Docstoc

Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Investor

Document Sample
Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Investor Powered By Docstoc
					                                                   BPK – RI



HASIL PEMERIKSAAN




HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN/ASET
TAHUN ANGGARAN 2002 s.d 2005 (APRIL 2005)




PADA
BADAN PENGELOLA GELORA BUNG KARNO (BPGBK) /
DIREKSI PENGELOLA GELORA BUNG KARNO (DPGBK)




Nomor :     / /Auditama III/10/2005
Tanggal :    Oktober 2005



Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Jl. Gatot Subroto No.31 Jakarta Pusat 10210
Telp (021) 5738689
                                  BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
                                     REPUBLIK INDONESIA

           Jl. Gatot Subroto No.31 Telp (021) 5704322Fax (021) 5723994 Jakarta Pusat 10210


                                                         Jakarta,   Oktober 2005


Nomor          :         /S/V-XIII.1/10/2005                Kepada
Lampiran       : 1 (satu) eksemplar                     Yth. Menteri Sekretaris Negara
Perihal        : Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan     selaku Ketua Badan Pengelola
                 dan Pertanggungjawaban Anggaran/       Gelora Bung Karno
                 Aset TA. 2002 s.d 2005 (April 2005)    di
                 pada BPGBK/DPGBK.                         Jakarta


      Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) telah melaksanakan pemeriksaan atas
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dan Aset Tahun 2002 s.d 2005 (April 2005) pada Badan
PengelolaGelora Bung Karno/Direksi Pengelola Gelora Bung Karno (BPBK/DPGBK) di Jakarta. Pemeriksaan
dilakukan dengan berpedoman pada Standart Audit Pemerintahan (SAP) Tahun 1995.
      Tanpa mengurangi penghargaan kami terhadap keberhasilan yang telah dicapai BPGBK/DPGBK,
berdasarkan pemeriksaan seperti tersebut pada pokok surat ini, antara lain dikemukakan hal-hal yang perlu
mendapatkan perhatian, sebagai berikut :
A. Sistem Pengendalian Intern.
    1. BPGBK/DPGBK tidak menyusun rencana yang meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja serta
        kegiatan secara strategis. Baik BPGBK maupun DPGBK belum membuat perencanaan. pengelolaan dan
        pengembangan Gelora Bung Karno secara berkesinambungan yang mengacu kepada rencana strategis
        sehingga sulit untuk menentukan apakah pengelolaan aset Gelora Bung Karno telah sesuai dengan visi,
        misi dan tujuan yang telah ditetapkan.
    2. BPGBK tidak terlibat langsung dalam penandatanganan perjanjian pengelolaan lahan dengan mitra
        usaha dan melaksanakan perjanjian tersebut seperti menerima, menagih dari pendapatan kerjasama
    3. Satuan Pengawas Intern (SPI) DPGBK baru dibentuk pada tahun 2005 sesuai dengan Keputusan Ketua
        DPGBK No. Kep.019/Kadir/VIII/2005 tanggal 16 Agustus 2005 untuk membantu BPGBK/DPGBK
        dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan operasional, sehingga
        belum berjalan efektif.
    4. Laporan pertanggungjawaban DPGBK berupa laporan keuangan bulanan yang dilaporkan kepada
        BPGBK tidak pernah dievaluasi dan diverifikasi. Berdasarkan Keppres No.4 tahun 1984, BPGBK harus
        melaporkan kepada Presiden secara berkala, namun BPGBK baru menyusun laporan
      gabungan/konsolidasi pengelolaan aset Gelora Bung Karno sebagai pertanggungjawaban kepada
      Presiden RI pada tahun 2004.
   5. Tidak ada Standart Operating Procedure (SOP) dan Pedoman Akuntansi serta uraian tugas yang jelas
      sebagai petunjuk pelaksanaan bagi staf pelaksana dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Namun
      demikian baik BPGBK dan DPGBK telah mulai menyusun laporan keuangan sesuai Standart Akuntansi
      Indonesia dan untuk tahap pertama telah diselesaikan laporan Semester I (Januari sd Juni 2005) dan
      telah dikirim ke Department Keuangan.

B. Pemeriksan terhadap Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dan Aset BPGK/DPGBK menunjukan
   masih adanya kelemahan-kelemahan sebagai berikut :
   1. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan BPGBK dan DPGBK tahun 2004 belum memberikan informasi
      lengkap tentang posisi keuangan (harta, kewajiban dan ekuitas) serta arus kas selama periode pelaporan.
      Hasil pemeriksaan secara uji petik atas realisasi dan mutasi keuangan yang disajikan dalam laporan
      pertanggungjawaban keuangan menunjukan bahwa laporan pertanggungjawaban yang disusun belum
      sesuai dengan standart akuntansi keuangan yang berlaku umum dan penyusunan Laporan Gabungan
      (Konsolidasi) antara BPGBK dan DPGBK sebagai pertanggungjawaban kepada Presiden baru
      dilaksanakan tahun 2004. Selain itu pedoman akuntansi sebagai acuan penyelenggaraan pembukuan
      belum dibuat dan metode akuntansi yang digunakan adalah Cash Basis dengan system pencatatan Single
      Entry, sehingga hak dan kewajiban BPGBK tidak dapat diketahui jumlahnya serta masih terdapat
      kesalahan pembukuan.
   2. Terdapat tunggakan pembayaran kewajiban (kompensasi/kontribusi/royalti) oleh beberapa mitra usaha
      serta denda keterlambatan yang belum dipungut, yang meliputi 3 (tiga) mitra usaha senilai Rp.
      2.629.358.566.
   3. Penerimaan hasil pelepasan saham BPGBK pada PT. Manggala Gelora Perkasa (Developer Senayan
      City) Tahap I sebesar Rp. 200.000.000,00 belum diterima.
   4. Terdapat kekurangan penerimaan dari pendapatan iklan dan perparkiran yang meliputi 2 (dua) mitra
      usaha senilai Rp. 4.597.789.307,60.
   5. Pemberian bantuan DPGBK kepada Yayasan karya Bhakti RIA Pembangunan sebesar                        Rp.
      248.233.900,92 atas pembayaran royalti dari PT Mitra Indotama Karsajaya sehubungan pengalihan Hak
      Pengelolan Restoran Pulau Dua Taman Ria Senayan dari yayasan kepada DPGBK belum dilandasi
      dengan aturan yang jelas, yaitu belum ada kebijakan yang mengatur mengenai besarnya dan tata
      caranya. Selain itu dalam penyerahan bantuan tersebut tidak memperhitungkan Pph pasal 23 atas royalti
      sebesar Rp. 78.449.605,09.
   6. Sejak pengelolaan Taman Ria Senayan dikembalikan dari Yayasan Karya Bhakti RIA Pembangunan
      (YKBRP) kepada BPGBK, PT Ariobimo Laguna Perkasa (PT ALP) sebagai mitra usaha YKBRP belum
      membayarkan royalti kepada PGBK sebesar Rp. 350.000.000,00 (sesuai kesepakatan antara PT ALP
      dengan YKBRP).
   7. PT Indobuildco menggunakan lahan DPGBK seluas 9.942 m2 untuk jalur jalan kendaraan masuk/keluar
      hotel Hilton sejak tahun 2001 sampai dengan saat sekarang tanpa diikat perjanjian sewa lebih lanjut
      sejak berakhirnya perjanjian pada tanggal 30 Juni 2000, sehingga BPGBK kekurangan pendapatan
      minimal sebesar Rp. 2.147.472.000,00 dan tanah tersebut berpotensi hilang/dikuasai oleh PT
      Indobuildco.
   8. Terdapat kekurangan pembayaran pajak atas royalti oleh beberapa mitra usaha serta pemanfaatan lahan
      yang menyimpang dari perjanjian, yang mencakup 2 (dua) mitra usaha senilai Rp. 1.227.813.238,00 dan
      US$ 86.400.
   9. Terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan/proyek di lingkungan Gelora Bung
       Karno, antara lain pekerjaan fisik yang tidak sesuai kontrak yang mencakup 7 (tujuh) kontrak senilai Rp.
       1.471.420.548,00.
   10. Penetapan kompensasi/kontribusi/royalti dari mitra usaha terlalu rendah dan berpotensi merugikan
       BPGBK.
       a. Dalam perjanjian kerjsama pembangunan Senayan City antara BPGBK dengan PT Manggala Gelora
           Perkasa terdapat amandemen perjanjian tentang perubahan luas lantai yang dapat dibangun semula
           seluas 80.480 m2 menjadi 207.105 m2 atau meningkat sebesar 157,34 %. Namum perubahan
           peningkatan luas lantai tersebut tidak diikuti dengan peningkatan besarnya kontribusi, sehingga
           dalam 35 tahun yang akan datang BPGBK berpotensi kehilangan pendapatan dari konstribusi tetap
           sebesar Rp. 17.750.000.000,00 atau setara dengan present value sebesar Rp. 2.350.030.318,98,
           dengan tingkat bunga 12 %.
       b. Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pembangunan Menara Koni/Sudirman Place antara
           BPGBK dengan PT Aneka Bina Lestari terdapat perubahan luas lahan dari 10.250 m2 menjadi
           11.460 m2 atau meningkat 11,8%, sehingga kompensasi awal juga seharusnya bertambah. Selain itu
           luas lantai yang dapat dibangun juga berubah dari 41.000 m2 menjadi 85.540 m2 atau meningkat
           108,63%. Namum peningkatan nilai kompensasi awal dan kontribusi kepada BPGBK tidak
           disesuaikan dengan peningkatan luas lahan dan luas lantai tersebut sehingga BPGBK berpotensi
           kehilangan pendapatan dari kontribusi tetap dalam 35 tahun yang akan datang sebesar Rp.
           18.619.000.000,00. atau setara dengan present value sebesar Rp. 3.317.621.921,58 dengan tingkat
           bungan 12 % dan dari kompensasi awal sebesar Rp. 2.037.621.040,00.
   11. Dalam penyelesaian sengketa dengan Kajima (Plaza Senayan) terdapat pembayaran jasa hukum litigasi
       kepada Kantor Konsultan Hukum Warens & Achyar sebesar Rp. 7.531.756.756,75. yang kurang
       bermanfaat.
   12. Terdapat tanah seluas 36.09 ha milik BPGBK yang dikuasai oleh pihak lain tanpa hak.
   13. Perpanjangan HGB Nomor 26/Gelora dan 27/Gelora atas nama PT Indobuildco seluas ±13 ha yang
       berada diatas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) milik BPGBK cacat hukum karena tidak meminta
       persetujuan terlebih dahulu dari BPGBK sebagai pemegang HPL menurut Keputusan Presiden RI No.4
       Tahun 1984 tentang Badan Pengelola Gelanggang Olahrga Senayan.
   14. BPGBK dan PT Lingga Hamparan Krida melakukan addendum perjanjian masa pengolahan Wisma
       Atlit (Hotel century Park), yang semula perjanjian akan berakhir tanggal 31 Desember 2001 menjadi
       berkahir pada tanggal 15 April 2004, sehubungan PT LHK telah menyediakan dana investasi untuk
       renovasi sebesar Rp. 18.577.395.500,00. Pekerjaan renovasi yang dilakukan sebagian besar hanya
       merupakan perbaikan dan penggantian perlengkapan hotel yang sebetulnya merupakan kegiatan rutin
       dalam operasional hotel dan merupakan tanggungjawab PT LHK. Renovasi tersebut bukan merupakan
       investasi sehingga tidak perlu dilakukan addendum perpanjangan jangka waktu perjanjian pengelolaan.

       Permasalahan tersebut disebabkan oleh :
1. Kelemahan bentuk kelembagaan pengelola GBK dan sistem pengendalian intern di lingkungan DPGBK.
2. BPGBK kurang tegas dan konsisten dalam melaksanakan perjanjian dengan mitra usaha.
3. DPGBK kurang profesional dalam menyeleksi calon investor, dan negosiasi dengan mitra usaha dalam
   rangka kerja sama pengelolaan lahan
4. Adanya itikad tidak baik dari beberapa mitra usaha untuk menghindar dari kewajibannya membayar
   kompensasi/kontribusi/royalti dan menguasai lahan.
5. Tidak ada pendelegasian wewenang yang jelas dari BPGBK kepada DPGBK dalam pelaksanaan perjanjian
   kerjasama dengan mitra usaha.
         Atas permasalahan tersebut BPK menyarankan agar:
1.   Pemerintah perlu mengkaji kembali status kelembagaan pengelola GBK antara lain dengan memperhatikan
     kembali konsep yang pernah dibuat oleh Tim Pengkajian Kelembagaan Gelora Bung Karno, dengan tetap
     mengutamakan tujuan pendirian Gelora Bung Karno, dan pengembangan olahraga melalui pengelolaan aset
     secara komersial dan profesional.
2.   BPGBK tidak terlibat langsung dalam perjanjian kerja sama pengelolaan lahan, tetapi berfungsi menetapkan
     kebijakan dan pengendalian antara lain melalui penempatan Satuan Pengawas Intern yang bertanggung
     jawab langsung kepada BPGBK
3.   Selanjutnya agar lebih tegas dalam melaksanakan perjanjian kerjasama.
4.   BPGBK segera melakukan negosiasi ulang atas perjanjian-perjanjian yang kurang menguntungkan BPGBK
     dalam hal penetapan kompensasi/kontribusi/royalti.
5.   BPGBK segera mengambil tindakan hukum untuk memperoleh kembali tanah yang masih dikuasai oleh
     pihak ketiga.
6.   BPGBK segera mengambil langkah konkrit untuk menyelesaikan masalah dengan PT IB menyangkut HGB
     tanah hotel Hilton antara lain dengan melaporkan kepada penegak hukum atas dugaan penyalahgunaan
     wewenang oleh Kakanwil BPN DKI Jakarta.
7.   BPGBK segera melakukan langkah konkrit untuk menyelesaikan sengketa kerjasama dengan Kajima dengan
     mengutamakan/memperhatikan kepastian hukum dan peningkatan pendapatan bagi BPGBK.
8.   DPGBK menarik kembali kelebihan pembayaran sehubungan dengan pemborongan pekerjaan dan
     menyetorkan ke Kas BPGBK.

        Untuk lebih jelasnya dipersilahkan Saudara ménelaah hasil pemeriksaan terlampir. Selanjutnya Badan
Pemeriksa Keuangan mengharapkan jawaban Saudara atas penyelesaian masalah-masalah tersebut dalam waktu
dua bulan sejak diterimanya hasil pemeriksaan ini.

        Atas perhatian Saudara, kami ucapkan tarima kasih.




                                                     BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
                                                          REPUBLIK INDONESIA
                                                              Anggota/Pembina
                                                    Auditorat Utama Keuangan Negara III,




                                                                   Hasan Bisri


Tembusan Yth :
Direksi Pengelola Gelora Bung Karno
                                  BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
                                     REPUBLIK INDONESIA

                 JL. Gatot Subroto No. 31 Telp (021) 5738689 Jakarta Pusat 10210


Nomor            : /S/V-XIII.1/10/2005                           Jakarta,     Oktober 2005
Lampiran         : 1 (satu) eksemplar
Perihal          : Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan       Kepada
                   dan Pertanggungjawaban Anggaran/         Yth. Presiden Republik Indonesia
                   aset Tahun Anggaran 2002 s.d 2005        di
                   ( April 2005 ) pada Sekretariat             Jakarta
                   Negara RI di Jakarta.


         Bersama ini disampaikan dengan hormat Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Anggaran/Aset Tahun Anggaran 2002 sampai dengan Tahun 2005 (April 2005) pada
Sekretariat Negara Republik Indonesia sebagaimana permintaan Presiden kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
         Lingkup pemeriksaan di atas belum termasuk pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban
anggaran untuk kegiatan KTT Asean Tahun 2003, KTT Asia Afrika Tahun 2005 dan Biaya pemeliharaan dan
operasional pesawat Bae RJ 85, karena terhadap kegiatan dimaksud telah ditangani oleh Timtas Tipikor. Selain itu
pemeriksaan ini juga belum meliputi pemeriksaan terhadap entitas lainnya di lingkungan Istana Negara, yaitu
Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Militer dan Paspampres.
         Pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran di lingkungan Sekretariat Negara RI
mencakup realiisasi anggaran sebesar Rp274.934 juta atau 36,15% dari realisasi anggaran TA 2002 – 2005 (April
2005) sebesar Rp760.483 juta, dengan nilai temuan sebesar Rp 24.749 juta atau 9% dari anggaran yang diperiksa,
terdiri dari :
1. Kekurangan penerimaan negara                          sebesar Rp22.055 juta
2. Kekurangan fisik pekerjaan                            sebesar Rp 1.405 juta
3. Harga lebih tinggi dari Analisa Harga Satuan          sebesar Rp    181 juta
4. Ketidakefektifan                                      sebesar Rp 1.077 juta
5. Ketidakhematan                                        sebesar Rp     32 juta
        Uraian beserta rincian berbagai penyimpangan permasalahan di atas dapat Saudara lihat dalam lampiran
Surat ini.


        Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.




                                                                BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
                                                                     REPUBLIK INDONESIA
                                                                             KETUA




                                                                  Prof. Dr. Anwar Nasution


Tembusan .
1. Yth. Jaksa Agung RI;
2. Yth. Kapolri.
Badan Pemeriksa Keuangan
 Diterima pada yang                                            Diterima di ekspedisi   :
 Mengerjakan             :                                     Diketik oleh            : Fitriyah
 Diselesaikan Oleh       : Pimpinan Tim                        Dibaca Oleh             : Sarjono
 Diperiksa Oleh          : 1. Penanggungjawab                  Diperiksa Oleh          : Wahyo Waluyo
                           2. Kepala Auditorat III.A           Dikirimkan              :
                           3. Tortama K.N. III

                                              DIAJUKAN LAGI
 Perihal :   Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan dan            Agenda No.              :
             Pertanggungjawaban Keuangan dan Aset Tahun        Kemudian diterima
             2004 s.d 2005 (April 2005) pada Badan Pengelola   Di Agenda Nomor         :
             Gelora Bung Karno /Direksi Pengelola Gelora
             Bung Karno (BPGBK/DPGBK) di Jakarta



No.     :                                                        Jakarta,     Oktober 2005
Nota    : Tortama Keuangan Negara III                            Kepada
                                                                 Yth. Menteri Sekretaris Negara
                                                                 Selaku
                                                                 Ketua Badan Pengelola Gelora Bung Karno
                                                                 Di
                                                                 Jakarta

Ditetapkan :                                             Berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 5 tahun
Anggota/Pembina AuditoratUtama KN III              1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang
                                                   Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
                                                   Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa
                                                   Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) telah melaksanakan
                                                   pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
                                                   Keuangan dan Aset Tahun 2002 s.d 2005 (April 2005) pada
                                                   Badan Pengelola Gelora Bung Karno/Direksi Pengelola Gelora
                      ( Hasan Bisri )              Bung Karno (BPGBK/DPGBK) di Jakarta. Pemeriksaan
                                                   dilakukan dengan berpedoman pada Standart Audit
                                                   Pemerintahan (SAP) Tahun 1995.
 Banyaknya lampiran : 1 (satu) berkas                    Tanpa mengurangi penghargaan kami terhadap
                                                   keberhasilan yang telah dicapai BPGBK/DPGBK, berdasarkan
                                                   pemeriksaan seperti tersebut pada pokok surat ini, antara lain
                                                   dikemukakan hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian,
 Tembusan :                                        sebagai berikut :
    1. Yth. Direksi Pengelola                      A. Sistem Pengendalian Intern.
       Gelora Bung Karno
                                                   1. BPGBK/DPGBK tidak menyusun rencana yang meliputi
    2. Pertinggal
                                                      Anggaran Pendapatan dan Belanja serta kegiatan secara
     strategis. Baik BPGBK maupun DPGBK belum membuat perencanaan pengelolaan dan pengembangan
     Gelora Bung Karno secara berkesinambungan yang mengacu kepada rencana strategis, sehingga sulit untuk
     menentukan apakah pengelolaan aset Gelora Bung Karno telah sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang
     telah ditetapkan.
2.   BPGBK yang semestinya bertindak menetapkan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan,
     ternyata terlibat langsung dalam penandatanganan perjanjian pengelolaan lahan dengan mitra usaha dan
     melaksanakan perjanjian tersebut seperti menagih dan menerima dari pendapatan kerjasama.
3.   Satuan Pengawas Intern (SPI) DPGBK baru dibentuk pada tahun 2005 sesuai dengan Keputusan Ketua
     DPGBK No. Kep.019/Kadir/VIII/2005 tanggal 16 Agustus 2005 untuk membantu BPGBK/DPGBK dalam
     melaksanakan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan operasional, sehingga belum
     berjalan efektif.
4.   Laporan pertanggungjawaban DPGBK berupa laporan keuangan bulanan yang dilaporkan kepada BPGBK
     tidak pernah dievaluasi dan diverifikasi. Berdasarkan Keppres No.4 tahun 1984, BPGBK harus melaporkan
     kepada Presiden secara berkala, namun BPGBK baru menyusun laporan gabungan/konsolidasi pengelolaan
     aset Gelora Bung Karno sebagai pertanggungjawaban kepada Presiden RI pada tahun 2004.

5.   Tidak ada Standart Operating Procedure (SOP) dan Pedoman Akuntansi serta uraian tugas yang jelas
     sebagai petunjuk pelaksanaan bagi staf pelaksana dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Namun
     demikian baik BPGBK dan DPGBK telah mulai menyusun laporan keuangan sesuai Standart Akuntansi
     Indonesia dan untuk tahap pertama telah diselesaikan laporan Semester I (Januari sd Juni 2005) dan telah
     dikirim ke Department Keuangan.


B. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dan Aset BPGBK/DPGBK
     1.     Laporan Pertanggungjawaban Keuangan BPGBK dan DPGBK tahun 2004 belum memberikan
            informasi lengkap tentang posisi keuangan (harta, kewajiban dan ekuitas) serta arus kas selama
            periode pelaporan. Hasil pemeriksaan secara uji petik atas realisasi dan mutasi keuangan yang
            disajikan    dalam   laporan   pertanggungjawaban    keuangan    menunjukan     bahwa    laporan
            pertanggungjawaban yang disusun belum sesuai dengan standart akuntansi keuangan yang berlaku
            umum dan penyusunan Laporan Gabungan (Konsolidasi) antara BPGBK dan DPGBK sebagai
            pertanggungjawaban kepada Presiden baru dilaksanakan tahun 2004. Selain itu pedoman akuntansi
            sebagai acuan penyelenggaraan pembukuan belum dibuat dan metode akuntansi yang digunakan
            adalah Cash Basis dengan system pencatatan Single Entry, sehingga hak dan kewajiban BPGBK
            tidak dapat diketahui jumlahnya serta masih terdapat kesalahan pembukuan.
     2.     Terdapat tunggakan pembayaran kewajiban (kompensasi/kontribusi/royalti) oleh beberapa mitra
            usaha serta denda keterlambatan yang belum dipungut, yang meliputi 3 (tiga) mitra usaha senilai
            Rp2.629.358.566,00
     3.     Penerimaan hasil pelepasan saham BPGBK pada PT. Manggala Gelora Perkasa (Developer Senayan
            City) Tahap I sebesar Rp200.000.000,00 belum diterima.
     4.     Terdapat kekurangan penerimaan dari pendapatan iklan dan perparkiran yang meliputi 2 (dua) mitra
            usaha senilai Rp4.597.789.307,60.
5.    Pemberian bantuan DPGBK kepada Yayasan Karya Bhakti RIA Pembangunan (YKBRP) sebesar
      Rp. 248.233.900,92 atas pembayaran royalti dari PT Mitra Indotama Karsajaya sehubungan
      pengalihan Hak Pengelolan Restoran Pulau Dua Taman Ria Senayan dari YKBRP kepada DPGBK,
      belum dilandasi dengan aturan yang jelas, yaitu belum ada kebijakan yang mengatur mengenai
      besarnya dan tata caranya. Selain itu dalam penyerahan bantuan tersebut tidak memperhitungkan
      PPh pasal 23 atas royalti sebesar Rp. 78.449.605,09.
6.    Sejak pengelolaan Taman Ria Senayan dikembalikan dari YKBRP kepada BPGBK, PT Ariobimo
      Laguna Perkasa (PT ALP) sebagai mitra usaha YKBRP belum membayarkan royalti kepada BPGBK
      sebesar Rp350.000.000,00 (sesuai kesepakatan antara PT ALP dengan YKBRP).
7.    PT Indobuildco menggunakan lahan BPGBK seluas 9.942 m2 untuk jalur jalan kendaraan
      masuk/keluar hotel Hilton sejak tahun 2001 sampai dengan saat sekarang tanpa diikat perjanjian
      sewa lebih lanjut sejak berakhirnya perjanjian pada tanggal 30 Juni 2000, sehingga BPGBK
      kehilangan pendapatan minimal sebesar Rp2.147.472.000,00 per tahun dan tanah tersebut berpotensi
      hilang/dikuasai oleh PT Indobuildco.
8.    Terdapat kekurangan pembayaran pajak atas royalti oleh beberapa mitra usaha serta pemanfaatan
      lahan yang menyimpang dari perjanjian, yang mencakup 2 (dua) mitra usaha senilai
      Rp1.227.813.238,00 dan US$ 86.400.
9.    Terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan/proyek di lingkungan Gelora
      Bung Karno, antara lain pekerjaan fisik yang tidak sesuai kontrak yang mencakup 7 (tujuh) kontrak
      senilai Rp1.471.420.548,00.
10.   Penetapan kompensasi/kontribusi/royalti dari mitra usaha terlalu rendah dan berpotensi merugikan
      BPGBK.
      a.   Dalam perjanjian kerjasama pembangunan Senayan City antara BPGBK dengan PT Manggala
           Gelora Perkasa terdapat amandemen perjanjian tentang perubahan luas lantai yang dapat
           dibangun semula seluas 80.480 m2 menjadi 207.105 m2 atau meningkat sebesar 157,34 %.
           Namum perubahan peningkatan luas lantai tersebut tidak diikuti dengan peningkatan besarnya
           kontribusi, sehingga dalam 35 tahun yang akan datang BPGBK berpotensi kehilangan
           pendapatan dari konstribusi tetap sebesar Rp17.750.000.000,00 atau setara dengan present value
           sebesar Rp2.350.030.318,98, dengan tingkat bunga 12 %.
      b. Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pembangunan Menara Koni/Sudirman Place antara
           BPGBK dengan PT Aneka Bina Lestari terdapat perubahan luas lahan dari 10.250 m2 menjadi
           11.460 m2 atau meningkat 11,8%, sehingga kompensasi awal juga seharusnya bertambah.
           Selain itu luas lantai yang dapat dibangun juga berubah dari 41.000 m2 menjadi 85.540 m2 atau
           meningkat 108,63%. Namum peningkatan nilai kompensasi awal dan kontribusi kepada
           BPGBK tidak disesuaikan dengan peningkatan luas lahan dan luas lantai tersebut sehingga
           BPGBK berpotensi kehilangan pendapatan dari kontribusi tetap dalam 35 tahun yang akan
           datang   sebesar
           Rp18.619.000.000,00. atau setara dengan present value          sebesar    Rp3.317.621.921,58
           dengan tingkat bunga
                12 % dan dari kompensasi awal sebesar Rp2.037.621.040,00.
     11.   Dalam penyelesaian sengketa dengan Kajima (Plaza Senayan) terdapat pembayaran jasa hukum
           litigasi kepada Kantor Konsultan Hukum Warens & Achyar sebesar Rp7.531.756.756,75. yang
           kurang bermanfaat.
     12.   Terdapat tanah seluas 36.09 ha milik BPGBK yang dikuasai oleh pihak lain tanpa hak.
     13.   Perpanjangan HGB Nomor 26/Gelora dan 27/Gelora atas nama PT Indobuildco seluas ±13 ha yang
           berada diatas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) milik BPGBK cacat hukum karena tidak meminta
           persetujuan terlebih dahulu dari BPGBK sebagai pemegang HPL menurut Keputusan Presiden RI
           No.4 Tahun 1984 tentang Badan Pengelola Gelanggang Olahrga Senayan.
     14.   BPGBK dan PT Lingga Hamparan Krida melakukan addendum perjanjian masa pengolahan Wisma
           Atlit (Hotel Century Park), yang semula perjanjian akan berakhir tanggal 31 Desember 2001 menjadi
           berkahir pada tanggal 15 April 2004, sehubungan PT LHK telah menyediakan dana investasi untuk
           renovasi sebesar Rp18.577.395.500,00. Pekerjaan renovasi yang dilakukan sebagian besar hanya
           merupakan perbaikan dan penggantian perlengkapan hotel yang sebetulnya merupakan kegiatan
           rutin dalam operasional hotel dan merupakan tanggungjawab PT LHK. Renovasi tersebut bukan
           merupakan investasi sehingga tidak perlu dilakukan addendum perpanjangan jangka waktu
           perjanjian pengelolaan.


Permasalahan tersebut disebabkan oleh :
1.   Kelemahan bentuk kelembagaan pengelola GBK dan sistem pengendalian intern di lingkungan DPGBK.
2.   BPGBK kurang tegas dan konsisten dalam melaksanakan perjanjian dengan mitra usaha.
3.   DPGBK kurang profesional dalam menyeleksi calon investor, dan negosiasi dengan mitra usaha dalam
     rangka kerja sama pengelolaan lahan.
4.   Adanya itikad tidak baik dari beberapa mitra usaha untuk menghindar dari kewajibannya membayar
     kompensasi/kontribusi/royalti dan menguasai lahan.
5.   Tidak ada pendelegasian wewenang yang jelas dari BPGBK kepada DPGBK dalam pelaksanaan perjanjian
     kerjasama dengan mitra usaha.


Atas permasalahan tersebut BPK menyarankan agar:
1.   Pemerintah perlu mengkaji kembali status kelembagaan pengelola GBK antara lain dengan memperhatikan
     kembali konsep yang pernah dibuat oleh Tim Pengkajian Kelembagaan Gelora Bung Karno, dengan tetap
     mengutamakan tujuan pendirian Gelora Bung Karno, dan pengembangan olahraga melalui pengelolaan aset
     secara komersial dan profesional.
2.   BPGBK tidak terlibat langsung dalam perjanjian kerja sama pengelolaan lahan, tetapi berfungsi
     menetapkan kebijakan dan pengendalian antara lain melalui penempatan Satuan Pengawas Intern yang
     bertanggung jawab langsung kepada BPGBK.
3.           BPGBK agar lebih tegas dalam melaksanakan perjanjian kerjasama.
4.           BPGBK segera melakukan negosiasi ulang atas perjanjian-perjanjian yang kurang menguntungkan
     BPGBK dalam hal penetapan kompensasi/kontribusi/royalti.
5.            BPGBK segera mengambil tindakan hukum untuk memperoleh kembali tanah yang masih
     dikuasai oleh pihak ketiga.
6.            BPGBK segera mengambil langkah konkrit untuk menyelesaikan masalah dengan PT IB
     menyangkut HGB tanah hotel Hilton antara lain dengan melaporkan kepada penegak hukum atas dugaan
     penyalahgunaan wewenang oleh Kakanwil BPN DKI Jakarta.
7.            BPGBK segera melakukan langkah konkrit untuk menyelesaikan sengketa kerjasama dengan
     Kajima dengan mengutamakan/memperhatikan kepastian hukum dan peningkatan pendapatan bagi
     BPGBK.
8.            DPGBK menarik kembali kelebihan pembayaran sehubungan dengan pemborongan pekerjaan dan
     menyetorkan ke Kas BPGBK.


Untuk lebih jelasnya dipersilahkan Saudara ménelaah hasil pemeriksaan terlampir. Selanjutnya Badan
Pemeriksa Keuangan mengharapkan jawaban Saudara atas penyelesaian masalah-masalah tersebut dalam waktu
dua bulan sejak diterimanya hasil pemeriksaan ini.


Atas perhatian Saudara, kami ucapkan tarima kasih.




                                                                 Badan Pemeriksa Keuangan
                                                                     Republik Indonesia
                                                                      Anggota/Pembina
                                                              Auditorat Utama Keuangan Negara
                                                                            III




                                                                            Hasan Bisri




BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA


                Jl. Gatot Subroto No.31 Jakarta Pusat Telp (021) 5704395 Fax (021)
                                                                 Jakarta, Oktober 2005
Nomor    : S/I-V/10/2005                                      Kepada Yth
Lampiran : 1(satu) berkas                                     Presiden RI
Perihal  : Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan                 di
           dan Pertanggungjawaban Keuangan/                      Jakarta.
           Aset TA 2002 - 2005 pada Badan
           Pengelola Gelora Bung Karno/Direksi
           Pengelola Gelora Bung Karno dan
           Sekretariat Negara RI.



     Bersama ini disampaikan dengan hormat laporan hasil pemeriksaan atas pengelolaan
dan pertanggungjawaban keuangan/asset Tahun 2002-2005 (April 2005) pada Badan
Pengelola Gelora Bung Karno (BPGBK)/Direksi Pengelola Gelora Bung Karno (DPGBK)
dan Sekretariat Negara RI sebagaimana permintaan Presiden pada Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia.
       Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat dikemukakan hal-hal yang perlu mendapat
perhatian dan tindak lanjut sebagai berikut :

1. BPGBK/DPGBK
   a Gelanggang Olah Raga Bung Karno merupakan salah satu contoh aset Negara yang
      telah di salahgunakan sejak bertahun-tahun hingga saat ini, dimana terjadi peralihan
      penggunaan lahan dari yang semula untuk sarana olah raga berubah menjadi
      komersial. Selain itu juga terdapat beberapa aset negara yang dikelola
      BPGBK/DPGBK yang telah berpindah tangan menjadi milik pribadi dengan
      perantara pejabat Negara.
   b BPGBK/DPGBK secara konsisten tidak tegas dan tidak profesional dalam
      melaksanakan pekerjaan pemeliharaan dan pembangunan sarana/prasarana Gelora
      Senayan, serta dalam melaksanakan kerja sama dengan mitra usaha sehingga
      pelaksana pekerjaan (rekanan) tidak melaksanakan tugasnya sesuai perjanjian dan
      mitra usaha tidak memenuhi kewajibannya, seperti membayar kontribusi, royalty dan
      pembayaran sewa.
   c Perpanjangan HGB No.26 /Gelora dan No. 27/Gelora atas nama PT Indobuilco
      (Hotel Hilton) diterbitkan oleh Kanwil BPN tanpa persetujuan BPGBK.
   d Perjanjian sewa menyewa tanah Gelora Bung Karno untuk jalan kendaraan
      masuk/keluar Hotel Hilton oleh PT Indobuidlco tidak diperpanjang sejak Tahun
      2001, namun masih tetap dipakai dan tidak dibayar sewanya sebesar Rp2.147 juta.
   e    Pencabutan gugatan hukum BPGBK kepada Kajima Overseas Ltd dalam rangka
        Kerja sama pembangunan Bussines Zone dan Living Zone di Senayan tanpa alasan
        yang jelas sehingga mengakibatkan pemborosan sebesar Rp 7.531 juta
   f    Hubungan kerja DPGBK dengan BPGBK tidak jelas sehingga DPGBK tidak dapat
        tegas dalam melaksanakan tugasnya .

2. Sekretariat Negara RI.
   Pemeriksaan pada Sekretariat Negara RI belum termasuk pemeriksaan atas pengelolaan dan
   pertanggungjawaban anggaran untuk kegiatan KTT Asean Tahun 2003, KTT Asia Afrika Tahun
   2005 dan Biaya pemeliharaan dan operasional pesawat Bae RJ 85, karena terhadap kegiatan
   dimaksud telah ditangani oleh Timtas Tipikor. Selain itu pemeriksaan ini juga belum meliputi
   pemeriksaan terhadap entitas lainnya di lingkungan Istana Negara, yaitu Sekretariat Presiden,
   Sekretariat Wakil Presiden, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Militer dan Paspampres.
   Pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran di lingkungan Sekretariat Negara
   RI mencakup realisasi anggaran sebesar Rp274.934 juta atau 36,15% dari realisasi anggaran TA 2002
   – 2005 (April 2005) sebesar Rp760.483 juta, dengan nilai temuan sebesar Rp 24.749 juta atau 9%
   dari anggaran yang diperiksa, terdiri dari :
    a    Kekurangan penerimaan negara                   sebesar Rp22.055 juta
    b    Kekurangan fisik pekerjaan                     sebesar Rp 1.405 juta
    c    Harga lebih tinggi dari Analisa Harga Satuan   sebesar Rp   181 juta
    d   .Ketidakefektifan                               sebesar Rp 1.077 juta
    e    Ketidakhematan                                 sebesar Rp    32 juta


        Permasalahan pada DPGBK terjadi karena pihak Direksi tidak memperoleh kuasa
untuk bertindak tegas, dimana seluruh kegiatan sepenuhnya merupakan kebijakan BPGK
Sedangkan permasalahan pada Sekretariat Negara RI terjadi karena pelaksanaan Sistem
Pengendalian Intern (SPI) yang kurang efektip, khususnya dalam perencanaan, prosedur
kerja dan ketatan pada azs yang tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh para pelaksana maupun
penanggung jawab kegiatan penggunaan belanja. .


        Penyelesaian atas permasalahan tersebut sepenuhnya kami serahkan kepada Presiden untuk
menindaklanjutinya.
        Uraian beserta rincian berbagai penyimpangan permasalahan di atas dapat Presiden lihat
dalam lampiran Surat ini.

        Atas perhatian dan kerja sama Presiden diucapkan terima kasih
                                                      Badan Pemeriksa Keuangan
                                                         Republik Indonesia
                                                               Ketua,



                                                        Prof. Dr. Anwar Nasution



Tembusan :
1. Yth Ketua DPR RI;
2. Yth Jaksa Agung RI;
3. Yth Kapolri.




BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA


                Jl. Gatot Subroto No.31 Jakarta Pusat Telp (021) 5704395


Nomor     :       S/I-V/10/2005                           Jakarta,   Nopember 2005
Lampiran    :   1(satu) berkas                                 Kepada
Perihal     :   Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan dan         Yth. Presiden RI
                Pertanggungjawaban Keuangan/ Aset              di
                Tahun 2002-2005 pada Badan Pengelola           Jakarta.
                Gelora Bung Karno/Direksi Pengelola
                Gelora Bung Karno.



         Bersama ini disampaikan dengan hormat laporan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan/aset Tahun 2002-2005 (April 2005) pada Badan Pengelola Gelora
Bung Karno (BPGBK)/Direksi Pengelola Gelora Bung Karno (DPGBK) sebagaimana permintaan
Presiden pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
         Lingkup pemeriksaan di atas belum termasuk pemeriksaan atas pengelolaan aset (tanah dan
bangunan) oleh BPGBK yang berada di luar Gelora Senayan, seperti yang dipergunakan oleh
Instansi/Lembaga Negara dan pihak swasta.
         Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat dikemukakan hal-hal yang perlu mendapat perhatian
dan tindak lanjut sebagai berikut :
a Gelanggang Olah Raga Bung Karno merupakan salah satu contoh aset Negara yang telah di
    salahgunakan sejak bertahun-tahun hingga saat ini, dimana terjadi peralihan penggunaan lahan
    dari yang semula untuk sarana olah raga berubah menjadi komersial. Selain itu juga terdapat
    beberapa aset negara yang dikelola BPGBK/DPGBK yang telah berpindah tangan menjadi milik
    pribadi dengan perantara pejabat Negara dan atau keluarganya..
b   BPGBK/DPGBK secara konsisten tidak tegas dan tidak profesional dalam melaksanakan
    tugasnya, sehingga para pelaksana pekerjaan (rekanan) dan mitra usaha tidak melaksanakan
    kewajibannya sesuai perjanjian, seperti kekurangan fisik pekerjaan, lalai membayar kontribusi,
    royalty dan pembayaran sewa.
c   Perpanjangan HGB No.26 /Gelora dan No. 27/Gelora atas nama PT Indobuildco (Hotel Hilton)
    yang telah berakhir haknya dan kembali menjadi tanah Negara diterbitkan oleh Kepala Kantor
    Wilayah BPN DKI Jakarta tanpa persetujuan pemegang HPL No. 1/Gelora, yaitu Setneg c.q
    BPGBK.
d   Perjanjian sewa menyewa tanah Gelora Bung Karno yang dipakai untuk jalan kendaraan
    masuk/keluar Hotel Hilton oleh PT Indobuildco tidak diperpanjang sejak Tahun 2001, namun
    masih tetap dipakai dan tidak dibayar sewanya sebesar Rp2.147 juta.
e   Pencabutan gugatan hukum BPGBK kepada Kajima Overseas Ltd dalam rangka Kerja sama
    pembangunan Bussines dan Living Zone di Senayan oleh Menteri Sekretaris Negara RI dilakukan
    tanpa tanpa alasan yang jelas, sehingga terjadi pemborosan sebesar Rp 7.531 juta
f   Hubungan kerja DPGBK dengan BPGBK tidak jelas sehingga DPGBK dalam melaksanakan
    tugasnya tidak tegas.
        Terjadinya permasalahan di atas menurut keterangan pengelola, dikarenakan DPGBK tidak
memperoleh kuasa untuk bertindak sendiri sehubungan kegiatan diatas sepenuhnya merupakan
kebijakan Badan Pengelola Gelora Bung Karno.
       Keterlambatan penyampaian laporan sebagaimana yang telah dijanjikan adalah disebabkan
penyampaian dokumen lambat sehubungan waktunya bersamaan dengan Timtas Tipikor yang juga
meminta dokumen, dan pembahasan masalah dalam rangka pemberian tanggapan oleh
BPGBK/DPGBK memerlukan waktu lama.
       Penyelesaian atas permasalahan tersebut sepenuhnya kami serahkan kepada Presiden untuk
menindaklanjutinya.
        Uraian beserta rincian berbagai penyimpangan permasalahan di atas dapat Presiden lihat
dalam lampiran Surat ini.

       Atas perhatian dan kerja sama Presiden diucapkan terima kasih




                                                            Badan Pemeriksa Keuangan
                                                               Republik Indonesia
                                                                     Ketua,




                                                             Prof. Dr. Anwar Nasution


Tembusan :
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI;
5. Yth. Menteri Sekretaris Negara RI;
6. Yth. Jaksa Agung RI;
7. Yth. Kepala Kepolisian RI.




                                        DAFTAR ISI


                                                                                    Halaman
   Resume Hasil Pemeriksaan                                                          1
I. Bab I Pendahuluan
   1. Dasar Hukum Pemeriksaan……………………………………………………......                              10
   2. Tujuan Pemeriksaan……………………………………………………………….                                    10
   3. Lingkup Pemeriksaan………………………………………………………….......                            11
   4. Metode Pemeriksaan………………………………………………………………                                  13
   5. Jangka Waktu Pemeriksaan……………………………………………………......                          13
   6. Hambatan dalam Pemeriksaan …………………………………………………….                            13
   7. Uraian Singkat Mengenai Entitas Yang Diperiksa………………………………...               13
II. Bab II Uraian Hasil Pemeriksaan
   A. Review Sistem Pengendalian Intern……………………………………………                          19
      a. Organisasi……………………………………………………………………….                                   19
      b. Kebijakan………………………………………………………………………..                                   21
      c. Prosedur Kerja…………………………………………………………………...                               23
      d. Perencanaan……………………………………………………………………...                                 24
      e. Pencatatan ………………………………………………………………………                                   25
      f. Pelaporan………………………………………………………………………...                                  25
      g. Pengawasan Intern………………………………………………………………                                26
   B. Temuan Pemeriksaan……………………………………………………………..                                 26
      (01) Kelemahan Yang Mengganggu Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan…..      26
          1.1 Laporan Pertanggungjawaban Keuangan BPGBK Dan DPGBK Tahun
             2004 Belum Menunjukkan Posisi Keuangan Yang Sebenarnya…………           26
          1.2 Tunggakan Pembayaran Royalty Dan Sharing (Bagi Hasil Usaha) Oleh
              PT Adil Andaru Sebesar Rp271.075.721,00 Dan Denda Keterlambatan
              Sebesar Rp238.282.844,99 Belum Dipungut…………………………...                35
          1.3 PT Interland Citra Mandiri (ICM) Lalai Melaksanakan Kewajibannya
              Sehingga Berpotensi Merugikan BPGBK Sebesar Rp1.620.000.000,00.     38
          1.4 Penerimaan Hasil Pelepasan Saham Tahap I Sebesar Rp200.000.000,00
              Belum Diterima…………………………………………………………                                41
          1.5 Terdapat Tunggakan Pembayaran Kontribusi Dari PT Terminal
              Builders Dan PT Amana Jaya (Pengelola Gedung Bank Panin) Sebesar
              Rp500.000.000,00……………………………………………………….                              44
          1.6 Terdapat Kekurangan Penerimaan Dari Pendapatan Iklan Sebesar
              Rp1.567.261.934,00……………………………………………………..                            48
          1.7 Kekurangan Penerimaan Perparkiran Dari PT Sumber Aneka Sempana
              Dan PT Putraja Perkasa Sebesar Rp3.030.527.373,60………………….           54
      (02) Penyimpangan Terhadap Kriteria/Peraturan Yang Telah Ditetapkan………..    62
          2.1 Pemberian Bantuan Sebesar Rp248.233.900,92 Tidak Dilandasi
              Dengan Aturan Yang Tepat……………………………………………..                         62
  2.2 PT Ariobimo Laguna Perkasa Belum Membayar Royalti Sebesar
      Rp350.000.000,00 kepada BPGBK……………………………………..                             67
  2.3 Perjanjian Sewa Menyewa Tanah untuk Jalur Jalan Kendaraan Masuk/
      Keluar Hotel Hilton Oleh PT IB Tidak Diperpanjang namun Masih
      Tetap Dipakai Dan Tidak Dibayar Sewa Sehingga Merugikan Pihak
      DPGBK Senilai Rp2.147.472.000,00…………………………………...                          72
  2.4 PT Mulia Intan Lestari Belum Melunasi Kewajiban Kepada BPGBK
      Sebesar Rp4.500.000.000,00 dan Kurang Membayar Pajak Sebesar
      Rp347.813.238,00……………………………………………………….                                    75
  2.5 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Royalty Tetap Tidak Dibayar
      Sebesar US$86,400.00 Dan Pemanfaatan Lahan Oleh PT Sinar Kemala
      Intermetro Golf (SKIG) Menyimpang Dari Perjanjian ………………...               79
  2.6 Penambahan Nilai Kontrak Dengan Alasan Tidak Tepat Senilai
      Rp150.000.000,00……………………………………………………….                                    82
  2.7 Terdapat   Komponen      Biaya     yang     tidak    Wajar      Sebesar
      Rp104.049.384,00 pada Pekerjaan Pembangunan Pagar/Pintu Gerbang
      dan Pedestrian …………………………………………………………..                                   85
  2.8 Terdapat   Kekurangan   Fisik    Beberapa   Item    Pekerjaan    Dalam
      Pembangunan Show Court Tennis (Tribun Utara Dan Selatan) Senilai
      Rp122.469.150,00……………………………………………………….                                    89
  2.9 Terdapat Kekurangan Fisik Pekerjaan Dalam Pembangunan Gerbang
      Selatan Dan Renovasi Gerbang Barat Senilai Rp57.651.700,00……......        91
  2.10 Terjadi Kelebihan Perhitungan Volume Beberapa Item Pekerjaan
      Dalam Pembangunan Taman Parkir Dan Penghijauan Senilai
      Rp551.170.570,00……………………………………………………….                                    94
  2.11 Terdapat Kekurangan Fisik pada Beberapa Item Pekerjaan Dalam
      Pembangunan Pedestrian Kompleks Gelora Bung Karno Senilai
      Rp185.842.005,00……………………………………………………….                                    98
  2.12 Volume Pekerjaan Pembangunan Pagar Komplek GBK dalam Kontrak
      Melebihi Volume Fisik Senilai Rp280.237.739,00…………………….                   102
  2.13 Penetapan Besaran Kontribusi Tetap Atas Kerjasama Dengan PT MGP
      Terlalu Rendah Sebesar Rp17.750.000.000,00 …………………………                     106
  2.14 Penetapan Besaran Kompensasi Awal Dan Royalti Atas Kerjasama
      Dengan PT ABL Terlalu Rendah Sebesar Rp20.656.662.104,00………               113
(03) Penyimpangan Yang Mengganggu Azas Kehematan……………………….                      120
   3.1 Pencabutan Gugatan Hukum BPGBK Kepada Kajima Overseas Ltd
       dalam Rangka Kerjasama Pembangunan Bussiness dan Living Zone di
       Senayan Mengakibatkan Pemborosan Sebesar Rp7.531.756.756,75…...                                     120
(04) Penyimpangan Yang Dapat Mengakibatkan Tidak Tercapainya Program
    Yang Direncanakan…………………………………………………………..                                                              128
    4.1 Sebagian Tanah Negara Yang Dikelola oleh BPGBK Sekarang
        Dikuasai Oleh Pihak Lain........................................................................   128
    4.2 Perpanjangan Hak Guna Bangunan Nomor 26/Gelora Dan 27/Gelora
       Atas Nama PT IB Yang Berada Di Atas Tanah Hak Pengelolaan Atas
       Nama Sekretariat Negara R.I Cq. BPGBK Cacat Hukum………………                                             135
(05) Penyimpangan Yang Mengganggu Azas Efektivitas………………………...
   5.1 Addendum Perpanjangan Masa Perjanjian Pengelolaan Wisma Atlit
       Merugikan Pihak BPGBK........................................................................       141


LAMPIRAN




                          BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
                             REPUBLIK INDONESIA




                                   HASIL PEMERIKSAAN
                                                 ATAS
  PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN/ASET
                TAHUN ANGGARAN 2002 s.d 2005 (APRIL 2005)
                                                 PADA
                 BADAN PENGELOLA GELORA BUNG KARNO (BPGBK) /
                 DIREKSI PENGELOLA GELORA BUNG KARNO (DPGBK)
                                                  DI
                                            JAKARTA

Semester II                                                                                       TA
2005




                      RESUME HASIL PEMERIKSAAN

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) berdasarkan Undang-undang Nomor 5
Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan RI dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara telah melakukan
Pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan/aset TA 2002 s.d TA 2005 pada
Badan Pengelola Gelora Bung Karno (BPGBK)/Direksi Pengelola Gelora Bung Karno (DPGBK) di
Jakarta
Pemeriksaan bertujuan untuk menilai apakah Sistem Pengendalian Intern (SPI) telah dirancang dan
dilaksanakan secara memadai, hak-hak negara telah diamankan dan dipenuhi dan kerjasama dengan
mitra usaha telah menjamin kepentingan negara, pendapatan negara telah dilaporkan dan
dipertanggungjawabkan,    serta   dana    dari    hasil   pengelolaan   aset   telah   dikelola   dan
dipertanggungjawabkan sesuai peraturan.
Pemeriksaan diarahkan pada kegiatan Tahun Anggaran 2003 s.d 2005 (s.d akhir April 2005), yang
meliputi :
a. Pengelolaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja DPGBK
   Pendapatan Badan Pengelola Gelora Bung Karno (BPGBK) dan Direksi Pelaksana Gelora Bung
   Karno (DPGBK) berasal dari kegiatan operasional yang meliputi pendapatan dari kegiatan
   olahraga, kerjasama dengan mitra usaha, pengelolaan perparkiran dan pendapatan dari jasa
   pemasangan reklame. Sedangkan belanja terdiri dari belanja pembangunan dan pengeluaran rutin.
   Karena keterbatasan waktu dan tenaga maka pemeriksaan terhadap belanja DPGBK diprioritaskan
   pada belanja pembangunan yang nilainya cukup material yaitu pengadaan barang/pemborongan
   pekerjaan dengan nilai Rp1 Milyar keatas.
b. Perjanjian Pengelolaan Aset dengan pihak lain.
  Pemeriksaan terhadap perjanjian pengelolaan aset dengan mitra usaha diprioritaskan pada paket
  perjanjian yang dilaksanakan sesudah tahun 2000. Sedangkan untuk paket perjanjian sebelum
  tahun 2000, pemeriksaan hanya ditujukan terhadap pelaksanaan kewajiban mitra usaha terhadap
  BPGBK/DPGBK.
c. Pengelolaan Aset (Tanah & Bangunan) oleh DPGBK.
  Pemeriksaan terhadap pengelolaan aset (tanah & bangunan) oleh DPGBK hanya dilakukan pada
  lokasi-lokasi disekitar lingkungan Gelora Senayan. Sedangkan aset yang berada diluar kawasan
  Gelora tidak dilakukan pemeriksaan dikarenakan selain keterbatasan waktu juga pihak Gelora
  tidak mempunyai data yang akurat, dan tidak mengetahui batas-batas tanah secara pasti.
  Tanah-tanah milik BPGBK yang berada diluar kawasan Gelora Senayan antara lain meliputi :
                                                                       luas
                                            Luas
 No.        Letak       Peruntukkan                 Status            (Ha)     Keterangan
                                            (Ha)
                                                    Tanah            saat ini
   1     Tebet          Penampungan       318,16 Seluas 270             12,36 HGB       a.n.
                        Penduduk                 Ha sbg Kav.                   Developer
                                                 Ganti Rugi                    (Rawa
                                                                           19 Bilal)
                                                                               Jalur Hijau
   2     Slipi          Perumahan           42,60   Perkantoran          42,6 Belum
                        PNS & Kav                   Pemerintah                 ditangani
                        BZ                          & Swasta                   BPGBK
   3     Ciledug        Penampungan         74,35   Sbg     Kav            34 Hibah       ke
         (Pesanggra     Penduduk                    Ganti Rugi                 Kodam Jaya
         han)                                       (40 Ha) dan            40 Kav. Ganti
                                                    Fasos                      Rugi
   4     Jl.Thamrin     Wisma Warta         1,30    Dipakai                  - dilepaskan
                                                    Hotel Hyatt                utk      kep.
                                                                               Swasta

d. Pelaksanaan kegiatan lain sesuai dengan tugas dan fungsi BPGBK/DPGBK.


Permasalahan pokok yang ditemukan dalam pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan dan Aset TA 2002 sd 2005 (April 2005) pada Badan Pengelola Gelora Bung Karno/Direksi
Pelaksana Gelora Bung Karno (BPGBK/DPGBK) sebagai berikut:
A. Kelemahan Sistem Pengendalian Intern :
   1. BPGBK tidak menyusun rencana yang meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja serta
       kegiatan secara strategis. Untuk kegiatan pengelolaan secara rutin diserahkan kepada DPGBK.
       Perencanaan kegiatan DPGBK ditetapkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja
       yang meliputi anggaran pendapatan dan biaya serta rincian kegiatan yang akan dilakukan.
     Baik BPGBK maupun DPGBK belum membuat perencanaan pengelolaan dan pengembangan
     Gelora Bung Karno secara berkesinambungan yang mengacu kepada rencana strategis
     sehingga sulit untuk menentukan apakah pengelolaan aset Gelora Bung Karno telah sesuai
     dengan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.
   2. Satuan Pengawas Intern (SPI) DPGBK baru dibentuk pada tahun 2005 sesuai dengan
     Keputusan Ketua DPGBK No. Kep.019/Kadir/VIII/2005 tanggal 16 Agustus 2005 untuk
     membantu BPGBK/DPGBK dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan atas
     pelaksanaan kegiatan operasional, sehingga belum berjalan efektif. Satuan pengawas intern
     tersebut seharusnya dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada BPGBK bukan dibentuk dan
     bertanggungjawab kepada DPGBK.
   3. Laporan pertanggungjawaban DPGBK berupa laporan keuangan bulanan yang dilaporkan
     kepada BPGBK tidak pernah dievaluasi dan diverifikasi. Berdasarkan Keppres No.4 tahun
     1984, BPGBK harus melaporkan kepada Presiden secara berkala, namun BPGBK baru
     menyusun laporan gabungan/konsolidasi pengelolaan aset Gelora Bung Karno sebagai
     pertanggungjawaban kepada Presiden RI baru dilaksanakan pada tahun 2004 setelah adanya
     saran dari BPK RI.
   4. Tidak ada Standard Operating Procedure (SOP) dan Pedoman Akuntansi serta uraian tugas
     yang jelas sebagai petunjuk pelaksanaan bagi staf pelaksana dalam melaksanakan tugas dan
     kewajibannya. Namun demikian baik BPGBK dan DPGBK telah mulai meyusun laporan
     keuangan sesuai Standar Akuntansi Indonesia dan untuk tahap pertama telah diselesaikan
     laporan Semester I (Januari sd juni 2005) dan telah dikirim ke Departemen Keuangan.




