Docstoc

Surat Perjanjian Kontrak Sales

Document Sample
Surat Perjanjian Kontrak Sales Powered By Docstoc
					                                              BAB I

                                      PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

         Mengingat penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, maka kebutuhan

akan asuransi yang berdasarkan hukum syari’ah sangat diperlukan. Sehingga umat

Islam akan terhindar dari asuransi yang didalamnya terdapat unsur-unsur yang

diharamkan oleh Islam. Pada prinsipnya, yang membedakan asuransi syari’ah dengan

asuransi konvensional adalah asuransi syari’ah menghapuskan unsur-unsur, yaitu : (a)

unsur ketidakpastian (gharar) artinya adanya ketidakpastian sumber dana yang

dipakai untuk membayar klaim dari pemegang polis asuransi, (b) unsur spekulasi atau

perjudian (maysir) artinya adanya kemungkinan salah satu pihak yang diuntungkan

sedang pihak lainnya dirugikan, (c) unsur bunga uang (riba) artinya adanya

kemungkinan dana asuransi yang terkumpul dari pembayaran premi di bungakan,

yang kemungkinan sering terjadi atau tercantum di dalam perjanjian antara

perusahaan-perusahaan asuransi dengan tertanggung.

         Untuk memberikan formulasi mengenai pengertian asuransi takaful (syari’ah),

maka terlebih dahulu dapat dikemukakan pengertian asuransi secara umum. Kata

asuransi berasal dari bahasa Inggris, “insurance”. Insurance mempunyai pengertian :

(a) asuransi, dan (b) jaminan. 1 Kata asuransi dalam bahasa Indonesia telah diadopsi



1
    H. Zainuddin Ali, Hukum Asuransi Syariah, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman. 1.
ke dalam kamus besar bahasa Indonesia dengan padanan kata pertanggungan. 2

Asuransi menurut “Wirjono Prodjodikoro” adalah suatu persetujuan pihak yang

menjamin dan berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang

premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin

karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas. 3

         Istilah “asuransi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang disusun oleh

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan, berarti “pertanggungan” adalah perjanjian antara dua

pihak, pihak yang satu berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada

pembayar iuran, apabila terjadi sesuatu yang menimpa dirinya atau barang miliknya

yang di asuransikan sesuai dengan perjanjian yang dibuatnya. 4

         Pengertian asuransi di atas, akan lebih jelas bila dihubungkan dengan Pasal

246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang menjelaskan bahwa

asuransi adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri

kepada seorang tertanggung dengan suatu premi untuk memberikan penggantian

kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang

diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. 5

         Tujuan asuransi pada dasarnya adalah mengalihkan resiko yang ditimbulkan

oleh peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan kepada orang lain yang bersedia

2
    Ibid, halaman. 1.
3
    Ibid, halaman. 2.
4
    Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa
    Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, halaman. 54.
5
    Kitab Undang - Undang Hukum Dagang (KUHD), Pasal 246.
mengambil resiko itu dengan mengganti kerugian yang dideritanya. Pihak yang

bersedia menerima resiko itu disebut penanggung (insurer). Ia mau melakukan hal itu

tentu bukanlah semata-mata demi kemanusiaan saja atau alasan sosial lainnya yang

memang tidak pernah ada, tetapi karena ia melihat dalam usaha ini terdapat celah

untuk mengambil keuntungan. Perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung dapat

menilai besar atau kecil suatu resiko pada pihak tertanggung (insured) bila terjadi

atau yang menimpa seseorang. Berdasarkan besar kecilnya resiko yang dihadapi oleh

penanggung dan berapa besar persentase kemungkinan klaim yang akan diterimanya.

Oleh karena itu, perusahaan asuransi dapat menghitung besarnya penggantian

kerugian.

         Lain halnya asuransi syari’ah yang mempunyai beberapa padanan dalam

bahasa Arab, di antaranya, yaitu (1) takaful (menanggung), (2) ta’min (perlindungan,

ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut), dan (3) tadhamun (saling

menanggung). 6 At-Ta’min dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan bahwa

transaksi perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban memberikan

jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak

pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat. 7

         Kalau dibahas mengenai pengertian dari atau apa itu Asuransi Takaful,

sebenarnya takaful berasal dari bahasa Arab, yang akar kata atau kata dasarnya adalah

kafala - yakfulu - kafaalatan, dimana kalau dilihat artinya adalah saling menanggung,


6
    H. Zainuddin Ali, Op.cit., halaman. 3.
7
    H. Zainuddin Ali, Op.cit., halaman. 4.
saling menjamin atau bisa juga memelihara. Namun kata yang lebih tepat adalah

saling menanggung atau saling menjamin. Dalam pengertian mu’amalah bermakna

saling memikul resiko diantara sesama orang, sehingga antara satu dengan yang lain

saling menjadi penanggung atas resiko yang muncul. 8 Jadi dapat diambil pemahaman

dari uraian di atas bahwa pengertian dari asuransi takaful adalah merupakan

pertanggungan yang berbentuk tolong-menolong atau disebut juga dengan perbuatan

kafal, yaitu perbuatan saling tolong-menolong, saling menanggung, saling menjamin

antara sesama peserta asuransi atau tertanggung dalam menghadapi sesuatu resiko

yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.

        Asuransi takaful adalah merupakan salah satu bentuk usaha asuransi yang ada

di Indonesia, adapun bila melihat landasan hukum atau dasar hukum berdirinya

asuransi takaful ini adalah Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha

Perasuransian. Seperti tercantum pada Pasal 1 ayat (4) Undang – Undang tersebut,

yaitu : Perusahaan perasuransian adalah perusahaan asuransi kerugian, perusahaan

asuransi jiwa, perusahaan reasuransi, pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi,

agen asuransi, perusahaan penilai kerugian asuransi dan perusahaan konsultan

aktuaria. 9

        Dalam transaksi, pembuatan kontrak (akad) merupakan kunci utama, tanpa

adanya akad maka transaksinya diragukan, karena dapat menimbulkan persengketaan

pada suatu saat. Islam dengan tegas dan jelas mendorong sepenuhnya warga

8
    Masyhuril Khamis, Takaful Konsep Asuransi Islam, Penerbit Pimpinan Wilayah Al-Wasliyah
    Sumatera Utara Majelis Dakwah dan Kader, Medan, 1997, halaman. 3.
9
    Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1992, Tentang Usaha Perasuransian, Pasal 1 ayat (4).
masyarakat dan terutama penganutnya agar hati-hati dan mesti membuat akad dari

setiap transaksi yang mereka laksanakan antara sesama manusia. Dari segi hukum,

maka asuransi (baik asuransi konvensional maupun asuransi syari’ah takaful)

merupakan suatu bentuk perjanjian antara pihak pemegang polis sebagai tertanggung

dengan pihak perusahaan asuransi sebagai penanggung, yang proses terjadinya dalam

praktek melalui perantara agen/sales asuransi. Untuk terikatnya para pihak dalam

perjanjian asuransi harus dibuat dalam bentuk akta, sebagaimana yang ditentukan

dalam Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang menegaskan,

“Suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang

dinamakan polis”. 10 Jadi, polis merupakan alat bukti bahwa perjanjian asuransi telah

terjadi.

           Permasalahan diatas, menurut sebagian ahli fikih Islam, sebagaimana telah

diuraikan oleh “Syaikh Taqiyyudin An-Nabhani” bahwa ada 5 (lima) rukun syarat

sahnya akad jaminan (dhaman), yaitu : 11

     a. Adanya pihak yang menjamin (dhamin).
     b. Adanya pihak yang dijamin (madhmun ‘anhu).
     c. Ada yang menerima jaminan (madhmun lahu).
     d. Adanya barang atau beban (harta) yang harus ditunaikan, berupa hak harta
        yang wajib dibayar atau akan jatuh tempo pemenuhannya.
     e. Adanya ikrar atau ijab qabul antara pihak penjamin atau penanggung dengan
        pihak yang ditanggung.

           Penerapan prinsip-prinsip kontrak dalam pengikatan perjanjian asuransi

takaful yaitu bahwa prinsip-prinsip yang perlu dipedomani dalam pelaksanaan


10
     Kitab Undang - Undang Hukum Dagang (KUHD), Pasal 255.
11
     H. Zainuddin Ali, Op.cit., halaman. 91.
mu’amalah (dalam bertransaksi secara Islam), adalah seperti kebebasan berkontrak,

konsensualisme, persamaan hukum, keadilan, kejujuran dan kebenaran, dibuat secara

tertulis, saling rela dalam akad, kewirausahaan, saling menguntungkan dalam hal-hal

yang bermanfaat, tanggung jawab, kemudahan, administrasi keuangan yang benar

dan transparan, tanggung jawab sosial dan kehati-hatian. Semua prinsip-prinsip yang

telah disebutkan sebelumnya merupakan prinsip yang harus digunakan atau menjadi

dasar dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan bertransaksi secara Islami

(penyelenggaraan dan pelaksanaan mu’amalah) karena segala kegiatan mu’amalah

diperbolehkan sepanjang tidak ada larangan.

         Bila perjanjian (akad) asuransi yang dijalankan oleh perseroan asuransi

dengan tertanggung berdasarkan ta’awun, tadhamun, serta ditambah dengan tabarru’,

maka perjanjian (akad) asuransi itu sejalan dengan syari’at Islam. Memahami bahwa

asuransi yang dibolehkan dalam Islam itu adalah asuransi yang berasaskan ta’awun,

tadhamun, dan tabarru’, tanpa ada niat untuk menginvestasikan uang dalam mencari

keuntungan, maka hal semacam itu sejalan dengan permasalahan pengaturan

pengalihan pertanggungan yang diatur dalam Islam, yaitu dengan istilah kafalah.

Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafi) kepada pihak ketiga

untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. 12

         Muncul suatu pertanyaan mendasar dikalangan umat Islam, apakah sama

antara asuransi umum (konvensional) dengan asuransi Islam (di Indonesia dikenal


12
     Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah Wacana Ulama dan Cendikiawan, diterbitkan atas
     kerjasama Tazkia Institute dan Bank Indonesia, Jakarta, 1999, halaman. 231.
dengan asuransi Takaful). Secara sederhana dapat dikatakan bahwa asuransi Islam

berbeda dengan asuransi modern secara mendasar, baik dari segi sudut pandang,

bentuk, maupun sifat. 13 Namun permasalahannya tidak sesederhana itu, seringkali

tatanan konsep dasar menguntungkan kedua belah pihak, tapi pada klausula-klausula

operasional masih banyak merugikan nasabah (tertanggung), karena sifat berat

sebelah yang dimiliki dalam perjanjian asuransi. Persetujuan asuransi yang mengikat

dua pihak, pada umumnya memberatkan pihak tertanggung karena yang menetapkan

segala syarat (tercantum atau termaktub dalam polis) adalah pihak penanggung

(perusahaan asuransi) yang kedudukannya jauh lebih kuat disebabkan modal yang

dimilikinya, sehingga dengan mudah ia menetapkan segala persyaratan yang

menjamin pihaknya (kepentingannya). Prinsip-prinsip atau asas-asas Islam dalam

bermu’amalah sudah seharusnya melindungi kepentingan nasabah (tertanggung)

sering kali terabaikan.

         Mekanisme Asuransi Syari’ah Takaful tampak telah berjalan sesuai prinsip

syari’ah. Namun, terkadang mengundang sejumlah pertanyaan di dalam masyarakat.

Pada pokoknya, pertanyaan tersebut berpangkal pada 2 (dua) permasalahan. Pertama,

apakah sudah terpenuhi syarat bagi keabsahan akad jaminan serta syarat dalam akad

jaminan menurut prinsip syari’ah. Kedua, seputar kedudukan perusahaan takaful itu

sendiri, apakah ia berperan sebagai perusahaan penjamin, ataukah sebagai perusahaan


13
     Untuk lebih jelas perbedaan tersebut baca M. Abduh Manan, 1997, Terjemahan M. Nastangin,
     Teori dan Praktek Ekonomi Islam. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, halaman. 302. Lihat juga
     Taqyuddin An-Nabhani, 1996, Terjemahan Maghfur Wahid, Membangun Sistem Ekonomi
     Alternatif Perspektif Islam, Risalah Gusti, Surabaya, halaman. 190 - 197.
pengelola dana nasabah (mudharib), atau hanya sekedar sebagai lembaga yang

mempertemukan nasabah sebagai pemilik dana dengan pengusaha.

        Maka dari itu, penulis merasa tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai

asuransi syariah yang dikenal di Indonesia dengan Asuransi Takaful, khususnya

dalam    pengikatan    perjanjian   asuransi   takaful.   Dengan   mengangkat   judul

“PENERAPAN          PRINSIP-PRINSIP       KONTRAK          DALAM      PENGIKATAN

PERJANJIAN ASURANSI TAKAFUL”.



B. Perumusan Masalah

        Berdasarkan uraian dan gambaran latar belakang tersebut di atas, maka

Penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan yang akan Penulis bahas dalam

penelitian ini sebagai berikut :

   1. Bagaimanakah konsep kontrak dalam pengikatan perjanjian asuransi syari’ah

        dalam per-Undang-Undangan perasuransian syariah di Indonesia dan

        penerapan prinsip-prinsip kontrak dalam pengikatan perjanjian Asuransi

        Takaful ?

   2. Bagaimanakah hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian Asuransi

        Takaful ?

   3. Bagaimanakah mekanisme pengelolaan dana premi Asuransi Takaful ?
C. Tujuan Penelitian

       Berkaitan dengan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini

adalah sebagai berikut :

   1. Untuk mengetahui konsep kontrak dalam pengikatan perjanjian asuransi

       syari’ah dalam per-Undang-Undangan perasuransian syariah di Indonesia dan

       penerapan prinsip-prinsip kontrak dalam pengikatan perjanjian Asuransi

       Takaful.

   2. Untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian Asuransi

       Takaful.

   3. Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan dana premi Asuransi Takaful.



D. Manfaat Penelitian

       Manfaat dari hasil penelitian dapat dilihat secara teoritis dan praktis yaitu :

   1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya

       wawasan ilmiah baik secara umum maupun secara khusus, menumbuhkan

       sikap kritis terhadap usaha Perasuransian khususnya Asuransi Takaful yang

       ada di Indonesia, memperkaya khazanah ruang lingkup pengetahuan tentang

       Perasuransian Syari’ah (Takaful), menambah pengetahuan khususnya tentang

       “Penerapan Prinsip-Prinsip Kontrak Dalam Pengikatan Perjanjian Asuransi

       Takaful”, dan diharapkan dapat menambah bahan kepustakaan tentang

       Penerapan Prinsip-Prinsip Kontrak Dalam Pengikatan Perjanjian dalam
       bidang perasuransian yang ada di Indonesia khususnya pada bidang

       Perasuransian Syari’ah (Takaful).

   2. Secara praktis, dengan mengetahui asuransi (pertanggungan), khususnya

       dalam bidang Perasuransian Syari’ah (Takaful), maka diharapkan kepada

       masyarakat    Indonesia   yang      mayoritas   Muslim   dapat   menjalankan

       perasuransian yang Islami, salah satunya dengan menggunakan jasa lembaga

       Asuransi Syari’ah (Takaful), dan studi ini diharapkan juga dapat berguna

       dalam rangka penyusunan kodifikasi Hukum dan Undang-Undang mengenai

       Perasuransian yang ada di Indonesia, khususnya dalam bidang Asuransi

       Syari’ah (Takaful).



E. Keaslian Penelitian

       Sepanjang yang diketahui dan berdasarkan informasi, maupun data yang ada

dan penelusuran pendahuluan yang dilakukan pada kepustakaan khususnya Sekolah

Pasca Sarjana Magister Kenotariatan dan Sekolah Pasca Sarjana Magister Ilmu

Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) terhadap judul “PENERAPAN

PRINSIP-PRINSIP       KONTRAK        DALAM         PENGIKATAN         PERJANJIAN

ASURANSI TAKAFUL” belum ada dilakukan penelitian sebelumnya, oleh karena

itu proposal penelitian yang diajukan ini adalah asli dan aktual, maka dengan

demikian penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
       Adapun beberapa penelitian yang berkaitan mengenai masalah Asuransi

Takaful (Syari’ah) yang pernah dilakukan pada Program Studi Magister Kenotariatan

dan Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara

(USU), yaitu :

1. Perlindungan Hukum Atas Pemegang Polis Yang Tidak Memenuhi Kewajibannya

   Dalam Pembayaran Premi (Studi Pada Asuransi Jiwa Bumi Putera 1912 dan PT.

   Asuransi Takaful Di Kota Medan), oleh Rilawadi Sahputra, Nim : 027011051,

   Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara (USU), pada

   tahun 2002.

2. Perlindungan Hak – Hak Tertanggung Dalam Perjanjian Asuransi (Studi Pada PT.

   Asuransi Takaful Keluarga Medan), oleh Fitri Handayani, Nim : 027011021,

   Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara (USU), pada

   tahun 2002.

3. Asas Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Asuransi Syari’ah (Studi

   Pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Medan), oleh Zulfajri, Nim :

   027011068, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara

   (USU), pada tahun 2002.

4. Asas-Asas Perlindungan Nasabah Tertanggung Menurut Sistem Asuransi Takaful

   Syari’ah Dan Pelaksanaannya, oleh Ikrom Bin Abdul Rahman, Nim : 002105011,

   Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), pada tahun 2000.
5. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Asuransi Takaful Menurut Hukum Islam

     Di Kabupaten Aceh Utara, oleh Abu Bakar, Nim : 017005001, Program Studi

     Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), pada tahun 2001.

         Dari beberapa penelitian diatas, dapat penulis pastikan bahwa tidak ada

satupun dari tulisan tersebut yang memfokuskan kajiannya terhadap “Penerapan

Prinsip-Prinsip Kontrak Dalam Pengikatan Perjanjian Asuransi Takaful”, secara

khusus. Penulisan tesis ini didasarkan pada ide, maupun gagasan dan pemikiran

penulis secara pribadi, dimulai dari awal hingga akhir penyelesaiannya. Ide penulis

tumbuh berdasarkan perkembangan perusahaan Asuransi Syari’ah terutama

Perusahaan Asuransi Takaful di Indonesia beserta permasalahan yang timbul di

dalamnya. Kalau ada pendapat atau kutipan dalam penulisan ini karena hal tersebut

sangat dibutuhkan sebagai faktor pendukung dan pelengkap untuk penyempurnaan

penulisan tesis ini.



F. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

        Sutan Remy Sjahdeini mengartikan perjanjian standard sebagai perjanjian
yang hampir seluruh klausul-klausulnya dibakukan oleh pemakaiannya dan pihak
yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau
meminta perubahan. Adapun yang dibakukan hanya beberapa hal, misalnya yang
menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu dan beberapa hal yang
spesifik dari obyek yang diperjanjikan. 14



14
     Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak
     Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1995, halaman. 66.
         Tujuan dibuatnya perjanjian standar untuk memberikan kemudahan

(kepraktisan) bagi para pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, bertolak dari tujuan

itu, Mariam Darus Badrulzaman lalu mendefenisikan perjanjian standar sebagai

perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. 15

         Dalam teori hukum kontrak secara syari’ah (nazarriyati al-‘uqud), setiap

terjadi transaksi, maka akan terjadi salah satu dari 3 (tiga) hal, pertama kontraknya

sah, kedua kontraknya fasad, dan ketiga aqad-nya batal. Untuk melihat status hukum

kontrak dimaksud, maka perlu memperhatikan instrumen dari aqad yang dipakai dan

bagaimana pelaksanaannya.

         Aqad-Aqad investasi bagi hasil yang dapat diaplikasikan pada produk asuransi

syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya adalah :

1. Mudharabah

     Mudharabah adalah perjanjian (aqad) kerja sama usaha antara pemilik modal

(shahibul mal) dengan pelaksana proyek (mudharib), dengan keuntungan akan dibagi

antara kedua pihak sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh kedua

belah pihak atau lebih.

     Mudharabah yang diuraikan diatas, terbagi kepada 2 (dua) bagian, yaitu :

     a. Mudharabah muthlaqah, yaitu perjanjian kerja sama antara shahibul mal dan

         mudharib tidak dibatasi oleh spesifikasi usaha, tempat, dan waktu selagi

         dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.


