Docstoc

PEDOMAN PAUDNI 2011

Document Sample
PEDOMAN PAUDNI 2011 Powered By Docstoc
					                     PEDOMAN

     PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN
                ANAK USIA DINI,
           NONFORMAL DAN INFORMAL
                 TAHUN 2011




    DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
             NONFORMAL DAN INFORMAL
          KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
                     TAHUN 2011


0                      Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD-NI
                               SAMBUTAN
Memasuki tahun kedua pelaksanaan rencana strategis
pembangunan pendidikan nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan
Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI) telah
menetapkan kebijakan dan program pembangunan pendidikan
anak usia dini, pendidikan nonformal dan informal yang mencakup
bidang garapan dan sasaran yang meluas seiring dengan adanya
kebijakan penataan organisasi dan tata kerja di lingkungan
Kementerian Pendidikan Nasional.

Pada tahun 2011, Ditjen PAUDNI menetapkan kebijakan dan
program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan
Masyarakat, Kursus dan Pelatihan, Pendidik dan Tenaga
Kependidikan PAUDNI, serta program Pengkajian, Pengembangan
dan Pengendalian Mutu Pendidikan serta program Dukungan
Manajemen dan Pelaksana Teknis lainnya. Kebijakan dan program
Ditjen PAUDNI Tahun 2011 ini diarahkan untuk memenuhi tuntutan
peningkatan kualitas layanan dengan tetap berupaya terus
mendorong ketersediaan dan akses layanan pendidikan yang
semakin luas.

Arah kebijakan dan program Ditjen PAUDNI tahun anggaran 2011
harus diketahui dan dipahami oleh seluruh pengelola
program/kegiatan serta seluruh pemangku kepentingan sehingga
dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan, target, dan sasaran
sebagaimana telah digariskan dalam Renstra dan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Ditjen PAUDNI tahun 2011 secara
bermutu, transparan, dan akuntabel.

Oleh karena itu, Ditjen PAUDNI menerbitkan Pedoman
Penyelenggaraan Program PAUDNI tahun 2011 sebagai acuan
umum pelaksanaan program PAUDNI tahun 2011. Petunjuk

Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD-NI                  iii
operasional lebih detail/teknis dari pedoman ini akan diatur
dengan Petunjuk Teknis yang selaras dengan pedoman ini dan akan
diterbitkan oleh sekretariat dan direktorat teknis penanggung
jawab kegiatan.

Dengan pedoman ini diharapkan program PAUDNI              dapat
dilaksanakan secara lebih seksama, tepat sasaran, tepat waktu,
tepat hasil, dan tepat pengelolaan dengan tetap memberikan
ruang gerak yang positif bagi semua pemangku kepentingan untuk
berinovasi dan berkreasi sesuai dengan kondisi yang berkembang
di lapangan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Akhirnya, saya sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada
semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan
Pedoman ini. Saya mengharapkan Pedoman ini benar-benar dapat
dijadikan pegangan oleh semua pihak dalam melaksanakan
program PAUDNI. Semoga, dan selamat bekerja.

                                         Jakarta, Januari 2011
                                         Plt. Direktur Jenderal,



                                         Hamid Muhammad, Ph.D




iv                         Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD-NI
                                            DAFTAR ISI
SAMBUTAN ................................................................................................... III
DAFTAR ISI...................................................................................................... V
BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1
  A.    LATAR BELAKANG .......................................................................................... 1
  B.    DASAR HUKUM ............................................................................................. 5
  C.    TUJUAN ....................................................................................................... 8
  D.    PENGERTIAN ................................................................................................. 8
  E.    SASARAN ...................................................................................................10
BAB II KONDISI DAN TARGET PEMBANGUNAN PAUDNI TAHUN 2011 ............. 12
    A.       KONDISI DAN TARGET PEMBINAAN PAUD .......................................................12
    B.       KONDISI DAN TARGET PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN................................14
    C.       KONDISI DAN TARGET PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT.............................16
    D.       KONDISI DAN TARGET PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN .............21
BAB III KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
NONFORMAL, DAN INFORMAL ...................................................................... 23
    A.       KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PAUDNI .............................................................23
    B.       STRATEGI ...................................................................................................25
    C.       PROGRAM PAUDNI ....................................................................................29
    D.       ETIKA DAN BUDAYA KERJA ............................................................................40
BAB IV KELEMBAGAAN, KETENAGAAN DAN KEMITRAAN PAUDNI ................ 45
    A.       KELEMBAGAAN .......................................................................................45
    B.       KETENAGAAN .........................................................................................48
    C.       KEMITRAAN PAUDNI...............................................................................51
BAB V ALOKASI DAN PENGELOLAAN ANGGARAN ........................................... 54
    A.       ALOKASI ANGGARAN ....................................................................................54
    B.       PENGELOLAAN ANGGARAN............................................................................54
    C.       BANTUAN SOSIAL ........................................................................................58
BAB VII SISTEM PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN ......................... 70
    A.       PEMANTAUAN DAN EVALUASI ........................................................................70
    B.       PELAPORAN ................................................................................................71


                                                                                                                 v
BAB VIII PENUTUP ......................................................................................... 75

Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD-NI
vi   Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD-NI
                               BAB I
                           PENDAHULUAN


A. Latar Belakang
    Kebijakan pembangunan pendidikan nasional tahun 2010-2014
    menekankan pada penguatan layanan pendidikan yang relevan,
    berkualitas dan berdaya saing dalam rangka mempersiapkan
    insan Indonesia yang cerdas komprehensif. Memasuki tahun
    kedua pelaksanaan rencana strategis pembangunan pendidikan
    tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
    Nonformal dan Informal (PAUD NI) menetapkan kebijakan dan
    program pembangunan pendidikan anak usia dini dan
    pendidikan nonformal dan informal yang mencakup bidang
    garapan dan sasaran yang berubah seiring dengan adanya
    kebijakan penataan organisasi di lingkungan Kementerian
    Pendidikan Nasional.

    Dihadapkan         pada      tantangan   reformasi   birokrasi       dan
    perkembangan kebutuhan belajar masyarakat yang dinamis,
    kebijakan dan program pendidikan anak usia dini, pendidikan
    nonformal dan informal pada tahun 2011 diarahkan untuk


                                                                     1
    dapat terus mendorong peningkatan akses, pemerataan dan

Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD-NI
    keterjangkauan    layanan       pendidikan          namun         lebih
    memperhatikan pemenuhan standar, mutu, dan relevansi
    layanan. Program pendidikan anak usia dini, nonformal dan
    informal pada    tahun 2011 diharapkan dapat memberikan
    kesempatan yang lebih luas, terbuka, merata dan bermutu bagi
    seluruh lapisan masyarakat untuk belajar dan memberdayakan
    diri melalui layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan
    keaksaraan, pendidikan kecakapan hidup, kursus dan pelatihan,
    pengembangan budaya baca, hingga layanan pendidikan
    pemberdayaan perempuan dan keorangtuaan. Di samping itu,
    pada tahun ini, Ditjen PAUDNI juga memiliki tugas dan garapan
    untuk memberikan layanan pembinaan dan pengembangan
    tenaga pendidik dan kependidikan pendidikan anak usia dini,
    pendidikan nonformal dan informal. Dengan adanya tugas baru
    ini, diharapkan layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan
    nonformal dan informal akan lebih terpadu, holistik dan
    integratif.

    Kebijakan dan program PAUD NI pada tahun 2011 selain
    merupakan upaya untuk            mencapai target              prioritas
    pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan secara
    nasional dalam rencana strategis kementerian tetapi juga


2
    sekaligus merupakan upaya pelaksanaan komitmen global
                            Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD-NI
    dalam mencapai target pembangunan dunia dimana Indonesia
    telah ikut menyepakati. Indonesia berperan serta dalam
    penandatanganan            kesepakatan       internasional     diantaranya
    Millenium Development Goal (MDG’s) tahun 2000, Deklarasi
    Dakar tahun 2000 tentang Education for All/Pendidikan Untuk
    Semua (PUS),          Convention on Elimination of Discrimination
    Against Women (CEDAW) tahun 1989, dan konvensi Hak-Hak
    Anak tahun 1989. Semua kesepakatan global di atas pada
    intinya adalah meminta tanggung jawab negara-negara untuk
    memenuhi hak-hak warga negara secara universal tanpa
    diskriminasi di bidang pendidikan.

    Berbagai kebijakan dan program PAUDNI disusun untuk
    memberikan          pelayanan         pendidikan   yang      terbaik     bagi
    masyarakat          yang kesuksesan penyelenggaraannya sangat
    terkait erat dengan partisipasi pemerintah provinsi dan
    pemerintah          kabupaten/kota           dan   seluruh      pemangku
    kepentingan di sektor pendidikan dan masyarakat secara
    keseluruhan. Sinergi antara pemerintah baik pusat maupun
    daerah dengan seluruh pemangku kepentingan seperti satuan-
    satuan       pendidikan,        organisasi     pendidik      dan       tenaga
    kependidikan, organisasi penyelenggara pendidikan, lembaga


                                                                            3
    swadaya masyarakat, organisasi sosial dan keagamaan, hingga
Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD-NI
    lembaga-lembaga keilmuan dan perguruan tinggi, sangat
    menentukan keberhasilan pelaksanaan program yang telah
    disusun karena merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan
    program di lapangan.

    Untuk menjamin pelaksanaan program dapat berjalan dengan
    baik diperlukan pemahaman yang memadai                   dari seluruh
    pemangku kepentingan tersebut mengenai arah kebijakan dan
    program yang telah ditetapkan pada tahun 2011 ini. Untuk itu
    maka perlu diterbitkan Pedoman Penyelenggaraan Program
    Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal yang
    diharapkan dapat menjadi acuan dan petunjuk umum yang
    menguraikan berbagai aktivitas perencanaan, pelaksanaan dan
    pengendalian mutu program di lingkungan Direktorat Jenderal
    PAUDNI    pada satuan kerja di pusat (Setditjen, Direktorat,
    PPPNFI, BPPNFI), dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota)
    sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta
    memenuhi prinsip-prinsip tatakelola kepemerintahan yang
    baik, transparan, dan akuntabel.

    Disamping itu, dalam rangka mendukung pemenuhan program
    yang benar-benar bermutu dan relevan dengan perkembangan
    kemajuan masyarakat dan kebutuhan belajar masyarakat,


4                            Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD-NI
    disusun pula program-program pengkajian dan pengembangan
    model pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal dan
    informal secara berkelanjutan yang dilaksanakan oleh UPT
    Pusat berkoordinasi dengan UPT Daerah, serta berbagai
    program percontohan. Program-program itu pun harus
    difahami dengan baik oleh seluruh pemangku kepentingan
    sehingga untuk selanjutnya rujukan pelaksanaanya diatur
    dalam pedoman tersendiri melengkapi pedoman-pedoman
    teknis lainnya yang akan diterbitkan oleh satuan kerja masing-
    masing.

