Surat Perjanjian Bagi Hasil Dengan Investor Pada Bisnis Makanan

Document Sample
Surat Perjanjian Bagi Hasil Dengan Investor Pada Bisnis Makanan Powered By Docstoc
					HUKUM BISNIS



  HANI SUBAGIO, SH.,KN.
               TUJUAN

  Setelah mendapat kuliah Hukum Bisnis,
mahasiswa mengenal hukum secara umum
 dan meningkat kemampuan dalam bidang
ekonominya karena ditunjang pengetahuan
   ekonomi dipandang dari sudut hukum
                 bisnis.
MATERI POKOK BAHASAN

1.Pendahuluan
2.Subyek dan Obyek Hukum
3.Hukum Perjanjian
4.Hukum Benda
5.Lembaga Pembiayaan
6.Pasar Modal
7.Hak atas Kekayaan Milik Intelektual
8.Perlindungan Konsumen
9.Kepailitan
10.Hukum Asuransi
11.Penyelesaian Sengketa Bisnis
MANUSIA --------- KEPENTINGAN --------- MANUSIA



                   KONFLIK



                KAEDAH/NILAI
             Kaedah        Kaedah           Kaedah       Kaedah
             kepercayaan   Kesusilaan       Sopan santun Hukum

 Tujuan           Umat Manuasia;              Perbuatan yang konkrit;
              Penyempurnaan manusia;           ketertiban masyarakat;
               Jangan sampai manusia         Jangan sampai ada korban
                        jahat
   Isi       Ditujukan kepada sikap batin   Ditujukan kepada sikap lahir

Asal Usul     Dari Tuhan     Diri sendiri      Kekuasaan luar yang
                                                    memaksa
  Sanksi      Dari Tuhan      Dari diri         Dari           Dari
                              sendiri        masyarakat     masyarakat
                                             secara tdk    secara resmi
                                               resmi
Daya Kerja   Membebani      Membebani        Membebani      Membebani
             kewajiban      kewajiban        kewajiban      kewajiban
                                                           dan memberi
                                                               hak
        APAKAH HUKUM ?
   ILMU PENGETAHUAN
   KAIDAH
   NILAI-NILAI
   KEPUTUSAN PENGUASA
   KEBIASAAN
   PETUGAS
   DISIPLIN
                 Tujuan hukum:
  Menciptakan tatanan masyarakat yang tertib,
menciptakan ketertiban dan keseimbangan dengan
   harapan terlindungi kepentingan manusia.


           Hukum meliputi beberapa unsur:
1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam
               pergaulan masyarakat
  2. Peraturan itu bersifat mengikat dan memaksa
3. Peraturan itu diadakan oleh badan hukum resmi
     4. Pelanggaran terhadap peraturan tersebut
            dikenakan sanksi yang tegas
                                                                     Sepihak


                                                 Perbuatan Hukum
                                                                                Perjanjian
                                                                      Ganda
                                                                                Lainnya
                            Perbuatan Subyek
                            Hukum

                                                                       Sah
                                                  Perbuatan Subyek
            Peristiwa                             Hukum Lainnya
                                                                       Melawan Hukum
            Hukum


Peristiwa                     Bukan Perbuatan   Kejadian
                              Subyek Hukum      Keadaan
                                                Lampaunya Waktu
            Bukan Peristiwa Hukum
            dengan Akibat Hukum
Hukum (berdasarkan isinya) diklasifikasi menjadi:
1. Hukum Publik
2. Hukum Private


Hukum Publik: Mengatur hubungan antara negara
 dengan alat-alat negara atau antara negara
 dengan warga negaranya.

Hukum Private (Perdata): Mengatur hubungan
 antara orang yang satu dengan orang yang
 lainnya, dengan menitikberatkan pada
 kepentingan perorangan atau pribadi.
     SUMBER HUKUM :

     1. UNDANG-UNDANG
     2. PERATURAN LAIN
         3. KEBIASAAN
      4. YURISPRUDENSI
        5. PERJANJIAN
          6. DOKTRIN


Lex superiori derogat legi posteori
Subyek Hukum:
Segala sesuatu yang dapat memperoleh , mempunyai atau
  menyandang hak dan kewajiban dari hukum

Subyek hukum terdiri dari:
1. Manusia
2. Badan Hukum

Kecakapan manusia dapat dilihat dari: (Pasal 1330 KUHPer)
1. Dewasa (21 Th)
2. Tidak dibawah pengampuan

Badan Hukum dibedakan menjadi:
1. Badan hukum Publik (Pemerintah, BUMN/D, dll)
2. Badan hukum Private (PT, Koperasi, yayasan, dll)
Perusahaan adalah setiap bentuk badan
 usaha yang menjalankan setiap usaha yang
 bersifat tetap dan terus menerus didirikan,
 bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah
       negara Indonesia dengan tujuan
       memperoleh keuntungan/laba.
(UUno. 3/1982 ttg Wajib Daftar Perusahaan)
Unsur-unsur Perusahaan
   1. Terus menerus
   2. Secara terang-terangan

   3. Dalam kualias tertentu
      (perniagaan)
   4. Mengadakan perjanjian
      perdagangan
   5. Memperoleh laba

   dan
   6. Mengadakan pembukuan
      (KUHD)
Persekutuan Perdata: Persekutuan yang dibentuk atas suatu
  perjanjian, dimana dua orang atau lebih mengikatkan diri
  untuk memasukkan sesuatu (inbreng) ke dalam
  persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan.

