Surat Perjanjian Kerja Project Ti - PDF by iyn12404

VIEWS: 380 PAGES: 93

Surat Perjanjian Kerja Project Ti document sample

More Info
									                         MODUL




         PAKTA INTEGRITAS
                            DAN

      SISTEM PEMANTAUAN
 PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG & JASA
 DI LINGKUNGAN INSTITUSI/LEMBAGA PUBLIK




TRANSPARENCY INTERNATIONAL INDONESIA
                2003
         MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
  (PELAKSANAAN BARANG DAN JASA ) DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIIK
KATA PENGANTAR
Pakta Integritas merupakan salah satu alat (tools) yang dikembangkan Transparency
International pada tahun 90-an. Tujuannya dalah menyediakan sarana bagi Pemerintah,
Perusahaan swasta dan masyarakat umum untuk mencegah korupsi, kolusi dan
nepotisme, terutama dalam kontrak-kontrak pemerintah (public contracting).


Konsep, prinsip dan metode Pakta Integritas ini telah dikembangkan di berbagai negara
dengan penyesuaian dan modifikasi seperlunya. Hasilnya diakui oleh berbagai lembaga
dunia seperti Bank Dunia, UNDP, ADB, dapat mempersempit peluang korupsi dan
menghasilkan kinerja yang lebih baik dalam kontrak-kontrak pemerintah, seperti
pengadaan barang dan jasa (public procurement), privatisasi, lelang bagi lisensi maupun
konsesi dan sebagainya.


Kendati belum ada suatu peraturan yang spesifik mengenai penerapan Pakta Integritas
di Indonesia, namun konsep dan penerapannya sangat relevan dengan amanat
penegakkan hukum dan pengelolaan negara yang bersih, berintegritas, adil, akuntabel
dan transparan. Prinsip-prinsip ini berasal dari dasar-dasar hukum mulai dari UUD
1945, Berbagai TAP MPR, Undang-undang, sampai Peraturan pemerintah.


Modul ini memuat paparan umum mengenai konsep Pakta Integritas beserta elemen-
elemen pendukungnya. Lebih khusus lagi, konsep yang diuraikan dihubungkan dengan
penerapannya pada salah satu bentuk kegiatan kontrak pemerintah, yaitu dalam bidang
pengadaan barang dan jasa (public procurement).


Mudah-mudah pengenalan pada konsep Pakta Integritas dari modul ini dapat
membangkitkan inspirasi dan motivasi, bagi pengembangan dan penerapannya di
berbagai instansi atau lembaga pemerintah. Sehingga penegakkan tata pemerintahan
yang baik serta pemberantasan korupsi tidak berhenti sampai rektorika belaka,
melainkan berlanjut pada suatu komitmen tegas serta penerapannya yang sistematis di
tingkat operasional.




                       MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
                (PELAKSANAAN BARANG DAN JASA ) DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIIK
PENGEMBANGAN PAKTA INTEGRITAS
DI INSTITUSI/LEMBAGA PUBLIK
Latar Belakang Pakta Integritas


• PI adalah salah satu alat atau “Tool” Transparency International yang dikembangkan
  pada tahun 1990-an

• Filosofi dasarnya adalah membuat transaksi bisnis di antara peserta lelang/kontraktor
  menjadi fair

• Umumnya, Pakta Integritas dikembangkan atas pengadaan yang melibatkan negara
  (atau instansinya) di satu sisi, dan pihak swasta di sisi lain.

• Pakta Integritas menimbulkan hak dan kewajiban, tanpa mengubah hukum setempat.

• Transparency International telah membahas konsep PI dengan berbagai negara dan
  organisasi internasional, seperti WorldBank, ADB, IFC, UNDP, dan Badan Arbitrase
  International Chamber of Commerce;

• Di Argentina (antara Pemda Mendoza dengan beberapa perusahaan);

• Di Ekuador (corporate no-bribery commitments atas Refinery Rehabilitation
  Project);

• Di Panama (privatisasi perusahaan telekomunikasi);

• Di Korea (Seoul Metropolitan Government cukup berhasil mengembangkan IP
  dengan dukungan perangkat Internet);

• Tercatat juga di negara lain, seperti Itali, Kolombia, Papua Nugini, dan Pakistan.


Manfaat Pakta Integritas bagi Institusi/ Lembaga

   •   Melindungi para pimpinan, anggota komisi, sekretariat dan karyawan dari
       tuduhan-tuduhan suap

   •   Melindungi para pimpinan, anggota komisi, sekretariat dan karyawan dari tindak
       pindana korupsi yang dapat menyeret mereka ke penjara

   •   PI memungkinkan peserta lelang/kontraktor melaksanakan kontrak pengadaan
       yang bebas suap

   •   Membantu Institusi/ Lembaga mengurangi high cost economy.


                       MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
                (PELAKSANAAN BARANG DAN JASA ) DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIIK
    •   PI membantu meningkatkan kredibilitas Institusi

    •   PI membantu meningkatkan           kepercayaan     masyarakat     atas   pengadaan
        barang/jasa instansi publik .

    •   PI membantu pelaksanaan Program yang berkualitas dengan dukungan logistik
        tepat mutu, tepat waktu dan tepat biaya.


Bagaimana Penerapannya diterapkan di Indonesia?

•   Yang jelas, ada yang pernah dan sedang mencobanya:
•   Kementerian Ristek (proyek ADB, tetapi tidak tercatat progress-nya) Inisiatif di
    Kimpraswil (inisiatif Menteri, Sekjen, dan Inspektorat Jenderal. Walaupun tidak
    tercatat progressnya, informasi terakhir mereka sudah menerapkan e-procurement)




                       MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
                (PELAKSANAAN BARANG DAN JASA ) DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIIK
Dasar Hukum Pakta Integritas
Di Indonesia


1. TAP MPR No. VIII/2001 tentang keterbukaan informasi bagi masyarakat dalam
   rangka partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 186 tahun 2002 tentang PETUNJUK
   PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA KEPERLUAN
   PEMILIHAN UMUM.

3. UNDANG-UNDANG No. 5 TAHUN 1999 tentang LARANGAN PRAKTEK
   MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT.

    PASAL . 22

4   UNDANG-UNDANG           NO.31/1999      tentang    PEMBRANTASAN          TINDAK
    PIDANA KORUPSI.

5. UNDANG-UNDANG No. 30/2002 tentang KOMISI PEMBERANTASAN
   TINDAK PIDANA KORUPSI.

6. UNDANG-UNDANG No. 18/1999 Tentang PENGEMBANGAN INDUSTRI
   JASA KONSTRUKSI.

7. UNDANG-UNDANG No.20/2001 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-
   UNDANG No. 31/1999 Tentang PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
   KORUPSI.

8. Kepres 80/2003 tentang Perubahan Kepres 18/2001 tentang Pedoman Pengadaan
   Barang dan Jasa




                     MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
              (PELAKSANAAN BARANG DAN JASA ) DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIIK
  PERLUNYA PAKTA INTEGRITAS




                                           UNDANG UNDANG NO 22/99
                                           TENTANG DESENTRALISASI
                                            UNDANG-UNDANG 25/99
UUD 45                                            TENTANG
                                           PERIMBANGAN KEUANGAN
                                                PUSAT-DAERAH




RAKYAT INDONESIA                                                 TUPOKSI
YG MAKMUR DALAM           PELAKSANA                             DEP,LPND,
    KEADILAN             BIROKKRAT                          PEM-KOTA,PEM-KAB
                         PENGUSAHA                              TENTANG
                         MASYARAKAT                         PENYELENGGARAAN
                                                              PEMERINTAHAN
                                                              PUSAT-DAERAH



                     PERLU PAKTA
                     INTEGRITAS




                   MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
            (PELAKSANAAN BARANG DAN JASA ) DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIIK
PAKTA INTEGRITAS DIPERLUKAN
ANAT RAKTUK KEUNTUNGAN PRIBADI.
  • KARENA ADANYA KORUPSI PARA PELAKSANA PEMBANGUNAN.
  • YAKNI : MENYALAHGUNAKAN KEKUASAAN, KEPERCAYAAN, DAN
  • AMANAT RAKYAT UNTUK KEUNTUNGAN PRIBADI.


KORUPSI BIROKRAT

  •   KORUPSI ADMINISTRASI:
  •   KORUPSI TERJADI DALAM SITUASI DIMANA JASA/KONTRAK
      DILAKSANAKAN DALAM
  •   “SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU”
  •   KORUPSI TERJADI DALAM SITUASI TRANSAKSI BERLANGSUNG
      SECARA
  •   MELANGGAR PERATURAN YANG BERLAKU.”

KORUPSI

  •   KORUPSI TIDAK DAPAT SEPENUHNYA DIPANTAU,
  •   NAMUN KORUPSI DAPAT DIKONTROL MELALUI KOMBINASI ETIKA,
      PERILAKU, DAN TINDAKAN HUKUM YANG TEGAS ATAS
      PELANGGAR.


PENERAPAN PAKTA INTEGRITAS

  •   MENCIPTAKAN :
  •   “LINGKUNGAN INTEGRITAS DALAM SIKLUS KEGIATAN PUBLIK”.

7 PRINSIP BAGI SEMUA ASPEK SIKLUS KEGIATAN PUBLIK.

  •   TIDAK MEMIKIRKAN DIRI SENDIRI.
  •   INTEGRITAS.
  •   OBYEKTIVITAS.
  •   TANGGUNG GUGAT.
  •   KETERBUKAAN.
  •   KEJUJURAN
  •   KEPEMIMPINAN.




                   MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
            (PELAKSANAAN BARANG DAN JASA ) DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIIK
SIKLUS KEGIATAN PUBLIK

   •   TIDAK MEMIKIRKAN DIRI SENDIRI
       – Pemegang jabatan mengambil keputusan semata-mata atas dasar kepentingan
         publik.
       – Mereka mengambil keputusan bukan untuk mendapat keuntungan keuangan
         atau keuntungan lainnya untuk diri sendiri, keluarga atau teman-teman mereka.

   •   INTEGRITAS
       – Pemegang jabatan publik menghindari hutang atau kewajiban lain pada orang
         luar /org luar yang mempengaruhi mereka dalam pelaksanaan tugas.


SIKLUS KEGIATAN PUBLIK

OBYEKTIVITAS.
Dalam melaksanakan tugas publik:
   • Mengangkat pegawai, memutus pemenang tender, saran mengenai orang yang
      patut diberi imbalan atau menerima manfaat harus dilakukan berdasarkan tolak
      ukur kemampuan.

TANGGUNG GUGAT.
  • Pemegang jabatan publik bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang
    mereka ambil dan harus bersedia menempatkan diri dibawah pengawasan
    apapun sesuai dengan jabatan mereka.


SIKLUS KEGIATAN PUBLIK

KETERBUKAAN

       Pejabat publik harus menyediakan akses informasi seluas-luasnya kepada publik
       atas keputusan dan tindakan yang mereka ambil.

       Mereka harus memberikan penjelasan tentang alasan-alsan bagi keputusan yang
       mereka ambil,.

       Dan membatasi pemberian informasi hanya bila benar-benar jelas demi
       kepentingan masyarakat.




                      MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
               (PELAKSANAAN BARANG DAN JASA ) DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIIK
SIKLUS KEGIATAN PUBLIK

KEJUJURAN
     Pejabat publik harus membuat pernyataan bila mereka mempunyai kepentingan
     pribadi dalam kaitanya dengan jabatan yang mereka miliki,
     Wajib mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan konflik yang timbul
     sedemikian rupa untuk melindungi kepentingan publik.

KEPEMIMPINAN.
    Pemangku jabatan publik harus menyebarkan dan dukung prinsip-prinsip
    integritas melalui kepemimpinan dan keteladanan




                     MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
              (PELAKSANAAN BARANG DAN JASA ) DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIIK
ISI PAKTA INTEGRITAS
• Komitmen pimpinan, karyawan Institusi Publik untuk tidak menerima/meminta suap,
  hibah dan bentuk lainnya

• Komitmen Peserta Lelang/Kontraktor untuk tidak memberikan/menawarkan suap,
  hadiah dan bentuk lainnya

• Komitmen Penyelenggaraan Institusi Publik dan Kontraktor Terhadap Partisipasi
  Masyarakat

• Komitmen Penyelenggara terhadap adanya pengawasan independen

• Komitmen pada transparansi dan akuntabilitas

• Adanya kesepakatan atas batasan rahasia

• Kesepakatan terhadap sanksi, sistem insentif dan disinsentif

• Kesepakatan mekanisme resolusi Konflik

• Kesepakatan pada sistem perlindungan saksi


Komitmen Penyelenggaraan Institusi Publik

• Komitmen ini diberikan oleh seluruh level pejabat Institusi Publik dan para
  pegawainya.

• Pegawai Institusi tidak akan meminta atau menerima—secara langsung atau lewat
  perantara—suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya;

• Pihak Institusi akan mempublikasikan ke publik seluruh informasi tentang prosedur,
  spesifikasi teknis, legal, biaya dan administrasi pengadaan yang relevan;

• Pegawai Institusi Publik tidak akan mengungkapkan informasi rahasia yang hanya
  akan menguntungkan seorang peserta lelang/kontraktor.

• Seluruh pegawai Institusi Publik yang terlibat dalam proses lelang, evaluasi,
  pembuatan kontrak, dan pelaksanaan pengadaan akan mengungkapkan “konflik
  kepentingan” yang terkait dengan pengadaan (dan aset pribadi dan keluarganya.

• Pegawai Institusi Publik akan melaporkan kepada pejabat yang berwenang setiap
  usaha untuk melanggar komitmen di atas.

• Komitmen Institusi Publik untuk melindungi pegawai yang melaporkan pelanggaran

• Melibatkan peran dan fungsi pengawas independen yang berasal dari masyarakat
                      MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
               (PELAKSANAAN BARANG DAN JASA ) DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIIK
    sipil.

• Komitmen Institusi Publik dalam menyediakan anggaran biaya untuk pelaksanaan PI

Komitmen Peserta Lelang/Kontraktor


• Komitmen ini diberikan oleh Direksi dan wakilnya dalam proses tender dan seluruh
    pegawainya yang terlibat dalam pelaksanaan proyek.

• Mereka tidak akan menawarkan, secara langsung atau lewat perantara, suap, hadiah,
    bantuan, atau bentuk lainnya kepada pegawai Instansi (atau saudara dan temannya.

• Mereka tidak akan berkolusi dengan pihak lain yang dapat merusak transparansi dan
  kewajaran proses pengadaan;

• Mereka tidak akan menerima kompensasi atas sanksi akibat pelanggaran terhadap
  komitmen

• Mereka akan mengungkapkan pembayaran yang tidak sah kepada pihak-pihak yang
  terkait atau perantaranya.

• Mengakui dan bekerjasama dengan kelompok pengawas independen


Sanksi

• Bagai pegawai Institusi Publik, sanksi yang dapat diberikan berupa sanksi
  administratif seperti penurunan pangkat, pemotongan gaji atau honor, dalam kasus
  yang besar, pemecatan;

• Bagi peserta lelang/kontraktor, sanksinya bisa berupa pembatalan kontrak, pencairan
  jaminan, ganti rugi, dan daftar hitam.

Insentif

•   Untuk pegawai Institusi Publik, insentif dapat berupa tambahan honor atau uang
    kesejahteraan karena mampu melakukan penghematan dan efisiensi dengan
    mencegah kebocoran

•   Bagi pelapor, berupa persentase dari jumlah korupsi yang diungkap dan promosi
    jabatan

• Bagi kontraktor, berupa daftar rekanan utama (preferred vendors list) dengan
  kemudahan tidak perlu ikut prakualifikasi untuk tender

• Memberikan penghargaan secara tertulis sehingga dapat meningkatkan citra dari
  kontraktor
                       MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
                (PELAKSANAAN BARANG DAN JASA ) DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIIK
Sengketa

• Jika terjadi sengketa atas PI, bisa diselesaikan lewat proses arbitrase yang telah
    disepakati bersama dalam mekanisme resolusi konflik

Monitoring dan Pengawasan
• Kunci sukses: Transparansi Maksimum.
Bentuknya bisa berupa:
     Akses publik yang luas;
     Forum yang mendiskusikan langkah konkrit IP;
     Forum Diskusi lewat Internet;
     Public hearing.

• Informasi rahasia tetap dijaga (kategori rahasia telah disepakati bersama)

• Untuk melakukan monitoring secara sistematis, masyarakat sebaiknya
  mendelegasikannya kepada Instansi/organisasi yang ahli di bidang pengawasan,

• Output dari monitoring dan pengawasan: statemen proses pengadaan cacat atau tidak
  cacat.

Pelaksanaan Pakta Integritas di Institusi/ Lembaga Publik

•   Workshop di antara pejabat dari Institusi terkait
•   Sosialisasi di antara para Vendor
•   Pihak ketiga sebagai pemantau (TI)
•   Standar praktek PI
•   Sosialisasi ke masyarakat luas
•   Implementasi sistem pengadaan & monitoring
•   Penanganan pelanggaran dan/atau perselisihan
•   Perlindungan Saksi




                        MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
                 (PELAKSANAAN BARANG DAN JASA ) DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIIK
       MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
(PELAKSANAAN BARANG DAN JASA ) DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIIK
SISTEM INTEGRITAS
Sistem ini merupakan sistem ekstra judicial (di luar sistem Hukum, tetapi masih dalam
kerangka Hukum yang berlaku), apakah itu peraturan pemerintah maupun UU Anti
Korupsi

Penerapan Sistem integritas Institusi/ Lembaga Publik bertujuan :

   •   Memastikan bahwa semua kegiatan dan keputusan di Institusi Publik dilakukan
       secara transparan.
   •   Semua proyek atau pekerjaan yang dilaksanakan, jasa yang diberikan atau
       diterima, serta barang atau material, dipasok ke Institusi oleh pemasok tanpa
       harus memberikan manfaat atau keuntungan finansial dalam bentuk apapun di
       luar yang ditetapkan secara hukum.
   •   Justifikasi atas keputusan yang diambil oleh para pejabat dilakukan secara
       obyektif tanpa harus dipengaruhi berbagai pihak di luar Institusi/ Lembaga
       Publik yang berkepentingan.

Beberapa Komponen sistem Integritas yang akan ditengahkan, adalah sebagai berikut :

   1. Proses pengambilan keputusan dibuat sederhana dan transparan
         • Proses pekerjaan dan bagan alur kerja (Work-flow-chart) ditampilkan
             sedemikian rupa sehingga mudah terlihat oleh semua orang.
         • Prosedur dalam menyediakan barang dan jasa untuk dibuat sesederhana
             mungkin dan transparan
         • Papan nama para pejabat yang bertanggung jawab ditampilkan
             sedemikian rupa sehingga mudah dilihat oleh semua orang.
         • Untuk menyampaikan informasi pada masyarakat luas, ditempatkan
             papan pengumuman dan bila perlu media massa yang mudah diakses.
         • Informasi mengenai keputusan-keputusan penting termasuk laporan
             auditor dibuat sedemikian rupa sehingga mudah diakses semua orang
         • Informasi mengenai sumber pendapatan dan pengeluaran Institusi/
             Lembaga dibuat terbuka untuk umum.

   2. Adanya sumpah atau janji dari pejabat dan karyawan Institusi/ Lembaga
      Publik serta perusahaan pemasok yang ditandatangani dalam suatu Pakta
      Integritas.
          • Para pejabat dan karyawan Institusi/ Lembaga menyatakan komitmen
             untuk tidak menerima segala pemberian dalam bentuk apapun termasuk,
             hibah barang, atau properti, hadiah, secara langsung maupun tidak
             langsung dari pihak luar.
          • Perseorangan atau perusahaan ketika memasok barang atau jasa
             menyatakan komitmen dalam Aplikasi atau Dokumen Tender bahwa
                      MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
               (PELAKSANAAN BARANG DAN JASA ) DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIIK
           mereka tidak akan memberikan kompensasi apapun kepada para pejabat
           dan karyawan Institusi Publik, yang dilakukan secara langsung maupun
           tidak langsung, secara pribadi maupun dengan perantaraan anggota
           keluarga atau orang-orang yang berhubungan. kecuali yang dibenarkan
           secara hukum.
       •   Para pejabat dan karyawan Institusi Publik berkomitmen tidak akan
           melakukan pembayaran sesuai tanggal dan jumlah yang dicantumkan
           dalam perjanjian kerja setelah pekerjaan pemasok barang dan jasa
           diselesaikan.
       •   Ketika akan membeli barang dan jasa, rincian barang atau jasa yang akan
           dibeli dipublikasikan luas.

3. Fasilitas untuk Pengaduan dan Mekanisme Penanganannya
      • Adanya kotak saran dan pengaduan yang ditempatkan di Institusi Publik
           untuk mendorong saran atau pengaduan dari berbagai pihak yang
           berkepentingan.
      • Adanya suatu mekanisme yang diatur untuk menindaklanjuti saran dan
           pengaduan dari berbagai pihak tersebut. (contoh mekanismenya dlm
           lembar tersendiri)
      • Adanya mekanisme pengawasan yang dilakukan terpadu
      • Adanya Tim pengawasan terpadu/multi pihak yang terdiri dari wakil
           Institusi, wakil Vendor, wakil Ornop.

4. Pelaksanaan proses pemantauan
      • Adanya kerjasama dan pengakuan formal dari Institusi Publik atas peran
         TI-I sebagai konsultan Sistem Integritas dan pemantau implementasinya.
      • Adanya (jaringan) tim pemantau independen yang diakui secara formal
         oleh Institusi Publik

5. Mekanisme Insentive dan Dis-insentive

6. Adanya Mekanisme Penyelesaian Konflik yang cepat, murah dan Efisien.

7. Adanya mekanisme Perlindungan saksi Pelapor.
         Bagi karyawan Institusi Publik yang melaporkan adanya suap atau
         berbagai bentuk KKN lainnya dijamin kerahasiaan identitasnya
         Karyawan Institusi Publik yang melaporkan adanya suap dan atau bentuk
         KKN lainnya mendapat Insentif
         Adanya perlindungan bagi saksi terhadap segala bentuk retaliasi
         (misalnya pemecatan, mutasi) dari pihak yang dilaporkan atau dirugikan.




                   MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
            (PELAKSANAAN BARANG DAN JASA ) DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIIK
Komitmen Perseorangan atau Perusahaan
Ketika menyerahkan Dokumen Tender
Mengenai Penolakan untuk melakukan pemberian dalam bentuk apapun,
termasuk barang berharga, hibah barang atau properti, selain yang dibenarkan
secara hukum.

Saya/kami [NAMA] dalam kapasitas sebagai pemilik/direktur pengelola [NAMA
PERUSAHAAN], yang terdaftar pada daerah [NAMA WILAYAH] berjanji bahwa saya/kami
tidak akan melakukan pemberian dalam bentuk apapun , termasuk barang berharga,
hibah barang atau properti selain yang dibenarkan secara hukum. – Baik secara
langsung maupun tidak langsung, kepada pejabat atau karyawan INSTITUSI/
LEMBAGA PUBLIK, bila saya atau perusahaan saya, sebelum atau sesudah saya
memenangkan tender yang diselenggarakan oleh INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK.

