Surat Perjanjian Dengan Supplier - PowerPoint

Document Sample
Surat Perjanjian Dengan Supplier - PowerPoint Powered By Docstoc
					    DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN
       REPUBLIK INDONESIA
        SEKRETARIAT JENDERAL




 MEKANISME
PELAKSANAAN
  ANGGARAN
BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL
            TAHUN 2007
      ASAS
PELAKSANAAN APBN
  AZAS PELAKSANAAN
     ANGGARAN

UU APBN MERUPAKAN DASAR
  BAGI PEMERINTAH UNTUK
  MELAKUKAN PENERIMAAN
     DANPENGELUARAN
        AZAS UMUM
     PERBENDAHARAAN
         NEGARA
•   AZAS KESATUAN
•   AZAS UNIVERSALITAS
•   AZAS TAHUNAN
•   AZAS SPESIALITAS
PENJELASAN AZAS UMUM UUPN

• AZAS KESATUAN MENGHENDAKI AGAR SEMUA
  PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA/DAERAH
  DISAJIKAN DALAM SATU DOKUMEN
  ANGGARAN
• AZAS UNIVERSALITAS MENGHARUSKAN AGAR
  SETIAP TRANSAKSI KEUANGAN DITAMPILKAN
  SECARA UTUH DALAM DOKUMEN ANGGARAN
• AZAS TAHUNAN MEMBATASI MASA
  BERLAKUNYA ANGGARAN UNTUK SUATU
  TAHUN TERTENTU
• AZAS SPESIALITAS MEWAJIBKAN AGAR
  KREDIT ANGGARAN YANG DISEDIAKAN
  TERTNCI SECARA JELAS PERUNTUKANNYA
  RUANG LINGKUP
PELAKSANAAN APBN
       PEMBAGIAN WEWENANG PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

   Fiscal                Fiscal              Fiscal           Budget
  Research               Policy         Implementation       Execution


   Pengkajian          Perumusan
   kebijakan          kerangka ek.         Perencanaan       Pelaksanaan
   ekonomi,         makro dan pokok-     dan Penyusunan   dan Pertanggung-
 keuangan dan       pokok kebijakan           APBN         jawaban APBN
     fiskal               fiskal



                      -Asumsi dasar
 Kajian ekonomi      ekonomi makro           - UU APBN       - DIPA/SKO
dan rekomendasi                              - Keppres
                      - Pokok-pokok                       - PAN & NERACA
 kebijakan fiskal                          Rincian APBN
                     kebijakan fiskal

                                                                UU
                              UU Keuangan Negara
                                                          Perbendaharaan
                                                              Negara


                                    P r o s e s
          PEMBAGIAN TUGAS
               DJA                            DJPBN
                        Fiscal                       Budget
Fiscal Policy                        Budget
                   Implementation   Execution     Responsibility
  Perumusan
                      Perencanaan
   kerangka                                         Pertanggung-
                          dan       Pelaksanaan
 ek.makro dan                                      jawaban APBN
                      Penyusunan       APBN
pokok kebijakan
                         APBN
     fiskal



 -Asumsi dasar       • UU APBN
                                     - Dokumen
ekonomi makro        • Kepres
                                    Pelaksanaan   - PAN & NERACA
 - Pokok-pokok         Rincian
                                      Anggaran
kebijakan fiskal       APBN



               DJA                            DJPBN
Budget Structure
                    Budget                  Budget
Calcification     Formulation            Implementation
                                           &Reporting
   Products     UU APBN                  SRAA/DIPA
                Keppres Rincian
                Ministries
 Organization   Echelon 1                Business unit

                Function, Sub function
     Function   Program                  Sub Activities
                Activities
                Salaries,
    Economy     Good & Services,         Details expenditures
                                         BKPK
                Subsidies                MAK & MAP
                Capital
                Center Govt.             2nd Local govt.
     Location   Provincial govt.         Cities, counties
               SIKLUS APBN
• Penyusunan APBN (Januari-Juli tahun n-1);
• Penetapan APBN (16 Agustus-Oktober tahun n-1);
• Pelaksanaan APBN (Januari-Desember tahun n);
• Perubahan APBN (Nopember tahun n);
• Pertanggungjawaban APBN (Juli n+1).
KELEMBAGAAN
   DALAM
PELAKSANAAN
 ANGGARAN
   STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA KEUANGAN NEGARA