15
     Mariam Darus Badrulzaman, Perlindungan terhadap Konsumen dilihat dari Perjanjian Baku
     (Standar), Penerbit Bina Cipta, 1986, hlm. 58 dalam Shindarta, halaman. 119.
    b. Mudharabah muqayyadah, yaitu usaha kerja sama yang dalam perjanjiannya

        akan dibatasi oleh kehendak shahibul mal, selagi dalam bentuk-bentuk yang

        dihalalkan oleh hukum Islam.

        Dasar hukum yang dijadikan dalil dari Alquran adalah Surah Al-Muzzammil

(73) ayat 20, selain dalil hukum dari Alquran, juga dapat dilihat dari hadis yang

diriwayatkan yaitu (HR. Ath-Thabrani).

2. Al-Musyarakah

    Al-Musyarakah adalah perjanjian (aqad) antara 2 (dua) pihak atau lebih dalam

suatu usaha tertentu, yaitu masing-masing pihak akan memberikan kontribusi

berdasarkan kesepakatan, misalnya: kalau ada keuntungan atau kerugian masing-

masing pihak mendapat margin dan menanggung risiko.

        Musyarakah dimaksud, menurut mazhab Hanafi terbagi kepada 2 (dua) bagian

bila dilihat dari segi kontrak yaitu :

    a. Syarikah muawwadah, yaitu pemilik modal secara bersama-sama berkontribusi

        dalam modal dan manajemen, jadi semua kontributor terlibat dalam

        manajemen.

    b. Syarikah al-inan, yaitu tidak semua kontributor modal mesti melibatkan diri

        dalam manajemen, mereka boleh menyerahkan saja urusan manajemen

        kepada orang yang pandai lagi amanah diantara mereka. Namun, bila mereka

        memperoleh keuntungan akan dibagi di antara pemilik modal secara

        proporsional sesuai dengan perjanjian yang dibuat dari awal.
         Dasar hukum aqad dimaksud adalah ditemukan ayat yang membolehkan

persyarikatan, di antaranya adalah QS. An-Nisa’ (4) ayat 12 dan QS. Shad (38) ayat

24, dan juga dapat dilihat dari hadis yang diriwayatkan yaitu (HR. Abu Dawud dan

Al-Hakim), dan dalam hadis lain disebutkan, ketika Nabi Muhammad S.A.W. diutus,

banyak warga masyarakat yang mempraktikkan kerja sama dalam syarikat, lalu Nabi

Muhammad S.A.W. membolehkannya, berbagai hadis menjelaskan, di antaranya

“Tangan Allah (pertolongan Allah) berada pada dua orang yang bersyarikat, selama

tidak ada pengkhianatan”. 16

3. Wadhi’ah (Deposit)

     Wadhi’ah pada dasarnya adalah berfungsi untuk penitipan barang saja, karena

pada zaman Rasulullah S.A.W. tujuan-tujuan wadhi’ah hanya demikian, tetapi tetap

ada kasus yang membolehkan dana titipan diinvestasikan berdasarkan ketentuan

bahwa dana yang digunakan sebagai wadhi’ah dikembalikan seutuhnya kepada

pemilik.

         Apabila pengertian wadhi’ah dilihat dari aspek tekhnikal maka berarti harta

atau uang yang dititipkan oleh seseorang kepada orang lain untuk tujuan disimpan, 17

sehingga dana yang disimpan tersebut tidak boleh digunakan pada dasarnya, tetapi

bila pemilik mengizinkan dananya digunakan, maka penyimpan boleh saja

menggunakannya, demikian disebutkan dalam Al-Majallah dan keuntungan yang

diperoleh dapat dimanfaatkan oleh penyimpan. Namun, kalau terjadi kerugian maka

16
     Wahbah Zuhaili, Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu, Jilid IV, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989),
     halaman. 793.
17
     Ash-Shirbini, Mughni Muhtaj, Vol. III, halaman. 79.
penyimpan bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengganti. Dasar hukum aqad

wadhi’ah adalah QS. An-Nisa’ (4) ayat 58 dan QS. Al-Baqarah (2) ayat 283.

4. Al-Muzara’ah

     Al-Muzara’ah adalah perjanjian (aqad) yang dilakukan antara pemilik lahan dan

penggarap untuk melaksanakan sesuatu aktivitas pertanian, seluruh modal dari

pemilik lahan atau pemodal, petani hanya menggarap saja sampai berhasil,

keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan kesepakatan pemodal dan

penggarap.

         Dasar hukum muzara’ah dimaksud, adalah hadis Nabi Muhammad S.A.W.

Yang artinya: Rasulullah S.A.W. memberikan tanah Khaibar kepada penduduknya

dengan mensyaratkan bahwa penggarapnya mendapat imbalan dari hasil garapan

tersebut berupa buah-buahan dan tanaman. 18 Hadis diriwayatkan oleh Al-Jama’ah

dari Ibnu Umar dan juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Jabir. 19

5. Aqad-Aqad Jual Beli

     Selain aqad-aqad yang disebutkan di atas, akad-akad jual beli (sale and

purchase) yang biasa diaplikasikan dalam institusi keuangan syariah adalah :

     a. Bai’ Al-Murabahah (Deferred Payment Sale)

         Bai’ Al-murabahah adalah jual beli sesuatu barang sesuai dengan harga asal

dengan tambahan keuntungan yang disepakati berdasarkan pertimbangan bahwa

keuntungan yang tidak terlalu membebankan kepada calon pembeli. Pembelian juga

18
     Wahbah Zuhaili, Fiqh Al-Islami, Jilid V. (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), halaman. 615.
19
     Faisal bin Abdul Aziz Al-Mubarak, Nail Al-Awthar (terjemahan Mu’amal Hamadi). Jilid V,
     (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), halaman. 272.
boleh dilakukan dengan cara pemesanan barang terlebih dahulu, dalam kitab Al-Umm

Imam Syafi’i menyebutnya sebagai al-amru bi asy-syiria. Dasar hukum keabsahan

jual beli berdasarkan murabahah adalah QS. Al-Baqarah (2) ayat 275.

   b. Bai’ As-Salam (In Front Payment Sale)

       Bai’ As-Salam adalah suatu kontrak antara penjual dan pembeli, yaitu pembeli

terlebih dahulu membayar harga sesuatu barang, sedangkan penyerahan barangnya

dikemudiankan. Dasar hukum bai’ as-salam adalah QS. Al-Baqarah (2) ayat 282),

dan hadis yang diriwayatkan oleh (HR. Ibnu Abbas).

   c. Bai’ Al-Istishna’ (Purchase by Order or Manufacture)

       Bai’ Al-Istishna’ adalah kontrak jual beli dengan cara pesanan. Pembeli

melakukan transaksi dengan seseorang untuk membeli sesuatu barang, penjual akan

membuatkannya atau memesankan kepada pabrik menurut spesifikasi yang

dikehendaki, pembayarannya boleh tunai dan boleh juga dengan cicilan sesuai dengan

persetujuan. Bai’ al-istishna’ merupakan bagian atau aqad khusus dari bai’ as-salam.

Dasar hukum bai’ as-salam adalah bai’ al-istishna’, karena hal itu merupakan bagian

dari aqad as-salam, sehingga dasar-dasarnya sama dengan dasar-dasar yang ada pada

bai’ as-salam, namun para ulama menjelaskan bahwa kontrak bai’ al-istishna’ adalah

sah menurut syara’ berdasarkan istihsan.

6. Al-Ijarah

   Al-ijarah ialah perjanjian (aqad) untuk pemindahan hak guna atas barang atau

jasa melalui pembayaran upah atau sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan

kepemilikan. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan sewa. Dasar hukum ijarah
dimaksud adalah Alquran QS. Al-Baqarah (2) ayat 233, dan hadis yang diriwayatkan

(HR. Ibnu Abbas), (HR. Al-Bukhari dan Muslim), dan (HR. Ibnu Majah).

7. Jasa

   a. Al-Wakalah

       Al-Wakalah adalah penyerahan atau pemberian mandat. Selain itu, dalam

bahasa Arab biasa juga disebut sebagai tafwidh. Tafwidh adalah menyerahkan sesuatu

urusan kepada orang lain yang ada sehingga mengandung hal-hal yang diwakilkan.

Karena itu, wakalah adalah seseorang yang menyerahkan urusan dagangannya atau

urusan bisnisnya kepada orang lain dan menggantikan peranannya yang berkaitan

dengan urusan bisnis yang dia jalankan.

       Berdasarkan hal dimaksud, penulis berpendapat bahwa wakalah adalah

pelimpahan wewenang oleh seseorang kepada orang lain sebagai pengganti dirinya

atau mewakili kepentingannya dalam mengurus urusannya selama dia masih hidup.

Dasar hukum wakalah adalah Alquran dalam Surah Yusuf (12) ayat 55, dan selain

dari Alquran juga terdapat dalam hadis yang diriwayatkan       (HR. Imam Malik)

dan (HR. Muslim).

   b. Al-Kafalah (Guaranty)

       Al-Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada

pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam

pengertian lain kafalah merupakan pengalihan tanggung jawab seseorang yang

dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Dasar

hukum hal dimaksud adalah QS. Yusuf (12) ayat 72, dan (HR. Al-Bukhari).
   c. Al-Hawalah

       Al-Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang

lain yang wajib menanggungnya. Dasar hukum hawalah dimaksud adalah hadis yang

diriwayatkan (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

   d. Ar-Rahn (Mortgage)

       Ar-Rahn (gadaian) adalah seseorang yang meminjam harta orang lain dengan

cara memberikan sesuatu barang miliknya yang mempunyai nilai ekonomi,

seandainya terjadi kegagalan dalam pembayaran, maka orang yang meminjamkan

hartanya dapat memiliki barang tersebut. Dasar hukum ar-rahn adalah hadis yang

diriwayatkan (HR. Al-Bukhari).

   e. Qardh Hasan (Benevolent Loan)

       Qardh Hasan adalah meminjamkan harta kepada seseorang tanpa

mengharapkan imbalan sehingga biasa juga disebut aqad tathawwu’ atau saling

bantu-membantu. Tetapi Rasulullah menggalakkan agar para sahabat memberikan

profit sebagai terima kasih kepada orang yang telah meminjamkan. Dasar hukum

qardh hasan dimaksud adalah QS. Al-Hadid (57) ayat 11, dan hadis yang

diriwayatkan (HR. Ibnu Majah).