B. Pemeriksaan    terhadap   Pengelolaan     dan   Pertanggungjawaban     Keuangan     dan    Aset
   BPGBK/DPGBK menunjukkan masih adanya kelemahan-kelemahan sebagai berikut:
  1 Laporan Pertanggungjawaban Keuangan BPGBK dan DPGBK Tahun 2004 belum memberikan
     informasi lengkap tentang posisi keuangan (harta, kewajiban dan ekuitas) serta arus kas selama
     periode pelaporan.
     Hasil pemeriksaan secara uji petik atas realisasi dan mutasi keuangan yang disajikan dalam
     laporan pertanggungjawaban keuangan menunjukkan bahwa laporan pertanggungjawaban
     keuangan yang disusun belum sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum
     dan penyusunan Laporan Gabungan (Konsolidasi) antara BPGBK dan DPGBK sebagai
     pertanggungjawaban kepada Presiden baru dilaksanakan tahun 2004. Selain itu pedoman
  akuntansi sebagai acuan penyelenggaraan pembukuan belum dibuat dan metode akuntansi
  yang digunakan adalah Cash Basis dengan sistem pencatatan Single Entry, sehingga hak dan
  kewajiban BPGBK tidak dapat diketahui jumlahnya serta masih terdapat kesalahan
  pembukuan.
2 Terdapat tunggakan pembayaran kewajiban (kompensasi/kontribusi/royalti) oleh beberapa
  mitra usaha serta denda keterlambatan yang belum dipungut.
  a. PT Adil Andaru (pengelola golf driving range diatas lahan seluas 4,6 ha) belum membayar
     royalti dan sharing sebesar Rp271.075.721,00 serta denda keterlambatan yang belum
     dipungut sebesar Rp238.282.844,99.
  b. PT Interland Citra Mandiri (PT ICM), investor Wisma Atlit, Hotel, Apartemen, Pusat
     Kesehatan, Perkantoran, Sarana Parkir dan penunjang lainnya di atas lahan ex. Wisma Fajar
     (Fairbank) seluas 12.000 m2 belum memenuhi kewajiban kompensasi awal berupa
     pembangunan wisma atlit senilai Rp30.000.000.000,00 belum termasuk PPN sebesar
     Rp3.000.000.000,00 dan uang tunai sebagai kompensasi awal sebesar Rp1.000.000.000,00
     yang seharusnya dibayarkan pada saat perjanjian ditandatangani (tanggal 2 Juni 2004).
     Selain itu PT ICM sampai sekarang belum melaksanakan pembangunan Wisma Atlet
     tersebut, sehingga BPGBK berhak mengenakan denda sebesar Rp620.000.000,00 namun
     denda tersebut sampai berakhirnya pemeriksaan belum dipungut oleh BPGBK/DPGBK.
  c. PT Terminal Builders dan PT Amana Jaya (pengelola gedung Bank Panin) sejak diberikan
     persetujuan perpanjangan HGB tanggal 17 Nopember 2000 sampai dengan saat berakhirnya
     pemeriksaan belum membayar kontribusi sebagaimana diperjanjikan masing-masing
     sebesar Rp316.000.000,00 dan Rp184.000.000,00. Dalam dokumen perjanjian dengan
     kedua mitra usaha tersebut tidak terdapat pasal yang mengatur sanksi bila mitra usaha
     melakukan wanprestasi atas kewajiban pembayaran kontribusi, sehingga BPGBK sulit
     mengenakan sanksi atas kelalaian pembayaran kontribusi.
3. Penerimaan hasil pelepasan saham BPGBK pada PT Manggala Gelora Perkasa (PT. MGP)
  Tahap I sebesar Rp200.000.000,00 belum diterima.
  PT Manggala Gelora Perkasa selaku investor dalam kerjasama pembangunan Hotel,
  Apartment, Pusat Perbelanjaan dan sarana penunjangnya (Senayan City) diatas lahan BPGBK
  seluas 4 ha belum membayar kompensasi atas pelepasan saham BPGBK pada PT MGP
  sebesar Rp200.000.000,00 dari seluruh jumlah saham BPGBK Rp600.000.000,00 yang akan
  dibayarkan dalam tiga tahap, dimana tahap pertama sebesar Rp200.000.000,00 seharusnya
  dibayarkan pada tanggal 23 September 2004.
4. Terdapat kekurangan penerimaan dari pendapatan iklan dan perparkiran
  a. CV Genta Cipta Pariwara (CV. GCP) sebagai pengelola media promosi luar ruang di
      kawasan GBK belum meyetorkan PPh 10% atau sebesar Rp335.820.000,00 atas
      pembayaran kontribusi tetap sebesar Rp3.358.200.000,00 kepada DPGBK. Selain itu
      terdapat kelebihan perhitungan pengurangan nilai kontrak yang diajukan CV GCP sebesar
      Rp1.008.097.934,00 atas iklan yang sudah terpasang sebelumnya, serta terdapat uang sewa
      atas pemasangan papan reklame yang belum dibayar oleh CV GCP sebesar
      Rp77.932.800,00 dan Biro Reklame Warna Warni sebesar Rp145.411.200,00.
  b. Terdapat pembayaran yang seharusnya tidak perlu sebesar Rp398.152.500,00 kepada PT
      Sumber Aneka Sempana (PT SAS), pengelola perparkiran periode 1 Pebruari 2001 sd 31
      Juli 2004 sebagai konsekuensi penyelesaian kerjasama pengelolaan perparkiran. Selain itu
      PT SAS masih memiliki tunggakan kontribusi tetap sebesar Rp320.000.000,00, kontribusi
      variabel yang belum dibayar sebesar Rp757.624.873,60, dan belum mengganti biaya
      perbaikan/penggantian fasilitas yang rusak.     PT Putraja Perkasa selaku pengelola
      perparkiran periode 1 Agustus 2004 sd 31 Juli 2007 sampai dengan bulan Juni 2005 masih
      menunggak pembayaran kontribusi tetap sebesar Rp1.500.000.000,00 dan denda
      keterlambatan yang belum dipungut DPGBK sebesar Rp54.750.000,00.
5. Pemberian bantuan DPGBK kepada Yayasan Karya Bhakti RIA Pembangunan sebesar
   Rp248.233.900,92 atas pembayaran royalti dari PT Mitra Indotama Karsajaya sehubungan
   pengalihan Hak Pengelolaan Restoran Pulau Dua Taman Ria Senayan dari yayasan kepada
   DPGBK belum dilandasi dengan aturan yang jelas, yaitu belum ada kebijakan yang mengatur
   mengenai besarnya dan tata caranya. Selain itu dalam penyerahan bantuan tersebut tidak
   memperhitungkan PPh pasal 23 atas royalti sebesar Rp78.449.605,09.
6. Sejak .pengelolaan Taman Ria Senayan dikembalikan dari Yayasan Karya Bhakti RIA
   Pembangunan (YKBRP) kepada BPGBK, PT Ariobimo Laguna Perkasa (PT ALP) sebagai
   mitra usaha YKBRP belum membayarkan royalti kepada BPGBK sebesar Rp350.000.000,00
   (sesuai kesepakatan bersama antara PT ALP dengan YKBRP).
7. PT Indobuildco menggunakan lahan DPGBK seluas 9.942 m2 untuk jalur jalan kendaraan
   masuk/keluar hotel Hilton sampai dengan saat pemeriksaan tanpa diikat perjanjian sewa sejak
   berakhirnya perjanjian pada tanggal 30 Juni 2000, sehingga BPGBK tidak memperoleh
   pendapatan   minimal    sebesar   Rp2.147.472.000,00    dan   tanah   tersebut   berpotensi
   hilang/dikuasai oleh PT Indobuildco.
8. Terdapat kekurangan pembayaran pajak atas royalti oleh beberapa mitra usaha serta
   pemanfaatan lahan yang menyimpang dari perjanjian.
  a. PT Mulia Intan Lestari (PT MIL) investor dan pengelola hotel Mulia diatas lahan BPGBK
     seluas 4 ha belum pernah membayarkan PPN atas kewajiban kontribusi tetap sebesar
       Rp230.000.000,00 dan kurang membayar PPh pasal 23 sebesar Rp117.813.238,00. Selain
       itu penerimaan kontribusi variabel sebesar 5% dari net profit belum pernah diterima karena
       PT MIL selalu mengalami kerugian.
  b. PT Sinar Kemala Intermetro Golf (PT SKIG) pengelola padang golf diatas lahan BPGBK
       seluas 30 ha belum pernah membayar PPN atas royalti kepada BPGBK sebesar
       US$86,400.00. Selain itu diatas lahan yang dikelolanya, PT SKIG telah menyewakannya
       kepada pihak ketiga untuk pemasangan empat buah papan reklame dengan nilai seluruhnya
       sebesar Rp880.000.000,00. Menyewakan tanah untuk pemasangan papan reklame tersebut
       menyimpang dari perjanjian karena tanpa sepengetahuan dan seijin DPGBK/BPGBK.
9. Dalam penyelesaian sengketa antara BPGBK dan Kajima (Plaza Senayan) terdapat
   pembayaran jasa hukum litigasi kepada Kantor Konsultan Hukum Warens & Achyar sebesar
   Rp7.531.756.756,75 yang kurang bermanfaat.
10. Terdapat     penyimpangan      dan/atau    kelemahan      dalam     pelaksanaan    pekerjaan
   pembangunan/proyek di lingkungan Gelora Bung Karno.
   a. Dalam pekerjaan perencanaan lapangan tenis show court yang dilaksanakan oleh PT
        Muscat Prima terjadi perubahan nilai kontrak dari Rp130.000.000,00 menjadi
        Rp200.000.000,00, dan pekerjaan manajemen konstruksi oleh PT Parama Loka Consultant
        dari Rp90.000.000,00 menjadi Rp170.000.000,00. Alasan perubahan adalah peningkatan
        harga material untuk prediksi beberapa waktu yang akan datang. Alasan perubahan kurang
        tepat dijadikan alasan mengingat hal ini adalah pekerjaan perencanaan.
   b. Dalam pekerjaan pembangunan show court tennis (tribun utara dan selatan) oleh           PT
        Marta Teknik Tunggal (PT MTT) terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak
        dilaksanakan sesuai dengan kontrak senilai Rp122.469.150,00.
   c. Dalam pekerjaan Pembangunan Taman Parkir dan Penghijauan Parkir Timur Komplek
        Gelora Bung Karno oleh PT Intraco Lestari terdapat beberapa item pekerjaan yang
        dikerjakan kurang dari volume yang seharusnya, sehingga mengakibatkan kelebihan
        pembayaran sebesar Rp551.170.570,00.
  d.    Dalam pekerjaan Pembangunan Gerbang Selatan dan Renovasi Gerbang Barat Gelora
       Bung Karno oleh PT Bayurini terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak dilaksanakan
       sesuai dengan kontrak, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar
       Rp57.651.700,00.
  e.    Dalam pekerjaan pembangunan pagar dan pintu gerbang dan pekerjaan renovasi
       pedestrian komplek Gelora Bung Karno oleh PT Pangkho Megah terdapat item pekerjaan
       angkut sisa-sisa pekerjaan yang seharusnya menjadi kewajiban pemborong namun
       dimasukkan dalam Rencana Anggaran Biaya dan dilakukan pembayaran sebesar
       Rp104.049.384,00.
  f.     Dalam pekerjaan renovasi pedestrian terdapat beberapa item pekerjaan yang dikerjakan
       kurang dari volume seharusnya, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar
       Rp185.842.005,00.
  g.     Dalam pekerjaan pembangunan pagar dan pintu gerbang kompleks Gelora Bung Karno
       oleh PT Pangkho Megah terdapat beberapa item pekerjaan yang dikerjakan kurang dari
       volume    seharusnya,   sehingga    mengakibatkan    kelebihan   pembayaran     sebesar
       Rp280.237.739,00.
 11. BPGBK dan PT Lingga Hamparan Krida melakukan addendum perjanjian masa pengelolaan
     Wisma Atlit (Hotel Atlet Century Park), yang semula perjanjian akan berakhir tanggal 31
     Desember 2001 menjadi berakhir pada tanggal 15 April 2024. Sehubungan PT LHK telah
     menyediakan dana investasi untuk renovasi sebesar Rp18.577.395.500,00. Pekerjaan renovasi
     yang dilakukan sebagian besar hanya merupakan perbaikan dan penggantian perlengkapan
     hotel yang sebetulnya merupakan kegiatan rutin dalam operasional hotel dan merupakan
     tanggungjawab PT LHK. Renovasi tersebut bukan merupakan investasi sehingga tidak perlu
     dilakukan addendum perpanjangan jangka waktu perjanjian pengelolaan
12 Terdapat tanah seluas 36,09 ha milik BPGBK yang dikuasai oleh pihak lain tanpa hak.
13. Penetapan kompensasi/kontribusi/royalti dari mitra usaha terlalu rendah dan berpotensi
    merugikan BPGBK.
   a. Dalam perjanjian kerjasama pembangunan Senayan City antara BPGBK dengan PT
      Manggala Gelora Perkasa (MGP) terdapat amandemen perjanjian tentang perubahan luas
      lantai yang dapat dibangun yang semula seluas 80.480 m2 menjadi 207.105 m2 atau
      meningkat sebesar 157,34%. Namun perubahan peningkatan luas lantai tersebut tidak
      diikuti dengan peningkatan besarnya kontribusi, sehingga dalam 35 tahun yang akan datang
      BPGBK berpotensi kehilangan pendapatan dari kontribusi tetap sebesar
      Rp17.750.000.000,00 atau setara dengan present value sebesar Rp2.350.030.318,98 dengan
      tingkat bunga 12%.
   b. Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pembangunan Menara KONI/Sudirman Place
      antara BPGBK dengan PT Aneka Bina Lestari terdapat perubahan luas lahan dari 10.250
      m2 menjadi 11.460 m2 atau meningkat 11,81%, sehingga kompensasi awal juga seharusnya
      bertambah. Selain itu luas lantai yang dapat dibangun juga berubah dari 41.000 m2 menjadi
      85.540 m2 atau meningkat 108,63%. Namun peningkatan nilai kompensasi awal dan
      kontribusi kepada BPGBK tidak disesuaikan dengan peningkatan luas lahan dan luas lantai
       tersebut sehingga BPGBK berpotensi kehilangan pendapatan dari kontribusi tetap dalam 35
       tahun yang akan datang sebesar Rp18.619.000.000,00 atau setara dengan present value
       sebesar Rp3.302.248.196,39 dengan tingkat bunga 12% dan dari kompensasi awal sebesar
       Rp2.037.621.040,00.
   14. Perpanjangan HGB Nomor 26/Gelora dan 27/Gelora atas nama PT Indobuildco seluas + 13
       ha yang berada di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) milik BPGBK cacat hukum karena
       tidak meminta persetujuan lebih dulu dari BPGBK sebagai pemegang HPL menurut
       Keputusan Presiden RI No. 4 Tahun 1984 tentang Badan Pengelola Gelanggang Olahraga
       Senayan.

Permasalahan tersebut diatas berpotensi merugikan negara (BPGBK) sebesar US$ 86,400 dan sebesar
Rp58.868.914.962,35     atau     jika   menggunakan     perhitungan  present   value    sebesar
Rp28.152.193.477,72.


Permasalahan tersebut disebabkan oleh :
1. Kelemahan bentuk kelembagaan pengelola GBK dan sistem pengendalian intern di lingkungan
   DPGBK.
2. BPGBK kurang tegas dan konsisten dalam melaksanakan perjanjian dengan mitra usaha.
3. DPGBK kurang profesional dalam menyeleksi calon investor, mengkaji usulan investasi dan
   negosiasi dengan mitra usaha dalam rangjka kerja sama pengelolaan lahan
4. Adanya itikad tidak baik dari beberapa mitra usaha untuk menghindar dari kewajibannya
   membayar kompensasi/kontribusi/royalti dan menguasai lahan.
5. Tidak ada pendelegasian wewenang yang jelas dari BPGBK kepada DPGBK dalam pelaksanaan
   perjanjian kerjasama dengan mitra usaha.




Atas permasalahan tersebut BPK menyarankan agar:
1. Pemerintah perlu mengkaji kembali status kelembagaan pengelola GBK antara lain dengan
   memperhatikan kembali konsep yang pernah dibuat oleh Tim Pengkajian Kelembagaan Gelora
   Bung Karno, dengan tetap mengutamakan tujuan pendirian Gelora Bung Karno, dan
   pengembangan olahraga melalui pengelolaan aset secara komersial dan profesional.
2. BPGBK tidak terlibat langsung dalam perjanjian kerja sama pengelolaan lahan, tetapi berfungsi
   menetapkan kebijakan dan pengendalian antara lain melalui pembentukan Satuan Pengawas
   Intern yang bertanggung jawab langsung kepada BPGBK
3. BPGBK segera menagih kepada mitra usaha yang belum menyelesaikan kewajibannya dan
   selanjutnya agar lebih tegas dalam melaksanakan perjanjian kerjasama.
4. BPGBK segera melakukan negosiasi ulang atas perjanjian-perjanjian yang kurang
   menguntungkan BPGBK dalam hal penetapan kompensasi/kontribusi/royalti.
5. BPGBK segera mengambil tindakan hukum untuk memperoleh kembali tanah yang masih
   dikuasai oleh pihak ketiga.
6. BPGBK segera mengambil langkah konkrit untuk menyelesaikan masalah dengan PT IB
   menyangkut HGB tanah hotel Hilton antara lain dengan melaporkan kepada penegak hukum atas
   dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Kakanwil BPN DKI Jakarta.
7. BPGBK segera melakukan langkah konkrit untuk menyelesaikan sengketa kerjasama dengan
   Kajima dengan mengutamakan/memperhatikan kepastian hukum dan peningkatan pendapatan
   bagi BPGBK.
8. DPGBK menarik kembali kelebihan pembayaran sehubungan dengan pemborongan pekerjaan
   dan menyetorkan ke Kas BPGBK.


Perlu diketahui bahwa keterlambatan penyampaian laporan dikarenakan beberapa dokumen dan data
yang diperoleh Tim Pemeriksa kurang lengkap sehingga diperlukan konfirmasi kepada pihak ketiga
yang memakan waktu cukup lama, terutama mengenai dokumen kepemilikan perusahaan (mitra
usaha) dan juga dalam memberikan tanggapan serta pembahasan masalah dengan pihak Direksi
Gelora Bung Karno memerlukan waktu yang lama.



                                                            Jakarta, 30 September 2005
                                                             Penanggung Jawab Audit,




                                                                Gunawan Sidauruk




                                           BAB I
                                      PENDAHULUAN


    1. Dasar Hukum Pemeriksaan
        a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan RI;
        b. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
           Tanggung Jawab Keuangan Negara;

    2. Tujuan Pemeriksaan
         Untuk mengetahui dan menilai :
         a. Apakah Sistem Pengendalian Intern (SPI) pengelola aset telah dirancang dan
            dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian, termasuk menilai
            kelemahan dan kekuatan badan hukum dan sistem pengelolaan aset.
    b. Apakah hak-hak Negara yang timbul dari pengelolaan aset telah diamankan dan
       dipenuhi sesuai dengan peraturan dan kebijakan Pemerintah, termasuk menilai apakah
       kerjasama pengelolaan aset dengan pihak lain (mitra usaha) telah menjamin
       kepentingan negara dan tujuan pengelolaan aset.
    c. Apakah pendapatan yang menjadi hak negara telah ditetapkan, diterima, dilaporkan dan
       dipertanggungjawabkan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
    d. Apakah dana yang diterima dari hasil pengelolaan aset telah dikelola dan
       dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
       serta memperhatikan aspek kehematan dan efektifitas, sesuai dengan tujuan
        pengelolaan aset. Apabila terdapat penyimpangan akan diteliti lebih lanjut apakah
        terdapat kerugian negara atau dugaan tindak pidana korupsi.


3. Lingkup Pemeriksaan
    Pemeriksaan diarahkan pada Tahun Anggaran 2003 s.d 2005 (s.d akhir April 2005), yang
    meliputi :
    a. Pengelolaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan
        Pengelola Aset.
        Pendapatan Badan Pengelola Gelora Bung Karno (BPGBK) dan Direksi Pelaksana
        Gelora Bung Karno (DPGBK) berasal dari kegiatan operasional yang meliputi
        pendapatan dari kegiatan olahraga, kerjasama dengan mitra usaha, pengelolaan
        perparkiran dan pendapatan dari jasa pemasangan reklame. Sedangkan belanja DPGBK
        berupa belanja pembangunan dan pengeluaran rutin.
        Karena keterbatasan waktu dan tenaga maka pemeriksaan terhadap belanja DPGBK
        diprioritaskan pada belanja pembangunan yang nilainya cukup material yaitu
        pengadaan barang/pemborongan pekerjaan dengan nilai Rp1 Milyar keatas, yang
        meliputi :
         No.                              Kontrak/Kontraktor/        Nilai Kontrak
                     Pekerjaan                Konsultan                   (Rp)
          1                             Perjan-083/Kadir/IX/04       5.846.000.000,00
                 Pembangunan Show       PT     Marta     Teknik
                 Court Tennis (Tribun   Tunggal
                 Utara dan Selatan)
                                        PT Muscat Prima
                                        Konsultan (Perencana)
                                        PT Parama Loka
                                        Consultan (MK)
          2                             Perjan.040/Kadir/IV/04       9.399.150.000,00
                 Pembangunan            PT Bayurini
                 Gerbang Selatan dan    PT Unitri Cipta
                 Renovasi Gerbang
                 Barat Kompleks GBK
                                        (Perencana)
                                        PT Arsi Wastuadi
                                   (Pengawas)
       3                           Perjan-057/Kadir/IV/04              7.524.506.000,00
            Renovasi Pedestrian    PT Pangkho Megah
            Kompleks GBK           PT Unitri Cipta
                                   (Perencana)
                                   PT Arsi Wastuadi
                                   (Pengawas)
       4                           Perjan.039/Kadir/IX/2003
            Pembangunan Pagar      PT Pangkho Megah                    6.516.245.000,00
            dan Pintu Gerbang      PT Unitri Cipta
            Komplek GBK +
                                                                         258.100.000,00
            Perencanaan +
                                   PT Arsi Wastuadi                      176.290.000,00
            Pengawasan
       5                           Perjan.038/Kadir/IX/03
            Pembangunan Taman      PT Intraco Lestari                19.878.000.000,00
            dan Penghijauan
            Parkir Timur +
                                   PT Unitri Cipta                      602.300.000,00
            Perencanaan +          PT Arsi Wastuadi                     398.970.000,00
            Pengawasan


b. Perjanjian Pengelolaan Aset dengan pihak lain.
   Pemeriksaan terhadap perjanjian pengelolaan aset dengan mitra usaha diprioritaskan
   pada paket perjanjian yang dilaksanakan sesudah tahun 2000. Sedangkan untuk paket
   perjanjian sebelum tahun 2000, pemeriksaan hanya ditujukan terhadap pelaksanaan
   kewajiban mitra usaha terhadap DPGBK.
   Adapun paket perjanjian yang dilaksanakan sesudah tahun 2000 antara lain :




                                                 Luas
                                  Objek                       Nilai Kontribusi
No.                                             Tanah
      Mitra Usaha             Kerjasama
                                                 (m2)                (Rp)
1                          Menara Koni /
      PT Aneka Bina
      Lestari              Sudirman Place       11.460      500.000.000,00/th
2                          Senayan City
      PT Manggala                                           200.000.000,00/th dan
      Gelora Perkasa                            40.250      3,5% dr gross revenue
3                          Wisma       Atlit,
      PT Interland Citra                                    100.000.000,00/th dan
      Mandiri              Hotel & Office       12.000      3,5% dr gross revenue
4                          Senayan    Sport
      PT Mandiri Karya
      Indah Sejahtera      & Trade Centre       7.135           200.000.000,00/th
      5                         Life          Style
          PT Selaras Nusa
          Perkasa               Centre           & 13.000         300.000.000,00/th dan
                                                                  3,5% dr gross revenue
                                Entertainment


      c. Pengelolaan Aset (Tanah & Bangunan) oleh BPGBK.
         Pemeriksaan terhadap pengelolaan aset (tanah & bangunan) oleh BPGBK hanya
         dilakukan pada lokasi-lokasi disekitar lingkungan Gelora Senayan. Sedangkan aset
         yang berada diluar kawasan Gelora tidak dilakukan pemeriksaan dikarenakan selain
         keterbatasan waktu juga pihak Gelora tidak mempunyai data yang akurat, dan tidak
         mengetahui batas-batas tanah secara pasti.
         Tanah-tanah yang berada diluar kawasan Gelora antara lain meliputi :

                                                                           luas
                                               Luas
                                                           Status         (Ha)
   No.        Letak         Peruntukkan        (Ha)                                 Keterangan
                                                           Tanah         saat ini
  1       Tebet             Penampungan        318,16   Seluas 270 Ha       12,36   HGB         a.n.
                            Penduduk                    sbg Kav. Ganti              Developer (Rawa
                                                        Rugi                        Bilal)
                                                                               19   Jalur Hijau
  2       Slipi             Perumahan PNS &    42,60    Perkantoran          42,6   Belum ditangani
                            Kav BZ                      Pemerintah &                BPGBK
                                                        Swasta
  3       Ciledug           Penampungan        74,35    Sbg Kav Ganti         34    Hibah ke Kodam
          (Pesanggrahan)    Penduduk                    Rugi (40 Ha)                Jaya
                                                        dan Fasos             40    Kav. Ganti Rugi
  4       Jl.Thamrin        Wisma Warta         1,30    Dipakai Hotel          -    dilepaskan   utk
                                                        Hyatt                       kep. Swasta


      d. Pelaksanaan kegiatan lain sesuai dengan tugas dan fungsi pengelola aset
         (BPGBK/DPGBK).

4. Metode Pemeriksaan
    Metodologi pemeriksaan dilakukan antara lain dengan :
    1. Melakukan pengumpulan data dan informasi awal.
    2. Melakukan review Sistem Pengendalian Intern.
    3. Penetapan area kritis yang akan dilakukan pengujian substantif.
    4. Pengujian substantif terhadap transaksi signifikan, termasuk konfirmasi, perbandingan,
       pemeriksaan fisik dan tanya jawab dengan pejabat yang bertanggungjawab terhadap
       transaksi tersebut.
    5. Metode analisa yang digunakan oleh auditor adalah analisa prosedur, pengujian data,
       analisis hasil, survai dan analisa kuantitatif.

5. Jangka Waktu Pemeriksaan
    Pemeriksaan dilaksanakan selama 60 hari berdasarkan Surat Tugas Anggota/Pembina
    Auditorat Utama Keuangan Negara III No. 42/ST/V.XIII.1/06/2005 tanggal 27 Juni 2005
    terakhir diperpanjang dengan Surat Tugas Anggota/Pembina Auditorat Utama Keuangan
    Negara III No. 56/ST/V.XIII.1/09/2005 tanggal 20 September 2005.

6. Hambatan dalam Pemeriksaan
   Dokumen atau data yang diperoleh Tim Pemeriksa kurang lengkap sehingga dibutuhkan
   konfirmasi kepada pihak ketiga yang memakan waktu cukup lama, terutama mengenai
   dokumen kepemilikan perusahaan (mitra usaha).

7. Uraian Singkat Mengenai Entitas Yang Diperiksa
    a. Dasar Hukum Pendirian BPGBK
       Dasar hukum pertama kali pendirian pengelola Gelanggang Olahraga Bung Karno
       adalah Keppres RI No.318 Tahun 1962 dengan nama Yayasan Gelanggang Olahraga
       Senayan, kemudian diubah menjadi Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan
       (BPGS) dengan Keppres No. 4 Tahun 1984 dan dengan Keppres RI No.7 Tahun 2001
       diubah namanya menjadi Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Bung Karno
       (BPGBK).
       Badan Pengelola bertanggung jawab kepada Presiden serta berkewajiban melaporkan
       pelaksanaan pengelolaan Gelora Bung Karno.
       Tanah yang dikelola BPGBK di kawasan Gelora Bung Karno seluruhnya seluas
       2.790.835 M2 yang terdiri atas :
       a. Sertifikat No. B 8221064 (Keputusan Kepala BPN No. 169/HPL/BPN/89) luas lahan
            2.664.210 m2.
       b. Sertifikat No. B 4809274 (Keputusan Kepala BPN No. 170/HPL/BPN/89) luas lahan
            30.100 m2.
       c. Sertifikat No. B 4809273 (Keputusan Kepala BPN No. 171/HPL/BPN/89) luas lahan
            14.555 m2.
       d. Sertifikat No. AB 851984 (Keputusan Kepala BPN No. 96/HPL/BPN/92) luas lahan
            38.935 m2.
       e. Sertifikat No. AB 851983 (Keputusan Kepala BPN No. 97/HPL/BPN/92) luas lahan
            43.035 m2.
    b. Organisasi
       Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPGBK diatur dalam Keputusan Presiden No. 72
       Tahun 1999, tanggal 5 Juli 1999 yang terdiri dari:
       − Ketua            : Menteri Negara Sekretaris Negara
       − Wakil Ketua I : Menteri Negara Pemuda dan Olahraga
       − Wakil Ketua II : Ketua Umum KONI Pusat
       − Anggota          : 1) Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta
                            2) Panglima Komando Daerah Militer Jakarta Raya/Jayakarta
                            3) Wakil Sekretaris Negara
                            4) Wakil Sekretaris Kabinet
                            5) Direktur Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum
                            6) Direktur Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum
                            7) Deputi Hak-hak atas Tanah, Badan Pertanahan Nasional
                            8) Asisten IV Menteri Negara Perumahan dan Permukiman
   − Sekretaris merangkap sebagai Anggota.
   Untuk pelaksanaan tugas sehari-hari dibentuk Direksi Pelaksana Gelora Bung Karno
   (DPGBK) dengan Keputusan Menteri/Sekretaris Negara No. 06/K/BPSenayan/1984
   tanggal 7 September 1984, terdiri dari:
   − Ketua Direksi                   : Yasidi Hambali
   − Direktur Umum                   : Drs. RHJ. Soeharto
   − Direktur Operasi                : Dr. H.M Sarengat, MM
   − Direktur Prasarana dan Sarana : Ir. Mahdar
   − Direktur Keuangan               : Drs. Suyoto Rahmat, MM
   dan Unit Pelaksana Teknis sebagai pengelola prasarana olahraga dan unit-unit usaha.
c. Data Keuangan
   1) Badan Pengelola Gelora Bung Karno
       a. Realisasi penerimaan dan pengeluaran yang dilaporkan BPGBK dalam
           Laporan Keuangan Tahun 2003 adalah sebagai berikut :
             No           Uraian                              Nilai
                                                     (Rp)               (US $)
             1    Penerimaan                    56.033.725.038,82      1,464,521.64
             2    Pengeluaran                   94.964.642.690,19      1,002,280.24
                  Surplus/Defisit             (38.930.917.651,37)        462,241.40

       b. Realisasi penerimaan dan pengeluaran yang dilaporkan BPGBK dalam
           Laporan Keuangan Tahun 2004 adalah sebagai berikut :
             No           Uraian                            Nilai
                                                  (Rp)                 (US $)
              1    Penerimaan                  79.057.366.432,08             82,666.30
              2    Pengeluaran                159.537.487.106,28                970.54
                   Surplus/Defisit           (80.480.120.674,20)             81,695.76
       c. Realisasi penerimaan dan pengeluaran yang dilaporkan BPGBK dalam
           Laporan Keuangan Tahun 2005 (Januari s.d Mei 2005) adalah sebagai berikut :
            No             Uraian                           Nilai
                                                   (Rp)                (US $)
             1    Penerimaan                  18.665.336.312,68          33,005.37
             2    Pengeluaran                 18.336.495.690,33         800,214.84
                  Surplus/Defisit                328.840.622,35       (767,209.47)

   2) Direksi Pengelola Gelora Bung Karno
       Untuk perencanaan kegiatan dalam satu tahun, DPGBK menetapkan Rencana
       Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) serta memerinci rencana kegiatan yang
       akan dilakukan. Dalam mempertanggungjawabkan keuangan, DPGBK setiap tahun
       menyusun Laporan Keuangan yang berisi perbandingan antara RAPB dengan
       realisasi pendapatan dan belanja.
       Laporan Keuangan DPGBK terdiri atas Laporan Keuangan Operasional DPGBK
       dan Laporan Keuangan Dana Titipan, dengan rincian sebagai berikut :
          1. Laporan Keuangan Tahun 2003
               No          Uraian                            Nilai (Rp)
                                                Anggaran                  Realisasi
                    Dana Operasional
               1    Penerimaan               22.217.575.000,00       19.382.083.012,85
               2    Pengeluaran              22.081.476.000,00       22.287.946.740,24
                    Surplus/Defisit            136.099.000,00        (2.905.863.727,39)
                    Dana Titipan
               1    Penerimaan               34.620.077.000,00       65.764.034.414,71
               2    Pengeluaran              34.620.077.000,00       62.109.044.144,35
                    Surplus/Defisit                            0       3.654.990.270,36


          2. Laporan Keuangan Tahun 2004
               No          Uraian                            Nilai (Rp)
                                                Anggaran                  Realisasi
                    Dana Operasional
               1    Penerimaan              21.440.234.000,00        22.867.076.982,32
               2    Pengeluaran              24.207.656.000,00        25.290.004.043,31
                    Surplus/Defisit         (2.767.422.000,00)       (2.422.927.060,99)
                    Dana Titipan
               1    Penerimaan               34.337.931.600,00      129.212.124.143,86
               2    Pengeluaran              34.337.931.600,00      120.911.153.307,17
                    Surplus/Defisit                          0        8.300.970.836,69

          3. Laporan Keuangan Tahun 2005 (Januari s.d Mei 2005)
              No          Uraian                          Nilai (Rp)
                                              Anggaran                Realisasi
                   Dana Operasional
               1 Penerimaan                11.410.536.666,67       7.800.651.019,67
               2 Pengeluaran               11.354.130.833,33      10.198.922.738,67
                   Surplus/Defisit             56.405.833,34 (2.398.271.719,00)
                   Dana Titipan
               1 Penerimaan                10.950.182.083,33      28.233.559.561,40
               2 Pengeluaran               10.950.182.083,33      26.599.048.939,93
                   Surplus/Defisit                          0      1.634.510.621,47

d. Aset Tanah yang dimiliki oleh BPGBK
   Aset tanah yang dimiliki oleh BPGBK berikut nilainya adalah sebagai berikut :
    No.                                     Luas (m2)             Nilai (Rp)
                       Uraian

      1     Sarana Olahraga yang                766.891,00         2.948.584.050.000,00
            dikelola Sendiri
                                              390.301,00       707.683.100.000,00
     2   Sarana Olahraga dikelola
         Mitra
                                               32.881,00       167.310.900.000,00
     3
         Komplek Kantor DPGBK

     4   Fasilitas Sosial & Lahan              74.893,00       123.842.150.000,00
         Terbuka
                                              516.938,00     2.486.887.450.000,00
     5
         Dikelola Swasta

     6   Asset Tanah dikuasai &               171.551,00     1.856.490.000.000,00
         digunakan pihak III

     7   Tanah-tanah lain dikuasai             22.349,00        39.670.250.000,00
         & digunakan pihak III

         Tanah untuk jalan                    191.024,00       280.869.000.000,00
     8
         lingkungan, saluran dan
         Plaza

     9   Digunakan oleh Instansi              606.273,00     4.334.651.500.000,00
         Pemerintah

    10   Sarana Pelengkap lainnya              17.734,00           161.520.000,00


               TOTAL                        2.790.835,00    12.946.149.920.000,00
     Catatan: Nilai berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Konsultan Satyatama
               Graha Tara pada tahun 2002

e. Aset Gedung/Bangunan yang Dimiliki Oleh BPGBK
No                  Gedung                     Luas (M2)            Nilai (Rp)
 1    Stadion Utama                             94,067.00        153,742,758,648.93
 2    Gedung Direksi                            14,950.00        193,123,974,022.92
 3    Gedung Istora                             17,557.26         34,801,149,379.35
 4    Stadion Madya                              6,623.83         10,726,302,055.16
 5    Softball Pintu I                           1,496.48          2,535,605,976.63
 6    Gedung Stadion Renang                      3,280.08          7,475,219,983.04
 7    Gedung Bulutangkis                         2,988.61          5,153,019,460.73
 8    Gedung Bola Voli                           2,282.25          3,935,099,817.05
 9    Lapangan Tembak                            2,611.20          4,502,281,801.86
10    Gedung Basket                              3,425.58          5,856,932,576.41
11    Hall A                                     1,896.44          2,315,540,159.99
12    Hall B                                     1,896.44          2,308,678,159.99
13    Hall C                                     1,896.44          2,315,540,159.99
14    Hall D                                       740.85            901,892,079.28
15    Krida Loka                                   990.50            199,063,790.69
16    Softball Cemara III                          673.35          1,097,896,938.73
17    Stadion Tenis I                            4,848.43          9,020,507,275.89
18    Stadion Tenis II                           3,910.00            699,595,298.60
19    Gedung Senam                               1,527.87          2,474,156,963.72
20    Gedung Serbaguna
                                                4,027.94        11,957,991,402.16
21    Koperasi
22    Al Bina                                        826.00         5,203,661,395.96
23    Lapangan Hoki                                  544.68         8,220,647,718.23
24    Gedung Panahan                                 562.22         1,197,706,253.40
                   Sub Total
 25   Graha Pemuda                               20,000.00        42,000,000,000.00
 26   Wisma Karsa Pemuda                          2,500.00         6,875,000,000.00
 27   Gedung Lapangan Tenis Yunior                  200.00           206,420,000.00
 28   Lapangan Atletik                              500.00           242,360,000.00
 29   Lapangan Sepak Bola A,B,C                      44.00            38,460,000.00
 30   Toilet                                         66.50           103,632,444.38
 31   Pos Polisi Parkir Timur                       137.88           214,869,795.96
 32   Pos Satpam Parkir Timur                       137.88           214,869,795.96
 33   Toilet Parkir Timur                            66.50           103,632,444.38
 34   Kantin Stadion Tenis                           50.00            80,967,522.23
 35   Toilet Lap dan Kantin                          65.82           106,585,646.26
 36   Toilet Lap dan Ruang Ganti                     30.00            48,580,513.34
 37   Tata Lingkungan                               571.50           495,036,656.27
 38   Restoran Laguna's                           1,000.30         1,563,057,770.00
 39   Taman                                                       16,082,064,000.00
 40   Pagar                                                       16,374,767,000.00
                                                198,993.83       554,515,524,907.49
Keterangan:
Nilai bangunan berdasarkan hasil penilaian oleh konsultan Satyatama Graha Tara Tahun 2002
                             f.   Kerjasama Pengelolaan Aset dengan Mitra Usaha

                                                                                                                                               Luas                 Keterangan/
No             Mitra Usaha                         Direksi                            Komisaris                    Obyek Kerjasama            Lahan     Tahun Mulai Masa Kontrak
                                                                                                                                               (m2)                     (th)

                                     Dirut : Gatot Teguh Arifianto PresKom : Jhonny Hermanto
1    PT Adil Andaru                                                                           Driving Range Golf Senayan                       46,000 01/12/1990         20
                                     Direktur : Erwin Hadisurya Komisaris : Seno W edhianarko
                                     Dirut : Harwin Utama
2    PT Amana Jaya                                                        PresKom : Ama Aldjufrie           Gedung Bank Panin                   6,207 17/11/2000         30
                                     Tenggano
                                     DirUt : Sari Dewi
                                                                         KomUt : Hendarto Budiman           Pembangunan Menara
3    PT Aneka Bina Lestari           Direktur : Erwin Santoso                                                                                  10,250 23/08/2002         35
                                                                         Komisaris : Tanto Hermawan         Olahraga Senayan
                                     Kardiman
                                     Dirut : Sharif C Sutardjo
                                     Direktur : Brigitta
                                                                                                            Operasional Taman Ria
4    PT Ariobimo Laguna Perkasa      Sastranegara                         PresKom : Ny. Inge C Sutardjo                                        46,000 19/04/1995         25
                                                                                                            Senayan
                                     Direktur : Faruq Adi
                                     Nugroho
5    PT Graha Sidang Pratama         Dirut : Ir. Nugroho                  PresKom : Ponco Sutowo            Balai Sidang Jakarta               65,228 22/10/1991         33

6    PT Indobuildco                  Dirut : Ponco Sutowo                 PresKom : Jaleha Ibnu Sutowo      Hotel hilton                      143,000 8/121/1971
                                                                                                            Developer ex. W isma Fajar
                                     Direktur : Muhammad Yusuf
7    PT Interland Citra Mandiri                                                                             (wisma atlit, hotel, apartment,    12,000 02/06/2004         35
                                     Direktur : Nazaruddin Kiemas
                                                                                                            medical center)
                                     Dirut : JM Wanta
                                     Direktur : Nobertus Rahardjo
8    PT Lingga Hamparan Krida                                            Komisaris : Hubertus Dharma Wihardja Hotel Atlet Century Park         18,375 01/06/1991         20
                                     Mulyono               Direktur :
                                     Dra. Fransisca Ratna

                                     Dirut : Iwanto Hartojo                                                 Sport and Trade Center/STC
     PT Mandiri Karya Indah                                              KomUt : Budianto Halim
9                                    Direktur : Tang Huseng Tansil                                          (pusat perdagangan dan              5,350 08/11/2000         30
     Sejahtera                                                           Komisaris : Fayakun Andriadi
                                     Direktur : Budianto Halim                                              gedung olahraga basket)


                                     DirUt : Willy Sebastian
                                                                         KomUt : Harun Sebastian
                                     DirUt : Trihatma Kusuma Haliman
                                                                         Wakil KomUt : Paulus Indra Intan
                                     Wakil DirUt : Waluyo Susanto
10 PT Manggala Gelora perkasa                                            Komisaris : Maria Kartika          Senayan City                       40,000 16/04/2001         35
                                     Direktur : Ariesman Widjaja
                                                                         Komisaris : Chandra Winata
                                     Direktur : Harry Gunawan Ho
                                                                         Komisaris : Willy Sebastian
                                     Direktur : Hengky Irawan

                                                                                                            Developer Nusantara &
                                                                                                            Sarana Pendidikan (Pusat
11 PT Marlin Citra Mandiri           Direktur : Muhamad Arafah                                                                                  2,070 08/04/2004         30
                                                                                                            pendidikan, pelatihan dan
                                                                                                            olahraga)
12 PT Mitra Indotama Karsajaya       Direktur : Aminullah Gunawan                                           Pulau Dua Restaurant                2,379 10/09/1996         28

                                     DirUt : Djoko S Chandra Direktur : PresKom : Tjahja Setiadi                                                                    30 th plus 20
13 PT Mulia Intan Lestari                                                                                   Hotel Mulia Senayan                40,000 25/06/2001
                                     Handrian Tjahja                    Komisaris : Wismoyo Arismunandar                                                                  th
                                                                         KomUt : Henry Onggo                Ratu Plaza (apartemen, pusat
                                     DirUt : Jonny Onggo
14 PT Ratu Sayang Internasional                                          Komisaris : Lenny Gessa            perkantoran dan pusat              17,243 02/04/2004         30
                                     Direktur : Ir. Hadiwinata Santoso
                                                                         Komisaris : Liem Shierly           perbelanjaan)
                                                                         PresKom : Masao Hashimoto
                                                                         Komisaris : Hiroaki       Komisaris :
   PT Senayan Trikarya Sempana PresDir : Takashi Ichiki
                                                                         Isogawa                   Komisaris :
15 (Kajima Overseas Asia PTE   Direktur : Hironari Saito                                                       Plaza Senayan                  200,000 24/04/1989         40
                                                                         Kent Uchida
   Ltd)                        Direktur : Herry Wijaya
                                                                         Komisaris : Daniel Poluan
                                                                         Komisaris : Mardowo
                                                                                                            Pembangunan Life Style &
16 PT Selaras Nusa Perkasa           Direktur : Zainal Arifin            Komisaris : Jintar Gultom                                             21,700 02/07/2004         30
                                                                                                            Entertainment Center
   PT Sinar Kemala Intermetro
17                                   Direktur : JM Wantah                                                   Padang Golf Senayan               300,000 20/04/1990         35
   Golf
                                     DirUt : Ama Aldjufrie
18 PT Terminal Builders                                                                                     Gedung Bank Panin                  10,569 17/11/2000         30
                                     WaKil DirUt : Paulus Indra Intan
                                                                        Jumlah                                                                777,749
                                            BAB II
                              URAIAN HASIL PEMERIKSAAN


A. Review Sistem Pengendalian Intern
     a. Organisasi
        1) Kelembagaan BPGBK
            Badan Pengelola Gelora Bung Karno (BPGBK) di bentuk dengan Keppres No. 4
            Tahun 1984 tanggal 13 Januari 1984 tentang Pembentukan BPGBK dan perubahan-
            perubahannya yaitu Keppres No. 8 Tahun 1988 tanggal 18 April 1988; Keppres No. 37
            Tahun 1988 tanggal 25 Oktober 1988; Keppres No. 35 Tahun 1997 tanggal 22 Agustus
            1997, Keppres No. 72 Tahun 1999 tanggal 5 Juli 1999 dan Keppres No. 7 Tahun 2001
            tanggal 17 Januari 2001.
            Sesuai Keppres No. 23 Tahun 2001 tanggal 19 Februari 2001 Pemerintah telah
            membentuk Pembentukan Tim Pengkajian Kelembagaan Pengelolaan Gelora Bung
            Karno yang diketuai oleh Menteri Keuangan Atas dasar Keppres tersebut maka
            Direktur Jenderal Anggaran ditunjuk sebagai selaku Ketua Tim Teknis Pengkajian
            Kelembagaan Pengelolaan Gelora Bung Karno,. Tim pengkajian tersebut telah berakhir
            tugasnya pada tanggal 31 Desember 2002, namun sampai saat pemeriksaan belum ada
            tindak lanjut atas kajian Tim tersebut. Susunan keanggotaan BPGBK saat ini adalah :
             −    Ketua               : Menteri Negara Sekretaris Negara
             −    Wakil Ketua I       : Menteri Negara Pemuda dan Olahraga
             −    Wakil Ketua II      : Ketua Umum KONI Pusat
             −    Anggota      : 1) Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta
                                 2) Panglima Komando Daerah Militer Jakarta Raya/Jayakarta
                                 3) Wakil Sekretaris Negara
                                 4) Wakil Sekretaris Kabinet
                                 5) Direktur Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum
                                 6) Direktur Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum
                                 7) Deputi Hak-hak atas Tanah, Badan Pertanahan Nasional
                                 8) Asisten IV Menteri Negara Perumahan dan Permukiman
             −    Sekretaris merangkap sebagai Anggota.
            Berdasarkan Keppres No.4 Tahun 1984 BPGBK mempunyai tugas :
            - Mengurus dan memelihara semua tanah dan bangunan dengan sebaik-baiknya
                 sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan selama-lamanya
                 bagi kepentingan negara dan masyarakat atas dasar kemampuannya sendiri.
            - Mengelola dan mengusahakan pemanfaatan semua tanah dan bangunan untuk
                 menunjang kegiatan olahraga nasional dan mendukung upaya untuk memajukannya.
   Kelemahan dari kelembagaan BPGBK adalah tidak adanya pendelegasian secara
   tertulis dari BPGBK kepada DPGBK dalam hal pengelolaan asset dengan mitra usaha,
   khususnya dalam hal penyelesaian kewajiban oleh mitra usaha.
2) Struktur Organisasi DPGBK
   Untuk pelaksanaan tugas sehari-hari dibentuk Direksi Pelaksana Gelora Bung Karno
   (DPGBK), dengan Keputusan Menteri/Sekretaris Negara Selaku Ketua BPGS No.
   06/K/BPSenayan/1984 tanggal 7 September 1984, terdiri dari Ketua Direksi, 4 (empat)
   orang Anggota Direksi yakni Direktur Prasarana dan Sarana, Direktur Umum, Direktur
   Keuangan dan Direktur Operasi. Selain itu untuk pengelolaan prasarana olahraga dan
   unit-unit usaha dibentuk juga 7 (tujuh) Unit Pelaksana Teknis, yaitu :
   •   Unit Pelaksana Teknis Stadion Utama dan Taman Anggrek;
   •   Unit Pelaksana Teknis Stadion Renang, Gedung Bola Basket dan Lapangan
       Tembak;
   •   Unit Pelaksana Teknis Istora dan Soft Ball;
   •   Unit Pelaksana Teknis Stadion Tennis dan Stadion Madya;
   •   Unit Pelaksana Teknis Gedung Pertemuan, Perkantoran dan Mesjid Al-Bina;
   •   Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kesehatan dan Krida Loka, dan
   •   Unit Pelaksana Teknis Direksi.
   Berdasarkan Keputusan Menteri Sekretaris Negara selaku Ketua Badan Pengelola
   No.Kep-59/M.SESNEG/06/1999 tanggal 17 Juni 1999 tentang Kedudukan, Tugas
   Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi DPGBK, ditetapkan tugas pokok DPGBK
   sebagai berikut :
   -   Melaksanakan kebijaksanaan BPGBK dalam mengurus dan memelihara semua
       tanah dan bangunan Gelora Bung Karno dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat
       memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan negara dan
       masyarakat.
   -   Melaksanakan kebijaksanaan BPGBK dalam mengelola dan mengusahakan
       pemanfaatan semua tanah serta bangunan Gelora Bung Karno untuk menunjang
       kegiatan olahraga nasional serta mendukung upaya untuk memajukannya, dan
       kegiatan promosi kawasan menjadi obyek wisata.
   -   Melaksanakan pengelolaan sehari-hari Gelora Bung Karno berdasarkan petunjuk
       dan pengarahan BPGBK.
   Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, ditetapkan pula fungsinya yaitu :
   -   Mengendalikan dan mengkoordinasikan semua kegiatan pelaksanaan tugas
       sehingga berhasil guna dan berdaya guna sebesar-besarnya.
       -   Menyusun ketentuan dan tata kerja yang berkaitan dengan pengelolaan sehari-hari
           pemanfaatan dan penggunaan tanah dan bangunan Gelora Bung Karno berdasarkan
           petunjuk dan pengarahan BPGBK.
       -   Menyelenggarakan administrasi pengelolaan sehari-hari secara tertib, cermat dan
           teratur.
       -   Memberikan pertimbangan serta bahan, keterangan dan data yang diperlukan
           BPGBK dalam rangka perumusan kebijaksanaan pengelolaan.
       -   Mengadakan hubungan dan/atau kerjasama dengan Badan/Lembaga/Instansi
           Pemerintah maupun swasta dalam rangka pelaksanaan pengelolaan sehari-hari
           berdasarkan petunjuk dan pengarahan Ketua BPGBK.
       -   Memberikan pengawasan atas pengelolaan sehari-hari terhadap semua aparatur
           yang berada di bawah DPGBK dan para mitra usaha.
       -   Lain-lain yang ditentukan oleh BPGBK.


b. Kebijakan
   Untuk melaksanakan tugas pokok BPGBK sebagaimana diamanatkan oleh Keppres No. 4
   Tahun 1984, maka oleh Menteri Sekretaris Negara selaku Ketua BPGBK telah menetapkan
   kebijakan antara lain :
   1) Menetapkan Ketua DPGBK dan 4 (empat) orang anggota Direksi sebagaimana termuat
       dalam Keputusannya No. 8/M/Sesneg/8/1997 tanggal 28 Agustus 1997; No. Kep-35/M-
       Sesneg/3/1999 tanggal 24 Maret 1999 dan No. Kep-60/M-Sesneg/06/1999 tanggal 17
       Juni 1999.
   2) Menetapkan kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi DPGBK
       sebagaimana ditetapkan dengan keputusannya No. Kep-59/M-Sesneg/06/1999 tanggal
       17 Juni 1999.
   3) Menetapkan 17 (tujuh belas) staf Sekretaris BPGBK dengan keputusan Sekretaris
       BPGBK No. KEP-01/SET.BPGS/III/1999 tanggal 1 Maret 1999 dan menetapkan 11
       (sebelas) orang staf Sekretaris berdasarkan surat perintah Mensesneg No. Print-01/M-
       SESNEG/II/1999 tanggal 15 Pebruari 1999.
   4) Menetapkan pokok-pokok pengendalian dan pengelolaan keuangan Gelora Bung Karno
       sebagaimana termuat dalam keputusan BPGBK No. 10/K/BP-Senayan/1984 tanggal 25
       Pebruari 1985 dan diperbaharui dengan Kep-24/MEN-SESNEG/03/2002 tanggal 22
       Maret 2002.
   5) Menetapkan petunjuk pelaksanaan penatausahaan inventarisasi barang-barang milik
       negara/kekayaan negara di lingkungan Sekretaris Negara termasuk BPGBK
      sebagaimana termuat dalam keputusan No. Kep-79/SESNEG/12/2002 tanggal 20
      Desember 2000.
   6) Membentuk Tim Peninjauan Ulang Perjanjian Kerjasama antara BPGBK dengan Mitra
      Usaha, sebagaimana termuat dalam keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga
      selaku Wakil Ketua I No. 010/Menpora/2000 tanggal 10 Pebruari 2000. Dari kegiatan
      tim tersebut diperoleh kesepakatan dengan mitra usaha dalam menyelesaikan perjanjian
      kerjasama yang bermasalah.
   Untuk melaksanakan tugas pokok fungsi pada DPGBK sebagaimana ditetapkan dalam Kep-
   59/M-SESNEG/06/1999       tanggal      17   Juni    1999,    Ketua     DPGBK        telah
   menempuh/menetapkan beberapa kebijakan-kebijakan antara lain :
   1) Membentuk satu tim kerja di lingkungan DPGBK untuk membuat struktur organisasi
      dan uraian tugas DPGBK sesuai dengan surat perintah No. Print.026/Kadir/09/1999
      tanggal 2 September 1999.
   2) Menetapkan peraturan tata kerja pada unit kerja Gelora Bung Karno serta biaya
      operasional sehari-hari yang bersifat mendadak/darurat yang segera ditangani dengan
      jumlah alokasi dana per unit minimal Rp500.000,00 dan maksimal Rp3.000.000,00
      yang termuat dalam Surat Keputusan Ketua Direksi No. Kep-850/Kadir/VII/1989
      tanggal 6 Juli 1989.
   3) Membentuk Tim Inventarisasi dan Penatausahaan Barang-barang milik Gelora Bung
      Karno dengan Surat Keputusan No. Kep-003/Kadir/II/2001 tanggal 20 Pebruari 2001.
      Dengan adanya tim tersebut DPGBK memiliki daftar inventaris atas seluruh aset yang
      dimiliki.
   4) Menetapkan besarnya tarif pemakaian fasilitas Olahraga/Non Olahraga Gelora Bung
      Karno dengan Surat Keputusan No. Kep-13/Kadir/VIII/2002 tanggal 19 Agustus 2002
      dan Instruksi Direktur Keuangan No. 001/Inst/Dirkeu/I/2003 tanggal 20 Januari 2003.


c. Prosedur Kerja
   Pengelolaan aset Gelora Bung Karno secara keseluruhan dilakukan oleh BPGBK dan
   DPGBK. Pemanfaatan tanah/lahan Gelora Bung Karno melalui konsep Build Operation
   and Transfer (BOT) selama ini ditangani oleh BPGBK mulai dari penyusunan naskah
   perjanjian sampai dengan penerimaan pendapatan.
   Hasil pendapatan dari kerjasama BOT dengan mitra usaha diinvestasikan dalam bentuk
   deposito berjangka satu bulan yang diperpanjang secara otomatis dan dalam bentuk giro.
   Dana   tersebut   digunakan    untuk   membiayai   pengembangan,     pemeliharaan    dan
   pembangunan sarana dan prasarana olahraga. Proses pengadaan pekerjaan pengembangan,
pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana tersebut ditangani oleh DPGBK
mulai dari perencanaan, pelelangan, penetapan pemenang, penyelesaian perjanjian
kerja/kontrak, dimana untuk nilai pekerjaan di atas Rp 50 juta diperlukan persetujuan dari
Sekretaris BPGBK sesuai Keputusan Ketua BPGBK.
Selain kegiatan tersebut, DPGBK mengelola dan menyewakan sarana dan prasarana kepada
pihak ketiga (di luar konsep BOT), seperti penyediaan venue-venue olahraga, penyewaan
gedung serba guna. Kegiatan penyewaan sarana dan prasarana olehraga sepenuhnya
dilakukan oleh DPGBK dan hasilnya digunakan untuk membiayai kegiatan operasional
GBK.
Selama ini yang menangani perjanjian kerjasama pengelolaan aset dengan mitra usaha dari
awal (penawaran untuk investasi) sampai dengan penyusunan dokumen perjanjian adalah
DPGBK melalui Tim Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana ditetapkan dalam Ketua direksi
Pelaksana GBK No. Skep.009/Kadir/VI/2003 tanggal 27 Juni 2003. Proses awal pemilihan
ataupun penunjukan investor tidak melalui suatu pemberitahuan atau pengumuman publik
baik melalui media cetak maupun elektronik dan papan pengumuman resmi tentang
penawaran investasi di lingkungan GBK. Pelelangan lebih ditujukan untuk menanggapi
adanya proposal dari investor atau beberapa investor. Selain itu BPGBK dan DPGBK tidak
memiliki tolok ukur atau kriteria dalam mengevaluasi proposal investasi tersebut, terutama
mengenai kompensasi/kontribusi/royalti yang harus dibayarkan oleh mitra usaha, dan hanya
melakukan tawar-menawar (negosiasi) untuk mendapatkan hasil yang dinilai paling
menguntungkan BPGBK. Setelah melakukan evaluasi dan negosiasi Tim Pokja menetapkan
investor yang layak untuk menjadi mitra usaha BPGBK dan menyusun dokumen perjanjian.
Pada umumnya dokumen perjanjian memuat obyek kerjasama, jangka waktu,
kompensasi/kontribusi/royalti dari mitra usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak,
serta sanksi apabila terjadi wanprestasi beserta cara penyelesaian perselisihan. Kompensasi
biasanya berupa uang tunai yang dibayarkan pada awal kerjasama atau berupa
pembangunan gedung yang dapat langsung dimiliki dan digunakan BPGBK. Sedangkan
kontribusi biasanya berupa royalti tahunan yang nilainya tetap dan royalti variabel yang
dihitung sebagai prosentase dari gross revenue. Selama pelaksanaan investasi
(pembangunan gedung, sarana dan prasarana) diawasi oleh DPGBK d.h.i Direktur
Prasarana dan Sarana dan mitra usaha wajib menyampaikan Laporan Perkembangan Proyek
kepada DPGBK. Setelah masa pembangunan selesai dan masa operasi komersial dimulai,
mitra usaha mulai membayarkan kontribusi/royalti ke rekening DPGBK, namun ada
sebagian mitra usaha yang langsung menyetorkan kontribusi/royalti ke rekening BPGBK.
d. Perencanaan
     BPGBK tidak menyusun rencana yang meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja serta
     kegiatan secara strategis. Kegiatan pengelolaan GBK secara rutin diserahkan kepada
     DPGBK. Perencanaan kegiatan DPGBK ditetapkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan
     dan Belanja yang memerinci rencana kegiatan yang akan dilakukan.
     Dalam melakukan perencanaan, setiap tahun DPGBK membuat usulan kegiatan
     pembangunan/investasi yang diajukan kepada BPGBK untuk disahkan dan menjadi dasar
     untuk mendapat dropping dana pembangunan. Sedangkan pendapatan rutin DPGBK
     umumnya bersumber dari hasil kerjasama dengan mitra usaha/pihak ketiga atas penggunaan
     sarana dan prasarana, tanah/lahan Gelora Bung Karno, jasa giro dan bunga deposito.
     Pendapatan rutin tersebut tidak disetor kepada BPGBK, namun digunakan untuk
     membiayai kegiatan operasional/rutin DPGBK melalui mekanisme pengajuan Rencana
     Anggaran Pendapatan dan Belanja Rutin yang diajukan kepada BPGBK untuk disetujui.
     Baik BPGBK maupun DPGBK belum membuat perencanaan pengelolaan dan
     pengembangan Gelora Bung Karno secara berkesinambungan yang mengacu kepada
     rencana strategis, sehingga sulit untuk menentukan apakah pengelolaan aset Gelora Bung
     Karno telah sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.


e. Pencatatan
     Administrasi keuangan DPGBK dilakukan oleh Kas Pusat, penerimaan dan pengeluaran di
     unit pengelola dicatat dalam buku kas pembantu berdasarkan bukti/kuitansi penerimaan dan
     pengeluaran. Penerimaan di unit pengelola setiap 1 X 24 jam oleh pemegang kas unit
     disampaikan/disetorkan ke kas pusat. Kas pusat memberikan tanda terima, diverifikasi
     kemudian dibukukan. Setiap bulan dibuat laporan bulanan secara akumulatif realisasi
     penerimaan dan pengeluaran sebagai laporan pengelolaan keuangan DPGBK kepada
     BPGBK.
     Metode akuntansi BPGBK dan DPGBK menggunakan Cash Basis, di mana penerimaan
     diakui pada saat diterima kas dan pengeluaran diakui pada saat dibayarkan kas dengan
     sistem pencatatan Single Entry. Pada DPGBK, pencatatan penerimaan dan pengeluaran
     telah dikelompokkan sesuai mata anggaran yang ditetapkan, namun belum ada
     pedoman/manual akuntansinya.


f.   Pelaporan
     Sekretaris BPGBK membuat Laporan Ikhtisar Keuangan setiap bulan dalam bentuk
     memorandum untuk disampaikan kepada Ketua BPGBK. Sedangkan Ketua DPGBK
   membuat dan menyampaikan Laporan Keuangan Bulanan secara kumulatif yang berisi
   anggaran maupun realisasi pendapatan dan belanja sebagai laporan pertanggungjawaban
   kepada BPGBK.
   Bentuk Laporan Keuangan Bulanan BPGBK hanya berupa arus kas penerimaan dan
   pengeluaran, dimana pendapatan BPGBK berasal dari penerimaan bunga deposito, jasa
   giro, kompensasi dan royalti dari mitra usaha, dan penerimaan lain-lain dalam bentuk mata
   uang Rupiah dan US Dollar.
   Setiap unit kerja (I sampai dengan VII) di lingkungan DPGBK tiap bulan membuat dan
   menyampaikan laporan kegiatan operasionalnya kepada Direktur Keuangan, namun tidak
   dibuat secara kumulatif. Laporan dari unit-unit tersebut selanjutnya akan diverifikasi dan
   dibukukan untuk dijadikan bahan laporan keuangan DPGBK setiap bulan yang
   disampaikan kepada BPGBK.
   BPGBK dan DPGBK telah mulai menyususn laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi
   Indonesia, yaitu Neraca dan Laporan Surplus/(Defisit), dan untuk tahap pertama telah
   diselesaikan laporan Semester I (Januari sd juni 2005) dan telah dikirim ke Departemen
   Keuangan.


g. Pengawasan Intern
   Baik BPGBK maupun DPGBK belum memiliki Satuan Pengawas Intern (SPI) untuk
   membantu BPGBK dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan
   kegiatan operasional, sehingga sistem pengawasan melekat/pengendalian internnya belum
   berjalan efektif.
   Laporan pertanggungjawaban DPGBK berupa laporan keuangan bulanan yang dilaporkan
   kepada BPGBK tidak pernah dievaluasi dan diverifikasi.