Apabila saya/kami secara langsung maupun tidak langsung melakukan pelanggaran atas
janji yang saya sebutkan diatas, saya/kami menyetujui:
    • Pembatalan kontak atau perjanjian kerja kami dengan INSTITUSI/ LEMBAGA
        PUBLIK.
    • Kami tidak akan menuntut kompensasi atas pekerjaan kami
    • Menyetujui penyitaan simpanan jaminan yang telah kami serahkan untuk disita
        oleh INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK.
    • Menyetujui untuk memberikan keterangan kepada tim pengawas terpadu baik
        secara lisan maupun tulisan apabila dikemudian hari ada pengaduan yang
        menyangkut diri saya maupun perusahaan saya atau perusahaan yang dibawah
        tanggung jawab saya.

Komitmen ini dibuat oleh, untuk dan atas nama [PERUSAHAAN]

Tanda tangan bersangkutan
Nama:

Saksi-saksi

Tanggal




                     MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
              (PELAKSANAAN BARANG DAN JASA ) DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIIK
                                                                                     17


KOMITMEN PARA PEJABAT DAN KARYAWAN
INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK UNTUK PELAKSANAAN
SISTEM INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, [NAMA] pada [HARI & TANGGAL], bersama ini
menyatakan janji, dalam hubungan dengan pelaksanaan sistem Integritas di INSTITUSI/
LEMBAGA PUBLIK, untuk melakukan hal-hal berikut ini,

   01. Dalam melaksanakan pekerjaaan apapun dalam kewenangan saya, saya dan
       anggota keluarga saya, tidak akan meminta atau menerima pemberian dalam
       bentuk apapun, termasuk pemberian barang berharga, hibah barang atau properti,
       hadiah, untuk menyajikan atau menerima jasa atau ketika mengadakan barang-
       barang, jasa atau material.

   02. Saya bersama ini menjamin bahwa klausul mengenai tanggal dan jumlah
       pembayaran yang tertera dalam surat perjanjian kerja atau kontrak akan
       dilaksanakan sesuai dengan kontrak atau perjanjian kerja bersangkutan

   03. Saya memegang teguh komitmen bahwa transparansi akan diterapkan di berbagai
       kegiatan yang dilaksanakan di bawah wewenang saya.

   04. Ketika melaksanakan tugas dalam wewenang saya selama pelaksanaan dan bahkan
       setelah penyelesaian proyek Sistem Integritas, saya tidak akan membiarkan situasi
       apapun yang bertentangan dengan berfungsinya sistem integritas.

   05. Saya akan menyediakan rincian informasi secepat mungkin ketika diminta oleh
       perseorangan, lembaga, atau organisasi yang berkepentingan berkaitan dengan hal-
       hal dan kegiatan yang berada di dalam kewenangan saya.

   06. Saya bersedia memberikan keterangan, baik lisan maupun tertulis kepada tim
       pengawas terpadu, apabila ada pengaduan yang menyangkut diri saya ataupun
       organisasi di bawah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan janji ini saya buat dengan sesungguhnya. Atas pelanggaran atas janji
saya ini, saya setuju untuk menerima segala akibat sesuai dengan hukum yang berlaku di
Indonesia.
Nama, Jabatan, Tanda tangan

(berlaku bagi Ketua KPU, Wk Ketua KPU, Sek Um, Wa Sek Um, Ka Biro, Wa Ka Biro,
Ka Bag, Ketua dan Perangkat KPU Daerah yang menanda tangani atau melakukan proses
pengadaan)



                       MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
                (PELAKSANAAN BARANG DAN JASA ) DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIIK
                                                                                        18


TITIK DASAR MONITORING PAKTA INTEGRITAS


   P.1                                                           P.2

        Pengusaha                                                 Panitia/Birokrat


  M.3                                              M.4

   Penyusunan dokumen                             Penyiapan kriteria
     Prakualifikasi dan
   dokumen penawaran                              prakualifikasi penyusunan


                              M.5

             Proses prakualifikasi dan pengambilan dokumen

             lelang, penjelasan, proses penyampaian dan

                                                                       M.8

    M.6                                        M.7                     Pengumuman
                                                   Evaluasi
      Sanggahan                                     [PM]               calon pemenang
        [PM]

                            M.9


                           Penandatanganan kontrak



 Mekanisme Monitoring Pakta Integritas disusun dan dimonitor melalui
 penyusunan daftar simak masing-masing kegiatan dan dilaksanakan oleh
 tim gabungan yang terdiri dari Satuan Pengawasan Internal (SPI),
 masyarakat pemerhati pengadaan barang dan jasa di Indonesia

  Note : P : Pakta Integritas
         M: Monitoring
         PM: Adanya Partisipasi Masyarakat




                     MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
              (PELAKSANAAN BARANG DAN JASA ) DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIIK
                                                                                    19




MONITORING PAKTA INTEGRITAS
UNTUK MITRA KERJA/PENGUSAHA

       1) Proses Prakualifikasi
       Dapat menyediakan data perusahaan, personel, pengalaman,
       keuangan dan reputasi




       2) Penyusunan Dokumen Lelang
       Berusaha mempengaruhi Panitia dalam penyusunan dokumen
       lelang
       3) Anwijzing/Memasukan Dokumen Penawaran
       Adakah kemungkinan mengadakan kerjasama ilegal dengan para
       mitra kerja lainnya




       4) Penawaran Penyusunan Dokumen
       Apakah mereka melakukan sendiri/memberikan kuasa kepada orang
       yang tidak bertanggungjawab

       5) Pemberian Jaminan Lelang
       Melakukan kesengajaan developing/penipuan dokumen lelang                PM



       6) Dokumen Penawaran
       Apakah mereka berusaha untuk menang melalui kerjasama ilegal dengan
       panitia




       7) Proses Penunjukan
       Apakah mereka melakukan untuk kepentingan sendiri
           1. Mempercepat / memperlambat proses penunjukan.
           2. Memberikan dokumen2 palsu pada proses penjaminan
               perusahaan




       8) Pelaksanaan Pekerjaan
       Dalam pelaksanaan apakah pelaksana lapangan sesuai dengan spesifikasi
       teknis
            •  Apabila terjadi penyimpangan, apakah mereka akan merasa
               aman/mendapatkan jaminan dari pengguna jasa dalam proses
               pelaksanaan untuk tidak diungkit melakukan kerjasama ilegal
            •  Apakah penyimpangan dalam pelaksanaan, itu suatu
               kesengajaan dengan melakukan kerjasama ilegal dengan
               pengguna jasa


               MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
        (PELAKSANAAN BARANG DAN JASA ) DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIIK
                                                                                             20




MONITORING PAKTA INTEGRITAS
UNTUK PANITIA
       1)   Pengangkatan Panitia
            Apakah mendapat beban khusus ?

       2)    Penyusunan Dokumen Prakualifikasi
                •   Menerima tugas sesuai dengan yang berlaku
                •   Kriteria di dokumen prakualifikasi dapat menunjuk-kan kualifikasi
                    yang sebenar-benarnya dari mitrakerja
                •   Melaksanakan evaluasi sesuai dengan kriteria khusus
                •   Bekerja secara profesional atau menyerahkan tugas tsb kepada
                    mitra kerja atau menyusun dokumen tidak sempurna atau
                    memasukan kriteria evaluasi tambahan disebabkan
                    ketidaktahuan/kesengajaan                                           P
                                                                                        M
       3)   Proses Penyusunan OE (owner estimate/perkiraan sendiri)
                •    Panitia secara profesional menyusun OE sendiri atau diserahkan
                     kepada mitra kerja.
                •    Melakukan rekayasa negatif dlm penyusunan OE. Misalnya:
                     penggelembungan OE
                •    Penyusunan OE awal tanpa dikoreksi atau melakukan cek & ricek
                     terhadap perhitungan OE sampai pemasukan penawaran
                •    Melakukan manipulasi terhadap waktu & tempat pada proses
                     pemasukan & evaluasi
                •    Bekerja secara profesional atau pesanan                                PM
                •    Dalam melaksanakan pesanan tsb melakukan kecurangan
                •    Jika menjumpai kekurangan; dibiarkan atau melakukan penegakan
                     sesuai dgn pengadaan yg sehat




       4) Proses Sanggahan
            •   Senang mendapat sanggahan atau panitia memproses sanggahan itu
                dengan seenaknya.
            •   Melakukan kekeliruan terhadap proses

       5)   Proses Rapat Sebelum Penunjukan Pemenang
                •   Melaksanakan tugas atau melakukan penyimpangan yang disengaja
                •   Membiarkan kesalahan pemenang untuk kepentingan kelompok.




                   MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
            (PELAKSANAAN BARANG DAN JASA ) DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIIK
                                                                                        21


MONITORING PAKTA INTEGRITAS
UNTUK PIMPINAN PROYEK

      1) Penyusunan Anggaran
              •   Anggaran masing2 paket pekerjaan diproses secara profesional utk
                  mark-up/pengelembungan berdasarkan pesananan tertentu
              •   Adakah keinginan untuk memberikan pekerjaan kepada ‘kelompok’
                  mll kriteria perpaketan
              •   Pada pengangkatan panitia, adakah maksud-maksud tertentu

      2) Penyusunan Dokumen Lelang
          • Apakah sudah dikaji kriteria yang disusun secara profesional oleh panitia
              atau dokumen tsb sudah sengaja dibiaskan


      3) Penyusunan Perkiraan Biaya (Owner Estimate)
          • Peserta tender dipilih secara profesional oleh panitia/merupakan
             ‘kelompok terpilih’

      4) Perkiraan Biaya (Owner Estimate)
          • Apakah setuju nilai yang disampaikan oleh panitia/terlalu kecil.
          • Apakah pemasangan iklan, Pimpro memberikan saran/mengendali-
              kan/menyerahkan sepenuhnya kepada Panitia.
          • Pengambilan dokumen, apakah Pimpro sepenuhnya mengetahui dokumen
              lelang yang dibagikan kepada mitra kerja
          • Pada evaluasi, apakah Pimpro secara profesional mengetahui tugas panitia
              dlm melakukan evaluasi/mengendalikan (evaluasi proforma saja)
          • Mendapat pesanan untuk memenangkan suatu proyek



      5) Penandatanganan kontrak
          • Dilakukan secara sempurna/proforma/kekeliruan tapi dibiarkan




                MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
         (PELAKSANAAN BARANG DAN JASA ) DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIIK
                                                                                  22


MONITORING PAKTA INTEGRITAS
UNTUK BIROKRAT

      1.   Apakah para birokrat mempengaruhi pengangkatan panitia untuk
           maksud-maksud tertentu.


      2.   Apakah para birokrat memberikan komitmen tidak tertulis kepada mitra
           usaha untuk mendapatkan penugasan dari proyek



      3.   Apakah birokrat itu itu puas terhadap hasil dari panitia dan Pimpro



      4.   Memiliki benefit kemenangan salah satu peserta



      5.   Pernah/mengharapkan suatu cara tertentu dari salah satu methode
           pengadaan untuk dipergunakan dalam proses pekerjaan



      6.   Kalau birokrat itu adalah penentu salah satu pemenang karena nilai-
           nilainya apakah penentuan itu sepenuhnya ia yang mengarahkan/hasil
           dari panitia



      7.   Adakah kedekatan dengan pemenang tersebut




                      MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
                   PENGADAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK
                                                                                                             23



DAFTAR SIMAK
            PROYEK:
            PEKERJAAN:
            LINGKUP:
            DAFTAR SIMAK:                           01. PENYUSUNAN PRAKUALIFIKASI


                                                                                           PEMENUHAN
    URAIAN                                                                                 PERSYARATAN
                                                                                           SUDAH TANGGAL ACUAN
1   Pengumuman dilakukan secara luas melalui:                                                              03
    a. Papan pengumuman proyek ……………………………
    b. Media cetak dan/atau mengirim undangan kepada rekanan
    c. Pemberitahuan kepada AKI, GAPENSI dan KADIN …………
2   Dokumen prakualifikasi termasuk kriteria evaluasi prakualifikasi telah disiapkan dan
    dikirim ke pejabat yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan ………
3   Dokumen prakualifikasi telah disetujui oleh Pejabat yang berwenang
4   DRT telah disetujui oleh Pejabat yang berwenang …………………

                   Tanggal
                   Yang mengisi Daftar Simak
                   (Status/Jabatan)
                   Tanda tangan

                   Nama
                   NIP




                                MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
                             PENGADAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK
                                                                                                         24


            PROYEK:
            PEKERJAAN:
            LINGKUP:
            DAFTAR SIMAK:                          02. PENGUMUMAN PELELANGAN


                                                                                       PEMENUHAN
    URAIAN                                                                             PERSYARATAN
                                                                                       SUDAH TANGGAL ACUAN
a   Hal-hal yang perlu dimuat dalam pengumuman                                                         05
         • Nama instansi yang akan mengadakan pelelangan
         • Uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan
         • Syarat-syarat peserta lelang
         • Tempat, hari dan waktu untuk mendaftarkan diri sebagai peserta
         • Tempat, hari dan waktu pemberian penjelasan mengenai dokumen lelang
              dan keterangan lainnya
         • Tempat, hari dan waktu pelelangan akan diadakan
         • Tempat, hari dan waktu penyampaian dokumen penawaran
         • Alamat tujuan dokumen penawaran
b   Tenggang waktu yang dimuat dalam pengumuman:
         • Antara hari pengumuman lelang dengan hari pendaftaran sekurang-
              kurangnya tiga hari kerja dan tidak melebihi lima hari kerja
         • Antara hari pendaftaran dan hari pengambilan dokumen lelang, sekurang-
              kurangnya tiga hari kerja tidak melebihi lima hari kerja
         • Antara hari pengambilan dokumen lelang dan hari pemberian penjelasan
              sekurang-kurangnya tiga hari kerja dan tidak melebihi empat hari kerja
         • Antara hari pemberian penjelasan dengan hari pemasukan penawaran
              sekurang-kurangnya tujuh hari kerja
c   Diumumkan secara luas:
    Untuk rekanan golongan K1 dan K2, melalui:
       Siaran radio pemerintah daerah/swasta setempat
       Media cetak/surat kabar yang beredar diwilayah Kabupaten/Kodya setempat
       Papan pengumuman resmi untuk umum di ibukota Kabuoaten/Kotamadya yang
       bersangkutan
    Untuk rekanan golongan M, melalui:
       TV/Radio Pemerintah/Swasta yang mempunyai jangkauan pemirsa/pendengar di
       seluruh propinsi yang bersangkutan
       Media cetak/surat kabar yang mempunyai jangkauan pembaca diseluruh propinsi
       yang bersangkutan
       Papan pengumuman resmi untuk umum di ibukota propinsi yang bersangkutan
    Untuk rekanan golongan B, melalui:
       TV/Radio pemerintah/swasta yang mempunyai jangkauan pemirsa/pendengar di
       seluruh Indonesia
       Surat kabar yang mempunyai jangkauan pembaca diseluruh Indonesia
       Papan pengumuman resmi ditempat strategis di ibukota propinsi yang
       bersangkutan.
       Papan pengumuman Sekretariat KPU Jalan Imam Bonjol, Jakarta
    Melalui buletin khusus/buletin yang sudah ada bagi instansi yang frekwensi
    pelelangannya tinggi

                  Tanggal
                  Yang mengisi Daftar Simak
                  (Status/Jabatan)
                  Tanda tangan

                  Nama
                  NIP

                               MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
                            PENGADAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK
                                                                                                           25

            PROYEK:
            PEKERJAAN:
            LINGKUP:
            DAFTAR SIMAK:                        03. PENDAFTARAN CALON PESERTA


                                                                                         PEMENUHAN
    URAIAN                                                                               PERSYARATAN
                                                                                         SUDAH TANGGAL ACUAN
    Calon peserta lelang umum yang mendaftar, mengambil dokumen prakualifikasi
    pada tempat yang telah ditentukan
    Calon peserta lelang umum yang telah memiliki sertifikat ,dan telah lulus
    prakualifikasi yang diselenggarakan panitia
    Calon peserta lelang terbatas yang telah terdaftar adalah rekanan yang memiliki
    sertifikat .
    Calon peserta yang mendaftar telah diseleksi dan dimasukkan ke dalam DRT-U
    DRT-U yang dimaksud dalam butir d, disusun dari:
1   Untuk lelang terbatas yang diikuti rekanan kualifikasi B:
    DRT-U disusun/diambil dari rekanan yang telah mendaftar, yang telah diteliti sisa
    kemampuan nyatanya , dan telah diteliti kinerjanya berdasarkan monitoring yang
    dilakukan oleh asosiasi perusahaan yang dikeluarkan secara periodik, serta telah
    diteliti pemenuhan persyaratan khususnya (apabila diperlukan)
2   Untuk lelang umum yang diikuti rekanan kualifikasi B:
    DRT-U disusun berdasarkan hasil kualifikasi yang diadakan panitia
3   Untuk lelang terbatas yang diikuti rekanan kualifikasi M:
    DRT-U disusun/diambil dari rekanan yang telah mendaftar, yang telah diteliti sisa
    kemapuan nyatanya berdasarkan kinerjanya (PK) yang telah dikeluarkan , serta telah
    diteliti pemenuhan persyaratan khususnya apabila diperlukan
4   Untuk lelang umum yang diikuti rekanan kualifikasi M:
    DRT-U disusun dari rekanan seperti tersebut dalam butir 3 n yang memnuhi
    kualifikasi berdasarkan hasil kualifikasi yang diadakan oleh panitia
5   Untuk lelang terbatas yang diikuti rekanan kualifikasi K1 dan K2:
    DRT-U disusun/diambil dari rekanan yang telah mendaftar, yang telah diteliti Sisa
    Kemampuan Nyata (SKN) yang dihitung sendiri oleh rekanan, dan diteliti PK-nya,
    serta persyaratan khususnya (apabila diperlukan)
    Untuk lelang umum yang diikuti rekanan kualifikasi K1 dan K2:
    DRT-U disusun dari rekanan seperti tersebut dalam butir 5, yang memenuhi
    kualifikasi berdasarkan hasil kualifikasi yang diadakan oleh panitia

                  Tanggal
                  Yang mengisi Daftar Simak
                  (Status/Jabatan)
                  Tanda tangan

                  Nama
                  NIP




                               MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
                            PENGADAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK
                                                                                                          26



            PROYEK:
            PEKERJAAN:
            LINGKUP:
            DAFTAR SIMAK:               04. UNDANGAN LELANG & PENGAMBILAN DOKUMEN
                                                          LELANG


                                                                                        PEMENUHAN
    URAIAN                                                                              PERSYARATAN
                                                                                        SUDAH TANGGAL ACUAN
a   Rekanan yang diundang adalah rekanan yang tercantum dalam DRT-U                                     04
b   Semua rekanan yang tercantum dalam DRT-U telah diundang untuk mengambil
    dokumen lelang dan mengikuti pelelangan
c   Pelelangan tidak dapat dilanjutkan dan harus diulang karena rekananyang tercantum
    dalam DRT-U kurang dari 3
d   Bila setelah pelelangan diulang karena DRT-U kurang dari 3 tetapi ternyata tetap
    kurang dari yang dipersyaratkan, maka panitia membuat Berita Acara dan
    menyampaikannya kepada pimpro/pimbagpro, untuk selanjutnya oleh panitia
    diusulkan untuk dilakukan pengadaan dengan proses pemilihan langsung diantara
    pemilihan langsung rekanan yang telah tercatat dalam DRT-U tersebut
e   Peserta yang tercantum dalam DRT-U telah mengambil dokumen lelang dan telah
    menyetor biaya penyediaan dokumen lelang ke rekening kas negara (dalam hal
    pedoman mengharuskan, atau sebaliknya.)
f   Tenggang waktu antara hari pendaftaran dan hari pengambilan dokumen lelang
    adalah sekurang-kurangnya 3 hari kerja dan tidak melebihi 5 hari kerja

                  Tanggal
                  Yang mengisi Daftar Simak
                  (Status/Jabatan)
                  Tanda tangan

                  Nama
                  NIP




                                MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
                             PENGADAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK
                                                                                                               27



            PROYEK:
            PEKERJAAN:
            LINGKUP:
            DAFTAR SIMAK:                   05. PEMBERIAN PENJELASAN DOKUNEN LELANG


                                                                                           PEMENUHAN
    URAIAN                                                                                 PERSYARATAN
                                                                                           SUDAH TANGGAL ACUAN
a   Panitia memberikan penjelasan kepada para peserta lelang/rkanan, secara jelas dan
                                                                                                          08
    lengkap sehingga dapat diikuti dan dipahami oeh semua peserta lelang.
b   Penjelasan mengenai RKS, syarat peserta, dan tata cara penilaian pelalgan yang
    disyahkan oleh pimpro/pimbagpro dilakukan pada tempat dan waktu yang telah
    ditentukan, dihadiri oleh para calon peserta pelelangan atau wakil yang diberi kuasa
    untuk menghadiri rapat penjelasan.
c   Apabila peserta yang hadir kurang dari 2 (mewakili 2 perusahaan) acara penjelasan
    dibatalkan dan diulang
d   Apabila dipandang perlu, panitia dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara
    melakukan peninjauan lapangan.
e   Pemberian penjelasan mengenai dokumen lelang, pertanyaan dari para peserta, dan
    jawaban dari panitia, serta keterangan lain termasuk perubahannya dituangkan
    dalam berita acara yang ditanda tangani oleh panitia dan sekurang-kurangnya dua
    wakil dari calon peserta/rekanan
f   Apabila terjadi perubahan isi dokumen lelang, panitia menerbitkan adendum
    dokumen lelang yang merupakan dari Berita Acara dan merupakan bagian tak
    terpisahkan dari dokumen lelang.
g   Jika diperlukan penjelasan tambahan serta ketentuan yang timbul kemudian harus
    disampaikan kepada semua peserta dalam bentuk addenda.
h   Tenggang waktu antara hari pengambilan dokumen lelang dan hari pemberian
    penjelasan, sekurang-kurangnya 3 hari kerja dan tidak melebihi 4 hari kerja.