Unsur Persekutuan Perdata:
1. Adanya inbreng (uang, barang atau tenaga/pikiran)
2. Adanya pembagian keuntungan


Persekutuan Firma adalah persekutuan perdata dengan
  menggunakan nama bersama.

Hal penting dar Firma:
1. Menjalankan usaha bersama
2. Menggunakan nama bersama
3. Tanggung jawab sekutu pribadi untuk keseluruhan
Persekutuan komanditer
(Comanditaire Venootschaaf= CV)
Adalah Firma yang mempunyai satu atau beberapa
  orang sekutu komanditer.

CV mempunyai 2 sekutu:
1. Sekutu Komplementer (aktif)
2. Sekutu Komanditer (pasif)

Perbedaan CV dan Firma:
1. Syarat pembentukan dan pendirian
2. Jumlah sekutu
3. Tanggung jawab sekutu
4. Kepailitan
Perseroan Terbatas (PT) = Naamloze Vennootschap
(NV)
Badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian,
melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang
seluruhnya terbagi dalam saham

PT adalah BADAN HUKUM
• sebagai subyek hukum
• kekayaan yang terpisah (modal)

Syarat pendirian:
• Perjanjian 2 orang atau lebih
• Dibuat dengan akta autentik
• Modal dasar minimal 20 jt (25 % modal
ditempatkan, 50 % modal disetor)
• Pendiri ambil bagian dalam saham
Prosedur pendirian PT:
•Akta pendirian di notaris
•Mengajukan permohonan ke Menteri Kehakiman
•Dalam jangka waktu 60 hari akan disahkan
•Setelah disahkan oleh Menteri Kehakiman
•Mendaftarkan dalam daftar perusahaan jangka waktu 30 hari
•Mengajukan pengumuman di Tambahan Berita Negara jangka
waktu 30 hari



Konsekuensi terhadap tindakan hukum yang diambil
sebelum diumumkan; segala perbuatan hukum dan
akibatnya akan menjadi hak dan kewajiban mereka
yang melakukannya sendiri atau tanggung jawabnya
secara pribadi untuk keseluruhan
Pengecualian dari konsekuensi tersebut
diatas bila:
(pasal 11 UU No. 1/1995)
1. Perseroan secara tegas menerima
2. Perseroan mengambil alih (walaupun tdk
atas nama perseroan)
3. Perseroan mengukuhkan secara tertulis
semua perbuatan hukum yang dilakukan
atas nama perseroan
         KEWAJIBAN DIREKSI
 Wajib membuat dan memelihara daftar
  pemegang saham, Risalah RUPS dan risalah
  rapat direksi.
 Wajib menyelenggarakan pembukuan perseroan
 Wajib melaporkan kepada perseroan mengenai
  kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya
 Wajib meminta persetujuan RUPS untuk
  mengalihkan atau menjadikan jaminan utang
  seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan
         PERSEROAN GO PUBLIK
   Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
   Penunjukan Pejamin Emisi
   Laporan keuangan diaudit akuntan publik dal 2
    tahun terakhir
   Hubungan dengan badan koordinasi penanam
    modal dan instansi terkait
   Perubahan Anggaran Dasar
   Masalah lain (merger)
   Pengajuan pernyataan kehendak (Leter of
    intent) kepada BAPEPAM
     KEUNTUNGAN GO PUBLIK
 Masuknya dana segar
 Network akan lebih baik
 Bisa ekspansi perseroan
 Lebih terkenal
 Likuiditas perseroan dan saham lebih baik
 Adanya kontrol publik, perseroan lebih
  baik
     KELEMAHAN GO PUBLIK
 Semua informasi persero harus terbuka
 Pemilik bisnis tidak leluasa
 Alternatif bisnis menyempit
 Tambah pekerjaan dan biaya pada awal
  go publik
 Kecenderungan membayar deviden besar
  maka pajak tinggi dan investmen
  perseroan mengecil
              Bubarnya PT
   Keputusan RUPS
   Jangka waktunya berakhir
   Penetapan pengadilan



Pembubaran diiukuti dengan likuidasi oleh
  likuidator, likuidator bertugas melakukan
  pemberesan.
    Tindakan pemberesan meliputi:
   Pencatatan dan pengumpulan kekayaan
   Penentuan tata cara pembagian kekayaan
   Pembayaran kepada para kreditor
   Pembayaran kepada pemegang saham
   Tindakan lain dalam rangka pemberesan
                YAYASAN
        PERSYARATAN SBG BADAN HUKUM
               (UU NO. 16/2001)
1.   Terdiri atas kekayaan yg dipisahkan
2.   Kekayaan untuk mencapai tujuan yayasan
3.   Tujuan bidang sosial, keagamaan dan
     kemanusiaan
4.   Yayasan tidak memiliki anggota
ORGAN YAYASAN
    PEMBINA
   PENGURUS