       Berdasarkan sejumlah jenis aqad yang disebutkan diatas, maka perusahaan

asuransi syariah dapat memilih aqad-aqad yang sesuai atau cocok dalam

melaksanakan transaksinya. Jika ia ingin berinvestasi, maka aqad yang digunakan

disesuaikan dengan bentuk investasi yang akan ia lakukan. Kalau ia memilih

transaksi dalam bentuk jual beli, maka ia juga boleh menggunakan berbagai aqad
yang sesuai dengan permintaan nasabah. Karena itu, perusahaan asuransi syari’ah

tidak diikat dengan beberapa bentuk aqad saja dalam mengendalikan bisnisnya,

sehingga ia leluasa dalam membangun bisnis asuransi di masa depan, kalau tidak

demikian maka tentu ia akan tertinggal dari asuransi konvensional yang dalam waktu

cepat dapat merombak berbagai bentuk produk bisnisnya.

       Salah satu keunggulan produk asuransi syari’ah adalah kehalalannya.

Asuransi syari’ah menawarkan sistem bagi hasil (mudharabah) dan berbagi resiko.

Karena itu, pada saat membuka asuransi syari’ah, dana peserta langsung dibagi 2

(dua), sebagian dibagikan ke dana kemanusiaan (tabarru’) untuk menutupi klaim dan

sisanya menjadi premi tabungan. Premi tabungan dimaksud tidak akan hilang.

Nasabah justru diuntungkan karena menikmati bagi hasil investasi yang dikembalikan

ketika kepesertaan berakhir.

       Perusahaan Asuransi Takaful adalah suatu perusahaan yang berbentuk badan

hukum yang mengelola usaha perasuransian berdasarkan prinsip-prinsip dan kaidah

hukum Islam. Maka kebutuhan akan asuransi yang berdasarkan hukum syari’ah

sangat diperlukan. Sehingga umat Islam akan terhindar dari asuransi yang didalamnya

terdapat unsur-unsur yang diharamkan oleh Islam. Maka jenis Asuransi Takaful inilah

yang diusahakan agar dapat memenuhi kebutuhan umat Islam akan berbagai asuransi

yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah hukum Islam.
         Perbedaan yang mendasar antara asuransi syariah (takaful) dengan asuransi

konvensional adalah :

1. Perbedaan Mendasar Mengenai Konsep

     a. Pengertian Asuransi Syariah

         Pengertian asuransi syariah telah dikemukakan diatas. Asuransi syariah

mempunyai 3 (tiga) pengertian seperti yang telah dikemukakan, diantaranya at-

ta’min. Mu’ammin adalah penanggung dan mun-ta’min diartikan tertanggung. Di

dalam Al-Qur’an dikatakan : “Dialah Allah yang mengamankan mereka dari

ketakutan” (QS. Quraisy (106) ayat 4). Ada kata aman dari rasa takut. Memberi rasa

aman. Jadi istilah at-ta’min, yaitu antara men-ta’min-kan sesuatu yang berarti

seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya

mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk

mendapatkan ganti rugi terhadap hartanya yang hilang, sehingga dapat dikatakan

bahwa seseorang mempertanggungkan atau mengasuransikan hidupnya, rumahnya

atau kendaraannya. 20

         Al-Fanjari mengartikan tadhamun, takaful, at-ta’min atau asuransi syariah

dengan pengertian saling menanggung atau tanggung jawab sosial. Ia juga membagi

ta’min ke dalam 3 (tiga) bagian, yaitu ta’min at-ta’awunity, ta’min at-tijari, dan

ta’min al-hukumiy. 21 Usaid Hamid Hisan menguraikan bahwa asuransi adalah sikap

ta’awun yang telah diatur melalui sistem yang rapi, diantara sebagian besar manusia.


20
     Majm’ul Lughah Al-Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Wasit, (Mesir : 1960), halaman. 26 - 27.
21
     Muhammad Syauqi Al-Fanjari, Al-Islam wa At-Ta’min, (Riyadh : 1994), halaman. 23.
Asuransi adalah ta’awun, yaitu saling menolong dalam berbuat kebajikan dan takwa.

Karena itu, ta’awun di antara sesama manusia berarti saling membantu antara sesama,

dan mereka takut dengan bahaya (malapetaka) yang mengancam mereka. 22 Dewan

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa tentang

pedoman umum asuransi syariah, memberi defenisi tentang asuransi. Asuransi

Syariah (ta’min, takaful, tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-

menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset

atau tabarru’ yang memberikan pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu

melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. 23

     b. Pengertian Asuransi Konvensional

         Pengertian asuransi konvensional secara bahasa adalah “pertanggungan”.

Istilah pertanggungan di kalangan orang Belanda disebut verzekering. Hal dimaksud

melahirkan istilah assurantie, assuradeur bagi penanggung dan geassureeder bagi

tertanggung. 24

         Selain itu, ada defenisi yang mengungkapkan bahwa sebenarnya asuransi itu

merupakan alat atau institusi belaka yang bertujuan untuk mengurangi resiko dengan

menggabungkan sejumlah unit-unit yang berisiko agar kerugian individu secara

kolektif dapat diprediksi. Kerugian yang dapat diprediksi tersebut kemudian dibagi


22
     Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General), Konsep dan Sistem Operasional,
     Jakarta : Gema Insani, 2004, halaman. 29.
23
     Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi
     Syariah.
24
     KH. Ali Yafie, Asuransi Dalam Pandangan Syariat Islam, Menggagas Fiqih Sosial, Bandung,
     Penerbit Mizan, 1999, halaman. 205 - 206. Lihat juga Emmy P. Simanjuntak, Hukum
     Pertanggungan, Yogyakarta : UGM, 1982, halaman. 7.
dan didistribusikan secara proporsional di antara semua unit-unit dalam gabungan

tersebut. (a device for recuding risk by combining a sufficient number of exposure

unit to make their individual losses collectively predictable. The predictable loss is

then shared by or distribution proportionately among all units in the combination). 25

         Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang

Usaha Perasuransian yang tercantum pada Pasal 1 ayat (1) yang menguraikan bahwa

asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih, dengan

mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima

premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian,

kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum

kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu

peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan

atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. 26

2. Perbedaan Mendasar Mengenai Sumber Hukum

a. Sumber Hukum

     1) Sumber Hukum Asuransi Syariah

         Sumber hukum asuransi syariah adalah Al-Qur’an, sunnah, ijma’, fatwa

sahabat, mashlahah mursalah, qiyas, istihsan, urf/tradisi, dan fatwa DSN-MUI.

Karena itu, modus operandi asuransi syariah selalu sejalan dengan prinsip-prinsip



25
     Robert I Mehr, Life Insurance Theory and Practice, Business Publication, Inc. 1985, halaman. 25.
26
     Dewan Asuransi Indonesia, UU RI No. 2 Tahun 1992 dan Peraturan Pelaksana tentang Usaha
     Perasuransian, Pasal 1 ayat (2), edisi 2003, DAI, halaman. 3.
syariah. 27 Dalam menetapkan prinsip-prinsip, praktik, dan operasional dari asuransi

syariah, parameter yang senantiasa menjadi rujukan adalah syariah Islam yang

bersumber dari Al-Qur’an, hadis, dan fikih Islam. Karena itu, asuransi syariah

mendasarkan diri pada prinsip kejelasan dan kepastian, sehingga kejelasan yang

meyakinkan kepada peserta asuransi dengan akad secara syariah antara perusahaan

dengan peserta asuransi, baik yang akadnya jual beli (tabaduli) maupun akad tolong-

menolong (takafuli).

     2) Sumber Hukum Asuransi Konvensional

         Asuransi konvensional mempunyai sumber hukum yang didasari oleh pikiran

manusia, falsafah, dan kebudayaan, sementara modus operandinya didasarkan atas

hukum positif. Karena itu, tidak memiliki sumber hukum yang jelas, maka cenderung

membuat transaksi yang tidak memiliki kepastian dan kejelasan kedepan. 28 Seperti

halnya dalam akadnya ma’qud ‘alaih (sesuatu yang diakadkan) terjadi cacat secara

syariah karena tidak jelas (gharar) berapa yang akan dibayar peserta asuransi yang

meliputi berapa sesuatu yang akan diperoleh (ada atau tidak, besar atau kecil), tidak

diketahui berapa lama seseorang peserta asuransi harus membayar premi. 29

b. Perbedaan Mendasar Mengenai Dewan Pengawas Asuransi

     1) Asuransi Syariah

         Asuransi syariah mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan asuransi syariah. Dewan Pengawas

27
     Muhammad Abu Zahra, Ushul Fiqh, Dar Al-Fikr Al-‘Arabi, tth, halaman. 12.
28
     H. Zainuddin Ali, Op. cit., halaman. 68.
29
     H. Zainuddin Ali, Op. cit., halaman. 69.
Syariah (DPS) mengawasi jalannya operasional sehari-hari agar selalu berjalan sesuai

dengan prinsip syariah. Artinya, menghindari adanya penyimpangan secara hukum

Islam yang dapat merugikan orang lain. Karena itu, Dewan Pengawas Syariah (DPS)

berfungsi untuk :

     a) Melakukan pengawasan secara periodik pada Lembaga Keuangan Syariah
        yang berada di bawah pengawasannya.
     b) Berkewajiban mengajukan unsur-unsur pengembangan Keuangan Lembaga
        Syariah kepada pemimpin lembaga yang bersangkutan dan dari Dewan
        Syariah Nasional (DSN).
     c) Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan
        syariah yang mengawasinya kepada Dewan Syariah Nasional (DSN)
        sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun anggaran.
     d) Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan-pembahasan
        Dewan Syariah Nasional (DSN). 30

     2) Asuransi Konvensional

         Asuransi     konvensional     tidak    mempunyai       dewan      pengawas      dalam

melaksanakan perencanaan, proses, dan praktiknya. Asuransi konvensional tidak

memiliki sebuah wadah kontrol yang independen yang tugasnya mengawasi

perjalanan asuransi tersebut sehingga mudah timbul penyimpangan-penyimpangan,

baik penyimpangan administrasi maupun penyimpangan hukum secara syar’i. 31

c. Perbedaan Mendasar Mengenai Akad Perjanjian

     1) Asuransi Syariah

         Asuransi Syariah mempunyai akad yang di dalamnya dikenal dengan istilah

tabarru’ yang bertujuan kebaikan untuk menolong di antara sesama manusia, bukan

30
     Muhammad Syakir Sula, Op. cit., halaman. 30. Lihat juga Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan
     Majelis Ulama (MUI) tentang susunan pengurus Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
     Indonesia (DSN-MUI) Kep-98/MUI/III/2001, tentang Kedudukan dan Fungsi DSN-MUI.
31
     H. Zainuddin Ali, Op. cit., halaman. 70.
semata-mata untuk komersial dan akad tijarah. Akad tijarah adalah akad atau

transaksi yang bertujuan komersial, misalnya mudharabah, wadhi’ah, wakalah, dan

sebagainya. Dalam bentuk akad tabarru’, mutabarri mewujudkan usaha untuk

membantu seseorang dan hal ini dianjurkan oleh syariat Islam, penderma yang ikhlas

akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar (QS. Al-Baqarah (2) ayat 261).