                  Tanggal
                  Yang mengisi Daftar Simak
                  (Status/Jabatan)
                  Tanda tangan

                  Nama
                  NIP




                                MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
                             PENGADAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK
                                                                                                                    28

               PROYEK:
               PEKERJAAN:
               LINGKUP:
               DAFTAR SIMAK:              06. PEMASUKAN & PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN


                                                                                                PEMENUHAN
   URAIAN                                                                                       PERSYARATAN
                                                                                                SUDAH TANGGAL ACUAN
1 Tata cara pemasukan dan pembukaan penawaran telah tercantum dalam dokumen
                                                                                                               09
  lelang dan telah dijelaskan pada waktu pemberian penjelasan.
  a. Pemasukan dokumen penawaran
       Tata cara pemasukan dokumen penawaran tercantum dengan jelas dalam
       dokumen lelang yaitu dengan sistem satu sampul, dua sampul atau dua tahap
       Rekanan yang dapat/berhak memasukkan penawaran adalah rekanan yang
       tercantum dalam DRT-U yang menerima/melebihi dokumen lelang dari panitia
  Pemasukan penawaran dengan sistem “satu sampul”
       • Keseluruhan dokumen penawaran dimasukkan kedalam satu sampul dalam
            dan sampul luar, yang mencakup semua persyaratan dan dokumen
            sebagaimana diminta dalam dokumen lelang yang akan dievaluasi oleh panitia
       • Dokumen penawaran mencakup surat penawaran yang dilengkapi dengan
            persyaratan administratif, teknis, daftar kuantitas dan harga serta lampiran lain
            sebagaimana disyaratkan dalam dokumen lelang.
       • Dokumen penawaran digunakan oleh panitia untuk menilai kualifikasi dan
            evaluasi calon pemenang pelelangan.
       • Pada sampul luar hanya dicantumkan alamat instansi atau proyek atau bagian
            proyek yang mengadakan pelelangan dan kata-kata dokumen penawaran
            pelelangan …..(jenis pekerjaan, tempat, hari, tanggal, bulan dan tahun, jam,
            akan diadakan pelelangan)
       • Sampul dalam dicantumkan pula alamat sipenawar selain hal-hal tersebut
            pada 4
       • Apabila penawaran melalui pos, sampul dalam tersebut pada angka 5
            dimasukkan kedalam sampul luar yang hanya dicantumkan alamat instansi
            atau proyek ataupun bagian proyek yang mengadakan pelelangan serta
            tempat, hari, tanggal, bulan, tahun, jam akan diadakan pelelangan
       • Dokumen penawaran tidak dikirim kepada anggota panitia atau pejabat,
            melainkan dikirim kepada alamat sebagaimana disebut pada butir 4 atau 6.
       • Dokumen penawaran disampaikan pada waktu yang telah ditentukan dan
            sekaligus dimasukkan ke dalam kotak tertutup yang terkunci dan disegel yang
            disediakan oleh panitia
       • Pemasukan penawaran tidak dilaksanakan pada hari besar/libur dan tidak
            dilaksanakan diluar jam kantor
2 Pembukaan Dokumen Penawaran                                                                                  09
  Penutupan Penyampaian Penawaran pada waktu yang telah ditentukan, panitia
  menyatakan dihadapan para peserta lelang atau wakil yang dapat surat kuasa bahwa
  saat penyampaian dokumen lelang telah ditutup dan tidak menerima lagi
  dokumen/keterangan susulan.
  Penunjukan saksi, Panitia meminta kesediaan wakil peserta lelang yang hadir sebagai
  saksi.
       • Apabila tidak terdapat dua wakil peserta dapat dilakukan oleh satu wakil
            peserta.
       • Apabila tidak terdapat wakil peserta lelang yang hadir, panitia menunda
            pembukaan kotak penawaran sampai waktu yang ditentukan
       • Apabila sampai waktu yang ditentukan, wakil peserta tetap tidak hadir,
            pembukaan kotak penawaran dinyatakan batal, dan pelelangan dinyatakan
            gagal, panitia membuat Berita Acara tentang pelelangan gagal.
3 Pernyataan OE telah diterima. Panitia menyatakan bahwa OE telah diterima, dan
                                                                                                               07
  ditunjukkan kepada peserta atau wakil peserta bahwa OE masih dalam sampul tertutup

                                   MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
                                PENGADAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK
                                                                                          29

 4 Pembukaan Penawaran. Pembukaan kotak penawaran dilakukan didepan para peserta
   lelang langsung setelah saat penutupan penyampaian penawaran, apabila:
         1. OE sudah berada pada panitia pelelangan.
         2. Paling sedikit dua penawar atau wakil penawar telah hadir (dalam hal proyek
             dibeayai melalui APBN).
 5 Perhitungan jumlah penawaran yang masuk. Setelah penawaran kotak penawaran
   dibuka, panitia dan menghitung jumlah sampul penawaran yang masuk (tidak dihitung
   surat pengunduran diri).
 6 Apabila dalam pengadaan jasa pemborongan ternyata penawaran yang masuk kurang
   dari 3 penawaran atau untuk pengadaan barang kurang dari 5 penawaran, pelelangan
   dinyatakan gagal dan penitia membuat Berita Acara dan melaporkan hal tersebut
   kepada pejabat yang menugaskan panitia.
 7 Pembukaan Dokumen Penawaran. Semua dokumen penawaran yang meliputi surat
   penawaran dan lampiran-lampiran beserta keterangan lainnya, sebagaimana tercantum
   dalam dokumen lelang oleh panitia diperiksa, ditunjukkan dan dibacakan dihadapan
   para peserta.
 8 Apabila dokumen penawaran yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang telah lengkap,
   maka penawaran yang bersangkutan dinyatakan lengkap, dan apabila dokumen
   penawaran yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang tidak lengkap, penawaran yang
   bersangkutan dinyatakan tidak lengkap.
 9 Pemberian kesempatan melihat dokumen penawaran Para peserta diberikan
   kesempatan untuk melihat dokumen penawaran yan disampaikan kepada panitia.
10 Penawaran dinyatakan ditolak:
   Panitia menyatakan penawaran ditolak saat pembukaan penawaran
         a. Penawaran tidak tercantum pada DRT-U atau tidak membeli/memperoleh
             dokumen lelang dari panitia
         b. Pengiriman penawaran via pos tidak memnuhi persyaratan yang ditetapkan
             dalam ketentuan umum
         c. Dokumen penawaran dikirim melalui anggota panitia atau pejabat instansi
             yang bersangkutan
         d. Penawaran disampaikan diluar batas waktu yang ditetapkan
         e. Alamat tujuan penawaran pada surat penawaran tidak sesuai dengan
             ketentuan dalam dokumen lelang
11 Penawaran dinyatakan ditolak saat pembukaan apabila:
         a. Penawar tidak melengkapi materai, tanggal, tandatangan pada surat
             penawaran sampai batas waktu penutupan acara pembukaan.
         b. Penawaran dinyatakan tidak lengkap berdasarkan syarat administrasi yang
             ditetapkan dalam dokumen lelang.
         c. Angka dana huruf yang tercantum dalam surat penawaran tidak sama
12 Seluruh surat penawaran yang asli termasuk daftar kuantita dan harga diparaf oleh
   panitia dan saksi. Tanpa ada penundaan, dan diberi tanggal.
13 Pembukaan OE, panitia membuka dan menulis dipapan tulis besarnya OE
14 Laporan bila harga diatas dana tersedia Apabila semua harga penawaran diatas dana
   yang tersedia, maka panitia pelelangan melaporkan kepada pejabat yang memberi
   tugas dengan melampirkan Berita Acara pembukaan penawaran, selanjutnya pejabat
   mengadakan pelelangan ulang.
15 Pembuatan Berita Acara Pembukaan Penawaran Setelah semua penawaran dibaca dan
   ditetapkan gugur/tidaknya panitia segera membuat berita acara pembukaan dokumen
   penawaran Berita Acara dibaca dengan jelas dan ditandatangani oleh panitia dan wakil
   peserta.

                    Tanggal
                    Yang mengisi Daftar Simak
                    (Status/Jabatan)
                    Tanda tangan

                    Nama
                    NIP


                                  MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
                               PENGADAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK
                                                                                                             30



            PROYEK:
            PEKERJAAN:
            LINGKUP:
            DAFTAR SIMAK:                             07. EVALUASI PENAWARAN


                                                                                         PEMENUHAN
    URAIAN                                                                               PERSYARATAN
                                                                                         SUDAH TANGGAL ACUAN
1   Evaluasi administrasi: Penawaran dinyatakan gugur/tidak gugur administrasi setelah
                                                                                                        10
    panitia meneliti persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam dokumen lelang
         • Jaminan penawaran
         • Surat penawaran
         • Daftar kuantitas dan harga
         • Analisis harga satuan
         • Dokumen lainnya yan dipersyaratkan
2   Evaluasi Teknis
    a. Panitia melaksanakan evaluasi teknis terhadap penawaran-penawaran yang
    memenuhi persyaratan administrasi
    b. Evaluasi teknis dilaksanakan terhadap (bila diminta dalam dokumen lelang):
         • Methode pelaksanaan
         • Jadwal waktu pelaksanaan
         • Daftar penggunaan peralatan dan penggunaan tenaga kerja
         • Spesifikasi teknis
         • Daftar personil inti
         • Bagian pekerjaan yang akan di sub-kontrakkan
         • Dokumen teknis lainnya yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang
    c.Penawaran dinyatakan memenuhi syarat teknis/gugur teknis setelah dokumen-
    dokumen yang tersebut pada butir 20 di atas nilai pemenuhan persyaratannya
    berdasarkan ketentuan dalam dokumen lelang
3   Evaluasi Harga
    Evaluasi harga dilaksanakan terhadap penawaran-penawaran yang memenuhi
    persyaratan administrasi dan teknis
    Yang dinilai dalam evaluasi harga adalah:
         • Koreksi arithmatik
         • Kewajaran harga penawaran
         • Perlakuan preferensi harga
         • Subkontrak kepada usaha kecil/ koperasi
         - Penawaran dinyatakan memenuhi syarat teknis/gugur teknis setelah
              dokumen-dokumen yang tersebut pada butir 2 di atas nilai pemenuhan
              persyaratannya berdasarkan ketentuan dalam dokumen lelang
4   Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan
    a. Selesai melakukan evaluasi panitia pelelangan membuat Berita Acara Hasil
         Pelelangan (BAHP) yang memuat hal-hal sebagai berikut:
         1. Nama semua penawar dan besarnya harga penawaran asli dan atau/ harga
              penawaran terkoreksi dari masing-masing penawar
         2. Methode evaluasi yang digunakan
         3. Unsur-unsur yang dievaluasi
         4. Rumus yang digunakan
         5. Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal
              pelaksanaan pelelangan
         6. Tanggal dibuatnya Berita Acara serta jumlah penawar yang memenuhi
              syarat dan tidak memenuhi (gugur) pada setiap tahapan evaluasi
    b. Berita Acara Hasil Pelelangan ditandatangani oleh Ketua Panitia dan semua
         anggota, atau sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota panitia

                                MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
                             PENGADAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK
                                                                                        31

5   Usulan Calon Pemenang
    a. Panitia mengusulkan tiga calon pemenang kepada pejabat yang berwenang
        menetapkan pemenang lelang
    b. Keputusan mengenai calon pemenang diambil oleh panitia dalam satu rapat
        yang dihadiri oleh lebih dua pertiga dari jumlah anggota
    Apabila pada rapat pertama tidak mencapai kuarum, pada rapat berikutnya diambil
    keputusan bilamana dihadiri oleh lebih dari separoh jumlah anggota
    c. Usulan calon pemenang pelelangan harus memuat: Nama dan alamat, jumlah
        harga penawaran dan /atau nilai penawaran setelah dievaluasi, dan nomor wajib
        pajak (NPWP) dari setiap perusahaan yang diusulkan sebagai calon pemenang
    d. Usulan calon pemenang dilampiri dengan:
        1. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan
        2. Berita Acara Pembukaan Penawaran
        3. Berita Acara Hasil Pelelangan
        4. Berkas penawaran yang nilainya rendah dari yang diusulkan baik yang
             gugur administrasi, teknik maupun gugur harga
        5. Resume berkas usulan penetapan pemenang pelelangan
        6. Dokumen lelang lengkap
        7. OE/HPS yang disahkan
        8. Undangan/DRT-U
    e. Tembusan laporan disampaikan kepada Inspektorat Jendral
    f. Calon pemenang lelang ditetapkan oleh panitia selambat-lambatnya tujuh hari
        kerja setelah pembukaan penawaran dalam sistem satu sampul, atau setelah
        pembukaan sampul II pada sistem dua tahap
    g. Khususnya untuk pengadaan pekerjaan yang sifatnya tidak sederhana, batas
        waku tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan panitia
    h. Dalam hal dua peserta atau lebih mengajukan harga yang sama, panitia memilih
        peserta yang menurtut pertimbangannya mempunyai kecakapan dan
        kemampuan yang lebih besar Hal ini harus dicatat dalam Berita Acara

                  Tanggal
                  Yang mengisi Daftar Simak
                  (Status/Jabatan)
                  Tanda tangan

                  Nama
                  NIP




                               MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
                            PENGADAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK
                                                                                                             32



            PROYEK:
            PEKERJAAN:
            LINGKUP:
            DAFTAR SIMAK:                              08. PENETAPAN PEMENANG


                                                                                           PEMENUHAN
    URAIAN                                                                                 PERSYARATAN
                                                                                           SUDAH TANGGAL ACUAN
1   Pemenang lelang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan pemenang
    lelang yaitu:
                       sampai dengan 50 mi oleh Pimpro
                       Diatas 50 mi oleh sekum
2   Pejabat yang berwenang dlam menetapkan pemenang lelang menyetujui usulan
    calon pemenang yang ditetapkan panitia
3   Apabila pejabatbyang berwenang mentapkan pemenang lelang tidak sependapat
    dengan calon-calon pemenang lelang dan cadangan yang diusulkan panitia, pejabat
    tersbut melaporkan perbedaaan pendapat tersebut alasannya kepada ketua KPU
    untuk disidangkan dcalam sidang paripurna
4   Hasil sidang paripurna dapat berupa:
         1. Persetujuan atas usulan penetapan pemenang lelang yang dibuat oleh
               panitia. Persetujuan ini disampaikan kepada pejabat yang berwenang
               menetapkan pemenang lelang
         2. Perintah agar panitia melakukan evaluasi ulang sesuai dengan petunjuk
               apabila ternyata terdapat kekliruan paniia Surat yang berisi perintah ini
               disampaikan kepada pimpro/pimbagpro
5   Pemimpin proyek/bagian proyek menetapkan pemenang lelang dalam waktu
    selambat-lambatnya tujuh hari kerja
6   Sekum menetapkan pemenang dalam waktu selambat-lambatnya empat belas hari
    kerjauntuk pekerjaan senilai diatas 50 mi
7   Panitia mengembalikan surat jaminan penawaran kepada peserta yang tidak menjadi
    calon pemenang selambat-lambatnya dalam waktu tiga hari terhitung sejak tanggal
    penetapan pemenang lelang tersebut

                  Tanggal
                  Yang mengisi Daftar Simak
                  (Status/Jabatan)
                  Tanda tangan

                  Nama
                  NIP




                                MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
                             PENGADAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK
                                                                                                              33



            PROYEK:
            PEKERJAAN:
            LINGKUP:
            DAFTAR SIMAK:              09. PENGUMUMAN PEMENANG LELANG & SANGGAHAN
                                                         PESERTA


                                                                                          PEMENUHAN
    URAIAN                                                                                PERSYARATAN
                                                                                          SUDAH TANGGAL ACUAN
1   Keputusan pejabat yang berwenang tentang penetapan pemenang lelang
    diumumkan oleh panitia selambat-lambatnya dua hari kerja setelah diterima                            11
    keputusan tersebut
2   Peserta yang keberatan atas penetapan pelelangan diberikan kesempatan untuk
    mengajukan sanggahan secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu empat hari
    kerja setelah hari pengumuman pemenang
3   Sanggahan ditujukan kepada atasan langsung dari pejabat yang berwenang,
    menetapkan pemenang lelang Dalam hal yang berwenang menetapkan pemenang
                                                                                                         12
    lelang adlah Direktur Jendral/Pejabat setingkat, maka sanggahan ditujukan kepada
    Menteri
4   Peserta pelalangan hanya dapat mengajukan sangahan jika terjadi kekeliruan panitia
    dalam pelaksanaan prosedur pelelangan, dan atau ternyata panitia baik secara
                                                                                                         12
    individu maupun bersama-sama melakukan kolusi dengan rekanan tertentu sehingga
    merugikan rekanan lainnya
5   Bila ada sanggahan yang menyangkut prosedur maupun adanya kolusi, maka panitia
    lelang bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh proses pelelangan dan hasil                         12
    evaluasi yang dilakukannya
6   Panitia lelang wajib menyampaikan bahan-bahan, baik secara ertulis maupun lisan
    yang berkaitan dengan sanggahan peserta yang bersangkutan, kepada atasan
    pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang, untuk dapat memberikan
    jawaban atas sanggahan tersebut
7   Pelelangan Ulang
    a. Pelelangan dinyatakan gagal dan harus diulang, apabila salah satu dari hal-hal
          dibawah ini terjadi:
          • Harga penawaran terendah melebihi harga standar yang telah ditetapkan
               oleh lembaga yang berwenang
          • Harga penawaran terendah melebihi dana yang tersedia
          • Berdasarkan analisa tertulis yang dilakukan panitia ternyata tidak ada
               penawar yang menawarkan harga wajar dan teknis yang dapat
               dipertanggung jawabkan
          • Sanggahan terhadap pelaksanaan proedur, pelelangan ternyata benar,
               atau setelah diadakan pemeriksaaan oleh pejabat pengawasan fungsional
               trehadap sanggahan/laporan adanya kolusi antara panitia/anggota panitia
               dengan rekanan tertentu yang merugikan rekanan lainnya ternyata benar
          • Pelaksanaan pelelangan tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan
               dalam dokumen lelang
          • Pemenang urutan pertama, kedua dan ketiga tidak bersedia untuk ditunjuk
               sebagai pelaksana pekerjaan
    b. Bila pelelangan dinyatakan gagal, atas permintaan pemimpin proyek/pemimpin
          bagian proyek mengadakan pelelangan ulang
    c. Panitia pelelangan ulang disebabkan huruf a butir 4 dan butir 5 dibentuk panitia
          pelelangan yang baru
    d. Pelelangan ulang hanya dapat dilakukan satu kali
    e. Pelelangan ulang dilakukan selambat-lambatnya lima hari kerja setelah
          pelelangan dinyatakan gagal
    f. Dalam hal pelelangan ulang harus diadakan kerena sanggahan dari rekanan
          ternyata benar, pelaksanaan pelelangan tidak sesuai dengan ketentuan yang

                                MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
                             PENGADAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK
                                                                                      34


     ditetapkan dalam dokumen lelang; dan pemenang urutan pertama, kedua dan
     ketiga tidak bersedia untuk ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan, pelelangan
     ulang diselenggarakan dengan mengundang peserta lelang yang baru
     disamping peserta lelang sebelumnya
g.   Bila pelelangan gagal, pengadaan dilakukan melalui cara pemilihan langsung
     diantara rekanan yang lulus administrasi dan teknis, negosiasi harga dilakukan
     terhadap semua peserta secara terpisah pemenangnya adalah peserta dengan
     nilai ternegosiasi terendah
h.   Dalam pelelangan ulang dimungkinkan mengurangi volume atau penyesuaian
     spesifikasi teknis sepanjang terjadi hal seperti pada huruf angka 1, 2, dan 3
     sepanjang tidak merubah pencapaian sasaran fungsional/manfaat pekerjaan
     yang bersangkutan

              Tanggal
              Yang mengisi Daftar Simak
              (Status/Jabatan)
              Tanda tangan

              Nama
              NIP




                            MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
                         PENGADAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK
                                                                                                           35



            PROYEK:
            PEKERJAAN:
            LINGKUP:
            DAFTAR SIMAK:                           10. RAPAT PRAPENUNJUKKAN


                                                                                         PEMENUHAN
    URAIAN                                                                               PERSYARATAN
                                                                                         SUDAH TANGGAL ACUAN
1   Rapat Pra Penunjukan perlu diselenggarakan terutama apabila dari evaluasi
    penawaran masih ada masalah-masalah yang perlu dijelaskan kepada penawar,
    namun demikian substansi penawaran tak boleh berubah
2   Masalah-masalah yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Rapat Pra Penunjukan
    antara lain:
    Mengingatkan pemasok agar segera menyiapkan jaminan pelaksanaan (Peformance
    Bond) yang nilai serta masa berlakunya sesuai dengan dokumen lelang, diingatkan
    pula bahwa batas waktu penyerahan jaminan pelaksanaan selambat-lambatnya
    empat belas hari kerja sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Rapat Pra
    Penunjukan
    Apabila sampai dengan batas waktu tersebut ternyata pemasok yang bersangkutan
    tidak mampu menyediakan jaminan pelaksanaan maka pimpro/pimbagpro setelah
    mengirim suarat tegoran sebanyak dua kali dengan selang waktu masing-masing
    satu inggu, tetapi tidak ada anggapan dari pihak pemasok, maka pimpro/pimbagpro
    agar segera melaporkan ke atasan langsung untukmelakukan tugas sesuai dengan
    dok lelang/kontrak
    Apabila dalam penawaran ada harga satuan yang “Unbalanced”, maka perlu
    dijelaskan bahwa harga satuan pekerjaan tersebut hanya berlaku sampai dengan
    jumlah volume yang tertera dalam Bill Of Quantity Untuk volume selebihnya harga
    satuan akan ditetapkan/dinegosiasi oleh panitia
    Apabila dalam kontrak terdapat klausal mengenai “Eskalasi Harga”, perlu diingatkan
    keambali kepada pemasok bahwa klausal ini hanya berlaku untuk pekrjaan yang
    merupakan major pay item (pekejaan utama)
    Meneguhkan hal-hal yang masih perlu dikonfirmasikan sebagai hasil klarifikasi dan
    evaluasi penawaran (sesuai dengan Berita Acara Klarifikasi)

                  Tanggal
                  Yang mengisi Daftar Simak
                  (Status/Jabatan)
                  Tanda tangan

                  Nama
                  NIP




                                MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
                             PENGADAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK
                                                                                                               36



            PROYEK:
            PEKERJAAN:
            LINGKUP:
            DAFTAR SIMAK:                            11. PENUNJUKKAN PEMENANG


                                                                                           PEMENUHAN
    URAIAN                                                                                 PERSYARATAN
                                                                                           SUDAH TANGGAL ACUAN
1   Pemimpin proyek/bagian proyek menunjuk pemenang lelang yang sesuai dengan
                                                                                                          13
    peneteapan pemenang sebagai pelaksana pekerjaan, apabila:
          • ternyata tidak ada sanggahan, atau
          • sangaahan ternyata tidak benar, atau
          • sanggahan diterima diluar batas waktu masa sanggahan, atau
          • tembusan jawaban atas sanggahan telah diterima, yang menyatakan
              bahwa sanagahan dari peserta tidak dapat diterima dan/atau dinyatakan
              tidak benar
    Apabila pemenang yang bersangkutan mengundurkan diri, pengunduran diri tersebut
    dilakukan dengan alasan yang dapat diterima, diterima Proyek menunjuk Pemenang
    cadangan I
    Terhadap rekanan yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan karena menang dalam
    pelelangan, tetapi rekanan tersebut mengundurkan diri dengan alasan yang tidak
    dapat diterima dikenakan sangsi berupa tidak diperbolehkan mengikuti pelelangan
    barang/jasa sesuai dengan kualifikasinya selama satu tahun dan jaminan lelang disita
    untuk negara
    Apabila calon urutan pertama mengundurkan diri, penunjukkan dilakukan kepada
    calon pemenang urutan kedua sesuai dengan harga yang ditawarkan calon
    pemenang kedua tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:
          • Harga penawaran calon pemenang kedua tidak melebihi OE
          • Penunjukkan calon pemenang kedua tersebut telah mendapat
              persetujuan/penetapan dari pejabat yang berwenang menetapkan
              pemenang lelang
          • Jaminan penawaran dari pemenang pertama menjadi milik negara
3   Apabila calon pemenang kedua juga mengundurkan diri, penunjukkan dilakukan
    kepada calon pemenang urutan ketiga sesuai dengan harga yang ditawarkan calon
    pemenang ketiga tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:
          • Harga penawaran calon pemenang ketiga tidak melebihi OE
          • Penunjukkan calon pemenang ketiga tersebut telah mendapat
              persetujuan/penetapan dari pejabat yang berwenang menetapkan
              pemenang lelang
          • Jaminan penawaran dari pemenang pertama dan calon pemenang kedua
              menjadi milik negara
4   Apabila calon pemenang ketiga juga mengundurkan diri, maka panitia harus
    melakukan pelalngan ulang, dengan ketentuan bahwa jaminan penawaran dari
    pemenang pertama, calon pemenang kedua dan calon pemenang ketiga menjadi
    milik negara
5   Pencairan jaminan penawaran merupakan penerimaan negara yang harus disetor ke
    Kas Negara
6   Surat keputusan penunjukaan pemenang harus dibuat paling lambat 10 (sepuluh)
    hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang Surat keputusan penunjukkan
    tersebut segera disampaikan kepada pemenang lelang
7   Surat keputusan penunjukkan pemenang disertai berita acara penjelasan, berita
    acara pembukaan dokumen penawaran, Berita acara hasil pelelangan dan surat
    perjanjian/kontrak disampaikan kepada:
          • Birokrat terkait
          • Rekanan yang bersangkutan (salinan otentik bermeterai)


                                MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
                             PENGADAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK
                                                                                           37


        •    Kantor Pelayanan Pajak
        •    Instansi lain yang bersangkutan dengan pelaksanaan perjanjian tersebut
             sesuai dengan keperluannya
        • Panitia (sebagai arsip)
8   Salah satu tembusan dari surat keputusan penunjukkan pemenang sebagaimana
    dimaksud pada huruf i butir 4 diatas disampaikan (tanpa lampiran perjanjian/kontrak)
    kepada aparat pengawasan fungsional

                  Tanggal
                  Yang mengisi Daftar Simak
                  (Status/Jabatan)
                  Tanda tangan

                  Nama
                  NIP




                                MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
                             PENGADAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK
                                                                                                          38



            PROYEK:
            PEKERJAAN:
            LINGKUP:
            DAFTAR SIMAK:                         12. KONTRAK, DOKUMEN KONTRAK &
                                                     PENANDATANGANAN KONTRAK


                                                                                        PEMENUHAN
    URAIAN                                                                              PERSYARATAN
                                                                                        SUDAH TANGGAL ACUAN
1   Bunyi pasal-pasal dalam kontrak sudah sesuai dengan ketentuan                                       14
2   Dokumen sudah benar-benar dan lengkap, serta mengikuti bentuk baku
3   Sebelum menandatangani kontrak, pemasok/ supplier yang bersangkutan sudah
    menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sesuai dengan ketentuan tentang:
    - Besarnya/nilainya jaminan ……………………………………………
    - Masa berlakunya …
    - Bank/Badan Penjamin…………………………………………………
4   Penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 hari kerja setelah terbitnya
    surat penunjukan pemasok pelaksana pekerjaan ……
5   Pimpro berdomisili di lokasi proyek dan pimbagpro berdomisili di lokasi pekerjaan

                   Tanggal
                   Yang mengisi Daftar Simak
                   (Status/Jabatan)
                   Tanda tangan

                   Nama
                   NIP




                                 MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
                              PENGADAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK
                                                                                                        39


            PROYEK:
            PEKERJAAN:
            LINGKUP:
            DAFTAR SIMAK:                         13. SURAT PERINTAH MULAI KERJA.