Kesimpulan
Berdasarkan review di atas dapat disimpulkan bahwa BPGBK dan DPGBK tidak memiliki
sistem yang memadai dalam menjalankan kegiatan operasional sehingga terjadi dualisme
manajemen, dimana DPGBK dan BPGBK masing-masing menjalankan fungsi penerimaan
kompensasi/kontribusi/royalti dari perjanjian BOT. Selain itu tidak ada koordinasi antara
BPGBK dan DPGBK, sehingga sulit dilakukan pengendalian. Sebaiknya, mengacu pada best
practice management, DPGBK menjalankan fungsi manajemen, yaitu mengelola semua
kegiatan operasional pengelolaan aset, sedangkan BPGBK berfungsi sebagai Dewan Komisaris
dan membentuk Satuan Pengawas Intern untuk mengawasi DPGBK dalam melaksanakan
tugasnya yang bertanggung jawab kepada BPGBK.
B. Temuan Pemeriksaan
    1. Kelemahan Yang Mengganggu Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan
       1.1 Laporan Pertanggungjawaban Keuangan BPGBK Dan DPGBK Tahun 2004
           Belum Menunjukkan Posisi Keuangan Yang Sebenarnya
           Hasil pemeriksaan secara uji petik atas realisasi dan mutasi keuangan yang disajikan
           dalam laporan pertanggungjawaban keuangan BPGBK dan DPGBK (d.h.i Laporan
           Keuangan Ikhtisar BPGBK dan Laporan Keuangan Kumulatif Bulanan DPGBK)
           sebagaimana telah diungkapkan dalam Laporan hasil Pemeriksaan BPK periode TA
           2001 s.d 2003. Sampai saat berakhir pemeriksaan tanggal 30 September 2005 baik
           BPGBK maupun DPGBK belum melakukan perbaikan sistem akuntansi dan pelaporan
           keuangan. Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan tersebut dapat dijelaskan sebagai
           berikut:
          A. BPGBK
               Laporan Keuangan Tahun 2004 adalah sebagai berikut:


                 No          Uraian                             Nilai
                                                       (Rp)                (US $)
                  1   Penerimaan                  79.057.366.432,08          82,666.30
                  2   Pengeluaran               159.537.487.106,28              970.54
                      Surplus/Defisit           (80.480.120.674,20)          81,695.76


              1. Penyusunan Laporan Keuangan
                 Selama ini laporan pertanggungjawaban BPGBK adalah berupa Laporan Ikhtisar
                 Keuangan setiap bulan dalam bentuk memorandum yang menggambarkan posisi
                 kas/bank, deposito dan piutang serta realisasi arus kas masuk dan keluar setiap
                 bulan dan direkap setiap tahunnya. Laporan tersebut disampaikan kepada Ketua
                 BPGBK. Laporan Ikhtisar Keuangan tersebut disusun hanya dengan cara
                 mengutip dari rekening koran bank dan belum didukung dengan suatu
                 pencatatan sebagaimana mestinya, yaitu pencatatan pada Buku Kas Umum
                 hanya mengutip dari rekening koran bank dan tidak ada catatan lain
                 penerimaan/pengeluaran kas/bank. Sejak tahun 2004 BPGBK membuat laporan
                 konsolidasi pengelolaan keuangan dan aset Gelora Bung Karno sebagai bentuk
                 pertanggungjawaban.
              2. Metode Pencatatan
  Metode akuntansi menggunakan Cash Basis, di mana pendapatan diakui pada
  saat diterima kas dan biaya diakui pada saat dibayarkan kas dengan sistem
  pencatatan Single Entry, sehingga hak dan kewajiban BPGBK tidak dapat
  diketahui jumlahnya. Dalam sistem pencatatan tersebut tidak mengenal buku
  besar (general ledger) untuk masing-masing akun sebagaimana sistem akuntansi
  pada umumnya, sehingga sulit untuk mengetahui berapa pendapatan yang
  diterima dari suatu mitra usaha pada saat tertentu. Selain itu pedoman akuntansi
  sebagai acuan penyelenggaraan pembukuan belum dibuat.
3. Pendapatan dan Pengeluaran
  Penerimaan BPGBK bersumber dari hasil penggunaan tanah/lahan yang berupa
  royalti/kontribusi dari kerjasama dengan mitra usaha, bung deposito dan jasa
  giro.   Penerimaan   tersebut   seluruhnya   diadministrasikan   melalui   bank.
  Sedangkan pengeluaran dilakukan melalui kas dan cek untuk pembiayaan
  operasional, dropping dana kepada DPGBK, biaya administrasi bank,
  pembayaran PPh pasal 21 dan pembiayaan lain-lain seperti bantuan kepada
  KONI Pusat. Selama ini BPGBK dan DPGBK tidak memperoleh dana APBN
  atau APBD.
4. Piutang
  Pendapatan yang tertunggak dicatat sebagai piutang. Tidak terdapat pengelolaan
  piutang yang jelas, baik dalam pencatatan, pemantauan maupun penagihannya.
5. Koreksi atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan BPGBK
  Terhadap realisasi keuangan BPGBK Tahun 2004 yang disajikan pada laporan
  pertanggungjawaban keuangan (d.h.i Laporan Keuangan Ikhtisar BPGBK) telah
  kami lakukan pemeriksaan secara uji petik atas kewajaran mutasi keuangan
  periode tahun 2004. Atas penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan
  tersebut kami menemukan kesalahan pembukuan sehingga perlu dilakukan
  koreksi sebagai berikut:
                           REKAP POSISI KEUANGAN DPGBK PER 31 DESEMBER 2004
              URAIAN          LK 2004 (UNAUDITED)         SELISIH               LK 2004 (AUDITED)
     Rupiah
     Giro                           4,221,930,368.99
     Deposito                      22,500,000,000.00                0.00            22,500,000,000.00
     Piutang                       11,545,000,000.00                0.00            11,545,000,000.00
     Hutang                                     0.00                0.00                          0.00


     Jumlah Penerimaan             79,057,366,432.08           11,635.77 a          79,057,378,067.85
     Jumlah Pengeluaran           159,537,487,106.28    (2,099,539,278.00) b       157,437,947,828.28
     Surplus (Defisit)            (80,480,120,674.20)   2,099,550,913.77           (78,380,569,760.43)


     US $
     Giro                               2,592,208.45
     Deposito                           1,800,000.00                0.00                 1,800,000.00


     Jumlah Penerimaan                     82,666.30                0.00                     82,666.30
     Jumlah Pengeluaran                      970.54                 0.00 f                     970.54
     Surplus (Defisit)                     81,695.76                0.00                     81,695.76



     Penjelasan Selisih
     a Selisih Penerimaan
       Jasa giro th 2004 lebih dicatat                                         (12,635.77)
       Bunga deposito th 2004 lebih dicatat                                (10,624,000.00)
       Penerimaan dr mitra usaha kurang dicatat                             10,625,000.00
                                                                               (11,635.77)

     b Selisih Pengeluaran
       Pajak jasa giro th 2004 kurang dicatat                                      460,721.57
       Kontra pos angsuran hutang                                           (2,100,000,000.00)
                                                                            (2,099,539,278.43)
B. DPGBK
  Laporan Keuangan Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

   No                    Uraian                                Nilai (Rp)
                                                   Anggaran                    Realisasi
            Dana Operasional
    1       Penerimaan                        21.440.234.000,00            22.867.076.982,32
    2       Pengeluaran                        24.207.656.000,00            25.290.004.043,31
            Surplus/Defisit                   (2.767.422.000,00)           (2.422.927.060,99)
            Dana Titipan
    1       Penerimaan                        34.337.931.600,00         129.212.124.143,86
    2       Pengeluaran                       34.337.931.600,00         120.911.153.307,17
            Surplus/Defisit                                0,00           8.300.970.836,69


 1. Penyusunan Laporan Keuangan
  Selama ini laporan pertanggungjawaban DPGBK hanya berupa Laporan
  Keuangan Kumulatif Bulanan yang menggambarkan posisi kas/bank, deposito
  dan piutang serta realisasi arus kas masuk dan keluar setiap bulan dan direkap
  setiap tahunnya. Administrasi keuangan DPGBK dilakukan oleh Kas Pusat,
  setiap penerimaan dan pengeluaran di unit pengelola dicatat dalam buku kas
  harian berdasarkan bukti/kuitansi penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan di
  unit-unit pengelola kemudian setiap 1 X 24 jam oleh pemegang kas unit
  disampaikan/disetorkan ke kas pusat. Kas pusat memberikan tanda terima,
  kemudian diverifikasi dan dibukukan. Masing-masing kas unit membuat catatan
  harian penerimaan dan penyetoran. Dari buku kas harian lalu dibuat jurnal atas
  pengeluaran dan penerimaan dalam satu bulan yang dikelompokkan sesuai unit
  dan mata anggarannya. Pada akhir bulan dibuat laporan bulanan secara
  akumulatif realisasi penerimaan dan pengeluaran sebagai laporan pengelolaan
  keuangan DPGBK kepada BPGBK. Apabila terdapat koreksi atas laporan
  keuangan, maka pada akhir tahun dibuat jurnal koreksi dan laporan keuangan
  akumulatif dikoreksi secara menyeluruh dari bulan Januari. Masing-masing unit
  pengelola (unit I s.d VII) setiap bulan menyusun dan menyampaikan laporan
  kegiatan operasionalnya kepada Direktur Keuangan, kemudian laporan tersebut
  dibukukan pada Kas Pusat dan dijadikan bahan laporan keuangan DPGBK.
  Khusus mengenai dana dropping dari BPGBK, DPGBK tidak pernah membuat
  pertanggungjawaban terpisah atas penggunaannya dan juga tidak pernah
  dilakukan rekonsiliasi atas dana dropping tersebut.
2. Metode Pencatatan
  Metode akuntansi menggunakan Cash Basis, di mana pendapatan diakui pada
  saat kas diterima dan biaya diakui pada saat kas dibayarkan dengan sistem
  pencatatan Single Entry. Pada DPGBK, pencatatan penerimaan dan pengeluaran
  telah dikelompokkan sesuai mata anggaran yang ditetapkan, namun belum ada
  pedoman/manual akuntansinya.
  Dalam sistem pencatatan tersebut tidak mengenal buku besar (general ledger)
  untuk masing-masing akun sebagaimana sistem akuntansi pada umumnya,
  sehingga sulit untuk mengetahui berapa pendapatan yang diterima dari suatu
  sport venue pada saat tertentu. Buku pembantu yang digunakan adalah buku
  bank untuk masing-masing rekening bank. Setiap bulan dilakukan rekonsiliasi
  antara buku bank dengan saldo rekening koran. Selain itu, Bagian Keuangan
  membuat Kartu Besar untuk masing-masing mitra usaha yang memiliki
  perjanjian kerjasama BOT dengan BPGBK untuk mencatat pendapatan
  royalty/kontribusi/kompensasi dari mitra usaha tersebut. Dokumen perjanjian
  kerjasama ataupun kontrak pekerjaan tidak langsung ditembuskan ke Bagian
  Keuangan pada saat awal pelaksanaannya. Bagian keuangan mendapatkan
  dokumen perjanjian ataupun kontrak pekerjaan pada saat mitra usaha
  membayarkan kompensasi/kontribusi/royalti atau pada saat ada tagihan dari
  rekanan atas pekerjaan yang dilakukannya, sehingga sulit untuk memantau
  keterlambatan   pembayaran     kompensasi/kontribusi   awal   ataupun   untuk
  melakukan verifikasi atas tagihan dari rekanan.
3. Pendapatan Operasional
  Penerimaan DPGBK bersumber dari pendapatan operasional yang terdiri dari
  penyewaan sarana dan prasarana (termasuk royalty dan kontribusi dari kerjasama
  BOT serta pengelolaan perparkiran), pemberian ijin pemasangan iklan/promosi,
  bunga deposito dan jasa giro serta dropping dana pembangunan dari BPGBK.
  Mengenai pendapatan dari kerjasama BOT tidak ada kebijakan yang mengatur
  tentang kemana kontribusi atau royalti tersebut disetorkan, ke kas DPGBK atau
  BPGBK. Hal tersebut mempersulit pemantauan terhadap penerimaan dari
  kerjasama BOT dan tidak ada koordinasi antara DPGBK dengan BPGBK dalam
  hal penerimaan pendapatan tersebut. Selain itu, pendapatan royalty/kontribusi
  yang merupakan obyek PPh pasal 23 (final), dimana pajak langsung dipotong
  oleh mitra usaha, dibukukan sebesar nilai uang yang diterima setelah pajak,
  sehingga pendapatan yang dilaporkan lebih kecil dari yang sebenarnya. Hal ini
  merupakan dampak atau kelemahan dari digunakannya cash basis sebagai dasar
  pencatatan pendapatan. DPGBK tidak memiliki pengendalian yang memadai
  atas PPh yang dipotong oleh mitra usaha tersebut.


4. Dana Dropping dari BPGBK
  Selain dana yang berasal dari pendapatan operasional, DPGBK memperoleh
  dana yang dibukukan sebagai dana titipan yang berasal dari pihak ketiga dan
  dropping dari BPGBK. Dana dropping dari BPGBK digunakan untuk membiayai
  belanja pembangunan/investasi, seperti pekerjaan pembangunan atau renovasi
  bangunan dan untuk menutup defisit yang terjadi dalam kegiatan operasional.
  Dana dropping tersebut dibukukan sebagai dana pembangunan. Dalam tahun
  2004 dana dropping yang diterima adalah sebesar Rp88.267.717.937,00 tetapi
  yang dilaporkan adalah sebesar Rp88.236.449.997,00 sehingga terdapat selisih
  Rp31.267.940,00. Berdasarkan konfirmasi dengan Bagian Keuangan diketahui
  bahwa selisih tersebut merupakan kelebihan bayar proyek yang telah
  dikembalikan oleh rekanan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
  periode tahun 2001 s.d 2003 sehingga dikurangkan dari nilai dana dropping.
  Setelah ditelusuri lebih lanjut ternyata pada akhir tahun Bagian Keuangan juga
  mengurangkan nilai tersebut dari realisasi pengeluaran proyek (DIP). Dengan
  demikian terjadi pencatatan ganda atas nilai droping sebesar Rp31.267.940,00.
  Apabila DPGBK mencatat kelebihan tersebut sebagai penerimaan maka
  seharusnya menambah penerimaan dan bukan mengurangi dan DPGBK tidak
  perlu lagi mengurangkannya pada pengeluaran proyek. Apabila DPGBK
  mencatatnya sebagai komponen dalam pengeluaran proyek maka nilai tersebut
  akan mengurangi nilai pengeluaran proyek dan tidak perlu lagi menambah atau
  mengurangi penerimaan sebesar nilai tersebut. Dengan demikian akhirnya tetap
  terjadi kekurangan pencatatan penerimaan sebesar Rp31.267.940,00.
5. Dana Eks Asoka
  Dana pembangunan DPGBK juga bersumber dari dana eks Asoka, yaitu hasil
  penjualan Hotel Asoka (sekarang menjadi Hotel Grand Hyatt) pada tahun 1972
  yang meliputi deposito dan giro yang merupakan rekening tampungan bunga
  deposito eks Asoka. Saldo rekening giro tersebut dilaporkan tersendiri sebagai
  Dana eks Asoka, bukan termasuk kas/bank dana operasi. Sedangkan hasil/bunga
  deposito eks Asoka dilaporkan sebagai bagian pendapatan operasional (d.h.i
  pendapatan lain-lain/bunga deposito) sejak tahun 2004 berdasarkan saran BPK
  dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK periode 2001 s.d 2003. Apabila
  dilakukan pencairan deposito eks Asoka langsung ditransfer ke rekening giro eks
  Asoka dan dicatat sebagai penerimaan non operasional/dana titipan (d.h.i
  pencairan deposito). Selain itu apabila dilakukan penarikan dari giro eks Asoka
  akan dicatat dan dilaporkan sebagai penerimaan dana titipan (d.h.i dana
  pembangunan). Dengan demikian terjadi pencatatan ganda atas pencairan
  deposito eks Asoka dan hasil/bunga deposito eks Asoka. Dari hasil pemeriksaan
  atas rekening giro eks Asoka tahun 2004 diketahui hal-hal sebagai berikut:
   − Nilai bunga deposito eks Asoka sebesar Rp728.845.231,00
   − Jasa giro sebesar Rp10.864.523,00
   − Terdapat pencairan deposito eks Asoka sebesar Rp1.000.000.000,00
   − Transaksi penarikan sebesar Rp2.131.386.220,00
  Penarikan dana dari rekening Giro Eks Asoka sebesar Rp2.131.386.220,00
  tersebut didalamnya telah termasuk bunga deposito, jasa giro dan pencairan
  deposito yang langsung ditransfer ke rekening giro eks Asoka. Dengan demikian
  yang seharusnya dicatat oleh DPGBK sebagai dana pembangunan adalah sebesar
  Rp391.676.466,00      (Rp2.131.386.220,00       –     (Rp728.845.231,00     +
  Rp10.864.523,00 + Rp1.000.000.000,00)) karena untuk bunga deposito dan jasa
  giro telah dicatat sebagai pendapatan lain-lain, dan untuk pencairan deposito
  juga telah dicatat sebagai dana titipan. Namun penerimaan dana pembangunan
  dari   dana   eks   Asoka     yang   dilaporkan     DPGBK     adalah   sebesar
  Rp2.132.938.220,00. Dengan demikian penerimaan dana pembangunan lebih
  dicatat sebesar Rp1.741.261.754,00 (Rp2. 132.938.220,00 - Rp391.676.466,00).
  Selain itu, dari hasil konfirmasi dengan Bagian Keuangan diketahui bahwa dari
  penarikan tersebut sebagian telah digunakan untuk membiayai kegiatan
  operasional yaitu sebesar Rp341.106.500,00.
6. Piutang
  Pendapatan yang tertunggak dicatat sebagai piutang. DPGBK tidak memiliki
  unit yang khusus menangani piutang sehingga kegiatan administrasi piutang
  yaitu pencatatan, monitoring dan penagihan piutang menjadi tidak efektif. Hal
  ini dapat diketahui dari laporan masing-masing unit pengelola yang pada
  umumnya tidak merinci piutang per debitur dan adanya piutang yang telah
  berumur lebih dari 20 tahun tidak pernah dilakukan penghapusan.




7. Koreksi atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DPGBK
  Terhadap realisasi keuangan DPGBK Tahun 2004 yang disajikan pada laporan
  pertanggungjawaban keuangan (d.h.i Laporan Keuangan Kumulatif Bulanan
  DPGBK) telah kami lakukan pemeriksaan secara uji petik atas kewajaran mutasi
  keuangan periode tahun 2004 serta beberapa koreksi sebagai berikut:
                                    REKAP POSISI KEUANGAN DPGBK PER 31 DESEMBER 2004
                         URAIAN            LK 2004 (UNAUDITED)     SELISIH           LK 2004 (AUDITED)
            Kas                                   359,171,984.93
            Bank
            1. Bank BNI                            220,231,169.24             32,988,165.76    a           253,219,335.00
            2. Bank Mandiri                        314,865,882.00              1,792,152.89    b           316,658,034.89
            4. Bank DKI (operasional)            1,355,215,004.34             56,920,163.66    c         1,412,135,168.00
            3. Bank DKI (operasional)            3,000,912,160.00                 58,384.00    d         3,000,970,544.00
            5. Bank DKI (eks Asoka)                594,087,281.00                      0.00                594,087,281.00
                                                 5,485,311,496.58             91,758,866.31              5,577,070,362.89
            Jumlah Kas dan Bank                  5,844,483,481.51             91,758,866.31              5,577,070,362.89

            Deposito                            26,307,700,000.00                       0.00            26,307,700,000.00
            Piutang                              3,348,567,907.59                       0.00             3,348,567,907.59
            Hutang                                           0.00                       0.00                         0.00

            Jumlah Penerimaan                  152,079,201,126.18         (2,050,365,380.04) e         150,028,835,746.14
            Jumlah Pengeluaran                 146,201,157,101.06          3,294,488,010.64 f          149,495,645,111.70
            Surplus (Defisit)                    5,878,044,025.12         (5,344,853,390.68)               533,190,634.44
           Penjelasan Selisih:
a. Selisih Bank BNI                                     d.   Selisih Bank DKI (operasional)
   Bunga deposito belum dicatat          31,859,431.00       Jasa giro belum dicatat                       229,230.00
   Jasa giro belum dicatat                 1487172.00        Pajak jasa giro belum dicatat                  (45846.00)
   Pajak jasa giro belum dicatat            (358436.00)      Biaya Adm belum dicatat                       (125000.00)
   Pembulatan oleh bank                          (1.24)                                                      58384.00
                                          32988165.76 e.     Selisih Penerimaan
b. Selisih Bank Mandiri                                      Pencairan deposito lebih dicatat
   Koreksi pembukuan                        480000.00        Jasa giro th 2003 lebih dicatat           (1000000000.00)
   Jasa giro belum dicatat                 1714566.07        Bunga deposito th 2003 lebih dicatat        (18398236.05)
   Pajak jasa giro belum dicatat           (342913.21)       Jasa giro th 2004 yg belum dicatat          (95607604.00)
   Biaya adm belum dicatat                  (59500.00)       Bunga deposito th 2004 yg belum dicatat       8668468.69
   Pembulatan oleh bank                          0.03        Dropping dari BPGBK kurang dicatat          764965805.32
                                           1792152.89        Penerimaan eks Asoka lebih dicatat           31267940.00
c. Selisih Bank DKI (operasional)                                                                      (1741261754.00)
   Bunga deposito belum dicatat           34960370.00                                                  (2050365380.04)
   Penerimaan belum dicatat               38692371.00 f. Selisih Pengeluaran
   Koreksi pembukuan                     (20000000.00) Pengeluaran belum dicatat                       3294488010.64
   Jasa giro belum dicatat                 4434480.00
   Pajak jasa giro belum dicatat            (886896.00)
   Biaya Adm belum dicatat                  (425000.00)
   Pembulatan oleh bank                     144,838.00
                                         56,920,163.00
           Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana diuraikan diatas, belum mampu
           menyediakan informasi tentang posisi keuangan (harta, kewajiban dan ekuitas) serta
           pendapatan dan biaya secara memadai, yang dapat berfungsi sebagai alat pengendalian
           manajemen dan pengambilan keputusan.
           Hal tersebut disebabkan oleh karena:
   1. Belum ditetapkannya Standard Operating Procedure (SOP) dan Pedoman
      Akuntansi serta uraian tugas yang jelas sebagai petunjuk bagi staf pelaksana dalam
      melaksanakan tugas dan kewajibannya.
   2. Pengawasan     Ketua    BPGBK/DPGBK          dan   satuan    pengawasan     intern
      BPGBK/DPGBK belum berjalan secara efektif.


   Pihak BPGBK dan DPGBK mengakui adanya permasalahan tersebut dan DPGBK
   sudah mulai menyusun laporan sesuai Standard Akuntansi Indonesia, untuk tahap
   pertama sudah diselesaikan laporan Semester I (Periode Januari s.d. Juni 2005)
   sebagaimana terlampir dan sudah dikirimkan ke Departemen Keuangan. Adapun
   kesalahan-kesalahan pada pembukuan Tahun 2004 akan diadakan koreksi.


   Sehubungan dengan hal tersebut BPK-RI menyarankan agar BPGBK dan DPGBK
   dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan mendasarkan pada Standard
   Akuntansi Pemerintah sebagaimana yang ditetapkan dalam PP No. 24 Tahun 2005 dan
   pedoman yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan.


1.2 Tunggakan Pembayaran Royalty Dan Sharing (Bagi Hasil Usaha) Oleh PT Adil
   Andaru    Sebesar    Rp271.075.721,00     Dan    Denda    Keterlambatan      Sebesar
   Rp238.282.844,99 Belum Dipungut
   Badan Pengelola Gelora Bung Karno (BPGBK) dulu bernama Badan Pengelola
   Gelanggang Olah Raga Senayan (BPGS) pada tanggal 1 Desember 1990 mengadakan
   perjanjian kerja sama dengan PT Adil Andaru (AA), Jakarta, untuk memanfaatkan
   lahan komplek Gelora Bung Karno (GBK) guna pembangunan dan pengoperasian soft
   ball dan golf driving range dan sarana penunjangnya di atas tanah seluas 5,5 Ha yang
   merupakan bagian dari Hak Pengelolaan Lahan (HPL) No. 1/Gelora. Kerja sama
   tersebut menggunakan skim Built, Operate and Transfer (BOT) selama 20 tahun
   dimana BPGBK menyerahkan lahan yang dikuasainya, sedangkan PT AA membangun
   dan mengoperasikan soft ball dan golf driving range dan sarana penunjangnya. Pada
   akhir masa perjanjian PT AA menyerahkan infrastruktur tersebut kepada BPGBK. Dari
   kerja sama tersebut BPGBK memperoleh kompensasi uang berupa royalty per bulan
   yang dibayarkan secara tetap dan sharing (bagi hasil usaha) sesuai dengan jumlah
   pendapatan yang diperoleh PT AA. Perjanjian tersebut akan berakhir pada tanggal 30
   Nopember 2010.
Perjanjian Kerja Sama kemudian diperbarui dengan Addendum Perjanjian tertanggal
29 Nopember 2000 yang berisi antara lain perubahan luas lahan yang dimanfaatkan
dari 5,5 ha menjadi seluas 4,6 Ha, dan besaran kompensasi menjadi seperti berikut:
1. Selama berlakunya perjanjian ini royalty dibayarkan setiap bulan sebesar
   Rp12.500.000,00 terhitung mulai 1 Januari 1999, dan paling lambat tanggal 15
   bulan berikutnya.
2. Terhitung mulai bulan Juli 2002 sampai dengan Desember 2005 bagi hasil usaha
   dibayarkan sebesar 3% dari pendapatan kotor (gross revenue) yang berasal dari
   pengoperasian golf driving range dan sarana penunjangnya, dan paling lambat
   tanggal 1 April tahun berikutnya.
3. Terhitung mulai bulan Januari 2006 sampai dengan 2010 bagi hasil usaha
   dibayarkan sebesar 5% dari pendapatan kotor (gross revenue) yang berasal dari
   pengoperasian golf driving range dan sarana penunjangnya, dan paling lambat
   tanggal 1 April tahun berikutnya.
Hasil pemeriksaan atas dokumen perjanjian kerjasama, bukti penerimaan pembayaran
royalty dan sharing untuk TA 2003, 2004 dan 2005 serta konfirmasi kepada PT AA
diketahui hal-hal berikut:
1. Royalti dan Sharing
   a. TA 2003
      Royalti    tahun   2003   seluruhnya   berjumlah    sebesar   Rp150.000.000,00
      (Rp12.500.000,00 x 12 bulan) telah dibayar oleh PT AA.
      Bagi hasil TA 2003 yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp123.128.881,00
      (untuk satu tahun) dan harus dibayarkan paling lambat tanggal 1 April 2004,
      ternyata baru dibayar sebesar Rp38.991.113,00 (untuk bulan Januari s.d. April
      2003), sehingga masih terdapat tunggakan belum dibayarkan sebesar
      Rp84.137.768,00 (Rp123.128.881,00 - Rp38.991.113,00).
   b. TA 2004
      Royalti    tahun   2004   seluruhnya   berjumlah    sebesar   Rp150.000.000,00
      (Rp12.500.000,00 x 12 bulan) telah dibayar oleh PT AA.
      Bagi hasil TA 2004 yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp 124.437.953,00
      (untuk satu tahun) dan harus dibayarkan paling lambat 1 April 2005, ternyata
      belum dibayarkan sama sekali oleh PT AA .
   c. TA 2005
      Royalty tahun 2005 sampai dengan bulan Juli yang seluruhnya berjumlah
      Rp87.500.000,00 (Rp12.500.000,00 x 7 bulan), ternyata baru dibayarkan sebesar
     Rp25.000.000,00     sehingga     masih   terdapat   tunggakan   royalti   sebesar
     Rp62.500.000,00 (Rp87.500.000,00 – Rp25.000.000,00).
     Sedangkan sharing dibayarkan paling lambat tanggal 1 April 2006.
  Dengan demikian jumlah royalti dan bagi hasil usaha yang belum dibayarkan
  kepada BPGBK oleh PT AA sd 18 Agustus 2005 sebesar Rp271.075.721,00
  (Rp84.137.768,00 + Rp124.437.953,00 + Rp62.500.000,00).
2. Denda
  Keterlambatan pembayaran royalty dan sharing sampai dengan saat pemeriksaan
  tanggal 18 Agustus 2005:
  a. Pembayaran royalty Rp 12.500.000,00 per bulan mengalami keterlambatan dari
     waktu yang telah disepakati dalam perjanjian kerja sama sehingga harus
     dikenakan denda untuk TA 2003 sebesar Rp 20.575.000,00, TA 2004 sebesar Rp
     58.275.000,00, dan TA 2005 minimal sebesar Rp 16.500.000,00. Rincian
     perhitungan denda (lampiran 5)
  b. Pembayaran Sharing TA 2003 dan 2004 mengalami keterlambatan sehingga
     harus dikenakan denda masing-masing sebesar Rp 108.090.218,15 dan
     Rp34.842.626,84 ( lampiran 6).
     Dengan demikian jumlah denda keterlambatan yang semestinya dikenakan
     kepada PT AA adalah sebesar Rp238.282.844,99.
     Menurut keterangan dari Kepala Bagian Keuangan DPGBK, pihak
     DPGBK belum pernah menyampaikan teguran/peringatan tertulis kepada
     PT AA berkaitan dengan belum disetornya dan/atau keterlambatan
     penyetoran royalty dan sharing dimaksud.


Sesuai dengan Adendum Perjanjian Kerjasama menyatakan hal-hal berikut:
1. Angka 12 mengenai Wanprestasi menyatakan bahwa dalam hal PT AA melakukan
  wanprestasi atas kewajibannya untuk melakukan pembayaran sesuai ketentuan,
  BPGS akan memberikan peringatan tertulis kepada PT AA untuk memenuhi
  kewajiban termaksud dan jika dalam waktu 60 hari sejak peringatan tersebut
  diberikan PT AA tidak memenuhi kewajiban pembayaran tersebut maka BPGS
  berhak untuk mengenakan denda sebesar 0,2% (dua permil) untuk setiap hari
  keterlambatan atas jumlah yang terhutang.
2. Pasal 7 mengenai pengakhiran perjanjian ayat 7.2. menyatakan bahwa dalam hal
  PT AA melakukan wanprestasi atas kewajiban-kewajibannya sesuai dengan
  ketentuan pasal 1.3 (a) perjanjian ini (pembayaran royalty) selama 6 bulan berturut-
   turut atau pasal 1.3 (b) perjanjian ini (pembayaran sharing) selama 2 tahun
   beruturut-turut atau melakukan pelanggaran atas ketentuan yang diatur dalam pasal
   10 (a) dan (b) perjanjian ini, maka BPGS akan memberikan 1 kali peringatan tertulis
   kepada PT AA dan jika dalam waktu 2 bulan sejak peringatan tertulis tersebut PT
   AA tidak melakukan tindakan perbaikan yang memadai, maka BPGS mempunyai
   hak untuk mengakhiri perjanjian ini lebih awal dari waktu yang telah disepakati
   dengan memberikan kepada PT AA pemberitahuan tertulis terlebih dahulu 3 bulan
   sebelumnya.


Hal tersebut mengakibatkan penerimaan DPGBK berupa royalty dan bagi hasil usaha
serta denda dari PT AA sebesar Rp509.358.565,99 (Rp271.075.721,00                   +
Rp238.282.844,99) tertunda dan tidak dapat dimanfaatkan oleh DPGBK untuk
keperluan operasional.


Hal tersebut terjadi karena Direksi GBK tidak tegas dan intensif (lalai) dalam
melakukan penagihan piutang kepada PT AA dan pihak PT AA kurang beritikad baik
dalam pemenuhan kewajibannya untuk membayar royalty dan bagi hasil kepada
BPGBK.


Pihak DPGBK mengakui hal tersebut dan PT AA akan melunasi tunggakan
pembayaran royalti dan dan bagi hasil usaha sebesar Rp271.075.721,00 sampai dengan
bulan Desember 2005, sesuai surat PT AA No.015/AA.EXT/GTA/VIII/2005 tanggal
26 Agustus 2005. Selain itu PT AA juga akan membayar denda keterlambatan sebesar
Rp238.282.844,99 sesuai Pasal 12 Addendum perjanjian kerjasama tanggal 29
Desember 2000.


Sehubungan dengan hal tersebut BPK-RI menyarankan agar BPGBK/DPGBK terus
melakukan upaya penagihan kepada PT AA untuk membayar kewajiban yaitu royalti
dan bagi hasil usaha sebesar Rp271.075.721,00 dan denda keterlambatan sebesar
Rp238.282.844,99. Bukti setor pembayaran tunggakan dan denda keterlambatan
tersebut disampaikan kepada BPK-RI. Selanjutnya BPGBK/DPGBK lebih tegas dan
konsisten dalam melaksanakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga.
1.3 PT Interland Citra Mandiri (ICM) Lalai Melaksanakan Kewajibannya Sehingga
    Berpotensi Merugikan BPGBK Sebesar Rp1.620.000.000,00
    Pada Tahun 2004 BPGBK mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan sistem BOT
    dengan PT Interland Citra Mandiri (ICM), Direktur: Muhammad Yusuf dan
    Nazaruddin Kiemas, yang rencananya akan membangun Wisma Atlit, Hotel,
    Apartemen, Pusat Kesehatan (Medical Centre), Perkantoran, Sarana Parkir dan
    Penunjang lainnya di atas tanah BPGBK yang terletak pada lokasi Jalan Pintu Satu ex.
    Wisma Fajar (Fairbank) seluas 12.000 M2. Perjanjian tersebut dibuat di hadapan
    Notaris DR. H. Teddy Anwar, SH.Spn Nomor : 6 tanggal 2 Juni 2004.
    Komposisi pemegang saham PT ICM adalah sebagai berikut:
   1. PT Intimarga Perkasa memiliki 100 lembar saham senilai Rp100.000.000,00
   2. PT Katbell Interco memiliki 25 lembar saham senilai Rp25.000.000,00.
    Berdasarkan perjanjian tersebut diatur bahwa Perjanjian Kerjasama berlaku selama 35
    tahun dan setelah perjanjian ini ditandatangani maka BPGBK berhak menerima uang
    kompensasi awal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Hasil pemeriksaan
    terhadap dokumen perjanjian dan dokumen laporan keuangan diketahui bahwa ternyata
    hingga saat pemeriksaan berakhir tanggal 30 September 2005 PT ICM belum
    membayar kompensasi awal tersebut kepada BPGBK dan pada lahan tersebut belum
    ada tanda-tanda akan dimulainya pembangunan unit bisnis seperti yang diperjanjikan.
    Pihak Direksi Pelaksana Pengelolaan Gelora Bung Karno (DPGBK) telah dua (2) kali
    mengingatkan investor dengan         surat No.035/K/Dir.Prana/XI/2004 pada tanggal 5
    November 2004 dan Surat No.002/Dir.Prana/I/2005 pada tanggal 17 Januari 2005
    untuk segera membangun bangunan yang telah diperjanjikan.


    Sesuai dengan perjanjian kerja sama No. 6 antara BPGBK dengan PT ICM yang
    ditandatangani pada tanggal 2 Juni tahun 2004 antara lain telah disepakati hal-hal
    sebagai berikut:
    a. Pasal 3 ayat (1), PT ICM akan membayar kepada BPGBK berupa:
         1) Pembangunan Wisma Atlit dengan kapasitas 200 (dua ratus) kamar lengkap
              dengan perabotnya (furnish), Ruang Pertemuan yang dapat menampung 500
              (lima    ratus)   orang,   Ruang   Makan,   dan   fasilitas   lainnya   senilai
              Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar) belum termasuk Pajak Pertambahan
              Nilai (PPN).
         2) Pembayaran sejumlah uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
              belum termasuk PPN, dilaksanakan pada saat perjanjian ini ditandatangani.
 b. Pasal 8 ayat (1) dan (2) mengenai Klausul Wanprestasi:
    (1)   Dalam hal PIHAK KEDUA melakukan wanprestasi atas kewajiban-
          kewajiban untuk melakukan pembayaran–pembayaran sesuai dengan
          ketentuan Pasal 3 perjanjian ini,   PIHAK PERTAMA akan memberikan
          peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA untuk memenuhi kewajiban
          termaksud, dan jika dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak peringatan
          tersebut diberikan PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban pembayaran
          tersebut, maka Pihak Pertama berhak untuk mengenakan denda sebesar 5%o
          (lima per mil) dari tagihan yang tertunggak, maksimal Rp500.000,00 per
          hari.
    (2)   Dalam hak pihak kedua tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut
          pada Pasal 1 ayat (5) perjanjian ini, PIHAK PERTAMA akan memberikan
          peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kewajiban
          termaksud. Apabila dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak
          ditandatanganinya peringatan dimaksud PIHAK KEDUA masih belum
          melaksanakan kewajibannya, maka PIHAK KEDUA dapat dikenakan denda
          maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pertahun sampai dengan
          maksimal 5 (lima) tahun.


Hal tersebut mengakibatkan potensi penerimaan negara sebesar Rp1.620.000.000,00
yang seharusnya diterima dari PT ICM menjadi tertunda yaitu terdiri atas perolehan
kompensasi awal sebesar Rp1.000.000.000,00 + denda sebesar Rp120.000.000,00
(Rp500.000,00/hari X 8 bulan X 30 hari) + denda karena belum dimulainya
pembangunan Rp500.000.000,00.
Hal tersebut terjadi karena BPGBK kurang tegas dalam melaksanakan perjanjian.

Pihak DPGBK mengakui hal tersebut namun untuk memberi peringatan dan penagihan
saat ini tidak dapat dilakukan karena adanya petunjuk/arahan Ketua BPGBK untuk
terlebih dahulu menunda kelanjutan proyek kerjasama dengan PT ICM tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut BPK-RI menyarankan agar BPGBK segera menagih
dan menarik pembayaran kompensasi awal dan denda sebesar Rp1.620.000.000,00
kepada PT ICM dan bukti setor disampaikan kepada BPK-RI. Selanjutnya agar
BPGBK segera mengambil sikap tegas mengenai serta meninjau ulang kelanjutan
Perjanjian Kerjasama dengan PT ICM.
1.4 Penerimaan Hasil Pelepasan Saham Tahap I Sebesar Rp200.000.000,00 Belum
   Diterima
   BPGBK dan PT Manggala Gelora Perkasa (PT MGP), Komisaris Utama: Harun
   Sebastian dan Direktur Utama: Willy Sebastian, sepakat melakukan kerjasama untuk
   mengelola lahan milik BPGBK seluas 4 Ha (40.250 m2) yang dimanfaatkan untuk
   Hotel, Apartemen, Pusat Perbelanjaan dan sarana penunjangnya dengan nilai investasi
   sebesar Rp.804.523.421.000,00. Perjanjian kerjasama tersebut dibuat pada tanggal 16-
   April-2001 dengan bentuk/skim kerjasama BOT selama 35 tahun.
   Sebelum dilakukan perjanjian kerjasama antara BPGBK dan PT MGP diatas, pada
   awalnya BPGBK mengadakan kerjasama pengusahaan lahan seluas 4 Ha dengan PT
   Manggala Pratama (PT MP). Perjanjian kerjasama tersebut ditandatangani pada tanggal
   17 Juli 1990. Jangka waktu perjanjian adalah 25 tahun yang dihitung sejak pelaksanaan
   komersial selambat-lambatnya lima tahun sejak penandatanganan naskah kesepakatan
   pada tanggal 20 Maret 1990. Dalam pelaksanaan pembangunan dan pengusahaan
   Hotel, Apartemen, Pusat Pembelanjaan tersebut akan dibentuk perusahaan patungan
   antara BPGBK dan PT MP dengan PT MP sebagai mitra pengatur (managing partner)
   dengan proporsi saham yaitu BPGBK sebesar 15% dan PT MP dan investor lainnya
   sebesar 85%.
   Untuk melaksanakan proyek tersebut PT MP melakukan kerjasama dengan suatu
   perusahaan Jepang, namun kerjasama ini mengalami kegagalan, meskipun pekerjaan
   design sebagian telah dilaksanakan. Pada tahun 1993 PT MP berganti nama menjadi
   PT Manggala Artha Graha (PT MAG).
   Sebagai tindak lanjut perjanjian di atas telah dibentuk perusahaan patungan, yaitu PT
   Manggala Gelora Perkasa (PT MGP). Adapun penjelasan dari kelanjutan penyertaan
   modal saham telah diungkapkan dalam laporan audit BPK (Lap No. 19/S/V-
   XIII.1/3/2001 tanggal 6 Maret 2002), dan perkembangannya adalah sebagai berikut:
   1. PT MGP berdiri pada tanggal 26 Januari 1993 (akta pendirian tahun 1993 beserta
      perubahannya    tidak    dapat   diperoleh)   dengan     modal    dasar   sebesar
      Rp100.000.000.000,00 yang terdiri atas 100.000 lembar saham dengan nilai
      nominal Rp1.000.000,00/saham. Komposisi pemegang saham adalah sebagai
      berikut:
      − PT Manggala Artha Graha (PT MAG)            25%      Rp25.000.000.000,00
      − PT Adya Bintang Prasetya (PT ABP)           60%      Rp60.000.000.000,00
      − BPGBK                                       15%      Rp15.000.000.000,00
      Dengan terbentuknya PT MGP, maka proyek dapat dilanjutkan kembali dan pihak
      investor yang baru harus menyelesaikan terlebih dahulu kompensasi dengan
      Perusahaan Jepang yang terdahulu sebesar + Rp6 milyar. Namun, pada tahun 1995
   pelaksanaan proyek tertunda karena kesulitan keuangan, namun pekerjaan design
   proyek progressnya telah mencapai + 60%.
2. Pada tahun 1996 PT ABP mengambil alih seluruh saham PT MAG sehingga
   komposisi saham PT MGP berubah menjadi sebagai berikut:
   −      PT Adya Bintang Prasetya (PT ABP)         85%     Rp85.000.000.000,00
   −      BPGBK                                     15%     Rp15.000.000.000,00
   Bersamaan dengan hal tersebut terjadi juga pengalihan saham di PT ABP dimana
   Group Bentala (Usman Atmadjaya) masuk sebagai pemegang saham sebesar 75% di
   PT ABP.
3. PT MGP memperoleh kredit dari Bank Niaga pada tanggal 25 April 1997 dengan
   fasilitas sebesar USD10.000.000,00 yang pengembaliannya akan jatuh tempo dalam
   Oktober 1997, dan sebagai jaminannya antara lain adalah tanah yang diperjanjikan.
   Jatuh tempo kredit tersebut diperpanjang sampai Agustus 1998 dan fasilitas menjadi
   US$12.000.000. Kredit yang telah dicairkan adalah sebesar US$9.735.200. Dana
   tersebut telah digunakan untuk pembayaran konsultan-konsultan design, project
   management dan pekerjaan konstruksi. Namun pembangunan proyek ini dihentikan
   pada September 1997 karena adanya krisis ekonomi. Progress pekerjaan pada saat
   proyek     dihentikan        telah   mencapai        sekitar       7%    (berdasarkan
   PriceWaterHouseCoopers Independent Review tahun 2000).
4. Pada tanggal 16 April 2001 dibuat perjanjian kerjasama baru antara BPGBK dengan
   PT MGP dimana dalam perjanjian ini disepakati antara lain bahwa perjanjian
   terdahulu (tanggal 17 Juli 1990) tidak dianggap berlaku lagi dan digantikan secara
   keseluruhannya oleh perjanjian ini dan seluruh saham PT MGP yang dimiliki
   BPGBK akan dialihkan kepada pihak ketiga.
5. Pada tahun 2002 kredit PT MGP kepada Bank Niaga macet dan diambil alih oleh
   BPPN     yang   seluruhnya     (hutang   pokok   +     bunga   +    denda)   berjumlah
   Rp292.788.391.786,19. Kredit tersebut kemudian oleh BPPN dijual hak tagihnya
   kepada PT Dwimitra Satria Pelita (PT DSP), Direktur: Harry Gunawan, berdasarkan
   Akta Pengalihan Piutang No. 01 Tanggal 3 Juni 2002 yang dibuat dihadapan
   Notaris Irma Dewi Gunawan, SH.
6. Dengan adanya perjanjian tanggal 16 April 2001 maka berarti BPGBK
   berkewajiban untuk membayar modal saham (setor modal) ke dalam PT MGP
   sebesar 15% atau sebesar Rp15.000.000.000,00 termasuk untuk mengatasi
   defisiensi modal saham serta menanggung kerugian atas pinjaman yang dilakukan
   oleh PT MGP. Dengan kondisi tersebut dan mengingat bahwa nilai saham PT MGP
   pada tanggal 30 Agustus 2002 minus Rp1.577.000,00 per saham atau seluruhnya
   minus Rp157.700.000.000,00 (berdasarkan hasil penilaian Perusahaan Penilai PT
   Heburinas Nusantara), maka BPGBK mengalihkan seluruh sahamnya sebesar 15%
   dalam PT MGP kepada PT DSP atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh PT MGP
   sesuai kesepakatan antara PT BPGBK dengan PT MGP.
7. Berdasarkan Risalah Rapat tanggal 13 Mei 2004 antara DPGBK dan PT MGP yang
   diwakili oleh Direktur Keuangan, Direktur Umum dan Divisi Legal, diperoleh
   kesepakatan antara lain bahwa BPGBK harus memperoleh kompensasi atas
   pelepasan saham sebesar Rp600.000.000,00 yang dibayarkan dalam tiga tahap
   selama tiga tahun, yaitu:
   - Tahap I : Rp 200.000.000,00 dibayarkan pada saat penandatanganan Adendum
      Perjanjian Kerjasama;
   - Tahap II : Rp 200.000.000,00 dibayarkan satu tahun setelah Tahap I;
   - Tahap III : Rp 200.000.000,00 dibayarkan satu tahun setelah Tahap II.
   Adendum Perjanjian Kerjasama dibuat pada tanggal 23 September 2004, maka
   seharusnya pembayaran tahap I sebesar Rp200.000.000,00 sudah diterima oleh
   BPGBK per tanggal tersebut. Dari hasil pemeriksaan dokumen dan konfirmasi
   kepada Pihak BPGBK dan PT MGP ternyata belum ada realisasi pembayaran
   dimaksud.


Hal tersebut tidak sesuai dengan hal-hal yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak
dalam perjanjian kerjasama tanggal 16 April 2001 dan addendum perjanjian tanggal 23
September 2004.
Hal tersebut mengakibatkan penerimaan BPGBK minimal sebesar Rp 200.000.000,00
dari penggantian pelepasan saham tertunda.


Hal tersebut terjadi karena Kelompok Kerja bekerja tidak cermat dan tidak melakukan
monitoring penerimaan hasil pelepasan saham.


Pihak DPGBK mengakui hal tersebut dan PT MGP menyetujui kompensasi saham
sesuai suratnya No.042/L/HS/VIII/2005 tanggal 29 Agustus 2005 dengan pembayaran
Tahap I sebesar Rp200.000.000,00 akan segera dilaksanakan satu bulan sejak tanggal
surat tersebut dan tahap II sebesar Rp200.000.000,00 akan dibayarkan 1 bulan setelah
tahap I.
   Sehubungan dengan hal tersebut BPK-RI menyarankan agar BPGBK/DPGBK terus
   melakukan upaya penagihan kompensasi pelepasan saham sebesar Rp600.000.000,00
   kepada PT MGP serta bukti setor disampaikan kepada BPK-RI. Selanjutnya
   BPGBK/DPGBK agar lebih tegas dalam menerapkan perjanjian kerjasama.


1.5 Terdapat Tunggakan Pembayaran Kontribusi Dari PT Terminal Builders Dan
   PT Amana Jaya (Pengelola Gedung Bank Panin) Sebesar Rp500.000.000,00
   BPGBK mengadakan perjanjian kerja sama dengan PT Terminal Builders (PT TB),
   Direktur Utama: Ama Aldjufrie dan Wakil Direktur Utama: Paulus Indra Intan, dan PT
   Amana Jaya (PT AJ), Presiden Komisaris: Ama Aldjufrie dan Direktur Utama: Harwin
   Utama Tenggano, dalam hal pemberian ijin atas penggunaan tanah masing-masing
   seluas 10.569 m2 dan 6.207 m2, yang berlokasi di jalan Jendral Sudirman dikenal
   dengan nama Komplek Bank Panin. Di atas tanah tersebut PT TB dan PT AJ telah
   membangun dan mengoperasikan sebuah apartemen dan pusat perkantoran beserta
   sarana pendukungnya, sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 17
   Nopember 2000. Pemberian ijin tersebut berkaitan dengan perpanjangan HGB No.16
   dan 17 atas nama PT TB dan HGB No.37 dan 42 atas nama PT AJ yang telah habis
   masa berlakunya. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, untuk
   memperpanjang HGB tersebut harus dengan persetujuan dari BPGBK karena status
   tanah tersebut sudah kembali dikuasai negara dan sekarang berada di atas HPL milik
   BPGBK. Dari kerja sama tersebut BPGBK memperoleh imbalan berupa kompensasi
   dan kontribusi.
   Dalam masing-masing perjanjian antara lain ditetapkan bahwa kedua mitra usaha
   tersebut akan membayar kontribusi untuk perkembangan dunia olahraga di Indonesia
   masing-masing sebesar Rp1.896.000.000,00 untuk PT TB dan Rp1.104.000.000,00
   untuk PT AJ selama masa berlakunya HGB yaitu 30 tahun dan pembayarannya akan
   dilakukan secara angsuran setiap tahun secara prorata. Sebagaimana telah diungkapkan
   dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK periode TA 2001 s.d 2003 (Lap No. 13/S/V-
   XIII.3/4/2004 tanggal 6 April 2004) diketahui bahwa kedua mitra usaha tersebut
   sampai dengan saat pemeriksaan berakhir belum melakukan penyetoran selama 3 tahun
   (2001 s.d 2003) masing-masing sebesar Rp189.600.000,00 (Rp1.896.000.000,00 / 30
   tahun x 3 tahun) dan Rp110.400.000,00 (Rp1.104.000.000,00 / 30 tahun x 3 tahun).
   Perkembangan selanjutnya sampai dengan tahun 2005 (Mei 2005) ternyata tidak ada
   pembayaran kontribusi dari PT TB dan PT AJ, sehingga total nilai tunggakan kedua
   mitra usaha tersebut menjadi sebesar Rp500.000.000,00 yang terdiri dari:
1. PT Terminal Builders sebesar Rp316.000.000,00 (Rp1.896.000.000,00 / 30 tahun
    x 5 tahun).
2. PT Amana Jaya sebesar Rp184.000.000,00 (Rp1.104.000.000,00 / 30 tahun x 5
    tahun).
Dalam dokumen perjanjian dengan kedua mitra usaha tersebut tidak terdapat pasal
yang mengatur tentang wanprestasi atas kewajiban untuk melakukan pembayaran
kontribusi sesuai ketentuan, sehingga tidak ada sanksi atas kelalaian pembayaran
kontribusi yang dapat diterapkan oleh BPGBK.
Kronologis dari pelepasan hak atas lahan tersebut sebagaimana telah diungkapkan
dalam Hasil Pemeriksaan BPK periode 1996/1997 s.d 2000 adalah sebagai berikut:
1. Pada tanggal 12 Juli 1971, Yayasan Gelanggang Olahraga Senayan telah
   melepaskan haknya atas lahan/tanah seluas 13.900 m2 kepada PT Terminal
   Builders berdasarkan Akte Penglepasan Hak Nomor 27 dari Notaris Eliza Pondaag.
   Nilai/harga jual pelepasan hak sebesar US$20/m2 atau nilai seluruhnya sebesar
   US$278,000.00. PT TB telah membayar lunas sesuai Akte tanda pembayaran
   lunas Nomor 32 dari Notaris Eliza Pondaag.
2. Penguasaan tanah tersebut ditetapkan statusnya menjadi Hak Guna Bangunan
   berdasarkan Sertifikat Nomor 16/Gelora atas nama PT TB untuk jangka waktu 30
   tahun terhitung 15 Januari 1972 dan akan berakhir pada tanggal 14 Januari 2002.
   Selanjutnya HGB Nomor 16 atas nama PT TB tersebut dipecah menjadi:
   a. HGB nomor 42/Gelora atas nama PT Amana Jaya seluas 3.170 m2 akan
       berakhir pada tanggal 14 Januari 2002.
   b. HGB Nomor 17/Gelora atas nama PT TB seluas 2.688 m2 akan berakhir pada
       tanggal 14 Januari 2002.
   c. HGB (sisa) Nomor 16/Gelora atas nama PT TB seluas 8.042 m2 akan berakhir
       pada tanggal 14 januari 2002.
3. Pada tanggal 16 Maret 1973 Yayasan Gelora Senayan telah melepaskan haknya
   atas lahan/tanah seluas 20.280 m2 juga kepada PT TB berdasarkan Akte Pelepasan
   Nomor 33 dari Notaris Eliza Pondaag, dengan nilai harga jual sebesar US$40/m2
   atau nilai seluruhnya sebesar US$808.000,00. Penguasaan tanah tersebut
   ditetapkan statusnya menjadi Hak Guna Bangunan berdasarkan Sertifikat No.
   37/Gelora atas nama PT TB untuk jangka waktu 30 tahun terhitung 29 Juni 1974
   sampai dengan tanggal 28 Juni 2004.
   PT TB melepaskan haknya kepada PT AJ berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas
   Tanah tanggal 11 Januari 1974 dihadapan Notaris Kartini Mulyadi, SH.
   Selanjutnya HGB Nomor 37/Gelora atas nama PT AJ dipecah menjadi:
   a. HGB Nomor 47/Gelora atas nama PT Ratu Sayang Internasional              (dulu
       bernama Ratu Rasa Sayang) seluas 17.243 m2 akan berakhir pada tanggal 28
       Juni 2004.
   b. HGB (sisa) Nomor 37/Gelora atas nama PT AJ seluas 3.037 m2 akan berakhir
       pada tanggal 28 Juni 2004.
4. Berdasarkan pemecahan/pemisahan sertifikat diatas, maka posisi penguasaan
    lahan/tanah oleh pihak swasta adalah sebagai berikut:
   a. PT Terminal Builders terdiri dari HGB Nomor 16/Gelora seluas 8.042 m2 dan
       HGB Nomor 17/Gelora seluas 2.688 m2 atau luas seluruhnya 10.730 m2.
   b. PT Amana Jaya terdiri dari HGB Nomor 42/Gelora seluas 3.170 m2 dan HGB
       Nomor 37/Gelora seluas 3.037 m2 atau luas seluruhnya 6.207 m2.
   c. PT Ratu Sayang Internasional atas HGB Nomor 47/Gelora seluas 17.243 m2.

BPGBK juga telah memberikan ijin perpanjangan HGB Nomor 47/Gelora atas nama
PT Ratu Sayang Internasional (PT RSI) sesuai Akta Perjanjian No. 1 Tanggal 2 April
2004 dari Notaris Esther Daniar Iskandar, SH. Dalam perjanjian tersebut ditegaskan
bahwa PT RSI berkewajiban membayar kompensasi sebesar Rp1.500.000.000,00 dan
kontribusi sebesar Rp3.093.265.966,00 selama masa berlaku HGB yaitu 30 tahun dan
pembayarannya dilakukan secara angsuran setiap tahun secara prorata atau sebesar
Rp103.108.866,00 paling lambat pada tanggal 15 Desember. PT RSI telah membayar
kompensasi awal sebesar Rp1.500.000.000,00 pada tanggal 7 April 2004 melalui
rekening DPGBK pada Bank DKI No. 113-16-08007-4.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:
1. Perjanjian Kerjasama dengan PT Terminal Builders pasal 3 mengenai kontribusi
   kepada BPGS menyatakan bahwa PT Terminal Builders akan membayar kepada
   BPGS sebagai kontribusi untuk perkembangan dunia olahraga di Indonesia uang
   sebesar Rp1.896.000.000,00 selama masa berlaku HGB yaitu selama 30 tahun, dan
   pembayarannya akan dilakukan secara angsuran setiap tahun secara prorata selama
   masa berlakunya HGB tersebut. Jumlah pembayaran itu akan disesuaikan secara
   periodik dengan indeks inflasi berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Biro Pusat
   Statistik (BPS).
2. Perjanjian Kerjasama dengan PT Amana Jaya pasal 3 mengenai kontribusi kepada
   BPGS menyatakan bahwa PT Amana Jaya akan membayar kepada BPGS sebagai
      kontribusi untuk perkembangan dunia olahraga di Indonesia uang sebesar
      Rp1.104.000.000,00 selama masa berlaku HGB yaitu selama 30 tahun, dan
      pembayarannya akan dilakukan secara angsuran setiap tahun secara prorata selama
      masa berlakunya HGB tersebut. Jumlah pembayaran itu akan disesuaikan secara
      periodik dengan indeks inflasi berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Biro Pusat
      Statistik (BPS).


   Hal tersebut mengakibatkan potensi penerimaan BPGBK/DPGBK dari PT TB dan PT
   AJ sampai dengan Mei 2005 sebesar Rp500.000.000,00 belum diterima.
   Hal tersebut terjadi karena:
   1. DPGBK kurang tegas dan intensif dalam melaksanakan perjanjian dan melakukan
      penagihan atas pendapatan yang tertunggak;
   2. PT TB dan PT AJ diduga sengaja menghindar dari kewajibannya membayar
      kontribusi kepada BPGBK.
   3. Kelemahan isi perjanjian kerjasama yang tidak ada klausul sanksi bila mitra usaha
      tidak memenuhi kewajiban.
   Pihak DPGBK mengakui hal tersebut dan sudah memberikan peringatan kepada PT
   Terminal Builders dangan Surat No.B-37/DIRKU/IX/2005 tanggal 8 September 2005
   dan PT Amana Jaya dengan surat No.B-36/DIRKU/IX/2005 tanggal 8 September 2005.
   Pihak DPGBK sudah meminta Kuasa/Surat Perintah dari Sekretaris BPGBK untuk
   menagih kewajiban para mitra usaha.

   Sehubungan dengan hal tersebut BPK-RI menyarankan agar segera menarik
   pembayaran kontribusi dari PT Terminal Builders dan PT Amana Jaya sebesar
   Rp500.000.000,00 serta bukti setor disampaikan kepada BPK-RI.
1.6 Terdapat    Kekurangan        Penerimaan   Dari    Pendapatan     Iklan    Sebesar
   Rp1.567.261.934,00
   Pada tanggal 12 Oktober 2004 DPGBK mengadakan perjanjian kerjasama dengan CV
   Genta Cipta Pariwara untuk mengelola semua jenis media promosi luar ruang di
   Kawasan Gelanggang Olahraga Bung Karno baik yang bersifat temporeri maupun
   permanen, kecuali untuk media promosi yang melekat pada Gedung Gelanggang
   Olahraga Bung Karno. Perjanjian berlaku selama tiga tahun terhitung mulai tanggal 1
   Oktober 2004 sampai dengan 30 September 2007. Selama perjanjian berlangsung CV
   Genta Cipta Pariwara (GCP) berkewajiban membayar pendapatan tetap kepada
   DPGBK sebesar Rp4.775.000.000,00 setiap tahun belum termasuk PPN, kecuali untuk
tahun pertama pembayaran pendapatan tetap akan dikurangi secara proporsional
dengan reklame yang masih terpasang dan belum habis masa berlakunya pada saat
dimulainya perjanjian ini. Kewajiban CV GCP membayar pendapatan tetap tersebut
paling lambat adalah tanggal 10 Oktober, kecuali untuk tahun pertama maksimal
adalah tujuh hari kerja setelah perjanjian ditandatangani. Apabila terjadi keterlambatan
DPGBK berhak mengenakan denda sebesar 1% (satu persen) per hari dari jumlah yang
wajib dibayar.
Hasil pemeriksaan atas buku kas umum, jurnal dan bukti-bukti penerimaan pada bagian
keuangan DPGBK diketahui hal-hal sebagai berikut:
1. CV GCP telah membayar pendapatan tetap sebesar Rp3.775.000.000,00 pada
    tanggal 22 Oktober 2004 melalui giro ke rekening DPGBK pada Bank DKI No.
    113-16-08007-4. Pembayaran tersebut termasuk PPN 10% dan dikurangi PPh 10%
    yang bersifat final dengan rincian sebagai berikut:
         No                Uraian                    Nilai
         1       Sewa Lahan Iklan              3.775.000.000,00
         2       PPN                             377.500.000,00
         3       Dikurangi PPh 10% (final)       377.500.000,00
                 Jumlah Diterima               3.775.000.000,00
   Sesuai dengan perjanjian, jumlah pembayaran tersebut di atas setelah dikurangi
   secara proporsional berdasarkan perhitungan CV GCP terhadap reklame yang masih
   terpasang dan belum habis masa berlakunya, yaitu sebesar Rp1.416.800.000,00. Hal
   ini diketahui dari surat Direktur Operasi GBK kepada CV GCP No
   B.092/Dir.Ops/X/2004 tanggal 19 Oktober 2004 perihal perincian sewa lahan
   Billboard, yang merupakan persetujuan atas surat permohonan pengurangan nilai
   kontrak dari CV GCP. Dengan demikian DPGBK masih harus mengembalikan
   sebesar Rp416.800.000,00 [Rp1.416.800.000,00 – (Rp4.775.000.000 -
   Rp3.775.000.000,00)], sehingga total pendapatan yang diterima dari CV GCP
   adalah Rp3.358.200.000,00 (Rp4.775.000.000 - Rp1.416.800.000,00). Bagian
   keuangan juga membukukan PPh 10% sebesar Rp377.500.000,00 yang langsung
   dipotong oleh CV GCP, tetapi tidak disertai bukti SSP yang dilampirkan oleh CV
   GCP. Dengan adanya pengurangan tersebut maka PPh 10% yang seharusnya disetor
   adalah sebesar Rp335.820.000,00 (10% x Rp3.358.200.000,00). PPh tersebut
   bersifat final sehingga yang harus menyetorkan ke Kas Negara adalah CV GCP
   dengan memberikan tembusan SSP kepada DPGBK. Sedangkan PPN dipungut oleh
   DPGBK dari CV GCP dan yang menyetorkan ke Kas Negara adalah DPGBK.
   Sampai pemeriksaan berakhir Tim Pemeriksa belum memperoleh bukti setoran PPh
   dari CV GCP.
2. Menurut rincian perhitungan atas pengurangan nilai kontrak yang diajukan oleh CV
    GCP diketahui bahwa yang dimasukkan sebagai komponen pengurang adalah
                           pemasangan enam billboard yang masih berlaku pada tanggal 1 Oktober 2004
                           (tanggal dimulainya perjanjian dengan CV GCP), terdiri dari :
                      Nama produk &                                                   Harga sewa tarif
             No                                Masa berlaku           Ukuran
                         perusahaan                                                        baru
             1     Kratingdaeng (Warna                          6m x 12m x 1
                   Warni)                     Mei 2005          sisi                    166.320.000,00
             2     Baterai Alkaline                             6m x 12m x 1
                   (Warna Warni)              Mei 2005          sisi                    166.320.000,00
             3     Alianz (Rainbow Cipta                        12m x 12m x 1
                   Utama)                     Mei 2005          sisi                    332.640.000,00
             4     Senayan Residence                            6m x 12m x 1
                   (Divaintan)                Pebruari 2005     sisi                      95.040.000,00
             5     Bank Mandiri               September         8m x 16m x 1
                   (Divaintan)                2005              sisi                    513.920.000,00
             6     Pesona Bintang                               6m x 12m x 1
                   (Channel Duasisi)          April 2005        sisi                    142.560.000,00
                                              Jumlah                                  1.416.800.000,00
                           Sesuai data yang ada pada bagian keuangan, terdapat pemberian ijin pemasangan
                           billboard yang masih berlaku pada tahun 2004 senilai Rp1.162.680.000,00 dan yang
                           dapat dijadikan sebagai dasar pengurangan kewajiban CV GCP secara proporsional
                           adalah sebesar Rp408.702.065,93 dengan perhitungan sebagai berikut:
      Nama           Tgl            Tgl
                                                                                                          Pengurangan thd
No produk dan                                   lama       tgl awal       Sisa           Nilai
                                                                                                             Kontrak
    Perusahaan      Awal           Akhir        (hari)      Genta        (Hari)
1  Divaintan
   (Senayan
   Residence)     01/03/2004     28/02/2005        364 01/10/2004           150       58.560.000,00         24.131.868,13
2  Divaintan
   (Bank
   Mandiri)       01/07/2004     30/06/2005        364 01/10/2004           272      183.960.000,00        137.464.615,38
3  Rainbow
   Cipta Utama    01/06/2002     31/05/2005      1.095 01/10/2004           242      788.400.000,00        174.240.000,00
4  Channel
   Duasisi        21/04/2004     20/04/2005        364 01/10/2004           201      131.760.000,00         72.757.582,42
   Jumlah                                                                          1.162.680.000,00        408.594.065,93
                           Dengan membandingkan dua perhitungan di atas, dalam perhitungan pengurangan
                           CV GCP menggunakan tarif baru sebesar Rp11.000,00/m2/hari sesuai yang akan
                           dikenakan oleh CV GCP terhadap penyewa baru, sedangkan perhitungan dari
                           bagian keuangan DPGBK menggunakan tarif sebesar Rp6.000,00/m2/hari sesuai
                           dengan saat pemberian ijin. Selain itu diketahui pula bahwa ukuran papan billboard
                           dalam perhitungan CV GCP berbeda dengan ukuran dalam surat pemberian ijin
                           pemasangan iklan. Dari konfirmasi dengan DPGBK diketahui bahwa Biro Reklame
                           Warna Warni telah memutuskan kontraknya dengan DPGBK pada tanggal 12
  Oktober 2004, sehingga tidak dapat dimasukkan sebagai unsur pengurang nilai
  kontrak. Dengan demikian nilai pengurangan sebesar Rp1.416.800.000,00 yang
  diajukan oleh CV GCP adalah tidak realistis.

