Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2006 pada angaran pokok
                sebesar Rp.2.602.500.000,- dan setelah perubahan menjadi
                Rp.3.508.000.000,- berarti mengalami peningkatan sebesar
                Rp.905.500.000,- dan pada akhir tahun anggaran telah terealisir
                sebesar Rp.15.550.378.276,-. atau 443,29 %.

II. DANA PERIMBANGAN
    1. Bagi Hasil Pajak

       Pendapatan yang bersumber dari bagi hasil pajak tahun anggaran 2006 yang
       dianggarkan setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 94.573.050.000
       dapat direalisir sebesar Rp.88.595.801.074,- atau 93,68 %.

    2. Bagi Hasil Bukan Pajak

       Pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Bukan Pajak tahun anggaran
       2006 dianggarkan setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.891.689.000
       dapat direalisir sebesar Rp.981.232.834,- atau 100,04 %.

    3. Dana Alokasi Umum

       Pendapatan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum tahun anggaran 2006
       dianggarkan setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.513.004.000.000
       dapat direalisir sebesar Rp.513.004.000.000,- atau 100%.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006            27
       4. Dana Alokasi Khusus

         Pendapatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus tahun anggaran 2006
         dianggarkan setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.14.680.000.000,-
         dapat direalisir sebesar Rp.14.380.000.000,- atau 97,69%.

III.     LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
         Pendapatan yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan yang Sah tahun
         anggaran 2006 dianggarkan setelah perubahan, dianggarkan sebesar
         Rp.83.974.311.000 dapat direalisir sebesar Rp.82.866.635.320,- atau 98,70%.

3.4. Arah Kebijakan Umum Pendapatan Daerah.
                Sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
        Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
        Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
        serta menyikapi perkembangan dan dinamika perkembangan penyelenggaraan
        pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang setiap tahun
        meningkat, maka Pemerintah Kota Makassar melakukan berbagai upaya dalam
        mendukung percepatan pelaksanaan dan perwujudan otonomi daerah
        khususnya dibidang Pendapatan Daerah.
                Sejalan dengan hal tersebut, setelah keluarnya Undang-undang Nomor
        34 Tahun 2000 sebagai perubahan Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997
        tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kota Makassar telah
        menetapkan berbagai Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah maupun
        Retribusi Daerah. Hal ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota dalam
        mendorong peningkatan pembangunan disegala bidang dengan meningkatkan
        sumber pendapatan daerah baik melalui Intensifikasi maupun Extensifikasi
        sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap
        memperhatikan kondisi dan daya pikul masyarakat.

3.5.Strategi dan Prioritas Pendapatan Daerah.
                 Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2006 ini direncanakan
        mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan target yang
        ditetapkan tahun sebelumnya. Kendatipun demikian, target pendapatan tersebut
        tetap disusun dengan berlandaskan pada kepastian dan kehati-hatian, dengan
        mempertimbangkan kemampuan masyarakat. Dalam pelaksanaan dan
        implementasinya, prinsip-prisip transparan, akuntabel serta penyederhanaan
        proses penetapan Pajak        Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006                28
       ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 43
       Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi
       Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain menjadi acuan dan pedoman
       pokok.
                Transparansi dan penyederhanaan proses penetapan Pajak Daerah
       maupun Retribusi Daerah merupakan langkah alternatif yang akan
       dikembangkan dan ditingkatkan dalam memupuk rasa kedekatan dan tanggung
       jawab antara masyarakat selaku wajib pajak/retribusi dengan pemerintah kota.
                Untuk menjamin pencapaian target dan optimalisasi pendapatan daerah
       tahun anggaran 2006, maka berbagai upaya yang telah diupayakan tahun–
       tahun sebelumnya, tetap diteruskan antara lain:
       1. Melanjutkan up-dating data obyek dan subyek pajak melalui sistem
           komputerisasi terhadap wajib pajak Hotel dan Restoran;
       2. Memantapkan pelaksanaan sistem pungutan yang berorientasi pada
           peningkatan pengawasan baik pengawasan fungsional maupun
           pengawasan melekat;
       3. Meningkatkan Intensifikasi operasional pemungutan pendapatan daerah;
       4. Melanjutkan upaya peningkatan sumber daya aparatur pengelola
           pendapatan baik segi mental maupun keterampilan sehingga benar-benar
           dapat diandalkan sebagai aparat pemungut yang cakap, terampil, jujur dan
           berhasil;
       5. Pemantapan fungsi Dinas Pendapatan Daerah selaku kordinator
           Pendapatan Daerah dan terus membina dan meningkatkan kordinasi
           dengan SKPD terkait dalam usaha peningkatan pendapatan daerah;
       6. Melakukan pembinaan dan mendorong peningkatan potensi dan
           kemampuan wajib pajak dan retribusi untuk dapat melaksanakan
           kewajibannya;
       7. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dan
           retribusi melalui pengembangan dan peningkatan kualitas prasarana dan
           sarana pelayanan yang telah dimiliki.

3.6.    Kondisi Umum Belanja Daerah.
               Sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
        Nomor 903/2429/SJ tanggal 21 September 2005 perihal Pedoman
        Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2006 dan Pertanggungjawaban
        Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2006, maka Anggaran Pendapatan dan
        Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 ini disusun dengan mengacu kepada

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006               29
       Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 dimana pola dan struktur APBD
       disusun sesuai dengan pola dan struktur yang ditetapkan dalam Keputusan
       Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengurusan,
       Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara
       Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan
       Penyusunan Perhitungan APBD.
                Berpedoman pada pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan
       Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 sebagaimana disebutkan diatas, maka
       susunan/struktur Belanja Daerah yang semula dikelompokkan dua bagian
       akan dibagi kedalam 4 (empat) Bagian Belanja yaitu; Bagian Belanja Aparatur,
       Belanja Pelayanan Publik, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dan
       Belanja Tidak Tersangka dimana untuk Bagian Belanja Aparatur dan Belanja
       Pelayanan Publik dirinci menurut Kelompok Belanja yang meliputi Belanja
       Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan serta Belanja Modal.
       Setiap Kelompok Belanja dibagi kedalam Jenis Belanja, yaitu Belanja
       Pegawai/Personalia, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Perjalanan Dinas dan
       Belanja Pemeliharaan.
                Untuk mendukung peningkatan dana investasi/belanja modal dalam
       tahun anggaran 2006 ini, maka pengalokasian anggaran belanja, seperti
       halnya tahun anggaran sebelumnya tetap diarahkan untuk mendukung
       kegiatan operasional dan kegiatan yang diperlukan dalam menggerakkan roda
       pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan
       memelihara hasil pembangunan yang telah dicapai agar tetap dapat
       difungsikan secara optimal, dengan mengacu dan berpedoman pada tugas
       pokok dan fungsi dari masing-masing Perangkat Daerah.
                Upaya penghematan melalui penyediaan anggaran berdasarkan
       kebutuhan riil dan rasional dengan tetap membuka kemungkinan peningkatan
       penyediaan anggaran secara terbatas terhadap unit kerja secara selektif
       merupakan upaya yang terus dilanjutkan dalam tahun anggaran ini.
                Kendatipun demikian peningkatan Belanja Administrasi Umum tidak
       sepenuhnya dapat dihindari, dimana peningkatan anggaran tersebut sangat
       dipengaruhi oleh peningkatan anggaran untuk pembayaran gaji PNS terutama
       penyediaan anggaran untuk kenaikan Gaji Pokok dan Tunjangan Keluarga
       PNS yang mencapai rata-rata sebesar 15%, kenaikan Tunjangan Fungsional
       rata-rata sebesar 10%, Kenaikan Tunjangan Pangan, Kenaikan Tunjangan
       Struktural, tambahan Tunjangan Fungsional Umum untuk PNS yang tidak


Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006               30
       memangku jabatan struktural/fungsional dan penyediaan anggaran untuk
       pembayaran gaji bulan ke XIII bagi PNS seperti tahun anggaran 2005.
                Seperti diamanatkan dalam Pedoman Penyusunan APBD Tahun
       Anggaran 2006, biaya pemeliharaan kendaraan untuk Satuan Kerja Perangkat
       Daerah yang semula dialokasikan secara terpusat pada Sekretariat Daerah,
       telah direalokasikan dan disediakan anggarannya pada masing-masing Satuan
       Kerja sesuai dengan jumlah kendaraan yang berada dibawah tanggung jawab
       Satuan Kerja yang bersangkutan. Kendatipun besaran biaya operasi dan
       pemeliharaan kendaraan tersebut dialokasikan berdasarkan standard
       pembiayaan minimal yang telah ditetapkan, namun dengan meningkatnya
       harga BBM terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2005 yang berdampak terhadap
       harga suku cadang, secara otomatis akan menambah besar anggaran yang
       harus direalokasikan pada Satuan Kerja. Diharapkan dengan realokasi
       anggaran ini, kendaraan dinas operasional dimaksud dapat dimanfaatkan
       dengan lebih efektif dengan biaya yang lebih efisien sehingga kendaraan
       dimaksud dapat terawat dengan baik dan dengan demikian diharapkan dapat
       memperpanjang umur tekhnisnya.
                Dalam rangka upaya untuk meningkatkan kesejahteraan Tenaga
       Kontrak dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar, dalam tahun anggaran
       2006 ini, Upah Tenaga Kontrak yang semula Rp.325.000,- ditingkatkan
       menjadi Rp.450.000,- per bulan. Sementara itu tunjangan operasional yang
       juga merupakan bagian dari penghasilan Tenaga Kontrak, dinaikkan dan
       diseragamkan menjadi Rp.6.000,- per hari atau Rp.180.000,- per bulan.
       Dengan peningkatan kedua jenis penghasilan dimaksud, maka Tenaga
       Kontrak dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar mendapatkan penghasilan
       tetap atau Take Home Pay minimal Rp. 630.000,- setiap bulan.
                Pemegang Kas dan Pemegang Barang beserta pembantunya pada
       Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah merupakan ujung tombak yang
       mengemban tugas yang cukup berat, strategis dan menentukan dalam
       pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Daerah. Menyadari hal tersebut,
       dalam tahun anggaran 2006, tunjangan yang diberikan dalam bentuk honor
       bulanan kepada Pemegang Kas/Barang akan dinaikkan 2 kali lipat.
                Dalam rangka upaya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan PNS
       khususnya dalam menyambut Hari Raya, maka dalam Tahun Anggaran 2006
       ini, alokasi anggaran untuk tunjangan kesejahteraan akan ditingkatkan
       jumlahnya sehingga pemberian tunjangan dimaksud dapat lebih diperluas
       jangkauannya. Diharapkan dengan peningkatan anggaran tersebut, maka

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006            31
       seluruh PNS Pemerintah Kota Makassar yang jumlahnya mencapai sekitar
       13.964 orang, terbantu dalam menyambut Hari Raya dalam Tahun Anggaran
       2006 ini.
               Seperti halnya tahun sebelumnya, untuk pengelompokan Belanja
       Daerah kedalam Bagian Belanja Aparatur maupun Bagian Belanja Publik,
       tetap digunakan pendekatan dua jenis methode/pendekatan yaitu :
               Untuk Belanja Administrasi Umum (BAU), digunakan methode/
       pendekatan Organik. Dengan methode/pendekatan ini, seluruh anggaran
       Belanja Administrasi Umum (BAU) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
       berbentuk Dinas dikategorikan dan dikelompokkan sebagai Belanja Publik.
       Sedangkan seluruh Belanja Administrasi Umum (BAU) Satuan Kerja
       Perangkat Daerah yang berbentuk Badan/Kantor atau Unit Kerja lain yang
       tidak menyelenggarakan pelayanan masyarakat secara langsung,
       dikategorikan dan dikelompokkan sebagai Belanja Aparatur.
               Untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan serta Belanja Modal,
       digunakan methode/pendekatan Obyek. Dengan methode/pendekatan ini,
       Belanja Operasi dan Pemeliharaan maupun Belanja Modal pada Satuan Kerja
       Perangkat Daerah akan dibagi kedalam 2 jenis yaitu Belanja Aparatur atau
       Belanja Pelayanan Publik, disesuaikan dengan tujuan dari kegiatan,
       pengadaan asset dan belanja tersebut.
               Berdasarkan kebijakan dan methode/pendekatan sebagaimana
       dikemukakan diatas, Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 direncanakan
       pada anggaran pokok sebesar Rp.824.893.386.957,-              bertambah pada
       perubahan APBD 2006 sebesar Rp.23.766.055.411,- sehingga menjadi
       Rp.848.660.214.368,- atau meningkat sebesar 2.88% yang pada akhir tahun
       anggaran telah terealisir sebesar Rp.811.195.674.356,- terdiri atas :
       a. Belanja Aparatur Daerah sebesar Rp.224.870.528.359,- atau naik sebesar
           35.9%;
       b. Belanja Pelayanan Publik sebesar Rp.582.160.931.009,- atau naik sebesar
          1.43%;
    c. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan sebesar Rp.41.628.755.000,- atau
       naik sebesar 26.68% ;
    d. Belanja Tidak Tersangka semula dianggarkan sebesar Rp.1.000.000.000,- dan
       setelah perubahan anggaran ditiadakan.




Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006               32
                                 BAB.IV .
                    PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.
1.2.   Kondisi Sosial Ekonomi.
              Berdasarkan data jumlah penduduk Kota Makassar tahun 2006 sebesar
       1.193.408 jiwa dengan laju pertumbuhan 1.64%. Perkembangan Kota
       Metropolitan    Makassar yang sangat dinamis menyebabkan terjadinya
       perbedaan jumlah penduduk antara siang dan malam hari sebanyak 114.487
       (10,42%) sedangkan kepadatan penduduk sebesar 6.789 jiwa/km².
              Jumlah angkatan kerja pada tahun 2006 di Kota Makassar sebanyak
       492.488 orang. Dari jumlah tersebut tercatat 434.924 orang berstatus bekerja
       dan sebanyak 67.494 orang mencari pekerjaan. Dengan demikian angkatan
       kerja yang terserap dalam lapangan pekerjaan mencapai sekitar 85,7% dan
       tingkat pengangguran terbuka sekitar 12,1%. Dari angkatan kerja pada tahun
       2006, menurut lapangan sektor/ lapangan usaha yang lebih banyak berturut-
       turut terserap pada sektor perdagangan sekitar 37,21% sektor jasa-jasa
       sekitar 25,90%, sektor industri pengolahan sekitar 12,17% serta sektor
       angkutan dan komunikasi sekitar 9,44%.
              Kondisi pendidikan di Kota Makassar antara lain tercermin dari Angka
       Partisipasi Sekolah (APS), penduduk usia SD (7-12 tahun) tercatat 103,53 %,,
       APS usia SLTP (13-15 tahun) sekitar 81,97% dan APS usia SLTA (16-18
       tahun) mencapai 54,32 %, Menurut tingkat pendidikan yang tamat, tercatat
       tamat pendidikan SLTP ke atas mencapai angka 65,68% atau rata-rata lama
       sekolah mencapai sekitar 10,2 tahun. Penduduk usia 10 tahun ke atas di Kota
       Makassar yang melek huruf mencapai sekitar 96,09% dengan demikian masih
       ada penduduk buta huruf sekitar 3,91%.
              Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) sesuai hasil Pendataan Sosial
       Ekonomi tahun 2005 (PSE05), berjumlah 69.618 RTM, dari total 278.921
       rumah tangga di Kota Makassar.
              Kondisi ekonomi makro Kota Makassar dilaporkan sebagai berikut :
       Nilai Produk Domestik Bruto (PDRB) berdasarkan harga berlaku tahun 2005
       diperkirakan mencapai sebesar 15,710 trilyun rupiah atau tercatat kenaikan
       sekitar 19,67%. Sementara pertumbuhan ekonomi riil Kota Makassar tercermin
       dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan dihitung berdasarkan tahun
       dasar tahun 2005 diperkirakan sekitar 7,1%.
              Pertumbuhan ekonomi Kota Makassar ditentukan oleh peranan dari
       sektor-sektor ekonomi dalam struktur ekonomi yaitu perdagangan, hotel dan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006               33
       restoran yang terbesar sekitar 28,09% diikuti sektor industri pengolahan
       sekitar 23,09% dan ketiga adalah peranan sektor angkutan dan komunikasi
       sekitar 16,23%. Sementara urutan keempat dan kelima adalah sektor jasa
       dan sektor keuangan masing-masing sekitar 11,28% dan 10,78%.

2.3    Rencana Program/ Kegiatan.
              Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun
       Anggaran 2006 disusun berbasis kinerja maka usulan Program dan Kegiatan
       berdasarkan pada Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing SKPD yang telah
       dijabarkan ke rencana strategis.
              Pada anggaran yang berbasis kinerja yang diterapkan seperti tahun
       sebelumnya, tidak dikenal lagi istilah Belanja Rutin dan Pembangunan tetapi
       berubah menjadi Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasional dan
       Pemeliharaan untuk kegiatan yang mendukung tugas pokok dan sifatnya
       bukan investasi sedangkan kegiatan yang sifatnya investasi dan menambah
       aktiva dikategorikan kedalam Belanja Modal. Kedua kelompok belanja tersebut
       pada proses perencanaan dikategorikan kedalam Belanja Langsung.
             Bahwa program dan kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kota
       Makassar saat ini adalah merupakan akumulasi dari aspirasi masyarakat yang
       disusun dan diarahkan pada bidang yang strategis yang tertuang dalam Arah
       dan Kebijaksanan Umum APBD, kesemua itu ditujukan untuk mendorong
       secara maksimal kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat.
             Program dan kegiatan dijabarkan pada 17 Bidang Kewenangan.
       Secara rinci program dan kegiatan dimaksud dijabarkan dalam bidang dan unit
       organisasi sebagai berikut :

A. BIDANG ADMINISTRASI UMUM PEMERINTAHAN .
   PROGRAM :
   o Peningkatan kapasitas kelembagaan;
   o Peningkatan profesionalisme aparatur;
   o Pengelolaan keuangan daerah;
   o Peningkatan kualitas pelayanan publik;
   o Peningkatan kualitas materi dan penyebaran informasi.
   o Program Peningkatan kesejahteraan sosial, budaya dan agama;
   o Program Pembinaan pemuda dan olahraga ;
   o Program Peningkatan kesejahteraan keluarga dan kesetaraan gender.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006              34
   o   Program Peningkatan penegakan hukum dan HAM;
   o   Program Legislasi daerah;
   o   Program peningkatan ketahanan ekonomi;
   o   Program peningkatan penataan ruang;
   o   Program pembinaan kehidupan politik yang demokratis;
   o   Program peningkatan kualitas pendidikan.

    SEKRETARIAT KOTA MAKASSAR.
        Sekretariat Kota Makassar pada Tahun Anggaran 2006 telah mengalokasikan
anggaran untuk kegiatan Belanja Operasi dan Pemeliharaan sebesar
Rp.7.967.920.000,- pada anggaran pokok dan pada anggaran perubahan menjadi
Rp.10.481.420.000,- bertambah sebesar Rp.2.513.500.000,- dengan realisasi fisik
dan keuangan untuk belanja operasional dan pemeliharaan                   sebesar
Rp.8.975.006.634,- atau         85,62%. Sedangkan kegiatan Belanja Modal yang
dianggarkan pada anggaran pokok sebesar Rp.34.029.747.500,- dan pada anggaran
perubahan menjadi Rp.36.341.180.500,- bertambah sebesar Rp.2.311.433.000,-
dimana realisasi keuangan sebesar Rp.35.291.401.964,- atau 97,11% dan realisasi
fisik juga mencapai 97,11%.
        Berikut kegiatan Belanja Operasional dan Pemeliharaan serta Belanja Modal
pada Sekretariat Kota Makassar :

Belanja Operasi dan Pemeliharaan.
    Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah :
    1. Penyusunan sistim pelaporan dan evaluasi kegiatan dampak
         pembangunan, jumlah anggaran sebesar Rp.74.995.000,- telah terealisir
         sebesar Rp.74,497,905,- atau mencapai 99,33%;
    2. Penyusunan data jabatan struktural dan non struktural perangkat daerah
         dengan anggaran sebesar Rp.50.000.000,- telah teralisir sebesar 100%
         baik fisik maupun keuangan;
    3. Penyusunan standar jabatan dengan anggaran Rp.50.000.000,- telah
         terealisir 100% baik fisik maupun keuangan;
    4. Penyusunan buku tentang kelembagaan Pemerintah Kota Makassar di
         anggarkan Rp.125.000.000,- telah terealisasi    sebesar 100% baik fisik
         maupun keuangan;
    5. Penyusunan formasi jabatan fungsional dianggarkan Rp.41.500.000,- telah
         terealisir sebesar 100% baik fisik maupun keuangan;



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006             35
     6.    Penyusunan uraian tugas UPTD telah terealisir sebesar Rp.40.000.000,-
           atau sudah mencapai 100% baik fisik maupun keuangan;
     7.    Penyusunam       revisi  perda      P3KD    jumlah   anggaran     sebesar
           Rp.100.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.99.000.000,- atau 99%;
     8.    Penyusunan laporan keprotokoleran tidak terealisasi        dengan jumlah
           anggaran sebesar Rp. 80.000.000,-;
     9.    Lokakarya pendalaman kelembagaan Pemerintah Kota Berbasis
           manajemen perubahan dengan jumlah dana sebesar Rp.70.000.000,-
           yang realisasi nya sebesar 67.500.000,- atau 96,42%;
     10.   Sosialisasi tata naskah dinas dalam jajaran Pemerintah Kota Makassar
           jumlah dana pada anggaran pokok sebesar Rp.65.000.000,- dan mendapat
           tambahan dana pada anggaran perubahan sebesar Rp. 65.000.000,- jadi
           jumlah keseluruhan anggarannya menjadi Rp.130.000.000,- dan realisasi
           sebesar Rp.130.000.000,- atau 100 % baik fisik maupun keuangan;
     11.   Pendataan data base kepegawaian telah terealisir sebesar 100% dengan
           jumlah dana sebesar Rp.35.000.000,-;
     12.   Penyusunan uraian tugas jabatan non struktural telah terealisir
           100% baik fisik maupun keuangan dengan jumlah anggaran sebesar
           Rp.60.000.000,-;
     13.   Pembinaan pengendalian administrasi pembangunan jumlah dana
           Rp.89.240.000,- telah terealisir sebesar Rp.88.414.750,- atau 99,07% baik
           fisik maupun keuangan;
     14.   Pengembangan data base asset daerah pada anggaran pokok dengan
           jumlah dana sebesar Rp.200.000.000,- dan pada anggaran perubahan
           jumlah anggaran menjadi Rp.325.000.000,- dengan realisasi       keuangan
           sebesar Rp. 324.500.000,- atau 99,84% baik fisik maupun keuangan;
     15.   Biaya pengamanan administrasi/sertifikasi asset pemda jumlah dana
           sebesar Rp.550.000.000,- realisasi        sebesar Rp. 498.936.000,- atau
           90,71% baik fisik maupun keuangan;
     16.   Analisis jabatan lingkup Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD jumlah
           dana sebesar Rp.49.000.000,- terealisasi 100% yang dianggarkan pada
           anggaran perubahan;

     Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
     1.    Evaluasi laporan keuangan dan perumusan                   kebijakan teknis
           pengembangan perusahaan daerah jumlah dana                   Rp70.960.000,-



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006                  36
           dengan realisasi sebesar Rp.70.427.910 atau 99,25% baik fisik maupun
           keuangan;
     2.    Diklat sertifikasi bendahara pada anggaran pokok jumlah dana
           Rp.200.000.000,-      dan  pada     anggaran     perubahan   bertambah
           Rp.200.000.000,- maka jumlah anggaran secara keseluruhan sebesar
           Rp.400.000.000,- dan realisasi    sebesar Rp.398.000.000,- atau 99,50%
           baik fisik maupun keuangan;
     3.     Penyusunan sisdur pengelolaan keuangan daerah tidak terealisir dengan
           jumlah anggaran sebesar Rp.200.000.000,-;
     4.    Penyusunan kebijakan akuntansi keuangan daerah tidak terealisir atau
           masih 0 % dengan jumlah dana sebesar Rp.200.000.000,-;
     5.    Diklat dasar akuntansi keuangan daerah terealisir 100% dengan jumlah
           anggaran sebesar Rp.150.000.000,-;
     6.    Penyusunan kinerja keuangan daerah tidak terealisir atau masih 0 %
           dengan jumlah dana sebesar Rp.75.000.000,-;
     7.    Bintek rencana kegiatan RKA SKPD dan DAS SKPD telah terealisir 100 %
           dengan jumlah dana sebesar Rp.200.000.000,-;
     8.    Penyusunan strategi peningkatan pendapatan Asli Daerah melalui
           pengelolaan potensi Wilayah Kota Makassar jumlah dana sebesar
           Rp.660.000.000,- realisasi sebesar Rp.654.077.500,- atau 99,10%;
     9.    Validasi laporan keuangan jumlah dana sebesar Rp.75.000.000,-
           terealisasi     sebesar Rp.70.000.000,- atau 93,33% dianggarkan pada
           anggaran perubahan;
     10.   Bimbingan teknis penatausahaan keuangan daerah jumlah dana sebesar
           Rp.200.000.000,- terealisasi        100% dianggarakan pada anggran
           perubahan;
     11.   Penyusunan dan penelitian belanja langsung dan tidak langsung jumlah
           dana sebesar Rp.175.000.000,- terealisasi      sebesar Rp.150.000.000,-
           atau 85,71% untuk keuangan tapi untuk fisik 100 % dan dianggarkan pada
           anggaran perubahan;
     12.   Pendampingan penyusunan APBD tahun anggaran 2007 berdasarkan
           PERMENDAGRI Nomo 13 tahun 2006 jumlah dana Rp.150.000.000,-
           terealisasi 100% dianggarkan pada anggaran perubahan;
     13.   Penyusunan       analisis standar    belanja   jumlah   dana    sebesar
           Rp.275.000.000,- realisasi     0 % yang dianggarkan pada anggaran
           perubahan;


Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006              37
     14. Bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban
         SKPD jumlah dana Rp.200.000.000,- tidak terealisasi     atau 0% dan
         dianggarkan pada anggaran perubahan.
     Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur;
     1. Ujian dinas penyesuaian ijazah jumlah dana sebesar Rp.46,500,000,-
        dengan realisasi sebesar Rp.38.500.000,- atau 82,79%;
     2. Bimbingan teknis analisis jabatan telah terealisir sebesar 99,28% baik fisik
        maupun keuangan dari target anggaran Rp. 70.000.000,-;
     3. Pemberian perhargaan bagi pegawai teladan telah terealisir 100% baik fisik
        maupun keuangan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 471.800.000,-;
     4. Sosialisasi revisi PP Nomor 105 Tahun 2000 dan KEPMENDAGRI Nomor
        29 Tahun 2003 target anggaran Rp.300.000.000,- telah terealisir sebesar
        Rp.300.000.000,- atau 100 % baik fisik maupun keuangan;
     5. Whorkshop pajak terealisir Rp. 72.000.000,- atau 96,00% untuk keuangan
        dan untuk realisasi        fisik 100% dengan jumlah anggaran sebesar
        Rp.75.000.000,-;
     6. Sosilisasi sensus barang daerah studi dan pengelolaan bidang terealisir
        Rp.371.712.000,- atau 74,27% baik fisik maupun keuangan dengan jumlah
        dana sebesar Rp.500.500.000,-;
     7. Bimbingan teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) telah            terealisir
        100% baik fisik maupun keuangan dengan jumlah dana sebesar
        Rp.60.000.000,-;
     8. Bimbingan teknis perumusan kebijakan publik pada tingkat kecamatan Kota
        Makassar jumlah dana Rp.49.500.000,- terealisasi                   sebesar
        Rp.49.000.000,- atau 98,99% yang dianggarkan pada anggaran perubahan;
     9. Bintek pejabat penatausahaan keuangan pada satuan kerja perangkat
        daerah jumlah dana Rp.200.000.000,- terealisasi 100% (dianggarkan pada
        anggaran perubahan).
     Program Peningkatan Kualitas Materi dan Penyebaran Informasi.
     1. Penyusunan data perekonomian daerah/perusahaan daerah telah terealisir
        Rp.50.014.100,- atau 97,83% baik fisik maupun keuangan dengan jumlah
        anggaran sebesar Rp.51.120.000,-;
     2. Penyebar luasan informasi kebijakan Pemerintah Kota telah terealisir 100%
        dengan jumlah dana sebesar Rp.50.000.000,-;
     3. Sosialisasi Mascot, Brant dan Tagline Makassar Great Expectation terealisir
        100% baik fisik maupun keuangan dengan jumlah dana sebesar
        Rp.201.000.000,-;

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006                38
     4. Pembuatan papan informasi terealisir sebesar Rp.304.500.000,- atau 87%
        dengan jumlah dana sebesar Rp.350.000.000,-;
     5. Sosialisasi penyakit HIV/AIDS terhadap generasi muda sudah terealisasi
        100%      baik fisik maupun keuangan dengan jumlah dana sebesar
        Rp.90.000.000,-;
     6. Penyediaan papan Informasi tanah PEMDA yang baru dibebaskan dimana
        jumlah dana sebesar Rp.80.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar
        Rp.79.960.000,- mencapai 99,95 % dan realisasi fisik mencapai 100%;
     7. Citra pelayanan publik pemerintah kota           jumlah dana sebesar
        Rp.50.000.000,- tidak terealisasi .
     Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Budaya dan Agama;
     1. Penataran guru mengaji se Kota Makassar sudah terealisir 100% dengan
        jumlah anggaran Rp.75.225.000,-;
     2. Penataran Mubaliq/Da’i se Kota Makassar terealisir sebesar 100% dengan
        jumlah dana sebesar Rp. 62.415.000,-;
     3. Kuliah mahasiswa D2 instruktur baca tulis alquran (IBTQ) ke tingkat propinsi
        terealisir 100% dengan jumlah dana sebesar Rp.150.000.000,-.
     Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga;
     1. Sosialisasi penyakit HIV/AIDS terhadap generasi muda dianggarkan sebesar
        Rp.90.000.000,- yang telah terealisasi   sebesar 100% baik fisik maupun
        keuangan;
     2. Sosislisasi bahaya narkoba bagi generasi muda sudah terealisasi     100%
        baik fisik maupun keuangan dengan jumlah dana sebesar Rp.75.000.000,-;
     3. Penataran pelatih dan wasit cabang olah raga Kota Makassar telah terealisir
        100% dengan jumlah dana Rp.60,250,000,-;
     4. Pekan olahraga antar karyawan dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar
        telah terealisasi      77,24% baik fisik maupun keuangan dengan jumlah
        dana sebesar Rp.125.000.000,-;
     5. Sosialisasi Program Pemerintah Kota Makassar Bagi Generasi Muda jumlah
        dana sebesar Rp.50.000.000,- telah terealisasi 76,00% baik fisik maupun
        keuangan;
     6. Pekan olah raga tuna grahita/Porcada (soina) ke Tingkat Propinsi telah
        terealisasi    sebesar 97,53% baik fisik maupun keuangan dengan jumlah
        dana sebesar Rp.85.025.000,-;
     7. Pengiriman kontingen pekan olah raga penyandang cacat ke tingkat Propinsi
        pada anggaran pokok jumlah dana sebesar Rp.50.000.000,- dan pada

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006                39
         anggaran perubahan bertambah menjadi Rp.100.000.000,- dan realisasi
         sebesar Rp. 98.855.000,- atau 98,85%;
     8. Pengiriman kontingen pekan olah raga karyawan ke tingkat Propinsi
         terealisir 98,46% dengan jumlah dana sebesar Rp.50.000.000,-;
     9. Pekan olah raga antar Pondok Pesantren telah terealisasi      97,07% baik
         fisik maupun keuangan dengan jumlah dana sebesar Rp.41.000.000,-;
     10. Sosialisasi UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
         bagi tenaga keolahragaan, jumlah dana yang dianggarkan pada anggaran
         perubahan sebesar Rp.125.000.000,- terealisasi sebesar 100%.
     Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dan Kesetaraan Gender.
     1. Pemantapan Pengarusutamaan Gender (PUG) telah terealisir 100% baik
        fisik maupun keuangan dengan jumlah dana sebesar Rp.60.560.000,-;
     2. Peningkatan peranan perempuan dan wanita dalam kegiatan Lomba
        P2WKSS telah terealisir 99,64% baik fisik maupun keuangan dengan jumlah
        dana sebesar Rp.22.530.000,-;
     3. Pendataan, pembinaan dan pemantauan organisasi wanita se Kota
        Makassar telah terealisir 100% baik fisik maupun keuangan dengan jumlah
        dana sebesar Rp.50.000.000,-;
     4. Whorkshop pemerhati perempuan dan pemetaan perempuan berdasarkan
        organisasi Kesehatan, Ekonomi dan Pendidikan terealisir sebesar
        Rp.75.581.819,- atau 94,47% dengan jumlah dana sebesar Rp.80.000.000,-;
     5. Fasilitasi perlindungan akibat tindak kekerasan dalam rumah tangga sudah
        terealisasi      99,64% baik fisik maupun keuangan dengan jumlah dana
        Rp.69.500.000,-;
     6. Sosialisasi komisi perlindungan anak Indonesia daerah (KPAID) telah
        terealisasi       sebesar Rp.71.712.600,- atau 89,64% baik fisik maupun
        keuangan dengan jumlah dana keseluruhan sebesar Rp.80.000.000,-;
     7. Peringatan Hari Ibu jumlah biaya sebesar Rp.45.000.000,- terealisasi
        100% baik fisik maupun keuangan;
     8. Peringatan Hari Kartini, kemajuan fisik dan keungan sudah mencapai 100%
        baik fisik maupun keuangan dengan jumlah dana sebesar Rp.20.000.000,-;
     9. Peringatan Hari Anak Nasional telah dilaksanakan dengan jumlah dana
        sebesar Rp.20.000.000,- atau 100% baik fisik maupun keuangan;
     Program Peningkatan Penegakan Hukum dan HAM;
     1. Penyebarluasan     produk    hukum     anggaran     pokok    sebesar
        Rp.125.000.000,- dan pada anggaran perubahan ditambah Rp.25.000.000,-

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006             40
        maka jumlah dana secara keseluruhan sebesar Rp.150.000.000,- dengan
        realisasi sebesar Rp.148.925.000,- atau 99,28% baik fisik dan keuangan,-;
     2. Optimalisasi tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional
        dimana kemajuan fisik dan keuangan sebesar 94,50% atau Rp.85.053.000,-
        dengan jumlah dana sebesar Rp.90.000.000,-;
     3. Diklat PPNS dimana kemajuan fisik 100% dan keuangan sudah mencapai
        95,61% atau Rp.164.449.200,- dengan               jumlah dana sebesar
        Rp.172.000.000,-.

Program Legislasi daerah terdiri dari ;
     1. Penyusunan produk hukum daerah, realisasi       sebesar Rp236.666.950,-
        atau 94,66% baik kemajuan fisik maupun kemajuan keuangan dengan
        jumlah dana sebesar Rp.250.000.000,-;
     2. Penyusunan Renstra SKPD Tahun 2005-2010 dan Renja SKPD Tahun 2007
        realisasi fisik dan keuangan sebesar 100% dengan jumlah dana sebesar
        Rp.80.000.000,-;
     3. Persertifikatan asset tanah Pemkot yang baru dibebaskan dengan jumlah
        dana Rp.118.800.000,- dengan realisasi sebesar 100%;
     4. Penilaian asset dan pembuatan peta asset untuk fasum fasos jumlah dana
        sebesar Rp.650.000.000,- terealisasi     sebesar Rp.645.000.000,- atau
        99,23% (dianggarkan pada anggaran perubahan).

Belanja Modal .
   Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan.
   1. Pengadaan barang inventaris daerah, realisasi fisik dan keuangan sebesar
      Rp.11.746.383.500,-     atau 98.10% dengan           jumlah dana sebesar
      Rp.11.973.930.500,-;
   2. Mobilitas  kendaraan      aparatur,  pada    anggaran      pokok  sebesar
      Rp.12.822.500.000,- dan pada anggaran perubahan bertambah menjadi
      Rp.15.110.740.000,- dengan realisasi     sebesar Rp.15.107.010.000,- atau
      99,97%;
   3. Peningkatan Infrastruktur Kecamatan dengan jumlah dana pada anggaran
      pokok       sebesar       Rp.735.380.000,- tetapi nilai kontrak sebesar
      Rp.726.577.600,- telah terealisasi 98,80% baik fisik maupun keuangan;




Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006             41
   Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
   1. Pembebasan          tanah,            realisasi  keuangan           sebesar
      Rp.3.374.539.864,-     atau        88,70% dengan jumlah dana        sebesar
      Rp.3.804.400.000,-;
   2. Pembebasan tanah untuk revitalisasi makam Diponegoro sebesar
      Rp.600.000.000,- telah terealisasi sebesar 48,66% atau Rp.292.000.000,-;
   3. Pembuatan pilar batas wilayah telah terealisir sebesar Rp.533.760.000,- atau
      98,98% dari jumlah dana Rp.539.230.000,-;
   4. Pengadaan/pemasangan panel material lampu jalan jumlah dana
      Rp.1.560.000.000,- dengan realisasi      keuangan Rp.1.508.832.000,- atau
      96,72%;
   5. Pembangunan gedung Pemerintah terealisir 99,69% atau Rp.2.002.299.000,-
      dengan jumlah dana sebesar Rp.2.008,500,000,-.

   SEKRETARIAT DPRD KOTA MAKASSAR.
      Sekretariat DPRD Kota Makassar tahun anggaran 2006 mendapat dana
sebesar Rp.3.547.729.000,- yang terdiri dari Belanja Operasional dan Pemeliharaan
sebesar Rp.420.000.000,- dengan realisasi     fisik dan keuangan sebesar 93.33%
atau Rp392.000,000 ,- dan Belanja Modal pada anggaran pokok              sebesar
Rp.3.029.129.000,- pada anggaran perubahan menjadi Rp 3.127.729.000,- realisasi
keuangan sebesar Rp.2,927.810.,000,- dan realisasi fisik sebesar 93,60%.

Belanja operasional dan pemeliharaan.
   Program Legislasi Daerah terdiri dari ;
   1. Pengembangan sistim informasi managemen sarana komunikasi DPRD
      berbasis pesan LAN jumlah dana sebesar Rp.125.000.000,- dengan realisasi
      fisik dan keuangan 92,00% atau Rp.115.000.000,-;
   2. Pengembangan sistim managemen informasi jumlah dana sebesar
      Rp.250.000.000,- realisasi      keuangan sebesar Rp.249.500.000,- atau
      99,80% baik fisik maupun keuangan;
   3. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD tahun        2005 -2010 dan
      Rencana Kerja (RENJA ) tahun 2007 realisasi fisik dan keuangan mencapai
      61,11% dengan jumlah dana sebesar Rp.45.000.000,-.




Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006              42
Belanja Modal.
   Program Legislasi Daerah terdiri dari :
   1. Belanja Modal alat studio jumlah anggaran sebesar Rp.1.655.729.000,-
      terealisasi sebesar Rp. 1.566.060.000,- atau 94,58%;
   2. Belanja     Modal     Bangunan       Gedung     jumlah     dana    sebesar
      Rp.1.500.000.000,-     dan    pada      anggaran      perubahan    menjadi
      Rp.1,472,000,000,- atau berkurang sebesar Rp.28.000.000,- dengan realisasi
      sebesar Rp.1,361.750.000,- dengan realisasi     fisik dan keuangan sebesar
      92,51%

   DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR .
       Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2006 mendapat
dana Belanja Operasional dan Pemeliharaan Rp.11.542.772.509,- dengan realisasi
fisik dan keuangan sebesar 88,08% atau Rp.10.167.680.820,- dan Belanja Modal
sebesar Rp. 2.861.646.000,- dan realisasi fisik dan keuangan sebesar 90,65% atau
Rp. 2.594.293.500,-, adapun uraian penggunaan anggaran sebagai berikut :

Belanja Operasional dan pemeliharaan.
   Program Pengelolaan Keuangan Daerah :
   1. Peningkatan pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran anggaran pokok sebesar
      Rp.7.099.741.380,- dan setelah perubahan menjadi Rp.4.135.380.309,-
      realisasi    keuangan sebesar Rp.2.400.352.693,- atau 58,04% baik fisik
      maupun keuangan;
   2. Peningkatan pengelolaan PBB jumlah dana sebesar Rp.400.000.000,- jumlah
      realisasi 100% baik fisik maupun keuangan;
   3. Penyempurnaan sistem informasi manual jumlah dana sebesar
      Rp.75.000.000,- realisasi fisik dan keuangan 99,83% atau Rp.74,875,000,-;
   4. Pemeliharaan sistim informasi manajemen PBB secara ON LINE jumlah dana
      sebesar Rp.125.000.000,- dengan realisasi       sebesar    Rp.84.777.820,-
      atau 67,82% baik fisik maupun keuangan;
   5. Rehabilitasi ruangan kantor DISPENDA jumlah dana          Rp.451.125.000,-
      realisasi      sebesar Rp.444.048.550,- atau 98,43% baik fisik maupun
      keuangan;
   6. Pengelolaan dan Peningkatan Pajak Daerah jumlah dana pada anggaran
      pokok Rp.6.240.767.000,- dan pada anggaran perubahan menjadi
      Rp.6.311.267.200,- dan realisasi         sebesar Rp.6.728.376.757 ,- atau
      106,61% baik fisik maupun keuangan;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006            43
   7. Penyusunan Renstra SKPD Tahun 2005-2010 dan Renja Tahun 2007 jumlah
      dana sebesar Rp.45.000.000,- realisasi fisik dan keuangan Rp.35.250.000,-
      atau 78,33%.

Belanja Modal .
   Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan terdiri dari :
   1. Penyempurnaan perangkat dan implementasi layanan sistem informasi
      monitoring data secara on Line jumlah dana pada anggaran pokok sebesar
      Rp.2.506.940.000,-     dan     pada    anggaran      perubahan    menjadi
      Rp.2.478.870.000,- dengan realisasi       sebesar Rp.2.218.967.500,- atau
      89,51% untuk realisasi fisik dan keuangan;
   2. Kegiatan lanjutan TA 2005 Dipenda, jumlah anggaran sebesar
      Rp.237.776.000,- realisasi fisik maupun keuangan sebesar 100%;
   3. Pengadaan mesin porporasi jumlah dana sebesar Rp. 145.000.000,- realisasi
      fisik dan keuangan sebesar Rp.137.550.000,- atau 94.86%.

   BAPPEDA KOTA MAKASSAR.
BAPPEDA Kota Makassar Tahun Anggaran 2006 mendapat dana pada anggaran
Belanja Operasional dan Pemeliharaan sebesar Rp.9.044,510.000,- pada anggaran
perubahan bertambah Rp.100.000.000,- menjadi Rp.9.144,510,000,- dan realisasi
sebesar Rp.6,782,587,750,- dan untuk belanja modal jumlah dana Rp.250.000.000,-
dengan realisasi      sebesar Rp.211.752.000,- atau 84,70%, adapun uraian
penggunaan anggaran sebagai berikut :

Belanja Operasional dan Pemeliharaan.
   Program Peningkatan Ketahanan Ekonomi terdiri dari :
   1. Fisibiliti  study    pengembangan         pasar     induk    hasil  pertanian
      Rp.300.000.000,- realisasi     fisik dan keuangan sebesar Rp.127.002.000,-
      atau          42.33%, kegiatan ini akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2007;
   2. Profil investasi dan data profil Kota Makassar jumlah dana
      Rp.325.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.324.955.200,- atau 99,98%
      baik fisik maupun Keuangan;
   3. Operasional penunjang Gerbang Emas Kota Makassar jumlah dana sebesar
      Rp.125.000.000,- realisasi    fisik dan keuangan sebesar Rp.122.673.400,-
      atau 98,13%;



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006               44
   4. Pendampingan UNDP jumlah dana sebesar Rp.90.000.000,- realisasi
      sebesar Rp.82.899.600,- atau 92,11% baik fisik maupun keuangan;
   5. Operasional    penunjang      PKPS    BBM       jumlah   dana   sebesar
      Rp.100.000.000,- realisasi sebesar Rp.99.720.000,- atau 99,72% baik fisik
      maupun keuangan.

