Docstoc

Syarat Pembuatan Certificate of Origin NERACA PEMBAYARAN DAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Document Sample
Syarat Pembuatan Certificate of Origin NERACA PEMBAYARAN DAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI Powered By Docstoc
					NERACA PEMBAYARAN DAN PERDAGANGAN

           LUAR NEGERI
                           B A B   V



       NERACA PEMBAYARAN DAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI


A. PENDAHULUAN

    Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kebijaksanaan
pembangunan, kebijaksanaan neraca pembayaran dan perdagangan
luar negeri berlandaskan pada Trilogi Pembangunan dan diarah-
kan untuk menunjang tujuan pokok pembangunan yaitu meletakkan
landasan yang kuat bagi pelaksanaan setiap Repelita. Dalam
rangka peningkatan ketahanan ekonomi Indonesia, langkah-lang-
kah yang ditempuh selama tahun terakhir Repelita III dan
empat tahun pertama Repelita IV di bidang neraca pembayaran
dan perdagangan luar negeri ditujukan pada peningkatan pro-
duksi, diversifikasi dan pemasaran barang-barang ekspor;
pengendalian impor secara efisien; pemanfaatan modal, pinja-
man dan teknologi dari luar negeri; peningkatan pengelolaan
hutang-hutang luar negeri; pemantapan pasaran dan kurs valuta
asing serta pengendalian cadangan devisa.

    Selama mass 1983/84 - 1987/88 perkembangan neraca pemba-
yaran dan arah kebijaksanaan yang telah ditempuh dipengaruhi
baik oleh masalah-masalah di dalam negeri maupun oleh fak-
tor-faktor ekstern. Berbagai perkembangan ekonomi internasio-
nal di bidang komoditi primer termasuk minyak bumi, perda -
gangan, keuangan serta kebijaksanaan makro negara-negara
industri telah membawa dampaknya pada laju pertumbuhan nega -
ra-negara berkembang termasuk Indonesia.

    Resesi ekonomi dunia yang mulai terjadi dalam tahun 1980
masih tetap menunjukkan gejala kelanjutan setelah tanda-tanda
perbaikan selama tahun-tahun 1983 dan 1984. Titik terendah
dari reseal tersebut terjadi dalam tahun 1982 dengan laju
pertumbuhan produksi dunia sebesar 0,7%, penurunan produksi
di negara-negara industri sebesar 0,3% serta kenaikan produk -
si di negara-negara berkembang sebesar 1,6%. Berbaliknya




                                                           277
resesi ekonomi dunia ditandai oleh pertumbuhan produksi dunia
sebesar 4,5% dalam tahun 1984 untuk kemudian kembali mengala -
mi penurunan sejak tahun 1985 hingga hanya mencapai 2,8% da -
lam tahun 1987. Sebab utama dari perkembangan yang mengecewa-
kan selama tahun-tahun terakhir ini ialah menurunnya laju
pertumbuhan di Amerika Serikat dari 6,3% dalam tahun 1984
mencapai hanya 2,4% dalam tahun 1987 akibat kemunduran dalam
kegiatan investasi. Demikian pula Jepang, Jerman Barat dan
Kanada mengalami penurunan dalam laju pertumbuhan produksi
riil setelah tahun 1984, sedangkan dalam hal Jepang laju
pertumbuhan kembali naik dalam tahun 1987. Secara keseluruhan
produksi riil negara-negara industri dalam tahun 1982 menurun
sebesar 0,3%, kemudian mulai meningkat mencapai laju pertum-
buhan sebesar 5,0% dalam tahun 1985 dan setelah itu laju per-
tumbuhan terus menurun menjadi 2,4% dalam tahun 1987.