  Mengingat kondisi keuangan DPGBK yang defisit terus menerus, seharusnya
  DPGBK mengajukan keberatan atas besarnya nilai pengurangan tersebut dan
  melakukan negosiasi sehingga dapat diperoleh hasil yang menguntungkan, yaitu
  dengan menggunakan perhitungan yang sesuai dengan nilai pemberian ijin dari
  DPGBK karena yang menjadi obyek perjanjian adalah asset yang dikelola DPGBK.
  Dengan demikian kewajiban CV GCP yang seharusnya adalah :
  −   Kontribusi tetap tahunan                           Rp4.775.000.000,00
  −   Pengurangan nilai kontrak atas sewa iklan yang
      masih terpasang                                     (Rp408.594.065,93)
  −   Kontribusi tetap setelah pengurangan               Rp4.366.405.934,07
  −   PPN 10%                                              Rp436.640.593,41
  −   PPh 10%                                             (Rp436.640.593,41)
  −   Jumlah yang seharusnya diterima DPGBK              Rp4.366.405.934,07
  Sedangkan kewajiban menurut perhitungan CV GCP adalah:
  −   Kontribusi tetap tahunan                           Rp4.775.000.000,00
  −   Pengurangan nilai kontrak atas sewa iklan yang
      masih terpasang                                    (Rp1.416.800.000,00)
  −   Kontribusi tetap setelah pengurangan               Rp3.358.200.000,00
  −   PPN 10%                                              Rp335.820.000,00
  −   PPh 10%                                             (Rp335.820.000,00)
  −   Jumlah yang dibayarkan ke DPGBK                    Rp3.358.200.000,00
  Sehingga    terdapat   kekurangan    penerimaan      sebesar   Rp1.008.205.934,07
  (Rp4.366.405.934,07 – Rp3.358.200.000,00)

3. Berdasarkan data dari bagian keuangan diketahui bahwa sebelum perjanjian tanggal
   12 Oktober 2004, CV GCP telah mendapat ijin pemasangan billboard sebanyak dua
   buah masing-masing selama satu dan dua tahun dengan jumlah sewa sebesar
   Rp328.500.000,00 yang harus dibayar dua kali untuk tahun 2003 dan 2004 dan
   masih berlaku sampai dengan 30 April 2005. Selain itu DPGBK juga telah
   memberikan ijin pemasangan billboard sebanyak dua buah kepada Biro Reklame
   Warna Warni selama dua tahun dengan nilai sewa sebesar Rp630.720.000,00 yang
   harus dibayar dua kali untuk tahun 2003 dan 2004 dan masih berlaku sampai
   dengan 11 Mei 2005.

   Dari dokumen penerimaan diketahui bahwa pembayaran dari CV GCP baru
   diterima sebesar Rp219.000.000,00 untuk tahun 2003, sedangkan sewa untuk tahun
   2004 sebesar Rp109.500.000,00 yang seharusnya dibayar pada tanggal 1 Mei 2004
   belum diterima. Pembayaran dari Biro Reklame Warna Warni baru diterima sebesar
   Rp315.360.000,00 untuk tahun 2003, sedangkan sewa untuk tahun 2004 sebesar
   Rp315.360.000,00 yang seharusnya dibayar pada tanggal 12 Mei 2004 belum
   diterima. Sedangkan biro reklame yang lain (Divaintan, Rainbow Cipta Utama, dan
   Chanel Duasisi) telah melunasi pembayarannya. Dengan demikian terdapat
   kekurangan pembayaran sebesar Rp223.344.000,00 yang terdiri dari:
   a. CV GCP untuk periode 1 Mei s.d. 12 Oktober 2004 (164 hari) sebesar
      Rp77.932.800,00 (164 hr x 6 m x 12 m x Rp6.600).
   b. Biro Reklame Warna Warni untuk periode 12 Mei s.d. 12 Oktober 2004 (153
      hari) sebesar Rp145.411.200,00 (6 m x 12 m x Rp6.600 x 153 hr x 2)


Hal tersebut tidak sesuai dengan:
1. Akta Perjanjian No. 29 tanggal 12 Oktober 2004 tentang Perjanjian Kerjasama
   antara DPGBK dengan CV Genta Cipta Pariwara pasal 7.1 : Selama perjanjian ini
   berlangsung, Pihak Pertama (BPGBK) memperoleh pendapatan tetap dari Pihak
   Kedua (CV GCP) sebesar Rp4.775.000.000,00 setiap tahun belum termasuk PPN
   sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali untuk tahun pertama, pendapatan
   Pihak Pertama akan dikurangi secara proporsional terhadap reklame yang masih
   terpasang yang belum habis masa berlakunya pada saat dimulainya perjanjian ini,
   sesuai dengan kondisi lapangan sebagaimana akan dituangkan dalam surat terpisah
   oleh Para Pihak dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Keputusan Presiden RI No.4 tahun 1984 tentang Badan Pengelola Gelanggang
   Olahraga Senayan antara lain menyebutkan bahwa Badan Pengelola mempunyai
   tugas untuk mengurus dan memelihara semua tanah dan bangunan dengan sebaik-
   baiknya sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan selama-
   lamanya bagi kepentingan Negara dan masyarakat atas dasar kemampuan sendiri.


Hal tersebut mengakibatkan:
1. Negara berpotensi kehilangan penerimaan dari pajak sebesar Rp537.461.186,82
   yaitu PPh sebesar Rp436.640.593,41 dan PPN yang kurang dibayar sebesar
   Rp100.820.593,41 (Rp436.640.593,41 - Rp335.820.000,00).
2. Terdapat kelebihan pengembalian pendapatan iklan sebesar Rp1.008.097.934,00
   (Rp1.416.800.000,00 - Rp408.702.065,93) yang berpotensi merugikan DPGBK.
3. Terdapat kekurangan penerimaan dari pendapatan iklan tahun 2004 sebesar
   Rp223.344.000,00 (Rp77.932.800,00 + Rp145.411.200,00).


Hal tersebut terjadi karena kelalaian DPGBK dalam mengambil keputusan tidak
mengacu pada data yang sebenarnya ataupun berkoordinasi dengan staf pelaksana.
Atas hal tersebut pihak DPGBK menjelaskan sebagai berikut:
1. Mengakui bahwa CV Genta belum membayar pajak karena ada perubahan NPWP
   dan CV Genta akan segera menyelesaikan pembayaran pajak yang dimaksud sesuai
   Surat No.090/GCP-DEV/VIII/05 tanggal 31 Agustus 2005.
2. Tidak sependapat dengan temuan BPK-RI mengenai kelebihan pengembalian
   pendapatan iklan sebesar Rp1.008.097.934,00 karena perhitungan yang dilakukan
   pada saat rapat pleno Pokja dengan CV Genta sebelum dilakukan penandatanganan
   kerjasama antara DPGBK dan CV Genta disepakati bahwa pemotongan jumlah titik
   yang masih dikelola oleh pihak lain menggunakan perhitungan tarif Rp11.000,00.
3. Mengakui bahwa terdapat kekurangan penerimaan dari pendapatan iklan sebesar
   Rp223.344.000,00 dan telah mengirimkan Surat tagihan kepada PT Warna Warni
   No.B-39/DIRKU/VIII/2005 tanggal 25 Agustus 2005 untuk pembayaran sebesar
   Rp145.411.200,00     serta   Surat   tagihan    kepada    CV     Genta    No.B-
   40/DIRKU/VIII/2005 tanggal 30 Agustus 2005 untuk pembayaran sebesar
   Rp77.932.800,00.


Terhadap tanggapan butir 2 tersebut BPK-RI tetap berpendapat bahwa DPGBK
kehilangan pendapatan sebesar Rp1.008.097.934,00, karena kekeliruan DPGBK yang
memakai tarif Rp11.000,00/m2 dalam menghitung pengurangan kewajiban CV GCP,
padahal tarif yang diterima oleh DPGBK adalah Rp6.000,00/m2.


Sehubungan dengan hal tersebut BPK-RI menyarankan agar BPGBK segera
memerintahkan CV Genta untuk membayar pajak sebesar Rp335.820.000,00, menarik
kelebihan pengembalian pendapatan iklan sebesar Rp1.008.097.934,00, dan menagih
   kekurangan penerimaan pendapatan iklan sebesar Rp223.344.000,00 dari CV Genta
   serta bukti setor disampaikan kepada BPK-RI.


1.7 Kekurangan Penerimaan Perparkiran Dari PT Sumber Aneka Sempana Dan PT
   Putraja Perkasa Sebesar Rp3.030.527.373,60
   Untuk mengelola perparkiran di Kawasan Komplek Gelanggang Olah Raga Bung
   Karno, dalam periode tahun 2001 s.d 2005, DPGBK telah mengadakan perjanjian
   kerjasama sebanyak dua kali yaitu dengan PT Sumber Aneka Sempana (SAS) periode
   Februari 2001 sampai dengan 31 Juli 2004 dan PT Putraja Perkasa (PP) untuk periode
   1 Agustus 2004 sampai 31 Juli 2007. Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan kerjasama
   tersebut diketahui hal-hal berikut:
   1. Surat Perjanjian Nomor Perjan-015/Kadir/VI/2001 tanggal 2 Juli 2001 dengan PT
      SAS. Obyek perpakiran meliputi kawasan sport venues, pujasera dan lapangan
      tembak, gedung latihan bulutangkis dan bola volley Jalan Asia Afrika. Perjanjian
      berlaku selama tiga tahun terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 2001 s.d 31 Januari
      2004 dan diperpanjang selama enam bulan sampai dengan 31 Juli 2004. Selama
      perjanjian berlangsung PT SAS berkewajiban membayar kontribusi kepada DPGBK
      sebagai berikut:
      a. Pendapatan tetap sebesar Rp200.000.000,00 setiap bulan dibayar di muka paling
         lambat tanggal 10 bulan berjalan;
      b. Pendapatan variabel sebesar 35 % dari pendapatan pengelolaan perparkiran
         setelah dikurangi pendapatan tetap dan biaya operasional lainnya dibayar setiap
         tanggal 15 pada bulan berikutnya. Perjanjian tersebut diaddendum menjadi 35%
         dari pengelolaan kendaraan yang masuk dan dibayarkan pada akhir tahun paling
         lambat tanggal 20 setelah dikurangi pendapatan tetap, biaya operasional,
         amortisasi dan biaya penyusutan, yang dibayarkan setiap bulan.
         Apabila terjadi keterlambatan atas pembayaran pendapatan atau kontribusi, maka
         DPGBK berhak mengenakan denda sebesar 1 0/00 per hari keterlambatan atas
         tagihan yang tertunggak, maksimal Rp250.000,00 per hari. Selain itu DPGBK
         juga berhak mendapatkan Laporan Keuangan atas kegiatan operasional
         perpakiran dari perusahaan yang bersangkutan sebagai         dasar pengenaan
         pendapatan variabel.
         Ditegaskan pula bahwa PT SAS berkewajiban untuk menyediakan prasarana dan
         sarana untuk kebutuhan operasional perparkiran seperti rambu-rambu parkir,
         software dan hardware komputer, dll, dan berkewajiban mengembalikan
prasarana dan sarana tersebut kepada DPGBK dalam keadaan baik dan terawat di
akhir perjanjian. Jika terjadi kerusakan atas prasarana dan sarana yang diserahkan
kembali tersebut, PT SAS wajib memperbaiki/mengganti atas setiap kerusakan
sepenuhnya atas biaya PT SAS.
Dalam pelaksanaan perjanjian dengan PT SAS, total pembayaran pendapatan
tetap yang telah diterima DPGBK adalah sebesar Rp2.880.000.000,00 yaitu
untuk pembayaran bulan Juli 2003 s.d Juli 2004 (saat berakhirnya perjanjian)
dengan rincian sebagai berikut:
a. Pendapatan tetap bulan Juli 2003 s.d Juli 2004 sebesar Rp2.600.000.000,00.
b. Cicilan hutang atas tunggakan pendapatan tetap sebesar Rp280.000.000,00.
Dari data diatas menunjukkan bahwa terdapat pembayaran cicilan hutang atas
tunggakan pendapatan tetap selama empat bulan terhitung bulan Januari s.d
Maret 2002 dan Agustus 2002 atau sebesar Rp800.000.000,00. Hal ini berarti PT
SAS kurang tertib dalam membayarkan pendapatan tetap. Pembayaran cicilan
hutang atas tunggakan pendapatan tetap tertuang dalam Berita Acara
Kesepakatan antara DPGBK dengan PT SAS tanggal 9 Oktober 2002 yang
menyebutkan bahwa PT SAS akan mengangsur hutang tunggakan sebesar
Rp800.000.000,00 atas pendapatan tetap untuk bulan Januari 2002 s.d. Maret
2002 dan Bulan Agustus 2002 setiap bulan selama 20 bulan masing-masing
sebesar Rp40.000.000,00 dan menghapus denda atas keterlambatan pembayaran
pendapatan tetap dengan pertimbangan bahwa selama ini banyak kegiatan
kenegaraan yang menggunakan fasilitas di kawasan Gelora Bung Karno yang
dibebaskan dari pungutan parkir sehingga pendapatan dalam pengelolaan parkir
tidak optimal. Namun dalam pelaksanaannya PT SAS hanya membayar cicilan
hutang sebanyak 12 kali atau sebesar Rp480.000.000,00 (12 x Rp40.000.000,00)
sehingga masih terdapat kekurangan pelunasan hutang sebesar Rp320.000.000,00
(Rp800.000.000,00 – Rp480.000.000,00). Dalam tahun 2003 s.d 2004 tidak ada
penerimaan atas pendapatan variabel karena berdasarkan keterangan dari bagian
keuangan DPGBK Laporan Keuangan PT SAS selama ini menunjukkan
kerugian.
Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut atas laporan keuangan PT SAS diketahui
bahwa dalam tahun 2003 PT SAS telah memperoleh laba dan dalam tahun 2004
meskipun mengalami kerugian PT SAS seharusnya tetap wajib menyetorkan
pendapatan variabel kepada DPGBK karena dasar pengenaan pendapatan
variabel berbeda dengan laba bersih. Sehingga pendapatan variabel yang menjadi
          hak DPGBK adalah sebesar Rp757.624.873,60 dengan perhitungan sebagai
          berikut:
No                 Uraian            Jan-Juni 2003      Juli-Des 2003      Jan-Juli 2004        Total
1 Pendapatan parkir harian          2,207,315,000.00   2,231,712,000.00   2,384,863,500.00   6,823,890,500.00
2 Biaya operasional termasuk
   kontribusi tetap                 1,247,792,000.00   1,275,293,500.00   1,441,702,000.00   3,964,787,500.00
3 Honor petugas jalur                 161,235,000.00     153,720,000.00     153,905,000.00     468,860,000.00
4 Biaya penyusutan dan amortisasi     102,414,912.00     102,414,912.00      20,770,680.00     225,600,504.00
5 Dasar kontribusi variabel           695,873,088.00     700,283,588.00     768,485,820.00   2,164,642,496.00
6 Kontribusi variabel 35%             243,555,580.80     245,099,255.80     268,970,037.00     757,624,873.60



          Di akhir perjanjian DPGBK dan PT SAS membuat Berita Acara Kesepakatan
          Penyelesaian Berakhirnya Pengelolaan Parkir oleh PT SAS yang ditandatangani
          pada tanggal 5 Oktober 2004. PT SAS dan DPGBK sepakat mengakui bahwa PT
          SAS masih mempunyai kewajiban sebesar Rp320.000.000,00 dan DPGBK masih
          mempunyai kewajiban sebesar Rp1.116.305.000,00. Berdasarkan Surat dari
          Direktur Utama PT SAS kepada Ketua Direksi GBK Nomor: 025/SAS-
          GOR/VII/2004 tanggal 30 Juli 2004 perihal penyelesaian utang piutang
          disebutkan bahwa kewajiban DPGBK tersebut merupakan pembayaran honor
          Petugas Jalur/Baju Kuning yang ditanggulangi terlebih dahulu oleh PT SAS,
          sedangkan tanggungan PT SAS sebesar Rp320.000.000,00 merupakan sisa
          cicilan hutang yang belum dibayar oleh PT SAS. Disepakati pula bahwa DPGBK
          membayar 50% dari kewajibannya setelah dikurangi kewajiban PT SAS, yaitu:
          50% x (Rp1.116.305.000,00 – Rp320.000.000) = Rp398.152.500,00. DPGBK
          telah membayar lunas uang sebesar Rp398.152.500,00 kepada PT SAS pada
          tanggal 25 Oktober 2004.
          Masalah honor petugas jalur/baju kuning tersebut senantiasa dipersoalkan oleh
          PT SAS sejak awal pelaksanaan perjanjian kerjasama. Hal ini dapat diketahui
          dengan adanya surat dari Direktur Utama PT SAS kepada Ketua Direksi GBK
          dengan nomor B 021/SAS-GOR/X/2001 tanggal 9 Oktober 2001 perihal
          Permohonan Evaluasi Kondisi Pengelolaan Parkir, surat No. B 032/SAS-
          GOR/XI/2001 tanggal 26 Nopember 2001 perihal Petugas Jalur/Pelataran, surat
          no. B 037/SAS-GOR/XII/2001 perihal Permohonan Tanggapan atas Surat
          Terdahulu. DPGBK telah menjawab surat tersebut melalui surat nomor B
          001/Dir.Ops/I/2002 tanggal 3 Januari 2002 yang menegaskan bahwa group
          karyawan tersebut (petugas jalur/baju kuning) termasuk yang harus
          diperhitungkan sebagai komponen biaya operasional PT SAS sebagaimana
          ditetapkan dalam perjanjian. Jika mengacu pada perjanjian utama PT SAS dan
          DPGBK, maka PT SAS wajib memberdayakan/mempekerjakan tenaga kerja juru
          parkir yang sebelumnya sudah ada, sehingga dasar atas pengajuan kewajiban
          sebesar Rp1.116.305.000,00 tersebut tidak kuat.
          Diketahui pula bahwa barang-barang inventaris pengelolaan perparkiran yang
          diserahkan kembali oleh PT SAS kepada DPGBK sebagian besar dalam keadaan
   rusak, terutama software dan hardware komputer yang merupakan fasilitas utama
   dalam pengelolaan perparkiran dengan sistem komputerisasi. Berdasarkan
   perjanjian kerjasama, PT SAS berkewajiban untuk memperbaiki/mengganti
   fasilitas yang diserahkan kembali kepada DPGBK tersebut atas setiap kerusakan
   sepenuhnya atas biaya PT SAS.
   Menurut analisa Tim Pemeriksa seharusnya DPGBK tidak perlu mengeluarkan
   uang sebesar Rp398.152.500,00 tersebut karena tidak ada dasar yang kuat atas
   penagihan yang diajukan oleh PT SAS, selain itu PT SAS masih mempunyai
   kewajiban untuk memperbaiki/mengganti fasilitas yang rusak.
   Dengan demikian PT SAS seharusnya mengembalikan kepada DPGBK uang
   minimal sebesar Rp1.475.777.373,60, yaitu tunggakan PT SAS sebesar
   Rp320.000.000,00, pendapatan variabel yang belum disetor sebesar
   Rp757.624.873,60 ditambah uang yang telah dibayarkan DPGBK sebesar
   Rp398.152.500,00, belum termasuk biaya perbaikan/penggantian barang
   inventaris perparkiran yang rusak.
2. Setelah berakhirnya perjanjian dengan PT SAS, untuk pengelolaan parkir
   DPGBK mengadakan kerjasama dengan PT Putraja Perkasa (PP) dengan akta
   Notaris/PPAT Imran Ilyas S Guchita, SH Nomor 1 tanggal 2 September 2004
   dengan obyek perpakiran meliputi kawasan sport venues, areal gedung latihan
   bulutangkis dan bola volley Jalan Asia Afrika, dan areal Mesjid Albina.
   Perjanjian tersebut berlaku selama tiga tahun terhitung mulai tanggal 1 Agustus
   2004 s.d 31 Juli 2007. Selama perjanjian berlangsung PT PP berkewajiban
   membayar kontribusi kepada DPGBK sebagai berikut:
   a. Kontribusi tetap sebesar Rp450.000.000,00 setiap bulan dibayar paling
       lambat tanggal 15 bulan berikutnya;
   b. Kontribusi variabel sebesar 35 % dari pengelolaan perparkiran setelah
       dikurangi kontribusi tetap, biaya operasional, biaya penyusutan dan pajak
       pengelolaan parkir dibayar pada akhir tahun paling lambat tanggal 20
       Januari.
   Apabila terjadi keterlambatan atas pembayaran pendapatan atau kontribusi, maka
   DPGBK berhak mengenakan denda sebesar 1 0/00 per hari keterlambatan atas
   tagihan yang tertunggak, maksimal Rp250.000,00 per hari. Selain itu DPGBK
   berhak mendapatkan Laporan Keuangan atas kegiatan operasional perparkiran
   dari perusahaan yang bersangkutan sebagai                       dasar pengenaan
   pendapatan/kontribusi variabel.
   Ditegaskan pula bahwa PT PP berkewajiban untuk menyediakan prasarana dan
   sarana untuk kebutuhan operasional perparkiran seperti rambu-rambu parkir,
   software dan hardware komputer, dll, dan berkewajiban mengembalikan
   prasarana dan sarana tersebut kepada DPGBK dalam keadaan baik dan terawat di
   akhir perjanjian. Jika terjadi kerusakan atas prasarana dan sarana yang diserahkan
       kembali tersebut, PT PP wajib memperbaiki/mengganti atas setiap kerusakan
       sepenuhnya atas biaya PT PP.
       Dalam pelaksanaan perjanjian dengan PT PP, total pembayaran kontribusi yang
       diterima sampai dengan Juni 2005 adalah sebesar Rp3.000.000.000,00 dengan
       rincian sebagai berikut:
    Pendapata       Pembayaran
No                                     Seharusnya (Rp)         Tanggal       Keterangan
     n Bulan           (Rp)
   Agustus
 1 2004             450,000,000.00        450,000,000.00      17/09/2004
   September
 2 2004             450,000,000.00        450,000,000.00      18/10/2004
   Oktober
 3 2004              50,000,000.00        450,000,000.00      19/05/2005 dibayar
                    250,000,000.00                            22/06/2005 Bertahap
   Nopember
 4 2004             450,000,000.00        450,000,000.00      21/12/2004
   Desember
 5 2004             225,000,000.00        450,000,000.00      25/01/2005 dibayar
                    225,000,000.00                            23/03/2005 Bertahap
   Januari                                                               tidak ada
 6 2005                         0.00      450,000,000.00                 pembayaran
   Pebruari
 7 2005             450,000,000.00        450,000,000.00      22/03/2005
 8 Maret 2005       250,000,000.00        450,000,000.00      29/04/2005 dibayar
                    200,000,000.00                            19/05/2005 Bertahap
                                                                         tidak ada
 9 April 2005                   0.00      450,000,000.00                 pembayaran
                                                                         tidak ada
10 Mei 2005                   0.00        450,000,000.00                 pembayaran
   Jumlah         3,000,000,000.00      4,500,000,000.00
       Selama perjanjian berlangsung DPGBK tidak menerima kontribusi variabel
       karena selama ini PT PP mengalami kerugian. Laporan keuangan PT PP yang
       disampaikan kepada DPGBK bukanlah laporan keuangan sebagaimana mestinya
       (neraca, laporan rugi laba dan laporan arus kas), tetapi merupakan rekapitulasi
       penerimaan dan pengeluaran sehingga tidak dapat diketahui dengan pasti
       komponen mana yang dijadikan dasar perhitungan pengenaan kontribusi variabel.
       Data diatas menunjukkan terdapat keterlambatan pembayaran kontribusi dan
       kekurangan pembayaran sebesar Rp1.500.000.000,00, yaitu kontribusi bulan
       Oktober 2004 kurang dibayar sebesar Rp150.000.000,00 dan kontribusi bulan
       Januari, April dan Mei 2005 yang belum dibayar sama sekali sebesar
       Rp1.350.000.000,00. DPGBK telah mengirimkan surat teguran No.
       B.032/Dir.Ops/III/205 tanggal 30 Maret 2005 atas tunggakan kontribusi tetap
       bulan Oktober 2004 dan Januari 2005 dan baru dibayar Rp300.000.000,00 untuk
       kontribusi bulan Oktober 2004. Atas keterlambatan tersebut DPGBK berhak
          mengenakan denda sd tanggal 15 Juni 2005 sebesar Rp54.475.000,00 dengan
          perhitungan sebagai berikut:
   Kontribusi                                         Dibayar         hari        denda
                   Nilai Tagihan       Deadline                                                Denda
     Bulan                                           lunas tgl     terlambat     (maks)


Oktober '04         450,000,000.00    15/11/2004     21/06/2005            61      250,000   15,250,000.00
Des '04             450,000,000.00    15/01/2005     15/02/2005            31      225,000    6,975,000.00
Jan '05             450,000,000.00    15/02/2005                           59      250,000   14,750,000.00
Mar '05             450,000,000.00    15/04/2005                           30      200,000    6,000,000.00
Apr '05             450,000,000.00    15/05/2005                           31      250,000    7,750,000.00
Mei '05             450,000,000.00    15/06/2005                           15      250,000    3,750,000.00


TOTAL              2,700,000,000.00                                                          54,475,000.00

          Sehingga total pembayaran yang kurang diterima dari PT PP sd tanggal 15 Juni
          2005     adalah          sebesar        Rp1.554.750.000,00            (Rp1.500.000.000,00          +
          Rp54.750.000,00).


Hal tersebut bertentangan dengan:
1. Surat Perjanjian dengan PT SAS No. Perjan-015/Kadir/VI/2001 tanggal 2 Juli 2001
    tentang Kerjasama Pengelolaan Parkir Di Kawasan / Lingkungan Komplek
    Gelanggang Olahraga Bung Karno :
    a. Pasal 7 poin (4): Sesuai dengan kebutuhan pengelolaan parkir maka Pihak Kedua
          (PT SAS) berkewajiban untuk menyediakan semua kelengkapan perparkiran
          seperti rambu-rambu parkir, software dan hardware komputer, gardu parkir pada
          pintu masuk dan pintu keluar Komplek Gelora Bung Karno, juga
          mempersiapkan peralatan pendukung lainnya seperti handy talky, komputer
          cadangan guna menjamin kelancaran operasional perparkiran.
    b. Pasal 7 poin (5): Pihak Kedua berkewajiban memberdayakan/mempekerjakan
          tenaga kerja juru parkir yang sebelumnya sudah ada dan mendidiknya dalam
          rangka    alih    teknologi        perparkiran          dengan       sistem     komputer      dengan
          memperhatikan kemampuan dan kedisiplinan.
    c. Pasal 7 poin (6): Pihak Kedua berkewajiban mengembalikan Pengelolaan
          Perparkiran termasuk ruangan administrasi dan ruangan operasional serta
          prasarana dan sarana sebagaimana tersebut pada ayat (4) pasal ini kepada pihak
          pertama pada saat berakhirnya dan atau diakhirinya perjanjian ini dalam keadaan
          baik dan terawat sesuai dengan standar teknis kecuali tenaga kerja Pihak Kedua.
    d. Pasal 7 poin (7) : Terhadap pelaksanaan kerjasama pengelolaan parkir
          sebagaimana yang diperjanjikan maka Pihak Kedua berkewajiban memelihara,
          memperbaiki/ mengganti fasilitas atas setiap kerusakan yang diakibatkan baik
      karena kesengajaan maupun kelalaian dalam pengoperasiannya sehingga fasilitas
      tersebut dapat berfungsi kembali dan sepenuhnya atas biaya Pihak Kedua.
2. Akta nomor 1 tanggal 2 September 2004 tentang Perjanjian Kerjasama antara
   DPGBK dengan PT PP :
  a. Pasal 3 poin 1 : Selama perjanjian pengelolaan parkir di Kawasan Komplek
      Gelora Bung Karno berlangsung, Pihak Kedua berkewajiban membayar kepada
      Pihak Pertama Kontribusi Tetap sebesar Rp450.000.000,00 setiap bulan, dibayar
      paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya.
  b. Pasal 3 poin 2 : Apabila terjadi keterlambatan pelaksanaan pembayaran tetap
      sebagaimana tersebut pada ayat 1 pasal ini, maka Pihak Kedua dikenakan denda
      sebesar 1 0/00 per hari dari tunggakan tertunggak, maksimal Rp250.000 per hari.
3. Keputusan Presiden RI No.4 tahun 1984 tentang Badan Pengelola Gelanggang
   Olahraga Senayan antara lain menyebutkan bahwa Badan Pengelola mempunyai
   tugas untuk mengurus dan memelihara semua tanah dan bangunan dengan sebaik-
   baiknya sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan selama-
   lamanya bagi kepentingan Negara dan masyarakat atas dasar kemampuan sendiri.


Hal tersebut mengakibatkan:
1. Terdapat pengeluaran untuk pembayaran honor Petugas Jalur/baju Kuning dalam
   rangka perjanjian pengelolaan parkir dengan PT SAS sebesar Rp398.152.500,00
   yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan.
2. Terdapat kekurangan penerimaan pendapatan parkir dari PT SAS minimal sebesar
   Rp1.077.624.873,60 (Rp320.000.000,00 + Rp757.624.873,60), belum termasuk
   biaya perbaikan/penggantian fasilitas yang rusak.
3. Terdapat kekurangan penerimaan dari pendapatan parkir dari PT PP sebesar
   Rp1.500.000.000,00.
4. Terdapat denda kepada PT PP sebesar Rp54.750.000,00 yang belum dipungut.




Hal tersebut terjadi karena:
1. Adanya itikad tidak baik dari PT SAS dan PT PP untuk menghindar dari
   kewajibannya sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerjasama.
2. Kelalaian dari para pengambil kebijakan di jajaran DPGBK untuk mengambil
   keputusan tanpa mengacu pada perjanjian yang berlaku ataupun berkoordinasi
   dengan staf pelaksana.
       3. DPGBK kurang intensif dalam melakukan penagihan atas pendapatan yang
           tertunggak.


       Atas hal tersebut pihak BPGBK menjelaskan sebagai berikut:
        1. Tidak sependapat dengan temuan BPK-RI mengenai pengeluaran sebesar
           Rp398.152.500,00 yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan karena telah dicapai
           kesepakatan antara DPGBK dan PT SAS sesuai Berita Acara kesepakatan tanggal
           25 Oktober 2004 bahwa DPGBK membayar sebesar 50% x Rp796.305.000,00 =
           Rp398.152.500,00 dan persoalan dianggap selesai.
        2. Mengakui terdapat kekurangan penerimaan dari pendapatan parkir sebesar
           Rp1.500.000.000,00 dan PT Putraja telah menyelesaikan sebesar Rp900.000.000,00
           sehingga      yang   belum   diselesaikan   Rp600.000.000,00.   Kemudian   sebesar
           Rp320.000.000,00 sudah termasuk pada permasalahan butir 1 dan kontribusi
           variabel sebesar Rp757.624.873,60 menurut DPGBK yang harus diterima adalah
           sebesar Rp293.520.772,65.
        3. Mengakui bahwa terdapat denda sd tanggal 15 Juni 2005 sebesar Rp194.250.000,00
           yang belum dipungut dan telah mengirimkan Surat Tagihan kepada PT Putraja
           No.B-072/Dir.Ops/IX/2005 tanggal 13 September 2005.

   Mengenai tanggapan DPGBK butir 1, BPK-RI berpendapat bahwa permasalahannya adalah
   perjanjian penyelesaian kerjasama dengan PT SAS yang mengharuskan DPGBK ikut
   menanggung biaya petugas jalur/baju kuning sebesar Rp398.152.500,00 adalah bertentangan
   dengan perjanjian awal dan merugikan DPGBK. Meskipun perjanjian penyelesaian
   kerjasama tersebut sah menurut hukum, tetapi dari sisi akuntabilitas keuangan tidak bisa
   dipertanggungjawabkan.

   Sehubungan dengan hal tersebut BPK-RI menyarankan agar BPGBK menarik kembali
   pengeluaran sebesar Rp398.152.500,00, menarik kekurangan penerimaan dari pendapatan
   parkir sebesar Rp1.500.000.000,00 (telah diselesaikan sebesar Rp900.000.000,00), dan
   denda minimum sebesar Rp54.750.000,00 serta bukti setor disampaikan kepada BPK-RI.

2. Penyimpangan terhadap kriteria/Peraturan yang telah ditetapkan.
   2.1 Pemberian Bantuan Sebesar Rp248.233.900,92 Tidak Dilandasi Dengan Aturan
       Yang Tepat
       Berdasarkan Keputusan Menteri/Sekretaris Negara RI selaku Ketua Badan Pengelola
       Senayan No.1/K/BP-SENAYAN/1992 tanggal 9 Maret 1992, Yayasan Karya Bhakti
       Rukun Ibu Ampera (RIA) Pembangunan telah mendapatkan ijin pemanfaatan sebagian
tanah seluas + 111.600 m2 di Komplek Gelora Bung Karno Senayan untuk Proyek Play
Ground Taman Ria Remaja Senayan. Dalam penyerahan lahan seluas + 111.600 m2
tersebut tidak ada kewajiban apapun dari Yayasan Karya Bhakti RIA Pembangunan
(YKBRP) kepada BPGBK, sehingga atas penyerahan lahan tersebut BPGBK tidak
memperoleh pendapatan apapun. Untuk lebih memanfaatkan tanah dan pelaksanaan
operasional Taman Ria Remaja Senayan, Yayasan Karya Bhakti RIA Pembangunan
(YKBRP) mengadakan kerjasama dengan PT Ariobimo Laguna Perkasa (ALP) dan PT
Mitra Indotama Karsajaya (MIK).
Dalam hal ini Tim Pemeriksa membahas tentang perjanjian antara YKBRP dengan PT
MIK dalam pengelolaan Pulau Dua Restaurant dan pengalihan kerjasama kepada
BPGBK.
Perjanjian antara YKBRP dengan PT Mitra Indotama Karsajaya (Direktur: Aminullah
Gunawan) perihal pembangunan dan pengelolaan Restoran Pulau Dua di Taman Ria
Senayan beserta fasilitas-fasilitas penunjangnya di atas tanah seluas ±2.379 m2
berdasarkan Akte Notaris Koesbiono Sarmanhudi SH, MH yang ditandatangani pada
tanggal 10 September 1996, diketahui bahwa PT MIK mempunyai kewajiban
pembayaran kepada YKBRP sebagai berikut:
1. Tahun pertama s.d kelima sebesar Rp900.000.000,00 per tahun sebelum PPh pasal
  23 atau pembagian keuntungan sebesar 7,5% per tahun dari hasil penjualan setelah
  dikurangi Pajak Pembangunan I dan potongan oleh bank untuk pembayaran melalui
  credit card.
2. Tahun keenam s.d kesepuluh sebesar Rp950.000.000,00 per tahun sebelum PPh
  pasal 23 atau pembagian keuntungan sebesar 10% per tahun dari hasil penjualan
  setelah dikurangi Pajak Pembangunan I dan potongan oleh bank untuk pembayaran
  melalui credit card.
3. Tahun kesebelas s.d kelimabelas sebesar Rp1.000.000.000,00 per tahun sebelum
  PPh pasal 23 atau pembagian keuntungan sebesar 12% per tahun dari hasil
  penjualan setelah dikurangi Pajak Pembangunan I dan potongan oleh bank untuk
  pembayaran melalui credit card.
4. Tahun kelimabelas s.d keduapuluh sebesar Rp1.050.000.000,00 per tahun sebelum
  PPh pasal 23 atau pembagian keuntungan sebesar 14% per tahun dari hasil
  penjualan setelah dikurangi Pajak Pembangunan I dan potongan oleh bank untuk
  pembayaran melalui credit card.
5. Tahun keduapuluh s.d keduapuluhdelapan sebesar Rp1.100.000.000,00 per tahun
  sebelum PPh pasal 23 atau pembagian keuntungan sebesar 16% per tahun dari hasil
     penjualan setelah dikurangi Pajak Pembangunan I dan potongan oleh bank untuk
     pembayaran melalui credit card.
Pembayaran tersebut dilakukan segera setelah tutup buku perusahaan pada setiap akhir
tahun dan setelah diaudit oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh YKBRP. Ditegaskan
juga bahwa YKBRP tidak turut menanggung atas kerugian yang timbul selama
pengelolaan. Perjanjian tersebut berlaku selama 28 tahun sejak ditandatanganinya
perjanjian.
Tim Pemeriksa tidak melakukan pemeriksaan atas realisasi pembayaran kewajiban atau
pelaksanaan perjanjian antara YKBRP dengan PT ALP dan PT MIK.
Sesuai dengan Keputusan Sekretaris Negara selaku Ketua Badan Pengelola Gelora
Bung Karno No. 64a Tahun 2004 tentang pencabutan Keputusan Mensesneg selaku
Ketua Badan Pengelola Senayan No.1/K/BP-SENAYAN/1992 tanggal 9 Maret 1992,
maka pengelolaan Taman Ria Remaja Senayan seluas + 111.600 m2 diambil alih oleh
DPGBK sejak tanggal ditetapkannya Keputusan tersebut, yaitu tanggal 8 September
2004. Berdasarkan keterangan dari DPGBK bahwa pembayaran royalti juga menjadi
beralih dari YKBRP ke DPGBK. Dalam SK juga disebutkan bahwa BPGBK memberi
bantuan kepada YKBRP untuk program kemanusiaan yang besar dan tata caranya
disesuaikan dengan UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. DPGBK ditugaskan
untuk membuat perjanjian langsung antara mitra usaha dengan BPGBK.
Berdasarkan pemeriksaan atas bukti-bukti penerimaan royalti diketahui hal-hal sebagai
berikut:
1. PT MIK telah membayarkan royalti kepada DPGBK sejak Januari 2005 sebesar
     Rp575.297.104,00 yang terdiri dari :
No         Bulan/Tahun              Nilai               PPN             Total
 1   Januari 2005                79,169,123.64       7,916,912.36    87,086,036.00
 2   Pebruari 2005               77,919,132.73       7,791,913.27    85,711,046.00
 3   Maret 2005                  91,145,644.55       9,114,564.45   100,260,209.00
 4   April s.d Juni 2005        274,763,466.37      27,476,346.63   302,239,813.00
            Jumlah              522,997,367.29      52,299,736.71   575,297,104.00

     Rincian perhitungan dasar pengenaan royalty tersebut adalah dari total penjualan
     dikurangi dengan discount dan biaya administrasi credit card tanpa memasukkan
     penerimaan lain-lain tax dan service, yaitu:
                                                                               (Dalam Rp)
        Bulan /                                                                                             Dasar Pengenaan
No                   Penjualan          Discount       Lain-lain        Tax & Service    Adm. Credit Card                       Royalti 10%
        Tahun                                                                                                   Royalti
 1         2              3                4               5                 6                  7              8=3-(4+7)             9
   1 Jan 2005         890,618,600.00     835,639.00    19,282,000.00    138,612,902.00      18,922,597.00      870,860,364.00    87,086,036.40
   2 Peb 2005         876,346,350.00     667,788.00    16,742,000.00    136,347,767.00      18,568,104.00      857,110,458.00    85,711,045.80
   3 Mar 2005       1,025,187,850.00     458,362.00    20,700,000.00    159,493,069.00      22,127,401.00    1,002,602,087.00   100,260,208.70

  4 April 2005      1,029,717,250.00    1,570,566.00   27,341,500.00    160,056,816.00      22,131,984.00    1,006,014,700.00   100,601,470.00
  5 Mei 2005        1,063,957,300.00      584,210.00   21,591,500.00    165,704,260.00      23,905,581.00    1,039,467,509.00   103,946,750.90
  6 Juni 2005         999,465,300.00    1,354,073.00   27,525,500.00    155,434,306.00      21,195,310.00      976,915,917.00    97,691,591.70

Jumlah Royalti yang diterima                                                                                                    575,297,103.50



                                 Dari data diatas diketahui bahwa pembayaran royalti tersebut telah termasuk PPN,
                                 namun belum dipotong PPh pasal 23 oleh PT MIK. Seharusnya PT MIK sebelum
                                 menyetorkan royalti tersebut memotong PPh sebesar 15% dan menyetorkannya ke
                                 Kas Negara. Dengan demikian dari jumlah pembayaran royalti Tahun 2005 (Januari
                                 s.d Juni) sebesar Rp522.967.367.29 terdapat PPh pasal 23 yang belum disetor
                                 adalah sebesar Rp78.449.605,09 (Rp522.967.367.29 x 15%). Dalam perjanjian tidak
                                 mengatur tentang PPN sehingga pembayaran royalty tersebut sudah termasuk PPN.
                                 Jika mengacu pada perjanjian BOT lainnya yang juga tidak mengatur tentang PPN,
                                 nilai kontribusi/kompensasi yang dibayarkan pada umumnya belum termasuk PPN
                                 sehingga mitra usaha diharuskan membayar lagi untuk PPN. Dengan demikian
                                 terdapat perlakuan yang tidak konsisten dalam pemungutan PPN kepada mitra
                                 usaha. PPN tersebut dipungut oleh DPGBK sebagai wajib pungut dan kemudian
                                 menyetorkannya ke Kas Negara.
                                 Laporan keuangan yang disampaikan oleh PT MIK untuk melaporkan hasil
                                 penjualan adalah berupa rekapitulasi penjualan per hari dalam satu bulan, bukan
                                 laporan keuangan yang telah diaudit sebagaimana dimaksud dalam perjanjian,
                                 sehingga nilai penjualan tersebut tidak dapat diyakini kebenarannya.
                           2. Dari total penerimaan royalti bulan Januari s.d Juni 2005 sebesar Rp575.297.103,50
                                 yang     diberikan      oleh      PT     MIK       kepada        DPGBK,         diantaranya       sebesar
                                 Rp248.233.900,92 (Rp79.169.123,64 + Rp77.919.132,73 + Rp91.145.644,55), yaitu
                                 royalti bulan Januari sd Maret 2005 setelah dikurangi PPN, telah diserahkan kepada
                                 YKBRP oleh DPGBK sebagai bantuan sesuai Berita Acara Penyerahan Bantuan
                                 tanggal 11 Mei 2005. Besarnya bantuan tersebut diberikan berdasarkan kesepakatan
                                 lisan antara DPGBK dengan YKBRP sesuai dengan surat YKBRP kepada DPGBK
                                 tanggal 9 Maret 2005, tetapi belum ada kebijakan secara tertulis dari BPGBK
                                 maupun DPGBK yang mengatur tentang tata cara dan besarnya bantuan. Dalam
                                 Berita Acara disebutkan bahwa pemberian bantuan dari BPGBK kepada YKBRP
   berdasarkan SK Sekretaris Negara selaku Ketua Badan Pengelola Gelora Bung
   Karno No. 64a Tahun 2004.
   Dalam penyerahan tersebut belum dilakukan perhitungan PPh pasal 23 sehingga
   dalam bantuan yang diserahkan kepada YKBRP masih terhutang PPh pasal 23
   sebesar Rp37.235085,14.


Hal tersebut tidak sesuai dengan:
1. Surat Perjanjian No. 2 tanggal 10 September 1996 tentang Pembangunan,
   Pengelolaan/ Pengusahaan Atas Restoran Pulau Dua di Taman Ria Senayan:
   pasal 7.2 : Pembayaran imbalan atau bagian keuntungan yang menjadi hak Pihak
   Pertama (bagian keuntungan dapat diperoleh terhitung sejak serah terima
   pengelolaan/pengusahaan Proyek siap dioperasikan) yang besarnya telah ditentukan
   dalam butir 1 dilakukan segera setelah ditutupnya buku perusahaan pada setiap
   akhir tahun dan telah selesai diaudit oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Pihak
   Pertama atas perhitungan laba/rugi hasil pengelolaan.
2. Keputusan Sekretaris Negara selaku Ketua Badan Pengelola Gelora Bung Karno No.
   64a Tahun 2004 tentang pencabutan Keputusan Mensesneg selaku Ketua Badan
   Pengelola Senayan No.1/K/BP-SENAYAN/1992 tanggal 9 Maret 1992.




Hal tersebut mengakibatkan:
1. Negara berpotensi kehilangan penerimaan dari pajak sebesar Rp78.449.605,09
   (Rp522.967.367.29 x 15%).
2. Pemberian bantuan sebesar Rp248.233.900,92 tidak dilandasi dengan aturan yang
   jelas, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan.


Hal tersebut terjadi karena:
1. Kekurangpahaman petugas yang menangani masalah perpajakan mengenai
   penentuan objek pajak.
2. Kelalaian pengambil kebijakan di jajaran DPGBK untuk memberikan bantuan
   sebelum adanya persetujuan atau kebijakan tertulis dari Ketua BPGBK.


Atas hal tersebut pihak DPGBK menjelaskan sebagai berikut:
1. Mengakui terjadi kesalahan dalam perhitungan pajak dan akan segera memungut
   dan menyetorkan PPh Ps.23 sebesar Rp78.449.605,09
   2. Tidak sependapat dengan temuan BPK-RI mengenai pemberian bantuan sebesar
         Rp248.233.900,92 tidak dilandasi dengan aturan yang jelas, karena hal tersebut
         tidak melanggar ketentuan Undang-undang No.16 tahun 2001 tentang Yayasan
         tanggal 6 Agustus 2001 dan telah mendapatkan persetujuan Mensesneg selaku
         Ketua BPGBK No.M-01/Set.BPGBK/02/2005 tanggal 1 Februari 2005 perihal
         persetujuan untuk membantu Yayasan RIA Pembangunan.


   Sehubungan dengan hal tersebut BPK-RI menyarankan agar BPGBK segera memungut
   dari PT MIK dan menyetorkan PPh Ps.23 sebesar Rp78.449.605,09. Mengenai
   pemberian bantuan kepada YKBRP agar BPGBK segera membuat Perjanjian dengan
   YKBRP mengenai dasar perhitungan jumlah bantuan, tata cara pemberian, periode
   waktu dan pertanggungjawabannya.


2.2 PT     Ariobimo     Laguna     Perkasa    Belum    Membayar      Royalti    Sebesar
   Rp350.000.000,00 kepada BPGBK
   Berdasarkan Keputusan Menteri/Sekretaris Negara RI selaku Ketua Badan Pengelola
   Gelora Senayan No.1/K/BP-SENAYAN/1992 tanggal 9 Maret 1992 memberikan ijin
   kepada Yayasan Karya Bhakti Rukun Ibu Ampera (RIA) Pembangunan untuk
   memanfaatkan sebagian tanah seluas + 111.600 m2 di Komplek Gelora Bung Karno
   Senayan sebagai Proyek Play Ground Taman Ria Remaja. Untuk pelaksanaan
   operasional Taman Ria Remaja Senayan, Yayasan Karya Bhakti RIA Pembangunan
   (YKBRP) mengadakan kerjasama dengan PT Ariobimo Laguna Perkasa. Dalam
   pelaksanaan kerjasama antara YKBRP dengan PT Ariobimo Laguna Perkasa (PT ALP)
   diketahui hal-hal sebagai berikut:
   1. Perjanjian antara PT ALP dengan YKBRP dalam pembangunan dan pengelolaan
         Proyek Play Ground dan Restoran meliputi Play Ground, Restoran, Café, Toko
         Cinderamata dan usaha-usaha lain di Taman Ria Senayan berdasarkan Akta Notaris
         Koesbiono Sarmanhadi, SH, MH No.35 tanggal 19 April 1995 dan addendum
         Perjanjian Kerja sama dengan Akta Notaris No.2 tanggal 5 Mei 1997. Jangka waktu
         perjanjian selama 30 tahun diatas tanah darat seluas + 46.000 m2. PT APL
         berkewajiban membayar kontribusi kepada YKBRP sebagai berikut (sesuai dengan
         addendum perjanjian):
         a. Kompensasi Awal
            − Jaminan Rp250.000.000,00 dalam bentuk uang tunai atau garansi bank
            − Sumbangan Rp500.000.000,00
     − Imbalan masa konstruksi/pembangunan Rp500.000.000,00
  b. Kontribusi Tahunan
     − Tahun pertama s.d keenam sebesar US$367.586 per tahun
     − Tahun ketujuh s.d kesepuluh sebesar US$426.380 per tahun
     − Tahun kesebelas s.d kelimabelas sebesar US$527.073 per tahun
     − Tahun keenambelas s.d keduapuluhsatu sebesar US$658.841 per tahun
     − Tahun keduapuluhdua s.d ketigapuluh sebesar US$758.841 per tahun.
    Pembayaran kontribusi tahunan tersebut dimulai sejak tanggal 19 April 1995,
    sehingga pembayaran pertama dilakukan selambat-lambatnya 12 bulan sejak
    serah terima pengelolaan/pengusahaan proyek siap.
    Disebutkan pula bahwa YKBRP tidak turut menanggung atas kerugian yang
    timbul selama pengelolaan/pengusahaan.
2. Dari pemeriksaan dokumen diketahui bahwa masa pengelolaan/pengusahaan
  dimulai terhitung sejak tanggal 17 Juli 1997, sehingga pembayaran kontribusi akan
  dilakukan setiap tanggal 17 Juli.
3. Dalam melaksanakan pengelolaan Taman Ria Senayan, PT ALP mengadakan
  kerjasama dengan PT Armo Cipta Intersarana (PT ACI) yang dituangkan dalam
  Surat Perjanjian No. 020/ALP-ACI/1996 tanggal 15 Januari 1996 dengan
  persetujuan YKBRP-Taman Ria tanggal 28 Maret 1996. Dalam 5 (lima) tahun
  pertama masa pengelolaan proyek, PT ALP akan memperoleh pendapatan sebesar
  60% dari laba bersih yang dihasilkan di luar service charge setelah dikurangi pajak-
  pajak yang berkaitan dengan transaksi, baik yang terjadi antara PT ALP dengan PT
  ACI maupun antara PT ACI dengan pengunjung/penyewa didalam proyek. Terdapat
  hubungan kekerabatan antara pemilik modal PT ALP dan PT ACI, yaitu sebagai
  suami istri sebagai berikut:
   a. Pemilik modal PT ALP terdiri dari:
      − PT     Ariobimo     Perkasa   memiliki    22.800    lembar    saham    senilai
         Rp22.800.000.000,00
      − Inggrid Mutiara Sharif Sutardjo memiliki 1.200 lembar saham senilai
         Rp1.200.000.000,00
   b. Pemilik modal PT ACI terdiri dari:
      − PT ALP memiliki 9.900 lembar saham senilai Rp9.900.000.000,00.
      − Sharif Sutardjo memiliki 1.100 lembar saham senilai Rp1.100.000.000,00.
4. Pada masa berjalan, kontribusi tahunan, baik besarnya maupun tata cara
  pembayarannya, diubah menjadi mata uang rupiah sesuai dengan Akte Kesepakatan
   Bersama antara YKBRP dengan PT ALP yang ditandatangani pada tanggal 18
   Nopember 1999 sehingga menjadi sebagai berikut:
   a. Pembayaran royalti untuk periode tahun 2000 (17 Juli 1999 s.d Desember 2000)
      ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 dan wajib dibayar paling lambat akhir
      Desember 2000.
   b. Pembayaran royalti untuk periode tahun 2001 (Januari s.d. Desember 2001) dan
      periode tahun 2002 (Januari s.d. Desember 2002) ditetapkan sebesar
      Rp500.000.000,00 per tahun atau sharing sebesar 5% per tahun dari penghasilan
      kotor, dihitung mana yang lebih besar dan dibayar setiap akhir bulan.
   c. Pembayaran royalti untuk periode tahun 2003 (Januari s.d. Desember 2003),
      periode tahun 2004 (Jan s.d. Des 2004) dan periode tahun 2005 (Januari s.d.
      Desember 2005) ditetapkan sebesar Rp700.000.000,00 per tahun atau sharing
      sebesar 5% per tahun dari penghasilan kotor, dihitung mana yang lebih besar dan
      dibayar setiap akhir bulan.
   d. Pembayaran royalti untuk periode tahun 2006 sampai dengan 2027 akan ditinjau
      kembali di kemudian hari.
   Disepakati pula bahwa sisa pembayaran royalti untuk periode tahun 1998 (17 Juli
   1997 sd 17 Juli 1998) sebesar Rp200.000.000,00 dan untuk periode tahun 1999 (17
   Juli 1998 sd 17 Juli 1999) dihapuskan. Alasan perubahan tersebut adalah adanya
   krisis moneter dan politik yang berkepanjangan.
5. Imbalan/Royalti yang telah dibayarkan PT ALP kepada YKBRP sampai dengan
   tahun 1999 adalah sebesar Rp800.000.000,00 yang terdiri dari:
   a. Sumbangan selama masa konstruksi sebesar Rp500.000.000,00 yang dibayar
      tanggal 19 April 1995
   b. Royalti tahun 1997/1998 sebesar Rp300.000.000,00 yang dibayarkan tanggal 19
      April 1999.
Dari data diatas menunjukkan bahwa PT ALP selama ini kurang tertib dalam
melakukan pembayaran kompensasi dan kontribusi dan cenderung untuk selalu
menghindar dari kewajiban-kewajibannya kepada YKBRP, yaitu :
1. Kurang membayar kompensasi awal sebesar Rp500.000.000,00, dan
2. Royalti untuk tahun 1997/1998 yang seharusnya dibayar pada tanggal 17 Juli 1998
   sebesar US$367.586 (sesuai dengan addendum tanggal 5 Mei 1997), ternyata baru
   dibayar pada tanggal 19 April 1999 dan hanya sebesar Rp300.000.000,00.
Tim Pemeriksa tidak memperoleh data pembayaran kontribusi/royalti PT ALP kepada
YKBRP sesudah tahun 1999. Tim Pemeriksa juga tidak memeriksa pelaksanaan
perjanjian antara PT ALP dan YKBRP.
Perubahan tentang besarnya dan tata cara pembayaran royalti tersebut di atas sangat
merugikan pendapatan YKBRP dan jika diadopsi oleh BPGBK akan sangat merugikan
BPGBK. Jika dibandingkan dengan royalti yang dibayarkan oleh PT Mitra Indotama
Karsajaya (PT MIK), dimana tanah yang dikelola PT ALP jauh lebih luas dengan
lokasi yang sama, seharusnya kontribusi PT ALP lebih besar.
Untuk itu BPGBK melalui Tim Peninjauan Ulang Perjanjian Kerjasama (TPUPK)
mengadakan pengkajian ulang mengenai kontribusi dari PT ALP pada awal tahun 2002
dan diajukan saran draft perjanjian yang telah diparaf oleh Tim TPUPK dan wakil PT
ALP dengan kondisi:
1. Tahun 2002 minimal sebesar Rp558.000.000,00 atau 5% dari total pendapatan
   Taman Ria Senayan setelah dipotong pajak final (pajak tontonan dan pajak sewa
   bangunan), mana yang lebih besar.
2. Tahun 2003 minimal sebesar Rp700.000.000,00 atau 5% dari total pendapatan
   Taman Ria Senayan setelah dipotong pajak final (pajak tontonan dan pajak sewa
   bangunan), mana yang lebih besar.
3. Tahun 2004 minimal sebesar Rp770.000.000,00 atau 5% dari total pendapatan
   Taman Ria Senayan setelah dipotong pajak final (pajak tontonan dan pajak sewa
   bangunan), mana yang lebih besar.
4. Tahun 2005 minimal sebesar Rp847.000.000,00 atau 5% dari total pendapatan
   Taman Ria Senayan setelah dipotong pajak final (pajak tontonan dan pajak sewa
   bangunan), mana yang lebih besar.
5. Tahun 2006 sd 2007 adalah:
   a. 5% dari total pendapatan Taman Ria Senayan setelah dipotong pajak final (pajak
      tontonan dan pajak sewa bangunan)
   b. atau minimum royalti yang akan naik setiap tahun sebesar 10%, mana yang lebih
      besar.
Pembayaran dilakukan paling lambat 180 hari setelah akhir tahun sesuai hasil audit dari
auditor independen yang disetujui kedua belah pihak (atas biaya ALP).
Draft perjanjian tersebut sampai saat ini belum mendapat keputusan dari Ketua
BPGBK.
Penentuan besarnya kontribusi tersebut kurang menguntungkan bagi BPGBK apabila
dibandingkan dengan PT MIK dimana untuk tahun 2005 royalti dari PT MIK minimal
adalah sebesar Rp950.000.000,00 sebelum PPh pasal 23 atau pembagian keuntungan
sebesar 10% dari hasil penjualan setelah dikurangi Pajak Pembangunan I dan potongan
oleh bank untuk pembayaran melalui credit card.
Dengan dikembalikannya pengelolaan Taman Ria Senayan kepada BPGBK sesuai
Surat Keputusan No. SKEP.023/Ketua/YKBRP/XII/2004 tanggal 22 Desember 2004.
maka secara otomatis perjanjian kerjasama antara YKBRP dengan PT ALP terhenti.
Pada tanggal 2 Nopember 2004 DPGBK mengirimkan Surat kepada PT ALP dengan
Surat No. B.205/KADIR/XI/2004 untuk membahas masalah tindak lanjut dari SK
Menteri Sekretaris Negara selaku Ketua BPGBK No. 64a tahun 2004.
Pada tanggal 9 Maret 2005 PT ALP membuat surat kepada BPGBK dengan No.
Let/Dir/III/036/2005 perihal Permohonan Surat Pemberitahuan Pengalihan Perjanjian
dimana PT ALP meminta agar BPGBK mengeluarkan Surat Pemberitahuan tentang
pengalihan kerjasama antara PT ALP dengan YKBRP kepada BPGBK dan bahwa
masa hak pengelolaan lahan adalah sampai dengan tahun 2027. BPGBK menjawab
surat tersebut dengan Surat No. B-015/DIRUM/III/2005 tanggal 10 Maret 2005 yang
isinya meminta agar PT ALP tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat merubah
bangunan-bangunan yang ada maupun pengikatan kerja sama dengan pihak ketiga
untuk jangka waktu panjang.
Namun kenyataan di lapangan saat ini, diketahui bahwa PT ALP telah mengadakan
ikatan dengan pihak ketiga dan telah melakukan pembongkaran terhadap bangunan-
bangunan yang telah ada sebelumnya. Perlu diinformasikan bahwa bangunan-bangunan
yang berada di Taman Ria adalah milik PT ALP. Terhadap hal tersebut diatas BPGBK
sampai saat ini belum mengadakan penegoran dan membuat ikatan perjanjian secara
langsung dengan PT ALP.
Dari hasil pemeriksaan dokumen atas penerimaan royalti diketahui bahwa sampai saat
ini belum ada penerimaan royalti dari PT ALP untuk periode tahun 2005 sebesar
Rp700.000.000,00 yang seharusnya dibayar tiap akhir bulan (berdasarkan Akte
Kesepakatan Bersama tanggal 18 Nopember 1999). Dengan demikian terdapat
kekurangan penerimaan dari PT ALP untuk bulan Januari sd Juni 2005 minimal
sebesar Rp350.000.000 (Rp700.000.000,00 / 12 bulan x 6 bulan).


Hal tersebut tidak sesuai dengan:
1. Keputusan Sekretaris Negara selaku Ketua Badan Pengelola Gelora Bung Karno
   No. 64a Tahun 2004 tentang pencabutan Keputusan Mensesneg selaku Ketua Badan
   Pengelola Senayan No.1/K/BP-SENAYAN/1992 tanggal 9 Maret 1992.
   2. Akte Kesepakatan Bersama antara YKBRP dengan PT ALP tanggal 18 Nopember
      1999 yang antara lain menyebutkan bahwa pembayaran royalti untuk periode tahun
      2005 (Januari sd Desember 2005) ditetapkan sebesar Rp700.000.000,00 per tahun
      atau sharing sebesar 5% per tahun dari penghasilan kotor, dihitung mana yang lebih
      besar dan dibayar setiap akhir bulan.


   Hal tersebut mengakibatkan BPGBK berpotensi kehilangan penerimaan minimal
   sebesar Rp350.000.000,00.


   Hal tersebut terjadi karena:
   1. Adanya itikad tidak baik dari PT ALP untuk menghindar dari kewajibannya.
   2. DPGBK bersikap tidak tegas dalam upaya mengamankan hak-hak BPGBK terkait
   dengan pengelolaan aset oleh PT ALP.
   Pihak BPGBK mengakui bahwa PT ALP belum membayar kewajibannya dan BPGBK
   akan melakukan penagihan terhadap PT ALP sebesar Rp350.000.000,00.
   Sehubungan dengan hal tersebut BPK-RI menyarankan agar BPGBK segera menagih
   penerimaan royalti minimal sebesar Rp350.000.000,00 dari PT ALP serta bukti setor
   disampaikan kepada BPK-RI dan meninjau kembali kerja sama pengelolaan yang di
   lakukan oleh PT ALP dengan PT ACI serta memutuskan apakah kerja sama BPGBK
   dengan PT ALP akan dilaksanakan atau diputuskan.