                           PRESIDEN




          MENTERI                   MENTERI KEUANGAN
         PENGGUNA                    BENDAHARAWAN
         ANGGARAN                        UMUM



  SATKER           SATKER            KPPN            KPPN
Kuasa Pengguna   Kuasa Pengguna   Kuasa Bendara   Kuasa Bendara
   Anggaran         Anggaran         Umum            Umum
  KEKUASAAN ATAS PENGELOLAAN
     KEUANGAN NEGARA (REVIEW)
• Presiden: Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan
  negara;

• Menteri Keuangan: Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah
  dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;

• Menteri/pimpinan lembaga: Pengguna Anggaran/
  Pengguna Barang kementerian negara/lembaga.

• Gubernur/bupati/walikota: menerima kekuasaan dari
  Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan
  keuangan daerah dan wakil pemerintah daerah dalam
  kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan
   PERAN DAN TANGGUNG JAWAB
       MENTERI KEUANGAN
       DAN MENTERI TEKNIS

Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam
bidang keuangan pada hakekatnya adalah Chief
Financial Officer (CFO) Pemerintah R.I.



Setiap menteri sebagai pembantu Presiden pada
hakekatnya adalah Chief Operational Officer (COO)
untuk bidang tugas kementerian yang dipimpinnya.
       KEJELASAN PERAN DAN
         TANGGUNG JAWAB
• Pembagian peran antara menteri teknis dan Menteri
  Keuangan :
  – Menteri teknis berperan sebagai pengguna anggaran;
  – Menteri Keuangan berperan sebagai bendahara umum
    negara;
• Menteri teknis selaku pengguna anggaran bertanggung
  jawab melaksanakan program pemerintah;
• Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara
  bertanggung jawab menyediakan uang dalam jumlah
  cukup pada waktunya.
   STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA KEUANGAN NEGARA
    (IDEAL MENURUT UU)


                         MENTERI
                        PENGGUNA
                        ANGGARAN



                       SATKER
                   KUASA PENGGUNA
                      ANGGARAN



                                                 UNIT
 PEMBUAT                   PEGUJI   PENERBIT
            BENDAHARA     TAGIHAN     SPM
                                               AKUTANSI
 KOMITMEN
                                               INSTANSI
    PERAN PENGGUNA ANGGARAN
• Melaksanakan kegiatan sesuai daftar isian pelaksanaan
  anggaran (DIPA)

• Membuat komitmen dalam rangka pelaksanaan kegiatan

• Mengamankan pencapaian target kinerja sesuai ditetapkan
  dalam DIPA

• Melakukan pengujian tagihan dan memerintahkan
  pembayaran tagihan

• Mengadministrasikan realisasi pendapatan dan belanja
  yang berada dalam tanggung jawabnya
       KUASA PENGGUNA ANGGARAN
   Dalam pelaksanaan peran dan fungsinya, Pengguna Anggaran dapat
    mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran

   Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:
     Membuat komitmen

     Melakukan pengujian tagihan
     Memerintahkan pembayaran tagihan



   Kewenangan pembuatan komitmen tidak boleh dipegang oleh pemegang
    kewenangan pengujian tagihan dan/atau pemberi perintah bayar

   Pejabat pembuat komitmen dan pejabat penguji tagihan dan/atau
    pembuat perintah bayar ditetapkan oleh Pengguna Anggaran.
Pejabat yang dapat
menyelenggarakan fungsi Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA):
– Kepala Satuan Kerja, atau
– Pejabat yang ditunjuk.
                     SATKER
                   KUASA PENGGUNA
                      ANGGARAN

    PUSAT
Sebagai SATKER
 ESELON 1 atau
 KETUA BADAN
                    DAERAH
                  Sebagai SATKER
                    ESELON 2, 3
                       atau 4
LUAR NEGERI
 Sebagai SATKER
DUTA BESAR, ….,
……………………. ?
                             MENGELOLA
                            SUMBER DAYA:
                                     DANA
                                      SDM
                                   MATERIAL
      SATUAN KERJA                  CAPITAL