B. Dasar Hukum
    1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
         Negara;
    2. Undang-Undang Nomor 20 tahun             2003 tentang Sistem
         Pendidikan Nasional;
    3. Undang-Undang              Nomor   1   tahun   2004   tentang
         Perbendaharaan Negara;
    4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
         Perencanaan Pembangunan Nasional;
    5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah
         Daerah;


Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD-NI                        5
    6. Undang-undang     Nomor      43      tahun      2007          tentang
       Perpustakaan;
    7. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana
       Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
    8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
       2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
    9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
       2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
       Kementerian Negara/Lembaga;
    10. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar
       Nasional Pendidikan (SNP);
    11. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang
       Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
    12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun
       2010 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan
       Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik
       Indonesia;
    13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2010
       tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
       (RPJMN) Tahun 2010-2014;
    14. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan
       Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan

6                          Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD-NI
         Dasar Sembilan Tahun Percepatan dan Pemberantasan Buta
         Aksara;
    15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005
         tentang       Pedoman        Pembayaran   Dalam   Pelaksanaan
         Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
    16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
         Nomor 28 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja
         Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal;
    17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
         Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
         Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal;
    18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun
         2009, tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pendidikan
         Nonformal dan Informal;
    19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun
         2010 tentang Rencana Strategis Kementrian Pendidikan
         Nasional Tahun 2010-2014;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 tahun 2010
    tentang Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Kementerian
    Pendidikan Nasional
21. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-
    66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas

Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD-NI                          7
    beban APBN;



    C. Tujuan
    Pedoman Penyelenggaraan Program PAUDNI disusun untuk
    memberikan acuan umum pelaksanaan program PAUDNI tahun
    2011 kepada seluruh pemangku kepentingan PAUDNI mulai
    dari   tingkat    pusat     sampai        daerah,        agar       dapat
    menyelenggarakan program secara efektif, efisien serta dapat
    dipertanggungjawabkan dengan baik.

D. Pengertian
    Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan :

    1. Satuan kerja adalah Sekretariat Direktorat Jenderal,
       Direktorat    di   lingkungan        Ditjen      PAUDNI,         Pusat
       Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (P2-
       PNFI), Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan
       Informal (BPPNFI) di lingkungan Direktorat Jenderal
       PAUDNI, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Dinas Pendidikan
       Kabupaten/Kota pengelola Tugas Pembantuan.

    2. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) adalah lembaga yang
       menyelenggarakan program PAUDNI yang berstatus milik


8                             Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD-NI
         pemerintah daerah dalam rangka pengembangan model
         dan      program        percontohan,    yang   meliputi:   Balai
         Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) atau sebutan lain
         yang sejenis berkedudukan di tingkat provinsi, dan Sanggar
         Kegiatan Belajar (SKB) atau sebutan lain yang sejenis
         berkedudukan di tingkat Kabupaten/Kota.

    3. Satuan Pendidikan pada PAUDNI, antara lain: Taman
         Kanak–Kanak (TK), Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok
         Bermain (KB), satuan PAUD sejenis lainnya, lembaga kursus
         dan pelatihan, kelompok belajar, Pusat Kegiatan Belajar
         Masyarakat (PKBM), Taman Bacaan Masyarakat (TBM),
         majelis taklim, dan satuan pendidikan nonformal dan
         informal sejenis lainnya.

    4. Lembaga mitra adalah lembaga penyelenggara PAUDNI
         yang memiliki sumberdaya untuk menyelenggarakan
         program PAUDNI antara lain: Perguruan Tinggi, Politeknik,
         Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Balai Latihan Kerja
         (BLK), Lembaga Pemasyarakatan dan/atau lembaga lain
         yang sejenis.

    5. Organisasi mitra/asosiasi profesi adalah organisasi/asosiasi
         independen         yang     memiliki   sumberdaya   dan    dapat

Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD-NI                             9
        dilibatkan dalam pengelolaan program PAUDNI, antara lain:
        HIMPAUDI, IGTKI, GOPTKI, IGRA, Himpunan Penyelenggara
        Kursus dan Pelatihan Indonesia (HIPKI), Himpunan Pendidik
        dan Penguji Kursus Indonesia (HISPPI), Forum PKBM,
        Asosiasi Penyelenggara Kursus Para-profesi Indonesia
        (APKPPI), Asosiasi Profesi, Kongres Wanita Indonesia
        (KOWANI), Muslimat Nahdlatul Ulama, Aisyiah, Tim
        Penggerak PKK, dan organisasi kemasyarakatan lain yang
        sejenis.

     6. Pemberian     bantuan      adalah       pemberian         sejumlah
        uang/barang untuk mendukung peningkatan akses dan
        mutu pengembangan dan penyelenggaraan program serta
        penguatan    kelembagaan        pada       satuan       pendidikan
        penyelenggara PAUDNI, dan lembaga/organisasi mitra.

     E. Sasaran
        Sasaran    Pedoman      Penyelenggaraan         adalah         seluruh
        instansi/lembaga/organisasi,     satuan       pendidikan,         dan
        masyarakat penyelenggara PAUDNI, agar semua pemangku
        kepentingan itu dapat mengetahui, memahami program
        serta prosedur penyelenggaraan program PAUDNI secara
        benar, sehingga target dan sasaran program PAUDNI Tahun

10                           Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD-NI
         2011 dapat tercapai secara efisien dan efektif.




Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD-NI                    11
                              BAB II
         KONDISI DAN TARGET PEMBANGUNAN
                 PAUDNI TAHUN 2011

A. Kondisi dan Target Pembinaan PAUD
     Seiring dengan pelaksanaan rencana strategis tahap pertama
     Kementerian Pendidikan Nasional 2005-2009, pengakuan atas
     pentingnya PAUD belum sepenuhnya diwujudkan dalam
     komitmen yang kuat dari semua pihak. Pada periode ini, PAUD
     belum ditetapkan sebagai program prioritas pemerintah
     meskipun perkembangannya di lapangan sejak lima tahun
     terakhir bisa dikatakan cukup menggembirakan paling tidak
     jika dilihat dari sisi kuantitas lahirnya lembaga-lembaga
     penyelenggara PAUD.

     Selama kurun waktu tahun 2004-2009 capaian Angka
     Partisipasi Kasar (APK) PAUD naik sebesar 14,61%, (sekitar
     39,09% tahun 2004 menjadi sekitar 53,70% tahun 2009) atau
     rata-rata 2,9% / tahun. Artinya dari sekitar 28,9 juta anak usia
     0-6 tahun yang ada, pendidikan anak usia dini baru bisa diakses
     oleh sekitar 15,4 juta anak.

     Memasuki tahun pertama pelaksanaan Renstra 2010-2014,
     PAUD telah ditetapkan menjadi salah satu program prioritas


12                            Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD-NI
     pembangunan pendidikan nasional. Sampai bulan September
     2010,      data     terakhir     Pusat   Statistik   Pendidikan    (PSP)
     memperlihatkan bahwa APK Paud telah mencapai 55,47 %
     dari target sebesar 56,70 % pada akhir tahun 2010.

     Pada tahun 2011, Pemerintah menargetkan dapat melayani
     sekitar 18,1 juta anak (APK 60,10% ) untuk mengejar target
     APK Renstra Kemdiknas sebesar 72,90 % pada tahun 2014.
     (termasuk         APK     melalui     Taman      Penitipan     Al-Quran,
     Kementerian Agama). Dari target tersebut, PAUD di bawah
     pembinaan Kemdiknas sendiri ditargetkan dapat melayani
     sekitar 7,5 juta anak melalui program Taman Kanak-Kanak,
     Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD
     Sejenis lainnya.

     Secara umum hasil yang diharapkan dari program PAUD
     adalah: (1) meningkatnya akses dan mutu pelayanan
     pendidikan bagi anak usia dini, sehingga kelak siap memasuki
     jenjang pendidikan dan tahap kehidupan lebih lanjut; (2)
     meningkatnya          kesadaran      pemerintah      daerah,   keluarga,
     orangtua, dan masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi
     anak usia dini; (3) meningkatnya partisipasi dan peran serta
     masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan bagi anak

Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD-NI                                13
     usia dini dan   tumbuhnya berbagai program PAUD sejenis
     yang lebih merata dan bermutu.



B. Kondisi dan Target Pembinaan Kursus dan Pelatihan
     Sampai saat ini, melalui penerapan mekanisme nilek online
     sejak tahun 2009, telah tercatat sekitar 13.714              Lembaga
     Kursus dan Pelatihan (LKP) di seluruh Indonesia dengan lebih
     dari 22.000 program kursus/pelatihan. Dari sekitar 1500 LKP
     yang pernah dinilai kinerjanya, hanya ada sekitar 28 % nya saja
     yang memiliki kategori bagus dengan kriteria kinerja A dan B,
     sementara sisanya masih harus diberi pembinaan yang lebih
     intensif agar memiliki paling tidak kinerja standar pelayanan
     minimal atau standar nasional dan dikembangkan untuk
     menjadi LKP yang berstandar internasional. Hal ini dilakukan
     dalam kerangka kebijakan pengembangan pendidikan orang
     dewasa yang mengamanatkan hingga tahun 2014 sekurang-
     kurangya 30 % program keahlian LKP harus berakreditasi, dan
     25% lulusan program kecakapan hidup (PKH) bersertifikat
     kompetensi.

     Pada sisi lain, kita juga menghadapi situasi pengangguran yang
     berjumlah sekitar 8,56 juta orang pada awal Februari 2010,

14                           Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD-NI
     dan tambahan angkatan kerja baru rata-rata 1,7 juta orang
     pertahun yang berasal dari anak putus sekolah dan anak SMU
     dan SMK yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi.

     Seiring dengan kebijakan penyelarasan dunia pendidikan
     dengan dunia kerja, program-program kursus dan pelatihan
     sejak tahun 2006 diupayakan untuk terus ditingkatkan akses
     dan kualitasnya setidaknya jika dilihat tingkat keberhasilan
     masing-masing program dalam penempatan lulusan untuk
     bekerja dan/atau                berwirausaha, seperti yang tergambar
     dalam tabel di bawah ini.

                                                            Tk Keberhasilan
                                     Jml Peserta   bekerj
                                                                     Wiraus          Lain-
      NO           Program              Didik        a
                                                              %        aha     %      lain
                                     2006-2009     (Oran
                                                                     (Orang)
                                                     g)
      1      KPP                         57.162     50.70    95.7         14   0.0    6.334
             (Kursus Para Profesi)                      3       0                1
      2      PKH-LKP                     58.205     52.59    90.3       148    1.8    5.458
                                                        9       0                0
      3      KWK                        112.687     99.05    87.9      4.043   2.7    9.592
                                                        2       0                0
      4      KWD                       115.042     100.1     86.6     3.771    2.4   11.07
                                                     95         0                0       6
      5      Kursus Keterampilan          2.948    2.569      87.1        58   1.9     321
             Kreatif                                             5               7
      6      Desa Vokasi                    765      215      28.1      446    58.     104
                                                                 0              30
             Jumlah                     346.809    305.3     88.0      8.480   2.4   32.885
                                                      33     4                 4


          Hasil sample penempatan lulusan dapat diunduh di


                                                                                     15
          www.paudni.kemdiknas.go.id/kursus/ menu LKP dalam penempatan

Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD-NI
       lulusan.


     Pada tahun 2010, Program Kursus dan Pelatihan dapat dakses
     oleh   sekitar 140.000 peserta didik dari target Renstra
     sebanyak 201.000 peserta didik melalui berbagai program
     layanan seperti Kursus Para Profesi (KPP), Kursus Wirausaha
     Desa (KWD), Kursus Wirausaha Kota (KWK), Desa Vokasi, dll.

     Pada tahun 2011, Renstra mengamanatkan kursus dan
     pelatihan dapat melayani lulusan SMP/MTs tidak melanjutkan,
     putus SMA/MA/SMK, dan lulus SMA/MA/SMK sebanyak
     254.592 orang (19,20% ). Namun, sesuai dengan kemampuan
     anggaran yang tersedia, pada tahun 2011, ditetapkan target
     layanan kursus dan pelatihan sebanyak 110.500 orang (6,5 %)
     dari seluruh anak putus sekolah dan lulusan SMU/SMK tidak
     melanjutkan dan lulusan PT yang menganggur.



C. Kondisi dan Target Pembinaan Pendidikan
   Masyarakat
     Program      Pembinaan   Pendidikan       Masyarakat         mencakup
     Program Pendidikan Keaksaraan, Program Peningkatan Budaya
     Baca Masyarakat, Program Pemberdayaan Perempuan dan
     program-program pendukung lainnya.