   PENGAWAS
                PEMBINA
   Keputusan Anggaran Dasar
   Mengangkat dan henti pengurus dan pengawas
   Menetapkan kebijakan umum
   Pengesahan program kerja dan anggaran
   Keputusan pengabungan, pembubaran yayasan
            PENGURUS
   MELAKSANAKAN PENGURUSAN
    YAYASAN
   MEWAKILI YAYASAN DIDALAM DAN
    LUAR PENGADILAN
        PEMBUBARAN YAYASAN
   Jangka waktu AD berakhir
   Tujuan tercapai atau tidak tercapai
   Putusan pengadilan denganalasan:
    o   Melanggar ketertiban umum dan kesusilaan
    o   Dinyatakan pailit
KOPERASI
 Badan usaha yang beranggotakan orang-
 orang atau badan hukum koperasi yang
 melandaskan kegiatannya berdasarkan
 prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan
 ekonomi rakyat yang berdasarkan atas
 kekeluargaan.
 UU Nomor 25 tahun 1992
PRINSIP KOPERASI
   Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
   Pengelolaan dilakukan secara demokratis
   Pembagian SHU secara adil
   Pemberian balas jasa sesuai modal
   Kemandirian
PERANGKAT ORGANISASI KOPERASI
   RAPAT ANGGOTA
    pemegang kekuasaan tertinggi
    dilaksanakan min 1 kali setahun
    keputusan scr musyawarah mufakat
   PENGURUS KOPERASI
   PENGAWAS
MODAL KOPERASI
   SIMPANAN POKOK
   SIMPANAN WAJIB
   DANA CADANGAN
   HIBAH
SISA HASIL USAHA = pendapat koperasi yg
diperoleh dlm satu tahun buku dikurangi dgn biaya,
penyusutan dan kewajiban lain dlm tahun buku
ybs.
              PERBEDAAN KOPERASI DGN BADAN USAHA LAIN

NO   UNSUR                    KOPERASI                   BADAN USAHA LAIN

1.   Para Pihak     Orang-orang yang tidak bermodal Tidak perlu banyak
                       sehingga untuk mendapatkan      jumlahnya, masing-
                       modal yang besar harus banyak   masing mempunyai
                       anggotanya                      modal yang besar
2.   Tujuan         Untuk kemakmuran bersama,          Untuk mencari
                      kebutuhan masing anggota           keuntungan
3.   Modal          Dikumpulkan dari simpanan-         Terdiri atas masukan-
                       simpanan, pinjaman-pinjaman,       masukan para sekutu
                       penyisihan hasil usaha,            yang dilakukan sekali
                       termasuk dana cadangan, serta      saja dengan jumlah
                       sumber lain yang sah               yang besar
4.   Pembagian hasil Pembagian SHU dibagikan kepada       Pembagian hasil usaha
       usaha           semua anggota sebanding            atau keuntungan akan
                       dengan jasa usaha yang             dibagi sebanding
                       dilakukan oleh masing-masing       dengan jumlah
                       anggota setelah dikurangi          pemasukan modal
                       dengan dana cadangan
               Pengertian Benda
   Benda adalah obyek hukum. Sesuai pasal
 499 KUHPerdata, benda merupakan segala
sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik.

   Jenis benda dibedakan menjadi;
1. Benda berwujud dan benda tak berwujud
2. Benda bergerak dan benda tak bergerak
3. Benda yang dipakai habis dan tidak dapat
dipakai habis
4. Benda yang sudah ada dan benda yang
masih akan ada.
Benda bergerak, dibedakan menjadi;
a. Benda bergerak karena sifatnya (pasal 509 KUHPer)
   artinya benda yang dapat dipindahkan atau pindah
   dengan sendirinya. Contoh: Meja, kursi, mobil, dll.
b. Benda bergerak karena Undang-Undang (pasal 511
   KUHPer) artinya hak-hak atas benda yang bergerak.
   Contoh : Hak memungut hasil atas benda bergerak, hak
   pemakaian, dll.

Benda tak bergerak, dibedakan menjadi;
a. Benda tak bergerak karena sifatnya. Contohnya: Tanah
   dan yang melekat diatasnya.
b. Benda tak bergerak karena tujuannya. Contohnya mesin
   alat-alat yang dipakai oleh pabrik.
c. Benda tak bergerak menurut Undang-Undang,
   maksudnya berwujud hak-hak atas benda yang tak
   bergerak. Contoh: Hak memungut hasil atas benda tak
   bergerak, hak memakai benda tak bergerak, hipotik, dll.
Arti penting pembedaan benda bergerak dan benda tidak bergerak

                            Benda bergerak         Benda tak bergerak

  Bezit (kedudukan       Beziter adalah pemilik           Bukan
     berkuasa)


      Levering             Penyerahan nyata            Balik nama
    (penyerahan)


Verjaring (kadaluarsa)         Tidak ada              Dapat terjadi

     Bezwaring                   Gadai                   Hipotik
   (pembebanan)
     Hak Kebendaan (Zakelijkrecht):
      Hak mutlak atas suatu benda di
      mana hak itu memberikan
      kekuasaan langsung atas suatu
      benda dan dapat dipertahankan
      terhadap siapapun juga.