         Membantu orang lain dari kesukarannya merupakan martabat yang mulia,

dalam hadis Nabi Muhammad S.A.W. yang artinya : Barang siapa memenuhi hajat

saudaranya, Allah akan memenuhi hajatnya. (HR. Al-Bukhari, Muslim, dan Abu

Daud). Selain itu, akad transaksi asuransi syariah mengandung kepastian dan

kejelasan sehingga peserta asuransi menerima polis asuransi sesuai dengan apa yang

dibayarkan (yang masuk ke rekening peserta) ditambah dengan dana tabarru’ dari

setiap peserta asuransi. Karena itu, setiap peserta asuransi yang mendapat musibah

atau kerugian akan menerima bantuan dalam bentuk ganti rugi terhadap musibah

yang dihadapinya. Bantuan dimaksud bersumber dari dana akad tabarru’ (dana

derma). 32

     2) Asuransi Konvensional

         Akad pada asuransi konvensional adalah pihak perusahaan asuransi dengan

pihak peserta asuransi melakukan akad mu’awadhah, yaitu masing-masing dari kedua

belah pihak yang berakad di satu pihak sebagai penanggung dan di pihak lainnya

sebagai tertanggung. Pihak penanggung memperoleh premi-premi asuransi sebagai

pengganti dari uang pertanggungan yang telah dijanjikan pembayarannya. Sedangkan
32
     H. Zainuddin Ali, Op. cit., halaman. 71.
tertanggung memperoleh uang pertanggungan jika terjadi peristiwa atau bencana

sebagai pengganti dari premi-premi yang dibayarkannya. 33 Sistem kontrak dimaksud,

mengandung unsur untung-untungan, yaitu keuntungan yang diperoleh tergantung

bila terjadi musibah dan si penanggung mendapat keuntungan bila tidak terjadi

musibah dan di pandang sebagai hasil dari mengambil risiko, bahkan sebagai hasil

kerja yang nihil. 34

d. Kepemilikan, Pengelolaan, dan Sharing of Risk VS Transver of Risk

     1) Asuransi Syariah

        Asuransi syariah menganut sistem kepemilikan bersama. Hal itu berarti dana

yang terkumpul dari setiap peserta asuransi dalam bentuk iuran atau kontribusi

merupakan milik peserta (shahibul mal). 35 Pihak perusahaan asuransi syariah hanya

sebagai penyangga aman dalam pengelolaannya. Dana tersebut, kecuali tabarru’ (non

komersial) dapat diambil kapan saja dan tanpa dibebani bunga. Disinilah letak

perbedaan mendasar pada Asuransi Takaful Keluarga / Asuransi Jiwa (life insurance)

apabila seorang peserta karena kebutuhan yang sangat mendesak boleh mengambil

sebagian dari akumulasi dananya yang ada. Selain itu, perlu diungkapkan bahwa

pengelolaannya untuk produk-produk yang mengandung unsur saving (tabungan),

dana yang dibayarkan peserta langsung dibagi 2 (dua rekening), yaitu rekening

peserta dan rekening tabarru’ (non komersial). Demikian juga proses hubungan


33
     Husain Hamid Hisan, Hukum Asy-Syari’ah Al-Islamiyah fi ‘Uqudi At-Ta’min, (Kairo : Darul
     I’tisham), halaman. 25.
34
     H. Zainuddin Ali, Op. cit., halaman. 72.
35
     H. Zainuddin Ali, Op. cit., halaman. 73.
peserta dan perusahaan dalam mekanisme pertanggungan pada asuransi syariah

adalah sharing of risk (saling menanggung resiko). Hal itu menunjukkan bahwa

sistem asuransi syariah selalu mendasarkan diri pada prinsip tolong-menolong

(ta’awun), yaitu dana yang terkumpul dalam bentuk dana tabarru’ di investasikan

dan dikembangkan, dan hasilnya dapat dipergunakan untuk kepentingan peserta

asuransi, bukan untuk badan pengelola perusahaan asuransi. 36

     2) Asuransi Konvensional

         Kepemilikan harta dalam asuransi konvensional adalah milik perusahaan,

bebas menggunakan dan menginvestasikan pengelolaannya, bersifat tidak ada

pemisahan antara dana peserta dan dana tabarru’ sehingga semua dana bercampur

menjadi satu dan status hak kepemilikan dana dimaksud adalah dana perusahaan,

sehingga bebas mengelola dan menginvestasikan tanpa ada pembatasan halal dan

haram dalam melakukan transfer of risk atau memindahkan, bahkan ada

kecenderungan yang selalu di praktikkan dalam asuransi konvensional untuk

menginvestasikan dananya ke sistem bunga. Selain itu, dana yang terkumpul pada

sistem asuransi konvensional dikelola oleh badan pengelola dan keuntungannya

hanya untuk kepentingan badan pengelola dan membayar polis peserta, pengelola

menganggap mempunyai pertambahan keuntungan sebagai usaha yang dikelolanya. 37




36
     H. Zainuddin Ali, Op. cit., halaman. 75.
37
     H. Zainuddin Ali, Op. cit., halaman. 77.
e. Premi dan Sumber Pembiayaan Klaim

     1) Asuransi Syariah

         Unsur-unsur premi pada asuransi syariah terdiri dari unsur tabarru’ (non

komesril) dan tabungan (untuk asuransi jiwa). Selain itu, sumber pembayaran klaim

diperoleh dari rekening tabarru’, yaitu rekening dana tolong-menolong bagi seluruh

peserta, yang sejak awal sudah di akadkan dengan ikhlas oleh setiap peserta untuk

keperluan saudara-saudaranya yang ditakdirkan oleh Allah SWT meninggal dunia

atau mendapat musibah materi seperti kebakaran, gempa, banjir, dan lain-lain. Selain

itu, sumber pembayaran klaim dalam asuransi syariah adalah dari rekening

perusahaan murni bisnis dan tertentu diperuntukkan sebagai dana tolong-menolong. 38

     2) Asuransi Konvensional

         Dalam asuransi konvensional unsur-unsur preminya terdiri atas :

         1. Mortality table yaitu daftar table kematian berguna untuk mengetahui
            besarnya klaim yang kemungkinan timbul kerugian yang dikarenakan
            kematian, serta meramalkan berapa lama batas umur seseorang bisa hidup.
         2. Penerimaan bunga (untuk menetapkan tarif, perhitungan bunga harus
            dikalkulasi di dalamnya).
         3. Biaya-biaya asuransi terdiri dari biaya komisi, biaya luar dinas, biaya
            reklame, sale promotion, dan biaya pembuatan polis (biaya administrasi),
            biaya pemeliharaan, dan biaya-biaya lainnya seperti inkaso. 39

f. Investasi Dana dan Keuntungan

     1) Asuransi Syariah

         Asuransi syariah dalam menginvestasikan dananya hanya kepada bank

syariah, BPRS, obligasi syariah, dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan prinsip-

38
     H. Zainuddin Ali, Op. cit., halaman. 80.
39
     H. Zainuddin Ali, Op. cit., halaman. 82.
prinsip syariah. Sementara profit (laba) untuk asuransi kerugian yang diperoleh dari

surplus underwriting bukan menjadi milik perusahaan sebagaimana mekanisme

dalam asuransi konvensional.

         Berinvestasi pada industri perusahaan asuransi syariah, memiliki keunggulan

yang memberi semangat kepada pesertanya. Sebab, sistem dimaksud tidak mengenal

sistem dana hangus. Peserta yang baru masuk pun yang karena sesuatu dan lain hal

sehingga mengundurkan diri maka dana/premi yang sebelumnya dimasukkan dapat

diambil kembali kecuali sebagian kecil saja dana yang sudah diniatkan untuk dana

tabarru’ sehingga tidak dapat ditarik kembali. Begitu juga dengan asuransi takaful

umum (asuransi kerugian), jika habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim, maka

takaful membagikan sebagian dana/premi tersebut dengan pola bagi hasil 60 : 40 atau

70 : 30 sesuai kesepakatan ketika terjadi akad.

     2) Asuransi Konvensional

         Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 1992 tentang Usaha

Penyelenggaraan Usaha Perasuransian pada Pasal 13 ayat (1), investasi wajib

dilakukan oleh asuransi konvensional pada jenis investasi yang aman dan

menguntungkan serta memiliki likuiditas yang sesuai dengan kewajiban yang harus

dipenuhi oleh perusahaan. Selain itu, harus memperhatikan ketentuan investasi yang

tertuang     dalam    keputusan     Menteri     Keuangan      Republik   Indonesia   No.

424/KMK.6/2003. 40 Sedangkan keuntungan yang diperoleh dari surplus underwriting



40
     Keputusan Menteri Keuangan RI No. 424/KMK.6/2003, halaman. 308.
menjadi milik perusahaan yang telah dahulu RUPS dibagikan kepada pemegang

saham atau dikembalikan lagi kepada perusahaan penyertaan modal.

        Di dalam sistem asuransi konvensional memiliki sistem dana hangus, yaitu

peserta asuransi yang tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin

mengundurkan diri sebelum masa reversing period, maka dana peserta itu hangus.