    Dampak negatif dari resesi ekonomi dunia terhadap pem-
bangunan negara-negara berkembang tercermin dalam laju per-
tumbuhan produksi rill di negara-negara ini yang hanya menca-
pai 1,6% dalam tahun 1982 dan 1983, 4,1% dalam tahun 1984 dan
3,3% dalam tahun 1987. Akan tetapi di antara negara-negara
berkembang terdapat berbagai variasi baik dalam perkembangan
maupun tingkat pertumbuhan. Di wilayah Asia laju pertumbuhan
adalah sebesar 5,2% dalam tahun 1982, 8% dalam tahun 1984 dan
setelah itu cenderung terus menurun mencapai 6,0% dalam tahun
1987. Perkembangan yang jauh lebih parah terjadi di wilayah
lainnya seperti terlihat dari menurunnya produksi rill di
Afrika sebesar 1,6% dalam tahun 1983 dan di Amerika Latin se-
besar berturut-turut 1,0% dan 2,8% dalam tahun-tahun 1982 dan
1983. Dalam tahun 1987 kedua wilayah tersebut mengalami ke -
naikan dalam produksi riil sebesar masing-masing 1,5% dan
3,6%, jauh di bawah laju pertumbuhan wilayah Asia. Variasi
dalam laju pertumbuhan juga terjadi antara negara-negara ber-
kembang pengekspor minyak bumi yang mengalami kemunduran
dalam produksi riil sebesar 0,1% dalam tahun 1986 dan 0,6%
dalam tahun 1987, dan negara-negara bukan pengekspor minyak
bumi dengan laju pertumbuhan sebesar berturut-turut 5,8% dan
4,8% dalam periode yang sama.

    Perkembangan dalam volume perdagangan dunia dalam masa
1982-1987 tersendat-sendat sebagai akibat dari tertekannya
kegiatan ekonomi dunia, menurunnya permintaan di negara-negara
industri maupun karena tindakan-tindakan proteksionistis yang
semakin meluas di negara-negara industri untuk mengatasi ber-
bagai masalah ekonomi dalam negeri. Setelah mengalami kemun -
duran sebesar 2,2% dalam tahun 1982, volume perdagangan dunia




278
melaju dengan pesat mencapai 8,9% dalam tahun 1984. Laju per -
tumbuhan perdagangan dunia kemudian menurun kembali dan hanya
mencapai 3,1% dalam tahun 1985 dan 3,4% dalam tahun 1987.

    Volume ekspor negara-negara industri yang menurun sebesar
2,1% dalam tahun 1982 meningkat mencapai laju pertumbuhan se -
besar 9,9% dalam tahun 1984 untuk kemudian menurun menjadi
2,5% dalam tahun 1987. Perkembangan volume impor menunjukkan
trend yang sama dengan penurunan sebesar 0,6% dalam tahun
1982 serta kenaikan sebesar 12,6% dalam tahun 1984 dan 3,5%
dalam tahun 1987.

    Laju pertumbuhan volume ekspor negara-negara berkembang
bukan pengekspor minyak bumi meningkat dengan pesat dari 1,2%
pada tahun 1982 mencapai 11,5% dalam tahun 1984, merosot se-
lama tahun 1985 dan kemudian naik lagi menjadi 8,9% dalam
tahun 1987. Volume ekspor negara-negara pengekspor minyak
bumi mengalami kemerosotan sebesar 16,2% dalam tahun 1982,
5,7% selama tahun 1985 dan 2,1% dalam tahun 1987. Vol ume
impor negara-negara berkembang bukan pengekspor minyak bumi
menurun dengan 5,1% dalam tahun 1982, tetapi kemudian cende -
rung meningkat dengan laju pertumbuhan sebesar 5,9% dalam
tahun 1987. Sebaliknya impor negara-negara pengekspor minyak
bumi sejak tahun 1982 terus mengalami kemunduran mencapai
laju penurunan sebesar 12,0% pada tahun 1987.

