Docstoc

RUKUN DAN SYARAT WAKAF

Document Sample
RUKUN DAN SYARAT WAKAF Powered By Docstoc
					RUKUN DAN SYARAT WAKAF


1. Orang yang mewakafkan hartanya (Wakif)
2. Harta yang diwakafkan (Mauquf)
3. Tujuan Wakaf (Mauquf ‘alaih)
4. Pernyataan (Sighat) Wakif




1. Perwakafan benda itu tidak dibatasi untuk jangka waktu tertentu saja, tetapi untuk
   selama-lamanya.
2. Tujuannya harus jelas, tanpa menyebutkan tujuannya secara jelas pewakafannya tidak
   sah.
3. Wakaf harus segera dilaksanakan setelah ikrar wakaf dinyatakan oleh wakif, tanpa
   menggantungkan pelaksanaannya pada masa yang akan datang, karena jika hal itu
   terjadi maka yang berlaku adalah hukum wasiat.
4. Wakaf yang sah wajib dilaksanakan, karena ikrar wakaf yang dinyatakan oleh wakif
   berlaku seketika dan untuk selama-lamanya.


PERUNDANG-UNDANGAN WAKAF
Drs. H. Anjani al-Alabij dalam bukunya Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori
dan Praktek, mengelompokkan pada 14 peraturan seperti yang dimuat dalam buku
Himpunan Perundang-undangan Perwakafan yang diterbitkan oleh Departemen Agama
RI, sebagai berikut:
1. UU No.5 Tahun 1960 tanggal 24 September 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
   Pokok Agraria.
2. PP No.10 Tahun 1991 tanggal 23 Maret 1961 tentang pendaftaran Tanah.
3. PP No.38 Tahun 1963 tanggal 19 Juni 1963 tentang penunjukan Badan-Badan
   Hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah.
4. PP No.28 Tahun 1977 tanggal 17 Mei 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 Tahun 1977 tanggal 26 November 1977
   tentang Tata Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik.
6. Peraturan Menteri Agama No.1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No.28
   Tahun 1977 tanggal 17 Mei 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.12 Tahun 1978 tanggal 3 Agustus 1978 tentang
   Penambahan Ketentuan mengenai Biaya Pendaftaran Tanah untuk Badan-Badan
   Hukum tertentu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 1978.
8. Instruksi Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 1978
   tanggal 23 Januari 1978 tentang pelaksanaan PP No.28 Tahun 1977 tanggal 17 Mei
   1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
9. Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. Kep/D/75/78 tanggal 18
   April 1978 tentang Formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan-Peraturan tentang
   Perwakafan Tanah Milik.
10. Keputusan Menteri Agama No.73 Tahun 1978 tanggal 9 Agustus 1978 tentang
   Pendelegasian Wewenang Kepala-Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
   Propinsi/ Setingkat di Seluruh Indonesia untuk Mengangkat/ Memberhentikan Setiap
   Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
   (PPAIW).
11. Instruksi Menteri Agama No.3 Tahun 1979 tanggal 19 Juni 1979 tentang Petunjuk
   Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama No.73 Tahun 1978.
12. Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No.D II/5/EJ/14/1980 tanggal 25 Juni
   1980 tentang Pemakaian Bea Materai dengan Lampiran Surat Dirjen Pajak No. S-
   629/PJ.331/1980 tanggal 29 Mei 1980 yang menentukan jenis formulir wakaf mana
   yang bebas materai, dan jenis formulir mana yang dikenakan bea materai, dan berapa
   besar bea materainya.
13. Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No.D II/5/Ed/07/1981 tanggal 17 Februari
   1981 kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia, tentang
   Pendaftaran Perwakafan Tanak Milik dan permohonan keringanan atau pembebasan
   dari semua pembebanan biaya.
14. Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No.D II/11/Ed/07/1981 tanggal 16 April
   1981 tentang Petunjuk Pemberian Nomor pada Formulir Perwakafan Tanah Milik.
1. Undang-Undang No.41 Tahun 2004
Dalam Undang-Undang ini terdapat pokok peraturan yang baru dibandingkan peraturan
perundang-undangan yang sudah ada, yaitu:
   a. Wakaf wajib untuk didaftarkan dan diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan
      sesuai dengan tata cara yang diatur dalam perundang-undangan yang mengatur
      mengenai zakat.
   b. Ruang lingkup wakaf yang selama ini hanya berupa benda tidak bergerak seperti
      tanah dan bangunan, menurut Undang-Undang ini, Wakif dapat mewakafkan
      benda yang bergerak, baik yang berwujud waupun tidak berwujud.
   c. Peruntukan benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan
      sosial melainkan diarahkan pula untuk memajukan kesejahteraan umum dengan
      cara meningkatkan potensi dan manfaat ekonomi zakat.
   d. Untuk mengamankan banda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang dapat
      merugikan kepentingan wakaf, maka perlu meningkatkan kemampuan profesional
      Nazhir
   e. Selain itu, dalam undang-undang ini juga dibentuk Badan Wakaf Indonesia yang
      merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugas di bidang
      perwakafan.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:552
posted:8/20/2011
language:Malay
pages:3