Begitu juga untuk asuransi non saving (tidak mengandung unsur-unsur tabungan)

atau asuransi kerugian jika habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim, maka premi

yang dibayar oleh pihak peserta asuransi ke pihak perusahaan akan hangus atau

menjadi milik pihak asuransi.

g. Kebersihan Usaha dari Maisir, Gharar, dan Riba

     1) Asuransi Syariah

        Apabila memperhatikan sistem operasional asuransi syariah yang bersumber

dari Alquran dan hadis, maka jelas terhindar dari hal-hal yang diharamkan oleh

syariat Islam, yaitu dari hal-hal yang berunsurkan maysir, gharar, dan riba. Untuk

lebih jelasnya dapat dilihat dari segi mekanisme dan pengelolaan dananya. Para

pengelola asuransi syariah memisahkan antara rekening dana peserta dengan rekening

tabarru’, agar tidak terjadi percampuran dana. Demikian pula mekanisme ini tidak

terjadi unsur riba, baik dalam praktik kerugian maupun jiwa dengan cara

menggunakan       instrumen    syariah   sebagai    pengganti    sistem    riba,   misalnya

mudharabah, wadhi’ah, wakalah, dan sebagainya. 41 Karena itu, hal yang menonjol di


41
     Muhammad Syakir Sula, Prinsip-Prinsip dan Sistem Operasional Takaful serta Perbedaannya
     dengan Asuransi Konvensional, Jakarta : AAMAI, 2002, halaman. 21 - 27.
dalam asuransi takaful adalah saling bertanggung jawab, saling membantu, saling

melindungi di antara sesama peserta sehingga para nasabah benar-benar

menyumbangkan preminya (kontribusi) kepada pengelola sebagai amanah untuk

mengelolanya demi terciptanya pertolongan kepada peserta yang membutuhkannya

atau yang berhak untuk disantuni karena mengalami musibah. Perusahaan asuransi

menjalankan pelayanannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati atau

berdasarkan akad yang menggunakan prinsip syariah yang dapat menghindari hal-hal

yang diharamkan oleh para ulama. 42

     2) Asuransi Konvensional

         Salah satu perbedaan yang paling penting dan tidak dapat dilepaskan, yaitu

dari segi kebersihan dari suatu usaha, apakah ada unsur judi, unsur ketidakjelasan

karena adanya praktik-praktik yang menipu dan merugikan orang lain. Hasil Sidang

Dewan Hisbah Persis yang ke- 12 tanggal 26 Juni 1996 mengambil keputusan bahwa

asuransi konvensional mengandung unsur gharar, maisir, dan riba. Majelis Tarjih

Muhammadiyah membagi asuransi ke dalam 2 (dua) kategori: Pertama, asuransi

yang berdimensi spekulatif yang memiliki bobot judi yang sudah jelas hukumnya

haram. Kedua, asuransi yang memiliki bobot tolong-menolong hukumnya ibadah.

Karena itu, asuransi dana pensiun pegawai negeri atau asuransi beasiswa, hukumnya

ibadah. 43 Syaikh Yusuf Al-Qardhawi mengemukakan seperti yang dikutip


42
     Ahmad Azhar Basyir, Asuransi Takaful Sebagai Suatu Alternatif, Jakarta : TEPATI, 1993,
     halaman. 17.
43
     Fathurrahman Djamil, Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah, Jakarta : Logos, 1995,
     halaman. 138.
Muhammad Muslihuddin, asuransi konvensional disemangati oleh harapan

pesertanya (tertanggung) harta jaminan atau tanggungan melebihi jumlah pembayaran

preminya, oleh karena itu hukumnya haram, juga dikatakan asuransi tersebut

mengandung ketidakjelasan/kabur (gharar) terutama dalam penentuan hitungan uang

yang diperoleh tertanggung bila terjadi kerugian atau resiko yang menimpa peserta

asuransi. 44

        Dari uraian yang telah di paparkan diatas, mengenai beberapa perbedaan yang

mendasar antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional sebagai suatu

perbandingan, terutama yang berkaitan dengan keunggulan asuransi syariah bila

dibandingkan dengan sistem asuransi konvensional yang selama ini menjadi acuan

hidup dalam hukum perasuransian di Indonesia. Adapun tujuan dari penulisan pokok

bahasan ini adalah untuk mengetahui perbedaan yang mendasar antara asuransi

syariah dengan asuransi konvensional sehingga ada kejelasan polemik yang terjadi

dalam masyarakat yang masih tidak paham tentang asuransi syariah.

        Asuransi sebagai lembaga keuangan non bank, terorganisir secara rapi dalam

bentuk sebuah perusahaan yang berorientasi pada aspek bisnis kelihatan secara nyata

pada era modern. 45 Bersamaan dengan besarnya (booming) semangat revolusi

industri di kalangan masyarakat Barat, banyak tuntutan untuk mengadakan sebuah

langkah proteksi terhadap kegiatan atau aktivitas ekonomi. Pada hakikatnya, secara

44
     Muhammad Muslihuddin, Insurance and Islamic Law, Lahore : Islamic Publication Limited,
     1969, halaman. 143.
45
     Muhammad Nejatullah Siddiqi, Asuransi di dalam Islam, Penerbit Pustaka, cetakan ke-1,
     Bandung 1987, halaman ; 40., Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, Dana Bhakti Wakaf,
     Jilid 4, Yogyakarta, 1995, halaman. 49.
teoritis semangat yang terkandung dalam sebuah lembaga asuransi tidak bisa

dilepaskan dari semangat sosial dan saling tolong-menolong antara sesama

manusia. 46

         Secara historis, fenomena diatas sudah ada bersama dengan adanya manusia.

Hal ini menguatkan sebuah buku tentang status manusia yang satu sisi sebagai

makhluk individu dan di sisi lain dia juga merangkap sebagai makhluk sosial yang

tidak dapat melepaskan dirinya dari orang lain. Asuransi yang didalamnya melibatkan

kelompok sosial telah memberikan gambaran adanya bentuk pertanggungan antar

beberapa kelompok. Paling tidak, dalam kajian sejarah banyak aktivitas manusia

tempo dulu yang “mirip” atau pun mempunyai unsur-unsur yang dimiliki oleh sebuah

lembaga asuransi. 47

         Kondisi di atas akan terlihat lain sewaktu asuransi memasuki era modern dan

terlembagakan dalam sebuah institusi. 48 Asuransi pada masa ini sudah tidak lagi

berorientasi secara murni (pure) terhadap semangat tolong-menolong, tetapi lebih

dari itu lembaga asuransi telah mengubah dirinya sebagai salah satu mesin ekonomi

dunia modern, di samping lembaga perbankan. Hal ini merupakan konsekuensi logis

dari    diterapkannya      paham     kapitalisme      dengan     berbagai     instrumen     yang

mendukungnya, seperti semangat liberalisme dan individualisme, telah membawa

peradaban manusia pada situasi yang lebih mementingkan diri sendiri dan hanya

sekedar mengejar kepentingan materialistik.

46
     Muhammad Nejatullah Siddiqi, Op.cit., halaman. 39.
47
     Muhammad Nejatullah Siddiqi, Op.cit., halaman. 21; Afzalur Rahman, Op.cit., halaman. 29.
48
     Afzalur Rahman, Op.cit., halaman. 90 - 107; Muhammad Muslehuddin, Op.cit., halaman. 36 - 45.
       Sebagai gambaran, seorang yang mengasuransikan rumahnya pada sebuah

lembaga asuransi, dia akan dikenakan biaya asuransi dalam bentuk premi dalam

jangka waktu tertentu, dengan jumlah uang tertentu pula. Sebagai gantinya,

perusahaan asuransi akan mengeluarkan polis bagi orang tersebut. Jika telah jatuh

tempo dan peristiwa kerugian tidak terjadi, maka uang premi yang dibayarkan ke

perusahaan asuransi itu hangus, jadi milik perusahaan. Dari contoh kasus ini

kelihatan sekali adanya unsur ketidakpastian, perjudian dan riba, yang notabenenya

telah dilarang dalam hukum Islam. Dalam hal ini, hukum Islam mengemban visi dan

misi untuk melakukan sebuah proyek Islamisasi ataupun menggali nilai-nilai yang

ada dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasul dalam membentuk sebuah perangkat asuransi

modern yang selaras dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam. Kedua

pilihan diatas, yaitu “proyek Islamisasi” dan “penggalian nilai-nilai keislaman”,

mempunyai implikasi-implikasi yang tidak hanya merupakan konsekuensi logis,

tetapi juga akan membawa pada paradigma kajian keilmuan Islam.

       Asuransi (insurance) sering juga diistilahkan dengan “pertanggungan”. Pada

saat ini dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha perasuransian

dalam Pasal 1 ayat (1)    dijelaskan mengenai batasan perjanjian asuransi secara

formal. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 ini memberikan

batasan perjanjian asuransi, merupakan suatu pasal kunci di dalam sistem pengaturan

asuransi. Walaupun pasal ini isinya lebih luas dari Pasal 246 Kitab Undang-Undang

Hukum Dagang (KUHD).
         Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 telah mencakup

isi atau pengertian ataupun batasan dari Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum

Dagang (KUHD) hanya beberapa penambahan, yang pada dasarnya hampir sama.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 ini mengatur suatu

hubungan hukum dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi suatu

perjanjian, sehingga perjanjian yang bersangkutan dapat disebut sebagai perjanjian

asuransi. Sifat khusus yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1992 inilah yang merupakan dasar dari perjanjian asuransi, yang

akan didukung dengan asas-asas penting lainnya baik yang umum dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(KUHPerdata) yang berbunyi : “Semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama

khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada

peraturan-peraturan umum, yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu”49 , dan

tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian yang terdapat

didalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang

berbunyi : “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu : (a).

sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (b). kecakapan untuk membuat suatu

perikatan; (c). suatu hal tertentu; (d). suatu sebab yang halal., 50 dan tentang akibat

suatu perjanjian dalam Pasal 1338 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

(KUHPerdata) yang berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku


49
     Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1319.
50
     Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1320.
sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak

dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-

alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian

harus dilaksanakan dengan itikad baik” 51 , maupun yang terdapat dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Dari rumusan pasal tersebut di atas dapat

dikemukakan bahwa pada dasarnya asuransi atau pertanggungan itu adalah

merupakan suatu ikhtiar dalam rangka menanggulangi adanya resiko. Antara asuransi

dengan resiko mempunyai keterikatan yang sangat erat, sebab asuransi itu sendiri

adalah menanggulangi adanya resiko, dan tanpa adanya resiko asuransi atau

pertanggungan tidak akan ada.