    Nilai tukar perdagangan bagi negara-negara industri dalam
masa 1982-1986 setiap tahunnya mengalami kenaikan dan baru
pada tahun 1987 sedikit menurun, yaitu sebesar 0,3%. Dalam
periode yang sama nilai tukar perdagangan bagi negara-negara
berkembang bukan pengekspor minyak bumi merosot sebesar ber -
turut-turut 2,0%, 1,1% dan 2,5% dalam tahun 1982, 1985 dan
1987. Negara-negara pengekspor minyak bumi mengalami kemun -
duran yang lebih besar lagi dalam nilai tukar perdagangan,
yaitu sebesar 8,5% dalam tahun 1983 dan 47,4% dalam tahun
1986. Pola perkembangan nilai tukar perdagangan bagi ketiga
kelompok negara tersebut ditentukan oleh perbedaan perkem-
bangan harga dunia untuk barang-barang industri yang sejak
tahun 1985 terus mengalami kenaikan sebesar rata -rata 10,4%,
komoditi primer yang rata-rata menurun dengan 5,4% dalam
periode yang sama, dan minyak bumi yang sejak tahun 1982 sam -
pai dengan tahun 1986 rata-rata merosot sebesar 17,0% setiap
tahunnya.

    Perkembangan ekspor, impor, nilai tukar perdagangan serta
transaksi jasa-jasa menentukan arah perkembangan neraca pem-




                                                          279
bayaran negara-negara di dunia. Secara keseluruhan, negara-
negara industri mencapai surplus transaksi berjalan (tidak
termasuk transfer keuangan) sebesar berturut-turut US$ 24,1
milyar dan US$ 6,7 milyar dalam tahun 1986 dan 1987. Di luar
Amerika Serikat, surplus tersebut masing-masing berjumlah US$
149,8 milyar dan US$ 144,0 milyar karena defisit transaksi
berjalan Amerika Serikat terus membengkak menjadi US$ 125,7
milyar dalam tahun 1986 dan US$ 137,2 milyar dalam tahun 1987 .

    Defisit transaksi berjalan negara-negara berkembang men-
capai tingkat yang paling tinggi pada tahun 1982 sebesar US$
100,4 milyar dan selanjutnya menunjukkan trend menurun men-
jadi US$ 73,1 milyar pada tahun 1986. Sampai dengan tahun
1986 nilai ekspor menurun akibat merosotnya pasaran komoditi
primer dan pasaran minyak bumi disertai dengan kemunduran
dalam nilai impor yang lebih besar akibat turunnya laju per-
tumbuhan produksi terutama dalam tahun 1982, 1983 dan 1985.
Dengan laju pertumbuhan ekspor yang melebihi laju pertumbuhan
impor, maka pada tahun 1987 defisit transaksi berjalan terus
menurun mencapai US$ 47,0 milyar.

    Iklim perekonomian dunia selama masa 1982-1987 selain
ditandai oleh kemerosotan pasaran komoditi primer termasuk
minyak bumi, juga diwarnai oleh terus meluasnya tindakan-tin-
dakan proteksionisme dalam berbagai bentuk yang dilakukan
oleh negara-negara industri dengan akibat terbatasnya daya
masuk di pasaran negara-negara tertentu bagi produk-produk
ekspor negara-negara berkembang, gejolak di pasaran valuta
asing utama khususnya depresiasi dollar Amerika Serikat ter -
hadap Yen Jepang sejak tahun 1985 serta tetap tingginya ting-
kat bunga riil. Masalah hutang bagi banyak negara berkembang
menjadi amat berat akibat dampak perkembangan ekonomi dunia
yang menyebabkan terbatasnya peluang bagi peningkatan kapa-
sitas pelunasan hutang-hutang luar negeri. Eratnya kaitan an-
tara masalah-masalah di bidang moneter, keuangan, hutang-
hutang, arus dana-dana, perdagangan dan pembangunan kembali
membuktikan betapa terkaitnya pertumbuhan negara -negara in-
dustri dengan pembangunan negara-negara berkembang.