Sifat hak kebendaan, yaitu;
1. Merupakan hak yang mutlak, artinya dapat
   dipertahankan terhadap siapapun juga.
2. Merupakan hak yang mengikuti, artinya hak itu
   mengikuti bendanya.
3. Hak yang lebih dulu ada, tingkatnya lebih tinggi.
4. Hak terlebih dahulu (droit de preference).
5. Hak untuk memindahkan hak kebendaan dapat
   secara sepenuhnya.
     Asas Hukum Benda, antara lain;
1.Merupakan hukum pemaksa, artinya tidak
  dapat disimpangi.
2.Dapat dipindahkan.
3.Asas Individuliteit, obyeknya adalah barang
  yang dapat ditentukan.
4.Asas Totaliteit, hak melekat atas seluruh
  bendanya.
5.Asas prioriteit, artinya kewenangan penuh.
6.Asas publiciteit, artinya penyerahan benda
  tak bergerak dengan pendaftaran
   Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda
  dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu
  dengan sebebas-bebasnya, asal tidak dipergunakan
 bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan
         ketertiban umum (pasal 570 KUHPer).


Ciri-ciri hak milik, antara lain;
1. Hak induk dari hak kebendaan lain.
2. Hak yang selengkap-lengkapnya.
3. Tetap sifatnya, tidak kalah karena hak kebendaan
     lain.
4. Mengandung inti dari semua hak kebendaan yang
     lain, hak kebendaan lain hanya bagian dari hak milik.
Cara memperoleh hak milik (pasal
   584 KUHPer), antara lain;

1.   Pendakuan (toeiigening)
2.   Ikutan (natrekking)
3.   Kadaluarsa (verjaring)
4.   Pewarisan (erfopvolging)
5.   Penyerahan (levering)
Sifat memperoleh hak milik, yaitu;
1. Dapat secara asli (originair)
2. Dapat secara derivatief (berasal dari orang lain).

Cara hilangnya hak milik, karena;
1.Pindah pada orang lain.
2.Hapusnya benda.
3.Pemilik melepas haknya.

Hak milik bersama (medeeigendom), dibedakan
1. Hak milik bersama yang bebas, misalnya harta
   perkawinan.
2. Hak milik bersama yang terikat, misalnya dalam
   badan hukum.
Hak gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur
 atas suatu barang bergerak, yang diberikan oleh
 debitur atau orang lain atas namanya untuk
 menjamin suatu hutang, dan yang memberikan
 kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan
 pelunasan terlebih dahulu (pasal 1150 KUHPer).

Hak gadai mempunyai beberapa sifat antara lain;
1. Hak gadai bersifat accessoir (tambahan dari perjanjian
   pokok).
2. Hak gadai bersifat memberi jaminan.

     Hak gadai tidak termasuk hak memakai, hak
       menikmati atau memungut hasil barang.
Syarat mengadakan hak gadai untuk benda berwujud dan hak piutang
   atas bawa, yaitu;
1. Ada perjanjiannya, baik tertulis maupun lisan.
2. Barang yang digadaikan harus lepas atau di luar kekuasaan pemberi
   gadai.
Hak pemegang hak gadai;
1. Apabila debitur wanprestasi, pemegang gadai dapat menjual
   benda gadai dengan cara di muka umum, dan syarat yang
   lazim. Kemudian dari hasil penjualan itu diambil sebagian
   untuk melunasi hutang debitur dan sisanya dikembalikan
   kepada debitur.
2. Pemegang gadai berhak atas biaya pemeliharaan.
3. Hak untuk menahan barang apabila ada beberapa piutang
   atas barang tersebut (hak retentie).

Kewajiban pemegang gadai adalah;
1. Bertanggungjawab atas hilangnya barang, merosotnya nilai
   jual barang apabila akibat kelalaiannya.
2. Tidak boleh menyalahgunakan barang gadai.

Gadai bisa terhapus jika;
1. Hutang pokoknya telah dibayar/lunas.
2. Barang gadai telah keluar dari kekuasaan pemegang gadai.
                  PERJANJIAN
  SUATU PERISTIWA DIMANA SESEORANG BERJANJI
     KEPADA SESEORANG LAIN ATAU DIMANA DUA
         ORANG ITU SALING BERJANJI UNTUK
           MELAKSANAKAN SESUATU HAL.
                   (pasal 1313 KUHPer)


       SESUATU HAL ITU ADALAH PRESTASI

PRESTASI dapat berupa:
       1. Menyerahkan sesuatu
       2. Melakukan sesuatu
       3. Tidak melakukan sesuatu
                 Unsur Perjanjian
     1. Essentialia, artinya syarat sahnya perjanjian.
2. Naturalia, artinya lazimnya melekat pada perjanjian.
    3. Accidentalia, artinya yang harus disebut tegas




SYARAT SAHNYA PERJANJIAN (pasal 1320 KUHPer)
1. Kesepakatan kedua belah pihak
2. Kecakapan kedua belah pihak
3. Sesuatu hal yang tertentu
4. Sebab yang halal (UU, ketertiban umum, kesusilaan)
              Asas dalam perjanjian, antara lain;
        •konsensualisme, artinya persesuaian kehendak.
                      •Kekuatan mengikat.
                    •Kebebasan berkontrak.