2.3 Perjanjian Sewa Menyewa Tanah untuk Jalur Jalan Kendaraan Masuk/ Keluar
   Hotel Hilton Oleh PT IB Tidak Diperpanjang namun Masih Tetap Dipakai Dan
   Tidak    Dibayar      Sewa     Sehingga    Merugikan     Pihak    DPGBK       Senilai
   Rp2.147.472.000,00
   Tahun 1990 disepakati perjanjian sewa menyewa tanah antara BPGBK dan PT
   Indobuildco mengenai penggunaan sebagian tanah di wilayah HPL No.1/Gelora untuk
   dipakai jalur jalan kendaraan masuk/keluar Hotel Hilton. Tanah tersebut terletak di
   perbatasan antara komplek Senayan dengan komplek Hotel Hilton (gambar terlampir)
   berdasarkan surat perjanjian No. 037/Kadir/VII/1990, tanggal 24 Agustus 1990.
   Perjanjian sewa menyewa berlaku 10 tahun, yaitu terhitung sejak tanggal 1 Juli 1990
   sampai dengan 30 Juni 2000, dan pihak penyewa          (PT Indobuildco) berkewajiban
   membayar uang sewa sebesar Rp 3000,00/m2/bulan atas tanah seluas 9.654 m2 atau
   sebesar Rp 347.544.000,00/tahun.
Untuk tahun pertama uang sewa dibayar sekaligus pada saat perjanjian ditandatangani,
dan kemudian untuk setiap tahun selanjutnya dibayar dimuka pada bulan Juli.


Pada tanggal 1 Juli 1993 Perjanjian sewa-menyewa tanah diaddendum, yaitu atas
perubahan luas tanah yang disewa yaitu dari seluas 9.654 m2 menjadi seluas 9.942 m2,
sehingga besar uang sewa menjadi Rp 357.912.000,00 tiap tahun, yang berlaku sejak
tanggal 1 Juli 1993 sampai dengan 30 Juni 2000 dan sesuai bukti kuitansi pembayaran
transaksi dilakukan pada tanggal 7 Juli 1999 sebesar Rp393.703.200,00 (termasuk PPN
10%).
PT Indobuildco (IB) menyewa tanah dari DPGBK karena perlu untuk dipakai jalan
keluar-masuk dan tempat parkir kendaraan, karena PT IB merasa bahwa tanah tersebut
adalah milik DPGBK dan berada di luar HGB No. 26 dan HGB No. 27 yaitu tanah
GBK yang dikelola/dikuasai oleh PT IB, sehingga perlu menyewa tanah dari DPGBK.
Pengakuan PT IB bahwa tanah itu adalah milik DPGBK sebagaimana surat PT IB
kepada DPGBK No. 139/PTI/MPU/XII/1992 tanggal 23 Desember 1992 tentang
permohonan ijin penggunaan lahan untuk memasang tiang bendera berkenaan dengan
alasan melakukan addendum atas perjanjian sewa menyewa tanah.
Sejak berakhirnya perjanjian sewa tanah tanggal 30 Juni 2000, perjanjian sewa tersebut
tidak pernah diperbaharui/diperpanjang lagi baik oleh pihak PT IB maupun pihak
DPGBK, dengan alasan karena pihak PT IB merasa bahwa tanah atau tanah tersebut
adalah termasuk dari bagian Hak Guna Bangunan (HGB) yang mereka punyai.
Menurut penjelasan dari pihak DPGBK secara fisik jalur jalan tersebut masih
dimanfaatkan atau dipergunakan oleh PT IB untuk kepentingan dan kelancaran keluar
masuk ke Hotel Hilton.
Berdasarkan penelitian lebih lanjut atas dokumen yang ada diketahui bahwa masa
berlaku HGB atas nama PT IB tertanggal 3 Agustus 1972 yakni HGB No. 26/Gelora
dengan luas tanah 57.120 m2 dan HGB No. 27/Gelora dengan luas 85.880 m2 atau luas
keseluruhan 143.000 m2 adalah sampai dengan 4 Maret 2003. Tanpa sepengetahuan
dan persetujuan pihak BPGBK, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
telah menyetujui perpanjangan HGB No. 26 dan HGB No. 27 dengan Keputusan No.
017/11-550.2-09.01-2002 tanggal 13 Juni 2002 untuk HGB No. 27/Gelora seluas
83.666 m2 dan SK No. 016/10-550.2-09.01-2002 tanggal 13 Juni 2002 untuk HGB No.
26/Gelora seluas 53.709 m2 atau luas keseluruhan 137.375 m2. Dalam HGB
perpanjangan tersebut tercatat bahwa tanah yang digunakan oleh PT. Indobuildco telah
berkurang seluas 5.625 m2 dari HGB semula karena ada pemotongan tanah untuk
pembangunan         jalan   Tol   Semanggi   –    Grogol   yaitu    berdasarkan    surat
penyerahan/pelepasan hak tertanggal 30 Maret 1985 dengan rincian pemotongan
sebagai berikut :
          HGB                 Luas semula        Pemotongan        Luas sekarang
   No. 26/Gelora                 57.120 M2           3.411 M2          53.709 M2
   No. 27/Gelora                 85.880 M2           2.214 M2          83.666 M2
   Jumlah luas :                143.000 M2           5.625 M2         137.375 M2
Atas pemotongan tanah HGB untuk keperluan jalan tol tersebut PT IB telah
mendapatkan ganti rugi dari pemerintah (nilai ganti rugi belum didapatkan). Alasan PT
IB bahwa tanah yang dipakai untuk jalan dan tempat kendaraan adalah merupakan
bagian dari tanah HGB PT IB sehingga tidak mau memperbaharui/memperpanjang
perjanjian sewa tanah dengan pihak DPGBK adalah tidak mempunyai dasar hak.
Sebelum HGB No.26 dan No.27 tersebut diperpanjang, PT IB mengakui bahwa tanah
yang menjadi obyek sewa menyewa tanah adalah milik DPGBK, namun setelah HGB
No.26 dan No.27 diperpanjang masa berlakunya dan luasnya telah berkurang karena
ada pemotongan untuk pembangunan Jalan Tol Semanggi – Grogol, PT IB mengklaim
bahwa tanah yang dikeluarkan untuk jalan keluar/masuk Hotel Hilton adalah miliknya.
Seharusnya pihak DPGBK secara tegas menentukan sikap mengenai pemakaian tanah
tersebut, karena tidak ada permohonan perpanjangan perjanjian secara tertulis dari PT
IB kepada DPGBK, dan apabila diperpanjang harus dikenakan biaya sewa, sesuai
bunyi perjanjian sebagai berikut :
1. Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan apabila pihak kedua (PT IB) bermaksud akan
   memperpanjang perjanjian harus mengajukan permohonan tertulis             selambat-
   lambatnya 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya perjanjian ini;
2. Pasal 4 ayat (3) yang menyatakan apabila setelah jangka waktu perjanjian ini
   berakhir pihak pertama (BPGBK) tidak bermaksud memperpanjang berlakunya, ia
   wajib memberitahukan pada pihak kedua paling lambat 6 (enam) bulan sebelum
   perjanjian ini berakhir.
Dengan tidak adanya keputusan yang tegas dari pihak BPGBK/DPGBK mengenai
pemakaian tanah jalur jalan tersebut telah mengakibatkan kerugian atas penerimaan
Negara cq. BPGBK sebesar Rp2.147.472.000,00 (dengan mengacu pada tarif lama per
tahun Rp357.912.000,00 X 6 tahun), dan lebih jauh BPGBK akan kehilangan tanah
yang dipakai jalan keluar-masuk Hotel Hilton seluas 9.942 m2 atau senilai
Rp140.146.585.000,00 (NJOP Tahun 2002).
Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya usaha atau keputusan yang tegas
dari pihak BPGBK/DPGBK, untuk menyelesaikan sengketa ini secara tuntas.
   Pihak BPGBK mengakui hal tersebut dan akan melakukan penagihan serta peringatan
   terakhir kepada PT IB. Apabila PT IB tetap tidak memperlihatkan itikad baik maka
   BPGBK akan menutup jalur jalan yang dimaksud.


   Sehubungan dengan hal tersebut BPK-RI menyarankan agar BPGBK segera menarik
   sewa pemakaian jalan yang tertunggak dari Tahun 2001 sampai sekarang sebesar
   Rp2.147.472.000,00 dari PT IB dan memperbaharui perjanjian sewa-menyewa.
   Apabila tetap tidak memperlihatkan itikad baik, agar BPGBK segera mengambil
   tindakan tegas dan kalau perlu diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum.
2.4 PT Mulia Intan Lestari Belum Melunasi Kewajiban Kepada BPGBK Sebesar Rp
   4.500.000.000,00 dan Kurang Membayar Pajak Sebesar Rp347.813.238,00.
   Badan Pengelola Gelora Bung Karno (BPGBK) mengadakan perjanjian kerja sama
   dengan PT Mulia Intan Lestari (PT MIL) dalam hal pembangunan dan pengelolaan
   hotel berbintang lima (Hotel Mulia) beserta prasarana-prasarana pendukungnya di atas
   lahan seluas 4 (empat) hektar. Pemegang saham PT MIL sebagaimana tertuang dalam
   Laporan Keuangan Audited 31 Desember 2003 terdiri dari Castilla International
   Corporation (99,10%), PT Mulia Kreasi Indah (0,72%), PT Sari Buanamegah (0,18%).
   Jangka waktu perjanjian adalah 30 tahun sejak perjanjian ditandatangani, yaitu tanggal
   25 Juni 2001, dan akan diperpanjang secara otomatis selama 20 tahun, sehingga total
   jangka waktunya adalah 50 tahun. Sebagaimana telah diungkapkan dalam Laporan
   Hasil Pemeriksaan BPK terdahulu (Nomor: 13/S/V-XIII.3/4/2004 tanggal 6 April
   2004), penggunaan lahan tersebut berasal dari perjanjian pengalihan hak dan kewajiban
   PT Jakarta Country Club (PT JCC) kepada PT MIL karena sebelumnya yang berhak
   mengelola lahan tersebut adalah PT JCC sesuai dengan perjanjian antara BPGBK
   dengan PT JCC pada tanggal 14 April 1990. Dalam Perjanjian pengalihan aset tersebut
   PT MIL berkewajiban membayar sebesar Rp18.000.000.000,00 kepada PT JCC yang
   akan digunakan untuk melunasi semua kewajiban sebagaimana tertuang dalam laporan
   keuangan PT JCC. Pada saat perjanjian pengalihan pengelolaan aset dilaksanakan PT
   JCC masih memiliki kewajiban kepada BPGBK sebesar Rp4.500.000.000,00, yaitu
   kewajiban untuk membayar kekurangan kompensasi awal PT JCC kepada BPGBK.
   Dari perjanjian dengan PT JCC BPGBK berhak memperoleh kompensasi sebagai
   berikut:
   1. Uang tunai sebesar Rp2.000.000.000,00
   2. Royalti sebesar Rp90.000.000,00 per tahun
3. Menyediakan dana sebesar Rp4.250.000.000,00 untuk biaya pembangunan
   lapangan tembak, lapangan parkir, pusat dagang kaki lima dan fasilitas-fasilitas
   penunjang lainnya yang wajib dibangun oleh PT JCC.
Kenyataannya PT JCC lalai melaksanakan kewajiban keuangan yang harus disetor
kepada   BPGBK,     yaitu   dari   seluruh   kewajiban   senilai   Rp6.250.000.000,00
(Rp2.000.000.000,00 + Rp4.250.000.000,00) baru disetor sebesar Rp1.750.000.000,00.
Menurut pendapat BPK kewajiban tersebut termasuk dalam kewajiban yang dimaksud
dalam perjanjian pengalihan pengelolaan aset.
Dari hasil pemeriksaan atas Laporan Posisi Dana BPGBK periode Tahun 2004 s.d Mei
2005 menunjukkan masih terdapat saldo piutang kepada PT JCC sebesar
Rp4.500.000.000,00. Dari hasil konfirmasi dengan BPGBK dijelaskan bahwa BPGBK
telah melakukan negosiasi dengan PT MIL mengenai hutang tersebut dan PT MIL
bersedia melunasinya. Namun realisasi pelunasan hutang oleh PT MIL belum ada dan
sampai saat pemeriksaan berakhir belum memperoleh berita acara atau dokumen
lainnya yang berkaitan dengan negosiasi tersebut.
Dalam perjanjian kerjasama antara BPGBK dengan PT MIL ditetapkan bahwa PT MIL
berkewajiban membayar royalti tetap tahunan sebesar Rp200.000.000,00 (untuk
periode tahun 1999 s.d 2002), Rp500.000.000,00 (untuk periode tahun 2003 s.d 2007),
dan untuk seterusnya royalti tahunan akan ditingkatkan secara otomatis setiap lima
tahun sesuai Indeks Harga Konsumen (IHK) dari Biro Pusat Statistik. Selain itu PT
MIL juga harus memberikan royalti variabel sebesar 5% dari keuntungan bersih (net
profit) yang ditentukan berdasarkan audit oleh auditor independen yang memiliki
reputasi baik. Royalti variabel tersebut dihitung pertama kali untuk tahun 2003 dan
harus dibayarkan pada bulan Juni 2004. Royalti tetap dan variabel tersebut bebas dari
segala potongan pajak, pungutan atau potongan lain apapun.
Dari hasil konfirmasi tertulis kepada PT MIL diketahui bahwa total royalti yang telah
dibayarkan kepada BPGBK sejak awal (1999) s.d Juni 2005 adalah sebesar
Rp2.300.000.000,00. Selain itu PT MIL juga telah membayar PPh pasal 23 atas royalti
tersebut sebesar Rp227.186.762,00 yang langsung disetor ke Kantor Pelayanan Pajak.
PPh pasal 23 yang dibayar oleh PT MIL seharusnya adalah sebesar Rp345.000.000,00
(15% x Rp2.300.000.000,00) sehingga masih terdapat kekurangan bayar pajak sebesar
Rp117.813.238,00. Selain itu diketahui pula bahwa PT MIL belum membayar PPN
atas royalti. Dari laporan keuangan BPGBK dan konfirmasi dengan BPGBK dijelaskan
bahwa selama ini PT MIL tidak bersedia untuk dipungut PPN atas royalti yang
dibayarkan. Sehingga terdapat PPN terhutang sebesar Rp230.000.000,00 (10% x
            Rp2.300.000.000,00). Dengan demikian terdapat pajak PPh pasal 23 dan PPN yang
            terhutang sebesar Rp347.813.238,00 (Rp117.813.238,00 + Rp230.000.000,00).
            Selama ini PT MIL belum pernah membayar royalti variabel karena selama tahun 2003
            dan 2004 Laporan Keuangan PT MIL menunjukkan kerugian yang sebagian besar
            disebabkan oleh kerugian atas selisih kurs tahun 2003 sebesar Rp385.152.674.574,00
            dan tahun 2004 sebesar Rp67.629.377.097,00. Berdasarkan laporan keuangan tahun
            2003 PT MIL yang telah diaudit oleh KAP Wisnu & Djamrud dan tahun 2004
            (unaudited), kerugian atas selisih kurs terjadi karena PT MIL memiliki aset dan
            kewajiban dalam mata uang asing (USD) yang pada akhir tahun didalam neraca
            dikonversikan ke rupiah. Kerugian tersebut adalah merupakan extraordinary item (hal-
            hal diluar kejadian biasa yang nilainya cukup besar), dan bukan merupakan kerugian
            dari kegiatan operasional hotel, sehingga BPGBK seharusnya tidak perlu dibebani oleh
            hal-hal tersebut.
            Jika membandingkan kontribusi/sharing dari PT MIL dengan mitra usaha lainnya yang
            memiliki bidang usaha sejenis, yaitu PT Lingga Hamparan Krida yang mengelola
            Wisma Atlit (Hotel Atlet Century Park), maka terdapat perbedaan yang cukup
            signifikan (untuk tahun 2004), yaitu:
No.     Mitra     Kontribusi Tetap                                 Total pembayaran kontribusi
                                        Kontribusi Variabel
       Usaha          (Rp)                                              setelah Pajak (Rp)
1.    PT LHK        150.000.000,00      12,5% dari gross revenue                  5.658.174.206,00
2.    PT MIL        500.000.000,00            5% dari net profit                    500.000.000,00
            Dari Laporan Keuangan PT LHK sebetulnya PT LHK menunjukkan kerugian, tetapi
            tetap membayar kontribusi variabel karena dasar perhitungannya adalah gross revenue,
            bukan net profit.
            Dari perbandingan data di atas jelas terlihat bahwa Perjanjian dengan PT MIL kurang
            menguntungkan atau kurang memberikan kontribusi kepada BPGBK secara maksimal.
            Sesuai dengan Hasil Evaluasi LMFEUI atas kontrak-kontrak kerjasama yang dilakukan
            BPGBK dari aspek komersial, merekomendasikan agar kerjasama BPGBK dengan PT
            MIL dirundingkan kembali dalam suatu kerjasama yang baru dengan prinsip “win-win
            solution”. Selain itu ada juga rekomendasi strategi bidang keuangan BPGBK, yaitu:
            royalti tetap yang dikenakan kepada PT MIL adalah sebesar USD100.000 per tahun
            dan royalti variabel sebesar 5% dari gross revenue.


            Hal tersebut tidak sesuai dengan:
1. Akta Perjanjian Nomor 217/LEG/2001 tanggal 25 Juni 2001 pasal 3 yang
   menyebutkan bahwa PT MIL berkewajiban membayar royalti tetap dan royalti
   variabel tiap tahun, bebas dari segala potongan pajak.
2. DPGBK selaku Pelaksana BPGBK dalam melakukan kerjasama investasi ikut
   membantu negara dalam meningkatkan penerimaan Negara melalui sektor
   perpajakan.




Hal tersebut mengakibatkan:
1. Negara berpotensi kehilangan penerimaan dari pajak sebesar Rp347.813.238,00
   (Rp117.813.238,00 + Rp230.000.000,00).
2. Penerimaan BPGBK dari kontribusi awal PT JCC yang diambil alih PT MIL
   sebesar Rp4.500.000.000,00 tertunda sejak bulan Juli tahun 2001. Apabila terhadap
   tunggakan tersebut dikenakan bunga 12% per tahun, BPGBK kehilangan
   pendapatan sebesar Rp7.080.837.120,00 (Rp4.500.000.000,00 x (1,12)4).
3. Penetapan kontribusi variabel dari PT MIL kurang menguntungkan BPGBK.


Hal tersebut terjadi karena BPGBK tidak tegas dalam melaksanakan perjanjian dengan
PT MIL serta dugaan adanya itikad tidak baik dari PT MIL untuk menghindar dari
kewajiban membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku.



Pihak BPGBK mengakui hal tersebut dan akan secepatnya menyelesaikan
permasalahan tersebut. Selain itu PT Mulia Intan Lestari bersedia membayar PPN
setelah menerima faktur pajak dari BPGBK.


Sehubungan dengan hal tersebut BPK-RI menyarankan agar BPGBK segera
menyelesaikan/menagih     piutang    kontribusi   awal      kepada   PT   MIL   sebesar
Rp4.500.000.000,00 serta memungut dari PT MIL kekurangan PPh Pasal 23 dan PPN
sebesar Rp347.813.238,00 untuk disetor ke kas negara dan bukti setor disampaikan
kepada BPK-RI. Selain itu BPGBK segera menjajaki langkah-langkah untuk meninjau
kembali perjanjian dengan PT MIL agar memberikan kontribusi kepada BPGBK secara
optimal dan menerapkan perlakuan yang sama dengan mitra usaha sejenis lainnya.
2.5 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Royalty Tetap Tidak Dibayar Sebesar
   US$86,400.00 Dan Pemanfaatan Lahan Oleh PT Sinar Kemala Intermetro Golf
   (SKIG) Menyimpang Dari Perjanjian
   BPGBK (dahulu bernama BPGS) pada tanggal 20 April 1990 mengadakan perjanjian
   kerja sama dengan PT SKIG, Jakarta, untuk mengelola sebidang tanah seluas 30 Ha
   sebagai usaha golf lengkap dengan fasilitasnya. Untuk mendapatkan hak pengelolaan
   padang golf tersebut PT SKIG harus membayar kepada BPGBK sebesar
   Rp24.500.000.000,00 dan membayar royalty tetap sebesar US$ 6,000.00 setiap bulan
   secara tertib. Jangka waktu perjanjian tersebut selama 35 tahun.


   Hasil pemeriksaan atas dokumen pelaksanaan perjanjian dan konfirmasi kepada PT
   SKIG diketahui hal –hal berikut :
   1. Kewajiban Pembayaran Royalty Tetap sebesar US$ 6,000.00 telah dibayarkan oleh
      PT SKIG setiap bulan dari Mei 1993 sampai dengan Mei 2005 secara tertib yaitu
      sebesar US$5,640.00 per bulan setelah dipotong Pajak Penghasilan sebesar
      US$360.00 (6%), sehingga secara keseluruhan sampai bulan Mei 2005 royalty yang
      diterima BPGBK adalah sebesar US$892,680.00. Atas pembayaran royalty tersebut
      ternyata tidak disertai dengan pembayaran/penyetoran Pajak Pajak Pertambahan
      Nilai (PPN) sebesar 10%.
      Dari jumlah pembayaran royalty untuk periode Mei 1993 sampai dengan Mei 2005
      (12   tahun)   jumlah     PPN    yang   terhutang   adalah   sebesar   US$86,400.00
      (US$6,000.00/bulan X 12 bulan X 12 tahun X 10%).
   2. Hasil pemeriksaan/peninjauan lapangan pada tanggal 6 September 2005 diketahui
      bahwa di atas lahan yang diusahakan oleh PT SKIG, sepanjang Jalan Asia Afrika,
      Jakarta, terdapat 4 (empat) buah papan reklame dengan ukuran besar. Menurut
      penjelasan pihak DPGBK pendirian/pembangunan papan reklame tersebut tidak
      sepengatahuan dan seijin DPGBK. Kerjasama antara PT SKIG dengan perusahaan
      pemasangan iklan adalah sebagai berikut:
      a. Surat Perjanjian tanggal 29 Januari 2003 dengan PT Global Esti Pertiwi, Jakarta,
         pemasangan billboard pada dua titik lokasi yang berada di dalam area Klub Golf
         Senayan yaitu :
         1) Menghadap Jl. Asia Afrika, ujung Jl. Pintu Satu dengan ukuran 6,00 m X
            15,00 m X 1 sisi.
      2) Menghadap Jl. Patal Senayan Simprug dengan ukuran 5,00 m X 12,50 m X 1
         sisi.
      Jangka waktu penyewaan untuk dua lokasi tersebut adalah selama 5 (lima) tahun
      terhitung sejak tanggal 1 Mei 2003. Nilai sewa pemakaian lokasi tersebut adalah
      Rp460.000.000,00 (tidak termasuk pajak). Nilai sewa tersebut telah dibayarkan
      lunas kepada PT SKIG.
   b. Surat Perjanjian tanggal 4 Agustus 2004 dengan PT Magna astro Prontonusa
      Persada, Jakarta, pemasangan billboard pada lokasi yang berada di dalam area
      Klub Golf Senayan yaitu di Belakang Green No. 1, menghadap Jl. Asia Afrika
      dengan ukuran 8,00 m X 16,00 m.
      Jangka waktu penyewaan lokasi tersebut adalah selama 2 (dua) tahun terhitung
      sejak tanggal 28 Nopember 2004. Nilai sewa pemakaian lokasi tersebut adalah
      Rp160.000.000,00 (tidak termasuk pajak). Nilai sewa tersebut telah dibayarkan
      lunas kepada PT SKIG.
   c. Surat Perjanjian tanggal 12 Juli 2004 dengan PT Indo Media Outdoor, Jakarta,
      pemasangan billboard pada lokasi yang berada di dalam area Klub Golf Senayan
      yaitu menghadap Jl. Asia Afrika di area gudang pasir Klub Golf Senayan dengan
      ukuran 8,00 m X 16,00 m X 1 sisi.
      Jangka waktu penyewaan lokasi tersebut adalah selama 2 (dua) tahun terhitung
      sejak tanggal 12 Oktober 2004. Nilai sewa pemakaian lokasi tersebut adalah
      Rp100.000.000,00 (tidak termasuk pajak). Nilai sewa tersebut telah dibayarkan
      lunas kepada PT SKIG.
   d. Surat Perjanjian tanggal 3 September 2004 dengan PT Magna Astro Prontonusa
      Persada, Jakarta, pemasangan billboard pada lokasi yang berada di dalam area
      Klub Golf Senayan yaitu di sisi kanan rough hole No. 2 dengan desain bangunan
      reklame tiang bendera ke arah Jl. Asia Afrika dengan ukuran 8,00 m X 16,00 m
      X 1 sisi.
      Jangka waktu penyewaan lokasi tersebut adalah selama 2 (dua) tahun terhitung
      sejak tanggal 3 Desember 2004. Nilai sewa pemakaian lokasi tersebut adalah
      Rp160.000.000,00 (tidak termasuk pajak). Nilai sewa tersebut telah dibayarkan
      lunas kepada PT SKIG.


Hal tersebut tidak sesuai dengan:
    1. DPGBK selaku pelaksana BPGBK yang berada dibawah Sekretariat Negara dalam
       melakukan kerja sama investasi ikut membantu negara dalam meningkatkan
       penerimaan negara melalui sektor perpajakan.
    2. Perjanjian kerja sama tanggal 20 April 1990 pasal 3 :
       a. Ayat 3.01 Tujuan perjanjian ini adalah agar Pihak Kedua (PT SKIG)
          menjalankan usaha golf di atas Padang Golf dan di dalam bangunan-bangunan
          serta fasilitas penunjang lainnya selama perjanjian ini berlaku.
       b. Ayat 3.04. Bangunan/bangunan-bangunan yang didirikan di atas Padang Golf
          harus terbatas pada fasilitas penunjang usaha golf dan tidak bertentangan dengan
          rencana induk Pihak Kesatu (BPGBK).


    Hal tersebut mengakibatkan berpotensi penerimaan negara dari PPN sebesar
    US$86,400.00 dan hasil papan reklame di atas lahan GBK senilai Rp880.000.000,00
    hilang dan akan merugikan negara bila tidak secepatnya diselesaikan oleh PT SKIG.


    Hal tersebut terjadi karena BPGBK kurang berusaha melakukan upaya-upaya untuk
    melakukan intensifikasi penerimaan negara baik dari sektor perpajakan maupun hasil
    pengusahaan lahan GBK dan PT SKIG tidak melaporkan pemanfaatan lahan di luar
    usaha golf kepada DPGBK.


    Pihak BPGBK mengakui hal tersebut dan akan segera menyampaikan Surat kepada PT
    SKIG agar segera melunasi pajak sebesar US$86,400.00. Mengenai hasil papan
    reklame sebesar Rp880.000.000,00 BPGBK akan meminta kepada PT SKIG untuk
    segera melaporkan seluruh perolehan penyewaan iklan dan selanjutnya membuat
    perjanjian tersendiri. Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka
    BPGBK akan mengambil langkah melalui jalur hukum.


    Sehubungan dengan hal tersebut BPK-RI menyarankan agar BPGBK memerintahkan
    kepada PT SKIG untuk menyelesaikan pembayaran PPN sebesar US$86,400.00 dan
    menarik hasil penerimaan papan reklame di atas lahan GBK senilai Rp880.000.000,00
    dari PT SKIG serta bukti setor disampaikan kepada BPK-RI.


2.6 Penambahan Nilai Kontrak Dengan Alasan Tidak Tepat Senilai Rp150.000.000,00
    Pada TA 2004 Direksi Pengelola Gelora Bung Karno (DPGBK) mengontrakkan
    pekerjaan Perencanaan Lapangan Tenis Show Court Stadion Tenis Unit IV Gelora
Bung      Karno    kepada   PT     Muscat    Prima     Konsultan     dengan     Kontrak
No.Perjan.039/Peren/ Kadir/V/2004 tanggal 4 Mei 2004 senilai Rp130.000.000,00.
Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 65 hari kalender dari tanggal 3 Maret
2004 s.d. tanggal 6 Mei 2004. Penunjukan PT Muscat Prima Konsultan berdasarkan
pelelangan terbatas dengan peserta yang diundang sebanyak lima perusahaan dan yang
memasukkan penawaran sebanyak lima perusahaan. Setelah melalui prosedur evaluasi,
diusulkan tiga penawar terbaik sebagai calon pemenang. Pemenang yang ditunjuk
sesuai dengan Keputusan Direksi pelaksana Pengelolaan Gelora Bung Karno
No.Kep.012/Peren/Kadir/V/2004 tanggal 4 Mei 2004 adalah penawar terendah yaitu
PT Muscat Prima Konsultan dengan nilai Rp130.000.000,00.
Agar koordinasi antara kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dapat
berjalan dengan baik maka pihak DPGBK mengadakan ikatan kontrak dengan
Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) yaitu PT Parama Loka Consultant dengan
Kontrak    No.Perjan-115/MK/Kadir/III/2004      tanggal    18   Maret    2004      senilai
Rp90.000.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan MK dimulai sejak Surat
Perintah Kerja (18 Maret 2004) s.d. Serah Terima Kedua Pekerjaan Fisik (19 Maret
2005). Penunjukan PT Parama Loka Consultant berdasarkan penunjukan langsung
dengan alasan untuk mempercepat proses pengawasan pembangunan Lapangan Tenis
Show Court. Setelah melalui prosedur evaluasi dan negosiasi, PT Parama Loka
Consultant ditunjuk sesuai dengan Keputusan Direksi Pelaksana Pengelolaan Gelora
Bung Karno No.Kep.015/MK/Kadir/III/2004 tanggal 16 Maret 2004 dengan                 nilai
Rp90.000.000,00.
Sebagai pedoman penawaran rekanan dan evaluasi oleh pihak DPGBK adalah
Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No.332/KPTS/M2002 tanggal
21 Agustus 2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara,
yang isinya tabel perkiraan biaya konsultan dibandingkan dengan biaya fisik bangunan.
Pedoman tersebut sebenarnya lebih tepat dipakai sebagai ancar-ancar dalam pembuatan
Daftar Usulan Proyek (DUP), dan kurang tepat apabila dipergunakan sebagai pedoman
dalam evaluasi penawaran rekanan karena SK tersebut hanya mengatur tentang pagu
anggaran. Karena di dalam pedoman tersebut tidak memuat secara terinci tata cara
pengadaan jasa konsultan, yang misalnya meliputi jenis keahlian yang dibutuhkan,
lama pengalaman, Billing rate, biaya langsung, biaya non personil dan lain-lain.
Hal tersebut di atas merupakan syarat-syarat yang mutlak harus ada dalam suatu
penawaran jasa konsultan yang merupakan bahan evaluasi dari panitia tender.
Peraturan yang mengatur mengenai tata cara pengadaan jasa konsultan adalah Surat
Edaran Bersama Bappenas dan Departemen Keuangan No
Tanggal 17 Maret 2000. Pada tanggal 25 Mei 2004 pihak DPGBK menyetujui
                                                         1203/D.H/2000
Addendum kontrak untuk pekerjaan Perencanaan No.Add.039A/Peren/ Kadir/V/2004
                                                          SE.38/A/2000
yang menambah biaya kontrak sebesar Rp70.000.000,00 menjadi Rp200.000.000,00
dan jangka waktu menjadi 75 hari kalender dari tanggal 4 Mei 2004 s.d. 17 Juli 2004
dengan alasan:
1. Kebutuhan fasilitas Lapangan Tenis Show Court pada perkiraan awal kurang
    lengkap.
2. Kondisi tanah memerlukan pondasi dalam dengan kekerasan tanah sedalam 8 m
    s.d. 10 m.
3. Penampilan bangunan agar lebih representative.
4. Peningkatan harga material/bahan bangunan untuk prediksi beberapa waktu yang
    akan datang (kurang lebih 4 bulan).
Di samping perubahan kontrak pekerjaan perencanaan, kontrak pekerjaan MK juga
diaddendum dengan No.Add.115A/MK/Kadir/V/2004 yang merubah biaya dari
Rp90.000.000,00 menjadi Rp170.000.000,00 atau bertambah Rp80.000.000,00.
Alasan penambahan biaya kontrak perencanaan dan MK yaitu peningkatan harga
material/bahan bangunan untuk prediksi beberapa waktu yang akan datang (kurang
lebih 4 bulan) adalah kurang tepat. Selain itu pedoman yang digunakan dalam evaluasi
penawaran juga kurang tepat, sehingga keputusan Direksi untuk menambah nilai
kontrak menjadi tidak tepat, sehingga tambahan biaya kontrak konsultan perencana dan
konsultan senilai Rp150.000.000,00 (70.000.000,00 + Rp80.000.000,00) tidak dapat
dipertanggungjawabkan.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Edaran Bersama Bappenas dan Departemen
Keuangan No. 1203/D.H/2000 Tanggal 17 Maret 2000 tentang Tata Cara Pengadaan
                  SE.38/A/2000
Jasa Konsultan yang memuat secara terinci tata cara pengadaan jasa konsultan, yang
meliputi jenis keahlian yang dibutuhkan, lama pengalaman, billing rate, biaya
langsung, biaya non personil dan lain-lain.

Hal tersebut mengakibatkan terjadi tambahan biaya sebesar Rp150.000.000,00 yang
tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dapat merugikan keuangan negara.

Hal tersebut disebabkan Panitia lelang tidak cermat dalam menggunakan peraturan
yang tepat sebagai dasar evaluasi penawaran, dan Direksi tidak cermat mengendalikan
   pekerjaan dan tidak berusaha meningkatkan kemampuan bawahannya yang ditunjuk
   sebagai Panitia Lelang dalam pengadaan barang dan jasa.

   Pihak DPGBK tidak sependapat mengenai hal tersebut karena semula alokasi
   (anggaran) yang disiapkan adalah sebesar Rp3.000.000.000,00, kemudian berdasarkan
   keputusan PB Pelti konstruksi lapangan dirubah menjadi Gravel beserta fasilitasnya
   sehingga biaya pembangunannya menjadi Rp6.250.000.000,00. Hal ini mengakibatkan
   beban konsultan MK menjadi lebih besar. Namun diakui bahwa dalam evaluasi
   penawaran biaya jasa konsultan belum menggunakan perhitungan Billing rate. Selama
   ini pendekatan yang dilakukan adalah menilai jasa konsultan atau pekerjaan-pekerjaan
   tersebut sebagai suatu paket pekerjaan pemborongan (lumpsum). DPGBK akan
   meningkatkan cara evaluasi jasa konsultan mengacu kepada Surat Edaran Bersama
         1203/D.H/2000
   Bappenas dan Departemen Keuangan No.                     Tanggal 17 Maret 2000
          SE.38/A/2000
   tentang Tata Cara Pengadaan Jasa Konsultan.

   Sehubungan    dengan     hal   tersebut   BPK-RI     menyarankan     agar   DPGBK
   mempertanggungjawabkan biaya konsultan perencana dan konsultan MK dengan cara
   menarik kembali sebesar Rp150.000.000,00 dan menyetorkannya kepada BPGBK serta
   bukti setor disampaikan kepada BPK-RI.


2.7 Terdapat Komponen Biaya yang tidak Wajar Sebesar Rp104.049.384,00 pada
   Pekerjaan Pembangunan Pagar/Pintu Gerbang dan Pedestrian
   1. Pada TA 2003 Direksi Pelaksana Gelora Bung Karno (DPGBK) melaksanakan
      pekerjaan Pembangunan Pagar dan Pintu Gerbang Kompleks Gelora Bung Karno.
      Sebagai pelaksana pekerjaan ditetapkan PT Pangkho Megah dengan Surat Perintah
      Kerja No.Sprint.Ker.010/Kadir/IX/2003 tanggal 25 September 2003 dan Kontrak
      No.Perjan.039/Kadir/IX/2003      tanggal    29     September      2003     senilai
      Rp6.516.245.000,00 (termasuk PPN 10%). Jangka waktu pelaksanaan selama 180
      hari kalender terhitung mulai tanggal 29 September 2003 s.d. tanggal 26 Maret 2004
      dan masa pemeliharaan selama 90 hari kalender. Selama masa pelaksanaan
      pekerjaan terjadi perubahan kontrak dengan Addendum kontrak terakhir
      No.Add.044B/Kadir/II/2004 tanggal 13 Februari 2004, di mana nilai kontrak
      berubah menjadi Rp6.955.179.000,00 atau bertambah sebesar Rp438.934.000,00
      dan jangka waktu pelaksanaan berubah menjadi 225 hari kalender terhitung mulai
      tanggal 29 September 2003 s.d. tanggal 10 Mei 2004. Pekerjaan telah selesai 100%
      sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Pelaksanaan
  No.166/BAST-I/Dir.Prana/V/2004 tanggal 11 Mei 2004 dan Berita Acara Serah
  Terima Kedua Pekerjaan Pelaksanaan No.183/BAST-II/Dir.Prana/VII/2004 tanggal
  9 Agustus 2004 dan juga telah dibayar lunas oleh DPGBK terakhir dengan kuitansi
  No. 042/K/PM/07/2004 tanggal 29 Juli 2004 sebesar Rp1.720.236.300,00.
  Penunjukan PT Pangkho Megah dilakukan berdasarkan pelelangan dengan peserta
  yang diundang sebanyak 10 perusahaan dan yang memasukkan penawaran
  sebanyak 10 perusahaan. Setelah melalui prosedur evaluasi, diusulkan tiga penawar
  terbaik sebagai calon pemenang yaitu calon pemenang kesatu PT Pangkho Megah
  dengan harga penawaran Rp6.527.245.000,00, calon pemenang kedua PT Ferry
  Jaya Rp6.681.148.000,00 dan calon pemenang ketiga PT Darmo Sapon
  Rp6.853.586.000,00. Pemenang yang ditunjuk sesuai dengan Keputusan Direksi
  Pelaksana Pengelolaan Gelora Bung Karno No.Kep.018/Kadir/IX/2003 tanggal 18
  September 2003 adalah penawar terendah yaitu PT Pangkho Megah dengan nilai
  setelah negosiasi Rp6.516.245.000,00. Penetapan pemenang lelang telah sesuai
  dengan prosedur yang berlaku yang berdasarkan pada hasil evaluasi dan usulan
  calon pemenang oleh panitia lelang.
2. Pada TA 2004 Direksi Pelaksana Gelora Bung Karno (DPGBK) melaksanakan
  pekerjaan Renovasi Pedestrian Kompleks Gelora Bung Karno. Sebagai pelaksana
  pekerjaan     ditetapkan     PT       Pangkho    Megah       dengan      Kontrak
  No.Perjan.57/Kadir/IV/2004 tanggal 1 April 2004 dan Surat Perintah Kerja
  No.Sprint.Ker.017/Kadir/IV/2004 tanggal 1 April 2004 senilai Rp7.524.506.000,00
  (termasuk PPN 10%). Jangka waktu pelaksanaan selama 180 hari kalender terhitung
  mulai tanggal 1 April 2004 s.d. tanggal 27 September 2004 dan masa pemeliharaan
  selama 60 hari kalender. Pekerjaan telah selesai 100% sesuai dengan Berita Acara
  Serah Terima Pertama Pekerjaan Pelaksanaan No.049/BAST-I/Dir.Prana/V/2004
  tanggal 10 Mei 2004 dan Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan Pelaksanaan
  No.052/BAST-II/Dir.Prana/XI/2004 tanggal 25 Nopember 2004 dan juga telah
  dibayar lunas oleh DPGBK masing-masing dengan kuitansi bukti pembayaran
  No.048/KEU/IX/04 tanggal 6 September 2004 sebesar Rp3.762.253.000,00,
  No.052/KEU/X/04 tanggal 11 Oktober 2004 sebesar Rp2.633.577.100,00,
  No.048/K-PM/X/2004 tanggal 11 Oktober 2004 sebesar Rp347.758.950,00,
  No.068/KEU/XII/04 tanggal 8 Desember 2004 sebesar Rp752.450.600,00, dan
  No.070/KEU/XII/04 tanggal 10 Desember 2004 sebesar Rp376.225.300,00.
  Penunjukan PT Pangkho Megah berdasarkan pelelangan dengan peserta yang
  diundang sebanyak 6 perusahaan dan yang memasukkan penawaran sebanyak 6
   perusahaan. Setelah melalui prosedur evaluasi, diusulkan tiga penawar terbaik
   sebagai calon pemenang yaitu calon pemenang kesatu PT Pangkho Megah dengan
   harga penawaran Rp7.531.697.000,00, calon pemenang kedua PT Dayatunas
   Mekarwangi Rp7.542.314.000,00 dan calon pemenang ketiga PT Andalas Ijaya
   Utama Rp7.547.396.000,00. Pemenang yang ditunjuk sesuai dengan Keputusan
   Direksi pelaksana Pengelolaan Gelora Bung Karno No.Kep.008/Kadir/III/2004
   tanggal 26 Maret 2004 adalah penawar terendah yaitu PT Pangkho Megah dengan
   nilai setelah negosiasi Rp7.524.506.000,00. Penetapan pemenang lelang telah sesuai
   dengan prosedur yang berlaku yang berdasarkan pada hasil evaluasi dan usulan
   calon pemenang oleh panitia lelang.
Hasil pemeriksaan terhadap Rencana Anggaran Biaya yang ada dalam kontrak setelah
dilakukan negosiasi kedua pekerjaan tersebut, diketahui bahwa terdapat it8em
pekerjaan Angkut Sisa-sisa Pekerjaan untuk setiap segmen pekerjaan, yaitu sebagai
berikut:
1. Pekerjaan Pembangunan Pagar dan Pintu Gerbang Kompleks Gelora Bung Karno
                                                           J u m la h h a r g a a n g k u t
       N o.                 U r a ia n P e k e r ja a n
                                                          sisa -sisa p e k e r ja a n (R p )
            1   S e g m e n -1                                              1 ,4 8 3 ,6 4 0 .0 0
            2   S e g m e n -2                                              1 ,4 0 7 ,0 8 0 .0 0
            3   S e g m e n -3                                              1 ,0 7 5 ,3 2 0 .0 0
            4   S e g m e n -4                                              1 ,6 4 9 ,5 2 0 .0 0
            5   S e g m e n -5                                              1 ,6 0 4 ,2 8 0 .0 0
            6   S e g m e n -6                                              1 ,3 8 3 ,8 8 0 .0 0
            7   S e g m e n -7                                              1 ,6 6 4 ,8 3 2 .0 0
            8   S e g m e n -8                                              1 ,9 6 1 ,7 9 2 .0 0
            9   S e g m e n -9                                                 6 5 3 ,5 4 4 .0 0
           10   S e g m e n -1 0                                            2 ,5 7 8 ,6 8 0 .0 0
           11   S e g m e n -1 1                                            2 ,5 3 1 ,8 1 6 .0 0
                J u m la h                                                1 7 ,9 9 4 ,3 8 4 .0 0
2. Pekerjaan Renovasi Pedestrian Kompleks Gelora Bung Karno
                                                                 Jumlah harga angkut
No.                         Uraian Pekerjaan
                                                                sisa-sisa pekerjaan (Rp)
    Pekerjaan Pedestrian
  1 Segmen-1                                                                     5,000,000.00
  2 Segmen-2                                                                     5,000,000.00
  3 Segmen-3                                                                     3,500,000.00
  4 Segmen-4                                                                     4,000,000.00
  5 Segmen-5                                                                     5,000,000.00
  6 Perbaikan Gorong2 saluran pintu tenis                                        2,000,000.00
  7 Segmen-6                                                                     4,000,000.00
  8 Segmen-7                                                                     3,500,000.00
  9 Pedestrian plaza barat                                                       5,000,000.00
 10 Segmen-8                                                                     4,000,000.00
 11 Segmen-9                                                                     3,000,000.00
 12 Segmen-10                                                                    9,000,000.00
 13 Segmen-11                                                                    5,500,000.00
    Pekerjaan Pedestrian gedung bulutangkis
 14 Segmen-1                                                                     2,500,000.00
 15 Segmen-2                                                                     2,500,000.00
 16 Segmen-3                                                                     2,500,000.00
Item pekerjaan angkut sisa-sisa pekerjaan tersebut dimaksudkan sebagai biaya yang
dikeluarkan untuk mengangkut sisa-sisa pekerjaan ke luar lokasi pekerjaan. Seharusnya
untuk mengangkut sisa-sisa pekerjaan tidak boleh dimasukkan dalam RAB dan
dilakukan pembayaran, karena pekerjaan angkut sisa-sisa pekerjaan merupakan
tanggung jawab pemborong.


Hal tersebut tidak sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Bab III Pasal
18/8 ayat 1 tentang pekerjaan pembersihan/perapihan menyatakan bahwa pemborong
diwajibkan membersihkan halaman dan lokasi pekerjaan. Kotoran-kotoran sisa proyek
baik itu berupa kayu-kayu, puing-puing dan bekas-bekas adukan, supaya diangkut
keluar lokasi pekerjaan dengan biaya ditanggung oleh pemborong.
Berdasarkan peraturan tersebut, maka biaya pembersihan lahan pekerjaan dari bahan-
bahan sisa bongkaran adalah termasuk untuk biaya pada item pekerjaan yang
bersangkutan.


Hal tersebut mengakibatkan pengeluaran sebesar Rp104.049.384,00 (Rp17.994.384,00
+ Rp86.055.000,00) tidak dapat dipertanggungjawabkan yang dapat merugikan
Keuangan Negara.


Hal tersebut terjadi karena Panitia lelang tidak cermat dalam membuat RAB dengan
mencantumkan item pekerjaan yang tidak perlu dibayar karena pekerjaan angkut sisa-
sisa pekerjaan sesuai RKS adalah merupakan kewajiban pemborong.


Pihak DPGBK sependapat atas hal tersebut dan akan menarik kelebihan pembayaran
sebesar Rp86.055.000,00, sedangkan sebesar Rp17.994.384,00 adalah
kesalahan istilah yang semula berbunyi ‘angkut sisa-sisa pekerjaan dan galian’ menjadi
‘angkut bekas bongkaran pagar, pondasi batu kali dan pondasi beton’.


Sehubungan dengan hal tersebut BPK-RI menyarankan agar DPGBK menarik kembali
kelebihan pembayaran sebesar Rp104.049.384,00 dari PT Pangkho Megah dan
menyetorkannya kepada BPGBK serta bukti setor disampaikan kepada BPK-RI.
2.8 Terdapat Kekurangan Fisik Beberapa Item Pekerjaan Dalam Pembangunan
   Show Court Tennis (Tribun Utara Dan Selatan) Senilai Rp122.469.150,00
   Pada TA 2004 Direksi Pelaksana Gelora Bung Karno (DPGBK) melaksanakan
   pekerjaan Pembangunan Show Court Tennis (Tribun Utara dan Selatan) Unit IV Gelora
   Bung Karno. Sebagai pelaksana pekerjaan ditetapkan PT Marta Teknik Tunggal
   dengan Surat Perintah Kerja No.Sprint.Ker.011/Kadir/IX/2004 tanggal 1 September
   2004 dan Kontrak Perjan-083/Kadir/IX/04 tanggal 2 September 2004 senilai
   Rp5.846.000.000,00 (termasuk PPN 10%). Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan
   selama 90 hari kalender terhitung mulai tanggal 1 September 2004 s.d. tanggal 29
   November 2004 dan masa pemeliharaan selama 30 hari kalender. Selama masa
   pelaksanaan pekerjaan terjadi perubahan kontrak dengan Addendum kontrak terakhir
   No.Add.083B/Kadir/XII/2004 tanggal 23 Desember 2004, di mana nilai kontrak
   berubah menjadi Rp5.847.687.359,09 dan jangka waktu pelaksanaan berubah menjadi
   170 hari kalender terhitung mulai tanggal 1 September 2004 s.d. tanggal 17 Februari
   2005. Pekerjaan telah selesai 100% sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama
   Pekerjaan Pelaksanaan No.214/BAST-I/DIR.PRANA/II/2005 tanggal 17 Februari
   2005, dan telah dibayar lunas oleh DPGBK berdasarkan bukti pembayaran kuitansi
   No.0027/MTT/X/04      tanggal   26   Oktober    2004   sebesar    Rp1.169.200.000,00,
   No.275/KWT-MTT/X/2004 tanggal 12 Oktober 2004 sebesar Rp876.900.000,00,
   No.281/KWT-MTT/X/2004 tanggal 25 Oktober 2004 sebesar Rp1.169.200.000,00,
   No.283/KWT-MTT/I/2005 tanggal 1 Maret 2005 sebesar Rp1.169.200.000,00,
   No.286/KWT-MTT/V/2005 tanggal 26 Mei 2005 sebesar Rp1.169.200.000,00 dan
   No.288/KWT-MTT/III/2005 tanggal 21 Juli 2005 sebesar Rp292.300.000,00.
   Penunjukan PT Marta Teknik Tunggal berdasarkan pelelangan dengan peserta yang
   diundang sebanyak 6 perusahaan dan yang memasukkan penawaran sebanyak 6
   perusahaan. Setelah melalui prosedur evaluasi, diusulkan tiga penawar terbaik sebagai
   calon pemenang yaitu calon pemenang kesatu PT Marta Teknik Tunggal dengan harga
   penawaran Rp5.851.358.000,00, calon pemenang kedua PT Daya Merry Persada
   Rp5.938.000.000,00    dan   calon    pemenang    ketiga   PT     Bina   Putra    Daerah
   Rp6.089.000.000,00. Pemenang yang ditunjuk sesuai dengan Keputusan DPGBK
   No.Kep.005/Kadir/VIII/2004 tanggal 25 Agustus 2004 adalah penawar terendah yaitu
   PT Marta Teknik Tunggal dengan          nilai setelah negosiasi Rp5.846.000.000,00.
   Penetapan pemenang lelang telah sesuai dengan prosedur yang berlaku yang
   berdasarkan pada hasil evaluasi dan usulan calon pemenang oleh panitia lelang.
           Pekerjaan Pembangunan Show Court Tennis ini direncanakan terbagi menjadi 3 (tiga)
           tahap selama 3 tahun anggaran. Lingkup pekerjaan pada tahap I meliputi :
               No           Uraian Pekerjaan               Jumlah Harga
                .                                               (Rp)
               1.    Pekerjaan Persiapan                      151.484.050,00
               2.    Pekerjaan Pembongkaran                   245.102.600,00
               3.    Pekerjaan Pondasi                        465.403.629,30
               4.    Pekerjaan Beton                        2.693.968.993,80
               5.    Pekerjaan Elektrikal                     235.649.100,00
               6.    Pekerjaan Mekanikal                      319.716.539,80
               7.    Pekerjaan Finishing                    1.159.299.959,00
                     Jumlah                                 5.270.624.871,90
                     PPN 10%                                  527.062.487.19
                     Jumlah + PPN 10%                       5.797.887.359,09
                     Pengurusan izin-izin (IP,                 50.000.000,00
                     IMB)
                     Total                                  5.847.687.359,09

           Hasil pemeriksaan fisik oleh Tim BPK-RI pada tanggal 25 Agustus 2005 menunjukkan
           bahwa terdapat beberapa item pekerjaan yang kurang dilaksanakan sesuai dengan
           kontrak yaitu pekerjaan berikut:
No.    Item Pekerjaan            Harga            Volume (Unit)                       Jumlah Selisih
                                Satuan                                                   Harga
                                 (Rp)      Kontrak Cek Fisik Selisih                       (Rp)
1            2                     3          4         5        6                       7 (3x6)
 1. Bongkar        lantai        47.800,00  3.200   1.941,75 1.258,25                  60.144.350,00
    beton bertulang                          m2        m2       m2
 2. AC Split 1 PK             5.040.000,00    7         3        4                     20.160.000,00
 3. AC Split 3/4 PK           4.560.000,00    6         3        3                     13.680.000,00
 4. AC Split 1/2 PK           3.504.000,00    3         0        3                     10.512.000,00
 5. Closet Duduk              1.536.400,00   22        20       2                       3.072.800,00
 6. Closet Duduk CE-9         2.250.000,00    1         0        1                      2.250.000,00
    menjadi C-48
 7. Penambahan Closet           550.000,00       23           0            23          12.650.000,00
    duduk         akibat
    perubahan spec.
                                                                                      122.469.150,00
      Jumlah

           Dengan demikian terjadi kekurangan fisik terhadap beberapa item pekerjaan sebesar
           Rp122.469.150,00.


           Hal tersebut tidak sesuai dengan:
   1. Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan
      Jasa Pemerintah Bagian Ketiga Prinsip Dasar Pasal 3 huruf f antara lain
      menyebutkan bahwa Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip akuntabel
      yang berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi
      kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai
      dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.
   2. Pembayaran dilakukan sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dilaksanakan
      pemborong.
   3. Syarat Teknis Umum Pasal 2 ayat 2.1 yang menyatakan bahwa kontraktor harus
      melaksanakan pekerjaan dengan benar, penuh tanggung jawab dan penuh ketelitian
      sesuai dengan kontrak.


   Hal tersebut mengakibatkan terjadi kelebihan pembayaran senilai Rp122.469.150,00
   yang harus ditarik dari PT Marta Teknik Tunggal dan kemudian disetorkan ke Kas
   Badan Pengelola Gelora Bung Karno.
   Hal tersebut terjadi karena:
   1. Konsultan Perencana tidak cermat dalam menghitung volume dari setiap item
      pekerjaan yang dikontrakkan.
   2. Direksi pekerjaan tidak cermat dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
   3. Konsultan Pengawas tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya menilai prestasi
      pekerjaan pemborong.


   Pihak DPGBK sependapat atas hal tersebut dan akan menarik kelebihan pembayaran
   sebesar Rp111.469.150,00 dari PT Marta Teknik Tunggal, sedangkan sebesar
   Rp11.000.000,00 adalah biaya perubahan closet jongkok dari Type CE-9 menjadi
   Closet duduk Type C-48 sebanyak 20 buah.


   Sehubungan dengan hal tersebut BPK-RI menyarankan agar DPGBK menarik
   kelebihan pembayaran sebesar Rp122.469.150,00 dari PT Marta Teknik Tunggal dan
   menyetorkannya ke kas BPGBK serta bukti setor disampaikan kepada BPK-RI.


2.9 Terdapat Kekurangan Fisik Pekerjaan Dalam Pembangunan Gerbang Selatan
   Dan Renovasi Gerbang Barat Senilai Rp57.651.700,00
   Pada TA 2004 Direksi Pelaksana Gelora Bung Karno (DPGBK) melaksanakan
   pekerjaan Pembangunan Gerbang Selatan dan Renovasi Gerbang Barat Gelora Bung
Karno. Sebagai pelaksana pekerjaan ditetapkan PT Bayurini dengan Surat Perintah
Kerja   No.Sprint.Ker.013/Kadir/IV/2004          tanggal     5    April    2004      dan   Kontrak
Perjan.040/Kadir/IV/04 tanggal 5 April 2004 senilai Rp9.399.150.000,00 (termasuk
PPN 10%). Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 160 hari kalender terhitung
mulai tanggal 5 April 2004 s.d. tanggal 11 September 2004 dan masa pemeliharaan
selama 60 hari kalender. Pekerjaan telah selesai 100% sesuai dengan Berita Acara
Serah Terima Pertama Pekerjaan Pelaksanaan No.020/BAST-I/DIR.PRANA/IX/2004
tanggal 14 September 2004 dan Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan
Pelaksanaan No.042/BAST-II/DIR.PRANA/XI/2004 tanggal 9 November 2004, dan
telah   dibayar   lunas     oleh    DPGBK       berdasarkan      bukti     pembayaran      kuitansi
No.002/BR/Kwit/04         tanggal    27     Agustus   2004       sebesar       Rp4.699.575.000,00,
No.003/BR/ Kwit/04 tanggal 12 Oktober 2004 sebesar Rp4.229.617.500,00, dan
No.004/BR/Kwit/04 tanggal 2 Desember 2004 sebesar Rp469.957.500,00.
Penunjukan PT Bayurini berdasarkan pelelangan dengan peserta yang diundang
sebanyak 5 perusahaan dan yang memasukkan penawaran sebanyak 5 perusahaan.
Setelah melalui prosedur evaluasi, diusulkan tiga penawar terbaik sebagai calon
pemenang yaitu calon pemenang kesatu PT Bayurini dengan harga penawaran
Rp9.405.758.000,00,        calon     pemenang      kedua      PT     Dayatunas        Mekarwangi
Rp9.410.200.000,00        dan       calon    pemenang      ketiga         PT     Marina     Rezeki
Rp9.450.150.000,00. Pemenang yang ditunjuk sesuai dengan Keputusan Direksi
pelaksana Pengelolaan Gelora Bung Karno No.Kep.005/Kadir/VIII/2004 tanggal 25
Agustus 2004 adalah penawar terendah yaitu PT Bayurini dengan nilai setelah
negosiasi Rp9.399.150.000,00. Penetapan pemenang lelang telah sesuai dengan
prosedur yang berlaku yang berdasarkan pada hasil evaluasi dan usulan calon
pemenang oleh panitia lelang.
Pekerjaan Pembangunan Gerbang Selatan dan Renovasi Gerbang Barat Gelora Bung
Karno ini meliputi :




No.                Uraian Pekerjaan                           Jumlah Harga
                                                                  (Rp)
        Gerbang Selatan
1.      Pekerjaan Persiapan                                       63.166.500,00
2.      Pekerjaan Bongkaran dan Pemindahan                        18.471.648,00
3.      Pekerjaan Struktur
                                                               372.060.371,00
4.      Pekerjaan Arsitektur                                 4.123.020.322,00
            No.               Uraian Pekerjaan                 Jumlah Harga
                                                                    (Rp)
            5.     Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal           357.366.300,00
            6.     Pekerjaan Granit Nero Assoluto                3.064.863.249
                   Ex.India
                   Gerbang Barat
            1.     Pekerjaan Persiapan                            29.538.000,00
            2.     Pekerjaan Bongkaran                             9.488.900,00
            3.     Pilar Utama                                   125.399.850,00
            4.     Pilar Penunjang                               178.500.120,00
            5.     Pekerjaan Pagar                               173.618.070,00
            6.     Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal             29.203.000,00
                   Jumlah
                                                               8.544.685.330,00
                   PPN 10%                                       854.468.533,00
                   Total                                       9.399.153.863,00
                   Dibulatkan                                  9.399.150.000,00

            Hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 26 Agustus 2005 menunjukkan bahwa terdapat
            beberapa item pekerjaan yang kurang dilaksanakan sesuai dengan kontrak yaitu
            pekerjaan sebagai berikut:
No.     Item Pekerjaan            Harga                 Volume                   Jumlah
                                  Satuan                                      Selisih Harga
                                   (Rp)      Kontra      Cek        Selisih        (Rp)
                                               k         Fisik
1               2                 3            4           5           6           7 (3x6)
      Pekerjaan Granit
      Nero         Assoluto
      Ex.India
 1.   Mobilisasi & demos.    9.318.000,00        ls        0           ls         9.318.000,00
      Pasang Granit Nero
      Assoluto Ex.India
      Tebal 20 cm
      Polished
 2.   Pilar Besar (akibat   12.571.000,00     96,40     95,2 m2     1,2 m2    15.085.200,00
      sudah dikerjakan                         m2
      pada pemasa-ngan
      prasasti)
      Pasang Granit Nero
      Assoluto Ex.India
      Tebal 2 cm
 3.   Pilar Kecil              725.000,00     10 m2        0         10 m2     7.250.000,00
 4.   Pilar Besar              725.000,00     35,86        0         35,86    25.998.500,00
                                               m2                     m2
      Jumlah                                                                  57.651.700,00
    Dengan demikian terjadi kekurangan prestasi pekerjaan sebesar Rp57.651.700,00.


    Hal tersebut tidak sesuai dengan:
    1. Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan
       Jasa Pemerintah Bagian Ketiga Prinsip Dasar Pasal 3 huruf f antara lain
       menyebutkan bahwa Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip akuntabel
       yang berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi
       kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai
       dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.
    2. Pembayaran dilakukan sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dilaksanakan
       pemborong.


    Hal tersebut mengakibatkan terjadi kelebihan pembayaran senilai Rp57.651.700,00
    yang harus ditarik dari PT Bayurini dan kemudian disetorkan ke Kas Badan Pengelola
    Gelora Bung Karno.


    Hal tersebut terjadi karena:
    1. Pengawas lapangan tidak cermat dalam menghitung volume dari setiap item
       pekerjaan yang dikontrakkan.
    2. Direksi pekerjaan tidak cermat dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
    3. Konsultan pengawas tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya menilai prestasi
       pekerjaan pemborong.


    Pihak DPGBK sependapat atas hal tersebut dan akan menarik kelebihan pembayaran
    sebesar Rp57.651.700,00 dari PT Bayurini.


    Sehubungan dengan hal tersebut BPK-RI menyarankan agar DPGBK menarik
    kelebihan pembayaran sebesar Rp57.651.700,00 dari PT Bayurini dan menyetorkannya
    ke kas BPGBK serta bukti setor disampaikan kepada BPK-RI.