16                            Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD-NI
     Pendidikan Keaksaraan. Sampai tahun 2010, program
     Pemberantasan Buta Aksara (PBA) sebagai salah satu program
     prioritas nasional masih menyisakan sekitar 8,3 juta penduduk
     buta aksara usia 15 tahun ke atas yang didominasi oleh
     kelompok usia 45 tahun ke atas dan 64% nya adalah
     perempuan. Mereka umumnya tersebar di daerah:kumuh
     miskin, tertinggal, terpencil,komunitas adat khusus, pesisir,
     pulau-pulau kecil dan kelompok marjinal lainnya,dll.

     Dengan berbagai inovasi, pendidikan keaksaraan lebih
     ditujukan untuk memberdayakan dan melayani penduduk buta
     aksara sebagai upaya penanggulangan                kemiskinan dalam
     rangka      meningkatkan         keberaksaraan    yang      membangun
     peradaban        untuk      memenuhi     komitmen         nasional    dan
     internasional sehingga diharapkan angka buta aksara di
     Indonesia dapat diturunkan hingga tinggal 4,8% saja pada
     tahun 2011 dengan target disparitas gender hingga 2,5%.

    Pengembangan Budaya Baca Masyarakat.

     Sejumlah       program       Pengembangan        Budaya     Baca     telah
     digulirkan terutama sejak tahun 2009 untuk mendorong
     berkembangnya minat dan budaya baca masyarakat melalui
     perluasan taman bacaan masyarakat (TBM) dan penyediaan

Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD-NI                                   17
     bahan bacaan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan
     masyarakat. Sampai tahun 2010 telah ada lebih dari 25%
     kab/kota yang telah memiliki minimal 10 TBM dan telah
     didirikan 20 TBM di tempat-tempat pelayanan publik dan di
     pusat-pusat perbelanjaan di berbagai kota besar di Indonesia
     melalui program TBM@mall. Selain itu juga telah ada TBM
     mobile sebanyak 124 unit yang dikelola oleh Sanggar Kegiatan
     Belajar (SKB). Pada tahun 2011 ini diharapkan sekitar 38%
     kab/kota yang memiliki minimal 10 TBM dan memperluas
     jaringan TBM@mall sehingga dapat mendorong tersedianya
     bahan bacaan dan sumber informasi lainnya yang dapat
     dicapai oleh masyarakat sasaran secara mudah dan murah,
     serta pelembagaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) yang
     tersebar di seluruh pelosok tanah air. Disamping itu, untuk
     lebih memberikan pelayanan secara prima, diselenggarakan
     TBM berbasis elektronik yang didukung oleh teknologi
     informasi dan komunikasi.

     Pendidikan Pemberdayaan Perempuan.
     Posisi perempuan Indonesia mengalami ketertinggalan dalam
     kesetaraan. Ketertinggalan ini meliputi rendahnya pendidikan
     dan keterampilan, angka kematian ibu (AKI) masih tinggi,


18
     rendahnya   produktifitas   kegiatan      ekonomi       perempuan,
                            Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD-NI
     rendahnya partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif
     dan eksekutif, serta sosial budaya dan lingkungan yang belum
     kondusif. Penyebab dari ketertinggalan dan terdiskriminasi
     perempuan Indonesia adalah kaerna nilai-nilai dan budaya
     patriarki, hukum dan peraturan yang diskriminatif, sistem yang
     diskriminatif,       pemahaman              ajaran    agama      yang    bias
     (pemahaman ajaran agama yang tidak kontekstual dalam
     kehidupan berumahtangga dan bermasyarakat, misalnya:
     KDRT,      traficking).     Pemberdayaan             perempuan    sangatlah
     penting, hal itu terutama karena perlu dihargainya hak azasi
     sebagai      perempuan,         dikembangkannya          kesetaraan      dan
     keadilan       gender,       penurunan           angka    kematian       ibu,
     pengembangan sumber daya manusia, pembangunan sosial
     politik    dan      ekonomi          yang    seimbang,    serta    perlunya
     pembangunan sosial budaya yang non diskriminatif.

     Pemberdayaan Perempuan adalah upaya perempuan untuk
     memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya,
     ekonomi, politik, sosial dan budaya, agar perempuan dapat
     mengatur diri dan meningkatkan percaya diri untuk mampu
     berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah,
     sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep


                                                                             19
     dirinya.
Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD-NI
     Pendidikan Pemberdayaan Perempuan bertujuan untuk
     mengangkat harkat dan martabat perempuan usia 15 tahun ke
     atas, melalui upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan
     dan sikap yang bermanfaat dalam mewujudkan kehidupan
     yang lebih baik agar perempuan dapat berperan aktif dalam
     proses pembangunan keluarga, masyarakat dan bangsa.

     Sasaran pendidikan perempuan adalah perempuan miskin usia
     15 tahun ke atas termasuk lanjut usia, perempuan rawan
     trafficking, dan perempuan yang sedang dan atau selesai
     mengikuti        program     keaksaraan.          Hasil       pendidikan
     pemberdayaan perempuan adalah meningkatnya kecakapan
     hidup (life skills) perempuan peserta program, sehingga dapat
     berpartisipasi     dalam     meningkatkan          pendapatan        dan
     kesejahteraan keluarga.
     Program pendidikan pemberdayaan perempuan perlu secara
     intensif dan berkesinambungan diselenggarakan oleh berbagai
     lembaga penyelenggara program pendidikan nasional yang
     berwawasan kesetaraan dan berkeadilan gender pada setiap
     tahun. Penyelenggara dan pengelola pendidikan formal dan
     nonformal harus mampu mewujudkan keseimbangan peran
     antara laki-laki dan perempuan dalam proses pengambilan


20
     keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendaian
                                Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD-NI
     program-program pendidikan sehingga terwujud peningkatan
     harkat dan martabat perempuan dalam berbagai aspek
     kehidupan.
     Disamping itu, pada tahun ini Direktorat Pembinaan
     Pendidikan Masyarakat juga menargetkan terselenggaranya
     pendidikan keorangtuaan sehingga para orangtua disamping
     produktif juga semakin mampu membina dan mendampingi
     anak-anaknya belajar minimal pada jenjang PAUD dan
     pendidikan dasar sehingga mampu menciptakan anak yang
     berkualitas sesuai dengan perkembangan zaman.



D. Kondisi dan Target Pembinaan Pendidik dan Tenaga
   Kependidikan
     Sasaran pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan adalah
     seluruh pendidik meliputi : guru TK, Kepala TK, Pengawas TK,
     pendidikan PAUD nonformal, penyelenggara PAUD, tutor
     pendidikan keaksaraan, Pengelola Pusat Kegiatan Belajar
     Masyarakat (PKBM), pengelola Taman Bacaan Masyarakat
     (TBM), instruktur kursus dan pelatihan, tenaga penguji kursus
     dan pelatihan, pengelola lembaga kursus dan pelatihan, dan
     pamong belajar pada Unit Pelaksana Teknis baik Pusat (Pusat


                                                            21
     Pengembangan Pendidikan Nonfomal dan Informal), maupun
Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD-NI
     Daerah (Balai Pengembangan Kegiatan Belajar/BPKB dan
     Sanggar Kegiatan Belajar/SKB)
     Hasil yang diharapkan pada akhir 2011: guru TK/TKLB
     berkualifikasi S-1/D-4 mencapai 16,40%, pendidikan PAUD
     nonformal berkualifikasi S-1/D-4 mencapai 10%, pendidik
     kursus yang mengikuti diklat kompetensi mencapai 28%, tutor
     pendidikan keaksaraan mengikuti Peningkatan Profesional
     Berkelanjutan (PPB) mencapai 46%, Pamong Belajar UPT Pusat
     dan Daerah mengikuti PPB mencapai 54%.




22                          Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD-NI
                                    BAB III
        KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PROGRAM
      PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL,
                  DAN INFORMAL


A. Kebijakan Pembangunan PAUDNI
    Dalam rangka melaksanakan pembangunan PAUDNI, Ditjen
    PAUDNI menetapkan kebijakan sebagai berikut :

     1. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan
          PAUD yang memenuhi standar pelayanan minimal PAUD
          dan mendorong peningkatan mutu layanan secara
          simultan, holistik-integratif dan berkelanjutan, dalam
          rangka mewujudkan anak yang cerdas, kreatif, sehat, ceria,
          berakhlak mulia sesuai dengan karakteristik, pertumbuhan
          dan perkembangan anak sehingga memiliki kesiapan fisik
          serta mental untuk memasuki pendidikan lebih lanjut.

     2. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan
          pendidikan keaksaraan usia 15 tahun ke atas yang berbasis
          pemberdayaan, berkesetaraan gender dan relevan dengan
          kebutuhan individu dan masyarakat dalam kerangka
          Literacy Initiative For Empowerment /LIFE.


Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD-NI                      23
3. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan
     pendidikan kecakapan hidup melalui kursus, pelatihan dan
     pendidikan kewirausahaan yang bermutu, berdaya saing, serta
     relevan dengan kebutuhan masyarakat, dunia usaha dan dunia
     industri, khususnya bagi penduduk putus sekolah dalam dan
     antar jenjang, sehingga dapat bekerja dan/atau berusaha
     secara produktif, mandiri, dan profesional.

4. Meningkatkan ketersediaan, mutu serta profesionalisme
     pendidik   dan      tenaga      kependidikan        PAUDNI           melalui
     peningkatan      kualifikasi,   kompetensi         serta      pemberian
     penghargaan dan perlindungan yang merata, berkelanjutan,
     dan berkedilan.

5. Mengembangkan layanan pembelajaran untuk menumbuhkan
     minat dan budaya baca masyarakat melalui penyediaan dan
     peningkatan layanan Taman Bacaan Masyarakat, penyediaan
     bahan-bahan bacaan yang berguna untuk meningkatkan
     wawasan,      pengetahuan       dan     produktifitas       baik      untuk
     aksarawan baru maupun untuk masyarakat umum lainnya.

6. Mengembangkan pendidikan pemberdayaan perempuan,
     lanjut usia, dan pengarustumaan gender, untuk mengangkat
     harkat dan martabat perempuan, meningkatkan partisipasi

24                              Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD-NI
     perempuan         dalam       seluruh      sektor     pembangunan,      dan
     menghapuskan            diskriminasi        serta     kekerasan    terhadap
     perempuan, mendukung upaya pencegahan tindak pidana
     perdagangan           orang          (trafficking),    serta      pendidikan
     keorangtuaan.

 7. Meningkatkan pelayanan pendidikan kepramukaan pada
     satuan-satuan         PAUDNI         dan    masyarakat     dalam     rangka
     membangun karakter dan budaya bangsa.

 8. Meningkatkan kapasitas kelembagaan PAUDNI, baik di tingkat
     pusat maupun daerah melalui perbaikan sistem manajemen
     informasi, revitalisasi sarana dan prasarana, agar lembaga
     PAUDNI mampu memberikan pelayanan prima bagi semua
     warga dan terjamin kepastian dan keberlangsungannya.




B. Strategi
    Implementasi kebijakan Ditjen PAUDNI memerlukan dukungan
    sumber daya pendidikan yang menyeluruh dari seluruh
    komponen bangsa agar penyelenggaraan program PAUDNI
    lebih efektif, efisien dan produktif, dengan strategi sebagai
    berikut:


Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD-NI                                    25
1. Kemitraan

     Kemitraan merupakan upaya pemberdayaan semua potensi
     yang ada, sekaligus juga menunjukkan upaya mensinergikan
     antara pemerintah, pemerintah daerah, lembaga mitra dan
     masyarakat    dalam       menyelenggarakan          program       PAUDNI.
     Kemitraan menjadi andalan Ditjen PAUDNI dalam kegiatan
     perencanaaan, pelaksanakan pendampingan dan pengawasan
     program PAUDNI serta dukungan pembiayaan penyelenggaraan
     program mengingat keterbatasan sumber daya yang dikelola
     oleh PAUDNI. Kemitraan mendorong partisipasi aktif dari
     berbagai     unsur    guna      mewujudkan          perluasan         akses,
     peningkatan mutu dan akuntabilitas penyelenggaraan program
     PAUDNI.