    Dalam kerangka kerjasama multilateral di bidang moneter,
Dana Moneter Internasional (IMF) terus menjalankan upaya ke
arah terciptanya suatu sistem moneter internasional yang
dapat menunjang perdagangan dan pertumbuhan dunia melalui
peningkatan pendanaan dan perluasan fasilitas pinjaman dan
bantuan. Khusus untuk negara-negara berkembang berpenghasilan
rendah dalam bulan Maret 1986 IMF telah membentuk Fasilitas




280
Penyesuaian Struktural (Structural Adjustment Facility) yang
memberikan bantuan bersyarat lunak untuk menghadapi masalah
neraca pembayaran yang berat. Pada tahap awal telah disedia-
kan dana sebesar SDR 2,7 milyar yang dapat digunakan oleh
negara-negara anggota dengan batas maksimum 63,5% dari kuota
masing-masing. Dalam rangka pengalihan dana-dana pembangunan
ke negara-negara berkembang pada bulan Agustus 1984 Bank Dunia
telah meningkatkan dananya sebesar US$ 7,0 milyar. Selanjut -
nya pada tahun 1987 International Development Association
(IDA) telah menaikkan dana ke-8 sebesar US$ 12,4 milyar yang
direncanakan untuk membantu negara-negara berkembang terutama
di kawasan Afrika Sub-Sahara. Di samping itu, untuk mendorong
arus investasi dari negara-negara industri ke negara-negara
berkembang, pada bulan Agustus 1985 Bank Dunia telah memben -
tuk Multilateral. Investment Guarantee Agency (MIGA) yang
menyediakan jaminan terhadap timbulnya risiko non-komersial
yang dihadapi pemilik modal.

    Di bidang perdagangan berbagai perundingan multilateral
sedang dijalankan untuk memperluas dan lebih membebaskan per-
dagangan internasional serta kembali meningkatkan pemb angunan
negara-negara berkembang. Pertemuan Tingkat Menteri Persetu-
juan Umum tentang Bea Masuk dan Perdagangan (GATT) yang di -
adakan di Punta del Este, Uruguay dalam bulan September 1986
sebagai putaran baru dari Negosiasi Perdagangan Multilateral
(MTN) telah menyepakati prioritas pada pelonggaran perdagang-
an produk-produk tropis dan pertanian, hasil-hasil olahan
kekayaan alam serta produk-produk tekstil. Konperensi tentang
Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD) telah menyelenggara-
kan Sidangnya yang ke VI di Beograd, Yugoslavia dalam bulan
Juni 1983 serta Sidang ke VII di Jenewa, Swis selama bulan
Juli 1987. Sidang UNCTAD ke VI memusatkan pembahasannya pada
langkah-langkah yang diperlukan guna mencapai sasaran-sasaran
yang ditentukan dalam Strategi Pembangunan Internasional
untuk Dasawarsa ke III dari PBB guna mewujudkan Tata Ekonomi
Dunia Baru. Berpangkal tolak dari gejolak perekonomian dunia ,
Sidang UNCTAD ke VII mencapai kesepakatan di bidang dana -dana
pembangunan termasuk masalah-masalah moneter dan hutang-hu-
tang negara-negara berkembang, komoditi primer termasuk Pro-
gram Komoditi Terpadu beserta Dana Bersama, perdagangan in-
ternasional dan masalah-masalah negara-negara yang paling
terkebelakang, sebagai upaya untuk kembali menggiatkan pem -
bangunan dan perdagangan internasional.

   Selama masa 1982-1987, berbagai kegiatan kerjasama ekono-
mi dan teknik antar negara-negara berkembang semakin mening-

                                                          281
kat. Setelah Pertemuan Tingkat Menteri yang membahas Sistem
Preferensi Perdagangan Global (GSTP) antar negara-negara ber-
kembang anggota Kelompok 77 UNCTAD di New Delhi India dalam
bulan Juni 1985, maka putaran negosiasi pertama dalam rangka
Perjanjian GSTP telah dilakukan melalui Pertemuan di Brasi-
lia, Brazil dalam bulan Mei 1986. Di samping itu telah di-
adakan Pertemuan Tingkat Tinggi di bidang Kerjasama Ekonomi
Antar Negara Berkembang (ECDC) dalam bulan Agustus 1986 di
Kairo, Mesir. Berkaitan dengan Gerakan Non Blok dalam bulan
Maret 1983 dan bulan September 1986 telah diselenggarakan
Konperensi Tingkat Tinggi berturut-turut di New Delhi, India
dan Harare, Zimbabwe yang kemudian disusul dengan Konperensi
Tingkat Menteri tentang Kerjasama Selatan-Selatan di Pyong-
yang, Korea Utara dalam bulan Juni 1987. Indonesia juga ber -
partisipasi dalam Konperensi Tingkat Tinggi yang diadakan
dalam rangka Organisasi Konperensi Islam di Casablanca, Maro-
ko selama bulan Januari 1984 dan Kuwait dalam bulan Januari
1987.