   Program Penataan Ruang terdiri dari :
   1. Pembuatan peta digitasi jumlah dana sebesar Rp.650.000.000,- realisasi
      sebesar Rp.260.192.500,- atau 40,03% baik fisik dan keuangan, kegiatan ini
      akan berlanjut pada tahun 2007;
   2. RDTR       Kawasan    Pergudangan      Terpadu    jumlah   dana    sebesar
      Rp.495.000.000,- realisasi sebesar Rp.198.266.800 ,- atau 40,05% baik fisik
      maupun keuangan, kegiatan ini akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2007;
   3. Inventarisasi fasum fasos jumlah dana sebesar Rp.192.000.000,- realisasi
      sebesar Rp.169.619.600,- atau 88.64% baik fisik maupun keuangan;
   4. Master Plan Sistem Pengendalian Sektor Informal jumlah dana
      Rp.781.500.000,- realisasi sebesar Rp.342.775.800,- atau 43,86% baik fisik
      maupun keuangan dan akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2007;
   5. Master Plan Sistem Transportasi Kota Makassar jumlah dana sebesar
      Rp.781.500.000,- realisasi sebesar Rp.342.775.800 ,- atau 43,86% baik fisik
      maupun keuangan dan akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2007;
   6. Master Plan Ruang Terbuka Hijau Kota jumlah dana sebesar
      Rp.444.750.000,- realisasi sebesar Rp.186,103,000,- atau 41,84% baik fisik
      maupun keuangan dan akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2007;
   7. RDTR Kawasan Central Bussines Distric jumlah dana sebesar
      Rp.525.000.000,- realisasi sebesar Rp.223.003.000,- atau 42,47% baik fisik
      maupun keuangan dan akan dilanjutkan pada tahun 2007;
   8. Pendampingan BKPRD jumlah dana sebesar Rp. 145.000.000,- dan realisasi
      fisik dan keuangan sebesar Rp. 128.154.400,- atau 88,38%;
   9. Pemberian stimulan perumahan swadaya bagi MBR dengan jumlah dana
      Rp.125.000.000,- realisasi    fisik dan keuangan sebesar Rp.122.673.400,-
      atau sebesar 98,58%.

   Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan terdiri dari :
   1. Penyusunan rencana kerja dan penetapan kinerja Kota Makassar jumlah dana
      pada anggaran pokok sebesar Rp.175.000.000,- setelah perubahan berkurang
      Rp.20.000.000,- menjadi Rp.55.000.000,- realisasi sebesar Rp.154,705,200,-
      atau 99,81% baik fisik maupun keuangan;

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006             45
   2. Pendampingan P2KP, jumlah dana yang tersedia Rp.450.000.000,- realisasi
       sebesar Rp.427,961,400 ,- atau 95,10% baik fisik maupun keuangan;
   3. Peningkatan kualitas perencanaan pada anggaran pokok sebesar
       Rp.425.000.000,- dan pada anggaran perubahan bertambah menjadi
       Rp. 475.000.000,- realisasi     sebesar Rp.474,996,000,- atau 99,99% baik
       fisik maupun keuangan;
   4. Musrenbang, Penyusunan RKPD Tahun 2007 realisasi            fisik 91,10% dan
       realisasi      keuangan sebesar Rp.296,093,650,- dengan jumlah dana
       keseluruhan sebesar Rp.325.000.000,-;
   5. Penyusunan pedoman penetapan alokasi anggaran belanja instansi, jumlah
       dana sebesar Rp.375.000.000,- pada anggaran perubahan bertambah
       Rp.8.000.000 ,- telah terealisasi sebesar Rp.378,229,200,- atau 98,75% baik
       fisik dan keuangan;
   6. Penyusunan buku INKESRA, IPM, PDRB Kecamatan, distribusi pendapatan,
       ICOR, dan Makassar Dalam Angka 2005 dengan realisasi fisik dan realisasi
       keuangan 99,78% atau Rp.454,000,000,- dengan jumlah dana sebesar
       Rp. 455.000.000,-;
   7. Penelitian dan pengembangan daerah, jumlah dana yang tersedia sebesar
       Rp.900.000.000,-     pada     anggaran   perubahan    bertambah       sebesar
       Rp. 50.000.000,- realisasi     sebesar Rp.949,754,400,- atau     99,97% baik
       fisik maupun keuangan;
   8. Penyusunan Renstra dan Renja Bappeda jumlah anggaran Rp.45.000.000,-
       realisasi sebesar Rp. 45.000.000,- atau 100 % baik fisik dan keuangan;
   9. Pendampingan swashcare jumlah anggaran sebesar              Rp.190.180.000,-
       realisasi      sebesar Rp.119.778.900,- atau 62,98% baik fisik maupun
       keuangan;
   10. Pendampingan Regulatory Impact Assesmend (RIA) dengan jumlah anggaran
       Rp.65.000.0000,- realisasi fisik maupun keuangan sebesar Rp.65.000.000,-
       atau 100%;
   11. Pendampingan strategi perencanaan pemberdayaan masyarakat (SPMP)
       dengan jumlah anggaran sebesar Rp.92.580.000,- realisasi            fisik dan
       keungan sebesar Rp.91.690.500,- atau 99,03%.

    Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur terdiri dari :
    Monitoring   kegiatan    pembangunan    dengan   jumlah     dana  sebesar
    Rp.350.000.000,- realisasi  sebesar Rp.342,520,500,- atau 97,86% baik fisik
    maupun keuangan;

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006                46
   1. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ( LAKIP) dan Evaluasi
      LAKIP Kota dengan         jumlah dana sebesar Rp.275.000.000,- realisasi
      sebesar Rp.274,403.000,- atau 99,78% baik fisik maupun keuangan;
   2. Penyusunan LKPJ Walikota jumlah dana sebesar Rp.125.000.000,- realisasi
      sebesar Rp.118,749,500,- atau 95.00% baik fisik maupun keuangan.

Belanja Modal :
   Program Peningkatan Kelembagaan terdiri dari :
   Sistem informasi manajemen sarana dan prasarana dengan jumlah dana sebesar
   Rp.250.000.000,- realisasi  sebesar Rp.211,752,000,- atau 84,70% baik fisik
   maupun keuangan.

       INSPEKTORAT KOTA MAKASSAR .

       Badan Pengawasan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2006 mendapat
dana sebesar Rp.793.140.000,- untuk Belanja Operasional dan Pemeliharaan
dengan realisasi sebesar Rp.731,272,600,- atau 92,20% dan untuk Belanja Modal
mendapat dana sebesar Rp.40,900.000,-      dengan realisasi   fisik dan keuangan
telah mencapai Rp.40,896.000,- atau 99,99% . Adapun uraiannya sebagai berikut :
Belanja Operasional dan Pemeliharaan.
   Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur terdiri dari :
   1. Sosialisasi fungsional pengawasan dan pengendalian jumlah dana sebesar
      Rp.150.000.000,- realisasi    fisik dan keuangan sebesar 99,28% atau
      Rp.148.928,000,-;
   2. Pengawasan dan pengendalian kegiatan dengan jumlah dana sebesar
      Rp.443.140.000,- dengan realisasi sebesar Rp.425,454.000,- atau 96,00%
      baik fisik maupun keuangan;
   3. Peningkatan kualitas SDM Aparat Pengawasan dengan jumlah dana sebesar
      Rp.155.000.000,- dengan realisasi fisik dan keuangan sebesar
      Rp.127,090,600,- atau 81,99%.
   Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan :
       Penyusunan Renstra SKPD Tahun 2005-2010 dan Rencana Kerja Tahun 2007
       dengan jumlah dana sebesar Rp.45.000.000,- realisasi fisik dan keuangan
       sebesar Rp.29,800,000,- atau 66,22%.




Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006            47
Belanja Modal :

   Program Peningkatan Kelembagaan terdiri dari :
   -    Pembelian alat Kantor dan Rumah Tangga dengan anggaran
        Rp.20.100.000,-    pada     anggaran    perubahan    bertambah    sebesar
        Rp.20.800.000,- realisasi fisik dan keuangan 99,99% atau Rp.40,896,000,-

       BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN.
        Badan Pendidikan dan Pelatihan jumlah anggaran Tahun 2006 sebesar
Rp.1.506.260.000,- untuk Belanja Operasional dan Pemeliharaan dengan realisasi
fisik dan keuangan sebesar 91,78% atau Rp.1.382,468,600,-, dengan rincian :

Belanja Operasional dan Pemeliharaan.
   Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur ;
   1. Diklat Prajabatan Gol III jumlah anggaran sebesar                Rp.197.500.000,-
      Realisasi fisik dan keuangan sebesar Rp.182.151.300,- atau 92,22%;
   2. Diklat Prajabatan Gol II jumlah anggaran sebesar Rp.148.000.000,- realisasi
      fisik dan keuangan sebesar Rp.120. 913.300,- atau 81,69%;
   3. Diklat PIM III ( 1 angkatan ) realisasi fisik dan keuangan mencapai 97,99%
      atau Rp.300.837.000,- dengan jumlah anggaran sebesar Rp.307.000.000,-;
   4.    Diklat PIM IV ( 1 angkatan ) realisasi       fisik dan keuangan mencapai
      95,77%        atau Rp.246.147.000,- dengan jumlah dana                   sebesar
      Rp.257.000.000,-;
   5. Diklat Manajemen Pelayanan Prima Angkatan II jumlah dana sebesar
      Rp.50.000.000,- realisasi fisik dan keuangan mencapai 97,74% atau sebesar
      Rp.48.870.000,-;
   6. Diklat Anggaran Berbasis Kinerja jumlah dana sebesar Rp.50.000.000,-
      realisasi         fisik dan keuangan        mencapai 98,81% atau sebesar
      Rp.49.407.000,-;
   7. Diklat Manajemen Barang dan Jasa, realisasi           fisik dan keuangan sebesar
      93.80% atau Rp.56.280.000,-;
   8. Diklat Prajabatan Golongan III (tenaga kontrak–honorer) jumlah anggaran
      sebesar Rp.331.760.000,- dengan realisasi           fisik dan keuangan sebesar
      Rp.322.006.600,- atau 97,06%.
   9. Semiloka dalam Peningkatan SDM Aparatur dalam dan luar Negeri, jumlah
      anggaran sebesar Rp.60.000.000,- realisasi sebesar Rp.10.856.400,- atau
      18,09% baik fisik maupun keuangan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006                   48
   Program Legislasi Daerah terdiri dari :
       Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD Tahun 2005-2010 jumlah
       anggaran    sebesar     Rp.45.000.000,-     dengan    realisasi sebesar
       Rp.45.000.000,- atau 100% baik fisik maupun keuangan.

   DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI.
          Dinas Informasi dan Komunikasi tahun anggaran 2006 mendapat dana
   untuk belanja operasional dan pemeliharaan pada anggaran pokok sebesar
   Rp.1.124.650.000,- dan pada anggaran perubahan berubah menjadi
   Rp.1,147,150,000,- dengan realisasi  sebesar Rp.1,128,080,400,- atau 98,33%
   baik fisik maupun keuangan sedangkan Belanja Modal pada anggaran pokok
   sebesar Rp.134.000.000,- dan pada anggaran perubahan bertambah menjadi
   Rp.194.000.000,-    dengan realisasi     fisik dan keuangan 99,19% atau
   Rp.192.445.000,- Adapun Kegiatannya sebagai berikut :

Belanja Operasional dan Pemeliharaan
   Program Kualitas Materi dan Penyebaran Informasi:
   1. Pembuatan dan penerbitan tabloid dengan anggaran Rp.207.500.000,-
      realisasi    Rp.207,500,000 ,- atau 100 % baik realisasi       fisik maupun
      keuangan;
   2. Pemberdayaan kelomponcapir dalam rangka lomba Kelurahan Terpadu dan
      lomba P2WKSS Rp.48.000.000,- realisasi       sebesar Rp.48,000,000,- atau
      100% baik fisik maupun keuangan;
   3. Pemberdayaan usaha-usaha produktif bidang usaha Perfilman, pameran dan
      grafika jumlah dana sebesar Rp.35.000.000,- realisasi sebesar
      Rp.35,000,000,- atau 100% baik fisik maupun keuangan;
   4. Tim koordinasi dan kemitraan dalam bidang penyiaran, pameran serta
      percetakan      jumlah    dana       sebesar    Rp.79.000.000,-      realisasi
      Rp.79.000.000,- atau 100 % baik fisik maupun keuangan;
   5. Sosialisasi/penyuksesan program pemerintah Kota Makassar / Branding City
      jumlah dana sebesar Rp.209.500.000,- realisasi       Rp.209,500,000,- atau
      100% baik fisik maupun keuangan;
   6. Penyelenggaraan pameran Pemerintah Kota Makassar jumlah dana sebesar
      Rp.229.000.000,- realisasi sebesar Rp.210,143,600,- atau 91,76% baik fisik
      maupun Keuangan;



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006                49
   7. Workshop / Operasional radio metro jumlah dana sebesar Rp.107.000.000,-
      realisasi    sebesar Rp.106,786.800,- atau 99,80% baik fisik maupun
      keuangan;
   8. Pelayanan informasi jumlah dana pada anggaran pokok sebesar
      Rp.22.500.000,- dan pada anggaran perubahan menjadi Rp.45,000,000,-
      realisasi Rp. 45,000.000 ,- atau 100 % baik fisik maupun keuangan;
   9. Pembuatan maskot, brand & tagline Makassar Great Expectation jumlah
      dana sebesar Rp.120.000.000,- realisasi 100 % baik fisik maupun keuangan.
   Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
   1. Penyusunan program dan pengembangan jumlah dana sebesar
      Rp.22.150.000,- realisasi   sebesar Rp.22,150,000 ,- atau 100% baik fisik
      maupun keuangan;
   2. Penyusunan Renstra SKPD Tahun 2005-2010 dan Renja Tahun 2007
      realisasi sebesar Rp.45,000,000,- atau 100% baik fisik maupun keuangan;

Belanja Modal .
   Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan .
      Pengadaan barang inventaris daerah jumlah dana pada anggaran pokok
      sebesar    Rp.134.000.000,-     pada    anggaran   perubahan   menjadi
      Rp.194.000.000,- realisasi            mencapai 99,19%     atau sebesar
      Rp.192.445.000,- baik fisik maupun keuangan.

   KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.
   Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar Tahun Anggaran 2006
mendapat      dana    Belanja    Operasional     dan   Pemeliharaan    sebesar
Rp.1.007.930.000,-     pada    anggaran      perubahan   bertambah     sebesar
Rp.124,550.000,- sehingga menjadi Rp.1.132.480.000,- dengan realisasi sebesar
Rp.1,093,230,000 ,- atau 96,53% baik fisik maupun keuangan, adapun kegiatannya
sebagai berikut :

Belanja Operasional dan Pemeliharaan .
   Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur terdiri dari ;
   1. Diklat Search and Resque (SAR), dengan jumlah dana sebesar
      Rp.229.550.000,- realisasi keuangan dan fisik sudah mencapai 100%;
   2. Diklat kejuruan anggota SATPOL PP jumlah dana sebesar Rp.259.550.000,-
      realisasi keuangan dan fisik sebesar 100%;
   3. Peringatan HUT Satpol PP Tingkat Propinsi Rp.81.280.000,- realisasi
      sebesar Rp.42.530.000,- atau 52,32% baik fisik maupun keuangan;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006           50
   4. Penyuluhan dan pembinaan PK5 jumlah dana sebesar Rp.223.000.000,-
      realisasi      99,77% atau sebesar Rp.222.500.000,- baik fisik maupun
      keuangan;
   5. Diklat Detasemen Khusus (DENSUS) jumlah dana sebesar Rp.169.550.000,-
      realisasi fisik dan keuangan mencapai 100%;
   6. Diklat kejuruan anggota Sat Pol PP angkatan ke II yang dianggarkan pada
      anggaran perubahan sebesar Rp.124.550.000,- realisasi     100% baik fisik
      maupun keuangan.

   Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan ;
       Penyusunan Renstra SKPD Tahun 2005-2010 dan Renja Tahun 2007 jumlah
       dana sebesar Rp.45.000.000,- realisasi  sebesar Rp.45.000.000,- atau
       100% baik fisik maupun keuangan.


   KANTOR KESATUAN BANGSA KOTA MAKASSAR.
   Kantor Kesatuan Bangsa Kota Makassar Tahun Anggaran 2006 mendapat dana
   sebesar Rp.665.000.000,- pada anggaran pokok dan pada anggaran perubahan
   menjadi    Rp.835.000.000,- dengan realisasi     fisik dan keuangan sebesar
   Rp.834.937.500,- atau 99,99% baik fisik maupun keuangan untuk Belanja
   Operasional dan Pemeliharaan dengan kegiatan sebagai berikut :

Belanja Operasional dan pemeliharan.
   Program Pembinaan Kehidupan Politik yang Demokratis :
   1. Forum pemantapan ketahanan bangsa jumlah dana sebesar Rp.50.000.000,-
      dengan realisasi fisik dan keuangan sebesar 100%;
   2. Forum komunikasi dan dialog tokoh agama dan tokoh masyarakat jumlah dana
      Rp.60.000.000,- n realisasi fisik dan keuangan mencapai 100%;
   3. Orientasi pembauran bangsa bagi generasi muda dan pramuka jumlah dana
      sebesar Rp.60.000.000,- realisasi fisik dan keuangan 100%;
   4. Forum komunikasi dan dialog infra dan supra struktur politik jumlah dana
      sebesar Rp.50.000.000,- realisasi fisik dan keuangan 100%;
   5. Pemantapan wawasan kebangsaan bagi pimpinan Organisasi Masyarakat
      (ORMAS) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) jumlah dana sebesar
      Rp.60.000.000,- realisasi fisik dan keuangan 100%;
   6. Sosialisasi demokratisasi bagi berbagai lapisan masyarakat maupun aparat
      pemerintah jumlah dana Rp. 50.000.000,- realisasi       fisik dan keuangan
      100%;

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006            51
   7. Forum pemantapan masyarakat bela negara pengurus ORMAS dan aparat
       pemerintah Rp.50.000.000,- realisasi keuangan 100%;
   8. Sosialisasi demokratisasi dan penegakan HAM bagi organisasi pemuda dan
       pengurus LSM Rp.100.000.000,- realisasi fisik dan keuangan 100%;
   9. Forum komunikasi PARPOL jumlah dana sebesar Rp.50.000.000,- realisasi
       fisik dan keuangan 100%;
   10. Pelatihan pengembangan potensi anak bangsa jumlah dana sebesar
       Rp.180.000.000,- realisasi fisik dan keuangan sebesar 100%;
   11. Pendidikan Remaja Sebaya (PRS) di Kota Makassar jumlah dana sebesar
       Rp.80.000.000,- (dianggarkan pada anggaran perubahan), realisasi sebesar
       100%.
   Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan .
       Penyusunan Renstra SKPD Tahun 2005-2010 dan Renja Kesbang Tahun
       2007 dengan anggaran Rp.45.000.000,- realisasi fisik dan keuangan
       99,86% atau sebesar Rp.44.937.500,-

   KANTOR PELAYANAN ADMINISTRASI PERIZINAN KOTA MAKASSAR.
        Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan pada Tahun Anggaran 2006 baru
   menggunakan anggaran Biaya Operasional dan Pemeliharaan dengan dana
   sebesar Rp.45.000.000,- adapun kegiatan sebagai berikut :

Belanja Operasional dan pemeliharan.
   Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan.
    Penyusunan Renstra SKPD Tahun 2005-2010 dan Renja Tahun 2007 dengan
    anggaran Rp.45.000.000,- realisasi sebesar 100% baik fisik maupun keuangan.


   KANTOR ARSIP, PERPUSTAKAAN & PENGOLAHAN DATA KOTA
   MAKASSAR.
   Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2005 tentang
   Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip, Perpustakaan dan Pengelolaan
   Data Kota Makassar maka Kantor Arsip dan Kantor Pengelolaan Data dan
   Elektronik bergabung sehingga pada anggaran perubahan Tahun 2006, kedua
   unit kerja tersebut juga mengalami penggabungan anggaran yang secara
   keseluruhan sebesar Rp.562.605.000,- pada anggaran pokok dan pada anggaran
   perubahan menjadi Rp.745.165.000,- untuk Belanja Operasional dan
   Pemeliharaan dengan realisasi     fisik dan keuangan sebesar 98,11%. atau

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006           52
   Rp.731,136,850,- Sedangkan untuk Belanja Modal sebesar Rp.502.050.000,-
   dengan realisasi fisik dan keuangannya sebesar 99,84% atau Rp.501.263.000,-
   adapun kegiatan sebagai berikut:
Belanja Operasional dan Pemeliharaan .
   Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan :
   1. Penilaian dan penarikan arsip jumlah dana sebesar Rp.82.000.000,- realisasi
      Rp.81.068.000,- atau 98,86% baik fisik maupun keuangan ;
   2. Penyusunan buku petunjuk penataan berkas jumlah dana Rp.10.700.000,-
      dengan realisasi fisik dan keuangan sebesar Rp.10.700.000,- atau 100%;
   3. Apresiasi dan konsultasi kearsipan daerah jumlah dana sebesar
      Rp.23.000.000,- realisasi       fisik dan keuangan 99,99% atau sebesar
      Rp.22.999.500,-;
   4. Penyusunan,pencetakan daftar tajuk subyek untuk katalogisasi klasifikasi dan
      pengadaan buku-buku jumlah anggaran Rp.37.870.000,-                 realisasi
      Rp.37,865,000,- atau 99,98% baik fisik dan keuangan.

   Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur :
   1. BIMTEK Kearsipan dan Penyuluhan                    jumlah dana sebesar
      Rp.20.550.000,- dengan realisasi     Rp.18.940.,000,- atau 92,16% baik fisik
      dan keuangan;
   2. Kursus Programmer dan Magro Media jumlah dana Rp.5.500.000,- realisasi
      100% baik fisik maupun keuangan;
   3. Peningkatan profesionalisme aparat jumlah dana Rp.25.000.000,- realisasi
      Rp.24,925,200,- atau 99,70% baik fisik maupun keuangan;
   4. Pelatihan pengelolaan perpustakaan dengan jumlah dana Rp.20.000.000,-
      Realisasi fisik dan keuangan sebesar 100%.
   Program Peningkatan Kualitas Materi dan Penyerapan Informasi terdiri dari :
   1. Pameran Kearsipan dan Perpustakaan                 jumlah dana sebesar
      Rp.12.055.000,- dengan realisasi fisik dan keuangan mencapai       99,99%
      atau Rp.12.054.000,-;
   2. Hunting Deposit Karya Cetak/Karya Rekam dan Penerbitan Karya Cetak dan
      Karya Rekam jumlah dana sebesar Rp.38.170.000,- realisasi          sebesar
      99,54% atau Rp.37.995.000,- baik fisik maupun keuangan;
   3. Penyediaan informasi interaktif multimedia Makassar dengan media cakram
      padat (CD Rom) jumlah dana sebesar Rp.25.000.000,- realisasi       sebesar
      100% baik fisik maupun keuangan;


Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006               53
   4. Pembangunan sistem informasi manajemen jumlah dana                sebesar
      Rp.11.000.000,- realisasi 100% baik fisik maupun keuangan.

   Program Peningkatan Kualitas Pendidikan terdiri dari :
   1. Pengembangan Taman Baca Kecamatan jumlah dana sebesar
      Rp.150.000.000,- realisasi sebesar Rp.147.076.750,- atau 98,05% baik fisik
      maupun keuangan;
   2. Gelar Minat Baca jumlah dana sebesar Rp.25.000.000,- realisasi    sebesar
      100% baik fisik maupun keuangan;
   3. Sosialisasi Peningkatan Minat Baca jumlah dana sebesar    Rp.25.000.000,-
      100% pada perubahan anggaran bertambah            Rp.43,960.000,- menjadi
      Rp.68,960,000,- realisasi fisik dan keuangannya mencapai Rp.68.959.000,-
      atau 99,99% .
   4. Pengelolaan perpustakaan umum Kota Makassar dengan jumlah dana
      Rp.85.000.000,- realisai keuangan dan fisik sebesar Rp.76.795.500,- atau
      90.34%;
   5. Pengelolaan taman baca kecamatan, dengan jumlah dana sebesar
      Rp.33.600.000,- realisasi fisik dan keuangannya 100%.
   Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan :
   1. Penyusunan Renstra Kantor Arsip, Perpustakaan dan Pengolahan Data Kota
      Makassar Tahun 2005 - 2010 dan Renja Tahun 2007 dengan anggaran
      Rp.45.000.000,- realisasi sebesar Rp.44,899,000,- atau 99.77% baik fisik
      maupun keuangan.
   2. Pengembangan Software, Updating dan percetakan CD Room/ SIM Perizinan
      Kota Makassar Jumlah dana sebesar Rp.26.760.000,- realisasi  sebesar
      100% baik fisik maupun keuangan.

Belanja Modal Aparatur.
   Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur :
   1. Pengadaan Fasilitas finger scan jumlah dana sebesar Rp.55.000.000,-
      realisasi fisik dan keuangan sebesar Rp.54,500,000,- atau 99,09%;
   2. Pengadaan Komputer dianggarkan pada perubahan anggaran sejumlah
      Rp.10.000.000,- realisasi 100%;




Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006            54
   Program Peningkatan Kualitas Pendidikan ;
   1. Pengadaan ID Sarana dan prasarana perpustakaan kecamatan dengan dana
      sebesar Rp.392.150.000,- realisasi        fisik dan keuangan 99,92% atau
      Rp.391.863.000,-;
   2. Pengadaan sarana dan prasarana perpustakaan anak,              kegiatan ini
      dianggarkan pada perubahan anggaran dengan            jumlah dana sebesar
      Rp.12.900.000,- realisasi 100% baik fisik maupun keuangan;

   KECAMATAN BONTOALA.
             Pada Tahun Anggaran 2006 Pemerintah Kecamatan Bontoala
   mendapat alokasi anggaran Belanja Operasional dan Pemeliharaan guna lebih
   menumbuhkan dan mendorong partisipasi masyarakat sebesar Rp.486.639.500,-
   dan terealisasi 100% fisik maupun keuangan dengan kegiatan sebagai berikut :
   Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan :
   1. Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan Rp.25.075.000,- dengan realisasi
      100%, baik fisik maupun keuangan;
   2. Sosialisasi dan Penataan PK-5 Rp.20.000.000,- realisasi    100%, baik fisik
      maupun keuangan;
   3. Penyusunan Renstra Tahun 2005-2010 dan Renja Kecamatan Tahun 2007,
      realisasi 100% dengan jumlah dana sebesar Rp.45.000.000;
   4. Operasional LPM Kelurahan dan Forum LPM Kecamatan Rp.35.000.000,-
      realisasi 100% baik keuangan maupun fisik;
   5. Pemeliharaan drainase dan duiker jumlah dana Rp.143.470.000,- dengan
      realisasi 100% baik fisik maupun keuangan;
   6. Pemeliharaan jalan lingkungan jumlah dana Rp.218.094.500,- dengan realisasi
      sebesar 100% baik fisik maupun keuangan.

       KECAMATAN BIRINGKANAYA.
       Pada Tahun Anggaran 2006 Pemerintah Kecamatan Biringkanaya mendapat
       alokasi Anggaran Belanja Operasional dan Pemeliharaan guna lebih
       menumbuhkn dan mendorong partisipasi masyarakat sebesar anggaran
       Rp.511.173.385,- dan realisasi    fisik dan keuangan 99,99%, adapun
       kegiatannya sebagai berikut:
       Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan:
       1. Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan Rp.38.150.000,- dengan realisasi
          100% baik fisik maupun keuangan;

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006             55
       2. Sosialisasi dan penataan PK-5 Rp.19.750.385,- realisasi   99.99% baik
          fisik maupun keuangan;
       3. Penyusunan Renstra Tahun 2005-2010 dan Renja Kecamatan Tahun 2007
          jumlah dana sebesar Rp.45.000.000 realisasi    fisik maupun keuangan
          100%;
       4. Operasional LPM Kelurahan dan Forum LPM Kecamatan Rp.22,500.000,-
          realisasi 100% baik fisik maupun keuangan;
       5. Pemeliharaan drainase dan duiker Rp.149.500.000,- realisasi    99,97%
          baik fisik maupun keuangan;
       6. Pemeliharaan jalan lingkungan Rp.236.273.000,- realisasi    100% baik
          fisik maupun keuangan.

       KECAMATAN MAKASSAR.
              Pada Tahun Anggaran 2006, Pemerintah Kecamatan Makassar
       mendapat alokasi Anggaran Belanja Operasional Pemeliharaan guna lebih
       menumbuhkn       dan    mendorong partisipasi masyarakat         sebesar
       Rp.469.752.000,- dan telah terealisasi   sebesar Rp.469.253.000,- atau
       realisasi fisik dan keuangan 99,89% dengan kegiatannya sebagai berikut:
       Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan:
       1. Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan Rp.42.100.000,- dengan realisasi
          100%;
       2. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Rp.31.100.000,- realisasi    100%
          baik fisik maupun keuangan;
       3. Sosialisasi dan Penataan PK-5 Rp.20.402.000,- realisasi 100% baik fisik
          maupun keuangan;
       4. Penyusunan Renstra Tahun 2005-2010 dan Renja Kecamatan Tahun 2007
          realisasi     100% baik Fisik dan keuangan dengan jumlah anggaran
          sebesar Rp.45.000.000,-;
       5. Operasional LPM Kelurahan dan Forum LPM Kecamatan Rp.40.000.000,-
          realisasi 100% baik fisik maupun keuangan;
       6. Pemeliharaan     drainase   dan    duiker    Rp.141.150.000,- realisasi
          Rp.140.708.000,- atau 99.68% baik fisik maupun keuangan;
       7. Pemeliharaan jalan lingkungan Rp.150.000.000,- realisasi      sebesar
          Rp.149,943,000 ,- atau 99.96% baik fisik maupun keuangan.




Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006             56
     KECAMATAN MAMAJANG.
           Pada Tahun Anggaran 2006, Pemerintah Kecamatan Mamajang
     mendapat alokasi anggaran Belanja Operasional dan Pemeliharaan guna lebih
     menumbuhkan      dan    mendorong      partisipasi masyarakat    sebesar
     Rp.514.129.000,- dan telah terealisasi  sebesar 100%, adapun kegiatannya
     sebagai berikut:
     Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan.
     1. Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan Rp.50.000.000,- dengan realisasi
        100%;
     2. Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Rp.14.950.000,- realisasi    100%
        baik fisik maupun keuangan;
     3. Penyusunan Renstra Tahun 2005-2010 dan Renja Kecamatan Tahun 2007,
        realisasi Rp.45.000.000,- atau 100% baik fisik maupun keuangan;
     4. Operasional LPM Kelurahan dan Forum LPM Kecamatan Rp.37.500.000,-
        realisasi    100%;
     5. Pemeliharaan drainase dan duiker Rp.47.500.000,- realisasi    100% baik
        fisik maupun keuangan;
     6. Pemeliharaan jalan lingkungan Rp.319.179.000,- realisasi   100% baik fisik
        maupun keuangan.

   KECAMATAN MANGGALA.
      Pada Tahun Anggaran 2006, Pemerintah Kecamatan Manggala mendapat
alokasi Anggaran Belanja Operasional dan Pemeliharaan guna lebih menumbuhkn
dan mendorong partisipasi masyarakat sebesar Rp.519.231.000,- realisasi    fisik
dan keuangan 99,95% baik fisik maupun keuangan dengan kegiatan sebagai berikut:
   Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan:
   1. Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan Rp.22.080.000,- dengan realisasi
      100%;
   2. Sosialisasi dan Penataan PK-5 Rp.12.351.000,- realisasi 99,47% baik fisik
      maupun keuangan;
   3. Penyusunan Renstra Tahun 2005-2010 dan Renja Kecamatan Tahun 2007,
      realisasi    100% baik fisik maupun keuangan dengan jumlah dana sebesar
      Rp.45.000.000,-;
   4. Penguatan Kelembagaan LPM Kelurahan dan Forum LPM Kecamatan
      Rp.20.000.000,- realisasi 100%;


Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006              57
   5. Pemeliharaan     drainase     dan     duiker   Rp.215.000.000,-     realisasi
      Rp.214,868,000,- atau 99,93% baik fisik maupun keuangan;
   6. Pemeliharaan     jalan     lingkungan         Rp.204.800.000,-      realisasi
      Rp.204.764.000,- atau 99,98% baik fisik maupun keuangan.

   KECAMATAN MARISO
          Pada Tahun Anggaran 2006, Pemerintah Kecamatan Mariso mendapat
   alokasi Anggaran Belanja Operasional dan Pemeliharaan guna lebih
   menumbuhkan dan mendorong partisipasi masyarakat sebesar Rp.460.865.095,-
   dan terealisasi sebesar 100% baik fisik maupun keuangan, adapun kegiatannya
   sebagai berikut:

   Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan.
   1. Musrenbang Kecamatan dan kelurahan Rp.30.000.000,- dengan realisasi
      100%;
   2. Sosialisasi dan Penataan PK-5 Rp.17.575.095,- realisasi      100% baik fisik
      maupun keuangan;
   3. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Rp.25.000.000,- realisasi 100% baik
      fisik maupun keuangan;
   4. Penyusunan Renstra Tahun 2005-2010 dan Renja Kecamatan Tahun 2007
      realisasi 100% baik fisik maupun keuangan;
   5. Operasional LPM Kelurahan dan Forum LPM Kecamatan Rp.27.500.000,-
      realisasi 100% baik fisik maupun keuangan;
   6. Pemeliharaan drainase dan duiker Rp.106.000.000,- realiasasi 100% baik fisik
      maupun keuangan;
   7. Pemeliharaan jalan lingkungan Rp.209.790.000,- realisasi     100% baik fisik
      maupun keuangan.

   KECAMATAN PANAKUKANG.
         Pada Tahun 2006 Pemerintah Kecamatan Panakukang mendapat alokasi
   anggaran Belanja Operasional dan Pemeliharaan guna lebih menumbuhkan dan
   mendorong partisipasi masyarakat adapun besarnya anggaran Rp.648.694.000,-
   dan telah terealisasi  sebesar 99,56% baik realisasi     fisik dan keuangan
   adapun kegiatannya sebagai berikut:




Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006              58
   Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan.
   1. Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan Rp.29.450.000,- dengan realisasi
      100%;
   2. Sosialisasi dan Penataan PK-5 Rp.21.750.000,- realisasi   99,70% baik fisik
      maupun keuangan;
   3. Penyusunan Renstra Tahun 2005-2010 dan Renja Kecamatan Tahun 2007
      realisasi Rp.45.000.000,- atau 93,88% baik fisik maupun keuangan;
   4. Operasional LPM Kelurahan dan Forum LPM Kecamatan Rp.32.500.000,-
      realisasi 100% baik fisik maupun keuangan;
   5. Pemeliharaan drainase dan duiker Rp.240.994.000,- realiasasi 100% baik fisik
      maupun keuangan;
   6. Pemeliharaan jalan lingkungan Rp.279.000.000,- realisasi     100% baik fisik
      maupun keuangan.

   KECAMATAN RAPPOCINI.
            Pada Tahun Anggaran 2006, Pemerintah Kecamatan Rappocini
   mendapat alokasi anggaran Belanja dan Operasional Pemeliharaan guna lebih
   menumbuhkan dan mendorong partisipasi masyarakat sebesar Rp.535.477.636,-
   dan telah terealisasi sebesar 100% adapun kegiatannya sebagai berikut:
   Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan.
   1. Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan Rp.32.500.000,- dengan realisasi
      100%;
   2. Keamanan dan ketertiban masyarakat Rp.15.000.000,- realisasi 100% baik
      fisik maupun keuangan;
   3. Sosialisasi dan penataan PK-5 Rp.35.000.000,- realisasi    100% baik fisik
      maupun keuangan;
   4. Penyusunan Renstra Tahun 2005-2010 dan Renja Kecamatan Tahun 2007
      realisasi      100% baik fisik maupun keuangan dengan jumlah anggaran
      Rp.45.000.000,-;
   5. Operasional LPM Kelurahan dan Forum LPM Kecamatan Rp.30.000.000,-
      realisasi 100% baik fisik maupun keuangan;
   6. Pemeliharaan drainase dan duiker Rp.142.000.000,- realisasi    100% baik
      fisik maupun keuangan;
   7. Pemeliharaan jalan lingkungan Rp.235.977.636,- realisasi    100% baik fisik
      maupun keuangan.



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006              59
   KECAMATAN TAMALANREA.
         Pada Tahun Anggaran 2006,              Pemerintah Kecamatan Tamalanrea
   mendapat alokasi anggaran Belanja dan        Operasional Pemeliharaan guna lebih
   menumbuhkn dan mendorong partisipasi         masyarakat sebesar Rp.476.552.029,-
   dan telah terealisasi  sebesar 99,99%        baik realisasi  fisik dan keuangan,
   adapun kegiatannya sebagai berikut:

   Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan.
   1. Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Rp.35.000.000,- dengan
      realisasi 100%;
   2. Sosialisasi dan penataan PK-5 Rp.35.000.000,- realisasi     100% baik fisik
      maupun keuangan;
   3. Penyusunan Renstra Tahun 2005-2010 dan Renja Kecamatan Tahun 2007
      realisasi 100% dari jumlah dana sebesar Rp.45.000.000;
   4. Operasional LPM Kelurahan dan Forum LPM Kecamatan Rp.20.000.000,-
      realisasi 100% baik fisik maupun keuangan;
   5. Pemeliharaan drainase dan duiker Rp.185.800.000,- realisasi    99,99% baik
      fisik maupun keuangan;
   6. Pemeliharaan jalan lingkungan Rp.155.752.029,- realisasi 99,99% baik fisik
      maupun keuangan;

   KECAMATAN TALLO.
          Pada Tahun Anggaran 2006,Pemerintah Kecamatan Tallo mendapat
   alokasi Anggaran Belanja Operasional dan Pemeliharaan guna lebih
   menumbuhkan dan mendorong partisipasi Sebesar Anggaran Rp.581.745,194,-
   dan telah terealisasi        sebesar Rp.579,963,000,- atau 99,69%, adapun
   kegiatannya sebagai berikut:
   Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan:
   1. Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan Rp.49,245,194,- dengan realisasi
      99,99%;
   2. Sosialisasi dan penataan PK-5 Rp.29.000.000,- realisasi 100% baik fisik
      maupun keuangan;
   3. Keamanan dan Ketertiban Rp.27.500.000,- realisasi 100% baik fisik maupun
      keuangan;




Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006               60
   4. Penyusunan Renstra Tahun 2005-2010 dan Renja Kecamatan Tahun 2007,
      realisasi    100% baik fisik maupun keuangan dengan jumlah anggaran
      Rp.45.000.000,-;
   5. Operasional LPM Kelurahan dan Forum LMP Kecamatan Rp.42.500.000,-
      realisasi 100% baik fisik maupun keuangan;
   6. Pemeliharaan drainase dan duiker Rp.181.500.000,- realisasi  99,46% baik
      fisik maupun keuangan;
   7. Pemeliharaan jalan lingkungan Rp.207.000.000,- realisasi 99,62% baik fisik
      maupun keuangan.

   KECAMATAN TAMALATE.
          Pada Tahun Anggaran 2006, Pemerintah Kecamatan Tamalate mendapat
   alokasi Anggaran Belanja Operasional dan Pemeliharaan guna lebih
   menumbuhkan dan mendorong partisipasi masyarakat Sebesar Rp.636.812.624,-
   dan telah terealisasi     sebesar 99,55% baik fisik maupun keuangan dengan
   kegiatan sebagai berikut:

   Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan.
   1. Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan Rp.48.250.000,- dengan realisasi
      100%.
   2. Sosialisasi dan penataan PK-5 Rp.12.500.000,- realisasi       fisik maupun
      keuangan sebesar 97.20%;
   3. Penyusunan Renstra Tahun 2005-2010 dan Renja Kecamatan Tahun 2007
      realisasi Rp.45,000,000,- atau 94.44% baik fisik maupun keuangan;
   4. Operasional LPM Kelurahan dan Forum LPM Kecamatan Rp.30.000.000,-
      realisasi 100% baik fisik maupun keuangan;
   5. Pemeliharaan drainase dan duiker Rp.148.062.624,- realisasi     100% baik
      fisik maupun keuangan;
   6. Pemeliharaan jalan lingkungan Rp.353.000.000,- realisasi    100% baik fisik
      maupun keuangan.

   KECAMATAN UJUNG PANDANG.
          Pada Tahun Anggaran 2006, Pemerintah Kecamatan Ujung Pandang
   mendapat alokasi Anggaran Belanja Operasional dan Pemeliharaan guna lebih
   menumbuhkan dan mendorong partisipasi masyarakat sebesar Rp.489.550.000,-
   realisasi fisik dan keuangan 99,90%, adapun kegiatannya sebagai berikut:



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006             61
   Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan.
   1. Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan Rp.32.000.000,- dengan realisasi
      100%;
   2. Sosialisasi dan penataan PK-5 Rp.48.550.000,- realisasi 99,99% baik fisik
      maupun keuangan;
   3. Penyusunan Renstra Tahun 2005-2010 dan Renja Kecamatan Tahun 2007
      realisasi    100% baik fisik maupun keuangan dengan jumlah dana sebesar
      Rp.45.000.000,-;
   4. Operasional LPM Kelurahan dan Forum LPM Kecamatan Rp.30.000.000,-
      realisasi 100% baik fisik maupun keuangan;
   5. Keamanan       dan    ketertiban  masyarakat    jumlah    dana    sebesar
      Rp.28.000.000,- realisasi 99,99% baik fisik maupun keuangan;
   6. Pelatihan/pembinaan masyarakat jumlah dana sebesar Rp.37.000.000,-
      realisasi 99,83% baik fisik maupun keuangan;
   7. Pemeliharaan drainase dan duiker Rp.130.000.000,- realisasi    100% baik
      fisik maupun keuangan;
   8. Pemeliharaan jalan lingkungan Rp.139.000.000,- realisasi 99,69% baik fisik
      maupun keuangan.

   KECAMATAN UJUNG TANAH.
          Pada Tahun Anggaran 2006,Pemerintah Kecamatan Ujung Tanah
   mendapat alokasi Anggaran Belanja Operasional dan Pemeliharaan guna lebih
   menumbuhkan dan mendorong partisipasi masyarakat sebesar Rp.542,407,898,-
   dan telah terealisasi     sebesar Rp.540,299,000,- atau 99,61%, adapun
   kegiatannya sebagai berikut:
   Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan.
   1. Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan Rp.31.350.000,- dengan realisasi
      100%;
   2. Sosialisasi dan penataan PK-5 Rp.16.000.000,- realisasi   Rp.14.000.000,-
      atau 87,50% baik fisik maupun keuangan;
   3. Penyusunan Renstra Tahun 2005-2010 dan Renja Kecamatan Tahun 2007
      realisasi     100% baik fisik maupun keuangan dengan jumlah dana sebesar
      Rp.45.000.000,-;
   4. Operasional LPM dan Forum Kecamatan Rp. 35.000.000,- realisasi     100%
      baik fisik maupun keuangan;


Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006            62
   5. Pemeliharaan dermaga jumlah dana sebesar Rp.50.000.000,- realisasi
      sebesar 100% baik fisik maupun keuangan;
   6. Pemeliharaan     drainase    dan     duiker   Rp.116.150.000,-   realisasi
      Rp.116,126,000,- atau 99,97% baik fisik maupun keuangan;
   7. Pemeliharaan jalan lingkungan Rp.248.907.898,- realisasi Rp.248,823,000,-
      atau 99,97% baik fisik maupun keuangan.