2. Insentif-disinsentif

     Pemberian Insentif kepada individu dan atau lembaga yang
     dinilai berprestasi atau menunjukkan kinerja yang baik, dan
     disinsentif kepada individu dan/atau lembaga yang dinilai lalai
     atau         berkinerja           kurang             baik             dalam
     penyelenggaraan/pengelolaan program PAUDNI. Insentif dapat


26
     berupa penambahan anggaran pada tahun berikutnya atau

                                 Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD-NI
    bentuk       lainnya,      sedangkan      dis-insentif   dapat   berupa
    pengurangan          pagu      anggaran    pada      tahun   berikutnya,
    pemblokiran anggaran dan sejenisnya.

3. Pengembangan Model dan Program Percontohan

    Mengembangkan model-model program PAUDNI terbaik yang
    merupakan hasil kajian atau penyelenggaraan program terbaik
    (best practices) sebagai program percontohan yang dapat
    dijadikan rujukan, tempat magang atau praktek bagi pengelola,
    penyelenggara dan pelaksanaan program PAUDNI dalam
    rangka meningkatkan produktivitas, efektivitas dan efisiensi
    pelaksanaan program. Strategi ini terutama dilakukan melalui
    kegiatan program bantuan sosial yang diselenggarakan melalui
    fungsi UPT dan UPTD baik di tingkat propinsi maupun UPTD
    kabupaten/kota.

4. Basis Keunggulan

    Mengembangkan program dan lembaga yang mempunyai
    keunggulan-keunggulan vertikal dalam dimensi teknologi, dan
    keunggulan horizotal (keragaman) dalam dimensi wilayah
    (daerah/lokal).        Keunggulan      vertikal    menerapkan    prinsip
    keunggulan kompetitif, sedangkan                  sedangkan keunggulan


                                                                      27
    horizontal menerapkan prinsip keunggulan komparatif.

Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD-NI
     Semua keunggulan itu pada dasarnya dikembangkan dari
     potensi-potensi     yang     ada      untuk       membangun          atau
     meningkatkan daya saing produk atau jasa yang dihasilkan.

5. Pendekatan Kewilayahan

     Pedekatan         kewilayahan         dengan           memperhatikan
     ciri/karakteristik tertentu dan dengan tujuan tertentu yaitu:
     kepadatan sasaran program, daerah perbatasan, terpencil,
     tertinggal, terluar, dan daerah terisolir, daerah konflik/pasca
     konflik, serta daerah bencana/pasca bencana alam.



6. Pendekatan Penyelarasan

     Penyelenggaraan program PAUDNI diarahkan pada kesesuaian
     antara sisi pasokan (suply side) dan sisi kebutuhan (demand
     side), sehingga terjadi keselarasan antara penyelenggaraan
     program pendidikan dengan tuntutan dunia usaha/industri.

7. Pemanfaatan E-Layanan

     Untuk menyeragamkan dan mempercepat penyebarluasan
     layanan program PAUDNI dilaksanakan dengan memanfaatkan
     fasilitas layanan elektronik (e-layanan).



28
8. Subsidi
                                Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD-NI
     Untuk       mendukung         penyelenggaraan      program    PAUDNI,
     dilakukan dengan memberikan subsidi kepada satuan PAUDNI,
     lembaga dan masyarakat yang disalurkan dengan pendekatan
     bantuan langsung, berfungsi sebagai stimulus atau pemancing
     partisipasi       pemerintah         daerah    (provinsi   dan      atau
     kabupaten/kota),            lembaga      dan     masyarakat        dalam
     penyelenggaraan program PAUDNI.




C. Program PAUDNI
    Mengacu pada Kebijakan Ditjen PAUDNI Tahun 2010-2014,
    Program PAUDNI yang akan dilaksanakan pada tahun 2011
    mecakup berbagai kegiatan layanan dan sasaran, sbb.:

    1. Layanan Pendidikan Anak Usia Dini
        a. Meningkatkan ketersediaan layanan PAUD bermutu dan
            berkesetaraan gender, melalui integrasi layanan pada
            satuan-satuan PAUD yang sudah ada, seperti satuan TK
            yang juga menyelenggarakan kelompok bermain, satuan
            kelompok bermain yang menyelenggarakan TK, satuan
            kelompok         bermain       menyelenggarakan       TPA    dan
            sebagainya.


Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD-NI                                 29
     b. Meningkatkan partisipasi peran serta masyarakat dalam
          upaya perluasan layanan melalui sosialisasi dan promosi/
          PAUDISASI.
     c. Meningkatkan keterjangkauan layanan PAUD bermutu.
     d. Meningkatkan kualitas layanan PAUD.
     e. Meningkatkan kesetaraan layanan PAUD bagi semua anak
          usia dini.
     f. Meningkatkan keterjaminan layanan PAUD berkualitas.
     g. Meningkatkan        ketersediaan          layanan         pendidikan
          keorangtuaan (parenting education) untuk mendukung
          penyelenggaraan program PAUD yang bermutu.
     h. Program kegiatan pendidikan anak usia dini, pada tahun
          2011 adalah: Penyelenggaraan Program PAUD: 1.101.222
          anak, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Peserta
          Didik   PAUD:   708.722     anak,     Peningkatan         Kapasitas
          Penyelenggaraan PAUD Berbasis Keluarga: 660 orang,
          Pembelajaran Gugus TK, PAUD percontohan tingkat
          Kab/Kota, Kec/Desa : 188 lembaga, pelatihan, semiloka,
          seminar dan orientasi teknis: 23.063 orang
     i.   Penyediaan Sarana dan Prasarana meliputi: Penyediaan APE
          PAUD : 4.876 lembaga, Penyediaan Bahan Belajar Anak dan
          tutor PAUD : 1.956.780 eksemplar,Bantuan Alat dan

30                             Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD-NI
         Kegiatan Pembelajaran Program PAUD Tanggap Darurat
         Pasca Bencana : 1.500 anak, pembangunan unit gedung
         baru, ruang kelas baru, TK pedesaan, TK-SD satap,
         Rehabilitasi TK : 762 unit
    j. Peningkatan mutu Kelembagaan dan Kemitraan meliputi
         :Perintisan Program TK, TPA, KB, SPS, PAUD daerah
         terpencil dan perbatasan : 371.225 anak, Penyelenggaraan
         PAUD Daerah Terpencil, Perbatasan, Paud berbasis Keluarga
         11.250 orang, Pemahaman Teknis Pengelolaan lembaga
         PAUD untuk Penilik dan Pengawas PAUD : 6500 orang,
         Pemberdayaan Mitra dan lembaga serta perluasan jejaring
         kerja : 2.520 orang.

2. Layanan Kursus dan Pelatihan:

    a. Meningkatkan ketersediaan              layanan penyelenggaraan
         kursus     dan     pelatihan     yang merata,   bermutu,    dan
         berkeadilan bagi masyarakat untuk dapat bekerja atau
         berusaha mandiri;

    b. Meningkatkan ketersediaan penguji kompetensi kursus dan
         pelatihan yang berkualitas;

    c. Mengembangkan lembaga kursus dan pelatihan rintisan di


                                                                    31
         pedesaan dan meningkatkan kapasitas lembaga kursus di
Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD-NI
        tingkat nasional dan internasional untuk meningkatkan
        daya saing lembaga dan lulusan;

     d. Meningkatkan ketersediaan sistem pembelajaran, data dan
        informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi
        (TIK), standar mutu penyelenggaran kursus dan pelatihan
        dan pendidikan kewirausahaan masyarakat;

     e. Meningkatkan pelaksanaan penilaian kinerja lembaga
        kursus dan pelatihan untuk membantu mempercepat
        proses akreditasi lembaga kursus dan pelatihan.

     f. Meningkatkan penyediaan subsidi pembiayaan untuk
        penerapan sistem pembelajaran dan uji kompetensi atau
        sertifikasi kompetensi        kursus dan pelatihan yang
        berkualitas dan proporsional.

     Sasaran layanan kegiatan kursus dan pelatihan, pada tahun
     2011 adalah sebagai berikut :

     Penyiapan Pelaksanaan Uji Kompetensi : 5.945 orang; verifikasi
     data LKP : 14.326 lembaga; sosialisasi dan orientasi program :
     600 orang; penyelenggaraan KPP dan PKH melalui LKP,
     Lembaga Pendidikan, PKH daerah Khusus, Kewirausahaan
     Masyarakat, Program Desa Vokasi dan Kursus Keterampilan


32
     Kreatif: 110.500 orang; Orientasi Teknis : 1.370 orang
                              Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD-NI
    Peningkatan          sarana           prasarana      dan     pengembangan
    kelembagaan serta kemitraan: revitalisasi sarana prasarana :
    100 lembaga; penyelenggaraan LKP dan penilaian kinerja LKP :
    1.800 orang; penguatan manajemen LKP dan perluasan jejaring
    kerja: 2.600 orang

3. Layanan Pendidikan Masyarakat
    a. Penguatan program pendidikan keaksaraan yang mampu
         meningkatkan kompetensi keaksaraan dasar dan pasca
         keaksaraan bagi penduduk dewasa secara meluas, adil,
         merata dan bermutu dalam kerangka Literacy Initiative for
         Empowerment            (LIFE)      untuk      mendorong      perbaikan
         kesejahteraan dan produktivitas penduduk, dan ikut serta
         dalam      mendukung             perbaikan     Indeks     Pembangunan
         Manusia (IPM).

    b. Mendorong             terbentuknya             masyarakat     pembelajar
         sepanjang hayat melalui peningkatan keberaksaraan dan
         budaya baca masyarakat, dengan penyediaan taman
         bacaan masyarakat dengan bahan-bahan bacaan yang
         berguna baik bagi aksarawan baru maupun anggota
         masyarakat lainnya agar memperoleh pengetahuan dan



Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD-NI                                  33
        keterampilan    yang     relevan      bagi     produktivitas       dan
        peningkatan kualitas hidup peserta didik dan masyarakat.

     c. Meningkatkan      layanan        pendidikan         pemberdayaan
        perempuan untuk mengangkat harkat dan martabat
        perempuan, meningkatkan partisipasi perempuan dalam
        seluruh sektor pembangunan dan menghapuskan berbagai
        bentuk diskriminasi, tindak kekerasan serta mendukung
        upaya pencegahan perdagangan orang (trafficking), dan
        sebagai wujud perlindungan HAM.

     d. Menumbuhkembangkan pendidikan yang berkesetaraan
        gender melalui peningkatan kesempatan bagi laki-laki dan
        perempuan dalam layanan, partisipasi, kontrol, dan
        memperoleh      manfaat       yang        setara   dalam         bidang
        pendidikan.

     e. Meningkatkan kapasitas kelembagaan satuan PAUDNI yang
        menyelenggarakan       program        –     program       pendidikan
        masyarakat agar mampu melaksanakan program secara
        bermutu dan berkeadilan.

     Sasaran layanan kegiatan pendidikan masyarakat tahun 2011
     adalah Rintisan Program PKBM Sentra TKI : 15 lembaga,


34
     Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan PUG tingkat pusat, provinsi,

                               Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD-NI
    dan kab/kota : 115 lembaga, Pendidikan Keluarga Berwawasan
    Gender : 120 lembaga, Pembelajaran Pendidikan Keaksaraan
    Dasar,       Keaksaraan         Usaha    Mandiri,   PKH    Orientasi
    Pemberdayaan Perempuan : 562.000 orang, pembelajaran
    aksara kewirausahaan, peningkatan budaya tulis melalui koran
    ibu dan koran anak, pembelajaran perempuan untuk
    pembangunan             berkelanjutan,     pendidikan     kecakapan
    keorangtuaan dan perlindungan anak marjinal, penguatan
    kapasitas dan rintisan balai belajar bersama : 366 lembaga,
    Sertifikat keaksaraan : 568.452 eksemplar, sarana belajar multi
    keaksaraan berbasis teknologi, sarana peningkatan mutu TBM
    unggulan berbasis elektronik: 131 lembaga, Penyediaan TBM di
    ruang publik : 500 lembaga, Pendampingan pelayanan mobil
    pintar : 60 lembaga

    Pengembanagn kemitraan dan kelembagaan : pendampingan
    PKBM, kelompok belajar, rumah pintar dan satuan pendidikan
    nonformal sejenis : 300 lembaga, peningkatan kapasitas gugus
    tugas pencegahan trafficking : 60 lembaga.