    Selama periode 1982-1987 kerjasama ekonomi antar negara
anggota ASEAN mengalami kemajuan yang pesat, baik di bidang
pertanian termasuk pangan dan kehutanan, keuangan dan per -
bankan, industri, pertambangan dan energi, pengangkutan dan
komunikasi maupun perdagangan dan pariwisata. Terdorong oleh
tekad untuk menghadapi tantangan-tantangan yang berkembang
baik di dalam negeri, di kawasan ASEAN dan Asia Tenggara,
maupun di dunia negara-negara anggota ASEAN telah menyeleng-
garakan Konperensi Tingkat Tinggi ke III tanggal 14-15 Desem-
ber 1987 di Manila, Filipina. Konperensi tersebut ditujukan
untuk menilai kemajuan yang dicapai di bidang politik, ekonomi
dan sosial budaya sekaligus menggariskan prakarsa dan arah
baru untuk memacu kerjasama dalam rangka meningkatkan kese -
jahteraan, ketahanan nasional dan keamanan kawasan ASEAN. Di
bidang perdagangan disepakati peraturan-peraturan penyempur-
naan Perjanjian Perdagangan Preferensial, antara lain penci -
utan daftar barang-barang yang dikecualikan dari konsesi per-
dagangan menjadi paling banyak 10% dari jenis barang yang
diperdagangkan, pengurangan bea masuk sebesar minimal 25%
untuk jenis barang-barang baru yang masuk daftar PTA, memper-
besar konsesi dengan 50% untuk barang-barang yang telah ter-
cakup oleh PTA serta implementasi ketentuan tidak menaikkan
dan/atau mengurangi hambatan perdagangan non tarif. Di bidang
penanaman modal disetujui bahwa ketentuan-ketentuan tentang
Perusahaan Patungan ASEAN (AIJV) akan dibuat lebih menarik
antara lain melalui kemudahan dalam proses persetujuan proyek
industri serta diperbolehkannya partisipasi investasi dari




282
sumber di luar ASEAN sebesar 60% secara bertahap. Di bidang
pengangkutan dan komunikasi diusahakan sedini mungkin ter-
laksananya jaringan perhubungan ASEAN secara menyeluruh. Un -
tuk meningkatkan arus wisatawan luar negeri ke ASEAN disepa -
kati untuk menyatakan tahun 1992 sebagai "Tahun untuk mengun-
jungi ASEAN", sedangkan dalam rangka kerjasama keuangan dan
perbankan pada tahun 1988 akan dibentuk suatu perusahaan
reasuransi.


B. PERKEMBANGAN NERACA PEMBAYARAN DAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI

1. Kebijaksanaan Perdagangan dan Keuangan Luar Negeri.


    Kelesuan perekonomian dunia yang mengakibatkan melemahnya
permintaan dan harga minyak bumi dan beberapa komoditi ekspor
lainnya yang penting bagi Indonesia serta perkembangan-perkem-
bangan lainnya yang tidak menguntungkan telah menimbulkan dam-
pak negatif terhadap neraca pembayaran. Perkembangan faktor-
faktor ekstern yang tidak menguntungkan tersebut menjadi makin
terasa karena adanya kelemahan struktural neraca pembayaran
yang sangat tergantung pada komoditi primer khususnya pada
komoditi minyak dan gas bumi. Dalam hubungan ini maka kebi-
jaksanaan neraca pembayaran dalam periode 1983/84 - 1987/88
ditekankan kepada penyesuaian neraca pembayaran dan perubahan
struktur ekonomi. Dalam mengusahakan keseimbangan neraca pem-
bayaran tersebut, sekaligus diupayakan pula agar pertumbuhan
ekonomi masih dapat dipertahankan pada tingkat yang wajar.