        Untuk itu Dewan Asuransi Indonesia (DAI) dalam kertas kerjanya pada

simposium hukum asuransi, sebagaimana dikonstatir oleh “Sri Rezeki Hartono”,

mengungkapkan bahwa :

      Asuransi atau pertanggungan (verzekering) didalamnya tersirat pengertian
      adanya suatu resiko, yang terjadi belum dapat dipastikan, dan adanya
      pelimpahan tanggung jawab memikul beban resiko tersebut, kepada pihak lain
      yang sanggup mengambil alih tanggung jawab sebagai kontra prestasi dari
      pihak lain yang melimpahkan tanggung jawab itu, ia diwajibkan membayar
      sejumlah uang kepada pihak yang menerima pelimpahan tangggung jawab. 52

        Mengenai asuransi pada umumnya, dalam syariat Islam dikategorikan ke

dalam masalah-masalah ijtihad, sebab tidak ada ditemukan penjelasan resmi tentang

asuransi baik dalam Al-Qur’an maupun dalam Al-Hadist. Disamping itu para Imam


51
     Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1338.
52
     Sri Rezeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Penerbit Sinar Grafika,
     Jakarta, 1992, halaman. 61.
Mazhab juga tidak ada memberikan pendapatnya tentang asuransi, sebab ketika itu

masalah perasuransian belum dikenal.

         Ada 2 (dua) istilah yang digunakan untuk menunjukkan Hukum Islam yakni :

a. Syariat, yaitu segala sesuatu ketentuan hukum yang disebut langsung oleh Al-

     Qur’an dan Hadis.

b. Fikih, yaitu segala ketentuan hukum yang dihasilkan oleh Ijtihad para Fuqaha

     (ahli Fikih). 53

         Keduanya berhubungan erat satu sama lain. Dasar - dasar hukum yang

terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadis Nabi yang merupakan syariat dirumuskan

pemahamannya oleh para ahli fikih dan dituangkan ke dalam kitab-kitab fikih yang

kemudian disebut sebagai hukum fikih. Jadi, syariat adalah landasan fikih dan fikih

adalah pemahaman tentang syariat. Syariat bersifat absolute dan Fikih bersifat

relatif. 54

         Adapun hasil itjtihad para ahli hukum Islam tentang hukum asuransi ini dapat

diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Pendapat pertama mengemukakan bahwa asuransi dengan segala bentuk
   perwujudannya dipandang haram menurut ketentuan hukum Islam.
2. Pendapat kedua asuransi dengan segala bentuknya dapat diterima dalam syari’ah
   Islam.
3. Pendapat ketiga asuransi sosial dibolehkan sedangkan asuransi yang bersifat
   komersial tidak dibolehkan atau bertentangan dengan syariat Islam.
4. Pendapat keempat asuransi dengan segala jenisnya dipandang syubhat” 55
53
     M. Yasir Nasution, Istilah Jurnal Hukum Islam, Fakultas Syari’ah IAIN Sumatera Utara,
     Medan, 2004, halaman. 8.
54
     H. M. Daud Ali, Azas-azas Hukum Islam, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1983, halaman. 23.
55
     Vide Sayid Sabiq, Fiqih al-sunnah, Vol. III, Darur Fikar, Libanon, 1981, halaman. 302 - 304.
     Dikutip dari Masjfuk Zudhi, Masail Fiqhiyah, Kapita Selecta Hukum Islam, CV. Haji Masagung,
     Jakarta, 1989, halaman. 128 - 129.
         Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang

pertanggungan merupakan sebuah institusi modern hasil temuan dari dunia Barat

yang lahir bersamaan dengan adanya semangat pencerahan (reinaissance). 56 Institute

ini bersama dengan lembaga keuangan bank menjadi penggerak ekonomi pada era

modern dan berlanjut pada masa sekarang. Dasar yang menjadi semangat operasional

asuransi modern adalah berorientasikan pada sistem kapitalis yang intinya hanya

bermain dalam pengumpulan modal untuk keperluan pribadi atau golongan tertentu,

dan kurang atau tidak mempunyai akar untuk perkembangan ekonomi pada tatanan

yang lebih komprehensif.

         Herman Darmawi dalam bukunya “Manajemen Asuransi memberikan defenisi

asuransi dari berbagai sudut pandang ekonomi, hukum, bisnis, sosial, ataupun

berdasarkan pengertian matematika. Lebih lanjut Herman Darmawi menyatakan

bahwa asuransi merupakan bisnis yang unik, yang didalamnya terdapat kelima aspek

tersebut.” 57 , yaitu :

1. Dalam pandangan ekonomi, asuransi merupakan metode untuk mengurangi resiko
   dengan jalan memindahkan dan mengkombinasikan ketidakpastian akan adanya
   kerugian keuangan (finansial).
2. Dari sudut pandang hukum, asuransi merupakan suatu kontrak (perjanjian)
   pertanggungan resiko antara tertanggung dengan penanggung. Penanggung
   berjanji akan membayar kerugian yang disebabkan resiko yang dipertanggungkan
   kepada tertanggung. Sedangkan tertanggung membayar premi secara periodic
   kepada penanggung.


56
     Renaissance dalam dunia Barat ditandai dengan semangat Revolusi Industri setelah ditemukan
     pertama kali mesin uap oleh “James Watt” dalam membantu perkembangan industri pabrik di
     negara Barat.
57
     Herman Darmawi, Manajemen Asuransi, Penerbit Bumi Aksara, Cetakan. Ke-3, Jakarta, 2001,
     halaman. 2.
3. Menurut sudut pandang bisnis, asuransi adalah sebuah perusahaan yang usaha
   utamanya menerima atau menjual jasa, pemindahan resiko dari pihak lain, dan
   memperoleh keuntungan dengan berbagai resiko (sharing of risk) di antara
   sejumlah nasabahnya.
4. Dari sudut pandang sosial, asuransi didefenisikan sebagai organisasi sosial yang
   menerima pemindahan resiko dan mengumpulkan dana dari anggota-anggotanya
   guna membayar kerugian yang mungkin terjadi pada masing-masing anggota
   tersebut.
5. Dalam sudut pandang matematika, asuransi merupakan aplikasi matematika
   dalam memperhitungkan biaya dan faedah pertanggungan resiko. Hukum
   probabilitas dan teknik statistik dipergunakan untuk mencapai hasil yang dapat
   diramalkan.

          Adapun yang melatarbelakangi didirikannya asuransi syari’ah antara lain :

Pertama, adanya keinginan umat Islam untuk menghindari riba dan gharar dalam

             kegiatan perasuransian.

Kedua,       ada keinginan umat Islam untuk memperoleh kesejahteraan lahir dan

             bathin melalui kegiatan perasuransian yang sesuai dengan perintah

             agamanya.

Ketiga,      adanya keinginan umat Islam untuk mempunyai alternatif pilihan dalam

             mempergunakan jasa-jasa perasuransian yang dirasakan lebih sesuai.

          Asuransi syari’ah di Indonesia merupakan sebuah cita-cita yang telah

dibangun sejak lama, dan telah menjadi sebuah lembaga asuransi modern yang siap

melayani umat Islam di Indonesia dan mampu bersaing dengan lembaga asuransi

konvensional.
         Dalam asuransi syari'ah terdapat 2 (dua) jenis perlindungan takaful, yaitu: 58

         Pertama, Takaful Keluarga (Life Insurance), yaitu bentuk takaful yang

memberikan perlindungan finansial dalam menghadapi malapetaka kematian dan

kecelakaan atas diri peserta takaful. Adapun produk takaful keluarga meliputi ;

takaful berencana, takaful pembiayaan, takaful pendidikan, takaful dana haji, takaful

berjangka, takaful kecelakaan siswa, takaful kecelakaan diri, dan takaful khairat

keluarga.

         Kedua, Takaful Umum (General Insurance), adalah bentuk takaful yang

memberikan perlindungan finansial dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas

harta benda milik peserta takaful, seperti ; rumah, bangunan, dan sebagainya. Produk

Takaful Umum meliputi ; takaful kebakaran, takaful kendaraan bermotor, takaful

pengangkutan laut, takaful rekayasa/engineering. 59

         Akhirnya, dapatlah diutarakan kesimpulan sementara dalam penulisan tesis

ini, bahwa asuransi takaful sebagai konsep ataupun sebagai lembaga institusi tidaklah

bisa melepaskan diri dari hukum Islam. Hukum Islam sebagai norma-norma atau

aturan dasar hidup merupakan payung yang menaungi setiap aktivitas kehidupan

manusia, termasuk didalamnya praktek asuransi.




58
     Muhammad Syafi’i Antonio, Asuransi Dalam Perspektif Islam, Jakarta : STI, 1994, halaman. 150.
59
     Contoh Produk Asuransi Syari’ah yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga dan
     PT. Asuransi Takaful Umum.
2. Kerangka Konsepsi

        Konsep adalah suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh

suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analitis. 60 Suatu

konsep atau suatu kerangka konsepsionil pada hakekatnya merupakan suatu pengaruh

atau pedoman yang lebih konkrit dari pada tingkat teoritis yang sering kali masih

bersifat abstrak. Namun demikian kerangka konsepsionil masih juga kadang-kadang

dirasakan abstrak sehingga diperlukan defenisi-defenisi operasional yang akan dapat

dijadikan sebagai pegangan konkrit di dalam proses penelitian. 61 Untuk menghindari

terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam tesis

ini, berikut adalah defenisi operasional istilah tersebut.

        Kata asuransi berasal dari bahasa inggris, insurance, yang dalam Bahasa

Indonesia telah menjadi bahasa popular dan diadopsi dalam Kamus Bahasa Indonesia

dengan padanan kata “pertanggungan”. Jhon M. Echols dan Hassan Shadily

memaknai kata insurance dengan (a) asuransi, dan (b) jaminan. Dalam bahasa

Belanda biasa disebut dengan istilah assurantie (asuransi) dan verzekering

(pertanggungan).