                                                                                    PEMENUHAN
    URAIAN                                                                          PERSYARATAN
                                                                                    SUDAH TANGGAL ACUAN
1   Notice To Proceed diterbitkan paling lambat 28 hari setelah penanda tanganan
                                                                                                   16
    kontrak ………
2   Commencement of Works diterbitkan paling lambat 60 hari setelah penanda
    tanganan kontrak …………………………………………………

                  Tanggal
                  Yang mengisi Daftar Simak
                  (Status/Jabatan)
                  Tanda tangan

                  Nama
                  NIP




                                MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
                             PENGADAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK
                                                                                                           40



            PROYEK:
            PEKERJAAN:
            LINGKUP:
            DAFTAR SIMAK:                        14. RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN


                                                                                       PEMENUHAN
    URAIAN                                                                             PERSYARATAN
                                                                                       SUDAH TANGGAL ACUAN
1   Pre-construction Meeting telah dilakukkan paling lambat 14 hari setelah
                                                                                                      16
    diterbitkannya SPMK oleh Pimpro/Pimbagpro …………………………
2   Schedule organisasi kerja dan rencana kerja (Construction Schedule) telah dibuat
    oleh pemasok)………………………………………………
3   Rencana pelaksanaan proyek telah diberitahukan/disampaikan kepada Pemda
    setempat masyarakat melalui poster ……………………

                  Tanggal
                  Yang mengisi Daftar Simak
                  (Status/Jabatan)
                  Tanda tangan

                  Nama
                  NIP




                                MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
                             PENGADAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK
                                                                                                            41



            PROYEK:
            PEKERJAAN:
            LINGKUP:
            DAFTAR SIMAK:                           15. JAMINAN KEPASTIAN MUTU


                                                                                        PEMENUHAN
    URAIAN                                                                              PERSYARATAN
                                                                                        SUDAH TANGGAL ACUAN
1   Perencanaan proses/program mutu proyek (proyek quality plans) harus disusun
    proyek pada saat preimplementing work meeting dan program mutu proyek tersebut                     16
    dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan
2   Program mutu proyek berisi minimal:
    a. Informasi proyek
    b. Organisasi proyek termasuk organisasi konsultan pengawas dan pemasok
    c. Jadwal pelaksanaan
    d. Prosedur pelaksanaan dari tiap-tiap jenis pekerjaan yang meliputi: standar
          pekerjaan, prosedur kerja daftar inspeksi dan persyaratan testing
    e. Instruksi kerja
    f. Spesifikasi tertuang dalam kontrak diterjemahkan dalam pelaksanaan
3   Instruksi kerja harus mencakup rincian tentang (minimal):
          • Urutan kegiatan pelaksanaan
          • Prosedur kerja untuk mengawali dipantau
          • Bagaimana proses kegiatan akan dipandu
          • Perawatan/Pemeliharaan yang diperlukan
          • Bagaimana out put suatu proses dinilai untuk memastikan kesesuaian
               dengan spesifikasi (melalui uji mutu )
4   Program mutu proyek yan telah disusun oleh proyek harus disampaikan kepada
    kepala biro
5   Kepela biro mengkaji program mutu proyek apakah sesuai dengan yang dikehendaki
    dalam spesifikasi dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien Apabila ada
    koreksi atau ada metode yang lebih efektif dan efisien, Kepala biro atau pembantu
    kepala biro segera meberi masukan kepada proyek yang bersangkutan untuk
    mendapat melakukan koreksi terhadap program mutu proyek yang telah disusun
6   Dalam melakukan pengkajian proses pekerjaan proyek harus selalu memonitor ciri-
    ciri proses dan produk serta memastikan bahwa peralatan yang dipakai harus sudah
    mendapat persetujuan (dikalibrasi) oleh institusi/instansi yang berwenang dan
    terpelihara

                  Tanggal
                  Yang mengisi Daftar Simak
                  (Status/Jabatan)
                  Tanda tangan

                  Nama
                  NIP




                                MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
                             PENGADAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK
                                                                                                               42



            PROYEK:
            PEKERJAAN:
            LINGKUP:
            DAFTAR SIMAK:                                     16. MOBILISASI


                                                                                           PEMENUHAN
    URAIAN                                                                                 PERSYARATAN
                                                                                           SUDAH TANGGAL ACUAN
1   Rencana mobilisasi telah dibuat pemasok dan telah diserahkan kepada
                                                                                                          16
    Pimpro/Pimbagpro
2   Lokasi untuk pengambilan bahan dasar telah diperiksa baik mutu maupun
    volumennya
3   iuran/restribusi dan sebagainya atas penggunaan/pengambilan bahan dasar telah
    dibayarkan pemasok kepada instansi yangberwenang
4   Bahan-bahan /material yang didatangkan dari luar lokasi proyek telah diperiksa
    mutunya
5   Peralatan yang dimiliki pemasok/supplier di lokasi pekerjaan telah diperiksa
    kondisi/kapsitasnya dan kemampuannya sesuai dengan kebutuhan
7   Komposisi peralatan yang berada di lokasi pekerjaan telah diperiksa dan telah sesuai
    dengan kebutuhan ……………………………………
8   Tenaga kerja/karyawan pemasok/supplier telah diasuransikan (ASTEK)………

                  Tanggal
                  Yang mengisi Daftar Simak
                  (Status/Jabatan)
                  Tanda tangan

                  Nama
                  NIP




                                MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
                             PENGADAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK
                                                                                                         43



            PROYEK:
            PEKERJAAN:
            LINGKUP:
            DAFTAR SIMAK:                 17. PEMERIKSAAAN BERSAMA (MUTUAL CHECK)


                                                                                       PEMENUHAN
    URAIAN                                                                             PERSYARATAN
                                                                                       SUDAH TANGGAL ACUAN
1   Pimpro telah membentuk Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (Tim Mutual Check)                     16
2   Pantia/Tim tersebut telah melakukan pemerikasan awal atas rencana pekerjaan yang
    menyangkut letak lokasi, kebenaran olume satuan kegiatan, letak ketinggian dan
    sebagainya ……………………………
3   Hasil mutual check awal tersebut telah dituangkan dalam dokumen Berita Acara
    Pemeriksaan Bersama ……………………………………………
4   Bila ada perubahan sebagai hasil pemerikasan tersebut maka perubahan ini telah
    dituangkan kedalam bentuk Change Order ……………………
5   Change Order tersebut pada akhirnya telah dituangkan dalam amandemen kontrak

                  Tanggal
                  Yang mengisi Daftar Simak
                  (Status/Jabatan)
                  Tanda tangan

                  Nama
                  NIP




                               MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
                            PENGADAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK
                                                                                                      44



            PROYEK:
            PEKERJAAN:
            LINGKUP:
            DAFTAR SIMAK:                                 18. UANG MUKA


                                                                                    PEMENUHAN
    URAIAN                                                                          PERSYARATAN
                                                                                    SUDAH TANGGAL ACUAN
1   Pasal dalam kontrak mengenai uang muka dan besarnya sesuai surat                                16
2   Pasal dalam kontrak mengenai uang muka telah mensyaratkan mengenai
    pembayaran kembali uang muka dan waktu pelunasan uang muka
3   Surat permohonan dari pemasok /suppliertentang pengambilan uang muka disertai
    rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan
    ketentuan yang tercantum dalam dolkumen kontrak
4   Pemasok/supplier telah menyerahkan jaminan uang muka yang nilainya sekurang-
    kurangnya sama dengan jumlah uang muka
5   Jaminan uang muka tersebut diterbitkan oleh Bank/Lembaga Keuangan lain sesuai
    Kepmen Keuangan yang berlaku
6   Pengawasanproyek mengenai penggunaan uangmuka berdasarkan rencana
    penggunaan yang diserahkan oleh pemasok/supplier pada saat pengambilan uang
    muka

                 Tanggal
                 Yang mengisi Daftar Simak
                 (Status/Jabatan)
                 Tanda tangan

                 Nama
                 NIP




                               MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
                            PENGADAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK
                                           DAFTAR SIMAK                                                      45
                         PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK




            PROYEK:
            PEKERJAAN:
            LINGKUP:
            DAFTAR SIMAK:                            19. BUKU HARIAN & LAPORAN


                                                                                        PEMENUHAN
    URAIAN                                                                              PERSYARATAN
                                                                                         SUDAH TANGGAL ACUAN
1   Buku harian/ laporan Harian telah dibuat oleh pemasok/supplier sesuai
    dengan yang disyaratkan dalam dokumen kontrak                                                       16

2   Buku harian/Laporan Harian telah diperiksa dan disetujui oleh Direksi teknik dan
    diketahui oleh Pimpro/Pejabat Lapangan dan telah didistribusikan sesuai dengan
    ketentuan…………………………………
3   Laporan Mingguan telah dibuat oleh pemasok sesuai dengan ketentuan dalam
    dokumen kontrak dan disampaikan setiap bulan…………………
4   Pemasok telah membuat laporan bulanan sesuai ketentuan dalam dokumen kontrak
    dan disampaikan setiap bulan …………………
5   Laporan-laporan yang telah dibuat tersimpan dengan rapih, tersusun secara teratur
    sesuai tanggal dan bulan laporan…………………………
6   Proyek melaksanakan dokumentasi berupa foto-foto pelaksanaan pekerjaan yang
    menggambarkansaat sebelum,dalam pelaksanaan dan setelah selesai pelaksanaan

                  Tanggal
                  Yang mengisi Daftar Simak
                  (Status/Jabatan)
                  Tanda tangan

                  Nama
                  NIP




                                MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
                             PENGADAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK
                                           DAFTAR SIMAK                                                      46
                         PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK




            PROYEK:
            PEKERJAAN:
            LINGKUP:
            DAFTAR SIMAK:                       20. PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN


                                                                                           PEMENUHAN
    URAIAN                                                                                 PERSYARATAN
                                                                                           SUDAH TANGGAL ACUAN
1   Pengaturan pembayaran dengan:                                                                          16
         • Sistem termyn Sistem sertifikat bulanan (monthly certificate/MC)
         • Sistem sertifikat tengah bulanan (semi-monthly certificate)……
2   Pada penyusunan sertifikat bulanan (monthly certificate)/termyn telah diperhitungkan
    potongan antara lain: Monthly certificate/termyn sebelumnya Angsuran Uang muka
    Pajak, denda dan pembayaran lain yang diperlukan ……………
3   Peringatan kepada pemasok/supplier tentang bukti pembayaran antara lain:
         • Bukti pembayaran premi asuransi termasuk ASTEK
         • Bukti pembayaran lain sesuai dengan kesepakatan dan kesanggupan
             pemasok

                  Tanggal
                  Yang mengisi Daftar Simak
                  (Status/Jabatan)
                  Tanda tangan

                  Nama
                  NIP




                                 MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
                              PENGADAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK
                                           DAFTAR SIMAK                                                    47
                         PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK




            PROYEK:
            PEKERJAAN:
            LINGKUP:
            DAFTAR SIMAK:                    21. PERUBAHAN PEKERJAAN, PEKERJAAN
                                           TAMBAHAN/KURANG DAN PERCEPATAN WAKTU


                                                                                      PEMENUHAN
    URAIAN                                                                            PERSYARATAN
                                                                                         SUDAH TANGGAL ACUAN
1   Perubahan berdasarkan perintah tertulis Pimpro/Pimbagpro                                             16
2   Berdasarkan usul dari pemasok//konsultan/supplier
3   Dibuat secara tertulis dan ditanda tangani ketiga pihak ……………
4   Alasan perubahan didasarkan penilaian Panitia/Pejabat yang ditunjuk oleh
    Pimpro/Pimbagpro
5   Perubahan mengakibatkan nilai kontrak tetap
6   Perubahan mengakibatkan nilai kontrak berkurang …………………
7   Perubahan mengakibatkan nilai kontrak bertambah
8   Dalam hal nilai kontrak bertambah:
    - Sampai dengan Rp 50 juta sudah disetujui Pimpro/Pimbagpro ……
    - Diatas Rp 50 juta disetujui sidang peripurna komisi
9   Dalam hal nilai pekerjaan pokok/utama berubah melebihi prosentase tertentu bila
    ditentukan dalam dokumen kontrak, ada perubahan harga satuan
    ……………………………………

                  Tanggal
                  Yang mengisi Daftar Simak
                  (Status/Jabatan)
                  Tanda tangan

                  Nama
                  NIP




                                MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
                             PENGADAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK
                                                                                                          48



            PROYEK:
            PEKERJAAN:
            LINGKUP:
            DAFTAR SIMAK:                    22. PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN


                                                                                      PEMENUHAN
    URAIAN                                                                            PERSYARATAN
                                                                                      SUDAH TANGGAL ACUAN
1   Sudah ada permintaan perpanjangan waktu dari pemasok/supplier, diajukan sebelum
                                                                                                     16
    kontrak berakhir disertai dengan alasan-alasannya
2   Perpanjangan waktu bukan kesalahan
3   pemasok/pemilik (bencana alam, force major)
4   Perpanjangan waktu karena kesalahan pemilik (perubahan desain, pengiriman
    bahan)
5   Usulan pemasok sudah dievaluasi oleh Panitia/Pejabat yang ditunjuk oleh
    Pimpro/Pimbagpro
6   Usulan Panitia/Tim tersebut diatas (butir 5) sudah disetujui Atlas……
7   Usulan Pantia/Tim tersebut diatas sudah disetujui Eselon I …………
8   Dalam hal kontrak tahunan, perpanjangan waktu sampai dengan akhir tahun
    anggaran

                 Tanggal
                 Yang mengisi Daftar Simak
                 (Status/Jabatan)
                 Tanda tangan

                 Nama
                 NIP




                               MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
                            PENGADAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK
                                                                                                          49



            PROYEK:
            PEKERJAAN:
            LINGKUP:
            DAFTAR SIMAK:                        23. DENDA (LIQUIDATED DAMAGES)


                                                                                      PEMENUHAN
    URAIAN                                                                            PERSYARATAN
                                                                                      SUDAH TANGGAL ACUAN
1   Kentuan besarnya denda apakah tela sesuai dengan ketentuan yang berlaku
                                                                                                     16
    (Keppres, Kepmen, Guidelines)………………………………
2   Sejak waktu pelaksanaan kontrak dilampaui apakah denda telah diperhitungkan dan
    dibayar ke Kas Negara pada saat
3   a setiap pembayaran:
    b APBN Murni, dapat memotong langsung setiap pembayaran

                  Tanggal
                  Yang mengisi Daftar Simak
                  (Status/Jabatan)
                  Tanda tangan

                  Nama
                  NIP




                               MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
                            PENGADAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK
                                                                                                          50



            PROYEK:
            PEKERJAAN:
            LINGKUP:
            DAFTAR SIMAK:                               24. SUBKONTRAKTOR


                                                                                        PEMENUHAN
    URAIAN                                                                              PERSYARATAN
                                                                                        SUDAH TANGGAL ACUAN
1   Pekerjaan yang disub kontrakkan telah disetujui oleh Pimpro/Pimbagpro                               16
2   Pelaksanaan pekerjaan yang disubkontrakkan telah dilaksanakan oleh pengusaha
    kecil/koperasi
3   Pekerjaan yang disubkontrakkan sudah ditentukan kurang dari 30% nilai kontrak dan
    bukan pekerjaan pokok
4   Jika tidak memenuhi butir 2 dan 3 sudah disetujui atasan langsung/ atasan
5   Tanggung jawab kuaitas dan penyelesaian pekrejaan oleh sub pemasok telah diambil
    alih oleh pemasok utama ………………………………
6   Semua persyaratan tentang sub pemasok telah dicantumkan dalam kontrak

                  Tanggal
                  Yang mengisi Daftar Simak
                  (Status/Jabatan)
                  Tanda tangan

                  Nama
                  NIP




                               MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
                            PENGADAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK
                                                                                                              51


            PROYEK:
            PEKERJAAN:
            LINGKUP:
            DAFTAR SIMAK:                    25. PEMUTUSAN KONTRAK & THREE PARTIES
                                                          AGREEMENT


                                                                                          PEMENUHAN
    URAIAN                                                                                PERSYARATAN
                                                                                          SUDAH TANGGAL ACUAN
1   Sebelum mengambil langkah penyelesaian antara lain penghentian kontrak,
    pemutusan kontrak atau three parties agreement: “Pelaksanaan kontrak diyakini tidak                  16
    selesai sesuai jadwal waktu” ……
2   Penghentian kontrak:
    a. Terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak, sehingga salah satu
          pihak tidak mungkin melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak
    b. Hal-hal tersebut antara lain:
                     • Timbul perang
                     • Pemberontakan, perang saudara, sejauh kejadian-kejadian diatas
                           berkaitan dengan RI
                     • Keributan, kekacauan dan huru-hara
                     • Bencana alam
                     • Pimpro memberitahu kepada pemasok secara tertulis bahwa
                           kontrak dihentkan karena alasan tersebut diatas dan kontrak
                           berakhir lebih awal dari tanggal yang diajukan ………………
    c. Pimpro membayar kepada pemasok atas biaya-biaya dan ongkos-ongkos
          seperti diatur dalam syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus kontrak
3   Penilaian kondisi kontrak:
    a. Kontrak dalam kategori “kritis”
    - Pada periode I …………………………………
    - Pada periode II …………………………………
    - Pada periode III …………………………………
    - Sudah dikenakan denda ………………………
    b. Kontrak dalam kategori “terlambat”
    - Pada periode I
    - Pada periode II
4   Pengamanan terhadap kontrak dalam kategori kritis:
    a. Diadakan show cause meeting tingkat proyek …………………
    Dibuat berita Acara ………………………
    b. Pemasok dapat menunjukkan kemajuan fisik sesuai dengan target fisik dan
          batas waktu yang ditetapkan dalam show cause meeting tingkat proyek
    c. Bila jawaban butir b di atas adalah tidak, diadakan show cause meeting tingkat
          kanwil…………………………………
5   Dibuat Berita Acara Pemasok dapat menunjukkan kemajuan fisik sesuai dengan
    target fisik dan bata waktu yang ditetapkan dalam show cause meeting tingkat Kanwil
    Bila jawaban butir f di atas adalah tidak, Pimpro mengusulkan kepada Atlas/Atasan
    Langsung untuk dilakukan:
    - Three Parties agreement ? atau Pemutusan kontrak Three Parties Agreement =
          TPA (kesepakatan tiga pihak):
    a. Pimpro memberitahu secara tertulis kepada koraktor, bahwa pemasok telah
          cidera janji tidak dapat memnuhi kesanggupan seperti dalam show cause
          meeting tingkat Ditjen, dan akan dilakukan three parties agreement
6   Pemasok diberi batas waktu untuk mengusulkan pemasok pengganti
    b. Bila pemasok gagl menunjuk pemasok pengganti, maka Pimpro memberitahu
          secara tertulis kepada pemasok bahwa sudah ditunjuk pemasok pengganti dan
          segera diadakan pembicaraan/negosiasi antara pemasok dengan pemasok
          pengganti dengan sepengetahuan Pimpro/Pimbagpro ……