2.10 Terjadi Kelebihan Perhitungan Volume Beberapa Item Pekerjaan Dalam
    Pembangunan Taman Parkir Dan Penghijauan Senilai Rp551.170.570,00
    Pada TA 2003 Direksi Pelaksana Gelora Bung Karno (DPGBK) melaksanakan
    Pembangunan Taman Parkir dan Penghijauan Parkir Timur Komplek Gelora Bung
    Karno. Sebagai pelaksana pekerjaan ditetapkan PT Intraco Lestari, Jakarta, dengan
Kontrak No.Perjan.038/Kadir/IX/2003 tanggal 25 September 2003 dan Surat Perintah
Kerja   No.Sprint.Ker.011/Kadir/IX/2003               tanggal   25   September   2003   senilai
Rp19.878.000.000,00 (termasuk PPN 10%). Jangka waktu pelaksanaan selama 230 hari
kalender terhitung mulai tanggal 25 September 2003 s.d. tanggal 11 Mei 2004 dan
masa pemeliharaan selama 90 hari kalender. Pekerjaan telah selesai 100% sesuai
dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Pelaksanaan No.149/BAST-
I/Dir.Prana/V/2004 tanggal 12 Mei 2004 dan Berita Acara Serah Terima Kedua
Pekerjaan Pelaksanaan No.177/BAST-II/Dir.Prana/VIII/2004 tanggal 9 Agustus 2004.
Pekerjaan telah dibayar lunas oleh DPGBK berdasarkan bukti pembayaran kuitansi
No.081/Kwit/INL/03 tanggal 7 November 2003 sebesar Rp3.975.600.000,00,
No.01/Kwit/    INL/04     tanggal        7    Januari    2004    sebesar   Rp2.981.700.000,00,
No.02/Kwit/INL/04       tanggal     26       Februari    2004    sebesar   Rp3.975.600.000,00,
No.05/Kwit/INL/04       tanggal     12        April     2004    sebesar    Rp3.975.600.000,00,
No.09/Kwit/INL/04 tanggal 30 Juni 2004 sebesar Rp3.975.600.000,00, dan
No.016/Kwit/INL/04 tanggal 31 Agustus 2004 sebesar Rp993.900.000,00.
Penunjukan PT Intraco Lestari berdasarkan pelelangan dengan peserta yang diundang
sebanyak 9 perusahaan dan yang memasukkan penawaran sebanyak 7 perusahaan.
Setelah melalui prosedur evaluasi, diusulkan tiga penawar terbaik sebagai calon
pemenang yaitu calon pemenang kesatu PT Intraco Lestari dengan harga penawaran
Rp19.878.000.000,00, calon pemenang kedua PT Hutama Karya Rp19.902.000.000,00
dan calon pemenang ketiga PT Adhi Karya (Persero) Rp19.917.600.000,00. Pemenang
yang ditunjuk sesuai dengan Keputusan Direksi pelaksana Pengelolaan Gelora Bung
Karno No.Kep.017/Kadir/IX/2003 tanggal 18 September 2003 adalah penawar
terendah yaitu PT Intraco Lestari dengan nilai setelah negosiasi Rp19.878.000.000,00.
Penetapan pemenang lelang telah sesuai dengan prosedur yang berlaku yang
berdasarkan pada hasil evaluasi dan usulan calon pemenang oleh panitia lelang.
Hasil pemeriksaan fisik oleh BPK-RI bersama-sama dengan Direksi Pekerjaan,
Konsultan Pengawas, Konsultan Perencana dan Kontraktor pada tanggal 29 Agustus
2005 menunjukkan bahwa terdapat beberapa item pekerjaan yang dikerjakan kurang
dari volume seharusnya. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Item pekerjaan Bongkar aspal lama berikut konstruksi (tanah berbatu) < 1 m pada
   area Median Parkir dan Lahan parkir. Telah dibayarkan kepada kontraktor untuk
   seluas 51.204,09 m2. Hasil pemeriksaan fisik di lapangan ternyata area yang
   dibongkar hanya seluas 50.836,74 m2, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:
   - Area 1 Barat = 237,5 m X 59,80 m                 = 14.202,50 m2;
   - Area 1 Timur = 237,50 m X 53,80 m = 12.777,50 m2;
   - Area 2 Barat = 201,50 m X 59,80 m = 12.049,70 m2;
   - Area 2 Timur = 201,50 X 53,80 m        = 10.840,70 m2;
   - Area Jl APEC 1 = 25,43 m X 16 m        = 406,88 m2;
   - Area Jl APEC 2 = 25,43 m X 12 m        = 305,16 m2;
   - Area Jl APEC 3 = 25,43 m X 10 m        = 254,30 m2;
   Dengan demikian terjadi kelebihan perhitungan pembayaran seluas 367,35 m2
   (51.204,09   –   50.836,74)   atau   senilai   Rp14.987.880,00   (367,35   m2   X
   Rp40.800,00/m2).
2. Item Pekerjaan Buang bongkaran aspal pada area Median Parkir dan Lahan parkir
   telah dibayarkan untuk seluas 25.602,05 m3 dengan memperhitungkan ketebalan
   yang dibongkar setebal 0,50 m. Dalam kenyataannya ketebalan yang dibongkar
   bervariasi yaitu untuk area lahan parkir bus yang dibongkar setebal 0,35 m, area
   parkir mobil setebal 0,27 m, dan untuk area median/taman parkir setebal 0,55 m,
   sehingga volume hasil bongkaran adalah 18.788,80 m3, dengan perhitungan:
   - Area Parkir bus = 7.488 m2 X 0,35 m = 2.620,80 m3;
   - Area Parkir mobil = 28.128,06 m2 X 0,27 m = 7.594,58 m3;
   - Area Taman Parkir = 15.588,03 m2 X 0,55 m = 8.573,42 m3.
   Total volume bongkaran tersebut dikalikan faktor pengembangan tanah sewaktu
   digali yaitu 1,3 sehingga menjadi 24.425,44 m3 (18.788,80 m3 X 1,3). Dengan
   demikian terjadi kelebihan pembayaran sebesar 1.176,61 m3 (25.602,05 m3 -
   24.425,44 m3) atau senilai Rp25.885.420,00 (1.176,61 m3 X Rp22.000,00/m3).
3. Item pekerjaan begisting pada area Median Jalan KTT telah dibayarkan kepada
   kontraktor untuk volume sebesar 542 m3. Hasil pemeriksaan fisik di lapangan dan
   perhitungan gambar As Built drawing ternyata volume begisting yang digunakan
   hanya sebesar 42 m3, sehingga terjadi kelebihan perhitungan pembayaran seluas
   500,00 m3 (542,00 m3 – 42,00 m3) atau senilai Rp227.850.000,00 (500,00 m3 X
   Rp 455.700,00/m3).
4. Item pekerjaan pasangan paving blok jenis Vienna tebal 8 cm pada area lahan Parkir
   Mobil telah dibayarkan kepada kontraktor untuk area 1 seluas 3.209,16 m2 dan area
   2 seluas 4.584,52 m2. Hasil pemeriksaan fisik di lapangan dan perhitungan gambar
   As Built drawing ternyata volume pasangan paving blok jenis Vienna tebal 8 cm
   yang terpasang pada area 1 seluas 2.347,08 m2 dan area 2 seluas 3.352,98 m2.
   Dengan demikian terjadi kelebihan perhitungan pembayaran pada area 1 seluas
   862,08 m2 (3.209,16 m2 - 2.347,08 m2) atau senilai Rp104.742.720,00 (862,08 m2
                x Rp 121.500,00/m2) dan area 2 seluas 1.231,54 m2 (4.584,76 m3 – 3.352,98 m3)
                atau senilai Rp149.632.110,00 (1.231,54 m2 x Rp 121.500,00/m2) .
             5. Item pekerjaan Buang bekas galian dan bobokan pada area ex. Galian Jalan
                Tembusan APEC ke JCC) telah dibayarkan kepada kontraktor sebesar 1.421,76 m3.
                Hasil pemeriksaan fisik di lapangan dan perhitungan gambar As Built drawing
                ternyata volume Buang bekas galian dan bobokan hanya sebesar 145,74 m3,
                sehingga terjadi kelebihan perhitungan pembayaran sebesar 1.276,02 m3 (1.421,76
                m3 – 145,74 m3) atau senilai Rp28.072.440,00 (1.276,02 m3 X Rp 22.000,00/m3).
             Temuan-temuan tersebut dapat diikhtisarkan dalam tabel berikut:
No.    Item Pekerjaan         Harga                        Volume                    Jumlah Selisih
                              Satuan                                                    Harga
                               (Rp)         Kontrak       Cek Fisik        Selisih       (Rp)
 1              2                3             4             5               6          7 (3x6)
      Pekerjaan
      Bongkaran, galian,
      urugan          dan
      perkerasan lahan
      parkir      (Median
      Parkir dan Lahan
      parkir)
1.    Bongkar aspal lama      40.800,00     51.204,09     50.836,74      367,35 m2    14.987.880,00
      berikut konstruksi                       m2            m2
      (tanah berbatu) < 1
      m
2.    Buang bongkaran         22.000,00     25.602,05     24.425,44       1.176,61    25.885.420,00
      aspal                                    m3            m3              m3
      Pekerjaan Pulau
      parkir, median
      jalan KTT dan
      Plaza (Median
      Jalan KTT)
3.    Begisting              455.700,00      542 m3         42 m3          500 m3    227.850.000,00
      Pekerjaan Lahan
      Parkir          dan
      Pedestrian (Parkir
      Mobil Area 1 (14
      median)
4.    Viena CPV t.8          121.500,00     3.209,16       2.347,08      862,08 m2   104.742.720,00
                                               m2             m2
      Pekerjaan Lahan
      Parkir        dan
      Pedestrian (Parkir
      Mobil Area 2 (20
      median)
No.    Item Pekerjaan          Harga                         Volume                    Jumlah Selisih
                               Satuan                                                      Harga
                                (Rp)         Kontrak        Cek Fisik      Selisih          (Rp)
 1            2                   3              4              5             6           7 (3x6)
5.    Viena CPV t.8           121.500,00     4.584,52       3.352,98      1.231,54     149.632.110,00
                                                m2             m2            m2
      Pekerjaan
      Pengaspalan
      (Aspal baru ex.
      Galian       Jalan
      Tembusan APEC
      ke JCC)
6.    Buang bekas galian        22.000,00        1.421,76   145,74 m3     1.276,02       28.072.440,00
      dan bobokan                                     m3                     m2
                                      Jumlah                                            551.170.570,00

             Hal tersebut tidak sesuai dengan:
             1. Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan
                Jasa Pemerintah Bagian Ketiga Prinsip Dasar Pasal 3 huruf f antara lain
                menyebutkan bahwa Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip akuntabel
                yang berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi
                kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai
                dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.
             2. Pembayaran dilakukan sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dilaksanakan
                pemborong.


             Hal tersebut mengakibatkan terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp551.170.570,00
             yang harus ditarik dari PT Intraco Lestari dan kemudian disetorkan ke Kas Badan
             Pengelola Gelora Bung Karno.

             Hal tersebut terjadi karena:
             1. Konsultan perencana kurang cermat dalam menghitung volume pekerjaan dan RAB.
             2. Pengawas lapangan tidak cermat dalam memperhitungkan volume pekerjaan yang
                dikontrakkan.
             3. Direksi pekerjaan tidak cermat dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
             4. Konsultan pengawas tidak cermat dalam mengawasi pekerjaan pemborong.

             Pihak DPGBK sependapat atas hal tersebut dan akan menarik kelebihan pembayaran
             sebesar Rp551.170.570,00 dari PT Intraco Lestari.
     Sehubungan dengan hal tersebut BPK-RI menyarankan agar DPGBK menarik
     kelebihan pembayaran sebesar Rp551.170.570,00 dari PT Intraco Lestari dan
     menyetorkannya ke kas BPGBK serta bukti setor disampaikan kepada BPK-RI.


2.11 Terdapat Kekurangan Fisik pada Beberapa Item Pekerjaan Dalam Pembangunan
     Pedestrian Kompleks Gelora Bung Karno Senilai Rp185.842.005,00
     Pada TA 2004 Direksi Pelaksana Gelora Bung Karno (DPGBK) melaksanakan
     pekerjaan Renovasi Pedestrian Kompleks Gelora Bung Karno. Sebagai pelaksana
     pekerjaan ditetapkan PT Pangkho Megah dengan Kontrak No.Perjan.57/Kadir/IV/2004
     tanggal 1 April 2004 dan Surat Perintah Kerja No.Sprint.Ker.017/Kadir/IV/2004
     tanggal 1 April 2004 senilai Rp7.524.506.000,00 (termasuk PPN 10%). Jangka waktu
     pelaksanaan selama 180 hari kalender terhitung mulai tanggal 1 April 2004 s.d. tanggal
     27 September 2004 dan masa pemeliharaan selama 60 hari kalender. Pekerjaan telah
     selesai 100% sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Pelaksanaan
     No.049/BAST-I/Dir.Prana/V/2004 tanggal 10 Mei 2004 dan Berita Acara Serah
     Terima Kedua Pekerjaan Pelaksanaan No.052/BAST-II/Dir.Prana/XI/2004 tanggal 25
     Nopember 2004, dan telah dibayar lunas oleh DPGBK berdasarkan bukti pembayaran
     kuitansi No.048/KEU/IX/04 tanggal 6 September 2004 sebesar Rp3.762.253.000,00,
     No.052/KEU/X/04 tanggal 11 Oktober 2004 sebesar Rp2.633.577.100,00, No.048/K-
     PM/X/2004 tanggal 11 Oktober 2004 sebesar Rp347.758.950,00, No.068/KEU/XII/04
     tanggal 8 Desember 2004 sebesar Rp752.450.600,00, dan No.070/KEU/XII/04 tanggal
     10 Desember 2004 sebesar Rp376.225.300,00.
     Penunjukan PT Pangkho Megah berdasarkan pelelangan dengan peserta yang diundang
     sebanyak 6 perusahaan dan yang memasukkan penawaran sebanyak 6 perusahaan.
     Setelah melalui prosedur evaluasi, diusulkan tiga penawar terbaik sebagai calon
     pemenang yaitu calon pemenang kesatu PT Pangkho Megah dengan harga penawaran
     Rp7.531.697.000,00,    calon    pemenang     kedua    PT    Dayatunas    Mekarwangi
     Rp7.542.314.000,00 dan calon pemenang ketiga PT Andalas Ijaya Utama
     Rp7.547.396.000,00. Pemenang yang ditunjuk sesuai dengan Keputusan Direksi
     pelaksana Pengelolaan Gelora Bung Karno No.Kep.008/Kadir/III/2004 tanggal 26
     Maret 2004 adalah penawar terendah yaitu PT Pangkho Megah dengan nilai setelah
     negosiasi Rp7.524.506.000,00. Penetapan pemenang lelang telah sesuai dengan
     prosedur yang berlaku yang berdasarkan pada hasil evaluasi dan usulan calon
     pemenang oleh panitia lelang.
Lingkup paket pekerjaan utama adalah pembangunan pedestrian keliling komplek
Gelora Bung Karno sepanjang 2.561 m dan pedestrian gedung bulu tangkis serta
pembangunan pagar dan pintu gedung bulu tangkis.
Hasil pemeriksaan fisik di lapangan yang dilakukan BPK bersama dengan pihak
DPGBK, Konsultan Pengawas, Konsultan Perencana dan Kontraktor pada tanggal 30
Agustus 2005 diketahui hal-hal sebagai berikut:
1. Pekerjaan perataan tanah diperhitungkan kembali sebagai item tersendiri
   Dalam Rencana Anggaran Biaya pada Segmen 1 dan 2 dijumpai item pekerjaan
   perataan tanah yang merupakan pekerjaan meratakan tanah sehingga didapatkan
   elevasi yang direncanakan dengan rincian Segmen 1 seluas 1.338,48 m2 dan
   Segmen 2 seluas 1.751,75 m2, maka secara keseluruhan seluas 3.090,23 m2 dengan
   harga satuan sebesar Rp18.000,00 per m2. Item pekerjaan perataan tanah tersebut
   sebenarnya sama dengan pekerjaan stripping yang dikerjakan pada segmen 3
   dengan harga satuan Rp7.500,00, sehingga harga satuan pekerjaan perataan tanah
   harus dikoreksi menjadi Rp7.500,00. Dengan demikian harga satuan pekerjaan
   perataan tanah diperhitungkan lebih besar Rp10.500,00 (Rp18.000,00 –
   Rp7.500,00) atau senilai Rp32.447.415,00 (3.090,23 m2 x Rp10.500,00/m2).




2. Pekerjaan urug pasir tebal 5 cm dengan pasir pasang tidak sesuai dengan
   spesifikasi teknis
   Pekerjaan urug pasir tebal 5 cm dilaksanakan di atas pemadatan tanah dengan bahan
   pasir pasang sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya adalah sebesar Rp173.500,00
   per m3 dan harga urugan tanah adalah sebesar Rp78.500,00 per m3. Setelah
   dilaksanakan pengujian dengan penggalian pada beberapa titik di pedestrian yaitu
   pada segmen 1, segmen 2, segmen 4 dan segmen 5 diketahui bahwa pekerjaan urug
   pasir   tebal 5 cm dengan pasir pasang yang dilaksanakan di lapangan adalah
   pekerjaan urugan tanah dengan volume sebesar 780,45 m3. Sehingga harga satuan
   yang dibayarkan seharusnya adalah harga satuan untuk urugan tanah. Dengan
   demikian terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp74.142.750,00 {(Rp173.500,00
   – Rp78.500,00)/m3 x 780,45 m3}.
3. Pekerjaan lantai kerja beton B.0 dilaksanakan kurang dari volume yang
   dibayarkan
   Sesuai Rencana Anggaran Biaya pekerjaan lantai kerja beton B.0 dilaksanakan di
   atas pekerjaan urug pasir dengan ketebalan 5 cm. Setelah dilaksanakan pengujian
                 dengan penggalian pada beberapa titik di pedestrian yaitu pada segmen 1, segmen 2,
                 segmen 4 dan segmen 5 diketahui bahwa ketebalan lantai kerja beton B.0
                 dilaksanakan kurang dari 5 cm, yaitu pada segmen 1 setebal rata-rata 1,35 cm
                 volumenya menjadi 18,07 m3, segmen 2 setebal rata-rata 0,15 cm volumenya
                 menjadi 2,63 m3, segmen 3 setebal rata-rata 0,4 cm volumenya menjadi 5,38 m3
                 dan segmen 5 setebal rata-rata 3,8 cm volumenya menjadi 61,35 m3. Sehingga jika
                 dikalikan luas per segmen maka terdapat selisih kurang segmen 1 sebesar
                 Rp14.459.600,00 (Rp296.000,00 x (66,92 m3 - 18,07 m3)), segmen 2 sebesar
                 Rp25.148.160,00 (Rp296.000,00 x (87,59 m3 - 2,63 m3)), segmen 4 sebesar
                 Rp18.310.560,00 (Rp296.000,00 x (67,24 m3 - 5,38 m3)), dan segmen 5 sebesar
                 Rp5.733.520,00 (Rp296.000,00 x (80,72 m3 - 61,35 m3)).
              4. Pekerjaan penanaman pohon sawo kecik dilaksanakan kurang dari volume
                 yang dibayarkan
                 Pekerjaan penanaman pohon sawo kecik dilaksanakan sepanjang pedestrian segmen
                 1 dan segmen 2 dengan harga Rp600.000,00 per pohon. Pada segmen 2 dalam
                 Rencana Anggaran Biaya penanaman pohon sawo kecik dilaksanakan sebanyak 40
                 pohon. Setelah dilaksanakan pengujian diketahui bahwa penanaman pohon sawo
                 kecik pada segmen 2 hanya dilaksanakan sebanyak 14 pohon. Sehingga terdapat
                 selisih penanaman pohon sawo kecik sebanyak 26 pohon (40 - 14) atau sebesar
                 Rp15.600.000,00 (Rp600.000,00 x 26).


              Rekapitulasi kekurangan fisik pada beberapa item pekerjaan dalam pembangunan
              pedestrian kompleks gelora bung karno terinci sebagai berikut:
No.     Item Pekerjaan           Harga                      Volume                   Jumlah Selisih
                                 Satuan                                                 Harga
                                  (Rp)         Kontrak        Cek         Selisih        (Rp)
                                                              Fisik
 1              2                   3              4            5            6           7 (3x6)
1.    Perataan Tanah             10.500,00     3.090,23         0        3.090,23      32.447.415,00
                                                  m2                        m2
2.    Urug Pasir Tebal 5         95.000,00      780,45          0       780,45 m3      74.142.750,00
      cm dengan Pasir                             m3
      Pasang
3.    Lantai Kerja Beton
      B.0
      Segmen 1                  296.000,00     66,92 m3      18,07       48,85 m3      14.459.600,00
                                                              m3
      Segmen 2                  296.000,00     87,59 m3     2,63 m3      84,96 m3      25.148.160,00
      Segmen 4                  296.000,00     67,24 m3     5,38 m3      61,86 m3      18.310.560,00
No.     Item Pekerjaan              Harga                      Volume                    Jumlah Selisih
                                    Satuan                                                  Harga
                                     (Rp)         Kontrak         Cek        Selisih         (Rp)
                                                                 Fisik
 1               2                     3              4            5            6            7 (3x6)
      Segmen 5                     296.000,00     80,72 m3       61,35      19,37 m3        5.733.520,00
                                                                  m3
4.    Penanaman    Pohon           600.000,00      40 phn       14 phn       26 phn        15.600.000,00
      Sawo Kecik (Segmen
      2)
      Jumlah                                                                             185.842.005,00

             Hal tersebut tidak sesuai dengan:
             1. Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan
                     Jasa Pemerintah Bagian Ketiga Prinsip Dasar Pasal 3 huruf f antara lain
                     menyebutkan bahwa Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip akuntabel
                     yang berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi
                     kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai
                     dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.
             2. Pembayaran dilakukan sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dilaksanakan
                     pemborong.


             Hal tersebut mengakibatkan terjadi kelebihan pembayaran senilai Rp185.842.005,00
             yang harus ditarik kembali dari PT Pangkho Megah dan kemudian disetorkan ke Kas
             Badan Pengelola Gelora Bung Karno.


             Hal tersebut disebabkan:
             1. Konsultan perencana kurang cermat dalam menghitung volume pekerjaan dan RAB.
             2. Pengawas lapangan dan konsultan pengawas tidak cermat dalam mengawasi
                     pekerjaan pemborong dan dalam memperhitungkan volume pekerjaan yang harus
                     dibayar.
             3. Direksi pekerjaan tidak cermat dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.


             Pihak DPGBK sependapat atas hal tersebut dan akan menarik kelebihan pembayaran
             sebesar Rp185.842.005,00 dari PT Pangkho Megah.
     Sehubungan dengan hal tersebut BPK-RI menyarankan agar DPGBK menarik
     kelebihan pembayaran sebesar Rp185.842.005,00 dari PT Pangkho Megah dan
     menyetorkannya ke kas BPGBK serta bukti setor disampaikan kepada BPK-RI.


2.12 Volume Pekerjaan Pembangunan Pagar Komplek GBK dalam Kontrak Melebihi
     Volume Fisik Senilai Rp280.237.739,00
     Pada TA 2003 Direksi Pelaksana Gelora Bung Karno (DPGBK) mengontrakkan
     pekerjaan Pembangunan Pagar dan Pintu Gerbang Kompleks Gelora Bung Karno
     kepada     PT      Pangkho        Megah      dengan     Surat     Perintah     Kerja
     No.Sprint.Ker.010/Kadir/IX/2003    tanggal   25   September     2003   dan   Kontrak
     No.Perjan.039/Kadir/IX/2003 tanggal 29 September 2003 senilai Rp6.516.245.000,00
     (termasuk PPN 10%). Jangka waktu pelaksanaan selama 180 hari kalender terhitung
     mulai tanggal 29 September 2003 s.d. tanggal 26 Maret 2004 dan masa pemeliharaan
     selama 90 hari kalender. Pekerjaan telah selesai 100% sesuai dengan Berita Acara
     Serah Terima Pertama Pekerjaan Pelaksanaan No.166/BAST-I/Dir.Prana/V/2004
     tanggal 11 Mei 2004 dan Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan Pelaksanaan
     No.183/BAST-II/Dir.Prana/VII/2004 tanggal 9 Agustus 2004. Dalam pelaksanaannya,
     kontrak tersebut mengalami perubahan pekerjaan tambah kurang dan telah ditetapkan
     dalam addendum No. Add.044/Kadir/II/2004 tanggal 13 Februari 2004 yang merubah
     nilai kontrak menjadi Rp6.955.179.000,00 (termasuk PPN 10%) serta waktu
     pelaksanaan diperpanjang menjadi 225 hari atau akan berakhir pada tanggal 10 Mei
     2004.
     Penunjukan PT Pangkho Megah dilakukan berdasarkan pelelangan dengan peserta
     yang diundang sebanyak 10 perusahaan dan yang memasukkan penawaran sebanyak 10
     perusahaan. Setelah melalui prosedur evaluasi, diusulkan tiga penawar terbaik sebagai
     calon pemenang yaitu calon pemenang kesatu PT Pangkho Megah dengan harga
     penawaran Rp6.527.245.000,00, calon pemenang kedua PT Ferry Jaya
     Rp6.681.148.000,00 dan calon pemenang ketiga PT Darmo Sapon
     Rp6.853.586.000,00. Pemenang yang ditunjuk sesuai dengan Keputusan Direksi
     Pelaksana Pengelolaan Gelora Bung Karno No.Kep.018/Kadir/IX/2003 tanggal 18
     September 2003 adalah penawar terendah yaitu PT Pangkho Megah dengan nilai
     setelah negosiasi Rp6.516.245.000,00. Penetapan pemenang lelang telah sesuai dengan
     prosedur yang berlaku yang berdasarkan pada hasil evaluasi dan usulan calon
     pemenang oleh panitia lelang.
     Lingkup paket pekerjaan utama tersebut adalah pembangunan pagar keliling komplek
     Gelora Bung Karno sepanjang 2.561 m dan renovasi 11 gerbang di seputar Gelora
     Bung Karno.
                Hasil pemeriksaan fisik di lapangan yang dilakukan Tim BPK bersama dengan pihak
                DPGBK, Konsultan Pengawas, Konsultan Perencana dan Kontraktor pada tanggal 30
                Agustus 2005 diketahui hal-hal sebagai berikut:
                1. Perhitungan Panjang Pagar Besi D-22 yang dibayar melebihi panjang pagar
                    yang terpasang sebesar Rp30.116.421,00
                    Dalam melakukan pengukuran atas volume item pekerjaan pagar besi D-22
                    (termasuk besi plat dan tombak terpasang) pihak DPGBK dan kontraktor tidak
                    memperhitungkan lebar kolom 60X60, kolom 30X30 dan kolom UNP sebagai
                    unsur pengurang, yang berakibat terjadinya kelebihan perhitungan volume yang
                    dibayar. Panjang pagar yang terpasang secara keseluruhan kotor adalah sepanjang
                    2.561,75 m, sedangkan kolom 60X60 sepanjang 82,20 m, kolom 30X30 sepanjang
                    79,20 m dan kolom UNP sepanjang 111,90 m, sehingga panjang bersih pekerjaan
                    pagar besi D-22 adalah 2.288,45 m. Dengan demikian terjadi kelebihan perhitungan
                    pagar besi D-22 sepanjang 142,65 m, dengan perhitungan sebgai berikut:
          PANJANG           FAKTOR PENGURANG                       PANJANG          PANJANG        SELISIH
                        KOLOM    KOLOM    KOLOM
SEGMEN   TERPASANG       60x60    30x30    UNP                    TERPASANG         DIBAYAR
           KOTOR                                                    BERSIH

SG-1          270,51             7,20      6,60            9,60          247,11          213,30        -33,81
SG-2          173,20             6,60      6,30            9,00          151,30          199,50         48,20
SG-3          156,23             5,40      4,80            6,90          139,13          153,40         14,27
SG-4          158,64             4,80      4,20            5,70          143,94          125,10        -18,84
SG-5          224,33             7,80      7,20           10,50          198,83          224,80         25,97
SG-6          218,41             6,60      6,30            9,00          196,51          194,80         -1,71
SG-7          170,48             7,80      7,80           10,80          144,08          234,40         90,32
SG-8          256,90             9,00      9,00           12,90          226,00          277,00         51,00
SG-9           78,82             3,00      3,60            4,20           68,02           84,20         16,18
SG-10         469,90            12,00     12,00           16,80          429,10          363,50        -65,60
SG-11         384,33            12,00     11,40           16,50          344,43          361,10         16,67
             2561,75            82,20     79,20          111,90         2288,45         2431,10        142,65
                    Selisih panjang tersebut ternyata masuk diperhitungkan panjang besi pengangkuran
                    pada kolom 60x60 dan kolom 30x30 sepanjang 121,50 m. Dengan demikian masih
                    terdapat selisih kelebihan perhitungan sepanjang 21,15 m senilai Rp10.786.500,00
                    (21,15 m X Rp510.000,00/m). Di samping itu, komponen pagar besi D-22 dan
                    tombak besi senilai Rp159.094/m harus dikurangkan             sepanjang volume
                    pengangkuran 121,50 m atau secara keseluruhan senilai Rp19.329.921,00 (121,50 m
                    X Rp 159.094,00/m). Dengan demikian untuk item pekerjaan pagar besi terjadi
                    kelebihan     pembayaran   sebesar     Rp30.116.421,00    (Rp10.786.500,00    +
                    Rp19.329.921,00).
2. Perhitungan Volume Item Pekerjaan Kolom Double UNP yang dibayar
   melebihi volume terpasang sebesar Rp250.121.318,00
   Volume item pekerjaan kolom double UNP (kolom besi) yang terpasang secara
   keseluruhan adalah sebesar 64.067,97 kg, sedangkan volume yang dibayarkan
   sesuai addendum adalah sebesar 112.552,21 Kg, sehingga terjadi kelebihan
   perhitungan/pembayaran sebesar 48.484,24 kg Rincian perhitungan terdapat dalam
   tabel berikut:
                          VOLUME UNP                    SELISIH
   SEGMEN           TERPASANG     DIBAYAR                (KG)
                       (KG)          (KG)
  SG-1                 5.496,45   9.696,10             4.199,65
  SG-2                 5.152,92   8.843,53             3.690,61
  SG-3                 3.950,57   6.891,65             2.941,08
  SG-4                 3.263,52   5.874,88             2.611,36
  SG-5                 6.011,74  10.298,34             4.286,60
  SG-6                 5.152,92   9.319,33             4.166,41
  SG-7                 6.183,50  10.812,38             4.628,88
  SG-8                 7.385,85  13.207,25             5.821,40
  SG-9                 2.404,70   4.110,16             1.705,46
  SG-10                9.618,78  17.036,98             7.418,20
  SG-11                9.447,02  16.461,61             7.014,59
  Jumlah              64.067,97 112.552,21            48.484,24
   Rumus perhitungan volume kolom UNP terpasang adalah :
   (2 X 2,3 m X 18,67 kg/m X Jml kolom per segmen)
   Menurut penjelasan pihak Direksi Pekerjaan, Konsultan Supervisi dan Konsultan
   Perencana ternyata dalam pelaksanaan (setelah semua kolom UNP terpasang)
   terdapat perubahan desain agar ketinggian pagar ditambah rata-rata setinggi 0,35 m,
   sehingga kolom UNP tersebut juga mengalami penambahan setinggi 0,35 m dengan
   berat 13,07 kg. Di samping itu terdapat angkur D-16 yang tertanam dibawah kolom
   UNP seberat 1,88 kg. Sehingga untuk setiap kolom harus ditambahkan berat besi
   sebesar 14,95 kg (13,07 kg + 1,88 kg) atau untuk keseluruhan kolom UNP harus
   ditambahkan volume sebesar 11.152,70 kg. Namun demikian masih terdapat selisih
   kelebihan perhitungan volume kolom UNP adalah sebesar 37.331,54 kg (48.484,24
   kg – 11.152,70 kg) atau senilai Rp250.121.318,00 (37.331,54 kg                   X
   Rp6.700,00/kg).


Hal tersebut tidak sesuai dengan:
1. Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan
   Jasa Pemerintah Bagian Ketiga Prinsip Dasar Pasal 3 huruf f antara lain
        menyebutkan bahwa Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip akuntabel
        yang berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi
        kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai
        dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.
     2. Pembayaran dilakukan sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dilaksanakan
        pemborong.


     Hal tersebut mengakibatkan terjadi kelebihan pembayaran senilai Rp280.237.739,00
     yang harus disetor kembali ke Kas BPGBK.


     Hal tersebut terjadi karena Direksi Pekerjaan, Site Manajer, Konsultan Supervisi, dan
     Konsultan     Perencana   lalai    dalam    menjalankan    tugas   khususnya   dalam
     memperhitungkan volume yang seharusnya dikerjakan dan dibayarkan kepada
     kontraktor.


     Pihak DPGBK sependapat atas hal tersebut dan akan menarik kelebihan pembayaran
     sebesar Rp280.237.739,00 dari PT Pangkho Megah.


     Sehubungan dengan hal tersebut BPK-RI menyarankan agar DPGBK menarik
     kelebihan pembayaran sebesar Rp280.237.739,00 dari PT Pangkho Megah dan
     menyetorkannya ke kas BPGBK serta bukti setor disampaikan kepada BPK-RI.


2.13 Penetapan Besaran Kontribusi Tetap Atas Kerjasama Dengan PT MGP Terlalu
     Rendah Sebesar Rp17.750.000.000,00
     Badan Pengelola Gelora Bung Karno (BPGBK) mengadakan perjanjian kerjasama
     dengan PT Manggala Gelora Perkasa (PT MGP), Direktur Utama adalah Willy
     Sebastian dan Komisaris Utama adalah Harun Sebastian, untuk mengelola lahan milik
     BPGBK seluas 4 Ha (40.250 m2) yang berlokasi di Blok 19 Jalan Asia Afrika Jakarta.
     Lahan tersebut akan dimanfaatkan untuk Hotel, Apartemen, Pusat Perbelanjaan dan
     sarana penunjangnya dengan        nilai investasi   sebesar Rp804.523.421.000,00 atau
     dikenal dengan Proyek “Senayan City” yang berlokasi di depan Plaza Senayan.
     Perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani pada tanggal 16 April 2001 dengan
     bentuk/skim kerjasama BOT selama 35 tahun.
     Sebelum kerjasama dengan PT MGP pada awalnya BPGBK (dahulu bernama Badan
     Pengelola Gelora Senayan/BPGS) mengadakan kerja sama pengusahaan lahan seluas 4
Ha dengan PT Manggala Pratama (PT MP) pada tanggal 20 Maret 1990. Dalam
perjanjian antara PT MP dan BPGS disepakati bahwa koefisien lantai bangunan (KLB)
ditetapkan sebesar 1,6. Sebagai kompensasi atas pengusahaan areal tersebut di atas, PT
MP sepakat untuk memberikan kepada BPGBK berupa :
1. Sebuah gedung kantor DPGBK seluas 9.000 m2 senilai Rp10.465.000.000,00 yang
    akan dibangun di areal Gelora Bung Karno.
2. Uang tunai sebesar Rp9.666.000.000,00 diserahkan kepada Pihak BPGS pada saat
    perjanjian ditandatangani sebesar 50% (Rp4.833.000.000,00) dan 50% pada saat
    penyerahan lahan dari BPGS kepada PT MP.
3. Pembayaran tahunan sebesar US$ 60,000.00 untuk tahun 1-14 dan pada tahun ke-15
    dilakukan peninjauan kembali.
4. Suatu penyertaan modal (equity) sebesar 15% dari modal yang ditempatkan dalam
    perusahaan patungan tanpa disertai keterlibatan BPGS akan hutang modal.
Dalam pelaksanaannya PT MP mengalami perubahan menjadi PT Manggala Artha
Graha (PT MAG) dan PT Manggala Gelora Perkasa (PT MGP) dengan kronologis
sebagai berikut :
-   pada tanggal 17 Juli 1990 ditandatangani perjanjian kerjasama antara BPGS dan PT
    MP mengenai PT MP sebagai mitra pengatur berkaitan dengan penyertaan
    perusahaan-perusahaan lainnya baik berbentuk Badan Hukum Indonesia maupun
    Badan Hukum Asing.
    Dalam pelaksanaannya PT MP melakukan kerjasama dengan suatu perusahaan
    Jepang untuk mewujudkan pembangunan proyek ini. Namun kerjasama itu tidak
    berjalan mulus sehingga mengalami kegagalan.
-   pada tanggal 25 Januari 1993 dibuat Addendum dimana PT MP berganti nama
    menjadi PT MAG. Bersamaan dengan perubahan nama tersebut, dilakukan juga
    pembuatan perjanjian pendirian perusahaan patungan dengan PT Adya Bintang
    Pratama (PT ABP) yang diberi nama PT Manggala Gelora Perkasa (PT MGP) yang
    kepemilikan sahamnya adalah sebagai berikut :
    1. BPGS         15%
    2. PT MAG 25%
    3. PT ABP 60%, dengan Direktur adalah Usman Admadjaja dan Komisaris
        adalah Suryadi Sutisna. Direktur Utama (2003) adalah Joanes Daniel.
-   pada tahun 1995 proyek tersebut mengalami Financial Problem sehingga
    pelaksanaan proyek kembali mengalami penundaan.
-   pada tahun 1996 PT ABP mengambil seluruh saham PT MAG sehingga komposisi
    saham PT MGP menjadi :
    1. BPGS       15%
    2. PT ABP 85%
Dengan terjadinya pergantian nama dan kepemilikan mitra usaha tersebut maka pada
tanggal 16 April 2001 naskah perjanjian Kerjasama antara BPGBK dengan PT MGP
diperbarui dimana kedua belah pihak sepakat mengacu pada Rencana Induk Kawasan
Senayan (RIKS) tahun 1994 yang antara lain menyebutkan bahwa Koefisien Dasar
Bangunan (KDB) sebesar 20% dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sebesar 2 (dua),
serta dilakukan peninjauan ulang atas kompensasi yang semula akan diberikan oleh PT
MP kepada BPGBK sebagai berikut:
1. Dana sebesar Rp10.465.000.000,00 sudah diserahkan oleh PT MP kepada BPGBK
    yang dilakukan dalam 2 (dua) kali pembayaran yaitu pada bulan Agustus 1991
    sebesar   Rp5.232.500.000,00    dan   tanggal   18   Desember    1992       sebesar
    Rp5.860.400.000,00 (termasuk bunga selama delapan bulan) ke rekening BPGS
    pada Bank BNI cabang Senayan. Dana tersebut sudah digunakan untuk membangun
    gedung kantor DPGBK seluas 9.000 m2. Pembangunan kantor DPGBK tersebut
    dilaksanakan oleh PT Pembangunan Perumahan (PT PP) dengan biaya sebesar
    Rp21.879.692.000,00 dalam 4 (empat) tahap pembangunan yaitu sebagai berikut :
    - Tahap I, kontrak No. 009/Kadir/VI/1992 senilai Rp9.545.124.000,00.
    - Tahap II, kontrak No. 019/Kadir/VIII/1993 senilai Rp6.523.452.000,00.
    - Tahap II B, kontrak No. 023/T/Kadir/II/1995 senilai Rp1.161.116.000,00.
    - Tahap III, kontrak No. 005/T/Kadir/VII/1995 senilai Rp4.650.000.000,00.
2. Dana sebesar Rp9.666.000.000,00 sudah diserahkan oleh PT MP kepada Pihak
    BPGBK yang dilakukan dalam 2 (dua) kali pembayaran yaitu pada tanggal 18 Juli
    1990 dan tanggal 10 Juni 1993 masing-masing sebesar Rp4.833.000.000,00 ke
    rekening BPGS No. 105010-08304 pada Bank Bumi Daya Cabang Jakarta Ratu
    Plaza.
3. Penyertaan modal (saham MGP) sebesar 15% yang dimiliki BPGBK akan dialihkan
    kepada pihak ketiga.
4. Kontribusi tetap (royalty) sebesar Rp200.000.000,00 setiap tahun terhitung sejak
    berakhirnya grace period 3 tahun sejak tanggal perjanjian ini (yang dapat
    diperpanjang maksimal 2 tahun), atau sejak dimulainya pengelolaan Proyek secara
    komersial, yang mana yang lebih dahulu. Dalam hal pembayaran dilakukan setelah
    berakhirnya masa grace period, maka pembayaran tersebut harus telah diterima
   BPGBK pada setiap tanggal yang sama dengan tanggal perjanjian ini
   ditandatangani. Dalam hal pembayaran dilakukan sejak pengelolaan Proyek secara
   komersial, maka pembayaran tersebut harus telah diterima BPGBK pada setiap
   tanggal yang sama dengan tanggal dimulainya pengelolaan secara komersial
   tersebut.
5. Kontribusi Variable sebesar 3,5 % dari pendapatan kotor (gross revenue) proyek
   terhitung sejak dimulainya pengelolaan proyek secara komersial. Pembayaran
   tersebut akan dilakukan oleh PT. MGP setiap 3 bulan pada tahun yang berjalan
   dengan ketentuan bahwa pembayaran triwulan yang berakhir akan dilakukan MGP
   pada bulan keenam setelah berakhirnya tahun yang berjalan yang bersangkutan.
   Pendapatan kotor tersebut harus ditentukan berdasarkan pemeriksaan keuangan
   yang dilakukan oleh kantor akuntan independen yang mempunyai reputasi baik.
Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen kerjasama serta konfirmasi kepada PT MGP
diketahui hal-hal sebagai berikut:
1. Penentuan besarnya kompensasi dan royalty tidak didasari dengan tolok ukur
   yang jelas
   Selama ini yang menangani perjanjian dengan mitra usaha dari awal (penawaran
   untuk investasi) sampai dengan penyusunan dokumen perjanjian adalah Tim
   Kelompok Kerja (Pokja) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua DPGBK No.
   Sep.009/Kadir/VI/2003 tanggal 27 Juni 2003. BPGBK tidak memiliki tolok ukur
   atau kriteria yang jelas mengenai kompensasi/kontribusi/ royalty yang harus
   dibayarkan oleh mitra usaha. Berdasarkan konfirmasi dengan Tim Pokja tersebut
   diketahui bahwa selama ini besarnya kompensasi/kontribusi/royalty tersebut berasal
   dari usulan mitra usaha yang bersangkutan (PT MGP) dan kemudian dilakukan
   tawar-menawar (negosiasi). Tim BPK tidak pernah mendapatkan dokumen
   berkaitan dengan negosiasi tersebut. Dari hasil konfirmasi dengan mitra usaha (d.h.i
   PT MGP) dijelaskan bahwa PT MGP mengakui bahwa memang usulan besarnya
   kompensasi/kontribusi/royalty tersebut berasal dari PT MGP, tetapi PT MGP tidak
   dapat menunjukkan dokumen ataupun perhitungan darimana diperoleh besaran
   angka tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penentuan besarnya
   kompensasi dan royalti tersebut tidak didasari dengan tolok ukur yang jelas dan
   hanya sekedar tawar menawar. Menurut analisis BPK seharusnya penentuan
   besarnya kompensasi dan royalti harus dikaitkan dengan luas lahan yang dikelola,
   karena semakin luas lahan maka semakin bertambah pula lahan komersial yang
   akan dijadikan sumber pendapatan bagi mitra usaha. Mengenai besarannya secara
   pasti, yaitu berapa rupiah per m2, perlu dilakukan evaluasi dan analisis lebih lanjut
   karena hal ini menyangkut lokasi lahan dan aspek bisnis.
2. Penentuan nilai kontribusi terlalu rendah, sehingga menimbulkan potensi
   kehilangan penerimaan sebesar Rp17.750.000.000,00.
   Pada saat perjanjian kerjasama antara BPGBK dan PT MGP ditandatangani pada
  tanggal 16 April 2001, kedua belah pihak mengacu pada Rencana Induk Kawasan
  Senayan (RIKS) Tahun 1994 yang antara lain menyebutkan bahwa Koefisien Dasar
  Bangunan (KDB) sebesar 20% dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sebesar 2
  (dua). Dengan peraturan tersebut diatas, maka didapatkan luas dasar bangunan
  adalah sebesar 8.048 m2 (0,2 x 40.240 m2), sedangkan luas lantai yang dapat
  dibangun di atas lahan tersebut maksimum sebesar 80.480 m2 (40.240 m2 X 2).
  Pada tanggal 22 Mei 2003, RIKS (1994) ditinjau ulang dan diganti dengan
  peraturan baru yang disebut Rencana Rinci Tata Ruang Khusus Kawasan (RRTRK)
  Gelora Bung Karno Senayan yang ditandatangani oleh Menteri Sekretaris Negara
  selaku Ketua Badan Pengelola Gelora Bung Karno dan Gubernur Provinsi Daerah
  Khusus Ibukota Jakarta. Dalam RRTRK tersebut antara lain dicantumkan perubahan
  KDB yang semula sebesar 20% berubah menjadi sebesar 40%, sedangkan nilai
  KLB menjadi sebesar 4 (empat). Dengan perubahan/kenaikan KDB dan KLB
  sebesar 2 kali lipat tersebut, maka luas dasar bangunan yang dapat dibangun
  mengalami kenaikan dari 8.048 m2 menjadi 16.096 m2, sedangkan luas lantai
  maksimum yang dapat dibangun juga mengalami kenaikan dari 80.480 m2 menjadi
  160.960 m2.
  Berdasarkan Addendum Perjanjian tanggal 23 September 2004 yang ditandatangani
  oleh BPGBK dan PT. MGP, antara lain disepakati besarnya kontribusi tetap sebagai
  akibat adanya perubahan KDB adalah sebagai berikut:
       No.           Periode            Nilai Kontribusi tetap        Jumlah
                  (Tahun Ke)               Per tahun (Rp)               (Rp)
        1            1 s.d 5                    250.000.000,00        1.250.000.000,00
        2            6 s.d 10                   350.000.000,00        1.750.000.000,00
        3           11 s.d 15                   450.000.000,00        2.250.000.000,00
        4           16 s.d 20                   550.000.000,00        2.750.000.000,00
        5           21 s.d 25                   600.000.000,00        3.000.000.000,00
        6           26 s.d 30                   650.000.000,00        3.250.000.000,00
        7           31 s.d 35                   700.000.000,00        3.500.000.000,00
       Total Kontribusi Tetap untuk 35 tahun yang akan datang        17.750.000.000,00
  Kontribusi Tetap tersebut belum termasuk PPN dan pembayarannya dilakukan
  dimuka paling lambat tanggal 20 April pada tahun berjalan.
  Penetapan besarnya kenaikkan kontribusi tetap seharusnya sebanding dengan
  kenaikan KDB dan KLB, yang mencerminkan kenaikan nilai tanah. Oleh karena itu,
  seharusnya kontribusi tetap menjadi sebesar 2 kali lipat dari nilai kontribusi tetap
  awal yang berdasarkan peraturan RIKS 1994 (Rp200.000.000,00/per tahun).
Dengan demikian besarnya nilai kontribusi tetap (disertai persentase kenaikan
pertahun sesuai addendum) seharusnya adalah sebagai berikut :
     No.           Periode            Nilai Kontribusi tetap      Jumlah
                (Tahun Ke)               Per tahun (Rp)             (Rp)
      1             1 s.d 5                   400.000.000,00      2.000.000.000,00
      2            6 s.d 10                   560.000.000,00      2.800.000.000,00
      3           11 s.d 15                   720.000.000,00      3.600.000.000,00
      4           16 s.d 20                   880.000.000,00      4.400.000.000,00
      5           21 s.d 25                   960.000.000,00      4.800.000.000,00
      6           26 s.d 30                 1.040.000.000,00      5.200.000.000,00
      7           31 s.d 35                 1.120.000.000,00      5.600.000.000,00
     Total Kontribusi Tetap untuk 35 tahun yang akan datang      28.400.000.000,00
Pada saat pemeriksaan ini, pembangunan gedung sedang berlangsung. Berdasarkan
perhitungan yang dilakukan oleh BPK bersama Konsultan dan Mitra Usaha
terhadap luas lantai secara keseluruhan yang sedang dibangun berdasarkan desain
konstruksi, ternyata luas yang akan dibangun adalah seluas 296.603 m2 termasuk
basement seluas 89.498 m2, sehingga luas lantai di atas permukaan tanah adalah
seluas 207.105 m2 (296.603 m - 89.498 m2). Dengan demikian luas lantai yang
akan dibangun tersebut melebihi luas yang ditetapkan dalam RRTRK yaitu seluas
46.145 m2 (207.105 m2 -160.960 m2) atau sebesar 28,67%, dan terjadi peningkatan
dari luas lantai awal berdasarkan RIKS tahun 1994 sebesar 126.625 m2 (207.105
m2 - 80.480 m2) atau sebesar 157,34%.
Addendum yang telah dibuat hanya berdasarkan pada perubahan KDB, tidak
termasuk perubahan KLB. Menurut analisis BPK seharusnya yang menjadi
pertimbangan adalah perubahan KLB karena semakin besar luas lantai yang
dibangun berarti semakin banyak kamar hotel/apartemen/pusat perbelanjaan yang
dapat dibangun yang pastinya akan meningkatkan pendapatan mitra usaha.
Dengan kelebihan luas lantai yang dibangun dan diusahakan oleh PT MGP sebesar
157,34% dari perjanjian awal tersebut, maka kontribusi tetap yang akan dibayarkan
oleh PT MGP kepada BPGBK harus dinaikkan lagi minimal sebesar 150% menjadi
seperti terlihat dalam tabel berikut (disertai persentase kenaikan tiap lima tahun
sesuai addendum):
     No.           Periode             Nilai Kontribusi tetap       Jumlah
                 (Tahun Ke)               Per tahun (Rp)             (Rp)
     1             1 s.d 5                      500.000.000,00    2.500.000.000,00
     2             6 s.d 10                     700.000.000,00    3.500.000.000,00
     3            11 s.d 15                     900.000.000,00    4.500.000.000,00
     4            16 s.d 20                   1.100.000.000,00    5.500.000.000,00
     5            21 s.d 25                   1.200.000.000,00    6.000.000.000,00
     6            26 s.d 30                   1.300.000.000,00    6.500.000.000,00
     7            31 s.d 35                   1.400.000.000,00    7.000.000.000,00
    Total Kontribusi Tetap untuk 35 tahun yang akan datang       35.500.000.000,00
   Dari tabel di atas terlihat bahwa selama 35 tahun yang akan datang BPGBK akan
   kehilangan     potensi     pendapatan       dari   kontribusi    tetap   sebesar
   Rp17.750.000.000,00 (Rp35.500.000.000,00 – Rp17.750.000.000,00), sehu- bungan
   dengan kenaikan KDB dan KLB serta kelebihan luas lantai yang dibangun dari luas
   maksimum menurut RRTRK. Jika nilai tersebut dihitung menggunakan metode
   present value, maka setara dengan nilai sebesar Rp2.350.030.318,98 pada saat ini
   (perhitungan present value lihat lampiran 8).
   Hal tersebut tidak sesuai dengan:
   1. Keputusan Presiden RI No.4 Tahun 1984 yang menyatakan bahwa BPGBK
      mempunyai tugas mengurus dan memelihara semua tanah dan bangunan dengan
      sebaik-baiknya sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan
      dan selama-lamanya bagi kepentingan negara dan masyarakat atas dasar
      kemampuannya sendiri.
   2. KDB dan KLB yang tercantum dalam RRTRK Gelora Bung Karno senayan
      seyogyanya menjadi dasar bagi BPGBK dalam menentukan besarnya kontribusi
      (khususnya kontribusi tetap) yang harus dibayarkan oleh mitra usaha kepada
      BPGBK sebanding dengan luasan lantai yang diusahakan.


Hal tersebut mengakibatkan DPGBK kehilangan potensi penerimaan sebesar
Rp17.750.000.000,00 yaitu dari royalty/kontribusi tetap dalam 35 tahun yang akan
datang.


Hal tersebut terjadi karena Tim Kelompok Kerja (POKJA) bekerja tidak cermat dan
tidak berusaha untuk mendapatkan kontribusi tetap secara optimal.


Pihak BPGBK sependapat atas hal tersebut, pada addendum tanggal 23 September
2004 dibuat perubahan royalti tetap dengan akselerasi. Walaupun telah adanya
kenaikan royalti tetap ini, temuan ini harus dijadikan pertimbangan PT. MGP untuk
merubah royalti yang tertuang dalam addendum perjanjian tanggal 23 September 2004.
PT. MGP akhirnya menyepakati diadakan lagi kenaikan royalti tetap sebagai akibat
adanya kenaikan KDB sebagai berikut :

               PERIODE NILAI KONTRIBUSI TETAP J U M L A H
   NO.
             (TAHUN KE)    PER TAHUN (Rp)         (Rp)
      1         1 S.D. 5      400.000.000,00  2.000.000.000,00
      2        6 S.D. 10      550.000.000,00  2.750.000.000,00
      3       11 S.D. 15      650.000.000,00  3.250.000.000,00
            4    16 S.D. 20        750.000.000,00  3.750.000.000,00
            5    21 S.D. 25        800.000.000,00  4.000.000.000,00
            6    26 S.D. 30        850.000.000,00  4.250.000.000,00
            7    31 S.D. 35        900.000.000,00  4.500.000.000,00
           TOTAL KONTRIBUSI TETAP UNTUK 35 TAHUN
                                                  24.500.000.000,00
                            Y.A.D.
     Dengan demikian diperoleh tambahan royalti tetap untuk 35 tahun sebesar
     Rp24.500.000.000,00 – Rp. 17.750.000.000,00      = Rp. 6.750.000.000,00 angka ini
     sebagai hasil kompromi. Kenaikan royalti tetap tersebut akan dituangkan dalam
     Addendum Perjanjian Kerjasama tanggal 16 April 2001.


     Sehubungan dengan hal tersebut BPK-RI menyarankan agar BPGBK segera
     melakukan negosiasi ulang dengan PT MGP atas besaran kompensasi tetap untuk
     disesuaikan dengan KDB, KLB dan luas lantai yang terbangun. Hasil negosiasi
     dituangkan ke dalam Addendum Perjanjian Kerjasama dan disampaikan kepada BPK-
     RI.


2.14 Penetapan Besaran Kompensasi Awal Dan Royalti Atas Kerjasama Dengan PT
     ABL Terlalu Rendah Sebesar Rp20.656.662.104,00
     Proyek Menara Olahraga Senayan, aset yang berlokasi di Jalan Sudirman No.16A
     sekarang bernama Sudirman Place, Office and Pinnacle Apartment Project pada
     awalnya merupakan usaha kerjasama BOT antara BPGS (Badan Pengelola Gelora
     Senayan), sekarang menjadi BPGBK (Badan Pengelola Gelora Bung Karno) sebagai
     pemilik tanah dan PT WMI (Waskita Mustika Indah). Di dalam kerjasama tersebut
     tersebut BPGBK menyerahkan sebidang tanah di kawasan Gelora Senayan, Jalan
     Jenderal Sudirman Kav. No.16 seluas 10.250 m2. Sebagai pelaksana pembangunan dan
     pengelola gedung dibentuk sebuah perusahaan yang diberi nama PT GWG (Gelora
     Waskita Graha) dengan komposisi saham, BPGBK sebesar 20% dan PT WMI sebesar
     80%. Kerjasama BOT ini disepakati kedua belah pihak dengan Surat Perjanjian tanggal
     18 April 1996 selama 35 tahun dengan masa pembangunan gedung 5 tahun dan masa
     pengelolaan gedung selama 30 tahun. Proyek Menara Gelora Senayan ini dibangun
     oleh PT Waskita Karya Wilayah III sebagai kontraktor utama dan Bank BNI sebagai
     pendana proyek dengan pemberian kredit jangka pendek (Bridging Loan) selama 12
     bulan yang sifatnya sementara sebelum mendapatkan kredit sindikasi.
     Menara Gelora Senayan yang sekarang diberi nama Sudirman Place, Office and
     Pinnacle Apartment yang terletak di Samping Gedung Depdiknas direncanakan
dibangun 54 lantai dan lima basement dengan perincian penggunaannya adalah lantai
menara setinggi 54 lantai digunakan sebagai ruang perkantoran dan lantai     podium
sebagai ruang retail, sedangkan basement digunakan sebagai sarana parkir kendaraan.
Luas tanah adalah 10.250 m2 dan luas seluruh lantai bangunan adalah 93.586 m2.
Pembangunan dimulai pada bulan Januari 1998. Dalam masa pembangunan terjadi
krisis ekonomi yang mengakibatkan berhentinya pembangunan dengan progres kurang
lebih 7,99% dari total pekerjaan (menurut laporan penilaian kemajuan pekerjaan
konsultan yaitu PT Sucofindo) senilai Rp97.063.440.000,00. PT GWG mengalami
kesulitan keuangan akibat krisis, sehingga kreditnya kepada Bank BNI macet dan
diambil alih oleh BPPN. Selanjutnya BPPN menjual kredit tersebut secara lelang dan
sebagai pemenang lelang adalah PT Aneka Bina Lestari (ABL) dengan Direktur Utama
adalah Sari Dewi, Direktur adalah Erwin Santosa Kardiman dan Komisaris Utama
adalah Hindharto Budiman.
Pada tanggal 23 Agustus 2002 Badan Pengelola Gelora Bung Karno (BPGBK)
mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Aneka Bina Lestari (PT ABL) untuk
menggunakan tanah Komplek Gelora Bung Karno seluas 10.250 m2 yang merupakan
bagian dari HPL No.1 dengan nilai investasi sebesar Rp387.869.827.448,00 yang
berbentuk Bangunan Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT). Jika perjanjian
kerja sama tersebut berakhir maka pihak mitra usaha akan menyerahkan tanah beserta
bangunannya kepada Gelora Bung Karno.
Beberapa butir perjanjian adalah sebagai berikut:
1. PT ABL melaksanakan pembangunan dan pengoperasian kawasan komersial
   terpadu yang mencakup Menara Olahraga Senayan, Apartemen, pusat perbelanjaan,
   perkantoran dan fasilitas-fasilitas penunjangnya (sekarang bernama Sudirman
   Place, Office and Pinnacle Apartment Project).
2. Pelaksanaan pembangunan harus dimulai selambat-lambatnya 30 hari sejak
   perjanjian ini (21 September 2002) dan harus selesai selambat-lambatnya 3 kali 365
   hari sejak pembangunan dimulai (20 September 2005).
3. Masa berlakunya perjanjian kerjasama adalah selama 35 tahun terhitung sejak
   dimulainya pengoperasian tidak termasuk masa pembangunan Proyek.
4. PT ABL dapat melakukan perubahan atas jenis fasilitas yang akan dibangun,
   sepanjang tidak bertentangan dengan Rencana Kawasan Induk (RIK) BPGBK dan
   mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BPGBK.
5. Kompensasi PT ABL kepada BPGBK sebuah gedung (Menara KONI) di atas lahan
   perjanjian senilai Rp20.000.000.000,00, 8 lantai, seluas 5.000 m2 dalam satu
   kesatuan, dan lama pembangunan 12 bulan atau selama-lamanya 18 bulan sejak
   dimulainya masa pembangunan proyek (berakhir selambat-lambatnya 21 Maret
   2004).
6. PT ABL memberikan royalti kepada BPGBK selama berlakunya perjanjian
   kerjasama ini, Tahun ke 1 - 15 sebesar Rp500.000.000,00 per tahun, Tahun ke 16 -
   25 sebesar Rp600.000.000,00         per tahun, dan Tahun ke 26 - 35 sebesar
   Rp800.000.000,00 per tahun, jumlah tersebut akan disesuaikan dengan Consumer
   Price Index (CPI) dari BPS.
7. PT ABL bertanggung jawab sepenuhnya atas perolehan dan perpanjangan segala
   ijin dan persetujuan yang diperlukan dari Pemerintah Republik Indonesia
   sehubungan dengan penggunaan tanah dan pembangunan dan/atau pengelolaan
   proyek. Segala biaya sehubungan dengan hal tersebut menjadi tanggungan PT ABL
   sepenuhnya.
8. PT ABL melakukan pembayaran PBB, pajak lainnya atau pungutan lainnya secara
   tertib dan tepat waktu selama berlakunya perjanjian ini .
BPK tidak mendapatkan dokumen tentang proses pengalihan perjanjian kerjasama dari
PT GWG kepada PT ABL, yaitu apakah karena PT ABL sebagai pemenang pelelangan
penjualan Hak Tagih/piutang di BPPN atau ada perjanjian tersendiri.
Hasil pemeriksaan terhadap dokumen Kerjasama Perjanjian dan pendukungnya serta
Dokumen Kontrak Pembangunan Menara Olahraga Senayan antara pihak kedua (PT
ABL) dengan pihak ketiga (PT Pembangunan Perumahan) diketahui hal-hal sebagai
berikut:


1. Luas Tanah dalam SIPPT lebih besar dari pada yang diperjanjikan
   Di dalam Surat Perjanjian Kerjasama Perjanjian dan Pengelolaan Menara Olahraga
   Senayan poin (C) menyatakan bahwa tanah yang diperjanjikan adalah seluas 10.250
   m2 namun setelah dilakukan pengukuran ulang oleh Suku Dinas Tata Kota Jakarta
   Pusat dan diterbitkan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) oleh
   Gubernur Provinsi DKI Jakarta No1418/-1.711.5 luasnya adalah 11.460 m2. Luasan
   ini sama dengan yang tercantum pada RRTRK (Rencana Rinci Tata Ruang Khusus
   Kawasan) Gelora Bung Karno yang ditandatangani oleh Menteri Sekretaris Negara
   selaku Ketua Badan Pengelola Gelora Bung Karno dan Gebernur Provinsi Daerah
   Khusus Ibukota Jakarta. Hal ini berarti terjadi penambahan luas tanah sebesar 1.210
   m2 atau 11,81% dari Surat Perjanjian semula. Dengan bertambahnya luas tanah
   yang diperjanjikan maka nilai tanah yang diperjanjikan juga seharusnya bertambah
  sebesar 11,81%. Hal ini juga berkaitan dengan nilai kompensasi awal yang
  diberikan kepada BPGBK yaitu gedung (Menara KONI) di atas lahan yang
  diperjanjikan setinggi 8 lantai, seluas 5.000 m2 senilai Rp20.000.000.000,00 yang
  nilainya seharusnya bertambah sebesar 11,81% atau Rp2.362.000.000,00 sehingga
  menjadi Rp22.362.000.000,00.
2. Hasil perhitungan kembali atas gambar konstruksi Sudirman Place, Office and
  Pinnacle Apartment Project dengan menggunakan program komputer AUTOCAD
  2002 yang dilakukan oleh BPK-RI, Konsultan Perencana (Arkonin) dan PT ABL
  diketahui luas lantai yang akan dibangun adalah sebagai berikut:
    No.                    Lantai                            Luas          Persentase
    1.     Basement                                         34.409 m2          28,38%
    2.     Apartement dan Mall                              80.468 m2          66,38%
    3.     Menara KONI (termasuk basement KONI)              6.356 m2           5,24%
           Jumlah                                          121.233 m2           100%
  Berdasarkan data tersebut perhitungan persentase pembebanan biaya untuk Menara
  KONI adalah 5,24% (6.356/121.233 x 100%). Total biaya konstruksi Sudirman
  Place, Office and Pinnacle Apartment Project adalah Rp387.869.827.448,00,
  sehingga biaya yang diperlukan untuk membangun menara KONI sebesar
  Rp20.324.378.960,00     (5,24%   x   Rp387.869.827.448,00).        Dengan   demikian
  pembayaran kompensasi awal terdapat kekurangan sebesar Rp2.037.621.040,00
  (Rp22.362.000.000,00 - Rp20.324.378.960,00).
3. Luas lantai yang terbangun tidak sesuai dengan RRTRK 2003
  Pada saat perjanjian kerjasama ditandatangani yaitu tanggal 23 Agustus 2002,
  kedua belah pihak mengacu pada Rencana Induk Kawasan Senayan (RIKS) tahun
  1994 yang antara lain menyebutkan bahwa Koefisien Dasar Bangunan (KDB)
  sebesar 45 % dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sebesar 4. Dengan peraturan
  tersebut diatas, maka didapatkan luas dasar bangunan adalah sebesar 4.612,5 m2
  (45% x 10.250 m2), sedangkan luas lantai yang dapat dibangun di atas lahan
  tersebut maksimum sebesar 41.000 m2 (4 x 10.250 m2). Besarnya nilai royalti yang
  dibayarkan oleh PT ABL kepada BPGBK adalah sebagai berikut:
    No.     Periode         Nilai Royalti      Lama Periode              Jumlah
          (Tahun Ke)       Per tahun (Rp)        (tahun)                   (Rp)
    1           2                 3                 4                    5 (3 x 4)
    1.      1 s.d 15        500.000.000,00          15                7.500.000.000,00
    2.     16 s.d 25        600.000.000,00          10                6.000.000.000,00
    3.     26 s.d 35        800.000.000,00          10                8.000.000.000,00
             Total                                  35               21.500.000.000,00
Pada tanggal 22 Mei 2003, RIKS (1994) ditinjau ulang dan diganti dengan
peraturan baru yang disebut Rencana Rinci Tata Ruang Khusus Kawasan (RRTRK)
Gelora Bung Karno Senayan yang ditandatangani oleh Menteri Sekretaris Negara
selaku Ketua Badan Pengelola Gelora Bung Karno dan Gubernur Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta. Dalam RRTRK yang tertuang dalam Lampiran Instruksi
Gub.KDKI Jakarta No.1190/1.711.5 tanggal 22 Mei 2003 (setelah Perjanjian
Kerjasama antara BPGBK dengan PT ABL tanggal 23 Agustus 2002) tersebut
antara lain dicantumkan adanya perubahan KDB yang semula sebesar 45% berubah
menjadi sebesar 50%, sedangkan nilai KLB menjadi sebesar 6. Dengan perubahan
kenaikan KDB dan KLB tersebut maka luas dasar bangunan mengalami kenaikan
dari 4.612,5 m2 menjadi 5.125 m2 (50% x 10.250), sedangkan luas lantai
maksimum yang dapat dibangun juga mengalami kenaikan dari 41.000 m2 menjadi
61.500 (6 x 10.250 m2). Penetapan besarnya kenaikkan kontribusi tetap seharusnya
sebanding dengan kenaikan KLB yang mencerminkan kenaikan nilai tanah dan
sangat erat kaitannya dengan royalti yang diberikan kepada BPGBK sehingga
seharusnya bertambah sebesar 50%. Dengan kenaikan KLB tersebut maka besarnya
nilai royalti yang seharusnya dibayarkan oleh PT ABL kepada BPGBK adalah
sebagai berikut:
No.     Periode         Nilai Royalti      Lama Periode           Jumlah
      (Tahun Ke)       Per tahun (Rp)        (tahun)                (Rp)
1           2                 3                 4                 5 (3 x 4)
1.      1 s.d 15          750.000.000,00        15            11.250.000.000,00
2.     16 s.d 25          900.000.000,00        10             9.000.000.000,00
3.     26 s.d 35        1.200.000.000,00        10            12.000.000.000,00
         Total                                  35            32.250.000.000,00
Menurut data yang tercantum dalam SIPPT No1418/-1.711.5 luas tanah aktual
adalah 11.460 m2 yang berarti ada kenaikan sebesar 1.210 m2 atau 11,81% dari
yang diperjanjikan, sehingga KLB maksimal menjadi 68.760 m2 (6 x 11.460 m2).