    Situasi minyak bumi internasional sejak tahun 1980 mulai
memburuk akibat kelesuan dalam kegiatan produksi dan permin -
taan negara-negara industri serta perubahan dalam pola peng-
gunaan energi. Untuk mengimbangi perkembangan tersebut mulai
Maret 1982 OPEC telah menentukan kuota produksi bagi negara -
negara anggotanya, antara lain kuota produksi sebesar 1,3
juta barrel per hari untuk Indonesia. Dengan keputusan untuk
mengurangi batas maksimum produksi OPEC dari 17,5 menjadi
16,0 juta barrel per hari, maka kuota Indonesia pun dalam
bulan Oktober 1984 diturunkan menjadi 1,189 juta barrel per
hari. Dalam perkembangan selanjutnya terjadi penurunan harga
patokan minyak mentah dari US$ 34,0 menjadi US$ 29,0 per
barrel dalam bulan Maret 1983, dan dalam bulan Januari 1985
harga minyak bumi ALC diturunkan dari US$ 29,0 menjadi US$
28,0 per barrel, sedangkan peranannya sebagai dasar harga
patokan dihapus. Di samping itu juga diputuskan untuk memper-


                                                           283
kecil diferensiasi harga minyak mentah ringan dan berat dari
US$ 4,50 menjadi US$ 2,40 per barrel.

    Harga patokan ekspor minyak mentah Indonesia dalam bulan
Nopember 1982 telah diturunkan dari US$ 35,00 menjadi US$
34,53 per barrel, dalam bulan Maret 1983 diturunkan lagi men-
jadi US$ 29,53 per barrel dan mulai Pebruari 1985 kembali di-
turunkan menjadi US$ 28,53 per barrel. Sejak itu kemerosotan
harga minyak tidak tertahankan lagi hingga mencapai di bawah
US$ 10,00 per barrel dalam bulan Agustus 1986. Sebagai aki-
batnya penerimaan devisa dari ekspor minyak dan gas bumi
telah merosot dengan drastis. Kebijaksanaan penyesuaian ne -
raca pembayaran yang dimaksudkan untuk menanggulangi masalah
ini antara lain meliputi pengetatan pengeluaran P emerintah
dan penjadwalan kembali proyek-proyek besar Pemerintah dengan
komponen impor yang tinggi, dan penyesuaian nilai tukar
rupiah terhadap meta uang asing.

    Sejak semula sudah disadari bahwa penurunan permintaan
dan harga minyak bumi yang terjadi sejak tahun 1982 tidak
bersifat sementara. Oleh karena itu pengeluaran devisa juga
sudah harus mulai lebih dihemat. Dalam hubungan itu maka ang -
garan belanja Pemerintah selalu ditetapkan pada suatu tingkat
yang tidak akan memberikan tambahan tekanan kepada kes eim-
bangan neraca pembayaran.

    Penghematan pengeluaran devisa juga diusahakan melalui
penyesuaian nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing se -
hingga lebih mencerminkan kelangkaan devisa yang ada. Dalam
periode 1982/83 - 1987/88 telah dua kali diadakan devaluasi
yaitu dalam bulan Maret 1983 dari US$ 1 = Rp 702,50 menjadi
US$ 1 = Rp 970,- dan dalam bulan September 1986 dari US$ 1 =
Rp 1134,- menjadi US$ 1 = Rp 1644,-

    Kebijaksanaan penyesuaian neraca pembayaran bukan saja
diupayakan melalui penghematan pengeluaran devisa, akan te-
tapi juga dengan meningkatkan penerimaan devisa. Kebijak-
sanaan devaluasi dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing
hasil produksi dari dalam negeri baik di pasaran dalam negeri
maupun di luar negeri. Dengan demikian bukan saja pen geluaran
devisa untuk impor barang dan jasa dapat dihemat, tetapi pe -
nerimaan devisa dari hasil ekspor barang dan jasa juga dapat
ditingkatkan.