4. Layanan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
    PAUDNI

Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD-NI                          35
     a. Meningkatkan ketersediaan dan pendistribusian PTK-
        PAUDNI sesuai dengan jenis dan jenjang kualifikasi dan
        kompetensi untuk mendukung layanan PAUDNI.

     b. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi PTK-PAUDNI
        melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan
        tugas dan fungsi PTK-PAUDNI.

     c. Memberikan penghargaan dan perlindungan (harlindung)
        secara adil dan proporsional melalui pemberian tunjangan,
        insentif, jambore dan advokasi bantuan hukum bagi PTK-
        PAUDNI

     d. Meningkatkan kemitraan dengan berbagai stakeholder,
        seperti Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan dan Tenaga
        Kependidikan (LPTK), Balai Pengembangan Kegiatan Belajar
        (BPKB), dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dalam rangka
        mendukung kebijakan peningkatan mutu pendidik dan
        tenaga kependidikan PAUDNI, serta mengoptimalkan
        partisipasi asosiasi profesi/organisasi mitra independen
        yang dibentuk masyarakat, dalam rangka pembangunan
        dan pengembangan PAUDNI.

     e. Meningkatkan pelayanan pendidikan kepramukaan dalam


36
        rangka membangun karakter bangsa melalui pembinaan

                            Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD-NI
         gugus depan, peningkatan mutu/kompetensi pembina dan
         pelatih pramuka.

         Sasaran layanan kegiatan Layanan Peningkatan Mutu
         Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI, pada tahun
         2011 adalah:

         Peningkatan mutu PTK tingkat provinsi, kab/kota : 9063
         orang; Peningkatan kualifikasi S2 bidang studi PLS : 64
         orang, Pengembangan profesi pamong belajar : 3.701
         orang, Penghargaan dan perlindungan : 278 orang, Pendidik
         dan tenaga kependidikan PAUD : 143.344 orang, Pendidik
         dan tenaga kependidikan Kursus dan pelatihan : 6.719
         orang, Pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan
         masyarakat : 14.062 orang

5. Dukungan manajemen dan tugas teknis pendidikan anak usia
    dini, nonformal, dan informal dalam rangka pengendalian mutu
    layanan:

   a. Penguatan tata kelola dan sistem pengendalian manajemen
        di Satuan Kerja Kemdiknas, yang meliputi: penguatan tata
        kelola dan sistem pengendalian manajemen di Satuan Kerja
        Pusat Kemdiknas, Satuan Kerja Pusat di Daerah/ UPT Pusat


                                                            37
        di daerah, dan Satuan Kerja Daerah.

Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD-NI
     b. Penguatan tata kelola dan sistem pengendalian manajemen
        Ditjen PAUDNI, yang meliputi: perwujudan pelayanan prima
        dalam perencanaan dan kerja sama luar negeri, pengelolaan
        anggaran sesuai aturan, pengelolaan dan pembinaan
        kepegawaian yang andal, bidang hukum dan organisasi,
        serta menunjang fungsi pelayanan umum Ditjen PAUDNI.

     c. Penyediaan dan pendayagunaan bahan pembelajaran yang
        berbasis TIK, kebahasaan, e-layanan, dan sistem Satuan
        PAUDNI yang meliputi: perwujudan layanan prima di bidang
        informasi dan kehumasan pendidikan, pendidikan dan
        pelatihan   PTK   PAUDNI,      e-administrasi       pada        satuan
        pendidikan dan satker, perwujudan bahasa Indonesia
        sebagai bahasa ilmu dan teknologi serta pilar pemerkukuh
        persatuan dan kesatuan bangsa.

     d. Penguatan Sistem Pengendalian Manajemen dan Sistem
        Pengawasan     Internal   Ditjen     PAUDNI        yang     meliputi
        pencapaian intensifikasi dan ekstensifikasi pengawasan yang
        akuntabel, pencapaian audit investigasi sesuai                  standar
        audit, dan perwujudan pelayanan prima dalam manajemen
        operasional.



38                            Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD-NI
   e. Peningkatan kapasitas unit pelaksana teknis (UPT) dalam
        melaksanakan pengkajian, pengembangan model, program
        percontohan, fasilitasi sumber daya, penyebaran informasi
        dan pengendalian mutu penyelenggaraan program PAUDNI
        yang dilaksanakan oleh UPT pusat dan daerah melalui
        program revitaliasi lembaga.

   f.    Pengembangan           model      program    PAUDNI,    baik    yang
         dilaksanakan oleh UPT Pusat (P2PNFI/BP-PNFI) maupun
         yang dilaksanakan oleh UPTD Propinsi, harus benar-benar
         merupakan inovasi yang dibutuhkan oleh daerah di wilayah
         kerjanya dan/atau di propinsinya masing-masing. Untuk itu,
         sebelum kegiatan pengembangan model dilaksanakan,
         P2PNFI/BP-PNFI atau BPKB/nama lain yang sejenis harus
         mengkomunikasikan “substansi” pengembangan model
         dengan Dinas Pendidikan (propinsi dan kabupaten/kota)
         dan Direktorat yang relevan. Komunikasi ini dilaksanakan
         untuk       memastikan           substansi   model     yang     akan
         dikembangkan sesuai dengan kebutuhan atau dibutuhkan
         oleh masyarakat. Komunikasi substansi pengembangan
         model ini dapat dilakukan melalui rapat koordinasi baik
         pusat maupun daerah dan/atau kegiatan lain yang relevan.


Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD-NI                                 39
     Sasaran layanan dukungan manajemen dan tugas teknis
     pendidikan anak usia dini, nonformal, dan informal, pada tahun
     2011 adalah (1) penyusunan rencana program, anggaran dan
     evaluasi kinerja PAUDNI: 96 satker; (2) pengelolaan keuangan
     berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku: 96
     dokumen; (3) pengelolaan kepegawaian: 13 satker; (4)
     pengelolaan BMN: 96 satker; dan (5) penerapan e-adminsitrasi
     umum: 1 satu satker.

     Sementara     berkaitan      dengan          layanan        pengkajian,
     pengembangan dan pengendalian mutu, sasarannya adalah: (1)
     pengembangan model; (2) penguatan kapasitas kelembagaan
     PAUDNI: 8 lembaga; (3) layanan pengedalian mutu satuan
     PAUDNI : 406 lembaga; dan (4) penyusunan rencana program,
     anggaran dan evaluasi kinerja UPT: 16 dokumen.




D. Etika dan Budaya Kerja
     1. Etika

      Pemerintah telah bertekad mewujudkan pemerintahan yang
      bersih dan bebas KKN serta memberikan pelayanan yang lebih
      bermutu, efektif, dan efisien sesuai kebutuhan masyarakat.


40
      Tekad yang sama juga harus ada dalam pengelolaan program
                               Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD-NI
    dan anggaran PAUDNI. Pengelolaan program dan anggaran
    PAUDNI yang bersih dari KKN diwujudkan melalui internalisasi
    etos kerja serta disiplin             kerja yang tinggi sebagai bentuk
    akuntabilitas petugas pengelola program dan anggaran PAUDNI
    serta perwujudan profesionalisme petugas. Untuk itu, segenap
    pejabat atau petugas pengelola program dan anggaran PAUDNI
    harus      terus     meningkatkan         kinerja   untuk   mewujudkan
    pelayanan yang bermutu, seperti: tepat sasaran, tepat jumlah,
    tepat tujuan, tepat waktu, tepat anggaran, tepat pengelolaan,
    tepat aturan dan selalu berpegang pada prinsip keadilan dan
    pemerataan. Setiap pejabat atau petugas pengelola program
    dan anggaran PAUDNI perlu mengubah cara berpikir (mindset)
    dan perilaku dari seorang birokrat menjadi pelayan dan abdi
    masyarakat yang adil, jujur, bersih serta profesional.

    2. Budaya Kerja

    Budaya kerja yang baik dan tumbuh subur pada setiap diri
    pengelola program dan anggaran PAUDNI akan sangat
    menentukan          keberhasilan        pelaksanaan    program-program
    PADUNI di lapangan. Budaya kerja merupakan dasar sekaligus
    pemberi arah bagi sikap dan perilaku para pengelola program
    dan anggaran PAUDNI dalam menjalakan tugasnya sehari-hari.


Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD-NI                              41
     Selain itu budaya kerja juga akan menyatukan hati, pikiran dan
     perilaku para pengelola program dan anggaran PAUDNI dalam
     upaya mewujudkan pencapaian hasil pelaksanaan program-
     program PAUDNI secara optimal.

     Untuk itu, Direktorat Jenderal PAUDNI telah mengindentifikasi
     hal-hal yang berkaitan dengan budaya kerja, yang perlu
     ditumbuhkan dan dimiliki oleh setiap pengelola program dan
     anggaran PAUDNI, antara lain:

     a. Amanah

        Memiliki integritas, bersikap jujur dan mampu mengemban
        kepercayaan

     b. Disiplin

        Taat pada tata tertib dan aturan yang ada serta mampu
        mengajak orang lain untuk bersikap yang sama

     c. Bertanggung jawab dan mandiri

        Memahami resiko pekerjaan dan senantias berkomitmen
        untuk dapat mempertanggungjawabkan hasil kerja dengan
        tidak tergantung atau terpengaruh oleh orang lain.

     d. Antusias dan bermotivasi tinggi


42                           Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD-NI
         Menunjukkan rasa ingin tahu, semangat kerja keras,
         berdedikasi dan selalu berorientasi pada hasil yang terbaik

    e. Kreatif

         Memiliki pola pikir, cara pandang dan pendekatan yang
         variatif terhadap peramsalahan pengelolaan program dan
         anggaran

    f. Peduli dan menghargai orang lain

         Menyadari dan mau memahami serta memperhatikan
         kepentingan dan kebutuhan masyarakat dan/atau orang
         lain

    g. Belajar sepanjang hayat

         Berkeinginan            dan       berusaha         untuk       selalu
         menambah/memperluas              wawasan,        pengetahuan     dan
         pengalaman         serta      mampu     mengambil     hikmah     dan
         menjadikan        pelajaran      atas   setiap    kejadian     dalam
         pengelolaan program dan anggaran

    h. Profesional

         Memiliki pengetahuan dan kemampuan serta paham betul
         bagaimana implementasi program dan anggaran PAUDNI


Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD-NI                                 43
44   Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD-NI
                                   BAB IV
             KELEMBAGAAN, KETENAGAAN DAN
                   KEMITRAAN PAUDNI


A. KELEMBAGAAN
    Kelembagaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan
    Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI), terdiri dari
    lembaga pemerintah dan lembaga yang dikelola oleh
    masyarakat. Lembaga -lembaga tersebut terdiri dari lembaga
    Pemerintah Pusat, Lembaga Pemerintah Daerah, dan Lembaga
    Masyarakat.

    1. Lembaga Pemerintah Pusat

         Jumlah lembaga PAUDNI yang dikelola Pemerintah Pusat
    adalah sebanyak 8 lembaga, yang terdiri dari 2 Pusat
    Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (P2PNFI)
    dan 6 Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal
    (BP-PNFI). Berdasarkan Permendiknas Nomor: 28 tahun 2007,
    Tugas      BP-PNFI       adalah       melaksanakan         pengkajian     dan
    pengembangan            program       serta   fasilitasi    pengembangan
    sumberdaya sesuai kebutuhan daerah, di bidang pendidikan
    nonformal        dan     informal      berdasarkan     kebijakan        pusat.

Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD-NI                                     45
     Selanjutnya menurut Permendiknas Nomor: 8 tahun 2008,
     P2PNFI mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis,
     pengkajian dan pengembangan program/model di bidang
     pendidikan        nonformal       dan      informal       serta      fasilitasi
     pengembangan sumberdaya di bidang pendidikan nonformal
     dan informal.

     Pada      tahun    2011,   kedua        lembaga      tersebut      di     atas,
     program/kegiatan       yang       diselenggarakan,            agar       selalu
     berorientasi pada tugas yang diembannya.

     2. Lembaga Pemerintah Daerah

     Kelembagaan PAUDNI yang dikelola oleh pemerintah Propinsi
     dan Kabupaten/Kota masing-masing adalah BPKB/nama lain
     yang sejenis dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Tugas dan
     fungsi kedua lembaga tersebut sangat bervariasi tergantung
     peraturan         daerah      masing-masing.            Namun            dalam
     penyelenggaraan program PAUDNI tahun 2011, yang dananya
     bersumber dari APBN, tugas dari kedua lembaga tersebut
     adalah:     BPKB/nama      lain     yang     sejenis     bertugas        untuk
     mengembangkan         model       PAUDNI        yang      sesuai        dengan
     kebutuhan dan karakteristik propinsinya masing-masing.


46
     Sedangkan SKB ditugaskan untuk menyelenggarakan program-

                                   Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD-NI
    program PAUDNI percontohan atau lembaga tempat ujicoba
    berbagai model program baik yang digagas oleg P2PNFI, BP-
    PNFI, maupun BPKB di propinsinya. Disamping tugas tersebut,
    kepada BPKB/nama lain yang sejenis dan SKB juga ditugaskan
    untuk pengendalian mutu program PAUDNI di wilayah
    kerjanya, karena kedua lembaga tersebut memiliki tenaga
    fungsional, yaitu Pamong Belajar, yang jumlahnya cukup
    memadai.

    3. Lembaga dikelola oleh Masyarakat

    Lembaga yang dikelola oleh masyakat yang selama ini telah
    bekerjasama adalah lembaga PAUD, PKBM, lembaga Kursus dan
    Pelatihan, serta lembaga lain yang menyelenggarakan program
    PAUDNI.        Lembaga-lembaga        tersebut   dalam   kerjasama
    pengelolaan program bertugas untuk menyelenggarakan
    pelayanan pendidikan dan pelatihan langsung                kepada
    masyarakat sesuai Petunjuk Teknis (juknis) yang diterbitkan
    oleh setiap Direktorat, kecuali ada tugas-tugas khusus, baik
    oleh Direktorat maupun UPT (P2PNFI/BP-PNFI), seperti untuk
    lokasi ujicoba diseminasi model atau ujicoba pengembangan
    model/program.



Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD-NI                         47
B. KETENAGAAN
     1.                                                     Pendidik

     Tenaga pendidik pada pendidikan anak usia dini, nonformal
     dan informal meliputi: Guru PAUD, Pamong Belajar, Tutor,
     Instruktur,   Penguji     Teori    dan    Penguji      Pratek.       Dalam
     penyelenggaraan         program     PAUDNI,          tenaga      pendidik
     merupakan narasumber utama dan dapat menjadi panutan
     serta rujukan bagi peserta didik, baik di bidang keilmuan
     maupun di bidang kepribadian. Tenaga pendidik harus
     memiliki kualifikasi, kompetensi dan kepribadian seorang
     pendidik, sesuai dengan standar nasional pendidikan, sehingga
     dapat      menjadi      tenaga     profesional        yang      tugasnya
     merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran,
     menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan
     pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengembangan
     program.

     Tenaga Pendidik agar dapat melaksanakan tugas dengan
     optimal dalam rangka penjaminan mutu proses dan hasil
     pembelajaran, mereka harus mendapatkan pendidikan dan
     pelatihan yang memadai sesuai anggaran yang tersedia. Untuk
     meningkatkan     efektifitas      dan    efisiensi    penyelenggaraan


48                              Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD-NI
     program pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pendidik
     PAUDNI, harus dilakukan koordinasi yang efektif antara
     direktorat teknis (Ditbin. PAUD, Ditbin. DIKMAS, Ditbin. Kursus
     dan Pelatihan, Ditbin. PTK PAUDNI) dengan P2PNFI dan BP-
     PNFI. Koordinasi harus dilakukan untuk memastikan tidak
     terjadi tumpang tindih penyelenggaraan pendidikan dan
     pelatihan, baik dalam aspek substansi, sasaran maupun
     anggaran.

     Disamping itu kepada para pendidik juga diberikan perhargaan
     dan perlindungan atas prinsip obyektif, adil, proporsional dan
     merata. Untuk itu dalam pemberian penghargaan dan
     perlindungan, baik berupa insentif maupun bentuk lain, harus
     didasarkan atas prestasi yang dicapai serta bobot kerja yang
     dilaksanakan oleh seorang pendidik.

     2.     Tenaga Kependidikan

     Tenaga Kependidikan pada pendidikan anak usia dini,
     nonformal dan informal meliput: Pengawas, Penilik, Tenaga
     Lapangan Dikmas (TLD), Fasilitator Desa Intensif (FDI), dan Tim
     Fasilitator Masyarakat (TFM). Dalam penyelenggaraan program
     PAUDNI, tenaga kependidikan memiliki tugas melaksanakan


                                                             49
     administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan

Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD-NI
     pelayanan teknis untuk menunjang proses pembelajaran,
     pendidikan dan pelatihan pada satuan pendidikan PAUDNI.

     Berdasarkan tugas tersebut di atas, peran tenaga kependidikan
     dalam pengelolaan program PAUDNI lebih banyak pada bidang
     manajemen dan pengendalian mutu, mulai dari perencanaan,
     pelaksanaan program sampai dengan pengawasan dalam
     rangka pengendalian dan penjaminan mutu pelaksanaan
     program    PAUDNI.    Berdasarkan       hal     tersebut,        tenaga
     kependidikan agar dilibatkan secara aktif dalam perencanaan
     dan pengawasan terhadap pelaksanaan program di lapangan.

     Agar tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dan
     perannya, pada tahun 2011 akan diselenggarakan program
     pendidikan dan latihan, serta orientasi teknis program kepada
     tenaga kependidikan sesuai anggaran yang tersedia.



     Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan
     program pendidikan, pelatihan serta orientasi teknis program
     bagi tenaga kependidikan PAUDNI, harus dilakukan koordinasi
     yang efektif antara Direktorat teknis (Ditbin PAUD, Ditbin
     DIKMAS, Ditbin Kursus dan Pelatihan, Ditbin PTK PAUDNI), dan


50
     UPT-Pusat (B2PNFI dan BP-PNFI). Koordinasi harus dilakukan

                            Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD-NI
     untuk       memastikan           tidak   terjadi   tumpang     tindih
     penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan orientasi teknis
     program, baik dalam aspek substansi maupun anggaran.

     Disamping itu kepada para tenaga kependidikan juga diberikan
     perhargaan dan perlindungan yang               dilakukan atas prinsip
     obyektif, adil, proporsional dan merata. Untuk itu dalam
     pemberian penghargaan dan perlindungan, baik berupa
     insentif maupun bentuk lain, harus didasarkan atas prestasi
     yang dicapai serta bobot kerja yang dilaksanakan oleh seorang
     tenaga kependidikan.

     Pengaturan lebih lanjut/detail dan yang bersifat khusus, untuk
     pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI, diatur dalam
     Petunjuk Teknis yang diterbitkan oleh setiap Direktorat terkait
     selaras dengan Pedoman ini.




C. KEMITRAAN PAUDNI
     Kemitraan merupakan salah satu kekuatan utama penunjang
     kelancaran penyelenggaraan program kegiatan               PAUDNI di
     lapangan. Selama ini Pemerintah telah menjalin kemitraan
     dengan praktisi, akademisi, perguruan tinggi dan organisasi


                                                                    51
     mitra seperti asosisi profesi, organisasi keagamaan, organisasi
Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD-NI
     kewanitaan, dan para pengelola lembaga PAUDNI. Jalinan
     kemitraan ini menjadi sangat penting karena Ditjen PAUDNI
     memiliki lembaga serta ketenagaan yang sangat terbatas, serta
     keberadaannya tidak sampai ke pedesaan atau ke tempat-
     tempat di mana masyarakat membutuhkan pelayanan
     PAUDNI. Selain itu, kemitraan begitu penting untuk menjamin
     kesuksesan penyelenggaran program PAUDNI karena hampir
     seluruh program layanan PAUDNI dikelola dan diselenggarakan
     oleh masyarakat, baik perorangan maupun organisasi.




     Kemitraan yang dijalin oleh Ditjen PAUDNI selama ini sangatlah
     luas dan bervariasi baik dilihat dari bentuk, sasaran, dan
     jangkauan. Pemerintah, dalam hal ini Kemendiknas/Ditjen
     PAUDNI      dapat bertindak sebagai pembuat kebijakan,
     fasilitator, pengawas dan pengendali mutu layanan, dan
     penyandang dana,        sementara pihak mitra juga dapat
     berfungsi sebagai penyandang dana, pelaksana program,
     pengembang program dan lain sebagainya. Dalam kemitraan
     yang dijalin, pemerintah dan masyarakat saling bersinergi
     untuk menjamin pelaksanaan program di lapangan dapat

52                           Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD-NI
     berjalan dengan baik.

     Pada tahun 2011 ini program kemitraan akan terus dilanjutkan
     dan ditingkatkan untuk memperluas akses dan meningkatkan
     mutu layanan PAUDNI yang didasarakan atas prinsip saling
     menguntungkan dan saling memberdayakan. Kemitraan yang
     dijalin juga harus memperhatikan efektifitas, efisiensi, dan
     akuntabilitas         penyelenggaraan program dan senantiasa
     mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku.

     Kemitraan yang dijalin oleh Dijten PAUDNI tentu saja berbeda-
     beda untuk setiap program/kegiatan.          Oleh karenanya,
     penyelenggaraan kemitraan akan diatur lebih detail dalam
     Petunjuk Teknis yang akan diterbitkan oleh masing-masing
     direktorat teknis di lingkungan Ditjen PAUDNI.




Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD-NI                     53
                              BAB V
        ALOKASI DAN PENGELOLAAN ANGGARAN


A. Alokasi Anggaran
     Sesuai rencana kerja dan anggaran tahun 2011, anggaran
     Program PAUDNI sebesar Rp 2.991.650.531.000,- dialokasikan
     kepada Eselon II sebagai berikut: (1) Sekretariat Ditjen sebesar
     Rp 281.224.488.000,-; (2) Direktorat Pembinaan PAUD sebesar
     Rp1.328.507.876.000,-; (3) Direktorat Pembinaan Kursus dan
     Pelatihan   Rp. 336.623.575.000,-; (4) Direktorat Pembinaan
     Pendidikan Masyarakat sebesar Rp. 406.153.882.000,00; dan (5)
     Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
     sebesar Rp. 639.140.170.000,-. Selanjutnya anggaran pada
     Eselon II akan dialokasikan untuk Satuan Kerja UPT Pusat (P2-
     PNFI dan BP-PNFI); Satuan Kerja 33 Provinsi (Dekonsentrasi);
     dan Satuan Kerja 50 Kabupaten (Tugas Pembantuan).