                                MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
                             PENGADAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK
                                                                                       52

c.    Pimrpo/Pimbagpro mengusulkan nama konraktor pengganti kepada Pejabat
      Eselon I/Menteri untuk minta persetujuan disertai dengan pertimbangan-
      pertimbangannya (SKN & PK pemasok pengganti) …
d. Persetujuan pejabat yang berwenang mengenai rencana TPA telah terbit
e. Pimpro telah membuat perjanjian three parties agreement yang berupa
      addendum kontrak dan ditanda-tangani oleh ketiga pihak ……
f. Dalam perjanjian tersebut:
- Ada letentuan bahwa pemasok semula tetap bertanggung jawab atas seluruh
      pekerjaan sesuai ketentuan dalam kontrak Ada ketentuan bahwa pembayaran
      program fisik pekerjaan langsung oleh konraktor pengganti …………………
- Ada perhitungan sisa pekerjaan yang harus diselesaikan dan sisa uang yang
      akan diterima pemasok pengganti ………………
Pemutusan kontrak:
a. Pemasok cidera janji tidak dapat memnuhi kewajiban dan tanggung jawabnya
      sebagaimana diatur dalam kontrak …
b. Sebelum dilakukan pemtutusan kontrak, seluruh jaminan bank antara lain uang
      muka dan pelaksanaan masih berlaku ………
c. Pimrpo memberitahu secara tertulis kepada pemasok bahwa pemasok cidera
      janji tidak dapat memnuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatu
      dalam kontrak, dan akan dilakukan pemutusan kontrak ……………………………
d. Dilakukan pembicaraan abtara Pimpro dengan pemasok menenai penyelesaian
      administrasi dan keuangan dalam rangka pemutusan kontrak
Hal –hal yang perlu dibicarakan anatara lain perhitungan prestasi fisik, stock
bahan/material on site ……
- posisi saat pemutusan kontrak terhadap jadual waktu pelaksanaan
             masa konstruksi belum berakhir
             masa kontruksi berakhir denda maksimum dilampaui
- Perhitungan keuangan yang didasarkan pada:
             Realisasi fisik ……………………
             Material on site ………………………………
             Sisa uang muka ……………………………
             Denda bila saat pemutusan kontrak melampaui masa konstruksi berakhir
Bila melampaui masa denda maksimum, tetap dikenakan denda maksimum
             Retention of money ………………………
             Sewa peralatan Denda bila masa pemutusan kontrak melampaui masa
             kontruksi
e. Hasil pembicaraan dibuatkan Berita Acara
f. Jaminan pelaksanaan dicairkan/ditarik oleh Pimpro/Pimbagpro
g. Sisa jaminan uang muka dicairkan oleh Pimpro/Pimbagpro …
Atau dilunasi oleh konraktor secara tunai
Sisa uang muka dari hasil perhitungan fisik, meterial on site, sisa uang muka, denda
(bila ada) yang seharusnya dibayarkan kepada pemasok, sudah dibayarkan kepada
pemasok ……
h. Sisa uang muka dari hasil perhitungan fisik, meterial on site, sisa uang muka,
      denda (bila ada) yang seharusnya dibayarkan kembali oleh pemasok kepada
      negara, sudah dibayarkan kepada Negara
i. Bilamana pemasok tidak dapat membayar, maka masalahnya dilimpahkan ke
      PUPN Pemasok yang diputus kontrak tersebut, dikenakan sanksi tambahan
      berupa “daftar hitam” uantuk jangka waktu dan wilayah kerja tertentu dalam
      proyek-proyek di lingkungan Dep PU …

              Tanggal
              Yang mengisi Daftar Simak
              (Status/Jabatan)
              Tanda tangan

              Nama
              NIP

                            MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
                         PENGADAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK
                                                                                                             53



             PROYEK:
             PEKERJAAN:
             LINGKUP:
             DAFTAR SIMAK:                          25. SERAH TERIMA PEKERJAAN


                                                                                         PEMENUHAN
     URAIAN                                                                              PERSYARATAN
                                                                                         SUDAH TANGGAL ACUAN
1    Pemasok /supplier mengajukan permintaan secara tetulis kepada Pimpro untuk
                                                                                                        15
     diadakan serah terima pekerjaan pertama (Provisinal Hand Over)
2    Pemasok /supplier menunjuk wakilnya untuk keperluan tsb
3    Pimpro/Pimbagpro menunjuk staf proyek/bagian proyek untuk mempersiapkan serah
     terima pekerjaan atau Pimrpo/Pimbagpro membuat surat keputusan tentang
     pembentukan panitia serah terima pekerjaan yang terdiri dari staf proyek/bagian
     proyek
4    Susunan kepanitiaan untuk proyek pusat dapat juga terdiri dari:
     - Ketua: Unsur Bidang Teknik)……………
     - Sekret: Unsur Proyek ……………………………………
     - Anggota: Unsur Bidang Pengujian - Anggota: Unsur Direktorat Pelaksana/Pembina
     …………
5    Susunan kepanitiaan untuk proyek daerah dapat juga terdiri dari:
     - Ketua: Unsur Bidang Teknik
     - Sekret: Unsur Proyek ……………………………………
     - Anggota: Unsur Bidang Pengujian
      Anggota: Unsur Direktorat Pelaksana/Pembina …………
6    Pimpro/Pimbagpro membuat jadual rencana pemeriksaan pekerjaan oleh staf
     proyek/panitia
7    Dalam surat keputusan Pimpro, disebutkan tugas staf proyek/panitia serah terima
     antara lain: “melakukan penilaian teknis terhadap hasil pekerjaan yang telah
     diselesaikan oleh pemasok sebelum diserahkan kepada
     Pimpro/Pimbagpro…………………………………
8    Dalam waktu 7 hari setelah menerima surat permintaan serah terima pekerjaan dari
     pemasok, Pimpro memberitahukan secara tertulis kepada lpemasok mengenai jadual
     waktu pemerikasaan dan susunan dari Pantia Serah Terima
     Pekarjaan……………………………………
9    Dalam waktu 10 hari setelah menerima surat permintaan serah terima pekerjaan dari
     pemasok, Direksi melakukan investigasi dan memberitahukan secara tertulis kepada
     panitia dan Pimpro mengenai perkiraan tanggal serah terima pekerjaan
     …………………………
10   Dalam waktu 30 hari setelah menerima surat pemberitahuan dari Direksi, Panitia
     melakukan kunjungan pertama untuk pemerikasaan lapangan dan mengadakan test-
     test yang programnya telah disiapkan oleh Direksi
11   Panitia membuat daftar kekurangan-kekurangan dan cacat-cacat (list of defect &
     Deficiencies) hasil test sebagai lampiran Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO)
12   Dalam tenggang waktu yang diberikan sesuai dalam syarat-syarat umum kontrak,
     pemasok memperbaiki kekurangan-kekurangan dan cacat-cacat sesuai dengan
     daftar tersebut diatas ………………………
     a. Bila kekurangan dan cacat adalah kesalahan pemasok, tanggung jawab oleh
           pemasok
     b. Bila kekurangan dan cacat adalah bukan kesalahan pemasok, diperhitungkan
           dalam pekerjaan tambah ……………………
13   Panitia melakukan kunjungan kedua setelah pemasok memperbaiki kekurangan dan
     cacat, dan dibuat daftar perbaikan dan hasil pemeriksaan kedua, sebagai lampiran
     Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO)
14   Dibuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) yang ditanda tangani
     oleh Pimpro, Panitia dan pemasok……………

                                MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
                             PENGADAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK
                                                                                        54

15   Dalam Berita Acara disebutkan antara lain:
     - Tanggal ditetapkannya serah terima pekerjaan pertama ……………
     - Masa pemeliharaan (Waranty Period) dihitung sejak tanggal serah terima
           pekerjaan pertama …………………
     - Kewajiban pemasok untuk tetap memelihara sehingga kondisi tetap seperti pada
           saat serah terima pekerjaan pertama……
     - Perkiraan tanggal dilakukan serah terima pekerjaan kedua (Final Hand
           Over)……………………………………………
16   Dalam masa pemeliharaan, pemasok melakukan perbaikan atas kerusakan-
     kerusakan yang terjadi ……………………
      a. Bila kerusakan yang terjadi adalah kesalahan pemasok, tanggung jawab oleh
            pemasok (wajib)…………………
      b. Bila kerusakan yang terjadi adlah bukan kesalahan pemasok, diperhitungkan
            dalam pekerjaan tambah ………………
17   Apabila pemasok tidak memperbaiki kerusakan selama masa pemeliharaan, Pimpro
     menunjuk pihak lain untuk melaksanakan perbaikan atas beban pemasok dengan
     memotong uang pemasok yang ditahan (Retention of Money)…………………………
18   Pada akhir masa pemeliharaan, pemasok mengajukan permohonan secara tertulis
     kepada Pimpro untuk serah terma pekerjaan kedua
     (FHO)…………………………………
19   Permohonan diajukan paling lambat 21 hari sebelum masa pemeliharaan berakhir …
20   Direksi membuat rekomendasi secara tertulis kepada Pimpro atas pelaksanaan
     pemeliharaan yang dilakukan pemasok, selambat-lambatnya 21 hari setelah
     menerima permohonan dari pemasok ……
     a. Bila pemeliharaan dilaksanakan dengan baik, maka Pimpro memberitahu secara
           tertulis kepada pemasok bahwa serah terima pekerjaan kedua (FHO) dapat
           dilaksanakan dan Bank Garansi untuk Retention of Money dapat diambil
           kembali……………
     b. Bila ada kerusakan yang masuh perlu diperbaiki, maka Pimpro memberitahu
           secara tertulis kepada kotraktor, mengenai sebab-sebab kerusakan dan
           perbaikan apa yang harus dilakukan oleh pemasok…
21   Bila perbaikan telah dilaksanakan dengan baik, maka Pimpro memberitahu secara
     tertulis kepada pemasok bahwa serah terima pekerjaan kedua (FHO) dapat
     dilaksanakan dan Bank Garansi untuk retention of money dapat diambil kembali
     ………………
22   Panitia melakukan kunjungan di lapangan untuk memeriksa hasil pekerjaan
     pemeliharaan oleh pemasok……………………………
23   Panitia membuat laporan pemeriksaan, sebagai lapiran Berita Acara serah terima
     pekerjaan kedua (FHO) ………………………………
24   Dibuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan kedua (FHO) yang ditanda tangani oleh
     Pimpro, panitia dan pemasok …………………………

                   Tanggal
                   Yang mengisi Daftar Simak
                   (Status/Jabatan)
                   Tanda tangan

                   Nama
                   NIP




                                MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
                             PENGADAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK
                                                                                                          55



            PROYEK:
            PEKERJAAN:
            LINGKUP:
            DAFTAR SIMAK:                           26. DOKUMENTASI KONTRAK


                                                                                      PEMENUHAN
    URAIAN                                                                            PERSYARATAN
                                                                                      SUDAH TANGGAL ACUAN
1   Penyimpanan dan pemeliharaan terhadap dokumen-dokumen proyek setelah proyek
                                                                                                     16
    dinyatak selesai telah dilakukan dengan melengkapi bahan-bahan sbb:
    a. Kontrak/amandemen kontrak
    b. Semua laporan pelaksanaan pekerjaan harian, mingguan dan bulanan Semua
         korespondensi anatara Pimpro/Pimbagpro dan pemasok selama masa
         pelaksanaan
    c. Berita Acara Pembayaran
    d. Berita Acara dan Notulen Rapat
    e. Foto-foto pada saat pekerjaan belum, sedang dan selesai pekerjaa yang
         nantinya tidak kelihatan pada saat pekerjaan selesai……
2   Final Report dilengkapi dengan As Built Drawing ( pekerjaan konstruksi ) manual
    (barang dan pengoperasian dan disampaikan ke biro pembina

                  Tanggal
                  Yang mengisi Daftar Simak
                  (Status/Jabatan)
                  Tanda tangan

                  Nama
                  NIP




                              MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
                          PELAKSANAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK
                                                                                        56




POLA PENYIMPANGAN
PADA PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PUBLIK

Berbagai penyimpangan bisa terjadi dalam tahap-tahap proses pengadaan barang dan jasa
publik. Hal ini bisa disebabkan oleh kelalaian dan inkompetensi pelaksana serta peserta
pengadaan. Namun tak jarang penyimpangan ini juga merupakan tindakan yang disengaja
pelaksana dan/atau peserta pengadaan dalam rangka kolusi dan korupsi. Ujung-ujungnya
sama saja, pemborosan uang rakyat, kebocoran anggaran dan hasil pengadaan yang tidak
optimal.
        Berikut ini diuraikan berbagai pola penyimpangan dalam berbagai tahap proses
pengadaan publik, mulai dari perencanaan pengadaan sampai penyerahan barang. Pengenalan
terhadap pola dan gejala atau Symptom: penyimpangan ini, diharapkan menjadi bekal para
pelaksana, pemerhati maupun pemantau pengadaan publik, untuk dapat mengambil tindakan
preventif, detektif, maupun kuratif.


1 TAHAP PERENCANAAN PENGADAAN

Berbagai bentuk penyimpangan dalam tahap ini, di antaranya
     1.1    Penggelembungan biaya pada rencana pengadaan.
     1.2    Rencana pengadaan yang diarahkan untuk kepentingan produk atau kontraktor
            tertentu.
     1.3    Pemaketan untuk memudahkan KKN.
     1.4    Rencana yang tidak realistis.

1.1. Penggelembungan biaya pada rencana pengadaan, terutama dari segi biaya
Gejala penggelembungan dapat terlihat dari unit-price yang tidak realistis dan pembengkakan
jumlah anggaran APBN/APBD. Akibatnya,
    • Terjadi pemborosan dan/atau kebocoran pada anggaran:
    • Terjadi “tender arisan”, hal ini jamak dalam pemaketan yang kolutif.
    • Kualitas pekerjaan rendah yang mengakibatkan durability hasil pekerjaan pendek
    • Negara dirugikan dengan alokasi anggaran yang yang tidak realistis atau melebihi
       alokasi anggaran yang seharusnya.

1.2 Rencana pengadaan diarahkan untuk kepentingan produk atau kontraktor tertentu
    Spesifikasi teknis dan kriterianya mengarah pada suatu produk dan pengusaha tertentu
    (yang tidak mungkin dilakukan oleh pengusaha lain). Perencana, panitia, pemimpin
    proyek, dan mitra bekerja secara kolutif.




                           MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
                       PELAKSANAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK
                                                                                            57


1.3. Pemaketan untuk mempermudah KKN.
Dalam kaitan dengan pemaketan tersebut, pengadaan di daerah-daerah dijadikan satu
sehingga pelaksanaannya harus dilakukan oleh perusahaan besar.
Symptom: Hanya kelompok tertentu yang mampu melaksanakan pekerjaan dan bila ada
kelompok lain yang memaksakan diri untuk melaksanakan pekerjaan itu, mereka akan
merugi.

1.4 Rencana yang tidak realistis, terutama dari sudut waktu pelaksanaan
Waktu pelaksanaan ditentukan menjadi sangat singkat sehingga mereka yang mampu
melaksanakan pekerjaan hanyalah pengusaha yang telah mempersiapkan diri lebih dini. Hal
tersebut dapat mereka lakukan dengan cara menyuap panitia agar informasi tender dan
pekerjaan dapat mereka peroleh lebih dulu daripada peserta lain. Pembelian barang dan jasa
tanpa memperhatikan kebutuhan substantif.

2 TAHAP PEMBENTUKAN PANITIA

Pada tahap Pembentukan panitia lelang ini paling tidak ditemukan 4 jenis pola penyimpangan,
Panitia bekerja secara tertutup dan tidak adil
      2.1 Panitia tidak jujur.
      2.2. Kelompok yang tidak jujur
      2.3. Panitia memberi keistimewaan pada kelompok tertentu.
      2.4. Panitia dikendalikan oleh pihak tertentu

2.1 Panitia bekerja secara tertutup dan tidak adil.
Patologi ini muncul karena panitia tidak lagi memiliki sifat jujur, terbuka, & dapat dipercaya.
Prinsip good governance (transparency dan accountability) tidak dapat ditegakkan sebab
pemegang kendali pada proses yang bias semacam ini adalah uang atau katabelece dari
penguasa.
Symptom: Dalam melaksanakan tugas panitia tidak pernah melakukan diseminasi informasi
yang diperlukan oleh masyarakat pemerhati. Panitia juga tidak memberi layanan atau
penilaian yang sama di antara peserta lelang karena sogokan atau tekanan dari atasan.
Ketertutupan tersebut didorong oleh petunjuk atasan, KKN, atau karena adanya kendali dari
kelompok tertentu.

2.2Panitia tidak jujur. Kelompok yang tidak jujur
Mereka bekerja tanpa visi, tidak profesional, tidak transparan, dan tidak bertanggung jawab.
Keputusan yang ditetapkan oleh panitia berdasarkan sogok/suap dari peserta.

Symptom:
   •   Panitia tidak pernah memberikan informasi yang benar kecuali bila mereka disuap.
   •   Mitra kerja bersikap yang sama sehingga panitia dan mitra kerja dapat menjadi
       kelompok yang kuat.


                            MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
                        PELAKSANAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK
                                                                                        58


2.3 Panitia memberi keistimewaan pada kelompok tertentu.
Panitia mengacu kepada kesepakatan tidak tertulis. Tidak ada formalitas, panitia sepenuhnya
berpihak ke kelompok tertentu: mengabaikan kehendak kelompok lainnya. Diupayakan
kelompok lain tidak lulus dalam proses.

Symptom:
   •   Panitia bekerja dengan mengacu pada kriteria yang tidak baku dan muncul kelompok-
       kelompok yang memiliki kedekatan dengan pimpro sehingga kualitas produk
       pengadaan rendah dan timbul tender arisan.
   •   Terjadi kelompok interinstitusi yang menjadikan dana proyek sebagai konspirasi untuk
       dihamburkan tanpa memikirkan outcome dari proyek itu.

2.4 Panitia dikendalikan oleh pihak tertentu.
Dalam rangka mengatur pelaksanaan Pengadaan agar mengikuti atau terpakai, kelompok
tertentu mengendalikan panitia melalui sogok/suap, sehingga keinginan kelompok tersebut
tercapai. Biasanya kelompok tersebut mengarah pada “tender arisan”.

Symptom:
   •   Dalam melaksanakan tugas, panitia bekerja secara tidak accountable, profesional, dan
       lamban karena mereka selalu menunggu perintah dari atasan.
   •   Panitia ibarat mesin operator tanpa memiliki daya analisis, kemudi diambil alih oleh
       atasan atau pendana “operasi tender”.
   •   Sesuai harapan birokrat, panitia akan menyusun dokumen yang bersih.
   •   Tender arisan tersebut hanya dapat terlihat di data resume akhir tahun, (pada awal
       proses belum terlihat)

                       03 TAHAP PRAKUALIFIKASI PESERTA

Pada tahap prakualifikasi perusahaan ditemukan jenis penyimpangan di antaranya,
   3.1 Dokumen mitra kerja tidak memenuhi persyaratan
   3.2 Data sertifikasi palsu atau ada surat tugas tanpa dokumen.
   3.3. Data mitra kerja asli tetapi palsu (aspal).
   3.4. Dokumen prakualifikasi tidak diperkuat oleh data otentik namun tetap diluluskan
   karena terjadi KKN.
   3.5 Evaluasi yang dilakukan panitia, tidak dilakukan sesuai dengan kriteria evaluasi.

3.1 Dokumen mitra kerja tidak memenuhi syarat (tidak didukung oleh data yang benar)
Dokumen mitra kerja tidak didukung oleh data yang benar, namun diluluskan oleh panitia
dalam tahap prakualifikasi. Data sertifikasi palsu, atau ada surat tugas tanpa dokumen.
Symptom: Dengan dalih merujuk kepada Kepmen Sesneg 3547/85, panitia meluluskan
peserta lelang. Dengan jurus tersebut asas pembuktian terbatas tidak diperlukan lagi.



                           MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
                       PELAKSANAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK
                                                                                        59


4 TAHAP PENYUSUNAN DOKUMEN TENDER

Pada tahap penyusunan dokumen lelang. ditemukan jenis penyimpangan yang mungkin
timbul, diantaranya
4.1. Spesifikasi teknis mengarah pada suatu produk atau pihak tertentu.
4.2. Kriteria evaluasi dalam dokumen lelang diberi penambahan yang tidak perlu untuk
mempermudah terjadinya KKN.
4.3 Dokumen lelang bersifat non standar
4.4 Dokumen lelang tidak lengkap.

4.1 Spesifikasi teknis mengarah pada suatu produk tertentu
Pada kasus yang umum terjadi adalah pembelian perkakas tertentu, agar perkakas tersebut
yang dibeli specteknisnya diarahkan ke spesifikasi teknis perkakas terkait.
Symptom: Jumlah perusahaan yang berpartisipasi dalam tender tersebut berkurang dan hanya
kelompok tertentu yang survive sehingga timbul gejala “tender arisan”.

4.2 Kriteria evaluasi dalam dokumen lelang diberikan penambahan yang tidak perlu
Penambahan dilakukan untuk membatasi peserta diluar daerah, kelompok atau groups.
Pemenuhan kriteria tersebut mengakibatkan pengusaha di luar kelompok jangkauan tidak
dapat memenuhi syarat atau akan merugi.
Symptom: Banyak peserta yang gagal akibat tidak mampu melampaui kriteria evaluasi dan
ternyata mereka yang mampu lulus evaluasi adalah kelompok eksklusif yang melakukan
praktek KKN. Tender dengan paket besar memerlukan mobilisasi peralatan berat yang
menyulitkan pengusaha dari luar kota. Meskipun persyaratan tersebut dipenuhi, mereka pun
belum tentu memenangkan tender itu.

4.3 Dokumen lelang non-standar (sehingga KKN mudah terjadi).
Dokumen lelang dibuat dengan tidak mengikuti kaidah dokumen lelang, antara lain: Instruksi
kepada peserta lelang dibuat dengan menambah syarat yang sukar, persyaratan tentang
penyusunan pendukung dokumen penawaran yang seharusnya tidak diperlukan, namun
diminta kalau tidak dipenuhi dapat mematikan, persyaratan tentang prakualifikasi yang
seharusnya tidak lagi dimuat, namun menjadi persyaratan yang mematikan.
Symptom: Hanya kelompok tertentu yang akhirnya survive “berkat” praktek KKN dengan
panitia lelang atau dengan kelompok yang lain. Hal ini berawal dari upaya kelompok tertentu
agar menang tender melalui rekayasa dokumen sehingga mitra kerja yang gugur secara suka
rela menerima dokumen rekayasa ini. Cacat dalam dokumen tersebut hanya dapat diungkap
melalui suatu cermatan yang tajam terhadap apa yang seharusnya ditegakkan oleh panitia
dalam menyusun Dokumen Pengadaan. Persyaratan mengada-ada dan tidak standar (lihat
pengobatan dan terapi)




                           MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
                       PELAKSANAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK
                                                                                           60


4.4 Dokumen lelang yang tidak lengkap
Dokumen ini tidak lengkap karena tidakmampuan panitia dalam menyusun dengan baik dan
benar, hal ini akan membuat peluang untuk berbuat kkn, dari buku 1(pentunjuk untuk peserta
lelang sampai syyarat kontrk, dan specifikasi tehnik, serta dokumen-dokumen lainnya.
kekurangan dankelebihan dokumen akan memberi kesempatan dan peluang bagi opportunis
untuk memainkan peran dalm proses pengadaan barang dan jasa.
Symptom: Dalam mencerna dokumen tersebut, mitra kerja yang terkait dengan pengadaan
barang dan jasa,akan mengalami kebingungan, peluang untuk para mitra kerja taahu adalah
saat proses penjelasan/ aanwijzing. Pada saat terssebut panitia akan mempeloleh pertanyaan
yang cukup banyak. Dalam kondisi seperti ini ada kelompok –kelompok tertentu yang
memfaatkan untuk melakukan kolusi dengan mitra dan panitia untuk melakukan pengaturan
tender, kalau paket pekerjaan tersebut hanya ada beberapa paket, pengaturan mengarah
kepadaa perakarsa untuk memenangkan tender. Sedangkan untuk multi paket,kolusi diarahkan
pada tender “arisan.”.
Dalam melakukan evaluasi, panitia dalam melakukan tugasnya tidak dapat konsistant dengan
aturan yang lazim diperganakan dalam proses evaluasi., dalam klarifikasi, panitia achirnya
melakukan proses pembenaran untuk kelompoknya, dan melakukan pensalahan untuk yang
harus jatuh. (hal ini tidak terjadi apabila tender sudah diformulasikan tender arisan).
Sedangkan dalam snagghan, panitia akan lebih tidak menghiraukan sanggahn itu sendiri,
karena jawabannya hanyalah sanggahan tidak benar.dalam penyusunan dokumen kontrak,
panitia achirnya harus menerima kondisi pahit, apabila ternyata kontrak tidak lagi diatur win-
win, namun lebih menguntungkan mitra kerja.