Hasil perhitungan kembali terhadap gambar rencana konstruksi Sudirman Place,
Office and Pinnacle Apartment Project dengan menggunakan program komputer
AUTOCAD 2002 yang dilakukan oleh BPK-RI, Konsultan Perencana (Arkonin)
dan PT ABL diketahui bahwa luas lantai bangunan seluruhnya adalah 85.540,00 m2
(tidak termasuk basement). Hal tersebut menunjukkan adanya pelampauan luas
lantai bangunan 16.780 m2 atau 24,4%. Dengan demikian royalti yang diberikan
kepada BPGBK seharusnya bertambah sebesar 24,4% sebagai berikut:
        No.      Periode            Nilai Royalti       Lama Periode            Jumlah
               (Tahun Ke)          Per tahun (Rp)         (tahun)                 (Rp)
         1           2                    3                  4                  5 (3 x 4)
         1.      1 s.d 15            933.000.000,00          15             13.995.000.000,00
         2.     16 s.d 25          1.119.600.000,00          10             11.196.000.000,00
         3.     26 s.d 35          1.492.800.000,00          10             14.928.000.000,00
                  Total                                      35             40.119.000.000,00
         Dari tabel di atas terlihat bahwa selama 35 tahun yang akan datang BPGBK akan
         kehilangan   potensi     pendapatan   dari   royalti   sebesar   Rp18.619.000.000,00
         (Rp40.119.000.000,00 – Rp21.500.000.000,00). Jika nilai tersebut dihitung
         menggunakan metode present value, maka setara dengan nilai sebesar
         Rp3.302.248.196,39 pada saat ini (perhitungan present value lihat lampiran 7).
      4. Dalam perjanjian kerjasama tersebut tidak dijumpai adanya kewajiban membayar
         kompensasi berupa kontribusi variabel yang harus dibayarkan oleh PT ABL kepada
         BPGBK selama masa operasi. Apabila dibandingkan dengan perjanjian kerjasama
         antara BPGBK dengan mitra usaha lain yang mengusahakan lahan gelora untuk
         jenis usaha yang sama, kewajiban yang harus dipenuhi oleh mitra kepada BPGBK
         meliputi kompensasi awal, kontribusi tetap dan kontribusi variable yang besarnya
         mendasarkan pada deviden atau pendapatan kotor (gross revenue) seperti terlihat
         pada tabel berikut:
No.          Uraian              PT Kajima         PT MGP                      PT ABL
1.     Jenis Investasi          Apartemen + Apartemen + Plaza             Apartemen + Plaza
                                Plaza
2.     Kompensasi awal          Hotel Atlet   Gedung 12 lantai            Gedung 8 lantai
                                              (10,2 milyar)               (20 milyar)
3.     Kontribusi tetap         USD           Rp250.000.000,00/           Rp500.000.000,00/
                                400.000/tahun tahun                       tahun
4.     Kontribusi               Deviden dari 3,5% dari Gross              Tidak ada
       Variabel                 10% saham     Revenue       atau
                                              minimal
                                              Rp250.000.000,00/
                                              tahun
      5. Pembangunan Menara KONI telah dimulai pada tanggal 26 Mei 2003 dan progres
         pembayaran kompensasi awal (Menara KONI) per 10 September 2005 berdasarkan
         Laporan Direksi Pengawas dari DPGBK telah mencapai 69,22%. Sedangkan untuk
         pembayaran kontribusi tetap (Royalti) akan dilaksanakan pada setiap bulan ke-12
         dari tahun yang bersangkutan sejak tanggal dimulainya pengoperasian proyek.

      Hal tersebut tidak sesuai dengan:
      1. Keputusan Presiden RI No.4 Tahun 1984 yang menyatakan bahwa BPGBK
         mempunyai tugas mengurus dan memelihara semua tanah dan bangunan dengan
   sebaik-baiknya sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan
   selama-lamanya bagi kepentingan negara dan masyarakat atas dasar kemampuannya
   sendiri.
2. Luas tanah dan KLB yang tercantum dalam RRTRK Gelora Bung Karno Senayan
   seharusnya menjadi dasar bagi BPGBK dalam menentukan besarnya royalti yang
   harus dibayarkan oleh mitra usaha kepada BPGBK sebanding dengan luasan lantai
   yang diusahakan.
3. Dalam Perjanjian Kerjasama Pasal 2 ayat 3 menyatakan bahwa PT ABL dapat
   melakukan perubahan atas jenis fasilitas-fasilitas yang akan dibangun sehubungan
   dengan proyek, dengan ketentuan (i) perubahan-perubahan tersebut tidak
   bertentangan dengan Rencana Kawasan Induk (RIK) yang ditetapkan BPGBK dan
   (ii) rencana perubahan tersebut telah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu
   dari BPGBK.
4. Kompensasi maupun kontribusi yang diberikan kepada mitra kerjasama seharusnya
   diperlakukan sama jika jenis investasi yang ditanamkan sama.

Hal tersebut mengakibatkan nilai kompensasi awal terlalu rendah sebesar
Rp2.037.621.040,00 dan kompensasi tahunan kurang diperhitungkan minimal sebesar
Rp18.619.000.000,00 sebagai royalti untuk 35 tahun yang akan datang.

Hal tersebut terjadi karena Kelompok Kerja (POKJA) bekerja tidak cermat dan tidak
berusaha untuk mendapatkan kompensasi awal dan royalti secara maksimal.

Pihak BPGBK mengakui atas hal tersebut dan mengambil langkah-langkah sebagai
berikut:
1. Karena telah terjadi perbedaan luas lahan dari yang pernah diperjanjikan dengan
   kenyataan (SIPPT), maka akan diadakan negosisasi untuk penambahan kompensasi
   kepada BPGBK.
2. Renegosiasi akan mencakup juga perhitungan-perhitungan untuk adanya kontribusi
   variable disamping royalti tetap. Untuk ini diperlukan Tenaga Ahli (Expert) yang
   menguasai bidang property untuk membantu DPGBK.

Sehubungan dengan hal tersebut BPK-RI menyarankan agar BPGBK segera
melakukan negosiasi ulang dengan PT ABL atas besaran kompensasi tetap dan variabel
untuk disesuaikan dengan luas tanah, KLB, dan luas lantai yang terbangun, agar
kontribusi kepada BPGBK bisa ditingkatkan. Hasil negosiasi dituangkan ke dalam
Addendum Perjanjian Kerjasama dan disampaikan kepada BPK-RI.
3. Penyimpangan yang mengganggu Azas Kehematan
  3.1   Pencabutan Gugatan Hukum BPGBK Kepada Kajima Overseas Ltd dalam
        Rangka Kerjasama Pembangunan Bussiness dan Living Zone di Senayan
        Mengakibatkan Pemborosan Sebesar Rp7.531.756.756,75
        Untuk memenuhi kebutuhan membangun kembali Wisma Atlet, BPGBK mengadakan
        kerjasama dengan Kajima Overseas Asia Pte Limited, yaitu sebuah anak perusahaan
        Kajima – Japan yang berdomisili di Singapura. Kajima menyatakan sanggup
        membangun Wisma Atlet dan sebagai kompensasinya BPGBK akan menyerahkan
        tanah seluas 20 Ha di area Senayan dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) yang
        berada di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) milik Sekretariat Negara c.q. BPGBK
        kepada Kajima. Tanah kompensasi ini selanjutnya akan dikelola oleh suatu perusahaan
        dalam bentuk Penanaman Modal Asing (PMA) yang akan didirikan oleh Kajima dan
        BPGBK. Di atas tanah tersebut rencananya akan dibangun aset-aset properti dengan
        konsep Build, Operate and Transfer (BOT), dimana setelah 40 (empat puluh) tahun
        aset-aset properti tersebut akan menjadi milik BPGBK. Sebagai realisasi kerjasama
        tersebut kemudian BPGBK dengan Kajima membuat dokumen-dokumen kerjasama
        sebagai berikut :
        1. Penandatanganan MOU pada tanggal 24 April 1989, yang didasarkan kepada gambar
            konsep proyek yang dibuat Kajima, dimana gambar tersebut oleh Kajima baru
            selesai dibuat pada bulan Juni 1989.
        2. Penandatanganan Basic Agreement antara BPGBK (oleh Suprapto-Sekretaris
            BPGS) dengan Kajima (oleh Toshiya Kawamata-Managiong Director Kajima) pada
            tanggal 4 Juli 1989, yang kemudian diubah dengan Amandement to Basic
            Agreement pada tanggal 16 Oktober 1989.
            Basic Agreement ini merupakan perjanjian yang mencakup seluruh kesepakatan
           dalam MOU dan merupakan perjanjian dasar dimulainya kerjasama antara BPGBK
           dengan Kajima serta merupakan dasar dari seluruh perjanjian yang akan dibuat
           selanjutnya. Dalam Pasal 4.2 Basic Agreement antara lain diatur bahwa paket
           kompensasi pemberian tanah HGB seluas 20 Ha kepada Kajima oleh BPGBK, maka
           Kajima berkewajiban :
            a. membangun dan mendanai Wisma Atlet;
            b. membayar US$ 3,000,000.00 kepada BPGBK pada tanggal ditandatanganinya
                Basic Agreement;
            c. membayar US$ 2,000,000.00 kepada BPGBK pada saat penyerahan sertifikat
                HGB;
            d. membayar Annual Fee sebesar US$ 400,000.00 dimulai sejak proyek tahap
                pertama beroperasi secara komersil;
            e. membayar setoran modal untuk 10% kepemilikan saham BPGBK dalam
                perusahaan PMA.
   Selanjutnya dalam pasal 4.3 perjanjian tersebut juga diatur antara lain bahwa
   seluruh biaya dan pengeluaran Kajima atas pemberian kompensasi tersebut akan
   dimasukkan dalam biaya Pre-Operational perusahaan PMA yang akan dibentuk dan
   dikonversi menjadi setoran modal saham Kajima di perusahaan PMA tersebut.
3. Penandatanganan 2 (dua) Joint Venture Agreement antara BPGBK dengan 2 (dua)
   anak perusahaan Kajima pada tanggal 27 Oktober 1990 dalam rangka pendirian PT
   PMA dengan komposisi kepemilikan saham :
   a. anak perusahaan Kajima :          70%
   b. PT Aditya Wirabakti       :       20%
       PT Aditya Wirabakti merupakan suatu perusahaan swasta nasional yang dimiliki
       oleh Siti Hediati Haryadi, Hashim Djojohadikusumo, Herry Widjaya dan Dina
       Indra.
   c. BPGBK :             10%
4. Penandatanganan Akta Pendirian PT PMA pada tanggal 1 Nopember 1990, yaitu :
   a. PT Senayan Trikarya Sempana (PT. STS) untuk “Bussiness Zone”, dengan
      susunan Pemegang Saham adalah :
      1) Bellegingsmaatschappij Midrab BV (BMBV)       :       70%
      2) PT Aditya Wirabakti (PT. AWB)                 :       20%
      3) BPGBK                                          :      10%
   b. PT Senayan Trikarya Graha (PT. STG) untuk “Living Zone” dengan susunan
      Pemegang Saham adalah :
      1) Syboti Holding BV (SHBV)        :      70%
      2) PT WWB                          :      20%
      3) BPGBK                           :      10%
Namun pada tahun 1994 kepemilikan saham BMBV pada PT. STS digantikan oleh
Paramounts Property Pte Ltd dan kepemilikan saham SHBV pada PT. STG digantikan
oleh K Development Pte Ltd. Kedua perusahaan pengganti tersebut merupakan
lembaga pembiayaan dan masih merupakan anak perusahaan dari Kajima, dan
sekaligus sebagai perusahaan yang memberikan pinjaman kepada PT. STS dan PT.
STG.
Pada tahun 2000 dilakukan merger antara PT. STS dengan PT. STG, dimana PT. STS
sebagai “Survival Company” dengan susunan pemegang saham adalah sebagai berikut :
Paramount Properties Pte Ltd     :      45%
K Development Pte Ltd            :      25%
PT. AWB                          :      20%
BPGBK                            :      10%
Pada tanggal 26 Januari 1994 ditandatangani Loan Agreement antara PT. STS dengan
Paramount Properties Ltd, dimana PT. STS memperoleh fasilitas pinjaman sebesar
US$ 160 juta dan pada tahun 1996 ditandatangani juga Loan Agreement antara PT.
STS dengan Development Pte Ltd, dimana PT. STS memperoleh pinjaman sebesar
US$ 70 juta. Sampai dengan posisi RUPS Tahunan PT. STS tanggal 24 Juni 2004, total
 sisa pinjaman PT. STS kepada Paramount dan K development adalah sebesar US$ 132
 juta. Dalam Loan Agreement antara PT. STS dengan Paramount dan PT. STS dengan
 K Development antara lain diatur hal-hal sebagai berikut :
1. Selama hutang belum lunas, PT. STS tidak diperbolehkan untuk membagi dividen;
2. Loan Agreement tunduk pada hukum Singapura.

Dalam perkembangan selanjutnya, PT. STS ternyata tidak membangun aset properti
sesuai dengan master plan sehingga masih terdapat sekitar 8 Ha lahan kosong bagian
dari area kompensasi yang tidak dibangun oleh PT. STS. Namun dari Laporan
Keuangan BPGBK Tahun 2004 diketahui bahwa PT STS telah membayar kontribusi
tetap untuk tahun 2004 sebesar Rp3.247.200.000,00 pada tanggal 18 Mei 2004.
Berkaitan dengan lahan yang belum dimanfaatkan oleh Kajima, kemudian Mensesneg,
Komisi I DPR-RI dan Panitia Kerja Gelora Bung Karno mempertanyakan dan
membahas masalah ini yang kemudian ditindaklanjuti oleh Direksi BPGBK melalui
proses negosiasi dengan Direksi PT. STS untuk pengembalian sebagian lahan kosong,
yaitu seluas 5 Ha kepada BPGBK. Negosiasi tidak membuahkan hasil yang diinginkan,
dan bahkan PT. STS dengan suratnya tanggal 31 Agustus 2004 yang ditujukan kepada
Mensesneg selaku Ketua BPGBK, PT. STS hanya bersedia mengembalikan lahan
kosong seluas 3 Ha kepada BPGBK dengan syarat :
 1. 10% saham BPGBK di PT. STS dialihkan kepada Kajima dengan harga nominal
    (par value);
 2. Annual Fee yang diberikan PT. STS kepada BPGBK sebesar US$ 400,000.00
    dikurangi secara proporsional sesuai dengan pengurangan luas tanah.
Melihat kondisi di atas, BPGBK kemudian menunjuk Kantor Hukum Warens &
Achyar untuk melakukan telaahan hukum terhadap kerjasama antara BPGBK dengan
Kajima berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Jasa Analisa Hukum tanggal 25 Agustus
2004 dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut :
 1. Mempelajari seluruh dokumen perjanjian dan korespondensi yang dibuat atau
    dilakukan oleh BPGBK dengan Kajima Overseas Asia Pte. Ltd (“Kajima) dan
    pihak-pihak terkait lainnya, dengan tetap mengaplikasikan isi perjanjian dengan
    hukum yang berlaku di Indonesia;
 2. Memberikan advis hukum dan advis lainnya yang diperlukan BPGBK;
 3. Menghadiri setiap rapat/pertemuan, baik rapat koordinasi dengan BPGBK
    dan/atau Financial Advisor yang ditunjuk oleh BPGBK maupun rapat dengan
    pihak Kajima dan/atau pihak-pihak terkait lainnya, baik sendiri maupun bersama-
    sama dengan BPGBK;
 4. Melakukan negosiasi dan memberi masukan rencana strategis berkaitan dengan
    kasus yang dihadapi;
 5. Mendampingi BPGBK dihadapan instansi-instansi yang berwenang (terkait) serta
    Badan Legislatif dan Yudikatif, jika diperlukan;
 6. Apabila terjadi kesepakatan/penyelesaian (settlement) diantara para pihak,
     mempersiapkan dan membuat dokumen-dokumen yang diperlukan (apabila
     dokumen dipersiapkan oleh pihak kedua) atau melakukan review atas dokumen-
     dokumen yang dibuat oleh konsultan hukum/lawyer Kajima;
 7. Lingkup jasa hukum sebagaimana diuraikan di atas adalah sehubungan dengan
     rencana BPGBK untuk memperoleh kembali sebagian tanah yang tidak dibangun
     Kajima berdasarkan perjanjian-perjanjian atau dokumen-dokumen kerjasama.
Hasil analisa hukum dari Kantor Hukum Warens & Achyar atas perjanjian kerjasama
antara BPGBK dengan Kajima adalah :
1. Bahwa sebenarnya pada awal kerjasama, tidak ada kompensasi yang diterima oleh
   BPGBK atas penyerahan area kompensasi kepada Kajima mengingat seluruh biaya
   kompensasi yang dikeluarkan Kajima dikapitalisasi sebagai modal sahamnya di PT.
   STS;
2. Nilai tukar sesungguhnya atas penyerahan kompensasi oleh BPGBK kepada Kajima
   adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh BPGBK melalui aset-aset komersial
   yang dibangun dan akan dibangun di atas area kompensasi berdasarkan master plan,
   baik keuntungan berupa revenue maupun kepemilikan aset setelah berakhirnya
   operation period 40 tahun. Keuntungan dari revenue tidak dapat dinikmati oleh
   BPGBK karena tidak adanya pembagian dividen sehubungan ketentuan dalam Loan
   Agreement antara PT. STS dengan Paramount serta K Development yang mengatur
   bahwa PT. STS tidak boleh membagikan dividen sebelum hutangnya lunas. Selain
   itu aset properti yang akan menjadi milik BPGBK setelah 40 tahun juga tidak jelas
   spesifikasinya karena tidak adanya master plan yang konkrit;
3. Sejak ditandatanganinya kerjasama sampai dengan saat sekarang, BPGBK hanya
   menerima annual fee sebesar US$ 400,000.00 per tahun sebagai imbalan atas
   penyerahan area kompensasi karena imbalan lainnya telah dikapitalisasi menjadi
   modal saham Kajima dan dividen tidak dibagikan.
4. Sejak awal kerjasama, perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh BPGBK dengan
   Kajima mengandung itikad tidak baik karena adanya unsur tipu muslihat serta tidak
   memenuhi unsur keadilan dan kepatutan/kelaziman yang mengakibatkan kerugian
   yang sangat besar bagi BPGBK yang tentunya menyangkut pula kerugian Negara,
   yang pada akhirnya dapat dikatagorikan sebagai pelanggaran atas azas kepentingan
   umum. Unsur tipu muslihat terlihat dari tidak adanya Master Plan konkrit yang
   seharusnya dibuat dan diberikan oleh Kajima kepada BPGBK. Tidak memenuhi
   unsur keadilan terlihat dari kondisi-kondisi dapat dikatakan bahwa area kompensasi
   diberikan secara gratis oleh BPGBK kepada Kajima karena paket kompensasi yang
   merupakan tukaran atas area kompensasi dimasukkan sebagai biaya pre-operational
   PT. STS dan dikonversi sebagai setoran modal Kajima di PT. STS. Tidak
   memenuhi unsur kelaziman/kepatutan terlihat dari kondisi-kondisi bahwa proyek
   kerjasama dengan mitra usaha lain lebih menguntungkan daripada kerjasama
   dengan Kajima, padahal mitra lain tanahnya lebih kecil bila dibandingkan dengan
                 Kajima, dan tidak ada perjanjian-perjanjian lain yang mengatur secara rinci antara
                 lain mengenai master plan yang konkrit, jenis dan spesifikasi aset sehingga dapat
                 diketahui secara pasti spesifikasi aset yang nantinya akan menjadi milik BPGBK
                 selaku Land Owner, jadual dan tenggat waktu penyelesaian per proyek, masalah
                 project budget dan ketentuan-ketentuan lain yang lazim berlaku/dibuat untuk suatu
                 proyek BOT.
              Berdasarkan hasil analisa hukum dari Kantor Hukum Warens & Achyar, BPGBK
              memutuskan untuk menyelesaikan permasalahan dengan Kajima melalui jalur hukum,
              dan sebagai kuasa hukum untuk mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri
              Jakarta Pusat ditunjuk Kantor Hukum Warens & Achyar berdasarkan Surat Kuasa
              Khusus dari Menteri Sekretaris Negara Bambang Kesowo, SH, LLM tanggal 17
              September 2004. Sebelum Perjanjian kerja dalam rangka pemberian jasa hukum
              Litigasi antara BPGBK dengan Kantor Hukum Warens & Achyar ditandatangani, Jaksa
              Agung Republik Indonesia H.M.A.Rachman, SH mengirimkan surat nomor R-
              177/A/09/2004 tanggal 27 September 2004 kepada Menteri Sekretaris Negara perihal
              upaya penyelesaian pengelolaan lahan berdasarkan perjanjian antara BPGBK dengan
              Kajima, yang pada pokoknya mendukung upaya BPGBK untuk menggugat secara
              perdata atas pembatalan Basic Agreement beserta perjanjian-perjanjian pelaksanaannya
              kepada Kajima adalah sudah tepat karena secara faktual telah merugikan pihak
              Pemerintah RI cq. BPGBK. Pada tanggal 30 September 2004 kemudian dibuat
              perjanjian kerja dalam rangka pemberian jasa hukum litigasi nomor Perjan-
              019/KADIR/IX/2004 dengan perincian biaya sebagai berikut :
                                                        Jumlah                  Jumlah
                        Uraian                     (blm PPn & PPh)         (tmsk PPn & PPh
                                                         (Rp)             sesuai Addendum)
No.
                                                                                 (Rp)
 1     Jasa Hkm Litigasi, secara paket & dibayar
                    dlm 2 tahap :
      a. stlh ditandatanganinya Perjanjian         1.500.000.000,00       1.783.783.783,78
      b. stlh diperolehnya sita jaminan            2.000.000.000,00       2.378.378.378,78
 2     Biaya Out of Pocket (dpt ditambah sesuai
                     kebutuhan)                    2.000.000.000,00       2.000.000.000,00
 3      Success Fee (pembayaran tambahan) :
      a. stlh penetapan sita jaminan               500.000.000,00          594.594.594,59
      b. stlh keluarnya putusan Pengadilan             (Rp x)                  (Rp x)
         yg menguntungkan BPGBK akan
         dihitung berdsrkan presentase
         yaitu sebesar 2,5% dr nilai
         gugatan/kerugian yg dikabulkan
         Hakim & dibayar oleh Kajima,
         atau sebesar jumlah yg dituntut
         dlm penggantian biaya perkara,
         yg mana yg lbh besar
              Pada tanggal 5 Oktober 2004 kuasa hukum BPGBK mendaftarkan gugatan ke PN
              Jakarta Pusat dan terdaftar dengan register perkara No. 318/PDT.G/2004/PN.JKT.PST.
              Gugatan yang diajukan adalah mengenai perbuatan melawan hukum, pembatalan Basic
              Agreement beserta seluruh turunannya dan mengajukan ganti kerugian atas keuntungan
              yang seharusnya diperoleh BPGBK, serta meletakkan sita jaminan atas seluruh
              kekayaan PT. STS.

              Setelah beberapa kali sidang berjalan, Pengadilan Negeri menetapkan putusan
              peletakan sita jaminan No. 318/PDT.G/2004/PN.JKT.PST terhadap seluruh aset PT.
              STS. Dengan pertimbangan Menteri Sekretaris Negara RI bahwa sasaran yang menjadi
              dasar diajukannya gugatan akan lebih efektif jika diselesaikan diluar pengadilan,
              gugatan kepada Kajima di Pengadilan dicabut. Alasan Mensesneg mencabut gugatan
              kepada Kajima adalah apabila gugatan tersebut diteruskan diperkirakan biaya yang
              harus dibayarkan kepada Warren & Achyar akan meningkat terus, sedangkan
              kemungkinan untuk menang di pengadilan sangat kecil karena basic agreement
              mengatur bahwa jika terjadi perselisihan akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase,
              bukan pengadilan. Oleh karena itu, menempuh out of court settlement diperkirakan
              akan lebih menguntungkan. Selain itu perlu dipertimbangkan juga kenyamanan dalam
              melakukan investasi yang menjadi pertimbangan investor asing untuk melakukan usaha
              di negara kita. Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra dengan suratnya No.
              B.58/M.Sesneg/1/2005 tanggal 24 Januari 2005 kemudian mencabut gugatan tersebut.
              Demikian pula, penetapan Pengadilan Negeri atas peletakan sita jaminan terhadap
              seluruh kekayaan PT. STS berdasarkan surat Mensesneg No. B.301/M.Sesneg/5/2005
              tanggal 17 Mei 2005 telah diangkat sita jaminannya.

              Sejak gugatan diajukan sampai dengan pencabutan gugatan dan pengangkatan sita
              jaminan, BPGBK telah mengeluarkan biaya untuk jasa litigasi, Out of Pocket dan
              Success Fee kepada Kantor Hukum Warens & Achyar sebesar Rp7.531.756.756,75
              dengan perincian :
No.                Uraian                  Jumlah               Tanggal dan No. Bukti Kas
                                       (+ PPn & PPh)
 1
      Biaya Litigasi
      Biaya Litigasi Tahap I               1.783.783.783,78   30-11-2004   236/KK/XI/2004
      Biaya Litigasi Tahap II              2.378.378.378,38   14-12-2004   125/KK/XII/2004
                                           4.162.162.162,16
      Sub Total
 2
      Biaya Out of Pocket
                                             500.000.000,00   30-11-2004   234/KK/XI/2004
      Biaya Out of Pocket
                                             350.000.000,00   03-01-2005   01/KK/I/2005
      Biaya Mass Media
                                           1.500.000.000,00   31-01-2005   211/KK/I/2005
      Biaya Out of Pocket
No.                Uraian                     Jumlah               Tanggal dan No. Bukti Kas
                                          (+ PPn & PPh)
                                              2.350.000.000,00
      Total
                                               400.000.000,00    14-2-2005    Ke Rek.Direksi No.
      Dikembalikan oleh Warens &                                              113.1608007-4 dgn cek
      Achyar                                                                  No. 3198982 tgl. 26-1-
                                                                              2005
                                              1.950.000.000,00
      Sub Total
 3
      Success Fee (stlh Sita Jaminan           594.594.594,59    27-01-2005   153/KK/I/2005
      dilaksanakan)
 4                                             825.000.000,00    09-08-2005   76/KK/VIII/2005
      Success Fee (Perdamaian)
                                              7.531.756.756,75
              Total (1 + 2 + 3 + 4)

              Hingga saat pemeriksaan berakhir, proses renegoisasi dan penyelesaian perselisihan
              hukum diluar Pengadilan oleh BPGBK dengan Kajima belum juga dilakukan.

              Sekretariat Negara RI cq. BPGBK seyogyanya dapat memperhitungkan biaya yang
              dikeluarkan untuk jasa hukum litigasi dengan manfaat yang akan diterima bila gugatan
              ini dicabut tanpa diikuti dengan tindak lanjutnya.

              Hal tersebut mengakibatkan biaya perkara yang telah dikeluarkan menjadi tidak
              bermanfaat sehingga Sekretaris Negara RI c.q. BPGBK berpotensi mengalami kerugian
              sebesar Rp. 7.531.756.756,75 bila tidak membuahkan hasil bagi BPGBK.

              Hal tersebut terjadi karena:

              1.         Pertimbangan Menteri Sekretaris Negara RI yang mengatakan bahwa sasaran
                   yang menjadi dasar diajukannya gugatan akan lebih efektif jika diselesaikan diluar
                   Pengadilan.

              2. Sekretaris Negara RI cq. BPGBK tidak memperhitungkan biaya yang telah
                   dikeluarkan.


              Pihak BPGBK tidak sependapat atas hal tersebut dengan penjelasan berikut:

              1. Untuk meneruskan gugatan tersebut diperkirakan biaya yang harus dibayarkan
                 kepada Warren & Achyar akan meningkat terus, sedangkan kemungkinan untuk
                 menang di pengadilan sangat kecil karena basic agreement mengatur bahwa jika
                 terjadi perselisihan akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase, bukan pengadilan.
                 Oleh karena itu, menempuh out of court settlement diperkirakan akan lebih
                 menguntungkan. Selain itu perlu dipertimbangkan juga kenyamanan dalam
                 melakukan investasi yang menjadi pertimbangan investor asing untuk melakukan
                 usaha di negara kita.
        2. Telah dicapai rekonsiliasi antara BPGBK dan Kajima yang antara lain berisi:
           a. Lahan yang akan dikembalikan bukan seluas 3 ha, tetapi 4,6 ha, dan
              pengembangan lahan tersebut dilakukan langsung oleh BPGBK dengan investor
              yang disepakati/ditunjuk.
           b. Dari lahan tersebut BPGBK akan memperoleh kompensasi awal sebesar
              US$5,000,000.00
           c. Akan dilakukan addendum terhadap basic agreement berkaitan dengan hal-hal
              sebagai berikut:
              − Sebelum melakukan pembangunan, Kajima harus menyerahkan development
                 plan untuk disetujui oleh BPGBK
              − Kontribusi tahunan yang semula US$400,000 akan dinaikkan menjadi
                US$550,000 (untuk tahun 2005), US$600,000 (tahun 2006-2008),
                US$650,000 (tahun 2009-2011), US$750,000 (tahun 2011-2026), selanjutnya
                setiap lima tahun akan ditetapkan kembali sesuai kesepakatan.
              − Kewajiban membayar pinjaman kepada kreditur akan diubah sehingga
                dividen dapat dibagi mulai tahun 2006.

        Sehubungan dengan hal tersebut BPK-RI menyarankan agar Menteri Sekretaris Negara
        selaku   Ketua    BPGBK       mempertanggungjawabkan        pengeluaran sejumlah
        Rp7.531.756.756,75. Selain itu disarankan agar Pemerintah (Ketua BPGBK) segera
        mengambil langkah kongkrit untuk menyelesaikan masalah ini dengan tetap
        mengutamakan optimalisasi kontribusi dari mitra usaha untuk BPGBK.


4. Penyimpangan Yang Dapat Mengakibatkan Tidak Tercapainya Program Yang
   Direncanakan
  4.1   Sebagian Tanah Negara Yang Dikelola oleh BPGBK Sekarang Dikuasai Oleh
        Pihak Lain

        Asian Games Federation pada sidang di Tokyo tanggal 23 Mei 1958 menunjuk
        Indonesia sebagai penyelenggara pesta olah raga se-Asia (Asian Games) ke-IV Tahun
        1962. Untuk menyukseskan penyelenggaraan Asian Games (AG) tersebut dibentuk
        Dewan Asian Games Indonesia berdasarkan Keppres No. 113 Tahun 1959 yang
        bertugas mempersiapkan dan melaksanakan rancangan keseluruhan (overall planning),
        diantaranya:
        1. Pembangunan tempat-tempat olah raga seperti lapangan, kolam renang, stadion
           serta perlengkapan alat-alatnya;
        2. Pembangunan perkampungan untuk para peserta dan petugas dalam AG;
        3. Penyelenggaran penginapan untuk para pengunjung baik yang datang dari dalam
           negeri maupun luar negeri;

        Untuk pembangunan fasilitas-fasilitas tersebut, kemudian dibentuk Tim Teknis yang
        melaksanakan tugas-tugas pembebasan tanah, berdasarkan Surat Keputusan Penguasa
              Perang Pusat No. Kpts/Peperpu/0733/1959 tanggal 19 Mei 1959 tentang penguasaan
              penuh tanah-tanah oleh Negara untuk pekerjaan persiapan dan penyelenggaraan AG-
              1962 di Jakarta (KUPAG). Untuk merealisasikan pembebasan tanah tersebut Penguasa
              Perang Daerah Swatantra I Jakarta Raya menerbitkan peraturan No.
              Prt./05/PPDSIDR/1959 tanggal 26 Mei 1959 tentang penguasaan penuh tanah-tanah
              oleh Negara untuk pekerjaan persiapan dan penyelenggaraan AG-1962 di Jakarta.
              Realisasi pembebasan tanah yang telah dilaksanakan oleh KUPAG adalah sebagai
              berikut:
No.              Lokasi Tanah            Peruntukan tanah saat dibebaskan KUPAG       Realisasi
                                                                                       (Ha)
1         Senayan meliputi Kampung       Pusat Kegiatan AG 1962                          291,63
          Petunduhan dan Kampung
          Kebon Kelapa
2         Tebet   meliputi Kampung       Penampungan penduduk dari daerah Senayan        318,17
          Tebet, Kampung Cikoko dan      yang terkena proyek AG.
          Kampung Dalam.
3         Slipi                          Perumahan untuk menampung PNS dan Jalur          42,60
                                         Jalan menuju pusat kegiatan AG.
4         Ciledug/       Pesanggrahan    Penampungan penduduk dari daerah Slipi dan       74,35
          meliputi Desa Petukangan,      Grogol yang tanahnya terkena Proyek
          Desa Pondok Betung, dan Desa   Pembuatan Jalur Jalan dan Perumahan PNS
          Bintaro.
5         Jl Thamrin                     Wisma warta untuk para wartawan (Wisma            1,30
                                         ASOKA)
              Dari hasil penelitian dokumen diketahui bahwa saat ini status tanah-tanah hasil
              pembebasan KUPAG tersebut telah berubah bentuk dan status menjadi sebagai berikut:
              1. Tanah di Area Gelora Bung Karno, Senayan seluas 291,63 Ha telah dikuasai oleh
                 Sekretariat Negara Cq. BPGS berdasarkan Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL)
                 yang diterbitkan oleh Kantor BPN pada tahun 1989 dan 1992 yaitu:
    No.          Sertifikat        Tahun       Luas                  Keterangan
                                               (Ha)
1.          HPL No. 1/Gelora        1989      266,42    Kep. Kepala BPN No. 169/HPL/BPN/89 ttg
                                                        Pemberian Hak Pengelolaan atas Nama
                                                        Sekretariat Negara RI cq. BPGS.
                                                        No. Sertifikat : B 8221064
2.          HPL No. 1/ Grogol       1989         3,01   Kep. Kepala BPN No. 170/HPL/BPN/89 ttg
            Utara                                       Pemberian Hak Pengelolaan atas Nama
                                                        Sekretariat Negara RI cq. BPGS.
                                                        No. Sertifikat : B 4809274
3.          HPL No. 1/ Grogol       1989         1,46   Kep. Kepala BPN No. 171/HPL/BPN/89 ttg
            Selatan                                     Pemberian Hak Pengelolaan atas Nama
                                                        Sekretariat Negara RI cq. BPGS.
                                                        No. Sertifikat : B 4809273
4.          HPL No. 2/ Grogol       1992         3,89   Kep. Kepala BPN No. 96/HPL/BPN/92 ttg
            Utara                                       Pemberian Hak Pengelolaan atas Nama
                                                        Sekretariat Negara RI cq. BPGS.
                                                        No. Sertifikat : AB 851984
5.          HPL No. 2/ Grogol       1992         4,30   Kep. Kepala BPN No. 97/HPL/BPN/92 ttg
            Selatan                                     Pemberian Hak Pengelolaan atas Nama
                                                        Sekretariat Negara RI cq. BPGS.
                                                        No. Sertifikat : AB 851983
                    Jumlah                    279,08
             Pemanfaatan tanah tersebut digunakan untuk sarana kegiatan olah raga, instansi
             pemerintah dan diusahakan secara komersial seperti terlihat pada tabel berikut:
No.             Peruntukan tanah                 Luas (Ha)         Status Penguasaan Tanah
1     Lahan Olah Raga (sport venues), dan            99,08   BPGBK Bagian HPL No. 1/Gelora
      Pengelola (DPGBK)
2     Lahan yang digunakan untuk Instansi            60,63   BPGBK Bagian HPL No. 1/Gelora
      Pemerintah seperti Dep. Kehutanan,
      MPR/ DPR, TVRI, Menpora, DepDikNas,
      Kelurahan, SMUN, Puskesmas.
3     Dikerjasamakan dengan pihak swasta             90,72   BPGBK Bagian HPL No. 1/Gelora
      dengan perjanjian kerjasama BOT.
4     Dikuasai dan digunakan oleh Pihak Ketiga       17,15   HGB No. 26/Gelora, No. 27/ Gelora, No.
      Sebelum Tahun 1984 untuk Hotel Hilton,                 410/Gelora, No. 411/ Gelora, dan No.
      Panin Bank dan Ratu Plaza.                             47/Gelora yang semuanya berada di
                                                             atas HPL No. 1/Gelora
5     Tanah-tanah yang digunakan oleh Pihak           9,73   BPGBK Bagian HPL No. 1/Gelora
      Ketiga seperti Masjid Al Bina Taman
      Terbuka dll.
6     Dipakai Pelebaran Jalan                         1,77   Belum dilepaskan
                   Jumlah                           279,08

             Dalam pemanfaatan dan penguasaan tanah tersebut diketahui adanya permasalahan
             sebagai berikut:
             a. Terdapat selisih kurang seluas 12,55 Ha yaitu selisih antara tanah yang telah
                dibebaskan oleh KUPAG seluas 291,63 Ha dengan tanah yang telah diterbitkan
                sertifikatnya oleh BPN seluas 279,08 Ha. Selisih tanah tersebut tidak dapat
                dijelaskan oleh BPGBK/DPGBK.
             b. Tanah seluas 10,00 Ha yang digunakan oleh Yayasan Sarana Wanajaya dan
                Manggala Wana Bhakti berdasarkan Keppres No.6 tahun 1983 tanggal 28
                Januari 1983 diberikan dan digunakan untuk Gedung Pusat Kehutanan/Taman
                Hutan beserta bangunan pelengkapnya dimaksudkan untuk dapat menyediakan
                sarana dalam rangka pembinaan kelestarian hutan serta pengawasan terhadap
                pemanfaatan kawasan hutan sebagai salah satu sumber kekayaan nasional pada
                kenyataannya digunakan untuk kegiatan yang bersifat komersial (disewakan
                untuk perkantoran swasta) dan sampai saat ini belum pernah ada kompensasi
                sehubungan penggunaan lahan yang dikomersialkan tersebut kepada BPGBK.
             c. Tanah yang dikuasai oleh PT Indobuildco untuk Hotel Hilton seluas 13,73 Ha
                sesuai dengan HGB No. 26/Gelora dan No. 27/Gelora yang diperoleh pada tahun
                1972 berdasarkan Keppres No. 84 Tahun 1984, pada saat HGB diperpanjang,
                pihak PT Indobuildco tidak meminta ijin/persetujuan lebih dahulu kepada
                BPGBK dalam memperpanjang HGB tersebut (padahal tanah tersebut berada di
                atas lahan HPL No.1/Gelora) dan bahkan tidak mengakui bahwa tanah HGB
                dimaksud berada di atas tanah HPL No. 1/Gelora.
          2. Tanah hasil pembebasan KUPAG di Wilayah Tebet seluas 318,17 Ha telah
             dipergunakan untuk menampung/mengganti tanah warga yang terkena proyek AG
             seluas 270 Ha (8.982 Kavling) dan telah diserahterimakan kepada warga yang
             berhak, (penyerahan tidak disertai dengan dokumen Berita Acara Serah Terima),
         sehingga masih terdapat sisa tanah seluas 48,17 Ha. Dari sisa tanah seluas 48,17 Ha
         tersebut yang seyogyanya diperuntukkan bagi kaveling umum (Fasilitias Sosial dan
         Fasilitas Umum) ternyata peruntukannya sekarang adalah:
         a. Seluas 19 Ha dipergunakan sebagai jalur hijau, namun kenyataannya sebagian
             telah dibangun rumah susun oleh Dinas Perumahan DKI Jakarta sebanyak dua
             komplek dan rumah penduduk di sekitarnya dengan luas diperkirakan 10 Ha
             tanpa seijin BPGBK.
         b. Seluas 12,36 Ha tanah di Rawa Bilal telah dikuasai oleh :
             - PD Pembangunan Sarana Jaya sesuai dengan sertifikat HGB No. 1275/Tebet
               Barat seluas 36.860 m2 (3,69 Ha) dan telah dipecah-pecah menjadi 77
               sertifikat atas nama pembeli.
            - PT Taman Tebet Indah sesuai dengan Sertifikat HGB No. 502/Tebet Barat
               seluas 60.508 m2 (6,05 Ha) dan telah dipecah-pecah menjadi 4 sertifikat atas
               nama pembeli dan dibangun untuk perumahan mewah.
            - PT Sarana Wisesa Properindo seluas 26.242 m2 (2,62 Ha) berdasarkan Surat
               Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta No. 1.71.2/027/09-
               04/160/B/1999 tanggal 21 Juli 1999 dibangun untuk perumahan mewah
               bernama Regensi Tebet Mas.
         c. Seluas 3,43 Ha telah dibangun untuk Kantor Kelurahan Tebet, Sekolah Luar
            Biasa, Rumah Susun Banpres, Yayasan Ade Irma Suryani, Masjid Al Ikhtihad,
            Per Kavling Blok F, Perkantoran serta Saluran dan Jalan.
      3. Tanah hasil pembebasan KUPAG di Wilayah Ciledug seluas 74,35 Ha telah
         dipergunakan untuk menampung/mengganti tanah warga Slipi yang terkena proyek
         AG seluas 40,35 Ha dan telah dihibahkan kepada Kodam Jaya untuk membangun
         Asrama seluas 34,00 Ha.
      4. Tanah hasil pembebasan KUPAG di Wilayah Slipi seluas 42,60 Ha telah
         dipergunakan untuk menampung/mengganti tanah warga Senayan (khususnya PNS)
         yang terkena proyek AG, namun penyerahan tidak didukung dengan dokumentasi
         Berita Acara Serah Terima.
      5. Tanah hasil pembebasan KUPAG di Wilayah Thamrin seluas 1,30 Ha telah
         dilepas/dijual kepada pihak swasta pada tahun 1972 (perlu diinformasikan
         bahwa dokumen yang berkaitan dengan perjanjian jual beli tersebut tidak
         dimiliki pihak BPGBK) dimana dana hasil penjualan tersebut disimpan oleh
         BPGBK sebagai dana abadi pada beberapa Bank yang tersebar dalam
         beberapa rekening dengan saldo pada tanggal 31 Mei 2005 berikut:
No.     Bank                 Asal Dana     No.Rekening          Saldo
 1.     DKI                  Ex. Asoka     2100102570              1.510.500.000,00
 2.     Mega Melawai         Ex. Asoka     010230030013277         2.604.200.000,00
 3.     DKI                  Ex. Asoka     2100102572              4.600.000.000,00
        Jumlah 1                                                   8.714.700.000,00
No.     Bank                Asal Dana      No.Rekening         Saldo
 4.     Mega Bintaro        Ex. Bunga      01240030006484         1.500.000.000,00
 5.     Mandiri             Ex. Bunga      1220201094078          2.000.000.000,00
 6.     Mandiri             Ex. Bunga      1220204083227            500.000.000,00
 7.     Mega Bintaro        Ex. Bunga      010240030006442          500.000.000,00
 8.     Mandiri             Ex. Bunga      1220201213033            750.000.000,00
        Jumlah 2                                                  5.250.000.000,00
 9.     DKI                 Saldo Bunga    113-16-01293-1           918.601.035,00
        Jumlah 3                                                    918.601.035,00
        Jumlah 1+2+3                                             19.226.301.035,00
 Hal tersebut menyimpang dari Keppres No. 4 tahun 1984 Tanggal 13 Januari 1984 yang
 menyatakan bahwa tanah-tanah hasil pembebasan KUPAG untuk keperluan AG
 merupakan tanah Negara

 Hal tersebut mengakibatkan terjadi potensi kerugian negara yaitu hilangnya tanah Negara
 seluas 36,09 Ha yang terdiri dari tanah yang dikuasai oleh PT Indobuildco seluas 13,73 Ha
 dan tanah di Tebet seluas 10 Ha (jalur hijau) dan 12,36 Ha (Rawa Bilal).

 Hal tersebut terjadi karena BPGBK kurang berusaha melakukan upaya-upaya untuk
 mengamankan kekayaan milik Negara dengan melaksanakan inventarisasi tanah-tanah sisa
 hasil pembebasan KUPAG dan mengupayakan sertifikasi tanah dimaksud.

 Atas permasalahan tersebut BPGBK memberikan penjelasan sebagai berikut:
1. Terhadap selisih kurang seluas 12,55 ha dapat dijelaskan sebagai bahwa tanah tersebut
      dipergunakan untuk Jalan Asia Afrika, Jalan Gerbang Pemuda dan Jalan Gelora (d/h
      Jalan Palmerah Selatan), yang tidak dimasukan di dalam Peta Sertifikat HPL Gelora
      Bung Karno. Untuk kepastian batas HPL tanah GBK, BPGBK telah melakukan
      langkah-langkah mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional
      untuk mengadakan Rekonstruksi / Penunjukan batas HPL sesuai dengan Surat Nomor :
      B-003/Kadir/I/2005 tanggal 6 Januari 2005 dan telah dijawab dengan Surat Nomor:
      560.1-1715 tanggal 6 Juli 2005, yang pelaksanaannya sedang dalam proses.
2. Benar bahwa lahan seluas 10,00 Ha adalah milik BPGBK termasuk bagian dari HPL
      Nomor 1/Gelora, yang dimanfaatkan oleh Yayasan Sarana Wana Jaya dan Manggala
      Wana Bhakti berdasarkan Keputusan Presiden R.I Nomor : 6 Tahun 1983, yang tidak
      disertai adanya kompensasi kepada BPGBK, padahal oleh Yayasan Sarana Wana Jaya
      dikelola secara komersial.   Untuk mengambil alih Hak Pemanfaatan lahan yang
      digunakan oleh Yayasan Sarana Wana Jaya dan Manggala Wana Bhakti telah
      diusulkan Keputusan Presiden Nomor 6 tahun 1983 dicabut, dan hubungan BPGBK
      dengan Yayasan dituangkan dalam Perjanjian dimana ditetapkan hak dan kewajiban
      masing-masing pihak, terutama kompensasi kepada BPGBK.
3. BPGBK telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini hingga terbitnya surat
   dari Kepala Badan Pertanahan Nomor : 550.2-132 tanggal 20 Januari 2003 perihal
   revisi SK pemberian perpanjangan jangka waktu HGB atas nama PT. Indobuildco,
   yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta, yang isinya diminta
   untuk mengadakan revisi dengan mencantumkan ketentuan bahwa sertifikat HGB a.n.
   PT. Indobuildco berdiri di atas tanah HPL a.n. Sekretaris Negara c.q. BPGBK, dan PT.
   Indobuildco memberikan kontribusi setiap tahun kepada BPGBK. BPGBK berpegang
   pada surat Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 20 Januari 2003 tersebut di atas,
   dan telah menyampaikan konsep perjanjian kepada PT. Indobuildco yaitu :
   a. Konsep Perjanjian Status Tanah di Gelora Bung Karno antara BPGBK dengan PT.
        Indobuildco.

   b. Konsep Perjanjian Pemberian Kontribusi kepada BPGBK oleh PT. Indobuildco.

   Namun demikian hingga saat ini pihak PT. Indobuildco tidak bersedia menerima dan
   dengan sengaja menunda-nunda penyelesaiannya.

4. Tanah di Tebet dapat diuraikan sebagai berikut:
   a. Secara fisik di daerah Tebet tanah seluas 13,38 Ha dalam satu area tidak ada, yaitu
        kekurangan perhitungan luas tanah 13,38 Ha diperkirakan merupakan tanah-tanah
        untuk Fasos dan Fasum, dan kelebihan tanah-tanah kaveling yang selama ini sudah
        terjadi dan diketahui saat pemilik-pemilik kaveling di Tebet mengajukan
        pengukuran kaveling mereka ke BPN untuk pengukuhan sertifikat-sertifikat mereka.
   b.
        RAWA BILAL seluas 11.5 Ha (bukan 12,36 Ha), tanah Rawa Bilal seluas 11,5 Ha
        saat ini telah diterbitkan sertifikat HGB tanpa sepengetahuan dan seijin BPGBK.
        BPGBK menempuh upaya sebagai berikut:

        - Pada tanggal 28 Agustus 1989, DPGBK telah mengajukan Surat Permohonan
           kepada Pemda DKI Jakarta untuk mendapatkan ijin mendirikan bangunan di atas
           Tanah Rawabilal untuk perumahan Karyawan Gelora Senayan, dengan Surat
           Nomor : 272/Kadir/VIII/1989.

        - Selanjutnya Ketua DPGBK dengan Surat Nomor : 328/Kadir/IX/1989 tanggal 28
           September 1989, yang isinya DPGBK mengharapkan ketegasan jawaban dari
           Bapak Gubernur DKI Jaya atas pemanfaatan tanah tersebut, karena Gelora Bung
           Karno khawatir tanah tersebut akan segera habis dibangun oleh masyarakat tanpa
           seijin/sepengetahuan Gelora Bung Karno.
         Akan tetapi Pemda DKI Jaya belum pernah memberikan jawaban surat tersebut,
         sedangkan dalam perkembangannya, di atas tanah tersebut telah berdiri bangunan
         untuk perumahan mewah tanpa sepengetahuan BPGBK/DPGBK.

         Selain itu disampaikan pula, apabila dianggap perlu, BPGBK dapat melakukan
         upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan sesuai ketentuan yang
         berlaku.

  5. Dalam rangka penyelenggaraan Asian Games IV tahun 1962 KUPAG juga
      membebaskan tanah di daerah Slipi seluas lebih kurang 42,60 Ha diperuntukan untuk
      penampungan Pegawai Negeri dari Senayan yang terkena proyek Asian Games dan
      sebagian lagi termasuk untuk kaveling BZ :
      Dipergunakan untuk Perumahan Pegawai Negeri lebih kurang           = 36,5 Ha
      Untuk kaveling BZ lebih kurang                                     =   6,1 Ha
      Khusus perkavelingan BZ pemanfaatannya dikelola oleh Pemerintah Daerah Propinsi
      DKI Jakarta sesuai Surat Gubernur DKI Jakarta Nomor : 978/B/K/BKD/65 tanggal 24
      Mei 1965 (fotocopi surat terlampir).

      Sehubungan dengan hal tersebut BPK-RI menyarankan agar BPGBK secara sungguh-
      sungguh melakukan pengamanan terhadap aset-asetnya khususnya tanah dengan
      mensertifikatkan tanah-tanah yang menjadi haknya serta melakukan tindakan hukum
      apabila diperlukan.