B. Pengelolaan Anggaran
     1. Belanja barang merupakan pengeluaran atau pembelian
        barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang
        dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan,
        termasuk    honorarium    yang      diberikan      dalam        rangka

54                            Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD-NI
        pelaksanaan kegiatan untuk menghasilkan barang/jasa.
        Termasuk belanja barang seperti: belanja barang operasional
        dan non operasional, jasa (konsultan, profesi dan sewa),
        belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan dinas.

2. Belanja Modal merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan
    untuk pengadaan/ pembelian/pembebasan/penyelesaian serta
    pengeluaran yang bersifat administratif yang menimbulkan nilai
    tambah dalam bentuk modal tanah, peralatan dan mesin,
    gedung dan bangunan, jaringan, dan pemeliharaan yang
    dikapitalisasi.

3. Tata cara pengadaan barang dan jasa di lingkungan
    Kementerian Pendidikan Nasional harus berpedoman pada
    Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
    Barang/Jasa Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendidikan
    Nasional       Nomor       68    Tahun   2008   tentang   Pengadaan
    Barang/Jasa Secara Elektronik (e-procurement) di Lingkungan
    Kementerian Pendidikan Nasional.



4. Hasil pengadaan barang dan jasa yang berbentuk belanja modal
    diinventarisasi melalui sistem informasi manajemen akuntansi


                                                                 55
    barang milik negara (SIMAKBMN).

Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD-NI
5. Pengelolaan administrasi keuangan dan inventaris barang harus
     berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
     yang berlaku:

     a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
        tentang Keuangan Negara.

     b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004
        tentang Perbendaharaan Negara.

     c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004
        tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
        Keuangan Negara.

     d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106
        Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
        Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas
        Pembentuan.

     e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
        2004 tentang Penyusunan Recana Kerja dan Anggaran
        Kementerian Negara/ Lembaga.

     f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
        2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

     g. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2008 tentang

56                          Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD-NI
          Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

     h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
          134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam
          Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

     i.   Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
          01/PM.02/2009 tentang Standar Biaya Umum Tahun
          Anggaran 2010.

     j.   Peraturan      Direktur         Jenderal   Perbendaharaan   Nomor
          24/PB/2006 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan
          Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

6. Anggaran yang bersumber dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
      (PHLN), pengelolaannya diatur berdasarkan ketentuan yang
      berlaku, seperti Akad Kerjasama antara Lembaga Donor dan
      Pemerintah Indonesia dan aturan lain yang terkait. Secara
      detail pengaturan pengelolaan PHLN akan diatur dalam
      Petunjuk Teknis tersendiri yang diterbitkan oleh Direktorat
      yang mempunyai PHLN.

7.    Pengelolaan anggaran harus benar-benar memperhatikan
      tatacara, pedoman dan/atau peraturan yang berlaku sehingga
      akan terhindar dari penyimpangan dan penyalahgunaan.


                                                                      57
      Kelalaian dan kesalahan dalam pengelolaan anggaran oleh
Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD-NI
     para pengelola/petugas dan oleh siapapun akan berakibat
     dikenakannya sangsi hukuman sesuai denga ketentuan yang
     berlaku.

C. Bantuan Sosial
     1. Penerima Bantuan

        Penerima bantuan adalah lembaga/satuan pendidikan
        penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan
        Informal yang secara umum harus memiliki kinerja baik
        atau prospektif memiliki kinerja baik dan tidak didasarkan
        atas kuota.

        Disamping memiliki kinerja baik/prospektif memiliki kinerja
        baik, lembaga penerima bantuan juga minimal memiliki: (1)
        legalitas kelembagaan, (2) memiliki rekening dan NPWP
        atas nama lembaga, dan (3) mengajukan proposal sesuai
        pedoman yang ditetapkan.

        Khusus untuk UPT Propinsi (BPKB atau nama lain yang
        sejenis) dapat menerima bantuan sosial dari Pusat dan dari
        UPT Pusat (P2PNFI, BP-PNFI) dalam rangka pengembangan
        model atau ujicoba replikasi model. Sedangkan untuk UPTD
        Kabupaten/Kota (SKB) dapat menerima bantuan sosial dari


58
        Pusat dan dari UPT Pusat dalam rangka pelaksanaan
                             Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD-NI
         program percontohan.

         Apabila      UPTD      (propinsi    dan    kabupaten/kota)   ingin
         mengakses dana bantuan sosial dari Pusat (direktorat) atau
         dari UPT Pusat harus tetap dalam kerangka pengembangan
         model dan/atau program percontohan setelah mendapat
         rekomendasi dari UPT Pusat di wilayah kerjanya masing-
         masing.

         Organisasi mitra/asosiasi profesi dapat diberikan atau
         menerima            dana         bantuan     sosial,   sepanjang
         organisasi/asosiasi tersebut bersifat independen yang
         beranggotakan masyarakat non-PNS, dan kegiatannya
         berorientasi pada pelayanan masyarakat atau menghasilkan
         hal-hal kreatif/inovatif yang dapat dijadikan masukan dalam
         pengembangan kebijakan dan program PAUDNI yang lebih
         bermutu/relevan dengan kebutuhan belajar masyarakat.

         Persyaratan lebih teknis dan bersifat khusus, diatur lebih
         lanjut dalam petunjuk teknis, yang diterbitkan oleh setiap
         satker (sekretariat, direktorat dan UPT) dan tidak boleh
         bertentangan dengan Pedoman Penyelenggaraan PAUDNI
         ini.



                                                                      59
    3. Tujuan Pemberian Bantuan

Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD-NI
        a. Memperkuat kemampuan lembaga/satuan pendidikan
           penyelenggara PAUDNI dan organisasi/asosiasi profesi
           dalam rangka pengembangan dan penyelenggaraan
           program/kegiatan Ditjen PAUDNI.

        b. Meningkatkan   pemerataan        dan     perluasan        akses,
           peningkatan mutu dan relevansi, serta mendorong
           terwujudnya tatakelola dan pencitraan publik lembaga
           dan program PAUDNI.

        c. Mendorong partisipasi lembaga/satuan pendidikan dan
           organisasi/asosiasi profesi penyelenggara pendidikan
           anak usia dini, nonformal dan informal dalam rangka
           penguatan kelembagaan PAUDNI.

     4 . Sumber Bantuan

        a. Bantuan sosial yang bersumber dari Pusat atau
            Direktorat diberikan kepada lembaga atau satuan
            pendidikan penyelenggara PAUDNI yang memiliki
            standar nasional atau lembaga yang diarahkan untuk
            memenuhi standar nasional.

        b. Bantuan sosial yang bersumber dari UPT P2-PNFI atau
            BP-PNFI diberikan kepada lembaga atau satuan


60
            pendidikan penyelenggara kegiatan PAUDNI dalam
                           Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD-NI
              rangka pengembangan model dan/atau dukungan
              penyelenggaraan program percontohan.
          c. Bantuan          sosial      yang    bersumber     dari   dana
              Dekonsentrasi di tingkat propinsi diberikan kepada
              lembaga        atau      satuan    pendidikan   penyelenggara
              kegiatan PAUDNI dalam rangka pencapaian target
              peningkatan akses dan mutu PAUDNI di wilayah
              propinsi masing-masing.




          d. Bantuan sosial yang bersumber dari dana Tugas
              Pembantuan            di tingkat kabupaten/kota diberikan
              kepada lembaga atau satuan pendidikan penyelenggara
              kegiatan PAUDNI dalam rangka pencapaian target
              peningkatan akses dan mutu PAUDNI di wilayah
              kabupaten/kota masing-masing.


       5. Jenis Bantuan

           Jenis bantuan yang disiapkan Ditjen PNFI meliputi :

           a. Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terdiri atas:

              1) Pembelajaran dan Peserta Didik: Peningkatan

Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD-NI                                61
        Kapasitas Pembelajaran di Gugus TK, Peningkatan
        Penyelenggaraan      PAUD       Percontohan            tingkat
        Kabupaten/Kota,     Peningkatan         Penyelenggaraan
        PAUD    Percontohan       tingkat      Kecamatan/Desa,
        Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk
        peserta didik PAUD, BOP TK Pedesaan dan TK-SD
        Satu Atap, Penyelenggaraan Program P-PAUD.

     2) Kelembagaan dan Kemitraan: Rintisan Taman
        Penitipan Anak (TPA) Rintisan Program Kelompok
        Bermain dan Taman Kanak-Kanak, Rintisan Program
        Satuan PAUD Sejenis (SPS),Penyelenggaraan PAUD
        Daerah Terpencil Dan Perbatasan, Penyelenggaraan
        PAUD Berbasis Keluarga (Parenting), Peringatan Hari
        Anak Nasional (HAN) dalam bentuk Festival tentang
        Kreativitas Anak di tingkat Kabupaten dan Provinsi,
        Kerjasama dengan organisasi mitra PAUD.

     3) Sarana dan Prasarana : Penyediaan APE PAUD,
        Penyediaan Bahan Belajar Anak dan Tutor PAUD,
        Bantuan Alat dan Kegiatan Pembelajaran Program
        PAUD     tanggap      Darurat         Pasca       Bencana,
        Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) TK Pembina


62                   Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD-NI
                  Kecamatan/Kabupaten, Pembangunan Ruang Kelas
                  Baru dan meubelair TK, Pembangunan TK Pedesaan,
                  Pembangunan TK-SD Satu Atap, Rehabilitasi TK,
                  Sarana Pembelajaran dan Alat Bermain/Peraga TK.




         b. Layanan Pendidikan Masyarakat

              1) Pendidikan           Keaksaraan:        Keaksaraan    Dasar,
                  Keaksaraan Usaha Mandiri, Keaksaraan Komunitas
                  Khusus (termasuk               Keaksaraan Bencana, Inovasi
                  Aksara Agar Berdaya, Keaksaraan Seni Budaya Lokal,
                  Aksara Kewirausahaan).

              2) Pendidikan Pemberdayaan Perempuan: Pendidikan
                  Kecakapan         Hidup        Berorientasi   Pemberdayaan
                  Perempuan, Peningkatan Budaya Tulis Melalui Koran
                  Ibu dan Koran Anak, Pembelajaran Pendidikan
                  Perempuan untuk Pembangunan Berkelanjutan,
                  Pendidikan          Kecakapan         Keorangtuaan     dan
                  Perlindungan            Anak     Marjinal,      Pencegahan
                  Perdagangan Orang


Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD-NI                                63
        3) Pengembangan         Budaya        Baca      melalui        TBM
            Penguatan Keaksaraan, TBM Penguatan Minat Baca,
            dan TBM di ruang publik.

        4) Pengarusutamaan         Gender       dan     Anak         melalui
            penguatan pokja gender dan keluarga berwawasan
            gender.

        5) Pendampingan PKBM, Rumah Pintar dan Satuan
            Pendidikan Nonformal Sejenis

     c. Layanan Kursus dan Pelatihan terdiri atas :

        Kursus Para Profesi (KPP), Pendidikan Kecakapan Hidup
        melalui lembaga kursus dan pelatihan, Pendidikan
        Kecakapan Hidup melalui Lembaga Pendidikan, PKH
        untuk    daerah   khusus,         Program       Kewirausahaan
        Masyarakat (PKM), Desa Vokasi, Kursus Keterampilan
        Kreatif, Bantuan Lembaga Sertifikasi Kompetensi,
        Tempat Uji Kompetensi, Penguatan lembaga Sertifikasi
        Kompetensi, Penyiapan pelaksanaan Uji Kompetensi,
        Penyelenggaraan Lomba-lomba Kursus dan Pelatihan,
        Biaya Operasional Penyelenggaran LKP.

     e. Layanan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga


64
        Kependidikan PAUDNI meliputi :
                           Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD-NI
              1) Peningkatan mutu pendidik dan tenaga
                  kependidikan PAUDNI melalui peningkatan
                  kualifikasi dan kompetensi.