   KECAMATAN WAJO .
       Pada Tahun Anggaran 2006, Pemerintah Kecamatan Wajo mendapat alokasi
   Anggaran Belanja Operasional Pemeliharaan guna lebih menumbuhkan dan
   mendorong partisipasi masyarakat sebesar Rp.554,470,784,-      dan telah
   terealisasi  sebesar 99,93% baik realisasi  fisik maupun keuangan dengan
   kegiatan sebagai berikut:

   Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan:
   1. Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan Rp.36.100.000,- dengan realisasi
      99,16%;
   2. Sosialisasi dan penataan PK-5 Rp.63.900.000,- realisasi    100% baik fisik
      maupun keuangan;
   3. Penyusunan Renstra Tahun 2005-2010 dan Renja Kecamatan Tahun 2007
      realisasi   100% baik fisik maupun keuangan dengan jumlah dana sebesar
      Rp.45.000.000,-;
   4. Sosialisasi penertiban dan penatausahaan Expedisi, THM dan Bangunan
      dengan anggaran Rp.33.000.000,- realisasi fisik dan keuangan 100%;
   5. Operasional LPM Kelurahan dan Forum LPM Kecamatan Rp.25.000.000,-
      realisasi 100% baik fisik maupun keuangan;
   6. Pemeliharaan drainase Rp.143.470.784 ,- realisasi       99,99% baik fisik
      maupun keuangan;
   7. Pemeliharaan jalan lingkungan Rp.208.000.000,- realisasi 99,98% baik fisik
      maupun keuangan.

B. BIDANG PERTANIAN,PERIKANAN DAN KELAUTAN.
   1. PROGRAM :
       ο Peningkatan Komoditi Unggulan ;
       ο Peningkatan Ketahanan Ekonomi;
       ο Peningkatan Kapasitas Kelembagaan ;
       ο Peningkatan Derajat Kesejahteraan Masyarakat ;

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006            63
       ο Peningkatan Kualitas Materi dan Penyebaran Informasi;
       ο Pengembangan Kawasan,Tata Ruang dan Lingkungan.

   DINAS KELAUTAN DAN KETAHANAN PANGAN.
          Dinas Kelautan dan Ketahanan Pangan sebagai salah satu unit kerja yang
   mengalami penggabungan dari 2 (dua)SKPD yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan
   serta Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan, pada Tahun Anggaran 2006 ini
   memperoleh     alokasi    anggaran     yang   cukup    besar   yaitu  sebesar
   Rp.9.920.674.500,- yang terdiri atas Belanja Operasional dan Pemeliharaan
   (BOP) sebesar Rp.2.766.090.000,- dan Belanja Modal (BM) sebesar
   Rp.7.154.584.500,- Dari keseluruhan anggaran tersebut, terdapat anggaran yang
   bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk bidang Kelautan dan Perikanan
   sebesar    Rp.530.000.000,-     dan     untuk   Bidang    Pertanian   sebesar
   Rp.1.470.000.000,- Realisasi      pencapaian seluruh kegiatan untuk fisik dan
   keuangan mencapai 96,99% atau sebesar Rp.9.622.446.700,- Perincian realisasi
   kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:
Belanja Operasional dan Pemeliharaan.
   Peningkatan Komoditi Unggulan.
   1. Operasional Pengawasan Sumberdaya Laut dan Pemeliharaan kapal , jumlah
      anggaran Rp.125.000.000,- realisasi fisik dan keuangan 100%;
   2. Budidaya Rumput Laut         jumlah anggaran Rp.30.000.000,- realisasi
      keuangan dan fisik 100%;
   3. Pembuatan Rumpon, jumlah anggaran Rp.174.025.000,- realisasi      fisik dan
      keuangan 98,83% atau sebesar Rp.172.002.000,-;
   4. Dana pendamping Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap,
      jumlah anggaran Rp.227.000.000,- realisasi keuangan dan fisik 98,61%.

   Peningkatan Ketahanan Ekonomi.
   1. Peningkatan Sumberdaya Manusia Tani, jumlah anggaran Rp.15.000.000,-
      realisasi keuangan dan fisik 100%;
   2. Pendampingan program PEMP jumlah anggaran Rp.170.000.000,- realisasi
      fisik dan keuangan 99,02% atau sebesar Rp.168.347.600,-;
   3. Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian, jumlah anggaran Rp.20.000.000,-
      realisasi keuangan dan fisik 100%;
   4. Kaji Terap Hasil-hasil Pertanian, jumlah anggaran Rp.36.000.000,- realisasi
      keuangan dan fisik 100%;


Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006             64
   5. Pengembangan Pertanian Perkotaan (Tanaman anggrek), jumlah anggaran
      Rp.40.000.000,- realisasi keuangan dan fisik 100%;
   6. Pendamping peningkatan sarana dan prasarana bibitan Holtikultura, jumlah
      anggaran sebesar Rp.13.965.000,- realisasi      fisik dan keuangan sebesar
      Rp.10.465.000 atau 74,93%,-;
   7. Dana pendamping peningkatan sarana penangkaran bibit peternakan, jumlah
      dana Rp.11.750.000,- realisasi   fisik dan keuangan sebesar 80,85% atau
      Rp.9.500.000,-;
   8. Operasional unit pelayanan dan pengembangan perikanan, jumlah anggaran
      sebesar Rp.30.000.000,- dengan realisasi       fisik dan keuangan sebesar
      85,00% atau Rp.25.500.000,-.
   Peningkatan Kapasitas Kelembagaan.
   1. Pengawasan dan Pemantauan Peredaran Pupuk dan Pestisida, jumlah
       anggaran Rp.27.000.000,- realisasi keuangan dan fisik 100%;
   2. Pemantauan Harga Informasi Pasar,,jumlah anggaran Rp.20.000.000,-
       realisasi keuangan 88,62% atau Rp.17.725.000,-;
   3. Penyusunan Program Penyuluhan, jumlah anggaran Rp.25.000.000,-
       Realisasi keuangan dan fisik 100%;
   4. Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2005-2010 dan Rencana Kerja SKPD
       Tahun 2007, jumlah anggaran Rp.45.000.000,- realisasi keuangan dan fisik
       100%;
   5. Lomba Kelompok Tani dan Nelayan, jumlah anggaran Rp.30.000.000,-
       realisasi keuangan dan fisik 100%;
   6. Studi Komparatif Pengelolaan Lab Kesmavet, jumlah anggaran
       Rp.185.000.000,- realisasi      fisik dan keuangan 99,21% atau sebesar
       Rp.183.541.700,-;
   7. Sosialisasi kepada wajib Retribusi, jumlah anggaran Rp.17.200.000,- realisasi
       keuangan dan fisik 99,97%;
   8. Musyawarah Tani (Abbulo Sibatang), jumlah anggaran Rp.27.000.000,-
       Realisasi keuangan dan fisik 100%;
   9. Perstatistikan dan Sistem Informasi Pertanian, jumlah anggaran
       Rp.115.000.000,- Realisasi keuangan dan fisik 99.65%;
   10. Peningkatan    Sarana      dan     Prasarana   BPP,    jumlah    anggaran
       Rp.139.650.000,- Realisasi            keuangan dan fisik 98.56% atau
       Rp.137.650.000,-;




Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006               65
   11. Peningkatan sarana penangkaran bibit peternakan, jumlah dana sebesar
       Rp.117.500.000,- Realisasi  fisik dan keuangan sebesar Rp.113.293.000,-
       atau 96,42%;
   12. Dana operasioanl DAK, jumlah anggaran Rp.316.000.000,- Realisasi   fisik
       dan keuangan sebesar 94,10% atau Rp.297.368.800,-.

   Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat.
   1. Pengamanan Ternak dan Kesehatan Hewan, jumlah anggaran
      Rp.190.000.000,- Realisasi keuangan dan fisik 100%;
   2. Pemeriksaan Spesimen Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan,
      jumlah anggaran Rp.60.000.000,- Realisasi fisik dan Keuangan 98.61% atau
      sebesar Rp.59.167.600,-;
   3. Pemeriksaan Sampel Hasil Olahan Tanaman Pangan dan Peternakan,
      Kualitas Pakan Ternak serta Demonstrasi Pengolahan, jumlah anggaran
      Rp.20.000.000,- Realisasi fisik dan keuangan 100%;
   4. Pengamanan dan Pengawasan Hewan Qurban, jumlah anggaran
      Rp.55.000.000,- Realisasi keuangan dan fisik telah mencapai 100%.

   Peningkatan Kualitas Materi dan Penyebaran Informasi.
   1. Pelaksanaan     Agro    dan   Food     Expo    2006,    jumlah anggaran
      Rp.64.000.000,- Realisasi       keuangan dan fisik 99,84% atau sebesar
      Rp.63.895.400,-;
   2. Pameran Pembangunan, jumlah anggaran Rp.30.000.000,- Realisasi
      keuangan dan fisik 99.94%;
   3. Pengembangan Kawasan, Tata Ruang dan Lingkungan Reklamasi Pantai
      Pasar Hygienis TPI Rajawali, jumlah anggaran Rp.390.000.000,- Realisasi
      fisik dan keuangan 97,34% atau sebesar Rp.379.644.400,-.

Belanja Modal.
   Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan.
   1. Pengadaan alat-alat Laboratorium Mikrobiologis, jumlah anggaran
      Rp.120.000.000,- Realisasi keuangan dan fisik 94.13%;
   2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembibitan/Penangkaran Benih, jumlah
      anggaran Rp.138.000.000,- Realisasi keuangan dan fisik 100%;
   3. Pendampingan pengadaan kantor sarana BPP dengan anggaran
      Rp.39.635.000,- realisasi fisik dan keuangan 85.47%;


Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006           66
   4. Rehabilitasi PPI Paotere, jumlah anggaran Rp.99.000.000,- Realisasi
       keuangan dan fisik 99,49%.
   5. Peningkatan       Sarana    dan      Prasarana      dengan     jumlah   anggaran
       Rp.139.650.000,- realisasi          fisik maupun keuangan 98,56% atau
       Rp.137.650.000,-;
   6. Pengadaan barang inventaris daerah, jumlah dana Rp.37.500.000,- Realisasi
       fisik dan keuangan sebesar 100%;
   7. Pengadaan sarana kantor BPP, jumlah dana sebesar Rp.396.350.000,-
       Realisasi fisik dan keuangan sebesar Rp.351.436.500,- atau 88,66%;
   8. Peningkatan sarana penangkaran bibit peternakan, jumlah dana
       Rp.319.500.000,- realisasi      fisik dan keuangan sebesar Rp.318.000.000,-
       atau 99,53%;
   9. Pendamping rehabilitasi BPP, jumlah dana sebesar Rp.39.900.000,- realisasi
       fisik dan keuangan sebesar Rp.36.834.500,- atau 92,31%;
   10. Pendamping peningkatan sarana dan prasarana pembibitan tanaman
       holtikultura, jumlah dana sebesar Rp.16.800.000,- realisasi            fisik dan
       keuangan sebesar Rp.11.920.000,- atau 70,95%;
   11. Pendamping       pengadaan     sarana        pengadaan    bibit,  jumlah    dana
       Rp.36.950.000,- realisasi         fisik dan keuangan sebesar 90,32% atau
       Rp.33.376.000,-;
   12. Pendamping peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap, jumlah
       dana Rp.83.000.000,- realisasi         fisik dan keuangan sebesar 79,27% atau
       Rp.65.794.000,-;
   13. Ruangan penampungan es, jumlah dana Rp.17.500.000,- realisasi fisik dan
       keuangan sebesar 95,71% atau Rp.16.750.000,-;
   14. Pendamping peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap, jumlah
       dana Rp.1.810.449.500,- realisasi fisik dan keuangan sebesar 100%.
   Program Peningkatan Komoditi Unggulan.
   1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan tangkap, jumlah anggaran
      Rp.530.000.000,- realisasi keuangan dan fisik 100%;
   2. Pengadaan Perahu Jolloro 2 Unit, jumlah anggaran Rp.90.000.000,- Realisasi
      keuangan dan fisik 100%.




Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006                   67
   Program Pengembangan Kawasan, Tata Ruang dan Lingkungan.
       Revitalisasi Pantai Losari, jumlah anggaran Rp.3.021.000.000,- Realisasi
       fisik dan keuangan mencapai 95,59% atau sebesar Rp.2.887.803.800,-.

A. BIDANG PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PENANAMAN
   MODAL.
   1. PROGRAM.
       o   Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha;
       o   Peningkatan Ketahanan Ekonomi;
       o   Peningkatan Kapasitas Kelembagaan;
       o   Pengembangan Investasi dan Regulasi Usaha.

  DINAS PERINDUSTRIAN,PERDAGANGAN,KOPERASI DAN PENANAMAN
  MODAL.
          Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal pada
   Tahun anggaran 2006 mendapat alokasi sebesar            Rp.2.850.868.000,- yang
   dialokasikan untuk 21 (dua puluh satu) kegiatan. Dari total anggaran tersebut
   maka sebanyak Rp.2.800.868.000,- dialokasikan untuk penggunaan Belanja
   Operasional dan Pemeliharaan dan Rp. 50.000.000,- untuk Belanja Modal.
   Realisasi    kegiatan untuk fisik dan keuangan mencapai 64,85% atau sebesar
   Rp.1.848.868.800,-.
   Berikut dapat diuraikan realisasi kegiatan Belanja Operasional dan Pemeliharaan
   serta Belanja Modal pada Dinas Perindagkop dan Penanaman Modal Kota
   Makassar.

Belanja Operasional dan Pemeliharaan.
   Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha.
   1. Pembinaan P2WKSS dan Lomba Kelurahan Terpadu, jumlah anggaran
      Rp.45.000.000,- realisasi      fisik dan keuangan sebesar 99,88% atau
      Rp.44.950.000,-;
   2. Pelatihan/Magang Pengrajin Penyamakan Kulit di Yogyakarta, jumlah
      anggaran Rp.50.000.000,- realisasi fisik dan keuangan 100%;
   3. Bintek Peningkatan Kualitas Minuman Markisa, jumlah anggaran
      Rp.80.000.000,- realisasi      fisik dan keuangan 99,70% atau sebesar
      Rp.79.766.400,-;



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006              68
   4. Diklat Manajemen dan Akuntansi Koperasi dan UKM, jumlah anggaran
      Rp.100.000.000,- realisasi fisik dan keuangan 100%;
   5. Pelatihan Kewirausahaan pedagang Semi Restoran Pusat Jajan Wisata
      Pantai, jumlah anggaran Rp.205.000.000,- realisasi       fisik dan keuangan
      100%;
   6. Bintek Produksi Kerajinan Perak, jumlah anggaran Rp.50.000.000,- realisasi
      fisik dan keuangan 100%;
   7. Bintek Kerajinan Bordir, jumlah anggaran Rp.30.000.000,- realisasi fisik dan
      keuangan 100%;
   8. Pemberdayaan masyarakat industri pada karya industri bagi penyandang
      cacat, jumlah dana Rp.50.868.000,- realisasi    fisik dan keuangan sebesar
      100%.

   Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan.
   1. Monitoring Harga Sembilan Bahan Pokok di Pasar Tradisional, jumlah
      anggaran Rp.15.000.000,- realisasi fisik dan keuangan 100%;
   2. Penyusunan Data Base Indagkopdal, jumlah anggaran Rp.65.000.000,-
      Realisasi fisik dan keuangan 30,77% atau sebesar Rp.20.000.000,-;
   3. Pengawasan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
      Perlindungan Konsumen, jumlah anggaran sebesar Rp.17.500.000,- realisasi
      fisik maupun keuangan 100%;
   4. Pengawasan Wajib Daftar Perusahaan Sesuai UU Nomor 3 Tahun 1982,
      jumlah anggaran Rp.17.500.000,- realisasi fisik dan keuangan 100%;
   5. Penyusunan Data Eksport, jumlah anggaran sebesar Rp.19.000.000,-
      Sedangkan realisasi fisik maupun keuangan 100%;
   6. Penyusunan Renstra SKPD Tahun 2005-2010 dan Rencana Kerja Tahun
      2007, jumlah anggaran Rp.45.000.000,- realisasi fisik dan keuangan 100%.
   Program Pengembangan Investasi dan Regulasi Usaha.
   1. Pameran/Promosi Tingkat Nasional dan Internasional, jumlah anggaran
      Rp.430.000.000,- realisasi fisik dan keuangan 100%;
   2. Temu Bisnis Indagkopdal, jumlah anggaran Rp.60.000.000,- realisasi  fisik
      dan keuangan 97,49% atau Rp.58.495.600,-;
   3. Pengawasan, Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal (P4M),
      jumlah anggaran Rp.65.000.000,- realisasi fisik dan keuangan 99,85% atau
      sebesar Rp.64.903.400,-;




Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006              69
   4. Pameran Event Lokal dan Nasional Branding & Tag Line Makassar Great
      Expectation, jumlah anggaran Rp.270.000.000,- realisasi fisik dan keuangan
      99,95% atau sebesar Rp.269.885.400,-;
   5. Pameran/Promosi Dekranasda, jumlah anggaran Rp.100.000.000,- realisasi
      fisik dan keuangan 100%.

   Program Peningkatan Ketahanan Ekonomi.
   1. Penilaian Kesehatan Koperasi, jumlah anggaran sebesar    Rp.36.000.000,-
      realisasi fisik maupun keuangan telah mencapai 100%;
   2. Bantuan Dana Bergulir/Perkuatan Modal Koperasi dan UKM, jumlah anggaran
      Rp.1.050.000.000,- realisasi      fisik dan keuangan masih 4,76% atau
      Rp.50.000.00,-.
Belanja Modal
   Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
   1. Pengadaan barang inventarsi daerah dengan nilai anggaran Rp.50.000.000,-
      terdiri dari:
          Pengadaan PABX sebanyak 1 unit dengan nilai anggaran Rp.10.000.000,-
          realisasi fisik dan keuangan 100%;
          Pengadaan Laptop sebanyak 1 unit dengan nilai anggaran
          Rp.20.000.000,- realisasi fisik dan keuangan 100%;
          Pengadaan Infocus sebanyak 1 set dengan nilai anggaran Rp.20.000.000,-
          realisasi fisik dan keuangan 100%.

D. BIDANG KETENAGAKERJAAN.
   1. PROGRAM.
      a. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat;
      b. Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha;
      c. Peningkatan Profesionalisme Aparatur;
      d. Peningkatan Penegakan Hukum dan HAM;
      e. Program Legislasi Daerah;
      f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

   DINAS TENAGA KERJA.
           Dinas Tenaga Kerja pada tahun anggaran 2006 mendapat alokasi
   anggaran sebesar Rp.915.000.000,- dengan realisasi       keuangan sebesar
   Rp.899.771.800,- realisasi  fisik sebesar 98,34%. Anggaran tersebut meliputi
   Belanja Operasi dan Pemeliharaan sebesar Rp.690.000.000,- dan Belanja Modal

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006            70
   sebesar Rp.225.000.000,-. Realisasi fisik dan keuangan untuk Belanja Operasi
   dan Pemeliharaan telah terealisir sebesar 98,18% dan Belanja Modal sebesar
   98,80%. Keseluruhan anggaran tersebut diperuntukkan bagi Belanja Operasional
   dan Pemeliharaan sebanyak 15 kegiatan dan Belanja Modal sebanyak 1 kegiatan.
   Berikut dapat diuraikan rincian kegiatan Belanja Operasional dan Pemeliharaan
   pada Dinas Tenaga Kerja

Belanja Operasional dan Pemeliharaan.
   Program Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat.
      Pemeriksaan kesehatan kerja, pengujian ergonomi kerja dan sanitasi, jumlah
      anggaran Rp.15.000.000,- realisasi fisik dan keuangan 0%.
   Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha.
   1. Akreditasi dan sertifikasi lembaga pelatihan kerja swasta, Jumlah anggaran
      sebesar Rp.35.000.000 realisasi fisik dan keuangan sebesar 100%;
   2. Pencarian lowongan dan penempatan/pemagangan di dalam dan luar negeri,
      jumlah anggaran sebesar Rp.152.000.000,- realisasi         keuangan sebesar
      Rp.151.966.800 dan realisasi fisik 99,97%;
   3. Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT) Lulusan SLTA, jumlah
      anggaran Rp.45.000.000,- realisasi fisik dan keuangan 100 %;
   4. Pencarian lowongan dan penempatan/pemagangan didalam dan luar negeri
      dengan dana Rp.48.000.000 realisasi fisik dan keuangan 100%;
   5. Kampanye Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun
      2006, jumlah anggaran Rp.30.000.000,- realisasi     fisik dan keuangan telah
      100%;
   6. Bimbingan teknis untuk organisasi Pekerja/Buruh, jumlah anggaran
      Rp.30.000.000,- realisasi fisik dan keuangan telah mencapai 100%.
   Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur.
   1. Bimbingan teknis bagi aparat pegawai teknis fungsional, jumlah anggaran
      Rp.35.000.000,- realisasi fisik dan keuangan mencapai 100%;
   2. Bimbingan teknis perencanaan tenaga kerja dan penyusunan/pemutahiran
      data KK, jumlah anggaran sebesar Rp.30.000.000,- realisasi     fisik dan
      keuangan telah mencapai 100%.




Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006              71
   Program Peningkatan Penegakan Hukum dan HAM.
   1. Sosialisasi program pemagangan dan penempatan tenaga bagi calon tenaga
      kerja, jumlah anggaran sebesar Rp.30.000.000,- realisasi fisik dan keuangan
      100%;
   2. Penyelesaian PHI/PHK dan Unjuk Rasa Pemogokan. Dengan alokasi
      anggaran sebesar Rp.70.000.000,- realisasi fisik dan keuangan 100%;
   3. Sosialisasi UMP Tahun 2006 dan Kepesertaan Jamsostek, jumlah anggaran
      Rp.20.000.000,- realisasi fisik dan keuangan telah mencapai 100%;
   4. Penyuluhan, perlindungan tenaga kerja malam wanita dan pekerja anak,
      jumlah anggaran Rp.35.000.000,- realisasi fisik dan keuangan 100%;
   5. Monitoring/Pengawasan objek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), jumlah
      anggaran Rp.70.000.000,- realisasi         fisik dan keuangan sebesar
      100%.

   Program Legislasi Daerah.
       Penyusunan Renstra SKPD Tahun 2005 – 2010 dan Rencana Kerja Tahun
       2007, jumlah anggaran sebesar Rp.45.000.000,- realisasi fisik 72,22% dan
       keuangan sebesar Rp. 32.500.000 atau 72,22%.

Belanja Modal.
   Program Kualitas Pelayanan Publik
      Penambahan ruangan kantor, jumlah anggaran sebesar Rp.225.000.000,-
      realisasi fisik 98,80% dan keuangan sebesar Rp.222.305.000,-.
E. BIDANG KESEHATAN.
   1. PROGRAM
      a. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat;
      b. Legislasi Daerah.

   DINAS KESEHATAN.
           Dinas Kesehatan pada Tahun anggaran 2006 mendapat alokasi anggaran
   pembangunan sebesar Rp.14.644.767.000,- Realisasi             untuk fisik dan
   keuangan sebesar Rp.13.719.057.493 atau 93,68%. dengan rincian untuk
   Belanja Operasional dan Pemeliharaan sebesar Rp.7.135.779.000,- dan telah
   terealisasi    sebesar Rp.6.449.737.693 (90,38%) dan Belanja Modal sebesar
   Rp.7.508.988.000,-. dengan realisasi          fisik dan keuangan sebesar
   Rp.7.269.319.800 (96,80%).
   Berikut dapat diuraikan perincian masing-masing kegiatan pada Dinas Kesehatan:

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006             72
Belanja Operasional dan Pemeliharaan.
   Program Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat.
   1. Pengadaan Obat Umum dianggarkan sebesar Rp.3.500.000.000,- realisasi
       fisik 83,92% dan keuangan sebesar Rp.2.937.432.811,-;
   2. Pengadaan Obat Askes, jumlah anggaran Rp.150.000.000,- realisasi           fisik
       91,92% dan keuangan sebesar Rp.137.879.995,-;
   3. Imunisasi dianggarkan sebesar Rp.33.000.000,- realisasi fisik dan keuangan
       masih 99,89% atau Rp.32.965.330,-;
   4. Pemberantasan Diare, Typoid dan ISPA jumlah anggaran sebesar
       Rp.30.000.000,- realisasi fisik dan keuangan 100%;
   5. Pengamatan penyakit menular dianggarkan sebesar Rp.60.000.000,- realisasi
       keuangan dan fisik 99,33%; atau sebesar Rp.59.600.000,-;
   6. Penanggulangan HIV/AIDS, Narkoba, Infeksi menular seksual dan
       penyebarluasan informasi kesehatan dianggarkan sebesar Rp.500.300.000,-
       realisasi keuangan sebesar 95,84% atau Rp 479.510.400,-;
   7. Pemberantasan vektor. dianggarkan sebesar Rp.1.842.099.000,- realisasi
       fisik dan keuangan 99,99% atau sebanyak Rp.1.841.928.650,-;
   8. Penanggulangan Gizi buruk dianggarkan sebesar Rp.257.680.000,- realisasi
       fisik sebesar 97,48% dan keuangan sebesar Rp.251.204.007,-;
   9. Kesehatan ibu dan anak dianggarkan sebesar Rp.23.000.000,- realisasi fisik
       dan keuangan masih 99,56% atau Rp.22.900.000,-;
   10. Peningkatan pelayanan kesehatan. anggaran sebesar Rp.165.800.000,- telah
       terealisasi sebesar Rp.143.550,000,- atau 86,58%;
   11. Penyehatan lingkungan, dianggarkan sebesar Rp.20.000.000,- realisasi fisik
       dan keuangan 99,78% atau sebesar Rp.19.957.000,-;
   12. Operasional Puskel laut, anggaran sebesar Rp.56.000.000,- realisasi       fisik
       dan keuangan mencapai 99,07% atau Rp.55.479.500,-;
   13. Crisis Centre dianggarkan sebesar Rp.27.900.000,- realisasi         fisik dan
       keuangan 99,92% atau Rp.27.880.000,-;
   14. District Helth Service (DHS) II dianggarkan sebesar Rp.270.000.000,- realisasi
       fisik dan keuangan 88,01% atau Rp.237.640.000,-;
   15. Konsultasi dan implementasi sistem manajemen mutu sesuai standart ISO
       dengan jumlah dana sebesar Rp.50.00.000,-. realisasi               fisik dan
       keuangannya sebesar 100%;




Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006                  73
   16. Pencegahan dan penanggulangan penyakit flu burung dan TB Paru, jumlah
       dana sebesar Rp.55.000.000,-. realisasi fisik dan keuangan sebesar 98,90%
       atau Rp.54.400.000,-;
   17. Pengkajian struktur organisasi Ranperda retribusi RS Daya Makassar dengan
       jumlah anggaran sebesar Rp.50.000.000,- dan realisasi        fisik maupun
       keuangannya sebesar 100%.

   Program Legislasi Daerah.
       Penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA SKPD) Tahun 2005-2010 dan
       Rencana Kerja Tahun 2007, jumlah anggaran Rp.45.000.000,-. realisasi fisik
       dan keuangan 38,88% atau sebesar Rp.17.500.000,-.

Belanja Modal .
   Program Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat.
   1. Pembangunan        lanjutan  RSU      Daya,      jumlah    anggaran  sebesar
      Rp.1.476.700.000,- realisasi         fisik 85,47% dan keuangan sebesar
      Rp.1.262.200.000,- atau 85,47%;
   2. Pengadaan alat medik, dianggarkan sebesar Rp.364.500.000,- realisasi fisik
      dan keuangan sebesar 100%;
   3. Pembangunan/Rehabilitasi       Puskesmas/Pustu         dianggarkan   sebesar
      Rp.1.139.695.001,- realisasi         fisik 99,98% dan keuangan sebesar
      Rp.1.139.517.000,- atau 99,98%;
   4. Pembangunan/Rehabilitasi Puskesmas/Pustu, sumber dana kegiatan tersebut
      berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.973.000.000,- realisasi
      fisik sebesar 99,91% dan keuangan sebesar Rp.972.215.253,- atau 99,91%;
   5. Pengadaan alat medik. Sumber dana untuk kegiatan tersebut berasal dari
      Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.1.807.000.000,- realisasi      fisik dan
      keuangan 99,31% atau sebesar Rp.1.794.600.121,-;
   6. Pengadaan       komputer    Puskesmas,         jumlah     anggaran   sebesar
      Rp.556.691.300,- realisasi fisik dan keuangan 100%;
   7. Pendamping Dana Alokasi Khusus (Belanja Modal Gedung), jumlah anggaran
      sebesar Rp.397.061.699,- realisasi       fisik 98,92% dan keuangan sebesar
      Rp.392.803.747,- atau 98,92%;
   8. Pendampingan Dana Alokasi Khusus (Belanja Modal Alat-alat Kesehatan
      Umum) dianggarkan sebesar Rp.364.700.000,- realisasi fisik dan keuangan
      99,31% atau sebesar Rp.362.197.379,-;



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006               74
   9. Pembangunan/rehabilitasi      Pustu   di  pulau    dianggarkan     sebesar
       Rp.350.000.000,- telah terealisasi sebesar Rp.344.955.000,- (98,55%) dan
       fisik 98,55%;
   10. Pengadaan mesin Puskel laut, jumlah anggaran sebesar     Rp.79.640.000,-
       realisasi 100% baik fisik maupun keuangan.

F. BIDANG PENDIDIKAN.
   1. PROGRAM.
      a. Peningkatan Kualitas Pendidikan;
      b. Pembinaan Pemuda dan Olah raga;
      c. Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Budaya dan Agama;
      d. Legislasi Daerah.

   DINAS PENDIDIKAN.
           Dinas Pendidikan pada Tahun Anggaran 2006 mendapat alokasi anggaran
   untuk kegiatan belanja operasi pemeliharaan dan belanja modal sebesar
   Rp.14.423.287.790,-, dengan rincian anggaran untuk Belanja Operasi
   Pemeliharaan sebesar Rp.2.900.850.000,- yang terdiri atas 34 kegiatan dan
   Belanja Modal sebesar Rp.11.522.437.790,- dengan 23 kegiatan. Realisasi
   secara keseluruhan baik fisik maupun keuangan sebesar 92,76% atau sebesar
   Rp.13.379.266.995,- yang terdiri dari Belanja Operasi dan Pemeliharaan realisasi
   fisik 95,91% dan keuangan sebesar Rp.2.782.318.000,- (95,91%) dan Belanja
   Modal realisasi fisiknya sebesar 91,96% dan keuangan sebesar
   Rp.10.596.948.995,- atau 91,96%.
           Berikut dapat diperinci anggaran masing-masing kegiatan , yaitu :

Belanja Operasional dan Pemeliharaan.
   Program Peningkatan Kualitas Pendidikan:
   1. Pembinaan kelas unggulan SD, SMP, SMA dan SMK, jumlah anggaran
      Rp.50.000.000,- Realisasi        fisik dan keuangan 96,00% atau sebesar
      Rp.48.000.000,-;
   2. Pengembangan SMK standar nasional dan internasional, jumlah anggaran
      Rp.20.000.000,-. realisasi fisik dan keuangan 0%;
   3. Lomba olimpiade MIPA tingkat SD, SMP, dan SMA, jumlah anggaran
      Rp.20.000.000,-. realisasi fisik dan keuangan 73,67% atau Rp.14.735.000,-;
   4. Sertifikasi uji kompetensi siswa, jumlah anggaran Rp.20.000.000,- Realisasi
      fisik dan keuangan 0%;


Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006               75
   5. Subsidi pelaksanaan UAN/UAS, jumlah anggaran Rp.75.000.000,-. Realisasi
       fisik 98,66% dan keuangan sebesar Rp.74.000.000,- atau 98,66%;
   6. Subsidi pelaksanaan penerimaan siswa baru, jumlah anggaran
       Rp.88.350.000,-. Realisasi fisik dan keuangan 99,98% atau Rp.88.340.000,-;
   7. Pengadaan raport siswa SD, SMP, SMA, dan SMK, jumlah anggaran
       Rp.225.000.000,-. Realisasi          fisik 98,60% dan keuangan sebesar
       Rp.221.860.000,- atau 98,60%;
   8. Program peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini, jumlah anggaran
       Rp.100.000.000,-. Realisasi fisik dan keuangan 100 %;
   9. Kegiatan Program Kejar Paket A, B, C, setara SD, SMP dan SMA, jumlah
       anggaran Rp.70.000.000,-. Realisasi            fisik dan keuangan sebesar
       Rp. 69.450.000,- atau 99,21%;
   10. Pelatihan pengelola pusat kegiatan belajar mengajar masyarakat (PKBM),
       jumlah anggaran Rp.20.000.000,- realisasi fisik dan keuangan 100%;
   11. Penataan lingkungan sekolah sehat, jumlah anggaran Rp.27.500.000,-
       realisasi fisik dan keuangan 100%;
   12. Detail     Enginering    Desin    (DED)      Sekolah,    jumlah   anggaran
       Rp.300.000.000,- realisasi          fisik 97,93% dan keuangan sebesar
       Rp.293.794.000,- atau 97,93%;
   13. Penetapan angka kredit bagi jabatan guru, jumlah anggaran Rp.40.000.000,-
       realisasi fisik dan keuangan 100%;
   14. Akreditasi SD dan SMP, jumlah anggaran Rp.65.000.000,- realisasi fisik dan
       keuangan 92,30% atau Rp.60.000.000,-;
   15. Insentif guru yang mengajar di Pulau, jumlah anggaran Rp.120.000.000,-
       realisasi fisik dan keuangan 98,33% atau sebesar Rp.118.000.000,-;
   16. Investigasi Exsisting Sekolah, jumlah anggaran Rp.120.000.000,- realisasi
       fisik 99,30% dan keuangan sebesar Rp.119.170.000,- atau 99,30%;
   17. Penimbunan pekarangan gedung sekolah, jumlah anggaran sebesar
       Rp.425.000.000,- realisasi             fisik dan keuangan 97,89% atau
       Rp.416.040.000,-;
   18. Pengadaan Buku Silabus Guru SD dianggarkan sebesar Rp.415.000.000,-
       realisasi fisik dan keuangan 98,12% atau Rp.407.210.000,-;
   19. Kegiatan Hari Aksara Internasional (HAI). dianggarkan sebesar
       Rp.35.000.000,- realisasi fisik dan keuangan 100%;
   20. Sosialisasi pembimbingan pendidikan pada media elektronik, jumlah anggaran
       sebesar Rp.50.000.000,- telah terealisasi 100%;


Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006             76
   21. Dana Pendampingan Program Live Skill SMK Negeri 5 Makassar, jumlah
       anggaran sebesar Rp.25.000.000,- realisasi fisik dan keuangan 0%;
   22. Pemilihan guru berprestasi, jumlah anggaran sebesar Rp.25.000.000,-
       realisasi fisik dan keuangan 100%;
   23. Pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM), jumlah anggaran sebesar
       Rp.65.000.000,- realisasi fisik dan keuangan telah mencapai 100%.

   Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Budaya dan Agama.
      Pendidikan Baca Tulis Al-Quran, jumlah anggaran sebesar        Rp.50.000.000,-
      realisasi fisik dan keuangan 100%,-.
   Program Pembinaan Pemuda dan Olah Raga.
   1. Kegiatan PASKIBRAKA, jumlah anggaran Rp.40.000.000,-. realisasi         fisik
      dan keuangan mencapai 100 %;
   2. Pekan Olah Raga Pelajar Daerah (POPDA).               Dianggarkan sebesar
      Rp.115.000.000,-. Realisasi fisik dan keuangan 100%;
   3. Pengiriman Tim POPDA ke Tingkat Propinsi, jumlah anggaran
      Rp.35.000.000,-. Realisasi fisik dan keuangan sebesar Rp.35.000.000,- atau
      100%;
   4. Kejuaraan atletik Pelajar, jumlah anggaran sebesar Rp.30.000.000,- realisasi
      fisik dan keuangan 100%;
   5. Lomba Pencak Silat Antar Pelajar SMP,SMA & SMK, jumlah anggaran
      sebesar Rp.50.000.000,- realisasi fisik dan keuangan 100%;
   6. Pembinaan dan pengembangan bakat atlet siswa, jumlah anggaran
      Rp.45.000.000,- realisasi fisik dan keuangan 82,61% atau Rp.37.175.000,-;
   7. Pembinaan      kedisiplinan    jam    belajar  siswa,   jumlah    anggaran
      Rp.40.000.000,- realisasi fisik dan keuangan 92,62% atau Rp.37.050.000,-;
   8. Penyuluhan bahaya penyalahgunaan narkoba bagi pelajar, jumlah anggaran
      Rp.30.000.000,- realisasi fisik dan keuangan 100%;
   9. Kegiatan program keaksaraan fungsional, jumlah anggaran Rp.20.000.000,-
      realiasi keuangan dan fisik 100%.

   Program Legislasi Daerah.
       Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2005-2010 dan renja
       Tahun 200,7 jumlah anggaran      Rp.45.000.000,- Realisasi  fisik dan
       keuangan 99,98% atau Rp.44.994.000,-.




Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006                77
Belanja Modal.
   Program Peningkatan Kualitas Pendidikan.
   1. Pembangunan RKB SD dan SMU. Jumlah anggaran                 Rp.1.855.000.000,-
      disediakan untuk pembangunan RKB. Realisasi fisik dan keuangan sebesar
      Rp.1.795.849.450 atau 96,81%;
   2. Pemagaran Gedung Sekolah yang diperuntukkan bagi ;
           SMP Negeri 36;
           SMP Negeri 37;
           SMP Negeri 15 Barombong;
           SD Inpres Tamalanrea VI;
           SD Negeri Mangasa;
           SD Inpres Bakung I dan II;
           SD Negeri Sumanna;
           SD Negeri Timbuseng;
           SD Negeri Parinring;
           SD Inpres Tamajene.
      Jumlah      anggaran    Rp.585.000.000,-.     Dan    nilai  kontrak   sebesar
      Rp.584.900.000,- Realisasi        fisik 96,93% dan keuangan 96,93% atau
      sebesar Rp.567.051.000,-;
   3. Pengadaan Meubeleir, jumlah anggaran sebesar Rp.250.000.000,- realisasi
      fisik 99,36% dan keuangan sebesar Rp.248.400.000,-atau 99,36%.
   4. Pengadaan Buku Kurikulum Berbasis Kompetensi, jumlah anggaran
      Rp.245.000.000,-. Dan nilai kontrak sebesar Rp.244.100.000,- Realisasi fisik
      dan keuangan 99,63%;
   5. Pengadaan Buku Pelajaran Muatan Lokal Siswa SD, jumlah anggaran
      Rp.310.000.000,-. Realisasi fisik dan keuangan 99,19% atau Rp.307.500.000,-
   6. Pengadaan barang inventaris kantor yang meliputi:
           Belanja modal alat studio berupa; kamera digital, handycam dan meja
           gambar/mesin gambar sebesar Rp.45.300.000,- dengan nilai kontrak
           sebesar Rp.45.298.000,- telah terealisasi 100%;
           Belanja modal alat kantor berupa AC 2PK, handy talky, aipon kantor, file
           kabinet, dan alat ukur dianggarkan sebesar Rp.89.200.000,- dan nilai
           kontrak sebesar Rp.88.598.000,- realisasi    fisik dan keuangan sebesar
           100% atau Rp.88.598.000,-;



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006                78
            Belanja modal alat komputer sebesar Rp.70.500.000,- dengan nilai kontrak
            sebesar Rp.70.340.000 realisasi fisik dan keuangan 100%.
       Secara keseluruhan Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar
       Rp.205.000.000,-. Dengan nilai kontrak sebesar Rp.204.236.000,- Realisasi
       fisik dan keuangan sebesar 99,62%;
   7. Rehabilitasi Gedung Sekolah, diperuntukkan bagi Sekolah Dasar (SD) yaitu :
            SD Negeri Barombong III;
            SD Inpres Kalang Tubung II;
            SD Inpres Tangkala I;
            SD Inpres Borong Jambu III;
            SD Inpres Kajenjeng;
            SD Inpres Tamangapa;
            SD Negeri Kassi;
            SD Inpres Tidung;
            SD Inpres Tidung II;
            SD Inpres Karunrung;
            SD Inpres Bakung II;
            SD Negeri Tanggul Patompo I dan II ;
            SD Negeri Bara-baraya I.
            SD Inpres Sambung Jawa II;
            SD Inpres Maccini III;
            SD Negeri Cendrawasih dan SD Negeri Cendrawasih I;
            SD Negeri Paccerakkang;
            SD Negeri Labuang baji, SD Negeri Labuang baji II dan;
            SD Inpres Gunung Sari I.
       Dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.350.000.000,- realisasi      fisik 96,35%
       dan keuangan 96,35% atau sebesar Rp.2.264.341.425,-;
   8. Dana pendampingan pembangunan SMK Negeri 6, jumlah anggaran sebesar
       Rp.250.000.000,- Realisasi fisik 91,80% dan keuangan sebesar
       Rp.229.500.580,- atau 91,80%;
   9. Pembangunan USB/RKB SLTP 38 Pulau Kodingareng, jumlah anggaran
       sebesar Rp.350.000.000,- nilai kontrak Rp.349.950.000,- realisasi         fisik
       92,12% dan keuangan 92,12% atau sebesar Rp.322. 452.500,-;
   10. Rehabilitasi Gedung Sekolah (DAK), diperuntukkan bagi sekolah ;
            SD Negeri Bontoa;
            SD Inpres Kelapa III;
            SD Negeri Pajjaiang;

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006                  79
          SD Inpres Cilallang;
          SD Negeri Bontojai;
          SD Inpres Perumnas III;
          SD Inpres Bontomanai;
          SD Inpres Kera-Kera;
          SD Negeri Barrang Lompo;
          SD Inpres Kalangtubung I;
          SD Inpres Pagandongan II;
          SD Negeri Patompo I;
          SD Negeri Patompo II;
          SD Inpres Tallo Tua II;
          Jumlah anggaran Rp.2.740.000.000,- realisasi fisik dan keuangan 100%;
   11. Dana pendampingan Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sebesar
       Rp.410.000.000,- realisasi fisik dan keuangan 100% atau sebesar
       Rp.410.000.000,-;
   12. Dana pendampingan pembangunan SMK Negeri 3, jumlah anggaran
       Rp.125.000.000,- realisasi fisik dan keuangan 64,00% atau Rp.80.000.000,-;
   13. Pembangunan Aula SMP Negeri 7 Makassar (Tahap I), jumlah Anggaran
       Rp.170.000.000,- nilai kontrak Rp.169.847.000,- realisasi   fisik 17,61% dan
       keuangan sebesar Rp.29.940.000,-;
   14. Dana pendamping pembangunan SMA Neg. 21, jumlah dana sebesar
       Rp.153.750.000,-. realisasi fisik dan keuangan sebesar 100%;
   15. Dana pendamping pembangunan TK Neg. Pembina, jumlah dana
       Rp.30.000.000,- realisasi fisik dan keuangan 0%;
   16. Pembangunan USB/RKB SD Negeri Komp. Perum. Nusa Harapan Permai,
       jumlah dana Rp.250.000.000,- realisasi fisik dan keuangan sebesar 15,32%
       atau Rp.38.300.000,-;
   17. Peningkatan pembangunan SD Negeri Malimongan Baru, jumlah dana
       sebesar Rp.110.000.000,- Realisasi fisik dan keuangan sebesar 7,18% atau
       Rp.7.900.000,-;
   18. Penimbunan halaman SMP Negeri 37 Makassar, jumlah dana
       Rp.100.000.000,- Realisasi      fisik 1,00% dan realisasi keuangan sebesar
       Rp.1.000.000,-;
   19. Pemasangan pagar pengamanan SD Komp. IKIP, jumlah dana
       Rp.90.000.000,- Realisasi fisik dan keuangan masih 0%;




Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006               80
   20. Kegiatan lanjutan tahun 2005 Dinas Pendidikan, jumlah dana
       Rp.363.687.790,- realisasi      fisik dan keuangan sebesar 138,76% atau
       Rp.504.653.040,-;
   21. Pembangunan Rumah Dinas Kepala SMP Negeri 38, jumlah dana
       Rp.125.000.000,- realisasi fisik dan keuangan masih 0%.

   Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Budaya dan Agama.
      Pengadaan buku cerita rakyat Makassar, jumlah anggaran sebesar
      Rp.70.000.000,- realisasi  fisik 98,85% dan realisasi keuangan sebesar
      Rp.69.200.000 atau 98,85%.
   Program Pembinaan Pemuda dan Olah Raga.
       Pengadaan buku-buku dan fasilitas Taman Bacaan Masyarakat, jumlah
       anggaran Rp.385.000.000,-. realisasi fisik dan keuangan 98,38% atau
       sebesar Rp.378.775.000,-.

G. BIDANG SOSIAL.
   1. PROGRAM.
      a. Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Budaya dan Agama;
      b. Pembinaan Pemuda dan Olah Raga;
      c. Peningkatan Kesejahteraan Keluarga;
      d. Legislasi Daerah.

   DINAS SOSIAL.
          Dinas Sosial pada Tahun Anggaran 2006 mendapat anggaran kegiatan
   Belanja Operasional dan      Pemeliharaan sebesar Rp.1.948.237.000,- yang
   dialokasikan pada 17 jenis kegiatan. Realisasi  fisik dan keuangan mencapai
   92,63% atau sebesar Rp.1.804.811.300,-. Berikut ini dapat diuraikan kegiatan
   Belanja Operasional dan Pemeliharaan pada Dinas Sosial Kota Makassar
   dengan prosentase kemajuan fisik dan keuangan sebagai berikut :
Belanja Operasional dan pemeliharaan.
   Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Budaya dan Agama:
   1. Penanggulangan Pasca Bencana dan Musibah lainnya, jumlah anggaran
      Rp.500.000.000,-. realisasi fisik 99,60% dan keuangan sebesar
      Rp.497.999.000,- atau 99,60%;
   2. Pelatihan Manajemen dan Kewirausahaan Orsos di Bidang UKS, jumlah
      anggaran Rp.100.000.000,- realisasi fisik dan keuangan mencapai 100%.


Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006           81
   Program Pembinaan Pemuda dan Olah Raga.
       Bimbingan teknis dan keterampilan bagi pengurus dan anggota Karang
       Taruna, jumlah anggaran Rp.90.000.000,- realisasi  fisik 93,44% dan
       keuangan sebesar Rp.84.098.800 atau 93,44%.

   Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga.
   1. Penyuluhan dan Bimbingan Mental Spiritual bagi keluarga Gepeng, jumlah
       anggaran Rp.55.000.000,- realisasi          fisik 100% dan keuangan sebesar
       Rp.55.000.000,- atau 100%;
   2. Bimbingan dan latihan bagi keluarga anak jalanan, jumlah anggaran
       Rp.50.000.000,- realisasi fisik telah mencapai 99,99% sedangkan keuangan
       sebesar Rp.49.995.500,- atau 99,99%;
   3. Pembinaan dan penyantunan anak terlantar, jumlah anggaran sebesar
       Rp.75.000.000,- realisasi fisik dan keuangan sebesar 100%;
   4. Pelatihan keterampilan bagi penyandang cacat potensial, jumlah anggaran
       Rp.55.000.000,- realisasi fisik dan keuangan 99,72% atau Rp.54.850.000,-;
   5. Bimbingan teknis dan Latihan keterampilan bagi keluarga miskin, jumlah
       anggaran Rp.70.000.000,- realisasi        fisik 99,67% dan keuangan sebesar
       Rp.69.770.000,- atau 99.67%;
   6. Penanggulangan dan rehabilitasi sosial WTS, jumlah anggaran
       Rp.38.287.000,- realisasi fisik dan keuangan 100%;
   7. Pembinaan anak Jalanan dan Lanjut Usia (Bantuan Propinsi), jumlah
       anggaran Rp.300.000.000,- realisasi           fisik dan keuangan 90,00% atau
       Rp.270.000.000,-;
   8. Bimbingan teknis dan Pelatihan Keterampilan bagi Keluarga Gepeng, putus
       sekolah dan usia kerja, jumlah anggaran Rp.125.000.000,- realisasi      fisik
       91,55% dan keuangan sebesar Rp.114.447.600,- atau 91,55%;
   9. Penyuluhan dan Pembinaan Bakat pengamen, jumlah anggaran
       Rp.75.000.000,- realisasi fisik dan keuangan sebesar Rp.74.917.000,- atau
       99,88%;
   10. Pendampingan program pemberdayaan fakir miskin, jumlah dana
       Rp.96.500.000,- realisasi        fisik dan keuangan sebesar 90,92% atau
       Rp.87.746.400,-
   11. Penertiban pembinaan anjal/Gepeng di Kota Makassar, jumlah dana
       Rp.140.275.000,- realisasi        fisik dan keuangan sebesar 96,43% atau
       Rp.135.275.000,-;


Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006                82
   12. Seminar sehari tentang Penanggulangan HIV/Aids berbasis RT & Remaja,
       jumlah dana sebesar Rp.52.425.000,- realisasi fisik dan keuangan 100%;
   13. Pemuktahiran data PMKS dan Kota Makassar, jumlah dana Rp.80.750.000,-
       realisasi fisik dan keuangan 0%.

   Program Legislasi Daerah.
      Penyusunan Renstra SKPD Tahun 2005 – 2010 dan Rencana Kerja Tahun
      2007, jumlah anggaran Rp.45.000.000,- realisasi fisik dan keuangan 100%.

H. BIDANG PENATAAN RUANG.
   1. PROGRAM.
      o Penataan ruang;
      o Peningkatan kualitas materi dan penyebaran informasi;
      o Peningkatan Kapasitas Kelembagaan;
      o Legialasi Daerah.

   DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN.
          Dinas Tata Ruang dan Bangunan pada Tahun Anggaran 2006 dialokasikan
   anggaran untuk kegiatan Belanja Operasi dan Pemeliharaan sebesar
   Rp.1.108.500.000,- dengan realisasi   fisik dan keuangan 98,30% atau sebesar
   Rp.1.089.752.350,-
   Berikut kegiatan Belanja Operasi dan Pemeliharaan pada Dinas Tata Ruang dan
   Bangunan :

Belanja Operasi dan Pemeliharaan.
   Program Penataan Ruang.
   1. Penyusunan Pedoman Peruntukan Lahan (Block Card) sebesar
      Rp.226.000.000,- dengan realisasi fisik dan keuangan sebesar 95,93% atau
      Rp.216.801.200,-;
   2. Sosialisasi Pemanfaatan Ruang Kota dan Bangunan, alokasi dana sebesar
      Rp.88.000.000,- dengan realisasi        fisik dan keuangan 99,87% atau
      Rp.87.893.750,-.
   Program Peningkatan Kualitas Materi Penyebaran Informasi.
   1. Pembuatan Papan Informasi IMB sebesar Rp.83.000.000,- dengan realisasi
      fisik dan keuangan 99,91% atau Rp.82.930.000,-;
   2. Sistem Informasi Manajemen IMB sebesar Rp.478.500.000,- dengan realisasi
      fisik dan keuangan 98,80% atau Rp.472.778.200,-.


Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006           83
   Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan.
      Penyediaan    Peng.    Standarisasi  Mutu     Pelayanan   IMB    sebesar
      Rp.188.000.000,- dengan realisasi      fisik dan keuangan 99,78% atau
      Rp.187.599.200,-.
   Program Legislasi Daerah.
      Penyusunan Renstra SKPD Tahun 2005 – 2010 dan Rencana Kerja Tahun
      2007 sebesar Rp.45.000.000,- dengan realisasi fisik dan keuangan 92,77%
      atau Rp.41.750.000,- .

I. BIDANG PERMUKIMAN.
   1. PROGRAM.
      o Peningkatan infrastruktur kota;
      o Peningkatan kapasitas kelembagaan.
   DINAS PEMADAM KEBAKARAN dan PENANGGULANGAN BENCANA.
          Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana pada Tahun
Anggaran 2006 telah dialokasikan anggaran untuk kegiatan Belanja Operasional dan
Pemeliharaan sebesar Rp.95.000.000,- dengan realisasi        fisik dan keuangan
98,51% atau Rp.93.585.000,- Sedang Belanja Modal sebesar Rp.1.755.000.000,-
dengan realisasi fisik dan keuangan sebesar 90,35% atau Rp.1.585.807.000,-
Berikut kegiatan Belanja Operasional dan Pemeliharaan serta Belanja Modal pada
Dinas Pelayanan Darurat dan Pemadam Kebakaran :
Belanja Operasional dan Pemeliharaan.
   Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan.
   1. Penyusunan Renstra SKPD Tahun 2005 – 2010 dan Rencana Kerja Tahun
      2007 sebesar Rp.45.000.000,- dengan realisasi fisik dan keuangan 96,86%
      atau Rp.43.585.000,-;
   2. Pelatihan Instruktur Pelayanan Darurat sebesar Rp.50.000.000,- dengan
      realisasi fisik dan keuangan 100%.

Belanja Modal .
   Peningkatan Infrastruktur Kota.
   1. Pembangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp.445.000.000,- dengan
      realisasi fisik dan keuangan 64,22% atau Rp.285.817.000,-;
   2. Pengadaan Alat Pengaman dan Alat Pemadam Kebakaran sebesar
      Rp.1.310.000.000,- dengan realisasi      fisik dan keuangan 99,23% atau
      Rp.1.299.990.000,-.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006            84
J. BIDANG PEKERJAAN UMUM.
   1. PROGRAM ;
      o Peningkatan Infrastruktur Kota;
      o Peningkatan Kapasitas Kelembagaan;
      o Legislasi Daerah.

   DINAS PEKERJAAN UMUM.
          Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar pada Tahun Anggaran 2006,
   dialokasikan anggaran sebesar Rp.60.023.781.750,- dimana untuk kegiatan
   Belanja Operasional dan Pemeliharaan sebesar Rp.2.403.000.000,- dengan
   realisasi   fisik dan keuangan 92,56% atau Rp.2.224.344.150,- Sedang Belanja
   Modal sebesar Rp.57.620.781.750,- dengan realisasi          fisik dan keuangan
   94,57% atau       Rp.54.495.656.856,- Berikut kegiatan Belanja Operasional dan
   Pemeliharaan serta kegiatan Belanja Modal :

Belanja Operasional dan Pemeliharaan .
   Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan.
   1. Penyusunan Program Ke-PU-an sebesar Rp.220.500.000,- dengan realisasi
      fisik dan keuangan 98,61% atau Rp.217.445.600,-;
   2. Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kegiatan Ke-PU-an sebesar
      Rp.100.000.000,- dengan realisasi       fisik dan keuangan 87,39% atau
      Rp.87.391.700,-;
   3. Perencanaan Ke-PU-an sebesar Rp.1.587.500.000,- dengan realisasi   fisik
      dan keuangan 91,43% atau Rp.1.451.462.650,-;
   4. Inventarisasi Pengukuran dan Pematokan sebesar Rp.200.000.000,- dengan
      realisasi fisik dan keuangan 92,82% atau Rp.185.645.000,-;
   5. Inventarisasi Pengukuran dan Pematokan sebesar Rp.250.000.000,- dengan
      realisasi fisik dan keuangan 99,95% atau Rp.249.894.200,-.
   Program Legislasi Daerah.
   1. Penyusunan RENSTRA SKPD Tahun 2005 – 2010 dan Rencana Kerja Tahun
      2007 sebesar Rp.45.000.000,- dengan realisasi fisik dan keuangan 72,23%
      atau Rp.32.505.000,-.




Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006             85
Belanja Modal .
   Infrastruktur Kota.
   1. Pembangunan Jalan Abd. Dg. Sirua sebesar Rp.2.103.567.000,- dengan
       realisasi fisik dan keuangan 99,84% atau Rp.2.100.363.000,-;
   2. Peningkatan Jalan yang tersebar pada 14 Kecamatan jumlah dana sebesar
       Rp.19.420.502.000,- dengan realisasi       fisik dan keuangan 99,58% atau
       Rp.19.339.534.200,-;
   3. Peningkatan/Rehabilitasi Jalan (Dana Alokasi Khusus) dengan volume
       9,114 km sebesar Rp.6.630.000.000,- dengan realisasi         fisik dan keuangan
       98,96% atau Rp.6.561.106.364,-;
   4. Pendampingan Peningkatan Rehabilitasi Jalan sebesar Rp.663.000.000,-
       dengan realisasi fisik dan keuangan 96,96% atau Rp.656.110.636,-;
   5. Pembelian alat laboratorium, jumlah dana sebesar Rp.2.397.500.000,-
       Realisasi fisik dan keuangan 86,83% atau Rp.2.081.802.760,-;
   6. Pemasangan Paving Blok Jalan Lingkungan yang tersebar pada
       14 kecamatan dengan volume 7.694,75 m sebesar Rp.4.481.730.000,- dengan
       realisasi fisik dan keuangan 91,51% atau Rp.4.101.582.300,-;
   7. Pembangunan          Sarana    dan     Prasarana         Rusunawa          sebesar
       Rp.1.351.925.000,- dengan realisasi       fisik dan keuangan 69,33% atau
       Rp.937.355.250,-;
   8. Dana Pendampingan kegiatan perbaikan jalan lingkungan dan drainase dalam
       rangka NUSSP sebesar Rp.3.203.000.000,- dengan realisasi                fisik dan
       keuangan 88,02% atau Rp.2.819.563.956,-;
   9. Pembangunan/Normalisasi Drainase tersebar pada 14 kecamatan
       Jumlah dana Rp.2.784.608.000,- dengan realisasi            fisik dan keuangan
       94,06% atau Rp.2.619.323.250,-;
   10. Pembangunan Tanggul Pantai jumlah dana sebesar Rp.373.160.000,- dengan
       realisasi fisik dan keuangan 96,99% atau Rp.361.940.000,-;
   11. Pembangunan Dermaga di Pulau-Pulau sebesar Rp.369.968.000,- dengan
       realisasi fisik dan keuangan 99,86% atau Rp.369.478.000,-;
   12. Pembangunan Prasarana Air Bersih (Dana Alokasi Khusus) sebesar
       Rp.530.000.000,- dengan realisasi        fisik dan keuangan 95,72% atau
       Rp.507.366.000,-;
   13. Pembangunan Prasarana Air Bersih (Pendampingan Dana Alokasi Khusus)
       sebesar Rp.53.000.000,- dengan realisasi      fisik dan keuangan 99,93% atau
       Rp.52.965.000,-;

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006                    86
   14. Pembangunan Hidran Umum dan Jaringan Air Minum sebesar
       Rp.970.300.000,- dengan realisasi        fisik dan keuangan 87,18% atau
       Rp.845.937.000,-;
   15. Pengadaan Jaringan Listrik sebesar Rp.788.010.000,- dengan realisasi fisik
       dan keuangan 92,60% atau Rp.729.754.000,-;
   16. Penataan Lapangan Karebosi sebesar Rp.1.838.000.000,- dengan realisasi
       fisik dan keuangan 81,84% atau Rp.1.504.319.450,-;
   17. Manajemen konstruksi tower Balaikota, jumlah dana sebesar Rp.150.000.000,-
       realisasi fisik dan keuangan sebesar 99,36% atau Rp.149.050.000,-;
   18. Kegiatan lanjutan Tahun 2005, jumlah dana Rp.1.110.750.750,- realisasi fisik
       dan keuangan sebesar 99,99% atau Rp.1.110.705.750,-;
   19. Kegiatan lanjutan NUSSP Tahun 2005, jumlah anggaran Rp.909.000.000,-
       realisasi fisik dan keuangan sebesar 100%;
   20. Peningkatan jalan dana APBD Propinsi sebesar Rp.2.000.000.000,- realisasi
       fisik dan keuangan sebesar 98,95% atau Rp.1.979.050.000,-;
   21. Peningkatan jalan dana pendamping sebesar Rp.150.000.000,- realisasi fisik
       dan keuangan sebesar 98,86% atau Rp.148.291.000,-;
   22. Revitalisasi makam Pangeran Diponegoro, jumlah dana sebesar
       Rp.400.000.000,- realisasi      fisik dan keuangan sebesar 54,17% atau
       Rp.216.700.000,-.
   Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan.
   1. Pembelian Alat-alat Laboratorium sebesar Rp.100.000.000,- dengan realisasi
      fisik dan keuangan 98,94% atau Rp.98.945.000,-;
   2. Pembelian Alat-alat Bengkel sebesar Rp.23.000.000,- dengan realisasi fisik
      dan keuangan 96,73% atau Rp.22.250.000,-;
   3. Pengadaan Barang Inventaris Kantor sebesar Rp.183.450.000,- dengan
      realisasi fisik dan keuangan 89,01% atau Rp.163.302.000,-;
   4. Pembelian alat-alat kantor dan alat rumah tangga, jumlah dana sebesar
      Rp.4.365.311.000,- realisasi     fisik dan keuangan sebesar 88,07% atau
      Rp.3.844.859.940,-;
   5. Pembelian alat studio dan alat komunikasi, jumlah dana sebesar
      Rp.271.000.000,- Realisasi      fisik dan keuangan sebesar 97,78% atau
      Rp.265.000.000,-.




Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006               87
K. BIDANG PERHUBUNGAN.
   1. PROGRAM.
      a. Peningkatan Infrastruktur Kota;
      b. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan;
      c. Legislasi Daerah.

   DINAS PERHUBUNGAN.
           Dinas Perhubungan Kota Makassar pada Tahun Anggaran 2006
   dialokasikan anggaran sebesar Rp.3.487.250.000,- dimana untuk kegiatan
   Belanja Operasi dan Pemeliharaan sebesar Rp.2.257.250.000,- dengan realisasi
   fisik dan keuangan 95,66% Rp.2.159.377.000,- Sedang kegiatan Belanja Modal
   sebesar Rp.1.230.000.000,- dengan realisasi  fisik dan keuangan 91,74% atau
   Rp.1.128.502.794,- Berikut kegiatan Belanja Operasi dan Pemeliharaan serta
   Belanja Modal pada Dinas Perhubungan :

   Belanja Operasional dan Pemeliharaan .
   Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
   1. Pembuatan Marka Jalan dan Zebra Cross sebesar Rp.412.250.000,- realisasi
      fisik dan keuangan 91,97% atau Rp.379.172.000,-;
   2. Pelatihan Perlalulintasan sebesar Rp.75.000.000,- realisasi      fisik dan
      keuangan 86,93% atau Rp.65.200.000,-;
   3. Peningkatan      SDM     Aparatur      Manajemen    Transportasi   sebesar
      Rp.50.000.000,- realisasi fisik dan keuangan 77,12% atau Rp.38.562.800,-;
   4. Study Jaringan Trayek Angkutan Umum sebesar Rp.150.000.000,- realisasi
      fisik dan keuangan 99,72% atau Rp.149.580.000,-;
   5. Study Hirarcki dan Fungsi Jaringan Jalan sebesar Rp.250.000.000,- realisasi
      fisik dan keuangan 99,97% atau Rp.249.928.000,-;
   6. Pembuatan Papan Nama Jalan sebesar Rp.265.000.000,- realisasi fisik dan
      keuangan 85,88% atau Rp.227.592.000,-;
   7. Pembuatan marka jalan dan Zebra cross (Dana APBD Propinsi) sebesar
      Rp.510.000.000,- realisasi       fisik dan keuangan sebesar 99,25% atau
      Rp.506.188.000,-;
   8. Study sensitivitas penggunaan moda angkutan umum massal, jumlah dana
      Rp.250.000.000,- Realisasi        fisik dan keuangan sebesar 99,86% atau
      Rp.249.659.600,-;




Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006             88
   9. Study transportasi moda           angkutan umum, jumlah dana sebesar
      Rp.250.000.000,- Realisasi          fisik dan keuangan sebesar 99,39% atau
      Rp.248.494.600,-.
   Program Legislasi Daerah.
      Penyusunan RENSTRA SKPD Tahun 2005 – 2010 dan Rencana Kerja Tahun
      2007 sebesar Rp.45.000.000,- realisasi fisik dan keuangan 100%.
Belanja Modal
   Peningkatan Infrastruktur Kota.
   1. Pengadaan Alat Pencucian Kendaraan sebesar Rp.56.500.000,- realisasi
      fisik dan keuangan 99,64% atau Rp.56.300.000,-;
   2. Pengadaan Rambu Lalu Lintas sebesar Rp.395.250.000,- realisasi fisik dan
      keuangan 94,05% atau Rp.371.742.000,-;
   3. Pengadaan Mesin Kontrol Traffic Light sebesar Rp.127.500.000,- realisasi
      fisik dan keuangan 78,70% atau Rp.100.350.000,-;
   4. Biaya Pemasangan Traffic Light sebesar Rp.138.250.000,- realisasi fisik dan
      keuangan 87,15% atau Rp.120.495.794,-;
   5. Pengadaan Peralatan Pengecekan Gas Buang Premium sebesar
      Rp.325.000.000,- realisasi          fisik dan keuangan 67,95% atau
      Rp.220.850.000,-
   6. Pembuatan Median Pemisah Jalan sebesar Rp.187.500.000,- realisasi fisik
      dan keuangan 87,52% atau Rp.164.115.000,-.

L. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP.
   a. PROGRAM.
      i. Pengelolaan Lingkungan Hidup;
     ii. Peningkatan Kualitas Kelembagaan;
    iii. Peningkatan Infrastruktur Kota;
    iv. Legislasi Daerah.

   DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEINDAHAN.
          Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Keindahan Kota Makassar pada
   Tahun Anggaran 2006 telah mengalokasikan dana sebesar Rp.14.951.350.500,-
   yang terdiri dari Belanja Operasi dan Pemeliharaan Rp.13.768.350.500,- dengan
   realisasi     fisik dan keuangan 85,90% atau Rp.11.827.581.292,- dan Belanja
   Modal sebesar Rp.1.183.000.000,- dengan realisasi fisik dan keuangan 98,38%
   atau Rp.1.163.938.000,-

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006             89
   Berikut kegiatan Belanja Operasi dan Pemeliharaan serta kegiatan Belanja Modal
   pada Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Keindahan :
   Belanja Operasional dan Pemeliharaan .
       Program Pengelolaan Lingkungan Hidup Perkotaan.
       1. Pemeliharaan Pemakaman sebesar Rp.168.625.000,- dengan realisasi
           fisik dan keuangan 97,21% atau Rp.163.935.000,-;
       2. Pembersihan Saluran/Parit-parit sebesar Rp.414.175.500,- dengan
           realisasi fisik dan keuangan 79,43% atau Rp.328.995.500,-;
       3. Penyapuan/Pengumpulan Sampah sebesar Rp.375.685.000,- dengan
           realisasi fisik dan keuangan 87,26% atau Rp.327.855.000,-;
       4. Pengangkutan        Sampah     dan    Operator      Alat   Berat  sebesar
           Rp.9.268.802.500,- dengan realisasi                 fisik dan keuangan
           Rp.8.639.554.743,- atau 93,21%;
       5. Pemeliharaan Taman sebesar Rp.1.272.675.000,- dengan realisasi         fisik
           dan keuangan 85,25% atau Rp.1.084.969.536,-;
       6. Workshop/Bengkel sebesar Rp.86.107.500,- dengan realisasi        fisik dan
           keuangan 85,21% atau Rp.73.379.743,-;
       7. Petugas Supervisi, Penagih dan Staf sebesar Rp.490.475.000,- dengan
           realisasi fisik dan keuangan 71,43% atau Rp.350.385.820,-;
       8. Pengelolaan UPTD TPA Tamangapa sebesar Rp.265.925.000,- dengan
           realisasi fisik dan keuangan 62,37% atau Rp.165.874.025,-;
       9. Penyusunan        laporan   Dokumen        Lingkungan      Hidup  sebesar
           Rp.402.000.000,- dengan realisasi       fisik dan keuangan 94,52% atau
           Rp.379.998.000,-;
       10. Pameran Lingkungan Hidup Nasional sebesar Rp.80.000.000,- dengan
           realisasi fisik dan keuangan 96,61% atau Rp.77.290.700,-;
       11. Penyusunan The State of Environment Report (SoER) sebesar
           Rp.59.775.000,- dengan realisasi       fisik dan keuangan 99,56% atau
           Rp.59.515.000,-;
       12. Pengujian Kualitas Air sebesar Rp.45.000.000,- dengan realisasi fisik dan
           keuangan 99,00% atau Rp.44.550.000,-;
       13. Uji Petik Gas Buang Kendaraan Bermotor sebesar Rp.23.850.000,- dengan
           realisasi fisik dan keuangan 64,78% atau Rp.15.450.000,-;
       14. Pengujian     Kualitas   Udara    Ambien      Kota     Makassar  sebesar
           Rp.27.900.000,- dengan realisasi       fisik dan keuangan 98,56% atau
           Rp.27.500.000,-;


Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006                  90
        15. Pembinaan Teknis Pelaksanaan RKL/RPL dan UPL sebesar
            Rp.12.050.000,- dengan realisasi      fisik dan keuangan 99,94% atau
            Rp.12.042.800,-;
        16. Pengelolaan sampah oleh pihak ketiga sebesar Rp.659.500.000,- Realisasi
            fisik dan keuangan sebesar 0%;
        17. Lomba kebersihan lingkungan dan kanal, jumlah dana sebesar
            Rp.34.125.000,- Realisasi    fisik dan keuangan sebesar 45,91% atau
            Rp.15.667.375,-.
    Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan.
    1. Pendataan Jenis Usaha Yang Berdampak Terhadap Lingkungan sebesar
       Rp.16.680.000,- dengan realisasi  fisik dan keuangan 97,00% atau
       Rp.16.180.000,-;
    2. Peningkatan SDM Manajemen Pengelolaan Lingkungan Hidup sebesar
       Rp.20.000.000,- dengan realisasi  fisik dan keuangan 20,25% atau
       Rp.4.050.000,-.

    Program Legislasi Daerah.
    1. Penyusunan Renstra SKPD Tahun 2005 – 2010 dengan Renja SKPD Tahun
       2007 sebesar Rp.45.000.000,- dengan realisasi fisik dan keuangan 89,75%
       atau Rp.40.388.050,-.
 Belanja Modal .
    Program Peningkatan Infrastruktur Perkotaan.
    1. Pengadaan       Sarana    Prasarana   Pengumpulan     Sampah    sebesar
       Rp.723.000.000,- dengan realisasi       fisik dan keuangan 98,34% atau
       Rp.711.030.000,-;
    2. Pengadaan Alat Pemantau Kualitas Udara sebesar Rp.460.000.000,- dengan
       realisasi fisik dan keuangan 98,45% atau Rp.452.908.000,-.

M. BIDANG KEPENDUDUKAN .
    1. PROGRAM.
       1. Peningkatan Kualitas Pendidikan;
       2. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat;
       3. Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dan Kesetaraan Gender;
       4. Program Peningkatan Ketahanan Ekonomi;
       5. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan;
       6. Peningkatan Kualitas Materi dan Penyebaran Informasi;
       7. Program Pembinaan Kehidupan Politik yang Demokratis;

 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006              91
       8. Program Legislasi Daerah.

   BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KB KOTA MAKASSAR.
          Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Makassar
   pada tahun anggaran 2006, mendapat alokasi anggaran sebesar
   Rp.3.511.650.000,- yang terdiri atas Belanja Operasional dan Pemeliharaan
   sebesar Rp.3.436.650.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp.75.000.000,-. Dengan
   realisasi secara keseluruhan untuk fisik sebesar 98,84% dan keuangan sebesar
   Rp.3.470.847.914,- dimana realisasi          untuk belanja Operasional dan
   Pemeliharaan untuk fisik sebesar 98,81% dan keuangan sebesar
   Rp.3.395.967.914,- serta belanja modal realisasi      fisik dan keuangan telah
   mencapai 99,84% atau Rp.74.880.000,-.

Belanja Operasional dan Pemeliharaan .
   Program Peningkatan Kualitas Pendidikan           terdiri dari :
   1. Peningkatan kualitas SDM LPM Kota Makassar, dianggarkan sebesar
      Rp.80.000.000,- realisasi fisik dan keuangan telah 100%;
   2. Pelatihan Perencanaan Partisipatif Masyarakat Kelurahan (P3MK), jumlah
      anggaran Rp.50.000.000,- realisasi           fisik dan keuangan sebesar
      100%.
   Program Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat terdiri dari :
   1. Pemberdayaan Masyarakat Tradisional, jumlah anggaran Rp.210.000.000,-
      realisasi fisik dan keuangan sebesar Rp.209.800.000,- atau 99,90%;
   2. Operasional Komite Penanggulangan Kemiskinan Kota Makassar, jumlah
      anggaran Rp.109.000.000,- realisasi          fisik dan keuangan sebesar
      Rp.108.932.600,- atau 99,47%;
   3. Operasional Penyaluran Beras Miskin Kota Makassar, jumlah anggaran
      Rp.393.450.000,- realisasi    fisik dan keuangan sebesar Rp.355.988.914,-
      atau 90,47%;
   4. Operasional Gerbang Taskin Jumlah anggaran sebesar       Rp.258.500.000,-
      realisasi fisik dan keuangan 100%.
   Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga & Kesetaraan Gender :
   1. Peningkatan kegiatan di lokasi P2WKSS, jumlah anggaran yang disediakan
      sebesar Rp.95.000.000,- realisasi fisik dan keuangan telah mencapi 100%;



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006             92
   2. Pelatihan TP PKK Kota, Kecamatan dan Kelurahan, dianggarkan sebesar
      Rp.95.000.000,- realisasi fisik dan keungan 100%;
   3. Operasional Tenaga Program KB dan Institusi, dianggarkan sebesar
      Rp.337.700.000,- realisasi fisik dan keuangan sebesar 100%;
   4. Operasional Manunggal KB dianggarkan sebesar Rp.50.000.000,- realisasi
      fisik dan keuangan sebesar 100%;
   5. Pembinaan BKB, BKR, BKL, dan Pramuka Saka, jumlah anggaran
      Rp.50.000.000,- realisasi fisik dan kuangan 100%;
   6. Pengolahan dan Pemutahiran Data Keluarga dianggarkan sebesar
      Rp.230.000.000,- realisasi fisik dan keuangan sebesar 100%;
   7. Pengadaan Obat-obatan Efek Samping KB dianggarkan sebesar
      Rp.140.000.000,- realisasi fisik dan keuangan sebesar 100%;
   8. Peningkatan Pembangunan Pemberdayaan dialokasikan anggaran sebesar
      Rp.973.000.000,- realisasi fisik dan keuangan telah mencapai 100%.
   Program Peningkatan Ketahanan Ekonomi terdiri dari :
      Sosialisasi  Teknologi      Tepat     Guna    (TTG),   jumlah    anggaran
      Rp.55.000.000,- realisasi fisik dan keuangan sebesar 100%
   Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan terdiri dari :
   1. Penyusunan dan Pengolahan Data Base Kelurahan, jumlah anggaran sebesar
      Rp.85.000.000,- realisasi fisik dan kuangan sebesar 100% ;
   2. Pembentukan/Pembinaan        Kelurahan    Labsite   dianggarkan     sebesar
      Rp.80.000.000,- realisasi fisik dan keuangan sebesar Rp.77.546.400,- atau
      96,93% ;
   3. Monitoring, evaluasi, dan Pemantauan kegiatan partisipatif, jumlah anggaran
      Rp.40.000.000,- realisasi fisik dan keuangan sebesar 100% ;
   4. Monitoring dan Evaluasi Program Keluarga Berencana. Jumlah anggaran
      Rp.50.000.000,- realisasi fisik dan keuangan mencapai 100%.
   Program Legislasi Daerah terdiri dari :
   1. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra – SKPD) Tahun 2005-2010 dan
      Renja Tahun 2007 Jumlah anggaran Rp.45.000.000,- realisasi fisik dan
      keuangan sebesar Rp.45.000.000,- atau 100%




Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006             93
Belanja Modal Aparatur :
   Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan terdiri dari ;
   1. Pengadaan barang inventaris daerah, jumlah anggaran sebesar
      Rp.75.000.000,-realisasi fisik dan keuangan sebesar 99,84% atau
      Rp.74.880.000,-.

   DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL.
     Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar pada tahun anggaran
   2006 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.1.848.992.500,- yang terdiri
   atas Belanja Operasi dan Pemeliharaan sebesar Rp.912.500.000,- dan Belanja
   Modal sebesar Rp.935.492.500,-. Realisasi fisik dan keuangan sebesar 99,47%
   atau sebesar Rp.1.839.261.600,-. Terdiri dari Belanja Operasional dan
   Pemeliharaan kemajuan fisik dan keuangannya sebesar 99,12% atau
   Rp.904.486.600,- dan Belanja Modal kemajuan fisik dan keuangan sebesar
   Rp.934.775.000,- atau 99,81%. Adapun kegiatan Belanja Operasional dan
   Pemeliharaan serta Belanja Modal pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan
   dapat diuraikan sebagai berikut:

Belanja Operasional dan Pemeliharaan.
   Program Peningkatan Kualitas Materi dan Penyebaran Informasi.
   1. Penataan dan Perawatan Arsip/Dokumen Catatan Sipil, Jumlah anggaran
      Rp.66.000.000,- Realisasi      fisik dan keuangan sebesar 99,95% atau
      Rp.65.967.100,-;
   2. Penyuluhan Tentang Akta Capil dan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk,
      jumlah anggaran sebesar Rp.123.000.000,- realisasi   fisik dan keuangan
      sebesar Rp.122.930.900,- atau 99,94%.
   Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan.
   1. Pemberian Pelayanan Langsung Penerbitan Akta Kelahiran di Tempat-tempat
      Umum     dan     Lokasi   Pemukiman      Masyarakat,  jumlah   anggaran
      Rp.78.500.000,- realisasi  fisik dan keuangan sebesar Rp.77.653.600 atau
      98,92%.
   Program Pembinaan Kehidupan Politik yang Demokratis.
   1. Pemutahiran dan Validasi Data P4B, jumlah anggaran sebesar
      Rp.600.000.000,- realisasi fisik dan keuangan masih 98,82% atau sebesar
      Rp.592.945.200,-.


Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006          94
   Program Legislasi Daerah.
   1. Penyusunan Renstra SKPD tahun 2005 – 2010 dan Renja Tahun 2007, jumlah
      anggaran Rp.45.000.000,- realisasi     fisik dan keuangan sebesar
      Rp.44.989.800,- atau 99,97%.
Belanja Modal.
   Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan.
   1. Pembangunan Lanjutan Pengembangan SIMDUK Terintegrasi dengan
      Pencatatan Sipil dalam kerangka SIAK Tahap Akhir untuk 3 Kecamatan,
      jumlah anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.731.692.500,- yang
      diperuntukkan untuk Belanja Modal jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan
      komputer, komputer SIM, bangunan gedung tempat kerja dan meja serta kursi.
      Telah terealisir sebesar Rp.729.975.000,- atau 99,76%;
   2. Pembangunan ruang sidang perkawinan, ruang rapat dan arsip, jumlah
      anggaran Rp.204.800.000,- realisasi fisik dan keuangan sebesar 100%

N. BIDANG KEPARIWISATAAN.
 1.   PROGRAM.
       ο Peningkatan Komoditi Unggulan;
       ο Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Budaya;
       ο Pengembangan Investasi dan Regulasi Usaha;
       ο Peningkatan Kapasitas Kelembagaan;
       ο Peningkatan Kualitas Materi dan Penyebaran Informasi;
       ο Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat.

   DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA.
           Pada Tahun anggaran 2006 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
   Makassar memperoleh anggaran kegiatan sebesar Rp.4.601.600.000,- Realisasi
   fisik dan keuangan secara keseluruhan sebesar Rp.4.580.401.210,- atau 99,54%
   yang terdiri atas Belanja Operasional dan Pemeliharaan sebesar
   Rp.4.465.800.000,- realisasi   fisik dan keuangan sebesar Rp.4.446.351.210,-
   serta Belanja Modal sebesar Rp.135.800.000,- realisasi     fisik dan keuangan
   mencapai 98,71% atau Rp.134.050.000,-.
   Adapun rincian Belanja Operasional dan Pemeliharaan serta Belanja Modal pada
   Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan kemajuan fisik dan keuangan dapat
   diuraikan sebagai berikut:



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006                95
Belanja Operasional dan Pemeliharaan.
       Program Peningkatan Komoditi Unggulan .
     1. Operasional Pengembangan Promosi Pariwisata Makassar, jumlah anggaran
        Rp.1.508.000.000,- realisasi       fisik dan keuangan 99,97% atau sebesar
        Rp.1.507.612.110,-;
     2. Penyusunan Buku Wisata Bahari, jumlah anggaran Rp.110.000.000,-
        realisasi fisik dan keuangan 100%;
     3. Pembinaan Jasa Musium Kota, jumlah anggaran Rp.180.300.000,- realisasi
        fisik dan keuangan 99,99% atau sebesar Rp.180.298.750,-;
     4. Workshop Peningkatan Sadar Wisata dan Sapta Pesona, jumlah anggaran
        Rp.130.000.000,- realisasi     fisik dan keuangan 99,99% atau sebesar
        Rp.129.999.000,-;
     5. Penyuluhan Hygienis, Sanitasi Restoran/Rumah Makan, jumlah anggaran
        Rp.100.000.000,- realisasi     fisik dan keuangan 99,99% atau sebesar
        Rp.99.997.500,-;
     6. Workshop Pengelolaan Usaha Industri Pariwisata, jumlah anggaran
        Rp.150.000.000,- realisasi fisik dan keuangan 99,71% atau sebesar
        Rp.149.574.400,-;
     7. Pembuatan        Mascot      Brand        Pariwisata,  jumlah    anggaran
        Rp.409.000.000,- realisasi           fisik dan keuangan 98,07% atau
        Rp.401.114.000,-;
     8. Operasional BP3M, jumlah anggaran Rp.600.000.000,- realisasi      fisik dan
        keuangan 99,01% atau sebesar Rp.594.061.350,-.

     Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Budaya.
     1. Pagelaran Kesenian Multi Etnis, jumlah anggaran Rp.80.000.000,- Realisasi
        fisik dan keuangan 99,99% atau sebesar Rp.79.994.500,-;
     2. Pengembangan Upacara Ritual Masyarakat Tradisional Barombong, Paropo
        dan Tallo, jumlah anggaran Rp.40.000.000,- realisasi   fisik dan keuangan
        100%;
     3. Pagelaran      Kesenian    Makassar      di  Bali,   jumlah      anggaran
        Rp.267.500.000,- realisasi         fisik dan keuangan 99,06% atau
        Rp.264.997.600,-;
     4. Dokumentasi Budaya Maritim Kota Makassar, jumlah anggaran
        Rp.100.000.000,-    realisasi   fisik   dan  keuangan       98,10%    atau
        Rp.98.099.500,-;


Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006               96
     5. Festival   Lomba         Makanan      Tradisional,   jumlah     anggaran
        Rp.50.000.000,- realisasi fisik dan keuangan 99,96% atau Rp.49.980.000,-

   Program Pengembangan Investasi dan Regulasi Usaha.
     1. Peningkatan Pelayanan Izin Usaha Kepariwisataan, jumlah anggaran
        Rp.85.000.000,- Realisasi       fisik dan keuangan 99,88% atau sebesar
        Rp.84.906.000,-;
     2. Pengawasan dan Pemantauan Usaha Kepariwisataan, jumlah anggaran
        Rp.50.000.000,- realisasi fisik dan keuangan 100%.

   Program Peningkatan Kapasitas kelembagaan.
   Peningkatan      Hubungan     Lembaga     Wisata,    jumlah     anggaran
   Rp.267.000.000,-    realisasi  fisik  dan    keuangan     99,91%    atau
   Rp.266.780.000,-.
   Program Peningkatan Kualitas Materi dan Penyebaran Informasi.
   Penyebarluasan        Informasi      Kepariwisataan,              jumlah   anggaran
   Rp.110.000.000,- realisasi fisik dan keuangan 100%.

   Program Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat.
   Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Bagi Pekerja dan Pengelola Usaha
   Pariwisata, jumlah anggaran Rp.184.000.000,- realisasi    fisik dan keuangan
   99,96% atau sebesar Rp.183.938.000,-

   Program Legislasi Daerah.
   Penyusunan rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2005-2010 dan Rencana
   Kerja (Renja) SKPD Tahun 2007, jumlah anggaran      Rp.45.000.000,- realisasi
   fisik dan keuangan 99,99% atau sebesar Rp.44.999.000,-.

Belanja Modal.
   Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan.
         Pengadaan barang inventaris daerah, jumlah anggaran sebesar
         Rp.135.800.000,- realisasi fisik dan keuangan sebesar 98,71% atau
         Rp.134.050.000,-.




Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006                  97
                                      B A B V.
                                   P E N U T U P.


      Pada bagian akhir laporan keterangan pertanggungjawaban ini perkenankan
kami memberikan beberapa catatan dari uraian yang telah dikemukakan pada bab-
bab sebelumnya :

•   Laporan keterangan pertanggungjawaban ini hakekatnya mengacu pada pasal 27
    ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
    serta peraturan pendukung lainnya yang kebijakan penyusunannya berpedoman
    pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 Seri A Nomor 1 tentang Anggaran
    Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2006 dan Peraturan Daerah
    Nomor 75 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
    Daerah (APBD) Kota Makassar tahun 2006.

•   Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2006
    disusun berdasarkan format yang diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Menteri
    Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pedoman
    Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta
    Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan
    Perhitungan APBD beserta ketentuan-ketentuan lainnya.

•   Kinerja Pendapatan Daerah yang direncanakan pada tahun 2006 telah mencapai
    hasil yang memuaskan dibandingkan tahun 2005, sungguhpun terdapat realisasi
    beberapa komponen PAD yang direncanakan belum mencapai target, namun
    upaya peningkatan tetap dilakukan dalam rangka menunjang pelaksanaan
    pembangunan.

•   Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasional dan Pemeliharaan dan Belanja
    Modal yang prinsipnya ditujukan untuk peningkatan kinerja pemerintah dalam
    pelaksanaan pelayanan masyarakat, investasi disesuaikan dengan prinsip kaidah
    dan disiplin anggaran serta mengikuti standar dan prosedur kerja sehingga
    diperoleh penghematan.

•   Berbagai sumber dana seperti Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan
    dana perimbangan lainnya untuk membiayai berbagai kegiatan, pada umumnya
    telah terealisir sesuai dengan target yang direncanakan.




Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006             98
      Demikian penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang dapat
kami sampaikan kepada segenap warga masyarakat Kota Makassar melalui Rapat
Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar.
      Akhirnya, dengan berserah diri kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa teriring
doa semoga kita semua selalu diberikan hidayah dan taufiq serta kekuatan dalam
melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di
Kota Makassar yang dicintai bersama.
Sekian dan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


                                                 Makassar,
                                                 WALIKOTA MAKASSAR


                                                 H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN




Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2006           99

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:213
posted:8/22/2011
language:Indonesian
pages:99
Description: Strategi Menarik Investor Dalam Rangka Peningkatan Pad document sample