                           PERTANGGUNG
                            JAWABAN &
PERENCANAAN                  LAPORAN




          PENGADAAN   PEMBAYARAN
                                               BENDAHARA

         Sistem aplikasi
                                                 UMUM


                                   MENTERI      MENTERI
                                   TEKNIS      KEUANGAN




                       ESELON 1    ESELON 1      DJPb




           REGIONAL/   REGIONAL/   REGIONAL/     KANWIL
            KANWIL      KANWIL      KANWIL        DJPb




SATKER      SATKER      SATKER      SATKER        KPPN
 MEKANISME
PELAKSANAAN
 ANGGARAN
                                                     Penyusunan
                     Penyusunan
                                                     Dokumen
                                            RKAKL Anggaran
                      RKAKL               Pembahasan


   Januari                                                       Oktober November
               Kementerian

                                                  Penyusunan
                 Teknis



                             RKAKL                  RAPBN
Pemerintah




                                                          Pembahasan
                                RKAKL                     RUU-APBN
             RKP
                                                                       PERRES
               (DJAPK)
                Depkeu




                                         RKAP/                         RINCIAN
                                         RAPBN                          APBN

                                                   RUU          UU       SAPSK
                                                   APBN        APBN
DPR




                              Panitia
                             Anggaran
                                        Komisi
                                        Sektora
                                           l
SUBSTANSI
  INPUT:          Penyusunan
                   Dokumen
  RKP , dan       Anggaran
  RKAKL.


         OUTPUT:
   DOKUMEN ANGGARAN :
   – UU-APBN , dan
   – PERPRES RINCIAN APBN
                   Penyusunan            Penelahaan     Tahun
                      DIPA                 n DIPA    Pelaksanaan
November     Kementerian
                                             December anggaran

                           DIPA                       MENTERI
               Teknis
Pemerintah




                                                      TEKNIS SATKER


                                  DIPA
             (DJPBN)
              Depkeu




                                           DIPA
                                                             KPPN


                   Pengesahan
                      DIPA
DPR




                                  Penyusunan            BEPEKA
                                   Dokumen
                                  Pelaksanaan
                                   Anggaran
    SUBSTANSI              Penyusunan
                             Dokumen
INPUT:                    Pelaksanaan
DOKUMEN ANGGARAN :           Anggaran
  UU-APBN , dan
  PERPRES RINCIAN APBN



              OUTPUT:
      – DOKUMEN PELAKSANAAN
        ANGGARAN (DIPA dan
        Dokumen setara DIPA),
      – DOKUMEN PEMBAYARAN
        (SPM, SP2D, dll.)
      DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

(1)Setelah APBN ditetapkan, Menteri Keuangan memberitahukan kepada
   semua menteri/pimpinan lembaga agar menyampaikan dokumen
    pelaksanaan anggaran untuk masing-masing kementerian negara/lembaga.
(2)Menteri/pimpinan lembaga menyusun dokumen pelaksanaan anggaran
   untuk kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya berdasarkan alokasi
   anggaran yang ditetapkan oleh Presiden.
(3) Di dalam dokumen pelaksanaan anggaran, diuraikan sasaran yang
   hendak dicapai, fungsi, program dan rincian kegiatan, anggaran yang
   disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana
   tiap-tiap satuan kerja, serta pendapatan yang diperkirakan.
(4)Pada dokumen pelaksanaan anggaran dilampirkan rencana kerja dan
   anggaran Badan Layanan Umum dalam lingkungan kementerian negara
   yang bersangkutan.
(5)Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh Menteri
   Keuangan disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga, kuasa
   bendahara umum negara, dan Badan Pemeriksa Keuangan.