5 TAHAP PENGUMUMAN TENDER

Pada tahap pengumuman lelang ini ditemukan 4 jenis penyimpangan yang mungkin timbul
      5.1 Pengumuman lelang semu/palsu
      5.2 Materi pengumuman yang membingungkan.
      5.3 Jangka waktu pengumuman terlalu singkat.
      5.4 Pengumumn lelang tidak lengkap (untuk mengurangi peswerta lelang)

5.1 Pengumuman lelang yang semu atau palsu
Symptom: Panitia bersepakat dengan mitra kerja untuk melakukan tindakan KKN. Dua
institusi penyedia dan pengguna jasa sudah sepakat untuk melakukan penyimpangan dari
pedoman yang ada. Semua produk pengadaan adalah produk rekayasa. Symptom:nya; 1)
pelaksanaan tender mulus, sanggahan yang ada bersifat proforma, nilai penawaran sangat
mendekati harga perkiraan sendiri, dan kualitas pekerjaan sangat rendah.




                            MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
                        PELAKSANAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK
                                                                             61



5.2 Materi Pengumuman yang membingungkan (ambigious)

Symptom: Peserta Aanwijzing banyak, namun yang ikut tender akhirnya sedikit
(tender yang diatur). Suasana audensi sudah merefleksikan semangat tender yang
diatur tersebut. Pemenangnya sudah dapat ditebak, peserta lainnya berperan hanya
sebagai penggembira saja.

5.3 Jangka waktu pengumuman terlalu singkat

Hal ini terkait dengan Peraturan Perundang-undangan di antaranya, Petunjuk
Teknis Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah Surat Keputusan Bersama
Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional No. S-42/A/2000-No. S-2262/D.2/05/2000 bab I Tentang
Petunjuk Umum dan IIB tentang Prosedur Pemilihan Langsung, Penunjukan
Langsung dan Swakelola

Symptom: Peserta terbatas dan kelompok yang dekat dengan proyek saja yang
siap mengikuti tender. Sebaliknya, pengusaha yang tidak mengenal personil di
proyek tersebut secara dekat, jangan berharap mempunyai peluang untuk dapat
berpartisipasi dalam kegiatan tendering proyek tersebut.

5.4 Pengumuman lelang tidak lengkap
Pengumuman ini dibuat untuk mengurangi peserta lelang sehingga agar tender
hanya dikuti oleh kelompok sendiri.

Symptom: Peserta lelang relatif terbatas dan kelompok dekat proyek yang
mengikuti. Hampir tidak ada peserta luar daerah walau pekerjaan cukup besar

6 TAHAP PENGAMBILAN DOKUMEN TENDER

Pada tahap pengambilan dokumen lelang penyimpangan yang dapat terjadi di
antaranya,
6.1 Dokumen lelang yang diserahkan tidak sama.
6.2 Waktu pendistribusian terbatas.
6.3 Adanya pungli terhadap penyerahan dokumen.
6.4 Penyebarluasan dokumen yang cacat (ada unsure kesengajaan /KKn)

6.1 Dokumen lelang yang diserahkan tidak sama (partial).

Dalam proses penyempurnaan dokumen dijumpai dokumen konsep dan dokumen
final. Untuk mengalakkan peserta lain diluar kelompok (yang tidak ikut dalam
kelompok kolusi) mereka diberi dokumen yang masih konsep.
                     MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
                 PELAKSANAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK
                                                                           62



Symptom: Banyak peserta gugur akibat tidak memenuhi kriteria evaluasi. Peserta
yang tidak gugur hanya kelompok tertentu (termasuk dalam kelompok KKN
karena memiliki

   6.2 Waktu pendistribusian informasi terbatas

Hal itu dilakukan dengan sengaja agar hanya kelompok tertentu yang dapat
memperoleh informasi tersebut/praktik KKN.
Symptom: Hanya sedikit peserta yang memperoleh dokumen (kelompok KKN)
dan terlihat adanya pengaturan dalam tender. Dalih yang digunakan untuk
menjustifikasi perbuatan itu adalah keterbatasan waktu pelaksanaan pekerjaan
atau musim hujan yang segera datang. Peserta yang masih “sempat” mengambil
dokumen ialah mereka yang dekat dengan pimpinan proyek.

6.3 Penyebarluasan dokumen yang cacat.
Misalnya dengan pemilihan tempat yang tersembunyi.
Symptom:
    • Peserta terbatas dan tender diatur baik dengan metoda arisan maupun
       metoda lainnya.
    • Penyampaian dokumen lelang dilakukan di tempat yang sukar ditemukan
       dan papan pengumuman tidak dipasang. Hal itu dimaksudkan agar mitra
       kerja yang datang mengambil hanya mereka yang kenal baik dengan
       panitia.

   TAHAP PENENTUAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI

Pada tahap penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS/Owner’s Estimate)
ditemukan penyimpangan, diantaranya
7.1 Gambaran nilai perkiaraan sendiri ditutup-tutupi.
7.2 Penggelembungan (mark-up) untuk keperluan KKN.
7.3 Harga dasar yang non standar (dalam KKN)
7.4 Pementuan estimasi harga tdak sesuai aturan (dalam rangka KKN).



7.1 Gambaran nilai Harga Perkiraan Sendiri ditutup-tutupi

Walaupun sudah ada pedoman bahwa Harga Perkiraan Sendiri tidak bersifat
rahasia bukan berarti mitra kerja mudah memperoleh dokumen tersebut. Hanya
kelompok tertentu yang mudah mengakses kandungan dokumen Harga Perkiraan
Sendiri tersebut.
Symptom:

                     MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
                 PELAKSANAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK
                                                                               63



   •   Penawaran yang ada berkisar jauh di atas atau di bawah Harga Perkiraan
       Sendiri.
   •   Ada cluster penawaran yang berdekatan dengan Harga Perkiraan Sendiri.
   •   Ada mitra kerja yang memasukkan nilai penawaran “asal hitung” karena
       panitia tidak mengumumkan nilai Harga Perkiraan Sendiri secara terbuka.
   •   Intransparansi panitia pada kasus di atas ditujukan agar mereka
       memperoleh suap/uang pelicin.

7.2 Penggelembungan (mark up) untuk keperluan KKN.
Dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri banyak besaran yang harus
diperhatikan. Besaran tersebut mempunyai andil dalam menentukan Harga
Perkiraan Sendiri, antara lain: Koefisien penggunaan pealatan, Koefisien tenaga
kerja, Koefisien material perhitungan sewa alat, faktor kesukaran lapangan, faktor
material, Efesiensi peralatan, ketidak pastiannya hal tersebut memudahkan
penyusunan Harga Perkiraan Sendiri untuk memainkan perannya, sehingga
dengan penjelasan yang meyakinkan Harga Perkiraan Sendiri dapat dihitung
dengan cara yang sama namun nilainya berbeda

Symptom:
   • Nilai penawaran mendekati Harga Perkiraan Sendiri karena sudah diatur
      sebelumnya dengan mitra kerja.
   • Nilai kontrak menjadi tinggi karena nilai yang ditawarkan pemenang akan
      dekat dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri.
   • Koefisien dan faktor yang mempengaruhi suatu harga tidak
      menguntungkan.
   • Produktivitas rendah karena upaya ini digunakan untuk ber-KKN oleh
      pihak-pihak terkait. Mitra kerja terkait akan memanfaatkan nilai Harga
      Perkiraan Sendiri.

7.3 Harga dasar yang tidak standar (dalam KKN)
Harga dasar material, peralatan, & tenaga merupakan salah satu penentu dalam
HPS. Data yang tidak “valid” akan mengakibatkan HPS menjadi berbeda/
berubah.

Symptom:
   • Walau metoda sudah dibeberkan namun panitia menyusun harga dasar non
     standar (yang cenderung tinggi).
   • Panitia membuat harga satuan tinggi untuk pekerjaan konstruksi terutama
     alat, material, dan tenaga, khusus untuk konsultan lihat rate tenaga kerja,
     sedangkan untuk barang, sampel diambil dari harga penawaran ranking
     tertinggi.


                      MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
                  PELAKSANAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK
                                                                               64



   •   Harga Perkiraan Sendiri akan mendekati nilai pagar
   •   Panitia tidak cermat dalam menyusun perhitungan dan analisa harga
       terhadap bagian pekerjaan (ada kesengajaan untuk menempatkan
       penawaran tinggi). Sedangkan bagi pengusaha/mitra kerja yang melakukan
       perhitungan dengan perkiraan optimis (rendah) akan merasa tidak yakin
       untuk melakukan pekerjaan (Misal 50% dari Harga Perkiraan Sendiri)
   •   Dari para penawar ada cluster yang saling berdekatan karena mereka
       mengetahui nilai HPS dan cara perhitungan. Di samping itu, ada cluster
       yang saling berjauhan nilainya.

7.4 Harga dasar yang tidak standar (dalam KKN)
Harga dasar material, peralatan, & tenaga merupakan salah satu penentu dalam
HPS. Data yang tidak “valid” akan mengakibatkan HPS menjadi berbeda/
berubah.

Symptom:
   • Walau metoda sudah dibeberkan namun panitia menyusun harga dasar non
     standar (yang cenderung tinggi).
   • Panitia membuat harga satuan tinggi untuk pekerjaan konstruksi terutama
     alat, material, dan tenaga, khusus untuk konsultan lihat rate tenaga kerja,
     sedangkan untuk barang, sampel diambil dari harga penawaran ranking
     tertinggi.
   • Harga Perkiraan Sendiri akan mendekati nilai pagar
   • Panitia tidak cermat dalam menyusun perhitungan dan analisa harga
     terhadap bagian pekerjaan (ada kesengajaan untuk menempatkan
     penawaran tinggi). Sedangkan bagi pengusaha/mitra kerja yang melakukan
     perhitungan dengan perkiraan optimis (rendah) akan merasa tidak yakin
     untuk melakukan pekerjaan (Misal 50% dari Harga Perkiraan Sendiri)
   • Dari para penawar ada cluster yang saling berdekatan karena mereka
     mengetahui nilai HPS dan cara perhitungan. Di samping itu, ada cluster
     yang saling berjauhan nilainya.

7.5 Penentuan estimasi harga tidak sesuai aturan (Dalam rangka KKN)
Biasanya yang menyusun HPS adalah panitia, namun dalam rangka kolusi, yang
menyusun adalah ‘calon pemenang’ (jadi yang menyusun mitra kerja). Cara dan
data serta methoda mirip dengan usulan mitra kerja dalam rangka kolusi (di
samping panitia juga tidak berkemampuan menyusun HPS sendiri.

Symptom:
   • Panitia tidak tahu banyak mengenai detail HPS karena bukan panitia yang
      menyusunnya namun mitra kerja telah dicalonkan sebagai pemenang.


                     MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
                 PELAKSANAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK
                                                                            65



   •   Ada kelompok penawar yang penawarannya mirip satu sama lain, yakni
       sebagai pemenang dan pendamping.
   •   Bagian tertentu bernilai tinggi sehingga ketika ada addendum nilai
       kontraknya akan bertambah/membengkak.
   •   Penyusunan HPS berbeda dengan pedoman yang formal digunakan dalam
       proyek.

           6   TAHAP PENJELASAN TENDER (AANWIJZING)

Pola penyimpangan dalam tahap Aanwijzing di antaranya,
8.1 Penjelasan yang terbatas dalam rangka KKN.
8.2 Informasi dan deskripsi terbatas.
8.3 Ketiadaan partisipasi masyarakat.
8.4 Penjelasan yang kontroversial (dapat terjadi dalam proyek APBN). Sedangkan
    untuk proyek BLN diperlukan rekonfirmasi dari badan pemberi bantuan.

8.1 Pre-bid meeting yang terbatas (dalam rangka KKN)
Pembatasan informasi oleh panitia agar hanya kelompok dekat saja yang memiliki
informasi lengkap. Terkait dengan Peraturan Perundang-undangan: Petunjuk
Teknis Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah Surat Keputusan Bersama
Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional No. S-42/A/2000-No. S-2262/D.2/05/2000 IIA5 (a, b, c,
d, dan f) dan bab III c (a, b, c, dan d)
Symptom: Dalam penawaran, ada cluster yang penawarannya lengkap dan ada
cluster lain yang penawarannya tidak lengkap.

8.2 Informasi dan deskripsi terbatas

Symptom:
   •   Panitia memberikan penjelasan dalam bentuk question and answer.
   •   Formulasi dan distribusi addendum tidak merata antar peserta (setelah
       aanwijzing).
   •   Penjelasan yang parsial dimaksudkan untuk ber-KKN, sehingga kelompok
       yang ikut KKN akan memperoleh informasi yang lebih sempurna.
       Sebaliknya pihak yang tidak ber-KKN akan menyampaikan penawaran
       yang kurang sempurna dan cenderung dinyatakan gugur secara
       administratif

8.3 Ketiadaan partisipasi masyarakat
Karena masyarakat pemerhati dilarang mengikuti (Hal ini dikaitkan dengan
proyek yang direkayasa-pekerjaan fiktif)


                     MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
                 PELAKSANAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK
                                                                               66



Symptom:
Beberapa hal dapat terjadi akibat tersumbatnya informasi publik yaitu seperti pada
kasus 8.1 dan 8.2. Penjelasan normal namun diantara peserta ada yang ber-KKN
Panitia tertutup kepada pemerhati

8.4 Penjelasan yang kontroversial
Hal ini dapat terjadi dalam proyek APBN. Sedangkan untuk proyek BLN
diperlukan rekonfirmasi dari badan pemberi bantuan.
Symptom:
    • Penawar banyak yang gugur karena perbedaan persepsi, penawar yang
        survive adalah mereka yang menyelaraskan dengan penjelasan panitia.
    • Panitia melanggar pedoman dalam keppres dan Petunjuk Teknis
        Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah Surat Keputusan Bersama
        Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Perencanaan
        Pembangunan Nasional No. S-42/A/2000-No. S-2262/D.2/05/2000.
        Seharusnya panitia menjelaskan mengenai materi dokumen lelang. Bila
        panitia menjelaskan hal di luar dokumken tersebut, maka dia harus
        bertanggung jawab atas penjelasan tersebut.


      09 TAHAP PENYERAHAN PENAWARAN DAN PEMBUKAAN
                       PENAWARAN

Pada tahap penyerahan penawaran harga dan pembukaan penawaran,
penyimpangan yang dapat terjadi di antaranya:
9.1   Relokasi penyerahan dokumen penawaran (dimaksudkan untuk membuang
      penawaran yang tidak mau diatur)
9.2   Penerimaan dokumen penawaran yang terlambat (biasanya penawar itulah
      yang dijagokan)
9.3   Penyerahan dokumen yang semu dalam upaya menjatuhkan rival tertentu.
9.4   Ketidaklengkapan dokumen penawaran (karena tender telah diatur
      sebelumnya) dan apabila paket cukup, pengaturan meruncing ke tender
      arisan.
9.5   Upaya menghalangi pemasukan dokumen penawaran oleh oknum tertentu.




                      MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
                  PELAKSANAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK
                                                                          67



9.1. Relokasi Penyerahan Dokumen Penawaran
Dimaksudkan untuk membuang penawaran yang tidak mau diatur).
Symptom:
    • Relokasi penyerahan dokumen penawaran dilakukan oleh panitia dalam
       rangka pengaturan tender. Hal dimaksudkan untuk menyingkirkan peserta
       yang tidak termasuk dalam kelompok KKN mereka. Sebaliknya,
       kelompok mereka telah diberitahukan sebelum pemasukan penawaran.
    • Dalam melakukan relokasi panitia sudah membuat skenario sedemikian
       rupa agar peserta non kelompok akan terlambat datang.
    • Kelompok yang datang lebih awal adalah kelompok yang ber-KKN
       dengan panitia.

9.2 Penerimaan Dokumen Penawaran yang terlambat
Biasanya penawar itulah yang dijagokan.
Symptom:
    • Penawar biasanya menyampaikan penawaran pada detik-detik terakhir.
       Faktor transportasi dapat saja menjadi aral dalam proses penyampaian
       tersebut, sehingga dokumen tiba terlambat.
    • Sesuai yang tertera di Juklak, panitia dilarang menerima dokumen yang
       terlambat.

9.3 Penerimaan Dokumen Penawaran yang terlambat
Biasanya penawar itulah yang dijagokan.
Symptom:
    • Penawar biasanya menyampaikan penawaran pada detik-detik terakhir.
       Faktor transportasi dapat saja menjadi aral dalam proses penyampaian
       tersebut, sehingga dokumen tiba terlambat.
    • Sesuai yang tertera di Juklak, panitia dilarang menerima dokumen yang
       terlambat.

9.4 Penyerahan dokumen yang semu
Dalam upaya menjatuhkan rival tertentu.




                     MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
                 PELAKSANAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK
                                                                              68



Symptom:
   •   Dalam rangka menjatuhkan lawan usaha, mitra kerja melakukan tindakan
       ilegal yakni memasukkan dokumen palsu atas nama penawar lain.
   •   Dokumen palsu tersebut memiliki banyak kesamaan dengan dokumen lain,
       dalam hal perwajahan dan bentuk tanda tangan.
   •   Bila hal tersebut terjadi, maka akan ditemukan 2 dokumen penawaran dari
       satu perusahaan yang sama. Kedua dokumen tersebut saling menjelaskan
       (berupa dokumen perubahan).
   •   Bila indikasi tersebut ternyata tidak terbukti, maka dalam proses
       selanjutnya kedua dokumen tersebut akan dinyatakan tidak sah sebab
       dalam dokumen lelang disebutkan bahwa pemasukan dokumen penawaran
       hanya diperkenankan satu kali saja)

9. 4 Ketidaklengkapan Dokumen Penawaran
Hal ini bisa terjadi karena tender telah diatur sebelumnya). Apabila paket cukup,
pengaturan meruncing ke tender arisan.
Symptom: Banyak penawar yang gugur karena silly mistake.

9.5 Upaya menghalangi pemasukan dokumen penawaran
Oleh oknum tertentu agar peserta tersebut terlambat mennnyampaikan dokumen
penawarannya
Symptom: Banyak penawar yang gugur karena terlambat memasukan penawaran
akibat kecelakaan, gangguan dijalan

                 10       TAHAP EVALUASI PENAWARAN

Pada tahap evaluasi ini, penyimpangan yang mungkin timbul di antaranya.
10.1 Kriteria evaluasi cacat
10.2 Penggantian dokumen untuk memenangkan mitra kerja tertentu dengan
       cara menyisipkan revisi dokumen di dalam dokumen awal
10.3 kurangnya monitoring dan pengawasan panitia sehingga memudahkan
       panitia mengatur segala sesuatunya dalam rangka KKN
10.4 Ketidaklengkapan dokumen penawaran (karena tender telah diatur
       sebelumnya) dan apabila paket cukup, pengaturan meruncing ke tender
       arisan



10.1 Kriteria evaluasi cacat.
Hal tersebut dimaksudkan untuk memenangkan calon yang berani menyuap
dengan jumlah yang tidak sedikit. Dari penyusunan kriteria awal, telah diterakan



                      MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
                  PELAKSANAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK
                                                                            69



hal-hal yang khusus yang sukar dipenuhi oleh mitra kerja (dalam rangka
justifikasi bagi kelompok tertentu)

Symptom:
   • Penawar yang tidak kompeten ternyata mampu memenangkan tender
   • Sekali panitia menyimpang dari peraturan yang ada, bukanlah hal yang
     sulit bagi mereka untuk menyelewengkan juga langkah dan aktivitas
     pengadaan dari pedoman yang baku.
   • Produk yang dihasilkan dari pola kerja yang cacat tersebut, akan berada di
     bawah standar.
   • Symptom: lainnya adalah perusahaan bonafid akan gugur, sebaliknya
     perusahaan yang kinerjanya lebih buruk akan lulus evaluasi administratif.
   • Lembaga klarifikasi menjadi tempat persekongkolan antara panitia
     dengan mitra kerja.
   • Hasil yang diperoleh masyarakat tidak prima sebab pemenang tender atau
     pelaksana pekerjaan tersebut bukan mitra kerja yang terbaik, melainkan
     mereka yang bersedia bermain “kotor” untuk menjadi pemenang kontrak.

10.2 Penggantian dokumen
Untuk memenangkan mitra kerja tertentu, penggantian dokumen dilakukan
dengan cara menyisipkan revisi dokumen di dalam dokumen awal. Dengan
evaluasi tertutup tempat tersembunyi dan sukar dijangkau, panitia dapat berbuat
apa saja dalam menangani dokumen termasuk mengganti atau menukar dokumen
penawaran agar dokumen Pengusaha itu diganti menjadi pemenang, misal:
walaupun dipenawaran bukan terendah dokumen diganti sedemikian rupa,
sehingga setelah dilakukan koreksi aritmatik penawar tersebut dapat menjadi
pemenang (karena terendah).
Symptom:
    • Pemenang belum tentu mewakili penawaran yang terbaik, karena bersifat
       kolutif.
    • Panitia bekerja secara tertutup dan akses terhadap kontrol diberlakukan.
       Seluruh informasi diusahakan tidak tersebar ke publik.
    • Dalam kegiatan panitia akan mengganti dokumen yang sesuai dengan
       keinginan mereka terutama yang terkait dengan aritmatik korektif atau
       yang sejenis.
    • Panitia yang telah masuk dunia perkeliruan, akan berusaha memenuhi
       keinginan mitra kerja yang bersedia mengeluarkan uang suap untuk
       pemenuhan kebutuhan tersebut.
10.3 Pemilihan tempat evaluasi yang tersembunyi
Untuk memudahkan panitia mengatur segala sesuatunya dalam rangka KKN
Sesungguhnya pemilihan tempat yang terpencil dan tersembunyi dimaksudkan


                     MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
                 PELAKSANAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK
                                                                               70



untuk untuk memperoleh hasilyag mantap, antara lain ini bersumber dari
keterbatasan tenaga yang menjadi panitia tidak punya banyak waktu, sehingga
konsinyasi bagi mereka adalah sesuatu yang sangat menguntungkan, tidak banyak
gangguan dari pihak luar yang akan mempengaruhi jalannya evaluasi, namun
realisasinya lain dari yang diharapkan. Justru dengan terpencilnya lokasi evluasi,
akan dimanfaatkan penitia untuk melakukan KKN denga mitra kerja.