Hapusnya perjanjian;
1. Pembayaran.
2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan konsignasi atau
   penitipan.
3. Novasi.
4. Kompensasi.
5. Percampuran Hutang.
6. Penghapusan Hutang.
7. Lenyapnya barang yang menjadi hutang.
8. Hapusnya perjanjian karena lapau waktu.
          Ingkar janji (Wanprestasi)
  •Debitur sama sekali tidak penuhi perikatan.
          •Debitur terlambat memenuhi.
•Debitur keliru/tidak pantas memenuhi perikatan


 FORCE MAJEUR atau OVERMACHT atau
  keadaan memaksa, yaitu;
 1. Bencana alam.
 2. Kehilangan
 3. Keadaan di luar kemampuan
Keadaan memaksa (force majeur)
Tiga unsur yang harus dipenuhi;
1. Tidak penuhi prestasi.
2. Ada sebab yang terletak di luar kesalahan debitur.
3. Faktor penyebab tidak diduga sebelumnya dan tidak
   dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.

Akibat keadaan memaksa;
1. Kreditur tidak dapat menuntut perikatan dipenuhi.
2. Tidak dapat dinyatakan dalam keadaan lalai dan tidak
   dapat menuntut.
3. Kreditur tidak dapat meminta pemutusan perjanjian.
4. Prestasi gugur (pada perjanjian timbal balik).
           PASAR MODAL
   Kegiatan yg berkaitan dgn penawaran
    umum dan perdagangan efek
   Perusahaan publik yg berkaitan dengan
    efek yg diterbitkannya
   Lembaga profesi yg berkaitan dgn efek
    utk melakukan transaksi jual beli

    TEMPAT BERTEMUNYA PENJUAL DAN
          PEMBELI MODAL/DANA
         TUJUAN PASAR MODAL
Untuk membiayai atau menunjang pembangunan
    dunia usaha umumnya biaya pembanguan
                   nasional



        PERANAN PASAR MODAL
   Pengembangan fungsi perbankan
   Pengembangan dunia usaha
   Pemerataan pendapatan
   Indikator krisis keuangan
   Patokan kebijakan suku bunga
EFEK
Surat berharga:
 Surat pengakuan hutang
 Surat berharga komersial
 Saham
 Obligasi
 Tanda bukti hutang
 Right issue
4 UNSUR PASAR MODAL

Peminta modal (EMITEN)
Penawar modal
Lembaga penunjang pasar modal
Mekanisme pasar modal
               EMITEN
• Badan hukum berbentuk PT dan berkedudukan
  di Indonesia
• Modal yg disetor penuh min. 200 juta.
• 2 th terakhir berturut PT laba min 10 %
• Laporan keuangan 2 th terakhir di audit
• Mengeluarkan buku prospektus
         PENAWAR MODAL
• MASYARAKAT/PERORANGAN WNI
• INVESTOR
• LEMBAGA KEUANGAN

LEMBAGA PENUNJANG PASAR MODAL
•   KUSTODIAN
• BIRO ADMINISTRASI EFEK
• WALI AMANAT
     MEKANISME PASAR MODAL
     1. PROSES EMISI
     2. PERDAGANGAN DI BURSA EFEK



      PROFESI PENUNJANG
1.   NOTARIS
2.   KONSULTAN HUKUM
3.   APRAISAL
4.   AKUNTAN PUBLIK
HAK ATAS KEKAYAAN MILIK
INTELEKTUAL

Perlindungan terhadap hasil karya
  manusia baik hasil karya yang
     berupa aktivitas dalam ilmu
       pengetahuan, industri,
    kesusasteraan maupun seni
PRINSIP HAKI

PRINSIP EKONOMI
PRINSIP KEADILAN
PRINSIP KEBUDAYAAN
PRINSIP SOSIAL
          HAK CIPTA
Untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan
  hasil karya bidang ilmu, seni dan sastra serta mempercepat
                pertumbuhan kecerdasan bangsa
                    (UU no. 19 tahun 2002)




                 SIFAT HAK CIPTA
              > Benda bergerak immateriel
                   > Dapat dibagi
                   > Tidak dapat disita
      HAK CIPTA TERDIRI ATAS
 HAK EKONOMI: untuk mendapatkan manfaat
 ekonomi dari hasil ciptaannya

 HAK MORAL: hak yang melekat secara pribadi dan
 tidak dapat dilepas dengan alasan apapun
CIPTA YANG DILINDUNGI

 Buku, program, dan semua hasil karya
  tulis
 Ceramah, kuliah, pidato
 Alat peraga
 Lagu/musik, drama, seni rupa
 Arsitektur, peta
 Fotografi, sinematografi
 terjemahan
Yang tidak ada hak cipta