        Dalam “Ensiklopedi Hukum Islam” disebut bahwa :

        “Asuransi (Ar: at-ta’min) adalah transaksi perjanjian antara dua pihak; pihak

yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban


60
     Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat,
     Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, halaman. 7.
61
     Soerjono, Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penelitian Hukum, Penerbit UI Press,
     Jakarta, 1981, halaman. 133.
memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang

menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat”. 62

         “Muhammad Muslihuddin” dalam bukunya “Insurance and Islamic Law”

mengadopsi pengertian asuransi dari “Encyclopaedia Britanica”, yaitu :

         “Sebagai suatu persediaan yang disiapkan oleh sekelompok orang, yang dapat

tertimpa kerugian, guna menghadapi kejadian yang tidak dapat diramalkan, sehingga

bila kerugian itu menimpa salah seorang di antara mereka maka beban kerugian

tersebut akan disebarkan keseluruh kelompok”. 63

         Sedangkan dalam pandangan “Abbas Salim”, asuransi di pahami sebagai:

“Suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti

sebagai (substitusi) kerugian-kerugian yang belum pasti”. 64

         Menurut “Ahmad Azhar Baasyir” yang dimaksud dengan asuransi adalah :

         “Suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung, mengikatkan diri

kepada seorang tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan

penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan




62
     Abdul Azis Dahlan dkk (editor), Ensiklopedi Hukum Islam, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta 1996,
     halaman. 38.
63
     Muhammad Muslihuddin, Insurance and Islamic Law, (Terjemahan Oleh Burhan Wirasubrata),
     Menggugat Asuransi Modern : Mengajukan Suatu Alternatif Baru Dalam Perspektif Hukum
     Islam, Lentera, Cetakan Ke-1, Jakarta, 1999, halaman. 3 ; Lihat juga dalam Encyclopaedia
     Britanica, Cambridge, Elevent Edition, 1970, halaman. 656.
64
     Abbas Salim, Asuransi dan Manajemen Risiko, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000,
     halaman. 1.
yang diharapkan, yang mungkin akan di deritanya karena suatu peristiwa yang tak

tertentu”. 65

         Sedangkan menurut “Fathurrahman Djamil”, asuransi adalah :

         “Suatu persetujuan, dalam mana pihak yang menanggung berjanji terhadap

pihak yang ditanggung untuk menerima sejumlah premi mengganti kerugian yang

akan di derita oleh pihak yang ditanggung, sebagai akibat suatu peristiwa yang belum

terang akan terjadi” 66

         “Radiks Purba” mendefenisikan asuransi sebagai :

         “Suatu    persetujuan,    dimana    penanggung       mengikatkan     diri   kepada

tertanggung, dengan mendapat premi, untuk mengganti kerugian karena kehilangan,

kerugian, atau tidak diperolehnya keuntungan yang diharapkan, yang di derita karena

peristiwa yang tidak diketahui lebih dahulu”. 67

         Takaful dalam pengertian fikih mu’amalah adalah saling memikul resiko di

antara sesama muslim sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung

atas resiko yang lainnya. Saling pikul resiko dimaksud, dilakukan atas dasar saling

tolong-menolong dalam kebaikan dengan cara, setiap orang mengeluarkan dana

kebajikan (tabarru’) yang ditujukan untuk menanggung resiko tersebut.

         Perjanjian Takaful adalah perjanjian (akad) yang digunakan dalam asuransi

takuful pada dasarnya merupakan suatu konsep investasi. Umumnya menggunakan

65
     Ahmad Azhar Baasyir, Takaful Sebagai Alternatif Asuransi Islam, Ulumul Qur’an, 2/VII/96,
     halaman. 15.
66
     Fathurrahman Djamil, Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah, Logos, Jakarta, 1995,
     halaman. 133.
67
     Radiks Purba, Memahami Asuransi di Indonesia, PPM, Jakarta, 1992, halaman. 40.
konsep akad mudharabah, namun di Indonesia ada yang menggunakan konsep akad

lainnya dalam hubungan antara perusahaan asuransi takaful dengan para pesertanya.

        Perusahaan Asuransi Takaful adalah suatu perusahaan yang berbentuk badan

hukum yang mengelola usaha perasuransian berdasarkan prinsip-prinsip dan kaidah

hukum     Islam,   sedangkan     Asuransi   Takaful   adalah   merupakan   asuransi

(pertanggungan) yang berbentuk tolong-menolong atau perbuatan kafal, yaitu

perbuatan saling tolong-menolong, saling menanggung, saling menjamin antara

sesama peserta asuransi atau tertanggung dalam menghadapi suatu resiko yang tidak

dapat diperkirakan sebelumnya.



G. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

        Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian, maka sifat

penelitian ini adalah deskriptif maksudnya adalah suatu analisis data yang

berdasarkan pada teori hukum yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan

tentang seperangkat data yang lain, 68 bahwa penelitian ini termasuk lingkup

penelitian yang menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara tepat serta

menganalisa peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan

Perasuransian, sehingga diharapkan dapat diketahui gambaran jawaban atas

permasalahan mengenai Penerapan Prinsip-Prinsip Kontrak Dalam Pengikatan


68
     Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Penerbit Raja Grafindo Persada,
     Jakarta, 1997, halaman. 38.
Perjanjian Asuransi Takaful. Dilihat dari jenis penelitian ataupun metode pendekatan

yang dilakukan adalah yuridis normatif. 69 Pendekatan yuridis normatif yaitu

pendekatan hukum dengan melihat peraturan-peraturan, baik bahan hukum primer

maupun bahan hukum sekunder atau pendekatan terhadap masalah dengan cara

melihat dari segi peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku.

2. Teknis Pengumpulan Data

         Untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan, baik berupa pengetahuan

ilmiah maupun sesuatu fakta atau gagasan, maka pengumpulan data dilakukan dengan

cara sebagai berikut :

     a. Studi Kepustakaan (Library Research), yang merupakan pengumpulan data-

         data yang dilakukan melalui literatur atau dari sumber bacaan berupa buku-

         buku, Peraturan per-Undang-Undangan dan bahan bacaan lain yang terkait

         dengan penulisan tesis ini untuk digunakan sebagai dasar ilmiah pembahasan

         materi.

     b. Studi Lapangan (Field Research), yaitu dengan melakukan wawancara dengan

         nara sumber dan praktisi asuransi syari’ah (takaful). Metode yang digunakan

         yaitu wawancara (depth interview) secara langsung kepada responden 70 dan




69
     Roni Hantijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Penerbit Ghalia Indonesia,
     Semarang, 1998, halaman. 11.
70
     Herman Warsito, Pengantar Metodologi Penelitian, Buku Panduan Mahasiswa, Penerbit PT.
     Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, halaman. 71, menyatakan responden merupakan pemberi
     informasi yang diharapkan dapat menjawab semua pertanyaan.
         informan 71   dengan     menggunakan       pedoman      wawancara      yang    telah

         dipersiapkan terlebih dahulu.

3. Bahan Penelitian

     a. Bahan Hukum Primer, bahan hukum yang mengikat, berasal dari Undang-

         Undang dan Peraturan-Peraturan seperti : Kitab Undang-Undang Hukum

         Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha

         Perasuransian, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Tentang

         Asuransi atau Pertanggungan seumumnya, Keputusan Direktur Jenderal

         Lembaga Keuangan Nomor : Kep. 4499/LK/2000 Tentang Jenis, Penilaian

         dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

         dengan Sistem Syari’ah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73

         Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, Keputusan

         Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.06/2003 Tentang Perizinan Usaha

         Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Peraturan Mahkamah Agung Republik

         Indonesia (PERMA RI) Nomor : 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum

         Ekonomi Syariah, Fatwa Dewan Syari’ah Nasional – Majelis Ulama

         Indonesia Nomor. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi

         Syari’ah.




71
     Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, halaman. 4,
     menyebutkan informasi adalah sumber informasi untuk pengumpulan data. Informan juga dapat
     didefenisikan sebagai orang yang dianggap mengetahui dan berkompeten dengan masalah objek
     penelitian.
     b. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan

         hukum Primer, seperti : Buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum,

         pendapat para sarjana dan lain sebagainya.

     c. Bahan Hukum Tertier (Penunjang) di luar bidang hukum seperti kamus umum

         Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, internet, dan lain sebagainya yang

         berkaitan dengan permasalahan.

4. Alat Pengumpulan Data

         Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, maka

alat pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

     1. Studi Dokumen yaitu dengan meneliti dokumen-dokumen, pengikatan

         perjanjian dan kontrak-kontrak asuransi syari’ah (takaful). Dokumen ini

         merupakan sumber informasi yang penting.

     2. Pengamatan (observasi), pengamatan ini dipergunakan dengan tujuan untuk

         menambah kejelasan yang jujur dan seksama atas situasi tertentu sehingga

         mendapatkan perimbangan sejumlah data yang objektif.

     3. Wawancara 72 dengan menggunakan pedoman wawancara (interview quide). 73




72
     Herman Warsito, Loc.cit., yang menyatakan wawancara merupakan alat pengumpulan data untuk
     memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi arus
     informasi dalam wawancara, yaitu pewawancara (interviewer), responden (interview) informasi
     dalam wawancara, yaitu pewawancara (interviewer), responde (interview) pedoman wawancara
     dan situasi wawancara.
73
     Ibid, halaman. 76, menyatakan pedoman wawancara yang digunakan pewawancara, mengenalkan
     masalah penelitian yang biasanya dituangkan dalam bentuk daftar pertanyaan. Isi pertanyaan yang
     peka dan tidak menghambat jalannya wawancara.
5. Analisis Data

       Penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif dan kuantitatif,

yaitu mengumpulkan data atau semua data yang terkumpul diseleksi, ditabulasi,

diklasifikasi lalu menganalisis data, dan kemudian dianalisis dengan menafsirkan

secara logis dan sistematis dengan menggunakan logika berfikir secara deduktif dan

induktif yaitu yang pembahasannya dimulai dari mengenai hal-hal yang umum

sampai kepada hal-hal yang khusus, sehingga pada gilirannya dapat ditarik suatu

kesimpulan, dan dipresentasekan dalam bentuk deskriptif dalam rangka menjawab

permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.



H. Jadwal Rencana Penelitian

       Penelitian ini direncanakan berlangsung selama 4 (empat) bulan agar dapat

dilaksanakan secara maksimal dan diharapkan dapat selesai tepat pada waktunya,

dengan alokasi dan waktu penelitian adalah sebagai berikut :

   1. Tahap Persiapan                              : 1 (satu) bulan.

   2. Tahap Penelitian Lapangan                    : 1 (satu) bulan.

   3. Tahap Analisa dan Penulisan Laporan          : 2 (dua) minggu.

   4. Seminar, Laporan Akhir dan Penggandaan : 2 (dua) minggu.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1057
posted:8/18/2011
language:Indonesian
pages:49
Description: Surat Perjanjian Kontrak Sales document sample