Symptom:
   •   Tempat rapat panitia tersembunyi sehingga memudahkan panitia
       memanipulasi dokumen. Pembiayaan rapat evaluasi eksklusif (tergantung
       siapa yang membiayai)
   •   Agar ketidakjujuran yang dilakukan panitia berhasil, mereka akan memilih
       tempat evaluasi yang tidak terjangkau oleh atasan. Di samping itu, mereka
       juga menjadikan aktivitas kepanitiaan yang seharusnya sebagai kegiatan
       paruh waktu menjadi kegiatan pokok mereka. Mereka memilih tempat
       yang nyaman untuk evaluasi tersebut, seperti di hotel berbintang.
       Pertanyaannya adalah, bila proyek tidak menyediakan anggaran untuk
       akomodasi semacam itu, lalu siapa yang menjadi penyandang dananya?
   •   Evaluasi yang dilakukan di tempat tertutup akan mengarah pada
       Intransparansi.
   •   Atasan, mitra kerja, dan panitia yang bersekongkol akan mengeluarkan
       dokumen hasil evaluasi sementara sebagai bahan manuver. Semua honor
       dan kebutuhan panitia akan dipenuhi oleh mitra kerja.

10.4 Peserta lelang terpola dalam rangka berkolusi.
 Pengaturan seperti ini banyak dijumpai dalam tender arisan, sehingga beban
evaluasi panitia tidak banyak dan panitia hanya mengevaluasi syarat minimum
tertentu.
Symptom:
     • Jumlah peserta yang ikut prakualifikasi, memasukkan dokumen, dan yang
        lulus semakin menurun secara mencolok., dengan pola 15-10-5 penawar,
        (contoh)
     • Pada tender yang diatur, akan tampak jumlah peserta prakualifikasi
        banyak, namun yang lulus dan ikut tender hanya separuhnya. Selanjutnya
        ditemukan setengah dari total peserta, memasukkan penawaran yang salah
        dan akhirnya tinggal 3 peserta (sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengadaan
        Barang/Jasa Instansi Pemerintah Surat Keputusan Bersama Menteri
        Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Perencanaan
        Pembangunan Nasional No. S-42/A/2000-No. S-2262/D.2/05/2000,
        panitia akan mengusulkan tiga calon).



                      MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
                  PELAKSANAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK
                                                                              71



   •   Symptom: pada tender arisan tidak terlampau jelas, namun akan terlihat
       pada proses berikutnya (banyak surat kuasa, banyak kecerobohan, banyak
       kesamaan isi, pengetikan sama, dam nomor jaminan berurutan).

                    11. Tahap Pengumuman calon pemenang.

Pada tahap Pengumuman calon pemenang ini penyimpangan yang mungkin
timbul di antaranya,
   11.1 Pengumuman yang disebarluaskan kepada publik sangat terbatas
          (dengan maksud mengurangi sanggahan).
   11.2 Penggantian dokumen untuk memenangkan mitra kerja tertentu dengan
          cara menyisipkan revisi dokumen di dalam dokumen awal
   11.3 Pemilihan tempat evaluasi yang tersembunyi untuk memudahkan
          panitia mengatur segala sesuatunya dalam rangka KKN.
   11.4 Ketidaklengkapan dokumen penawaran (karena tender telah diatur
          sebelumnya) dan apabila paket cukup, pengaturan meruncing ke tender
          arisan.

11.1 Pengumuman yang disebarluaskan sangat terbatas
Dengan maksud mengurangi sanggahan).
Symptom:
   • Proses pengadaan adalah proses yang mengkaitkan kegiatan birokrat
       dengan kegiatan publik. Bila semua langkah pengadaan hanya terbuka
       bagi mitra kerja, maka publik akan betul-betul buta mengenai proses
       tersebut. Ketertutupan panitia akan terus berlangsung hingga tahapan akhir
       proses pengadaan. Untuk menghindari kondisi itu, panitia harus lebih
       terbuka pada publik.
   • Informasi baru akan dibuka setelah pelaksanaan pekerjaan (hal ini
       membuat pejabat di lokasi merasa heran).
   • Sanggahan tidak ada, masukan dari publik tidak ada (karena tidak terbaca)

11.2 Pengumuman tidak mengindahkan aspek-aspek tertentu yang berkaitan
dengan publik
Dengan harapan tidak adanya sanggahan
Symptom:
   • Panitia bekerja sangat tertutup;
   • Tidak adanya sanggahan dari peserta lelang.




                      MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
                  PELAKSANAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK
                                                                               72



11.3 Pengumuman tanggal ditunda
Hal ini dilakukan agar panitia memperoleh uang sogok/ suap dari peserta yang
menang
Symptom:
   • Pengumuman agar terlambat dari hari yang ditentukan karena proses suap/
     sogok terjadi.
   • Secara psikis, calon pemenang yang sudah mengetahui tentang tentang
     kemenangannya, ingin segera kemenangan itu diumukan agar tidak terjadi
     perubahan.
   • Hal tersebut dilakukan dengan menyogok panitia. Bila suap tersebut
     diterima, maka telah terjadi kesalahan yang bersifat random.


11.4 Pengumuman yang tidak sesuai dengan kaidah pengumuman.
Pengumuman dimaksudkan unytuk memberi tahu masyarakat tentang hasil lelang
yang dilakukan dengan jujur dan adil, apabila ada kejanggalan agar masyarakat
memberitahu kepada pimpro untuk pembenahan
Symptom:
   • Tidak ada masukan dari masyarakat.karena masyarakat tidak tahu.
   • Sejak awal proses, sudah ada upaya untuk mengelabui pihak pemerhati
     dan mitra kerja, yakni melalui pengumuman yang tidak informatif.
   • Hal di atas memunculkan hambatan pada mekanisme pasca evaluasi dan
     mereduksi sanggahan dari mitra kerja.

                12 TAHAP SANGGAHAN PESERTA LELANG

Pada tahap Sanggahan Peserta Lelang ditemukan penyimpangan yang mungkin
timbul di antaranya,:
12.1. Tidak seluruh sanggahan ditanggapi itu untuk menghindari adanya polemik
12.2. Substansi Sanggahan tidak ditanggapi untukmenghindari polemik
12.3. Sanggahan proforma untuk menghindari tuduhan tender diatur.
12.4. Panitia yang kurang independen dan akuntabel.

12.1 Tidak seluruh sanggahan ditanggapi
Terutama untuk menghindari adanya polemik
Symptom:
   • Pengumuman yang dilakukan panitia akan ditanggapi oleh mitra kerja
       yang kurang setuju dengan hasil evaluasi
   • Mereka mengkritik tugas panitia yang menyimpang dari pedoman yang
       ada serta menunjukkan bukti bahwa panitia berKKN dengan kelompok
       mitra kerja tertentu.

                     MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
                 PELAKSANAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK
                                                                          73



   •   Respon yang disampaikan panitia kepada pejabat yang berwenang kurang
       mencerminkan jawaban atas sanggahan yang disampaikan oleh mitra
       kerja.
   •   Proses pengadaan tertutup dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

12.2 Substansi Sanggahan tidak ditanggapi
Terutama untuk menghindari polemik

Symptom:
   •   Adanya polemik berkepanjangan namun surat rekomendasi tetap dengan
       alasan kekhawatiran keterlambatan proyek
   •   Jawaban yang disusun oleh panitia yang nantinya akan disampaikan oleh
       pejabat terkait, tidak menyentuh substansi sanggahan. “Bahwa sanggahan
       immaterial”, demikian kira-kira bunyi tanggapannya, sesuai dengan
       klausul instruksi kepada bidder.
   •   Seluruh sanggahan diarahkan pada klausul mengenai evaluasi penawaran
       dan hak panitia tentang kerahasiaan dokumen evaluasi tersebut.


12.3 Sanggahan proforman untuk menghindari tuduhan tender diatur

Symptom:
   •   Jumlah penyanggah cukup banyak, namun isi sanggahan bernuansa asal
       menyanggah, tanpa menghiraukan materi sanggahan, sehingga terlihat
       bahwa sanggahan mitra kerja adalah sanggahan yang dibuat-buat.
   •   Jawaban yang disusun oleh panitia yang nantinya akan disampaikan oleh
       pejabat terkait, tidak menyentuh substansi sanggahan. “Bahwa sanggahan
       immaterial”, demikian kira-kira bunyi tanggapannya, sesuai dengan
       klausul instruksi kepada bidder.
   •   Seluruh sanggahan diarahkan pada klausul mengenai evaluasi penawaran
       dan hak panitia tentang kerahasiaan dokumen evaluasi tersebut dan ini
       paling mudah DIBUAT.

12.4 Panitia kurang independen dan kurang akuntabel

Symptom:
   •   Jumlah penyanggah cukup banyak.Sanggahan memang memncakup
       ketidak puasan mitra kerja dalam menerima hasil evaluasi.
   •   Jawaban yang disusun oleh panitia yang nantinya akan disampaikan oleh
       pejabat terkait, tidak menyentuh substansi sanggahan. “Bahwa sanggahan
       immaterial”, demikian kira-kira bunyi tanggapannya, sesuai dengan


                     MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
                 PELAKSANAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK
                                                                              74



       klausul instruksi kepada bidder. Panitia sepertinya tidak bertanggungjawab
       atas troses ini.
   •   Seluruh sanggahan diarahkan pada klausul mengenai evaluasi penawaran
       dan hak panitia tentang kerahasiaan dokumen evaluasi tersebut dan ini
       paling mudah DIBUAT.


                  13 TAHAP PENUNJUKAN PEMENANG

Pada tahap penunjukan pemenang lelang ditemukan 4 jenis patologi yang
mungkin timbul (penyimpangan ini dikaitkan dengan penyimpangan terhadap
pilar-pilar Good governance) jakni:
13.1. Surat penunjukan yang tidak lengkap.
13.2. Surat penunjukan yang sengaja ditunda pengeluarannya.
13.3. Surat penunjukan yang dikeluarkan dengan terburu-buru.
13.4. Penandatanganan surat penunjukan tidak sah.

13.1 Surat penunjukan yang tidak lengkap
Symptom:
   • Penunjukan sudah dikeluarkan, namun proses sanggahn belum selesai,
       data pendukung berita acara tentang sanggah jawab belum ada, seolah-
       olah tidak ada sanggahan
   • Panitia bekerja secara tertutup. Mereka memasuki tahap berikutnya
       sebelum menyelesaikan proses yang seharusnya mereka selesaikan lebih
       dulu.

13.2 Surat penunjukan yang sengaja ditunda pengeluarannya.
Symptom:
   • Pada hari yang telah ditentukan surat tersebut belum dikeluarkan oleh
       proyek, ada berbagai alasan untuk membenarkan langkah tersebut.
   • Dibalik itu semua, adalah perlu adanya uang pelicin

13.3 Surat penunjukan yang dikeluarkan dengan terburu-buru.
Symptom:
   • Dengan dikeluarkan surat tersebut seolah-olah tidak ada masalah tentang
       tender yang sedang dilaksanakan.
   • Namun dalam kenyataannya saat tersebut proses sanggah jawab sedang
       berlangsung sehingga sangat merugikan mitra kerja yang sedang
       memproses sanggahan tersebut




                     MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
                 PELAKSANAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK
                                                                          75



13.4 Surat penunjukan yang tidak sah.
Symptom:
   • Surat yang belum lengkap sudah beredar atau sudah sampai kepada calon
       pemenang (dalam hal ini posisinya masih sangat rawan, sebab ada
       kemungkinan sanggahan benar)
   • dalam hal ini tanggal dan tanda tangan belum ada, sesungguhnya belum
       memiliki kekuatan hukum.
   • Digunakan semacam suap kepada pihak tertentubahwa calon pemenang
       tersebut memang betul menang,
   • Ada kemungkinan dalam proses akhirnya urutan pertama gugur dan yang
       mendapat kemenangan adalah terendah ke II.

                14.TAHAP PENANDATANGAN KONTRAK

Pada tahap Penandatanganan Kontrak penyimpangan yang mungkin timbul di
antaranya,

14.1 Penandatanganan kontrak yang kolutif secara sistemik
14.2 Penandatangan kontrak yang ditunda-tunda.
14.3 Penandatanganan kontrak secara tertutup
14.4 Penandatanganan kontrak tidak sah.


14.1 Penandatanganan kontrak yang kolutif secara sistemik
Symptom:
   • Kontrak diatur rapi dan lengkap, namun dengan mengkaji agak mendalam,
       akan dijumpai adanya kejanggalan,
   • Tidak terdapatnya jaminan pelaksanaan, jaminan untuk penarikan uang
       muka belum ada.
   • Dan jadwal mobilisasi juga belum ada (kalau ada belum tentu tepat).
   • Kontrak fiktif mengandung banyak kekurangan dalam dokumen
       pendukung.

14.2 Penandatangan kontrak yang ditunda-tunda.
Symptom:
   • Jaminan pelaksanaan belum ada sehingga kontrak belum dapat
       ditandatangani, (ini terjadi pada mitra keja yang kurang memiliki
       kemampuan, ini merupakan produk prakualifikasi yang kurang credible).
   • Mitra kerja tidak saja melaksanakan tugas karena kemampuan
       keuangannya terbatas.
   • Akhirnya, mereka sulit memenuhi persyaratan yang diminta seperti
       jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, dan mobilisasi pengadaan.
                     MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
                 PELAKSANAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK
                                                                             76




14.3 Penandatanganan kontrak tidak sah
Symptom:
   • Kontrak ditanda tangani tanpa adanya dukungan yang disyaratkan,
   • Atau data pendukung yang kurang dipercaya(kemungkinan fiktip/ palsu).

                 15 TAHAP PENYERAHAN BARANG DAN JASA

Tahap Penyerahan barang dan jasa.dibagi menjadi:
15A: Penyerahan Barang.
15B: Penyerahan Hasil Jasa Konsultasi
15C Penyerahan Hasil Jasa Pemborongan
.
Untuk PENYERAHAN BARANG penyimpangan yang mungkin timbul di
antaranya:

15A.1 Kualitas barang tidak sama dengan yang dispecifikasi
15A.2 Kriteria penerimaan barang bias (kkn)
15A.3 Jaminan pasca jual palsu.
15A.4 Volume barang menyimpang dalam rangka kkn.


15A.1 Kualifikasi Barang tidak sama dengan yang didalam spesifikasi
Hal ini terkait dengan peraturan-perundang-undangan
   • Keppres 18/2000 pasal 34 tentang Serah Terima Pekerjaan dan;
   • Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/ Jasa Instansi Pemerintah Surat
        Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala
        Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No.S-42/A/2000-No.S-
        2262/D.2/05/2000 No.S-42/A/2000-S2262/D.2/05/2000 bab V C.2.g,
        babV.C.3 g, bab V C.4 h.i tentang Pelaksanaan Kontrak.
Symptom:
   • Serah terima pekerjaan pada dasarnya baru dapat terjadi apabila semua
        pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan volume, mutu, dan waktu,
        sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak.
   • Namun dalam pelaksanaannya penyerahan dapat dilakukan secara partial
        atau secara menyeluruh.
   • Penyerahan barang/peralatan diloakukan sesuai dengan prosedure melalui
        dua tahap sebagaimana diungkap pada bab didepan(sebelum test run, dan
        sesudah test run yang dianngap memenuhi syarat..
   • Kinerja dari barang dengan kualitas yang rendah tidak akan memenuhi
        kriteria sempurna (seperti komputer hang, mesin fotocopy macet, otomotif


                     MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
                 PELAKSANAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK
                                                                                                                    77



          menemukan banyak hambatan, dan kualitas peralatan kantor dan produk
          kurang prima), namun dalam serah terima kedua, nyatanya diterima.

15A.2 Kriteria penerimaan barang bias.
Symptom:
   • Serah terima barang pada dasarnya baru dapat terjadi apabila semua
      barang telah dilakukan checking sesuai dengan volume, mutu, dan waktu,
      sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak.Namun karena kriteria
      penerimaan menyimpang, barang yang diterima ternyata dibawah mutu.
   • Panitia serah terima barang bersekongkol dengan panitia pelelangan
      tentang kolusi yang diatur dengan mitra kerja. Hal ini terbaca pada kriteria
      penerimaan barang.
   • Civil society/ stakeholder/ masyarakat akan dirugikan akibat deviasi
      kualitas tersebut sebagai akibat penerapan kriteria yang bias yang
      mengagrah pada kkn.

15A.3 Jaminan pasca jual palsu
Hal ini terkait dengan peraturan-perundang-undangan: Keppres 18/2000 pasal 34 tentang Serah Terima Pekerjaan dan;


Symptom:
     •    Penelitian tanggung jawab mitrakerja saat serah terima barang mencakup
          pemeliharaan pasca jual.ternyata kemampuan layanan pemeliharaan
          peralatan tidak terdukung dengan kondisi saat ini (tidak ada kemampuan
          sama-sekali)
     •    Surat-surat jaminan pemeliharaan dikirim keluar negeri. Hal ini
          kemampuan setempat/ dalam negeri tidak ada.
     •    Panitia serah terima barang dari awal tidak memperhatikan jaminan
          pemeliharaan (sedangkan jaminan pemeliharaan tersebut merupakan hal
          yang pokok).walaupun dalam spesifikasi tehnik tertuang kriteria barang
          yang harus diterima, termasuk program pemeliharaannya.

   15A.4 Volume barang tidak sama dengan dokumen lelang.
Symptom:
   • Serah terima barang pada dasarnya baru dapat terjadi apabila semua
      barang telah diserahkan sesuai dengan volume, mutu, dan waktu,
      sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak.
   • serah terima barang tetap terjadi walaupun volume barang tidak sesuai
      (antara de facto dan dejure lain. dan ada sebagian fiktif)
   • Panitia penerima barang mempunyai hubungan dalam rangka kolusi
      dengan panitia pengadaan (yang seharusnya tidak boleh ada hubungan,
      sehingga kolusi /persekongkolan tidak terjadi)


                              MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
                          PELAKSANAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK
                                                                            78




15B: PENYERAHAN HASIL JASA KONSULTASI
Untuk Penyerahan Hasil Jasa Konsultansi penyimpangan yang mungkin timbul di
antaranya:
15B.1 Kualitas desain/studi tidak sama dengan ynag diminta dalam spesifikasi.
15B.2 Kriteria Penerimaan hasil study bias.
15B.3 Perintah perubahan kak yang tidak mengacu pedoman.
15B.4 Jenis studi tidak sama dengan yang ada dalam Kerangka Acuan Kerja.

15B. 1 Rekomendasi palsu

Symptom:
   •   Serah terima pekerjaan pada dasarnya baru dapat terjadi apabila semua
       pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK),
       sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak.
   •   Namun dalam pelaksanaannya penyerahan dilakukan tanpa menghiraukan
       kesesuaian hasil kerja konsultan dengan term of reference/kerangka acuan
       kerja.
   •   Penyerahan hasil karya konsultan tanpa ada penelitian sampling yang
       komprehensip untuk pembuktian pemenuhan syarat terhadap KAK.
   •   Hasil rekomendasi terlihat seperti “sesuai dengan pesanan“

15B.2 Kriteria penerimaan karya konsultan bias
Symptom:
   • Serah terima karya konsutan baru diterima setelah dilakukan seminar/
      workshop apakah masukan dari pakar akan tertuang dalam diskusi.Namun
      proses ini tidak dilakukan,namun panitia menentukan lain.
   • Panitia serah terima karya konsultan bersekongkol dengan panitia
      pengadaan agar pengaturan sebalumnya dengan mitra kerja dapat terjadi.
      Hal ini terbaca pada kriteria penerimaan hasil karya konsultan.
   • Hasil kerja konsultan dimasukkan dalam bookshelf saja, karena penerima
      karya itu sendiri merasa bhwa produk tersebut bias (cenderung proforma).

15B.3 Data lapangan dipalsukan
Symptom:
   • Hasil rekomendasi sesuai dengan pesanan pemberi kerja,yang didasarkan
      pada data lapanganyang dikumpulkan secara “komprehensif” sehingga
      seolah-olah data pendukung dapat dipertanggungjawabkan
   • Serah terima hasil karya dilakukan dengan cepat, tanpa adanya kajian yang
      “komprehensif”, semua data seolah telah teruji dan rekomendasi
      merupakan yang paling baik.
                     MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
                 PELAKSANAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK
                                                                              79



   •   Panitia serah terima karya konsultan dari awal tidak begitu memperhatikan
       detail dari dokumentasi lengkap termasuk data lapangan yang merupakan
       kunci pokok rekomendasi, tanpa adanya kajian. (yang penting
       rekomendasi cocok dengan yang diinginkan)

   15B.4 Design Plagiate (tanpa dukungan design note)
Symptom:
   • Serah terima karya konsultan (dalam hal ini terkait dengan design)
      tanpa/tidak dilengkapi data pendukung berupa design note. Panitia
      penerima meng “ia “kan hasil tersebut karena desakan pihak mitra kerja
      yang sudah terlibat kkn sejak awal.
   • Serah terima karya konsultan tetap dilaksanakan oleh panitia penerima
      hasil karya konsultan dengan catatan design note dilengkapi dikemudian
      hari.
   • Panitia penerima karya konsultan mempunyai hubungan dalam rangka
      kolusi dengan panitia pengadaan (yang seharusnya tidak boleh ada
      hubungan, sehingga kolusi /persekongkolan tidak terjadi)

Untuk PENYERAHAN HASIL JASA KONSTRUKSI penyimpangan yang
mungkin timbul di antaranya:

15C.1 Kualitas konstruksi tidak sama dengan yang diminta dalam specifikasi.
15C.2 Kriteria penerimaan hasil pekerjaan jasa konstruksi bias.
15C.3 Perintah perubahan volume/ contract change order/ Amandemen kontrak
dalam rangka KKN.
15C.4 Volume konstruksi tidak sesuai dalam rangka KKN.

15C.1 Volume konstruksi tidak sama dengan yang diminta dalam
specifikasi/BOQ
Symptom:
   • Manipulasi atau kegiatan legal resmi yakni perintah perubahan kontrak
       (contract change order/CCO) agak sukar dilakukan pada pekerjaan
       penyediaan barang, tidak demikian sebaliknya pada pekerjaan fisik serta
       konsultansi.
   • Proses perhitungan volume dilakukan oleh orang-orang atau petugas
       tertentu yang sudah dilatih untuk itu, tentu saja dengan imbalan kusus
       (mereka berasal dari konsultan supervisi, petugas proyek, dan staf mitra
       kerja itu sendiri)
   • Untuk pekerjaan yang terpendam, tersembunyi, seperti pembetonan, atau
       pekerjaan survey untuk pekerjaan konsultansi, manipulasi volume
       dilakukan melalui pengelabuan frekuensi di lapangan dan pengurangan
       ukuran lewat pabrik (di mana pengusaha besi beton telah mengantisapasi
                     MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
                 PELAKSANAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK
                                                                           80



       hal ini dengan mencamtumkan label tertentu dengan volume yang tidak
       tepat.
   •   Untuk pekerjaan lapisan-lapisan, mereka menyediakan khusus untuk
       tempat pemeriksaan, sehingga apabila dilakukan pengeboran di tempat
       tersebut akan dijumpai ketebalan yang sesuai dengan spesifikasi tehnik.
   •   Apabila terjadi pemeriksaan mendadak untuk kebenaran volume, para
       mitra kerja akan dengan sigap menyediakan orang-orang yang dilatih
       khusus untuk keperluan itu.