 Hasil rapat terbuka lembaga negara
 Peraturan perundang-undangan
 Pidato kenegaraan
 Putusan pengadilan
 Keputusan badan arbitrase
       HAK PATEN
Hak eksklusif yg diberikan oleh
negara kepada inventor atas hasil
invensinya di bidang teknologi
(UU No. 14 Tahun 2001)
     JANGKA WAKTU PATEN
     20 TAHUN


PATEN SEDERHANA 10
TAHUN
   Penyelesaian Sengketa
Tingkat I: Pengadilan Niaga
Tingkat II: Mahkamah Agung

Arbitrase/Alternative Dispute
         Resolution



   Pelanggaran Hak adalah
        Delik Aduan
                    MEREK

Tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-
   huruf, angka-angka, susunan warna atau
   kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang
 memiliki daya pembeda dan digunakan dalam
   kegiatan perdagangan barang atau jasa.
           UU no. 15 Tahun 2001
         JENIS MEREK
           MEREK DAGANG
           MEREK JASA
           MEREK KOLEKTIF


Merek tidak dapat didaftar karena;
1. Bertentangan dengan UU, moralitas agama, kesusilaan
   dan ketertiban umum.
2. Tidak memiliki pembeda.
3. Telah menjadi milik umum.
4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang
   atau jasa yg dimohonkan paten.
PERLINDUNGAN KONSUMEN
                  KONSUMEN
Setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang
       tersedia dalam masyarakat, baik bagi
    kepentingan sendiri, keluarga, orang lain,
      maupun mahluk lain, dan tidak untuk
                  diperdagangkan
             UU No. 18 Tahun 1999
     Asas Perlindungan Konsumen
1.   Asas Manfaat
2.   Asas Keadilan
3.   Asas Keseimbangan
4.   Asas Keamanan dan keselamatan
     konsumen
5.   Asas Kepastian Hukum
              Hak Konsumen
   Kenyamanan, keamanan & keselamatan
   Dpt barang/jasa sebanding dgn nilai tukar atau
    yg dijanjikan
   Dpt pendidikan konsumen
   Didengar pendapat/keluhan
   Dpt kompensasi, ganti rugi atau penggantian
         Kewajiban Konsumen
   Membaca, mengikuti petunjuk/prosedur
   Beritikad baik dalam transaksi
   Membayar sesuai dgn nilai tukar
   Mengikuti upaya penyelesaian hukum
    sengketa perlindungan konsumen secara patut
           Hak Pelaku Usaha
   Menerima pembayaran
   Perlindungan hukum
   Rehabilitasi
           Kewajiban Pelaku
   Beritikad baik
   Memberi info yg benar
   Melayani konsumen yg benar
   Menjamin mutu barang
   Memberi kesempatan konsumen menguji
   Memberi kompensasi, ganti rugi
    Larangan dalam Memproduksi
   Tidak sesuai standar baku
   Tidak sesuai dengan janji
   Tidak ada keterangan produk

    Larangan dalam Mempromosikan
       Menggunakan kalimat yg berlebihan
       Janji yg belum pasti
       Menjatuhkan produk lain
         Larangan dalam Obral
   Barang/jasa tsb tdk sesuai standar
   Seolah tidak mengandung cacat tersembunyi
   Tidak bermaksud menjual
   Jumlah barang hanya tertentu
   Menaikkan harga sebelum melakukan obral
Dilarang Mencantumkan Klausul Baku
    Menyatakan pengalihan tanggung jawab
    Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak
     menolak penyerahan kembali barang yang
     dibeli konsumen
    Menolak menyerahkan uang
    Memaksa akan aturan tambahan
    Melakukan perbuatan sepihak
  Tanggungjawab Pelaku Usaha
Ganti kerugian atas; kerusakan, pencemaran dan
 kerugian konsumen

BENTUK GANTI RUGI:
Pengembalian uang, penggantian barang, atau
  jasa yang sejenis atau setara nilainya,
  perawatan kesehatan dan/atau pemberian
  santunan yg sesuai dgn peraturan perundang-
  undangan
     HAL-HAL YG MEMBEBASKAN
1.   Barang tdk untuk diedarkan
2.   Cacat barang dikemudian hari
3.   Cacat akibat prosedur dilanggar
4.   Kelalaian konsumen
5.   Lewat jangka waktu penuntutan 4 th sejak
     barang dibeli
           KEPAILITAN
KEADAAN BERHENTI MEMBAYAR

SYARAT PAILIT:
1. Adanya debitur yg tidak membayar utang
2. Adanya lebih dari satu kreditur
3. Adanya lebih dari satu utang
4. Minimal satu utang sudah jatuh tempo
5. Minimal satu utang sudah dapat ditagih
KEPAILITAN
UU No. 1 Tahun 1998
 Kepailitan dapat diajukan apabila:
  Dalam keadaan berhenti
   membayar
  Lebih dari satu kreditur, dan 1
   kreditur piutangnya dapat
   ditagih
PIHAK YG DAPAT
MENGAJUKAN KEPAILITAN
 1. Debitur sendiri
 2. Seorang atau lebih kreditur
 3. Kejaksaan mewakili kepentingan umum
 4. Bank Indonesia apabila debiturnya
    bank
 5. Bapepam
UTANG