                                                         Pasal 14 UUPN
   DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
• Setelah APBN ditetapkan, Menteri Keuangan memberitahukan kepada
  semua menteri/pimpinan lembaga agar menyampaikan dokumen
  pelaksanaan anggaran.
• Menteri/pimpinan lembaga menyusun dokumen pelaksanaan anggaran
  berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Presiden.
• Di dalam dokumen pelaksanaan anggaran, diuraikan :
   –   sasaran yang hendak dicapai,
   –   fungsi,
   –   program dan rincian kegiatan,
   –   anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan
   –   rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja, serta
   –   pendapatan yang diperkirakan diterima.
• Pada dokumen pelaksanaan anggaran dilampirkan rencana kerja dan
  anggaran Badan Layanan Umum dalam lingkungan kementerian negara
  yang bersangkutan.
• Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh Menteri
  Keuangan disampaikan kepada:
   – menteri/pimpinan lembaga,
   – kuasa bendahara umum negara, dan
   – Badan Pemeriksa Keuangan.
                                                               Pasal 14 UUPN
STRUKTUR APBN
                    Budget              Budget
                  Formulation        Implementation
                                       &Reporting
                UU APBN
Klasifikasi     Keppres Rincian      SRAA/DIPA

   ORGANISASI   DEPARTEMEN           SATUAN KERJA
                UNIT ORGANISASI

                FUNGSI, SUB FUNGSI
       FUNGSI   PROGRAM              SUB KEGIATAN
                KEGIATAN

      BELANJA                        JENIS PENGELUARAN
                JENIS BELANJA        RINCIAN PENGELUARAN
    (EKONOMI)                        KELOMPOK MAK
                                     MAK

       LOKASI   PUSAT/ PROVINSI      KABUPATEN/KOTA
         PENTAHAPAN
       STRUKTUR BIAYA
sekarang    transisi      Nanti yad
 Belanja    Kegiatan
 Modal     berdasarkan
 Belanja   Output based
 Barang                    Kegiatan
            Kegiatan      berdasarkan
           berdasarkan    Output based
 Belanja
           Input based
 Pegawai
                             SPM
                 MATERI KEWENANGAN
                 DALAM UU No. 1 Tahun 2004

           Menteri Teknis                    Menteri Keuangan
      Selaku Pengguna Anggaran         Selaku Bendahara Umum Negara



                                                       PERINTAH
PEMBUATAN   PENGUJIAN &    PERINTAH      PENGUJIAN &
                                                       PENCAIRAN
 KOMITMEN   PEMBEBANAN    PEMBAYARAN     PEMBEBANAN
                                                         DANA



      Pengurusan Administrasi               Pengurusan Komtabel
       administratief beheer                 Comptabel beheer
                MEKANISME PELAKSANAAN
              BELANJA/PENGELUARAN NEGARA

         Menteri Teknis                  Menteri Keuangan
    Selaku Pengguna Anggaran          Selaku Bendahara Umum
                                              Negara
       Tahapan Administratif
                                        Tahapan Komptabel

 PEMBUATAN
  KOMITMEN
                               PENGUJIAN
                                Ps. 19 Ayat 2
                               UU No. 1 Th. 2004
                                                    SP2D


  PENGUJIAN
 Ps. 18 Ayat 2        SPM
UU No. 1 Th. 2004                   PENGUJIAN
   Pengujian:                    •Substantif :
   •Wetmatigheid                   Wetmatigheid
   •Rechmatigheid                  Rechmatigheid
   •Doelmatigheid                Formal
   TAHAPAN PEMBUATAN KOMITMEN


• Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
  melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam
  dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan.
• Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan tersebut dalam
  dokumen pelaksanaan anggaran, Pengguna
  Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang
  mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam
  batas anggaran yang telah ditetapkan.


                                   Pasal 17 UUPN
                MEKANISME
                PENGADAAN
                                              DAERAH
                                                 KUASA
                                               DAERAH
                                               PENGGUNA
          1                    1a              ANGGARAN
                    DIPA

     DIT. PA/                                     SK.
     KANWIL                                     PANITIA
                                          2
      DJPb                  KPPN
                                                PANITIA
                                              PENGADAAN


KONTRAKTOR
 / SUPPLIER   6   KONTRAK   5 KEPUTUSAN   4     TENDER    3
                               PEMENANG
       PELAKSANAAN PEMBAYARAN

DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBAYARAN BENDAHARA UMUM
NEGARA/KUASA BUN BERKEWAJIBAN :
1. MENELITI KELENGKAPAN PERINTAH PEMBAYARAN
   YANGDITERBITKAN OLEH PENGGUNA ANGGARAN ;
2. MENGUJI KEBENARAN PERHITUNGAN TAGIHAN ATAS BEBANAPBN YG
   TERCANTUM DALAM PERINTAH PEMBAYARAN;
3. MENGUJI KETERSEDIAAN DANA YANG BERSANGKUTAN
   MEMERINTAHKAN PENCAIRAN DANA SEBAGAIN
   DASARPENGELUARAN NEGARA
4. MENOLAK PENCAIRAN DANA, APABILA PERINTAHPEMBAYARAN YANG
   DITERBITKAN OLEH PENGGUNAANGGARAN/KUASA PENGGUNA
   ANGGARAN TIDAK MEMENUHIPERSYARATAN YANG DITETAPKAN.
      TAHAPAN PEMBAYARAN
• Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBN dilakukan oleh
  Bendahara Umum Negara (BUN)/Kuasa BUN.
• Dalam rangka pelaksanaan pembayaran BUN/Kuasa BUN berkewajiban
  untuk:
   – meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh
     Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
   – menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBN yang
     tercantum dalam perintah pembayaran;
   – menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
   – memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran negara;
   – menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang
     diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tidak
     memenuhi persyaratan yang ditetapkan.



                                               Pasal 19 UUPN
                       TAHAPAN PENGUJIAN DAN
                        PERINTAH PEMBAYARAN

• Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk :
    – menguji,
    – membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan
    – memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
• Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Pengguna Anggaran/Kuasa
  Pengguna Anggaran berwenang:
    – menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
    – meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan
      sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
    – meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
    – membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang
      bersangkutan;
    – memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
• Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang
  berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban
  APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang
  timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

                                                        Pasal 18 UUPN
  MEKANISME PENCAIRAN (LS)
                                                  DJPb
                                  KANWIL
  KPPN                        7    DJPb    8
      KAS NEGARA
                                                         REKENING

                                      5

                                               DAERAH
                                               KONTRAKTOR
                                                DAERAH
                                                / SUPPLIER
        4 6        SP2D

SPM
        KUASA             3                2                   1
                                  BERITA        PENYELESAIAN
      PENGGUNA                    ACARA          PEKERJAAN
      ANGGARAN                    SERAH
                                  TERIMA
                                          PEMBAYARAN OLEH
                                       BENDAHARA PENGELUARAN
• Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.
• Untuk kelancaran pelaksanaan tugas kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah kepada Pengguna
  Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.
• Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :
    – meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
    – menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
    – menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
• Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila
  persyaratan tidak dipenuhi.
• Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.
• Pengecualian dari ketentuan ini diatur dalam peraturan pemerintah.




                                                                                                   Pasal 21 UUPN
MEKANISME PENCAIRAN (UP)

                                            DAERAH
    KPPN                                     DAERAH
                                              SUPLIER
         KAS NEGARA

                                 3



                          SP2D                  5
                 4

SPM/GU                               REKENING
           2

                                                     6
           KUASA      1
         PENGGUNA            DAERAH
                              DAERAH
         ANGGARAN             BENDAHARA
                                                    BUKTI2
        BAGAN ALIR PROSES PEMBAYARAN PADA SATUAN KERJA
  PEMBUAT                          BENDAHARA                       UNIT AKUNTASI
  KOMITMEN
                PENGUJI TAGIHAN   PENGELUARAN
                                                 PENERBIT SPM
                                                                      SATKER


                                     Bayar
      SK                                                             LAPORAN
     SPK                                                            KEUANGAN
   KONTRAK
                    Draft
                    SPM - GU                      SPM GU

                                                   BUKTI
                                                                         Proses
                    Draft                         SPM LS
                                                                          SAI
Daftar Lembur       SPM - LS
DAFTAR GAJI                                        BUKTI
BA PK
BA PB
                                    Transfer
BA SERAH                             UP/GU
TERIMA
                  PEMBEBANAN


                 Benar              Transfer
BUKTI DAN                           pihak III
                                                            SP2D
TAGIHAN              UJI DAN
                                                                   SPM
                     PERIKS
                        A
                         Salah
                                                KPPN
Do all the good you can,
         In the ways you can,
                 In all the places you can,
                          At all the times you can,
                                   To all the people you can,
                                            As long as ever you can.
                                                    (John Wesley)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:238
posted:8/18/2011
language:Indonesian
pages:43
Description: Surat Perjanjian Dengan Supplier document sample