15C.2 Kriteria penerimaan hasil kerja konstruksi bias.

Symptom:
   • Pengawas lapangan bekerja tidak profesional.mengekor hasil laporan uji
      mutu pengawas internal mitra kerja.
   • Direksi lapangan kurang memperhatikan produk dan mereka cenderung
      mempercayai sepenuhnya data yang diberikan oleh inspektor lapangan.
   • Ada kesengajaan untuk pekerjaan yang tersembunyi, sengaja tidak
      melaporkan setiap perkembangan pekerjaan agar tidak mengundang
      pertanyaan (kemajuan tidak di-expose secara rinci, namun digambar
      secara global dalam barchart)
   • Dalam progres report bulanan juga tidak diungkapkan pekerjaan secara
      detail. Upaya tersebut dilakukan agar dikemudian hari bila ada bagian
      pekerjaan yang tidak dilaksanakan, hasilnya tidak terlalu terlihat.


15C.3 Perintah perubahan volume dalam rangka KKN
Symptom:
   • Terjadinya CCO dalam pelaksanaan kontrak adalah sesuatu yang umum
      terjadi, karena tidak mungkin suatu design dapat merepresentasikan
      rupa/kenampakan topografi. Terlebih tentang apa-apa yang terkandung
      didalamnya. CCO merupakan perangkat legal untuk melakukan
      penyesuaian kontrak agar kontrak dapat dilaksanakan sesuai dengan
      kebutuhan pekerjaan.
   • Namun dalam hal tejadi deviasi pelaksanaan pekerjaan sebagai akibat
      adanya komitmen dalam KKN, CCO merupakan tempat yang paling
      populer untuk menempatkan dana yang susah dipertanggung jawabkan;
      dalam ini CCO dapat dilakukan terhadap pergantian volume material
      yang murah (dikurangi) ke volume material yang bernilai tinggi, sehingga
      terjadi kenaikan harga (volume material yang mahal diperbesar).
   • CCO terjadi pula pada pekerjaan konstruksi tambahan sebagai sesuatu hal
      yang memang harus dilakukan karena pada awal pekerjaan volume jenis
      pekerjaan tersebut dipasang kecil.

                     MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
                 PELAKSANAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK
                                                                          81



   •   CCO terjadi juga pada pekerjaaan yang yang sederhana namun
       pelaksananya akan memperoleh benefit yang lebih besar.
   •   Dalam CCO, memang mungkin terjadi penyesuaian akan tetapi mungkin
       ditujukan untuk mengakomodasi volume fiktif yang tidak mudah
       dibuktikan (bila sudah tertimbun oleh lapisan yang lain).


15C.4 Volume Konstruksi Tidak Sesuai Dalam Rangka KKN
Symptom:
   • Panitia serah terima barang dan jasa menerima kasil karya konstruksi
     tanpa melakukan uji mutu dan volume secara komprehensip, namun
     percaya hasil yang disampaikan oleh mitra kerja/konsultan pengawas.
   • Kenampakan dari ketidaksesuaian pekerjaan untuk sementara berwujud
     deformasi bentuk permukaan dari pekerjaan yang diserahkan, deformasi
     tersebut kadang-kadang tidak tampak, dan adakalanya kenampakan
     tersebut baru terlihat setelah kurun waktu tertentu sebingga sulit untuk
     melakukan deteksi pada dampak penyimpangan kualitas dalam waktu
     singkat (kecuali dilakukan tes uji mutu secara komprehensif) kenampakan
     tersebut tidak menjadi perhatian penitia serah terima pekerjaan.




                     MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
                 PELAKSANAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK
                                                         82




  DASAR HUKUM
PAKTA INTEGRITAS
   (LAMPIRAN)




    MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
PELAKSANAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK
                                                                        83




Dasar Hukum Pakta Integritas
di Indonesia
 1. TAP MPR No. VIII/2001 tentang keterbukaan informasi bagi masyarakat
    dalam rangka partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum No : 186 tahun 2002 tentang
    PETUNJUK PALAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
    KEPERLUAN PEMILIHAN UMUM.

 3. UNDANG-UNDANG No. 5 TAHUN 1999 tentang LARANGAN
    PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT.
         Pasal 22: ‘Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain
         untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga
         dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.’

 4. UNDANG-UNDANG No 20/2001 tentang: PEMBERANTASAN
    TINDAK PIDANA KORUPSI.
    PASAL 5   : Pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait dgn
    suap
    PASAL 7        : Pemborong terkait dengan perbuatan curang
    PASAL 10      : Pegawai negeri atau orang yang diberi tugas menjalankan
                    suatu jabatan umum dengan sengaja memalsu buku-buku
                    atau daftar-daftar khusus utk pemeriksaan administrasi
    PASAL11&12 : Pegawai negeri atau penyelenggara negara berkaitan
               dengan menerima hadiah atau janji karena kekuasaan atau
               wewenangnya


 5. UNDANG-UNDANG           No.       30/2002     tentang   KOMISI
    PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
       Pasal 15 : Perlindungan terhadap terhadap saksi yang melapor
               mengenai terjadinya tindak korupsi
        Pasal 16 : Tata cara pelaporan bagi penerima gratifikasi
        Pasal 17 : Penetapan status kepemilikan gratifikasi


 6. UNDANG-UNDANG N0 18/1999 tentang PENGEMBANGAN
    INDUSTRI JASA KONSTRUKSI

       a. PASAL 55 BAB VII PP NO 29 TAHUN 2000.


                   MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
               PELAKSANAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK
                                                                       84



          (1)   Pengguna jasa dan penyedia jasa atau antar penyedia jasa
                dilarang melakukan persekongkolan untuk mengatur dan
                atau menentukan pemenang dalam pelelangan umum atau
                pelelangan terbatas sehingga mengakibatkan terjadinya
                persaingan usaha yang tidak sehat.

          (2)   Pengguna jasa dan penyedia jasa dilarang melakukan
                persekongkolan untuk menaikan nilai pekerjaan yang
                mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan atau
                keuangan negara.

          (3)   Pelaksana konstruksi dan atau sub pelaksana konstruksi
                dan atau pengawas konstruksi dan atau sub pengawas
                konstruksi dilarang melakukan persekongkolan untuk
                mengatur dan menentukan pekerjaan yang tidak sesuai
                dengan kontrak kerja konstruksi yang merugikan pengguna
                jasa atau masyarakat.

          (4)   Pelaksana konstruksi dan atau sub pelaksana konstruksi
                dan atau pengawas konstruksi dan atau pemasok dilarang
                melakukan persekongkolan untuk mengatur peralatan yang
                tidak sesuai dengan kontrak kerja konstruksi yang
                merugikan pengguna jasa dan atau masyarakat.

          (5)   Pengguna jasa dan atau penyedia jasa dan atau pemasok
                yang melakukan persekongkolan sebagaimana dimaksud
                dalam ayat a, b, c, dan d, dikenakan sanksi sesuai dengan
                peraturan perundang-undangan yang berlaku.


SANKSI DAN AKIBATNYA.


1. PENERAPAN PASAL 47,48 49 UNDANG-UNDANG 5/99

    a.Tindakan Administrasi :

    Komisi KPPU berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan
    administrasi terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-
    undang no 5/99.


    Tindakan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
    dapat berupa:

                                        Perintah kepada pelaku usaha untuk
                                         menghentikan     kegiatan    yang
                                         terbukti menimbulkan praktek

               MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
           PELAKSANAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK
                                                                 85



                                    monopoli dan atau menyebabkan
                                    persaingan usaha tidak sehat dan
                                    atau merugikan masyarakat dan
                                    atau

                                  Perintah kepada pelaku usaha untuk
                                   menghentikan      penyalahgunaan
                                   posisi dominan, dan atau,

                                  Penetapan pembayaran ganti rugi,
                                   dan atau,

                                  Pengenaan       denda    serendah-
                                   rendahnya satu milyar dan
                                   setinggi-tingginya dua puluh lima
                                   milyar.

                                  Pidana pokok.

     (2) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 5 sampai dengan
         pasal 8, pasal 15, pasal 20 sampai dengan pasal 24, dan
         pasal 26 undang-undang no 5, tahun 1999 diancam denda
         serendah-rendahnya 5 milyar dan setinggi-tingginya 25
         milyar, atau pidana kurungan selama-lamanya 5 bulan


     (3) Pidana tambahan berupa :
             a) Pencabutan izin usaha.
             b) Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti
                  melakukan pelanggaran terhadap undang-undang
                  no 5/99 untuk penduduki jabatan direksi atau
                  komisaris sekurang-kurangnya 2 tahun dan
                  selama-lamanya 5 tahun; atau
             c) Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang
                  menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.


2. PENERAPAN SANKSI PADA PP 28/2000.

     Pelanggaran terhadap peraturan pemerintah no 28 tahun 2000,
     tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi adalah :

     1. Pemerintah kepada lembaga dan pengguna jasa , berupa
        peringatan tertulis.
     2. Pemerintah kepada penyedia jasa, berupa :
         a. peringatan tertulis.
         b. pembekuan izin usaha.
         c. pencabutan izin usaha.

         MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
     PELAKSANAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK
                                                                      86



         d. larangan melakukan pekerjaan.

     3. Lembaga kepada penyedia jasa dan asosiasi, berupa:
        a. Peringatan tertulis.
        b. Memasukkan dalam daftar pembatasan/larangan kegiatan
           usaha.
         c. Pencabutan akreditasi.
         d. Pembatasan bidang usaha.
         e. Pencabutan tanda registrasi badan usaha, dan atau
         f. Pencabutan sertifikat ketrampilaan atau keahlian kerja.

      4. Asosiasi kepada anggota asosiasi, berupa :
          a. Peringatan tertulis.
          b. Pencabutan keanggotaan asosiasi.
          c. Pencabutan sertifikat ketrampilan atau keahlian kerja.


3. PENERAPAN SANKSI PADA PP 29/2000.

  1. Sanksi    administrasi   terhadap     pelanggaran     berupa
     persekongkolan dikenakan peringatan tertulis untuk pemerintah
     kepada lembaga.

  2. Pelanggaran     terhadap    peraturan  pemerintah      berupa
     persekongkolan yang dikenakan sanksi administrasi yang
     ditetapkan oleh pemerintah kepada penyedia jasa berupa:


           i. Peringatan tertulis.
          ii. Penghentian sementara sebagian atau keseluruhan
              pekerjaan konstruksi.
        iii. Pembekuan izin usaha.
         iv. pencabutan izin usaha..
          v. pembekuan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
         vi. pencabutan izin pelaksanaan konstruksi.
        vii. larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan
              konstruksi, atau.
       viii. larangan melakukan pekerjaan.

  3 . Pelanggaran terhadap PP 29/2000 dikenakan sanksi
      administrasi yang ditetapkan oleh pemerintah kepada
      pengguna jasa berupa :
      a. Peringatan tertulis.
      b. Penghentian sementara sebagian atau keseluruhan pekerjaan
          konstruksi.
      c. Pembekuan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
      d. Pencabutan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi; dan atau

         MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
     PELAKSANAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK
                                                               87



     e. Larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi.

4.   Pelanggaran terhadap PP 29/2000 dikenakan sanksi
     administrasi yang ditetapkan oleh lembaga kepada penyedia
     jasa dan asosiasi , berupa:
     a. Peringatan tertulis.,atau
     b. Pembatasan bidang usaha dan atau profesi.

5. Pelanggaran terhadap PP 29/2000 dikenakan sanksi
   administrasi yang ditetapkan oleh asosiasi kepada anggota ,
   berupa:
    a. Peringatan tertulis, atau
   b. Pembekuan sertifikat.




         MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
     PELAKSANAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK
                                                                                88




     DASAR HUKUM PENGADAAN BARANG &
                  JASA
           SEBAGAI ACUAN DAFTAR SIMAK


I.      PERENCANAAN (0)
     1. Tahapan perencanaan pengadaan ini terkait dengan Keputusan Presiden
        18/2000 pasal 5, tentang kode ethik, pasal 7, pasal 23, pasal 24, undang
        undang no 9 tahun 1995, dan petunjuk tehnis pengadaan barang dan jasa
        pemerintah No 5-42/a/2000 &5-2262/D2/05/2000 bab V , bab I.8.7, bab II
        tentang dokumen lelang.



II. PEMBENTUKAN PANITIA LELANG ( 0 )
     1. Tahapan Pembentukan Panitai Lelang ini terkait dengan Keputusan
        Presiden 18/2000 pasal 5, pasal 7, pasal 8 , pasal 23, dan pasal 24,
        Undang-undang no 9 tahun 1995, dan Petunjuk Tehnis Pengadaan Barang
        dan Jasa Pemerintah No 5-42/A/2000 & 5-2262/D2 /05 / 200 babI.4 dan
        bab I.8.7.




III. PRAKUALIFIKASI PERUSAHAAN ( 03 )
Keputusan Presiden 18/2000 pasal 9-1 dan pasal 9-2 tentang Kualifikasi Penyedia
Barang/Jasa, pasal 8-2 tentang Kualifikasi dan Tugas Pokok Panitia Pengadaan,
pasal 10-1, pasal 10-2 dan pasal 10-3 tentang Penggolongan Penyedia
Barang/Jasa, pasal 40 tentang Peraturan Peralihan dan Petunjuk Teknis Pengadaan
Barang/Jasa Instansi Pemerintah Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan
Republik Indonesia dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No.
S-42/A/2000-No. S-2262/D.2/05/2000 bab II.3 tentang, bab III-C3 tentang
Penyusunan Daftar Pendek Konsultan, bab III D3 tentang Penyusunan Daftar
Pendek Konsultan, bab III F3 tentang Penyusunan Daftar Pendek Konsultan, bab



                         MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
                     PELAKSANAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK
                                                                             89



III G2 tentang Peserta Pengadaan, bab III H2b tentang Peserta Pengadaan, dan PP
28 pasal 13, 16, 17, dan 18.


IV. DOKUMEN LELANG ( 04 )
Keputusan Presiden 18/2000 pasal 8 (2b) tentang Kualifikasi dan Tugas Pokok
Panitia Pengadaan, pasal 16 (2) tentang Metode Sistem Pengadaan Jasa
Konsultasi, pasal 22 tentang Preferensi Harga, pasal 23 tentang Penggunaan
Produksi Dalam Negeri, pasal 24 tentang Peran Serta Usaha Kecil/Koperasi Kecil,
pasal 17 tentang Metode Pengadaan Jasa Konsultasi, pasal 18 tentang Sistem
Penyampaian Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konsultasi, pasal 19 tentang
Sistem Evaluasi Penawaran Pengadaan Jasa Konsultasi, pasal 20 tentang
Pengadaan Barang/Jasa yang Dibiayai dengan Dana Dalam Negeri, pasal 26
tentang Pelelangan yang Gagal dan Pelelangan Ulang, pasal 27 tentang Isi
Dokumen, pasal 29 tentang Penandatanganan Kontrak, pasal 30 tentang Hak dan
Tanggung Jawab Para Pihak dalam Pelaksanaan Kontrak, pasal 31 tentang
Pembayaran Uang Muka dan Prestasi Pekerjaan, pasal 33 tentang Penghentian
dan Pemutusan Kontrak, pasal 34 tentang Serah Terima Pekerjaan, pasal 35
tentang Penyelesaian Perselisihan, dan Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa
Instansi Pemerintah Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik
Indonesia dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. S-
42/A/2000-No. S-2262/D.2/05/2000            bab I.8 tentang Penyiapan Dokumen
Pengadaan. bab III AS tentang Penyiapan Dokumen Pengadaan, serta Peraturan
Pemerintah No. 28/2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi,
pasal 9, pasal 10, pasal 11 tentang Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha, pasal 12
tentang Registrasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, pasal 20, pasal 21, pasal 22,
pasal 23 tentang Forum Jasa Konstruksi, dan pasal 30 dan pasal 32 tentang Sanksi
Administratif.




                      MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
                  PELAKSANAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK
                                                                                90



V. PENGUMUMAN LELANG ( 05 )
Keputusan Presiden 18/2000 pasal 8 (2c) tentang Kualifikasi dan Tugas Pokok
Panitia Pengadaan, dan Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Instansi
Pemerintah Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. S-42/A/2000-No. S-
2262/D.2/05/2000 bab IIA.2 tentang Pengumuman dan Pendaftaran Peserta
Pelelangan, bab III C.4 tentang Penyampaian Undangan dan Pengambilan
Dokumen Pengadaan, bab IIID.3 tentang Penysunan Daftar Pendek konsultan, dan
bab IIIG.4.



VI. PENGAMBILAN DOKUMEN LELANG ( 06 )

Keputusan Presiden 18/2000 pasal 8 (2f) tentang Kualifikasi dan Tugas Pokok
Panitia Pengadaan, dan Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/ Jasa Instansi
Pemerintah Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. S-42/A/2000-No. S-
2262/D.2/05/2000 bab IIA.4 tentang Penyusunan Daftar Calon Peserta Lelang,
Penyampaian Undangan dan Pengambilan Dokumen Lelang, bab III C.4 tentang
Penyampaian Undangan dan Pengambilan Dokumen Pengadaan, bab IIID.3
tentang Penyusunan Daftar Pendek Konsultan dan bab IIIE tentang Pengadaan
Jasa Konsultasi dengan Sistem Evaluasi Pagu Anggaran.



VII. HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)                     ( 07 )

Keputusan Presiden 18/2000 pasal 7 (3) tentang Kual;ifikasi dan Tugas Pokok
Kepla Kantor/Satuan Kerja/Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, pasal 16 (2) tentang
Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultasi, dan Petunjuk Teknis
Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah Surat Keputusan Bersama Menteri
Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional No. S-42/A/2000-No. S-2262/D.2/05/2000 pelaksanaan APBN bab I.6b
tentang Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan bab III A.4 tentang Harga Perkiraan
Sendiri



                     MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
                 PELAKSANAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK
                                                                                 91



VIII. PENJELASAN/ AANWIJZING ( 08 )

Keppres no 18/2000 pasal 8 (2) tentang Kualifikasi dan Tugas Pokok Panitia
Pengadaan dan pasal 15 (2), dan (3) tentang Jadwal Waktu dan Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan dan Jasa Lainnya dan Petunjuk Teknis
Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah Surat Keputusan Bersama Menteri
Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional No. S-42/A/2000-No. S-2262/D.2/05/2000 keppres 18/2000 bab IIA.5
tentang Penjelasan Lelang (Aanwijziing) dan III. C5 tentang penjelasan Dokumen
Pengadaan.



IX.   PENYERAHAN          PENAWARAN              HARGA         DAN        PEMBUKAAN
PENAWARAN ( 09 )


Keppres 18/2000 pasal 8, 2g, h, I tentang Kualifikasi dan Tugas Pokok Panitia
Pengaduan, dan SKB Menkeu dan Kepala Bappenas No. S-42/A/2000-
2262/D.2/05/2000 Bab II A6 tentang Penyampaian dan Pembukaan Dokumen
Penawaran, bab III C6 tentang Pemasukan Dokumen Penawaran, dan bab III E3
tentang Pemasukan Dokumen Penawaran.



X. EVALUASI PENAWARAN ( 10 )

Keppres 18/2000 tentang pedoman pelaksanaan APBN/ APBD :

   1. Pasal 8 (2 h dan i) tentang Kualifikasi dan Tugas Pokok Panitia
       Pengaduan,

   2. Pasal 14 (2, 3, 4) tentang Sistem Evaluasi Penawaran Pengadaan
       Barang/Jasa Pemborongan dan Jasa Lainnya,

   3. Pasal 15 (4, 5, 7, 8, 9) tentang Jadwal Waktu dan Tata Cara Pengadaan
       Barang/Jasa Pemborongan dan Jasa Lainnya, dan pasal (1 dan 6) serta
       Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah Surat
       Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala
       Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. S-42/A/2000-No. S-

                     MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
                 PELAKSANAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK
                                                                              92



        2262/D.2/05/2000 Bab I-10, bab II-A7 tentang Evaluasi Penawaran, Bab
        II-A8 tentang Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan, bab IIIB tentang
        Sistem Evaluasi Penawaran, Bab III-C8 tentang Evaluasi Kelengkapan
        Data Administrasi, Bab III C9 tentang Evaluasi Penawaran Teknis, bab III
        D5 tentang Evaluasi Gabungan Teknos dan Biaya, Bab III E5 tentang
        Evaluasi Teknis, bab III F4 tentang Evaluasi Teknis, bab III H2 tentang
        Pengadaan Jasa Konsultasi Perorangan dengan Seleksi Umum atau Seleksi
        Langsung



XI. PENGUMUMAN CALON PEMENANG ( 11 )

  1.     Keppres 18/2000 pasal 7 (2) h tentang Kualifikasi dan ;

  2.     Tugas Pokok Kepala Kantor/Satuan Kerja/Pemimpin Proyek/Bagian
         Proyek dan Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah
         Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan
         Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. S-42/A/2000-No.
         S-2262/D.2/05/2000 No. S-42/A/2000-S2262/D.2/05/2000 bab II A10
         tentang Pengumuman Pemenang Lelang, bab III C.10c tentang
         Penyusunan dan Pengumuman Peringkat Evaluasi Teknis, dan bab
         IIIC.15 tentang Pengumuman Pemenang.


XII. SANGGAHAN PESERTA LELANG (12)

Keppres 18/2000 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan & Belanja Negara :

 1.    Pasal 8 (2) h tentang Kualifikasi dan Tugas Pokok Panitia Pengadaan dan;

 2.    Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/ Jasa Instansi Pemerintah Surat
       Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala
       Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. S-42/A/2000 No. S-
       2262/D.2/05/2000       No. S-42/A/2000-S2262/D.2/05/2000 bab II A11
       tentang Sanggahan Peserta Lelang dan III C 11 tentang Sanggahan.




                       MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
                   PELAKSANAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK
                                                                                   93




XIII. PENUNJUKKAN PEMENANG LELANG ( 13 )

Keppres 18/2000 pasal 8 (2) h dan SKB Menteri Keuangan & Kepala Bappenas
No. S-42/A/2000-S2262/D.2/05/2000 bab II A12 dan III C 16


XIV. PENANDATANGANAN PERJANJIAN KONTRAK ( 14 )

Keppres 18/2000 pasal 7 (3f), pasal 27, pasal 28, pasal 29, pasal 30, pasal 31,
pasal 32, pasal 33, pasal 34, dan pasal 35, dan SKB Menteri Keuangan dan Kepala
Bappenas No. S-42/A/2000-S2262/D.2/05/2000 bab II A17 dan III C.


XV. PENYERAHAN BARANG DAN JASA ( 15 )

  1.   Keppres 18/2000 pasal 34 tentang Serah Terima Pekerjaan dan;

  2.   Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/ Jasa Instansi Pemerintah Surat
       Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala
       Badan   Perencanaan      Pembangunan         Nasional      No.S-42/A/2000-No.S-
       2262/D.2/05/2000 No.S-42/A/2000-S2262/D.2/05/2000 bab V C .2.g,
       babV.C.3 g, bab V C.4 h.i tentang Pelaksanaan Kontrak.

XVI. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK ( 16 )




                      MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN
                  PELAKSANAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK

								
To top