 ARTI SEMPIT: suatu kewajiban yang
  timbul hanya dari adanya perjanjian
  utang piutang
 ARTI LUAS: seluruh kewajiban yg ada
  dalam suatu perikatan baik yg timbul
  karena UU atau perjanjian

UTANG adalah utang pokok dan bunganya
PROSES PENYELESAIAN
SENGKETA

 Tingkat I: Pengadilan Niaga
 Tingkat II: Mahkamah Agung
 Peninjauan Kembali: Mahkamah Agung

Pasal 6 (4) UU Kepailitan
 Putusan diambil maks. 30 hari setelah
 permohonan didaftarkan
SEBELUM PUTUSAN

Kreditur dapat mengajukan permohonan:
1. Meletakkan sita jaminan terhadap
   sebagian atau seluruh kekayaan debitur
2. Menunjuk kurator sementara untuk:
     Mengawasi pengelolaan usaha debitur
     Mengawasi pembubaran
AKIBAT HUKUM PUTUSAN PAILIT

 DEMI HUKUM DEBITUR KEHILANGAN
  HAKNYA UNTUK BERBUAT SESUATU
    TERHADAP PENGUASAAN DAN
        PENGURUSAN HARTA
   KEKAYAANNYA YANG TERMASUK
         DALAM KEPAILITAN
 HARTA KEKAYAAN :
   SELURUH KEKAYAAN DEBITUR PADA SAAT
   PERNYATAAN PAILIT SERTA SEGALA APA
   YANG DIPEROLEH SELAMA KEPAILITAN

Tidak termasuk:
1. Perlengkapan tidur
2. Perlengkapan dinas dan kerja
3. Persediaan makanan kurang lebih sebulan
4. Gaji, upah, uang jasa dan honor
5. Hak cipta
6. Uang untuk nafkah (ditetapkan hakim)
7. Buku-buku untuk bekerja
PARA PIHAK

   HAKIM PENGAWAS
   KURATOR
   PANITIA PARA KREDITOR
   RAPAT PARA KREDITOR
AKIBAT HUKUM
PERNYATAAN PAILIT
   Terjadi sitaan umum kekayaan debitur
   Kepailitan hanya kekayaan bukan pribadi
   Harta dikuasai kurator
   Tuntutan dan gugatan ke kurator
   Kreditur preference tetap dpt laksanakan
    haknya
     UPAYA DLM KEPAILITAN

1.   Penundaan pembayaran
2.   Verifikasi piutang
3.   Perdamaian (Akkoord)
4.   Insolvensi
5.   Rehabilitasi
         HUKUM ASURANSI
ASURANSI: (Ps 246 KUHD)
- Suatu perjanjian di mana seorang
  penanggung dengan menikmati suatu premi
  mengikatkan dirinya kepada tertanggung
  untuk membebaskannya dari kerugian,
  karena kehilangan, kerusakan, ketiadaan
  keuntungan yg diharapkan, yg akan
  dideritanya karena kejadian yg tidak pasti
       4 unsur dalam asuransi
1.   Pihak tertanggung
2.   Pihak penanggung
3.   Peristiwa yg tidak tertentu (evenement)
4.   Kepentingan yg mungkin akan
     mengalami kerugian
       MANFAAT ASURANSI
1.   Memberikan rasa aman dan
     perlindungan
2.   Sebagai tabungan dan sumber pendapat
     lain
3.   Merupakan alat penyebaran risiko
4.   Pendistribusian biaya dan manfaat yg
     lebih adil
PENGGOLONGAN ASURANSI
Berdasarkan Perjanjian:
  Asuransi Kerugian
  Asuransi Jumlah
  Asuransi Varia

Berdasarkan sifat pelaksanaannya:
  Asuransi Sukarela
  Asuransi Wajib
  Asuransi Kredit
Berdasarkan UU No. 2 Tahun 1992
1.  Usaha Asuransi terbagi:
    a. Asuransi Kerugian
    b. Asuransi Jiwa
    c. Reasuransi
2. Usaha Penunjang:
    a. Pialang Asuransi
    b. Pialang Reasuransi
    c. Penilai Kerugian Asuransi
    d. Agen Asuransi
     PRINSIP-PRINSIP ASURANSI
   INSURABLE INTEREST (adanya kepentingan)
   INDEMNITY (penempatan posisi semula)
   UTMOST GOOD FAITH (Itikad baik)
   SUBROGRATION (pengganti kedudukan)
   PROXIMA CAUSA (sebab kerugian)
   CONTRIBUTION (saling menutup)
PENYELESAIAN SENGKETA
BISNIS