              2) Peningkatan mutu pendidikan kepramukaan melalui
                  pelatihan pembina gugus depan dan pelatih
                  pramuka serta jambore.

         f. Revitalisasi Kelembagaan PAUDNI (SKB/BPKB), yang
              dialokasikan pada 8 UPT, yaitu di dua kantor P2-PNFI
              (Jayagiri dan Ungaran) serta di-6 BP-PNFI (Medan,
              Surabaya, Makassar, Mataram, Banjar Baru dan Papua)

    6. Mekanisme Pemberian Bantuan

         Mekanisme pemberian bantuan meliputi:

          a. Sosialisasi

              Program-program PAUDNI, yang pendanaanya melalui
              mekanisme          bantuan        sosial    (blockgrant)    wajib
              disosialisasikan        secara     terbuka     kepada      seluruh
              pemangku             kepentingan,           sehingga        setiap
              lembaga/satuan              pendidikan     PAUDNI   mengetahui
              adanya program-program yang dapat diakses serta
              memahami prosedur/tata cara mengaksesnya.

Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD-NI                                   65
     b. Pengajuan proposal

        Lembaga/satuan        pendidikan           dan        organisasi
        penyelenggara     PAUDNI         wajib      menyusun         dan
        mengajukan proposal sesuai petunjuk teknis kepada
        satuan kerja (satker) pusat dan daerah berdasarkan
        jenis bantuan yang diusulkan.

     c. Penilaian proposal dan verifikasi lapangan

        Setiap satker pusat, UPT, dan daerah diwajibkan
        membentuk tim penilai yang bertugas melakukan
        penilaian proposal yang diajukan oleh calon penerima
        bantuan sesuai dengan Petunjuk Teknis pemberian
        bantuan. Unsur dan jumlah anggota tim penilai pada
        jenis bantuan disesuaikan dengan kebutuhan. Verifikasi
        dapat dilakukan melalui verifikasi lapangan dan/atau
        menelaah     keabsahan        rekomendasi         dari      Dinas
        Pendidikan Kab/Kota dan atau Provinsi.

        Dalam melakukan verifikasi lapangan, petugas harus
        membawa lembar/instrumen verifikasi lembaga yang
        hasil verifikasinya ditandatangani oleh petugas verifikasi
        dan disahkan oleh pejabat pemberi perintah.


66                        Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD-NI
          d. Penetapan penerima bantuan

              Kepala      satker     menetapkan   lembaga,   organisasi,
              dan/atau satuan pendidikan penyelenggara PAUDNI
              penerima bantuan yang dinyatakan memenuhi syarat
              berdasarkan hasil penilaian proposal dan verifikasi
              lapangan melalui suatu rapat pleno yang dipimpin oleh
              Kepala Satuan Kerja dan dihadiri oleh tim penilai
              lengkap.

          e. Penandatanganan Akad Kerjasama

              Setelah lembaga calon penerima dana bantuan sosial
              ditetapkan, selanjutnya antara lembaga pemberi dan
              penerima bantuan harus melakukan penandatanganan
              Akad Kerjasama (AKS). AKS harus mengikuti prinsip-
              prinsip:

               1) Tidak merugikan keuangan negara

               2) Jelas peruntukan dan pemanfaatan dana bantuan

               3) Jelas dan terukur hasil yang akan dicapai dari
                    pemberian dan penerimaan dana bantuan

               4) Jelas pihak-pihak yang memperoleh manfaat



                                                                 67
               5) Jelas pihak-pihak yang bertanggungjawab dan
Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD-NI
                bentuk tanggungjawabnya

            6) Jelas sanksi dan hukuman bagi yang melanggar
                ketentuan AKS

            7) Jelas    tempat      penyelesaian         masalah,     jika
                dikemudian hari ada masalah atau penyimpangan
                terhadap AKS

            8) Jelas atauran peralihannya, jika dikemudian hari
                dipandang sangat perlu harus dilakukan perubahan
                atau adendum terhadap AKS

        f. Penyaluran bantuan

           Satker pusat dan daerah segera menyalurkan dana
           sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada lembaga,
           organisasi, dan satuan pendidikan penyelenggara
           PAUDNI yang ditetapkan sebagai penerima bantuan dan
           telah menadatangani AKS serta dokumen terkait
           lainnya.



     7. Jumlah dan Pemanfaatan Bantuan

        a. Jumlah bantuan harus sesuai dengan jenis program yang


68
           diselenggarakan dan jumlah warga belajar yang dilayani.
                            Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD-NI
         b. Bantuan harus dimanfaatkan penerima bantuan sesuai
              dengan perjanjian kerjasama.
         c. Pengaturan           lebih    lanjut   tentang   jumlah    dan
              pemanfaatan bantuan diatur dalam petunjuk teknis
              yang dikeluarkan oleh Satker Pusat, UPT dan daerah.

    8. Pertanggungjawaban Bantuan

         a. Penerima bantuan bertanggungjawab mutlak atas
              penggunaan dan pemanfaatan bantuan, sesuai dengan
              akad kerjasama dan petunjuk teknis yang berlaku.

         b. Satker pemberi bantuan wajib membuat laporan
              pertanggungjawaban            kepada    Direktur   Jenderal
              Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal atas
              bantuan yang disalurkan.

         c. Jika terjadi penyalahgunaan bantuan, akan dikenakan
              sanksi dan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan
              perundang-undangan.




Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD-NI                               69
                           BAB VII
         SISTEM PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN
                   PELAPORAN


A. Pemantauan dan Evaluasi
     Satuan kerja sebagai pembina, penanggung jawab program dan
     pemberi bantuan sosial, berkewajiban melakukan pemantauan
     dan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan PAUDNI
     dengan memperhatikan hal-hal sbb. :

     1. Pemantauan dan evaluasi merupakan kegiatan pembinaan
        sekaligus pengendalian agar program PAUDNI dilaksanakan
        secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat
        guna.

     2. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan pada tahap
        perencanaan, pelaksanaan dan hasil akhir kegiatan yang
        dilakukan secara berkala baik melalui metode langsung atau
        tidak langsung sesuai dengan tahapan kegiatan.

     3. Pemantauan dan evaluasi difokuskan pada saat sosialisasi
        program, seleksi proposal, penetapan penerima bantuan,
        penyaluran dan pemanfaatan dana, penyelenggaraan
        program/kegiatan dan pelaporan.

70                           Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD-NI
    4.    Petugas      yang      melaksanakan    pemantauan,   evaluasi,
         pembinaan dan penjaminan mutu adalah pejabat yang
         berwenang sesuai ketentuan yang diatur dalam petunjuk
         teknis yang dikeluarkan oleh satuan kerja.

B. Pelaporan
    Pelaporan program dan keuangan oleh satuan kerja dilakukan
    secara berkala yaitu: (1) bulanan, (2) triwulan, (3) semester,
    dan (4) tahunan.

    1. Laporan             bulanan        meliputi:    (1)      laporan
         Perkembangan/Kemajuan Pelaksanaan Program/Kegiatan
         Kementerian Pendidikan Nasional sesuai Peraturan Menteri
         Pendidikan Nasional Nomor 81 Tahun 2009 tentang
         Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan
         Departemen Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2010,
         serta pengisian Format B-05.1, dan (2) laporan hasil
         Rekonsiliasi bendasarkan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
         dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
         setempat.

    2. Laporan triwulan dan semester meliputi laporan hasil
         Rekonsiliasi berdasarkan SAI dengan KPPN setempat.



                                                                 71
   3.    Laporan tahunan dibuat dengan berpedoman pada
Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD-NI
          Peraturan   Direktur    Jenderal      Perbendaharaan             Nomor
          24/PB/2006 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan
          Keuangan Kementerian Negara/Lembaga meliputi laporan
          hasil Rekonsiliasi bendasarkan SAI dengan KPPN setempat.

     4.   Laporan keuangan setiap bulan, triwulan, semester dan
          tahunan menggunakan Sistem Aplikasi SAI (SAK dan SIMAK
          BMN).

     5.   Semua satuan kerja dan satuan PAUDNI yang mengelola
          dana, seperti: dana Dekonsentrasi oleh Pemerintah Daerah
          Provinsi, dan Tugas Pembantuan oleh Pemerintah Daerah
          Kabupaten/Kota, UPT Pusat dan UPT Daerah dan satuan
          PAUDNI penerima blockgrant wajib membuat laporan
          pelaksanaan anggaran dan program;

     6.   Laporan program dan daya serap anggaran disampaikan
          dalam bentuk deskriptif yang dibuat oleh satuan kerja
          dan/atau penyelenggara program PAUDNI ditujukan kepada
          Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan
          Informal disampaikan pada minggu ketiga setiap semester
          dan tahunan.

     7.   Laporan program dan anggaran Tugas Pembantuan,


72
          tembusan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi

                                 Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD-NI
         cq. Bidang PNF/PLS.

   8.    Sistematika laporan semester dan tahunan sebagai berikut:

         a. Judul Laporan

         b. Kata Pengantar

         c.   Tujuan

         d. Program Kerja dan Anggaran

         e. Pelaksanaan Program dan Kegiatan

         f.   Capaian Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

         g.   Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

         h. Rekomendasi

    9. Laporan program bulanan Satuan Kerja pengelola anggaran
         Direktorat Jenderal PAUDNI disampaikan kepada Direktur
         Jenderal PAUDNI melalui Bagian Perencanaan Sekretariat
         Ditjen PAUDNI paling lambat tanggal 28 bulan berjalan,
         menggunakan format B.05.1 terlampir. Materi yang
         dilaporkan adalah realisasi sampai dengan tanggal 25 bulan
         berjalan, realisasi tanggal 26 s.d. tanggal 31 dilaporkan pada
         laboran bulanan periode berikutnya.

    10.Laporan pelaksanaan anggaran dalam bentuk SAK dan

Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD-NI                         73
        SIMAK-BMN hasil rekonsiliasi dengan KPPN setempat
        disampaikan kepada Direktur Jenderal PAUDNI melalui
        Bagian Keuangan Sekretariat Ditjen PAUDNI paling lambat
        tanggal 5 bulan berikutnya, menggunakan Sistem Aplikasi
        SAI.

     11. Laporan pelaksanaan kegiatan pembelajaran oleh Satuan
        PAUDNI penerima bantuan sosial diatur lebih lanjut dalam
        petunjuk teknis program yang dikeluarkan oleh Satuan
        Kerja        penanggung               jawab              program.




74                          Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD-NI
                                  BAB VIII
                                 PENUTUP

Pedoman Penyelenggaraan Program PAUDNI Tahun 2011 ini
diterbitkan agar dijadikan pedoman oleh satuan kerja, baik pusat
(Direktorat dan UPT) maupun daerah (Dinas Pendidikan Provinsi
dan Kabupaten/Kota) dalam menyusun Petunjuk Teknis, menyusun
rencana kerja, mengelola/menyelenggarakan program, serta
membina dan mengendalikan mutu pelaksanaan program kegiatan
di lingkungan Ditjen PAUDNI. Pedoman ini juga diharapkan dapat
memberikan gambaran dan pedoman bagi pemangku kepentingan
lainnya, utamanya para lembaga calon penyelenggaran program
kegiatan PAUDNI, baik dalam mengakses program maupun
mengakses bantuan sosial pelaksanaan program kegiatan. Petunjuk
Teknis (Juknis) atau petunjuk lain yang sejenis, yang akan
dikembangkan oleh Direktorat, UPT, maupun Dinas Pendidikan,
harus selaras dengan Pedoman ini.

Akhirnya, melalui Pedoman Penyelenggaraan Program Pendidikan
Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Tahun 2011 ini, diharapkan
capaian kinerja Ditjen PAUDNI, Satuan Kerja Perangakat Daerah
(Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota), baik secara

Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD-NI                    75
kualitas maupun kuantitas pada tahun 2011 menjadi lebih baik dan
lebih bermanfaat bagi masyarakat. Amin.




76                         Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD-NI

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:1753
posted:8/19/2011
language:Indonesian
pages:81
About