4.2   Perpanjangan Hak Guna Bangunan Nomor 26/Gelora Dan 27/Gelora Atas Nama
      PT IB Yang Berada Di Atas Tanah Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat
      Negara R.I Cq. BPGBK Cacat Hukum

      Kronologis terbitnya Hak Guna Bangunan (HGB), dan perpanjangan HGB No.
      26/Gelora, dan HGB No. 27/Gelora atas nama PT Indobuildco adalah sebagai berikut:
      1. Pada tahun 1971 PT. Indobuildco melalui Surat Keputusan Gubernur Kepala
         Daerah Khusus Ibukota No. 1744/A/K/BKD/71 tanggal 21 Agustus 1971
         memperoleh izin untuk “mempergunakan tanah” ek. Jakindra, di komplek Gelora
         Senayan Jalan Jenderal Sudirman wilayah Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota
         Jakarta seluas + 13 Ha, dengan syarat-syarat antara lain sebagai berikut:
         a. Penerima izin diwajibkan membangun sebuah hotel tingkat internasional dengan
            kapasitas minimum 800 kamar tidur lengkap dengan segala perlengkapannya;
         b. Jangka waktu menggunakan tanah tersebut di atas adalah 30 (tiga puluh) tahun
            terhitung sejak tanggal keputusan ini (21 Agustus 1971), dan apabila jangka
     waktu tersebut berakhir, perpanjangan hak penggunaan diatur sesuai dengan
     syarat-syarat dan peraturan yang berlaku;
2. Pada tahun 1972 PT. Indobuildco mengurus penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB)
  atas tanah tersebut dengan mendasarkan pada surat persetujuan yang dikeluarkan
  oleh Gubernur DKI Jakarta yakni surat dengan No. 905/A/K/BKD/72 tanggal 17
  April 1972 dengan alasan bahwa PT. Indobuildco telah menyumbang Convention
  Hall dan harus bersedia membayar royalty kepada Gelora Senayan dan Yakindra
  sebesar US $ 1.500.000,00. Gedung Convention Hall telah dibangun oleh dan
  diserahterimakan PT Indobuildco (Sampai berakhirnya pemeriksaan dokumen
  Berita Acara Serah Terima belum didapat, karena pihak BPGBK tidak dapat
  menyajikan dokumen tersebut), begitu juga royalti kepada Gelora Senayan dan
  Yakindra    sebesar   US$1,500,000.00      ternyata   baru   dibayarkan   sebesar
  US$1,450,000.00 (yang dibayarkan pertahun sebesar US$50,000.00) terakhir
  dibayar tanggal 29 Desember 1999. Berdasarkan persetujuan dari Gubernur DKI
  Jakarta di atas, kemudian PT. Indobuildco melakukan pengurusan dan telah
  diterbitkan Surat Keputusan HGB No. 20/Gelora yang kemudian dipecah menjadi
  dua sertifikat yakni HGB No. 26/Gelora dengan luas tanah 57.120 m2 dan HGB No.
  27/Gelora dengan luas tanah 85.880 m2 atau luas keseluruhannya 143.000 m2.
  Masa berlaku HGB No.26/Gelora berakhir pada tanggal 4 Maret 2003 dan HGB
  No.27/Gelora berakhir pada tanggal 4 Maret 2003.
3. Keppres No.4 Tahun 1984 pada diktum 1, 2, dan 6 menegaskan bahwa tanah yang
  diperuntukkan dalam rangka penyelenggaraan Asian Games IV Tahun 1962 di
  Jakarta dan bangunan yang berada di atasnya baik yang berada di dalam dan di luar
  komplek Gelora Senayan adalah milik Negara yang pengurusan, pengelolaan dan
  pengadministrasiannya dilakukan oleh Sekretariat Negara. Keppres ini pada
  hakekatnya adalah untuk menyelamatkan aset Tanah Negara hasil pembebasan yang
  dilaksanakan oleh KUPAG.
4. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 169/HPL/BPN/89 tanggal 15
  Agustus 1989 yang menjadi dasar HPL No. 1/Gelora, memutuskan menetapkan
  sebagai berikut :
  a. Bahwa tanah bekas eigendom dan HGB yang nomor vervonding/sertifikat, letak
     dan luasnya sebagaimana diuraikan dalam Daftar Lampiran Keputusan ini,
     sebagai tanah yang dikuasai oleh Negara;
  b. Menerima pelepasan tanah-tanah HGB dan Hak Pakai yang nomor sertifikat,
     letak, dan luasnya serta yang akan berakhir haknya pada tanggal sebagaimana
     diuraikan dalam Daftar Lampiran Keputusan ini dan pada saat berakhirnya
     HGB dan Hak Pakai tersebut, baru tanahnya menjadi tanah yang dikuasai
     langsung oleh Negara;
  c. Menginstruksikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Pusat untuk
     menghapus dari Daftar Buku Tanah, hak-hak dimaksud, kemudian mencatat
     tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara;
  d. Memberikan kepada Sekretariat Negara Republik Indonesia Cq. Badan
     Pengelola Gelora Senayan, Hak Pengelolaan atas bidang tanah seluas 2.664.210
     m2, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 15 Juni 1989 No.
     96/P/1989 dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Khusus
     Ibukota Jakarta.
5. Pada tanggal 21 Juni 1999 kuasa hukum PT. Indobuildco mengirimkan surat
  permohonan persetujuan perpanjangan HGB No.26/Gelora dan No.27/Gelora
  kepada Menteri Sekretaris Negara R.I, sehubungan dengan Surat Kepala Kantor
  Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat No.602/IV/UP/P/6/99 tanggal 17 Juni 1999,
  bahwa HGB No. 26 dan 27 / Gelora atas nama PT. Indobuildco masing-masing
  seluas 57.120 m2 dan 83.666 m2 berada di atas Hak Pengelolaan No. 1/Gelora
  tertulis atas nama Sekretaris Negara R.I ;
6. Atas dasar Surat Rekomendasi dari Mensesneg R.I yang ditujukan kepada Kepala
  Kantor Pertanahan Jakarta Pusat dengan No.B-627A/Set/BPGS/10/1999 tangal 14
  Oktober 1999 (menurut penjelasan pihak BPGBK, surat tersebut tidak jadi dikirim),
  yang isinya memberitahukan bahwa pada prinsipnya BPGBK menyetujui
  perpanjangan sertifikat HGB No. 26 dan 27 / Gelora kepada PT. Indobuildco, dan
  selanjutnya agar pengurusan perpanjangan sertifikat HGB diselesaikan sesuai
  dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. PT. Indobuildco membuat Surat
  Pernyataan Kesanggupan Bayar pertanggal 5 Januari 2000, yang menyatakan bahwa
  PT.    Indobuildco      sanggup      membayar   kontribusi      kepada   BPGBK
  Rp55.962.435.000,00 (140.786 x Rp 13.250.000,00 x 3%) sebagai kompensasi
  pembayaran Biaya Permohonan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) HGB No.
  26 dan 27/Gelora, di mana pembayaran akan dilakukan dalam dua tahap yaitu :
  a. Setengah dari jumlah tersebut akan dibayar pada saat satu bulan setelah surat
     rekomendasi disampaikan kepada Kantor Pertanahan Nasional Jakarta Pusat;
  b. Tahap kedua akan menyetor sisanya sebesar Rp27.981.217.500,00 selambat-
     lambatnya pada akhir tahun 2003.
  Membaca dari persyaratan bayar yang diajukan oleh PT.Indobuildco tersebut, jelas
  bahwa Surat Rekomendasi dari Sesneg belum/tidak dikirim. Tetapi dilain pihak
  terdapat surat rekomendasi perpanjangan dari Mensesneg (Muladi) selaku Ketua
  BPGS (Badan Pengelola Gelora Senayan) dengan No.B-627A/M.Sesneg/10/1999
  Jakarta, 14 Oktober 1999 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Jakarta
  Pusat.
  Membaca Surat mantan Mensesneg R.I tanggal 18 Januari 2000 kepada Sekretaris
  Negara/Ketua BPGS (BPGBK) mengenai perpanjangan HGB Hotel Hilton, agar
  terlebih dahulu diselesaikan kajian aspek hukumnya dan studi banding terhadap
  kasus-kasus sejenis guna menentukan kewajiban (kontribusi) yang harus dibayar
  oleh PT Indobuildco dan sebelum adanya penyelesaian kedua hal tersebut, maka
  rekomendasi tersebut tidak dapat diberikan.
7. Kemudian pada tanggal 25 Agstus 2000 kuasa hukum dari PT. Indobuildco
  membuat dan mengirim surat No. 015/SP-AL/VIII/2000 kepada Direksi Badan
  Pengelola Gelora Senayan perihal kesanggupan untuk memberikan kontribusi
  kepada BPGS diluar dari yang 3%. Bahwa kesanggupan membayar kepada BPGS
  tersebut maksimal adalah sebesar US $.200.000 /tahun dengan harapan untuk
  mendapatkan persetujuan selambat-lambatnya akhir bulan Agustus 2000.
8. Pada tanggal 13 Juni 2002 tanpa ada persetujuan terlebih dahulu dari BPGBK.
  Kepala Kantor Wilayah BPN Jakarta dengan Surat Keputusannya No. 016/10-
  550.2-09.01-2002 memberikan perpanjangan jangka waktu atas Sertifikat HGB No.
  26 dan SK No. 017/11-550.2-09.01-2002 dan Sertifikat      HGB No. 27/Gelora.
  Pemberian ijin perpanjangan HGB No.26 dan HGB No.27 atas nama PT
  Indobuildco oleh Kakanwil BPN Jakarta diberikan tanpa adanya persertujuan lebih
  dahulu dari BPGBK dan memperhatikan keberatan dari Menteri Negara Pemuda
  dan Olahraga selaku Wakil Ketua BPGBK dan negosiasi yang sedang berjalan
  antara DPGBK dengan pihak PT Indobulidco serta catatan/rekomendasi dari kantor
  BPN Jakarta Pusat bahwa HGB tersebut ada di atas HPL.
9. Kepala BPN Pusat dengan suratnya No. 550.2-152 tanggal 20 Januari 2003
  meminta kepada Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta, untuk mengadakan
  revisi atau perbaikan atas perpanjangan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kanwil
  BPN DKI Jakarta atas HGB No. 26 dan 27/Gelora.
  Surat Kepala BPN agar Kakanwil BPN DKI Jakarta merevisi pemberian ijin
  perpanjangan HGB No.26 dan HGB No.27 dengan memuat kata adanya
  kesepakatan antara BPGBK dengan PT Indobuildco dan dalam diktum memuat
   ketentuan bahwa HGB No.26 dan HGB No.27 terlatak di atas HPL 1/Gelora atas
   nama Setneg cq. BPGBK sampai dengan saat berakhirnya pemeriksaan tidak pernah
   ditaati oleh Kakanwil DKI Jakarta.
Dari kronologis tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Keputusan Presiden No.4
tahun 1984 dan terbitnya Surat Keputusan BPN yang memberikan HPL (SK HPL
No.169/HPL/BPN/1989 tanggal 15 Agustus 1989) adalah untuk menyelamatkan dan
mengamankan tanah aset Negara dan penerbitan perpanjangan HGB PT. Indobuildco
oleh Kanwil BPN DKI Jakarta dilakukan tanpa meminta/mendapatkan laporan
penelitian lebih dahulu dari Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Pusat yang
mengadministrasikan atas HGB yang ada di bawah tugasnya dan perselisihan dengan
BPGBK serta tidak mau melakukan revisi atas HGB tersebut diduga merupakan
penyalahgunaan wewenang.
Masalah di atas telah diungkapkan pada Pemeriksaan BPK-RI Tahun 2003, namun
pihak BPGBK belum berhasil menyelesaikan masalah tersebut karena pihak PT IB
tidak kooperatif sehingga apabila tidak diungkap kembali maka dikuatirkan tanah
negara seluas 137.375 m2 akan hilang.
Perpanjangan Sertifikat HGB seharusnya mengikuti prosedur dan ketentuan yang
berlaku di bidang pertanahan, dan aturan lainnya yaitu:
1. Keppres No. 84 Tahun 1984 pada diktum 1, 2, dan 6 yang menegaskan bahwa tanah
   yang diperuntukkan dalam rangka penyelenggaraan Asian Games IV Tahun 1962 di
   Jakarta dan bangunan yang berada di atasnya baik yang berada di dalam dan di luar
   komplek Gelora Senayan adalah milik Negara yang pengurusan, pengelolaan dan
   pengadministrasiannya dilakukan oleh Sekretariat Negara;
2. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 169/HPL/BPN/89 tanggal 15
   Agustus 1989 yang menjadi dasar HPL No. 1/Gelora, memutuskan dan menetapkan
   sebagai berikut :
   a. menegaskan       bahwa   tanah    bekas   eigendom   dan   HGB     yang   nomor
      vervonding/sertifikat, letak dan luasnya sebagaimana diuraikan dalam Daftar
      Lampiran Keputusan ini, sebagai tanah yang dikuasai oleh Negara;
   b. menerima pelepasan tanah-tanah HGB dan Hak Pakai yang nomor sertifikat,
      letak, dan luasnya serta yang akan berakhir haknya atau pada saat berakhirnya
      HGB dan Hak Pakai tersebut, tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung
      oleh Negara;
   c. menginstruksikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Pusat untuk
      menghapus dari Daftar Buku Tanah, hak-hak dimaksud, kemudian mencatat
      tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara;
   d. memberikan kepada Sekretariat Negara Republik Indonesia Cq. Badan Pengelola
      Gelora Senayan, Hak Pengelolaan atas bidang tanah seluas 2.664.210 m2,
      sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 15 Juni 1989 No.
      96/P/1989 dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Khusus
      Ibukota Jakarta.


3. Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 1996 menyatakan dalam :
   a. Pasal 26 ayat (2) HGB atas tanah HPL dapat diperpanjang setelah mendapat
      persetujuan dari pemegang HPL;
   b. Pasal 35 ayat (1) HGB hapus karena :
      1) Berakhirnya jangka waktu HGB ;
      2) Dibatalkan oleh pejabat yang berwenang
4. Surat Sekretaris BPGS kepada Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Pusat dengan No.
   B-02/Set/BPGS/01/2000 Jakarta, 5 Januari 2000, yang inti dari surat tersebut adalah
   menjelaskan bahwa masalah perpanjangan HGB Hotel Hilton masih perlu
   pembahasan, dan apabila ada penyampaian surat yang ditandatangani oleh Ketua
   BPGS yang lama mengenai perihal perpanjangan HGB Hotel Hilton agar
   dikonsultasikan dengan BPGS/DPGS dan dimintakan petunjuk dari BPN Pusat dan
   BPN DKI lebih dahulu.
5. Kepala Kantor Pertanahan DKI Jakarta Pusat seharusnya memberikan rekomendasi
   baik diminta maupun tidak kepada Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta atas
   permohonan perpanjangan sertifikat HGB, karena dalam hal ini lebih berkompeten
   dalam mengetahui daftar tanah dan masing-masing pemiliknya.

Hal tersebut mengakibatkan BPGBK akan kehilangan tanah yang digunakan oleh PT
Indobuildco seluas 143.000 m2 yaitu HGB No.26/Gelora seluas 57.120 m2 dan HGB
No.27/Gelora seluas 85.880 m2.
Hal tersebut disebabkan:
1. Kantor Pertanahan Jakarta Pusat tidak melakukan pengecekan atau penelitian atas
   daftar tanah yang akan diperpanjang sertifikat HGB-nya ;
2. Kantor Wilayah Pertanahan DKI Jakarta diduga telah menyalahgunakan wewenang
   yaitu tidak melakukan reviu terlebih dahulu atas keabsahan hak atas tanah yang
   akan diperpanjang, tetapi justru langsung memberikan keputusan persetujuan
   perpanjangan HGB dengan menggunakan kewenangan yang dimilikinya;
3. PT. Indobuildco diduga beritikad tidak baik yaitu akan menguasai tanah asset
   negara yang dikuasai BPGBK.

Pihak BPGBK mengakui hal tersebut dan tetap berpegang pada surat Kepala Badan
Pertanahan Nasional No. 550.2-132 tanggal 20 Januari 2003 perihal revisi SK
Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu HGB a.n. PT. Indobuildco (fotokopi surat
terlampir), yang memerintahkan Kakanwil BPN DKI Jakarta untuk merevisi SK
Perpanjangan Sertifikat HGB      tersebut. Tindak lanjut atas temuan BPK tersebut
sebenarnya telah dilakukan dengan telah dilaporkannya kepada Menteri Sekretaris
Negara R.I. selaku Ketua BPGBK a.l. melalui :
1. Memorandum tanggal 10 Mei 2005 perihal Masalah perpanjangan Sertfikat HGB
   No. 26 dan No. 27/Gelora atas nama PT. Indobuildco tanpa seijin BPGBK dan
   masalah sewa lahan (jalan keluar masuk Lagoon Tower Hilton);
2. Memorandum tanggal 28 Juli 2005 perihal Laporan mengenai masalah pertanahan
   (fotokopi memorandum lihat lampiran 10) perihal adanya permohonan PT.
   Indobuildco untuk melakukan pemecahan Sertifikat HGB No. 26/Gelora dan
   No.27/Gelora menjadi 8 sertifikat;
3. Atas petunjuk dan arahan Menteri Sekretaris Negara R.I. selaku Ketua BPGBK
   telah dikirimkan surat Nomor B-161/KADIR/VIII/2005 tanggal 26 Agustus 2005
   kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. DKI Jakarta
   perihal Masalah Sertifikat HGB No. 26/Gelora dan No. 27/Gelora a.n. PT.
   Indobuildco (fotokopi surat terlampir) yang pada intinya agar proses permintaan
   pemecahan Sertifikat Sertifikat HGB No. 26/Gelora dan No.27/Gelora menjadi 8
   sertifikat untuk sementara dihentikan sampai dengan permasalahan pertanahan
   antara BPGBK dengan PT. Indobuildco diselesaikan.
Tindakan terhadap PT. Indobuildco yang telah merugikan BPGBK yaitu dengan
potensi hilangnya lahan seluas 13 Ha akan ditangani oleh Menteri Sekretaris Negara
R.I. selaku Ketua BPGBK, termasuk mengambil langkah-langkah tindakan hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut BPK-RI menyarankan agar melakukan tindakan
hukum terhadap PT. Indobuildco dan menyerahkan kepada penegak hukum tentang
penyalahgunaan kewenangan oleh Kakanwil DKI Jakarta.
5. Penyimpangan yang mengganggu azas efektivitas
    5.1    Addendum Perpanjangan Masa Perjanjian Pengelolaan Wisma Atlit Merugikan
           Pihak BPGBK
           Pada Tahun Anggaran 2004 Badan Pengelola Gelora Bung Karno (BPGBK) telah
           mengadakan perpanjangan kontrak perjanjian pengelolaan wisma atlet dengan PT
           Lingga Hamparan Krida (PT. LHK), Direktur Utama adalah J.M.Wantah, Komisaris
           adalah Hubertus Dharma Wihardja, yang dituangkan dalam addendum kontrak Akta
           No. 72 tanggal 15 April 2004. Perlu diketahui bahwa Hotel Century Park adalah
           Gedung Wisma Atlet setaraf hotel bintang tiga yang siap operasi dengan kapasitas 630
           kamar yang harus diserahkan oleh Kajima Overseas Asia Pte Ltd, sebagai kompensasi
           atas perjanjian kerja sama dengan pihak BPGBK pada tanggal 24 April 1989.
           Dalam pelaksanaan pengelolaan atas hotel tersebut BPGBK telah menunjuk
           perusahaan operator yaitu PT. LHK, dan mengadakan perjanjian kerjasama pada
           tanggal 1 Juni 1991 dengan kesepakatan antara lain PT. LHK bersedia menambah dana
           investasi sebesar US$5.000.000 untuk peningkatan kualitas gedung Wisma Atlit
           menjadi Hotel Atlet Century Park. Sebagaimana disebutkan diatas BPGBK dan PT
           LHK mengadakan addendum kontrak dengan syarat-syarat dan ketentuan atau
           perubahan yang diperjanjikan antara lain sebagai berikut :
Pasal             Addendum 5 Desember 2000                        Addendum 15 April 2004
                                                         Menyediakan dana investasi untuk renovasi
                                                         sebesar Rp 18.577.395.500,00
Pasal 1   Jangka waktu 1 Januari 1992 s.d. 31 Desember   Jangka waktu penggunaan 15 April 2004
          2011.                                          s.d. 15 April 2024.
Pasal     Royalty Variable (..% x Gross Revenue) :       a. Kontribusi tetap s.d. 31 Desember
  2       a.      Tahun I sebesar 4,22%;                      2011 sebesar Rp 12.500.000,00/ bulan,
          b.      Tahun II sebesar 6,34%;                     dan kontribusi variable 12,5% x Gross
          c.      Tahun III sebesar 8,03%;                    Revenue (GR) ;
          d.      Tahun IV sebesar 8,91%;                b. Kontribusi tetap s.d. 15 April 2024
          e.      Tahun V sebesar 9,32%;                      sebesar Rp15.000.000,00/bulan, dan
          f.      Tahun VI s.d. X sebesar 12,25%              kontribusi variable 13% x GR;


           Adapun rincian dari pelaksanaan renovasi tersebut adalah sebagai berikut :
            No.                    Kegiatan                            Nilai (Rp)
            1.    Renovasi lantai Atlet                             2.945.390.000,00
            2.    Renovasi Comercial Floor                         11.617.252.000,00
            3.    Renovasi Ground Floor                               151.920.000,00
            4.    Renovasi Lantai I                                 1.421.505.000,00
            5.    Renovasi Ruang Meeting Lain                         288.478.000,00
            6.    Renovasi Basement                                 2.152.850.000,00
                  Jumlah :                                         18.577.395.500,00
           Berdasarkan pemeriksaan atas laporan realisasi renovasi wisma atlet (Hotel Century)
           Park diketahui bahwa renovasi yang dilakukan, sebagian besar hanya merupakan
perbaikan, penggantian karpet, bed cover, atau refurnish alat-alat perlengkapan hotel
seperti refurnish furniture, daun pintu, meja, kursi, dan lis kayu.
Perbaikan ataupun pengadaan atas perlengkapan hotel tersebut sudah sewajarnya dan
merupakan suatu kegiatan rutin dalam suatu operasional hotel, di mana sebagai
pengelola wajib untuk melakukan pemeliharaan tersebut.
Dari penelitian atas dokumen kontrak kerjasama pengelolaan Wisma Atlit antara Badan
Pengelola Gelora Bung Karno (BPGBK) dengan PT. Lingga Hamparan Krida
(PT.LHK) pada tanggal 1 Juni 1991, diketahi bahwa dalam perjanjian tersebut
mengatur hal-hal sebagai berikut :
1. PT. LHK mengoperasikan 630 kamar yaitu 125 kamar dicadangkan untuk keperluan
   atlit pada saat adanya kegiatan peristiwa olah raga, dan 500 kamar yang dapat
   dioperasikan secara komersial setara hotel bintang tiga.
2. PT. LHK menyediakan dana sebesar US$.5.000.000 yang digunakan untuk
   peningkatan wisma atlit agar dapat dioperasikan secara hotel komersial, dan setelah
   perjanjian ini berakhir maka seluruh penambahan alat tersebut menjadi milik
   BPGBK.
3. Selama perjanjian ini berlangsung PT. LHK, wajib untuk setiap saat melakukan
   pemeliharaan dan reparasi (maintenance & repairs) terhadap semua bangunan
   wisma atlit dan segala isinya sehingga selalu tampak bersih dan befungsi dengan
   baik.
4. Secara berkala melakukan renovasi terhadap semua bangunan wisma atlit dan
   segala isinya sehingga selalu tampak dalam keadaan baru, dan
5. PT. LHK juga memberikan royalty kepada BPGBK yang dihitung berdasarkan
   prosentase seperti telah diuraikan di atas.
Perjanjian kerjasama tersebut telah dikaji ulang oleh Tim Pengkaji Ulang Kontrak
dengan melibatkan Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
(LMFEUI) dan Konsultan Makarim & Tairas untuk melakukan evaluasi ditinjau dari
aspek komersial dan aspek hukum.
Dari evaluasi yang telah dilakukan maka kedua konsultan tersebut telah memberikan
rekomendasi kepada BPGBK dan untuk selanjutnya menjadi dasar negosiasi oleh tim
pengkaji ulang dengan PT. LHK . Dalam rekomendasi antara lain disebutkan agar
struktur kompensasi perlu direvisi, sehingga BPGBK menerima porsi yang lebih besar.
Selain itu dalam laporan evaluasi LMFEUI dijelaskan bahwa PT. LHK telah
mengeluarkan dana sebesar US.$ 8.500.000 untuk mengoperasikan wisma atlit sesuai
standar hotel internasional bintang tiga, yang berarti lebih besar dari dana yang
disebutkan dalam perjanjian, dan dengan masa perjanjian pengelolaan diadakan untuk
selama 20 tahun.
Hasil analisa dan pembahasan atas data dokumen yang ada dapat dikemukakan bahwa:
1. PT. LHK telah berusaha memperbaiki atas struktur pembayaran royalty kepada
   BPGBK ;
2. PT. LHK telah merencanakan/melaksanakan renovasi sebagai bukti tanggungjawab
   atau kewajibannya untuk melakukan pemeliharaan hotel, agar tetap dapat beroperasi
   sebagaimana mestinya, jadi semestinya dalam addendum perjanjian tidak perlu
   memasukkan atau merubah klausula masa perjanjian ;
3. PT. LHK telah mengeluarkan dana sebesar Rp 18.577.395.500,00 equivalent
   sebesar US.$ 2.064.155 (kurs US.$ 9.000), tetapi tidak harus diikuti dengan
   mengadendum masa perjanjian pengelolaan hotel yaitu dengan memperpanjang
   selama 20 tahun kedepan. Kalaupun mau diperpanjang seharusnya masa
   perpanjangan pengelolaan dilakukan secara proporsional dengan membandingkan
   pada awal perjanjian, yaitu investasi sebesar US$8,500,000.00 masa pengelolaan 20
   tahun, maka dengan investasi Rp18.577.395.000,00 ekuivalen US$2,064,155.00
   (Kurs   Rp9.000,00)     maka     masa   pengelolaan    adalah    selam    4,8   tahun
   (US$2,064,155.00/US$8,500,000.00 x 20 tahun);
4. Sedangkan pada perjanjian pertama untuk pengelolaan hotel, PT. LHK
   mengeluarkan dana untuk biaya operasi hotel sebesar US.$ 8.500.000 dengan masa
   perjanjian pengelolaan selama 20 tahun, dan yang akan berakhir pada 31 Desember
   2011.


Hal tersebut tidak sesuai dengan:
1. Perjanjian Pengelolaan Wisma Atlit tanggal 1 Juni 1991 dalam pasal 1 ayat 5.01:
   - Huruf “b” menetapkan bahwa pihak kedua (PT.LHK) mempunyai kewajiban
      untuk setiap saat melakukan pemeliharaan dan reparasi              terhadap semua
      bangunan Wisma Atlit dan segala isinya sehingga selalu tampak bersih dan
      berfungsi dengan baik ;
   - Huruf “c” menyatakan bahwa pihak kedua (PT.LHK) mempunyai kewajiban
      untuk secara berkala melakukan renovasi terhadap semua bangunan Wisma Atlit
      dan segala isinya sehingga selalu tampak seperti dalam keadaan baru.
2. Salah satu tujuan pengkajian ulang kerjasama adalah untuk mengetahui apakah
   terdapat investasi asset yang tidak efisien dan profitable dan selanjutnya
   dinegosiasikan agar investasi asset menjadi efisien dan profitable.
Dengan adanya perpanjangan masa perjanjian pengelolaan wisma atlit, mengakibatkan
BPGBK kehilangan kesempatan dalam memperoleh pengembalian asset tersebut secara
lebih cepat.

Hal tersebut disebabkan BPGBK dalam menandatangani addendum perjanjian
pengelolaan wisma atlit, tidak memperhatikan, atau menimbang atas hasil evaluasi
LMFEUI dan evaluasi dari konsultan hukum Makarim & Tairas.

Pihak BPGBK menanggapi bahwa untuk dapat melaksanakan building development,
renovasi dan tetap melaksanakan pengelolaan hotel tersebut secara maksimal
diperlukan dana tambahan dari fasilitas kredit bank dimana bank mensyaratkan jangka
waktu pengelolaan menjadi 20 tahun, sehingga diperlukan perpanjangan hak
pengelolaan bagi PT. LHK. Namun demikian berdasarkan temuan BPK tersebut
BPGBK akan berusaha mengadakan renegosiasi secara proporsional sesuai investasi
yang ditanamkan untuk restorasi hotel tersebut. Sehubungan dengan itu BPGBK
didampingi oleh konsultan yang profesional dalam bidang ekonomi dan properti.

Sehubungan dengan hal tersebut BPK-RI menyarankan agar BPGBK meninjau
kembali pemberian perpanjangan waktu terhadap PT LHK dengan mendasarkan secara
proporsional nilai investasi yang sebenarnya sekarang terhadap nilai investasi awal.




                                        BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
                                              REPUBLIK INDONESIA
REKAPITULASI TANAH MILIK GELORA BUNG KARNO sampai dengan 31 Oktober 2002
                                                                                                                             LAMPIRAN 1


                                    Dibebaskan oleh                      Status tanah saat   Luas (Ha2)
 No        Letaknya (Wilayah)                           Luas (Ha2)                                                     Keterangan
                                    KUPAG sebagai                                ini           saat ini

                                  Pusat    kegiatan
                                                                                                          Aset Negara Dikelola oleh BPGBK
  1    Senayan (GBK)              Asian Games Thn             286,76 Areal tanah HPL                279
                                                                                                          (status HPL)
                                  1962
                                                                     seluas 270 Ha                 12,36 HGB a/n developer (Rawa Bilal)
                                  Penampungan
  2    Tebet                                                  318,16 sebagai    Kav
                                  Penduduk                                                           19 Jalur Hijau (tanah Negara)
                                                                     Ganti Rugi
                                                                       Perkantoran
                                  Perumahan PNS &
  3    Slipi                                                     42,60 Pemerintah       &           42,6 Belum ditangani BPGBK
                                  Kaveling BZ
                                                                       Swasta
                                                                       sebagai     KAV               34 hibah ke Kodam Jaya
                                  Penampungan
  4    Ciledug (Pesanggrahan)                                    74,35 Ganti Rugi (40
                                  Penduduk                                                           40 Kavling Ganti Rugi
                                                                       Ha) dan Fasos
                                                                         dipakai     Hotel                Dilepaskan     untuk      kepentingan
  5    Jl. Thamrin                Wisma Warta                     1,30
                                                                         Hyatt                            swasta
                     JUMLAH                                  723,17



Kesimpulan :
Tanah-tanah aset Negara sampai dengan tgl. 31 Oktober 2002 adalah sebagai berikut :
a. Dikomplek Gelora Bung Karno Senayan, status HPL, luas seluruhnya 279,00 Ha
b. Di Tebet (Rawa Bilal), status HGB, luas seluruhnya 12,36 Ha
c. di lokasi yang sama tanah sisa untuk pasar darurat/jalur hijau, status Tanah Negara, luas seluruhnya 19,00 Ha
d. belum ditangani BP-GBK, status Tanah di Slipi, luas seluruhnya 42,6 Ha
TANAH-TANAH MILIK GELORA SENAYAN YANG DIGUNAKAN OLEH PIHAK SWASTA (POLA BOT)

Perjanjian Kerjasama disertai Kompensasi dengan Pola BOT :                                                                            LAMPIRAN 1

                                                        Lamanya
No                    Mitra Kerjasama                                            Investasi                  Luas Tanah             Keterangan
                                                         (tahun)
                                                                                                                          luas semula 55.000      m2.
 1   PT Adil Andaru                                        20      Golf Driving Range & Royalti               46.000 m2
                                                                                                                          Kerjasama Kompensasi
 2   PT Fairbank Investment Indonesia                      30      Apartemen & Royalti                         9.000 m2 Manajemen Pengelolaan Hotel
                                                                   Pembangunan wisma Atlet - Hotel
 3   Kajima (Plaza Senayan)                                40                                                188.185 m2 Kerjasama Kompensasi
                                                                   Century Park & Royalti
                                                                   Pengelola Hotel Atlet membayar
 4   PT Lingga Hamparan Krida                              20                                                 39.000 m2 Tanahnya aset BP-GBK
                                                                   Royalti
 5   PT Dwi Mitra Satria Pelita (pengganti PT MGP)         35      Gedung Direksi Pelaksana (1997)            40.000 m2 Kerjasama Kompensasi
                                                                   Club House Lapangan Tembak +
 6   PT Mulia Intan Lestari (PT Jakarta Country Club)      30                                                 40.000 m2 Kerjasama Kompensasi
                                                                   Royalti

                                                                   Padang Golf Senayan + Royalti
 7   PT Sinar Kemala Intermetro Golf                       30                                                326.000 m2 Kerjasama Kompensasi
                                                                   (termasuk bekas wisma hasta + 4 ha)

                                                                   Gedung Latihan Bulu Tangkis/Volley +
 8   PT Graha Sidang Pratama                               33                                                 65.228 m2 Kerjasama Kompensasi
                                                                   Royalti

                                                                   Kantor KONI & mengoperasikan
 9   PT Aneka Bina Lestari (ex PT GWG)                     35                                                 10.250 m2 Kerjasama Kompensasi
                                                                   Kawasan Komersial Terpadu + Royalti

10 PT Ariobimo Laguna Perkasa                              25      Rekreasi & Pertokoan + Royalti            111.600 m2 Kerjasama Kompensasi
11 PT Senayan Internasional Citra Cemerlang                30      Club House + Royalti                       40.000 m2 Belum ditangani kembali
                                                                   Gedung Bola       Basket   &     Pusat
12 PT Mandiri Karya Indah Sejahteran (MKIS)                30                                                  5.350 m2 Kerjasama Kompensasi
                                                                   Perdagangan
                                                            tdk    Tanpa kompensasi (perjanjian sewa
13 PT Guna Banindo Matra                                                                                       2.448 m2 Hak sewa
                                                        ditetapkan Tanah)
TANAH-TANAH MILIK GELORA SENAYAN YANG DIGUNAKAN OLEH PIHAK SWASTA (POLA BOT)

                                                                                                                  Lampiran 2

                                                                                        Luas Lahan   Masa
No               Mitra Usaha                           Bidang Usaha                                                Ket
                                                                                           (m2)    Kontrak (th)

1 PT Adil Andaru                       Driving Range Golf Senayan                           46.000      20
2 PT Amana Jaya                        Gedung Bank Panin                                     6.207      30
4 PT Ariobimo Laguna Perkasa           Operasional Taman Ria Senayan                        46.000      30
5 PT Graha Sidang Pratama              Balai Sidang Jakarta                                 65.228      33
  PT Indobuildco                       Hotel hilton                                        137.375
7 PT Indobuildco                       Jalur jalan kendaraan hotel hilton                    9.942      10
                                       Developer Fairbank / Wisma Fajar (wisma atlit,
8 PT Interland Citra Mandiri                                                                12.000      35
                                       hotel, apartment, medical center)
10 PT Lingga Hamparan Krida            Hotel Atlet Century Park                             18.375      20

                                       Sport and Trade Center/STC (pusat
11 PT Mandiri Karya Indah Sejahtera                                                           5.350     30
                                       perdagangan dan gedung olahraga basket)

14 PT Mitra Indotama Karsajaya         Pulau Dua Restaurant                                   2.379     28
                                       Ratu Plaza (apartemen, pusat perkantoran dan
16 PT Ratu Sayang Internasional                                                             17.243      30
                                       pusat perbelanjaan)
     PT Senayan Trikarya Sempana
17                                     Plaza Senayan                                       200.000      40
     (Kajima Overseas Asia PTE Ltd)
19   PT Sinar Kemala Intermetro Golf   Padang Golf Senayan                                 300.000      35
20   PT Terminal Builders              Gedung Bank Panin                                    10.569      30
22   PT Mulia Intan Lestari            Hotel Mulia                                          40.000    30 + 20
DAFTAR PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA BPGBK DENGAN MITRA USAHA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              LAMPIRAN 3
                                                                                                                                                    Luas Lahan
No           Mitra Usaha                       Direksi                          Komisaris                               Bidang Usaha                             Tanggal Kontrak Awal   Masa Kontrak (th)                    Kompensasi                              Kontribusi/Royalti                         Sharing
                                                                                                                                                       (m2)


                                                                                                                                                                                                                                                          Rp. 12,5 juta/bulan                        3% per thn (2002-2005) dan 5%
                                  Dirut : Gatot Teguh Arifianto PresKom      :    Jhonny    Hermanto                                                                                                                                                                                                  per thn (2006-2010) dari gross
1    PT Adil Andaru                                                                                  Driving Range Golf Senayan                       46.000         12/01/1990                20
                                  Direktur : Erwin Hadisurya    Komisaris : Seno Wedhianarko                                                                                                                                                                                                                     revenue


                                                                                                                                                                                                             3% x luas tanah x harga dasar                Rp1,104m selama 30 thn dibayar dgn
                                                                                                                                                                                                                                                          angsuran/thn            Rp36.800.000
2    PT Amana Jaya                Dirut : Harwin Utama Tenggano PresKom : Ama Aldjufrie                  Gedung Bank Panin                            6.207          17/11/2000                30                                                         (disesuaikan scr periodik dgn indeks
                                                                                                                                                                                                                                                          inflasi dr BPS)




                                Dirut : Sharif C Sutardjo
                                                                                                                                                                                                                                                          Rp. 500 juta (th1-10), Rp. 600 juta (th
4    PT Ariobimo Laguna Perkasa Direktur : Brigitta Sastranegara PresKom : Ny. Inge C Sutardjo           Operasional Taman Ria Senayan                46.000         19/04/1995                30            Masa konstruksi Rp. 500 juta
                                                                                                                                                                                                                                                          11-15), Rp. 700 juta (th 16-20)
                                Direktur : Faruq Adi Nugroho


5    PT Graha Sidang Pratama      Dirut : Ir. Nugroho            PresKom : Ponco Sutowo                  Balai Sidang Jakarta                         65.228         22/10/1991                33                                                         US$ 120,000/thn                                  10 % dari net profit

     PT Indobuildco               Dirut : Ponco Sutowo           PresKom : Jaleha Ibnu Sutowo            Hotel hilton                                137.375

7    PT Indobuildco               Dirut : Ponco Sutowo           PresKom : Jaleha Ibnu Sutowo            Jalur jalan kendaraan hotel hilton           9.942          24/08/1990                10                                                         Uang sewa Rp. 357,912,000/thn
                                                                                                                                                                                                             kompensasi pembangunan wisma atlit
                                                                                                                                                                                                             beserta fasilitasnya senilai Rp30 m dan uang
                                                                                                                                                                                                             sebesar Rp1 m                                Kontribusi Tetap per thn Rp 100 jt (Thn
                                                                                                                                                                                                                                                          2008-2012), Rp 110 jt (Thn 2013-
                                                                                                                                                                                         35 sejak selesai
                                  Direktur : Muhammad Yusuf                                              Developer Fairbank / Wisma Fajar (wisma                                                                                                          2017), Rp120 jt (Thn 2018-2022),
8    PT Interland Citra Mandiri                                                                                                                       12.000         06/02/2004         pembangunan dgn                                                                                                 3,5 % dari gross revenue
                                  Direktur : Nazaruddin Kiemas                                           atlit, hotel, apartment, medical center)                                                                                                         Rp200 jt (Thn 2023-2027), Rp300 jt
                                                                                                                                                                                        grace period 48 bl
                                                                                                                                                                                                                                                          (Thn 2028-2032), Rp450 jt (Thn 2033-
                                                                                                                                                                                                                                                          2037), Rp620 jt (Thn 2038-2042);




                                                                                                                                                                                                                                                          4,22% (1), 6,34% (2), 8,03% (3),
                                                                                                                                                                                                                                                          8,91%, 9,32% (5), 12,25% (6-20) dari
                                  Dirut : JM Wanta
                                                                                                                                                                                                                                                          gross revenue maks 3 bln stlh fiscal
                                  Direktur : Nobertus Rahardjo
10 PT Lingga Hamparan Krida                                        Komisaris : Hubertus Dharma Wihardja Hotel Atlet Century Park                      18.375         06/01/1991                20                                                         year; diubah mjd per 15/4/04 s.d             12,5 % dari gross revenue
                                  Mulyono               Direktur :
                                                                                                                                                                                                                                                          31/12/2011 kontribusi tetap/bl Rp12,5 jt
                                  Dra. Fransisca Ratna
                                                                                                                                                                                                                                                          dan 15 jt per 1/1/2012 - 15/04/2024 tgl
                                                                                                                                                                                                                                                          10 bl ybs




                                                                                                                                                                                                                                                          sewa/thn Rp200 jt (Thn 2003-2007),
                                Dirut : Iwanto Hartojo                                                                                                                                                                                                    Rp360 jt (Thn 2008-2012), Rp600 jt
                                                                 KomUt : Budianto Halim
11 PT Mandiri Karya Indah Sejah Direktur : Tang Huseng Tansil                                            Sport and Trade Center/STC (pusat perdag     5.350          11/08/2000                30            Rp2 m pd saat perjanjian                     (Thn 2013-2017), Rp1,2 m (Thn 2018-
                                                                 Komisaris : Fayakun Andriadi
                                Direktur : Budianto Halim                                                                                                                                                                                                 2022), Rp2 m (Thn 2023-2027), Rp3,3
                                                                                                                                                                                                                                                          m (Thn 2028-2032)




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Halaman dari 2
                                                                                                                                                  Luas Lahan
No          Mitra Usaha                         Direksi                             Komisaris                           Bidang Usaha                           Tanggal Kontrak Awal    Masa Kontrak (th)                    Kompensasi                               Kontribusi/Royalti                       Sharing
                                                                                                                                                     (m2)


                                                                                                                                                                                                                                                         pd masa Pengelolaan Rp900 jt (thn 1-
                                                                                                                                                                                                                                                         5), Rp950 jt (thn 6-10), Rp1 M (thn 11-
11 PT Mitra Indotama Karsajaya Direktur : Aminullah Gunawan                                              Pulau Dua Restaurant                       2.379          10/09/1996                 28
                                                                                                                                                                                                                                                         15), Rp1m50jt (thn 15-20), Rp1 m 100jt
                                                                                                                                                                                                                                                         (thn 20-28)

                                                                                                                                                                                                            Rp1,5 m
                                                                    KomUt : Henry Onggo                                                                                                                                                                  Rp3.093.265.966,- selama 30 thn
                                  DirUt : Jonny Onggo                                                    Ratu Plaza (apartemen, pusat
12 PT Ratu Sayang Internasional                                     Komisaris : Lenny Gessa                                                         17.243         04/02/2004                  30                                                        dibayar    angsuran    per  thn
                                  Direktur : Ir. Hadiwinata Santoso                                      perkantoran dan pusat perbelanjaan)
                                                                    Komisaris : Liem Shierly                                                                                                                                                             Rp103.108.866,-



                                                                     PresKom : Masao Hashimoto Komisaris
   PT Senayan Trikarya      PresDir : Takashi Ichiki                 : Hiroaki        Komisaris : Isogawa
                                                                                                                                                                                      40 sejak penyerahan
13 Sempana (Kajima Overseas Direktur : Hironari Saito                Komisaris : Kent Uchida              Plaza Senayan                            200.000          24/4/1989                             hibah wisma atlet & US$3 jt pd saat perjanjian US$ 400 rb per thn pro rata basis            penyertaan modal 10 %
                                                                                                                                                                                              HGB
   Asia PTE Ltd)            Direktur : Herry Wijaya                  Komisaris : Daniel Poluan
                                                                     Komisaris : Mardowo



14 PT Sinar Kemala Intermetro G Direktur : JM Wantah                                                     Padang Golf Senayan                       300.000         20/04/1990                  35           Rp 24,5 m                                    US$6.000/bln
                                                                                                                                                                                                            3% x luas tanah x harga dasar
                                                                                                                                                                                                                                                         Rp1,896m selama 30 thn dibayar dgn
                                  DirUt : Ama Aldjufrie                                                                                                                                                                                                  angsuran/thn           Rp63.200.000
15 PT Terminal Builders                                                                                  Gedung Bank Panin                          10.569           17/11/00                  30
                                  WaKil DirUt : Paulus Indra Intan                                                                                                                                                                                       (disesuaikan secara periodik dgn
                                                                                                                                                                                                                                                         indeks inflasi dr BPS)

                                                                                                                                                                                                            club house senilai Rp3.500.000.000,00
                                  DirUt : Djoko S Chandra Direktur PresKom : Tjahja Setiadi                                                                                                                                                              Rp. 200 juta / thn (99-02), Rp. 500
16 PT Mulia Intan Lestari                                                                                Hotel Mulia                                40.000         25/06/2001               30 + 20                                                                                                      5 % dari net profit
                                  : Handrian Tjahja                Komisaris : Wismoyo Arismunandar                                                                                                                                                      juta/thn (03-07)

                                  DirUt : Sari Dewi
                                                                     KomUt : Hendarto Budiman                                                                                                               Menara KONI senilai Rp20.000.000.000,00      Rp500 jt (th I sd XV), Rp600 jt (th XVI
17 PT Aneka Bina Lestari          Direktur : Erwin Santoso                                               Sudirman Place/Menara KONI                 11.240         23/08/2002                  35
                                                                     Komisaris : Tanto Hermawan                                                                                                             seluas 5.000 m2                              sd XXV), Rp800 jt (th XXVI sd XXXV)
                                  Kardiman



                              DirUt : Willy Sebastian
                              DirUt : Trihatma Kusuma                KomUt : Harun Sebastian
                                                                                                                                                                                                                                                         Rp250 jt (th I - V), Rp350 jt (th VI - X),
                              Haliman                                Wakil KomUt : Paulus Indra Intan                                                                                                       gedung kantor DPGBK senilai
                                                                                                                                                                                                                                                         Rp450 jt (th XI - XV), Rp550 jt (th XVI-
18 PT Manggala Gelora Perkasa Wakil DirUt : Waluyo Susanto           Komisaris : Maria Kartika           Senayan City                               40.250         16/04/2001                  35           Rp10.465.000.000,00; uang tunai sebesar                                                   3,5 % dari gross revenue
                                                                                                                                                                                                                                                         XX), Rp600 jt (XXI-XXV), Rp650 jt
                              Direktur : Ariesman Widjaja            Komisaris : Chandra Winata                                                                                                             Rp9.666.000.000,00.
                                                                                                                                                                                                                                                         (XXVI-XXX), Rp700 jt (XXXI-XXXV)
                              Direktur : Harry Gunawan Ho            Komisaris : Willy Sebastian
                              Direktur : Hengky Irawan



                                                                                                         Developer Prasarana & Sarana                                                                                                                    tetap per th dengan kenaikan per 5 th
19 PT Marlin Citra Mandiri        Direktur : Muhamad Arafah                                                                                         2.070          04/08/2004                  30           kompensasi rp400jt dan 200jt                                                               3,5% dr gross revenue
                                                                                                         Pendidikan Olahraga                                                                                                                             rp50jt, rp60jt, rp75jt, 90jt, 110jt, 120jt



                                                                                                         Pembangunan Life Style & Entertainment                                                             pembangunan ruang serba guna dan Rp2 per th dengan kenaikan per 5 thRp200
20 PT Selaras Nusa Perkasa        Direktur : Zainal Arifin           Komisaris : Jintar Gultom                                                      21.700         07/02/2004                  30                                                                                                      3,5% dr gross revenue
                                                                                                         Centre                                                                                             m/th (maks 1/10/04)                  jt, 300jt, 400jt, 450jt, 500jt, 550jt




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Halaman dari 2
DAFTAR PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA BPGBK DENGAN MITRA USAHA
                                                                                                                                                                                                                                      LAMPIRAN 3
                                                                          Luas Lahan
No           Mitra Usaha                      Bidang Usaha                              Tanggal Kontrak Awal   Masa Kontrak (th)                    Kompensasi                              Kontribusi/Royalti                          Sharing
                                                                             (m2)


                                                                                                                                                                                 Rp. 12,5 juta/bulan                       3% per thn (2002-2005) dan 5%
                                                                                                                                                                                                                           per thn (2006-2010) dari gross
1 PT Adil Andaru               Driving Range Golf Senayan                      46.000 12/01/1990                      20                                                                                                   revenue


                                                                                                                                    3% x luas tanah x harga dasar                Rp1,104m selama 30 thn dibayar dgn
                                                                                                                                                                                 angsuran/thn            Rp36.800.000
                                                                                                                                                                                 (disesuaikan scr periodik dgn indeks
2 PT Amana Jaya                Gedung Bank Panin                                6.207 17/11/2000                      30
                                                                                                                                                                                 inflasi dr BPS)




                                                                                                                                                                                 Rp. 500 juta (th1-10), Rp. 600 juta (th
4 PT Ariobimo Laguna Perkasa Operasional Taman Ria Senayan                     46.000 19/04/1995                      30            Masa konstruksi Rp. 500 juta
                                                                                                                                                                                 11-15), Rp. 700 juta (th 16-20)


5 PT Graha Sidang Pratama      Balai Sidang Jakarta                            65.228 22/10/1991                      33                                                         US$ 120,000/thn                           10 % dari net profit

     PT Indobuildco            Hotel hilton                                   137.375

7 PT Indobuildco               Jalur jalan kendaraan hotel hilton               9.942 24/08/1990                      10                                                         Uang sewa Rp. 357,912,000/thn
                                                                                                                                    kompensasi pembangunan wisma atlit
                                                                                                                                    beserta fasilitasnya senilai Rp30 m dan uang
                                                                                                                                    sebesar Rp1 m                                Kontribusi Tetap per thn Rp 100 jt (Thn
                                                                                                                                                                                 2008-2012), Rp 110 jt (Thn 2013-
                                                                                                                35 sejak selesai
                               Developer Fairbank / Wisma Fajar (wisma                                                                                                           2017), Rp120 jt (Thn 2018-2022),
8 PT Interland Citra Mandiri                                                   12.000 06/02/2004               pembangunan dgn                                                                                           3,5 % dari gross revenue
                               atlit, hotel, apartment, medical center)                                                                                                          Rp200 jt (Thn 2023-2027), Rp300 jt
                                                                                                               grace period 48 bl
                                                                                                                                                                                 (Thn 2028-2032), Rp450 jt (Thn 2033-
                                                                                                                                                                                 2037), Rp620 jt (Thn 2038-2042);




                                                                                                                                                                                 4,22% (1), 6,34% (2), 8,03% (3),
                                                                                                                                                                                 8,91%, 9,32% (5), 12,25% (6-20) dari
                                                                                                                                                                                 gross revenue maks 3 bln stlh fiscal
10 PT Lingga Hamparan Krida    Hotel Atlet Century Park                        18.375 06/01/1991                      20                                                         year; diubah mjd per 15/4/04 s.d 12,5 % dari gross revenue
                                                                                                                                                                                 31/12/2011 kontribusi tetap/bl Rp12,5 jt
                                                                                                                                                                                 dan 15 jt per 1/1/2012 - 15/04/2024 tgl
                                                                                                                                                                                 10 bl ybs




                                                                                                                                                                                                                                                  Halaman 2 dari 2
                                                                          Luas Lahan
No          Mitra Usaha                        Bidang Usaha                            Tanggal Kontrak Awal    Masa Kontrak (th)                  Kompensasi                         Kontribusi/Royalti                         Sharing
                                                                             (m2)




                                                                                                                                                                           sewa/thn Rp200 jt (Thn 2003-2007),
                                                                                                                                                                           Rp360 jt (Thn 2008-2012), Rp600 jt
11 PT Mandiri Karya Indah Sejah Sport and Trade Center/STC (pusat perda         5.350 11/08/2000                      30           Rp2 m pd saat perjanjian                (Thn 2013-2017), Rp1,2 m (Thn 2018-
                                                                                                                                                                           2022), Rp2 m (Thn 2023-2027), Rp3,3
                                                                                                                                                                           m (Thn 2028-2032)




                                                                                                                                                                           pd masa Pengelolaan Rp900 jt (thn 1-
                                                                                                                                                                           5), Rp950 jt (thn 6-10), Rp1 M (thn 11-
14 PT Mitra Indotama Karsajaya Pulau Dua Restaurant                             2.379 10/09/1996                      28
                                                                                                                                                                           15), Rp1m50jt (thn 15-20), Rp1 m 100jt
                                                                                                                                                                           (thn 20-28)

                                                                                                                                   Rp1,5 m
                                                                                                                                                                           Rp3.093.265.966,- selama 30 thn
                                 Ratu Plaza (apartemen, pusat
16 PT Ratu Sayang Internasiona                                                 17.243 04/02/2004                      30                                                   dibayar    angsuran    per  thn
                                 perkantoran dan pusat perbelanjaan)
                                                                                                                                                                           Rp103.108.866,-


   PT Senayan Trikarya
                                                                                                              40 sejak penyerahan hibah wisma atlet & US$3 jt pd saat
17 Sempana (Kajima Overseas Plaza Senayan                                     200.000 24/4/1989                                                                       US$ 400 rb per thn pro rata basis              pentertaan modal 10 %
                                                                                                                      HGB         perjanjian
   Asia PTE Ltd)

19 PT Sinar Kemala Intermetro GPadang Golf Senayan                            300.000 20/04/1990                      35           Rp 24,5 m                               US$6.000/bln
                                                                                                                                   3% x luas tanah x harga dasar
                                                                                                                                                                           Rp1,896m selama 30 thn dibayar dgn
                                                                                                                                                                           angsuran/thn           Rp63.200.000
20 PT Terminal Builders          Gedung Bank Panin                             10.569 17/11/00                        30
                                                                                                                                                                           (disesuaikan secara periodik dgn
                                                                                                                                                                           indeks inflasi dr BPS)

                                                                                                                                   club house senilai Rp3.500.000.000,00
                                                                                                                                                                           Rp. 200 juta / thn (99-02), Rp. 500
22 PT Mulia Intan Lestari        Hotel Mulia                                   40.000 25/06/2001                   30 + 20                                                                                     5 % dari net profit
                                                                                                                                                                           juta/thn (03-07)




                                                                                                                                                                                                                                          Halaman 2 dari 2
Perhitungan Denda Keterlambatan Pembayaran Royalty Rp12.500.000,00/Bulan
PT Adil Andaru
                                                                     LAMPIRAN 4
     Periode               Tanggal           Jml Hari    Denda        Keterangan
                  Dibayarkan Seharusnya Terlambat
TA 2003
Juli                 01-Apr-04 15-Agust-03        170   4.250.000,00
Agustus              01-Apr-04    15-Sep-03       139   3.475.000,00
September            01-Apr-04    15-Okt-03       109   2.725.000,00
Oktober              01-Apr-04   15-Nop-03         78   1.950.000,00
Nopember           10-Agust-04    15-Des-03       179   4.475.000,00
Desember           10-Agust-04     15-Jan-04      148   3.700.000,00
Jumlah I                                               20.575.000,00
TA 2004
Januari             21-Mei-04     15-Feb-04        96   2.400.000,00
Februari            21-Mei-04    15-Mar-04         67   1.675.000,00
Maret                07-Sep-04    15-Apr-04       145   3.625.000,00
April                07-Sep-04    15-Mei-04       115   2.875.000,00
Mei                  21-Des-04     15-Jun-04      189   4.725.000,00
Juni                 21-Des-04     15-Jul-04      159   3.975.000,00
Juli                 28-Jun-05 15-Agust-04        317   7.925.000,00
Agustus              28-Jun-05    15-Sep-04       286   7.150.000,00
September             27-Jul-05   15-Okt-04       285   7.125.000,00
Oktober               27-Jul-05  15-Nop-04        255   6.375.000,00
Nopember              27-Jul-05   15-Des-04       224   5.600.000,00
Desember              27-Jul-05    15-Jan-05      193   4.825.000,00
Jumlah II                                              58.275.000,00
TA 2005
Januari            18-Agust-05    15-Feb-05       184   4.600.000,00 blm dibayar
Februari           18-Agust-05   15-Mar-05        156   3.900.000,00 blm dibayar
Maret              18-Agust-05    15-Apr-05       125   3.125.000,00 blm dibayar
April              18-Agust-05    15-Mei-05        95   2.375.000,00 blm dibayar
Mei                18-Agust-05     15-Jun-05       64   1.600.000,00 blm dibayar
Juni               18-Agust-05     15-Jul-05       33     825.000,00 blm dibayar
Juli               18-Agust-05 15-Agust-05           3     75.000,00 blm dibayar
Jumlah III                                             16.500.000,00
Jumlah I + II + III                                    95.350.000,00
                                                                                                         AUDIT COVERAGE BPGBK                                                                                               LAMPIRAN 4
       Jml                                                               Total Penyimpangan                     Rincian Penyimpangan                            Ketertiban dan Ketaatan      Kehematan dan Efisiensi        Efektifitas
No                Jml Realisasi    Nilai yang Diperiksa   Cakrik                                                                                         Kode
    Anggaran                                                               Nilai            %                                                                       Nilai             %         Nilai              %      Nilai         %
  1     2              3                    4               5                6              7                               8                             9          10               11         12                13      14           15
I   Penerimaan dan Pengeluaran BPGBK TA 2003 (Agst-Des) s.d Mei 2005
    Penerimaan
                                                                                                    1. Kelemahan yang mengganggu kewajaran
     2003                                                                                           penyajian laporan keuangan
                                                                                                    Laporan Pertanggungjawaban Keuangan BPGBK dan
                                                                                                    DPGBK Tahun 2004 Belum Menunjukkan Posisi
             Rp     40.265.342.378,38    40.265.342.378,38   100,00%                                Keuangan Yang Sebenarnya                                    2.099.550.913,77     1,65%
            US$             43.238,35            43.238,35   100,00%                                PT ICM Lalai Melaksanakan Kewajibannya                      1.620.000.000,00     1,27%
                                                                                                    Kompensasi Pelepasan Saham dari PT MGP Belum
     2004                                                                                           Diterima                                                     200.000.000,00      0,16%
                                                                                                    Perjanjian Sewa Menyewa Tanah untuk Jalur Jalan
                                                                                                    Kendaraan Hotel Hilton Oleh PT IB Tidak
                                                                                                    Diperpanjang namun Masih Tetap Dipakai dan Tidak
            Rp      79.057.366.432,08    78.157.366.432,08   98,86%                                 Dibayar Sewa.                                               2.147.472.000,00     1,69%
                                                                                                    PT MIL Belum Melunasi Kewajiban Kepada BPGBK
            US$             82.666,30            82.666,30   100,00%                                dan Kurang Membayar Pajak                                    347.813.238,00      0,27%    4.500.000.000,00    3,54%
     2005                                                                                           PT SKIG Tidak Membayar PPN atas Royalti Tetap                     86.400,00    54,37%
                                                                                                    Pemanfaatan Lahan oleh PT SKIG Menyimpang Dari
            Rp      18.665.336.312,68     8.649.336.312,68   46,34%                                 Perjanjian                                                   880.000.000,00      0,69%
                                                                                                    Penetapan Besaran Kontribusi Tetap atas Kerjasama
            US$             33.005,37            33.005,37   100,00%                                dengan PT MGP Terlalu Rendah                                                             17.750.000.000,00   13,97%
                                                                                                    Penetapan Besaran Kompensasi Awal dan Royalti atas
                                                                                                    Kerjasama dengan PT ABL Terlalu Rendah
                                                                                                                                                                                             20.656.662.104,00   16,26%
       Jumlah
          Rp       137.988.045.123,14   127.072.045.123,14    92,09%   50.201.498.255,77   39,51%                                                               7.294.836.151,77             42.906.662.104,00
         US$               158.910,02           158.910,02   100,00%           86.400,00   54,37%                                                                      86.400,00

     Pengeluaran
     2003
                                                                                                    Pencabutan Gugatan Hukum BPGBK Kepada PT
A           Rp      76.574.759.713,70    56.093.654.770,70   73,25%                                 Kajima Overseas Ltd mengakibatkan Pemborosan                                              7.531.756.756,75    3,35%
                                                                                                    Sebagian Tanah Yang Dikelola BPGBK Dikuasai oleh
            US$               818,05               818,05    100,00%                                Pihak Lain
                                                                                                    Perpanjangan HGB No. 26 dan 27 Atas Nama PT IB
     2004                                                                                           Cacat Hukum
                                                                                                    Addendum Perpanjangan Masa Perjanjian Pengelolaan
             Rp    159.537.487.106,28   151.148.865.869,28    94,74%                                Wisma Atlit Merugikan BPGBK
            US$                970,54               970,54   100,00%
     2005
          Rp        18.336.495.690,33    17.399.885.822,59    94,89%
         US$               800.214,84           800.214,84   100,00%
       Jumlah
          Rp       254.448.742.510,31   224.642.406.462,57    88,29%    7.531.756.756,75   3,35%                                                                                              7.531.756.756,75
         US$               802.003,43           802.003,43   100,00%                0,00   0,00%
                                                                                           LAMPIRAN 5
Perhitungan Denda Keterlambatan Pembayaran Sharing
PT Adil Andaru

      Periode           Jumlah          Tanggal                  Jml Hari     Denda          Keterangan
                        Sharing        Dibayarkan    Seharusnya Terlambat
TA 2003
Januari                 9.444.230,00     21-Des-04     01-Apr-04      265     5.005.441,90
Februari                8.819.912,00     21-Des-04     01-Apr-04      265     4.674.553,36
Maret                  10.807.479,00     18-Feb-05     01-Apr-04      324     7.003.246,39
April                   9.919.492,00     18-Feb-05     01-Apr-04      324     6.427.830,82
Mei-Desember           84.137.768,00     18-Feb-05     01-Apr-04      505    84.979.145,68 blm dibayar
Jumlah I                                                                    108.090.218,15
TA 2004
Januari-Desember      124.437.953,00   18-Agust-05     01-Apr-04      140    34.842.626,84 blm dibayar
Jumlah II                                                                    34.842.626,84
Jumlah I + II                                                               142.932.844,99
                                                                        PERHITUNGAN PRESENT VALUE PT ANEKA BINA LESTARI
 Valuation Worksheet PT ABL                                                                                                                                                                   LAMPIRAN 6
PV selisih s.d 2006                 3.698.517.979,95 Deposit rate               0,070
PV selisih s.d 2005                 3.302.248.196,39 Loan rate                  0,120

Kontribusi berdasarkan perjanjian                       500.000.000       500.000.000    500.000.000     500.000.000      500.000.000      500.000.000      500.000.000      500.000.000      500.000.000
Kontribusi seharusnya                                   933.000.000       933.000.000    933.000.000     933.000.000      933.000.000      933.000.000      933.000.000      933.000.000      933.000.000
Selisih                                                 433.000.000       433.000.000    433.000.000     433.000.000      433.000.000      433.000.000      433.000.000      433.000.000      433.000.000
                                                   0               1                 2              3               4                5                6                7                8                9
Fiscal Year                                     2005           2006              2007           2008            2009             2010             2011             2012             2013             2014


Kontribusi berdasarkan perjanjian                       500.000.000       500.000.000    500.000.000     500.000.000      500.000.000      500.000.000       600.000.000      600.000.000      600.000.000
Kontribusi seharusnya                                   933.000.000       933.000.000    933.000.000     933.000.000      933.000.000      933.000.000     1.119.600.000    1.119.600.000    1.119.600.000
Selisih                                                 433.000.000       433.000.000    433.000.000     433.000.000      433.000.000      433.000.000       519.600.000      519.600.000      519.600.000
                                                                  10                11             12              13               14               15                16               17               18
Fiscal Year                                                    2015              2016           2017            2018             2019             2020              2021             2022             2023


Kontribusi berdasarkan perjanjian                        600.000.000      600.000.000   600.000.000       600.000.000      600.000.000      600.000.000      600.000.000      600.000.000      600.000.000
Kontribusi seharusnya                                  1.119.600.000    1.119.600.000 1.119.600.000     1.119.600.000    1.119.600.000    1.119.600.000    1.119.600.000    1.119.600.000    1.119.600.000
Selisih                                                  519.600.000      519.600.000   519.600.000       519.600.000      519.600.000      519.600.000      519.600.000      519.600.000      519.600.000
                                                                   19               20            21                22               23               24               25               26               27
Fiscal Year                                                     2024            20022         20023             20024            20025            20026            20027            20028            20029


Kontribusi berdasarkan perjanjian                        800.000.000      800.000.000   800.000.000       800.000.000      800.000.000      800.000.000      800.000.000      800.000.000
Kontribusi seharusnya                                  1.492.800.000    1.492.800.000 1.492.800.000     1.492.800.000    1.492.800.000    1.492.800.000    1.492.800.000    1.492.800.000
Selisih                                                  692.800.000      692.800.000   692.800.000       692.800.000      692.800.000      692.800.000      692.800.000      692.800.000
                                                                   28               29            30                31               32               33               34               35
Fiscal Year                                                    20030            20031         20032             20033            20034            20035            20036            20037
                                                        PERHITUNGAN PRESENT VALUE PT MANGGALA GELORA PERKASA
 Valuation Worksheet PT MGP                                                                                                                                                        LAMPIRAN 7
PV selisih s.d 2007              2.947.878.032,12 Deposit rate            0,070
PV selisih s.d 2005              2.350.030.318,98 Loan rate               0,120

Kontribusi berdasarkan adendum                       250.000.000    250.000.000    250.000.000    250.000.000    250.000.000    350.000.000    350.000.000    350.000.000    350.000.000    350.000.000
Kontribusi seharusnya                                500.000.000    500.000.000    500.000.000    500.000.000    500.000.000    700.000.000    700.000.000    700.000.000    700.000.000    700.000.000
Selisih                                              250.000.000    250.000.000    250.000.000    250.000.000    250.000.000    350.000.000    350.000.000    350.000.000    350.000.000    350.000.000
                                                0               1              2              3              4              5              6              7              8              9             10
Fiscal Year                                  2005           2007           2008           2009           2010           2011           2012           2013           2014           2015           2016


Kontribusi berdasarkan adendum                       450.000.000    450.000.000    450.000.000    450.000.000    450.000.000   550.000.000   550.000.000   550.000.000   550.000.000   550.000.000
Kontribusi seharusnya                                900.000.000    900.000.000    900.000.000    900.000.000    900.000.000 1.100.000.000 1.100.000.000 1.100.000.000 1.100.000.000 1.100.000.000
Selisih                                              450.000.000    450.000.000    450.000.000    450.000.000    450.000.000   550.000.000   550.000.000   550.000.000   550.000.000   550.000.000
                                                               11             12             13             14             15            16            17            18            19            20
Fiscal Year                                                 2017           2018           2019           2020           2021          2022          2023          2024          2025          2026


Kontribusi berdasarkan adendum                        600.000.000   600.000.000   600.000.000   600.000.000   600.000.000   650.000.000   650.000.000   650.000.000   650.000.000   650.000.000
Kontribusi seharusnya                               1.200.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 1.300.000.000 1.300.000.000 1.300.000.000 1.300.000.000 1.300.000.000
Selisih                                               600.000.000   600.000.000   600.000.000   600.000.000   600.000.000   650.000.000   650.000.000   650.000.000   650.000.000   650.000.000
                                                                21            22            23            24            25            26            27            28            29            30
Fiscal Year                                                  2027          2028          2029          2030          2031          2032          2033          2034          2035          2036


Kontribusi berdasarkan adendum                        700.000.000   700.000.000   700.000.000   700.000.000   700.000.000
Kontribusi seharusnya                               1.400.000.000 1.400.000.000 1.400.000.000 1.400.000.000 1.400.000.000
Selisih                                               700.000.000   700.000.000   700.000.000   700.000.000   700.000.000 3.000.000.000
                                                                31            32            33            34            35
Fiscal Year                                                  2037          2038          2039          2040          2041

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:7207
posted:8/18/2011
language:Indonesian
pages:171
Description: Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Investor document sample