      NEGOSIASI
       MEDIASI
      ARBITRASE
MEDIASI
   NEGOSIASI DGN MELIBATKAN PIHAK
    KETIGA
   MEDIATOR DITUJUK OLEH PARA PIHAK
    YG BERSENGKETA
   PUTUSANNYA BERUPA NILAI ATAU
    NORMA
   PUTUSAN TIDAK PUNYA TITEL
    EXECUTORIAL
ARBITRASE
   PENYELESAIAN SENGKETA DILUAR
    PENGADILAN
   PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN
    WASIT
   PUTUSAN DPT MEMILIKI TITEL
    EXECUTORIAL
   BERSIFAT RAHASIA, CEPAT, MUDAH
    DAN MURAH
ARBITRASE INDONESIA
1.   BANI = BADAN ARBITRASE NASIONAL
     INDONESIA

2.   BAMUI = BADAN ARBITRASE
     MUAMALAT INDONESIA
   LEMBAGA PEMBIAYAAN
  BADAN USAHA YANG MELAKUKAN
  KEGIATAN PEMBIAYAAN DALAM
  BENTUK PENYEDIAAN DANA ATAU
  BARANG MODAL DENGAN TIDAK
  MENARIK DANA SECARA LANGSUNG
  DARI MASYARAKAT
(Kepres no.61 Tahun 1988)
     Perbedaan dgn bank

• Pendanaan dari masyarakat
• Penyediaan dana atau barang
  modal
• Tidak memerlukan jaminan
     LEMBAGA PEMBIAYAAN
1.   LEASING
2.   FACTORING
3.   MODAL VENTURA
4.   PEMBIAYAAN KONSUMEN
5.   KARTU KREDIT
             LEASING
         (sewa guna usaha)
Ciri-ciri leasing:
• Ada 3 pihak Lesse, lessor, supplier
• Pembayaran sewa dilakukan berkala
• Masa sewa guna usaha ditentukan
• Disertai dgn hak opsi
• Hak milik ada pada lessor
• Obyek leasing = benda-benda yg
  digunakan untuk menjalankan perusahaan
   KEUNTUNGAN LEASING
• Proses pengadaan barang lebih cepat dan
  tidak memerlukan jaminan
• Pengadaan barang yg mahal lebih
  meringankan dari sisi cash flow karena
  pembayaran jangka panjang
• Posisi cash flow lebih baik dan biaya
  modal lebih menarik
• Perencanaan keuangan lebih mudah dan
  sederhana
     PERBEDAAN DGN SEWA
•   JANGKA WAKTU MENJADI FOKUS
•   PARA PIHAK ADL BADAN USAHA
•   PERLU JAMINAN TERTENTU
•   ADANYA HAK OPSI
  BEDA DGN SEWA BELI DAN
         JUAL BELI

• PERALIHAN HAK MILIK
• JENIS LEMBAGA PEMBIAYAAN
• PARA PIHAK YANG TERLIBAT
        FACTORING
     (ANJAK PIUTANG)

USAHA PEMBIAYAAN DALAM
BENTUK PEMBELIAN DAN/ATAU
PENGALIHAN ATAU PENGURUSAN
PIUTANG ATAU TAGIHAN JANGKA
PENDEK SUATU PERUSAHAAN
DARI TRANSAKSI DALAM DAN
LUAR NEGERI
    CIRI-CIRI FACTORING
• BERUPA PENGURUSAN PIUTANG
• TAGIHAN JANGKA PENDEK DAN
  BELUM JATUH TEMPO
• ADA 3 PIHAK :
 – FAKTORING COMPANY
 – KLIEN (PENJUAL PIUTANG)
 – NASABAH
 KEUNTUNGAN FACTORING
• PEMBAYARAN PIUTANG LEBIH CEPAT
  DARI JATUH TEMPO
• MENAMBAH DANA SEGAR
• DAPAT MEMBANTU PENINGKATAN
  KEUNTUNGAN ATAU LABA
• MENGALIHKAN RISIKO PIUTANG
    MODAL VENTURA
BADAN USAHA YG MELAKUKAN
PEMBIAYAAN MELALUI
PENYERTAAN MODAL KE DALAM
SUATU USAHA PERUSAHAAN
PASANGAN USAHA UNTUK
JANGKA WAKTU TERTENTU
    KEUNTUNGAN MODAL
        VENTURA

• SUMBER DANA SELAIN BANK
• BANTUAN MANAJEMEN
• MEMPERLUAS JARINGAN USAHA
   JENIS MODAL VENTURA

• CONVENTIONAL LOAN
• CONDITIONAL LOAN (UNTUNG RUGI)
• EQUITY INVESTMENT (ADA BANTUAN
  MANAJEMEN)
PEMBIAYAAN KONSUMEN
LEMBAGA PEMBIAYAAN PENGADAAN
BARANG UNTUK KEBUTUHAN
KONSUMEN DILAKUKAN DGN
PEMBAYARAN SECARA ANGSURAN
ATAU BERKALA
      KARTU KREDIT
BADAN USAHA YG MELAKUKAN
PEMBIAYAAN UNTUK MEMBELI
BARANG DAN JASA DENGAN
MENGGUNAKAN KARTU KREDIT

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:993
posted:8/18/2011
language:Indonesian
pages:115
Description: Surat Perjanjian Bagi Hasil Dengan Investor Pada Bisnis Makanan document sample