    Dalam periode 1983/84 - 1987/88, telah dikeluarkan se-
rangkaian paket kebijaksanaan, antara lain Inpres No. 4 Tahun




284
1985, Paket Mei 1986, Paket Desember 1987. Paket kebijaksana -
an tersebut bersama dengan paket-paket lainnya terutama di-
maksudkan untuk memberikan rangsangan yang lebih besar kepada
bidang usaha ekspor. Dengan demikian maka kelemahan struktu -
ral neraca pembayaran yang sangat tergantung kepada sektor
minyak dan gas bumi secara berangsur-angsur dapat diperbaiki
dengan peningkatan ekspor hasil manufaktur, sehingga struktur
perdagangan dan produksi menjadi lebih seimbang dan ketahanan
ekonomi juga semakin meningkat.

    Dalam pada itu, sistem devisa bebas tetap dipertahankan
serta kebijaksanaan nilai tukar yang mengambang terkendali
dilanjutkan. Kedua hal tersebut sangat menunjang pelaksanaan
pembangunan ekonomi secara keseluruhan maupun neraca pemba -
yaran pada khususnya.

    Rangkaian kebijaksanaan tersebut di atas juga dimaksudkan
untuk memberikan iklim usaha yang lebih sehat, baik untuk ca -
lon penanam modal dalam negeri maupun luar negeri. Dengan
iklim yang sehat diharapkan kegairahan penanam modal terang -
sang, sehingga dapat membantu pertumbuhan ekonomi dalam nege -
ri yang sedang mengalami kemerosotan sebagai akibat langsung
dari gejolak perekonomian dunia. Usaha mendorong pertumbuhan
ekonomi dalam negeri juga dibantu dengan kebijaksanaan pin-
jaman luar negeri yang sekaligus dimaksudkan untuk membantu
usaha penyesuaian neraca pembayaran dan perubahan struktur
ekonomi. Adapun kebijaksanaan di bidang ekspor, impor, pin-
jaman luar negeri, dan penanaman modal asing secara terpe -
rinci adalah sebagai berikut.

    Selama periode 1983/84 - 1987/88, berbagai usaha telah
dilakukan untuk mendorong kegiatan produksi barang-barang
ekspor di luar minyak dan gas bumi melalui berbagai kebijak -
sanaan di bidang tataniaga, perkreditan, dan perpajakan.

       Di bidang tataniaga, telah disederhanakan ketentuan
mengenai Angka Pengenal Ekspor (APE) dalam bulan Desember
1984. Dalam ketentuan tersebut antara lain ditetapkan bahwa
APE atau APE Sementara (APES) dapat dipergunakan untuk melak -
sanakan ekspor dari seluruh wilayah Republik Indonesia, y ang
sebelumnya hanya terbatas pada wilayah-wilayah tertentu. Ke-
tentuan tersebut diperlonggar lebih lanjut dalam bulan Desem-
ber 1987, yaitu dengan menghapuskan kewajiban memiliki APE
dan APE Terbatas (APET). Untuk selanjutnya ,ekspor dapat
d i l a k u k a n o l e h s e t i a p p e n g u s a h a y a n g m e m i l i ki Surat Izin



                                                                                    285
Usaha Perdagangan (SIUP) ataupun izin usaha dari departemen
teknis yang berkaitan. Namun demikian, ketentuan lama masih
tetap berlaku untuk barang-barang ekspor yang terikat per-
janjian internasional seperti tekstil, kopi, dan timah. Ber-
dasarkan kebijaksanaan tersebut, sejumlah barang ekspor yang
semula diatur tataniaganya seperti ban mobil, tembakau, dan
sebagainya dibebaskan dari pengaturan tataniaga.

    Dalam rangka memperlancar arus barang di pelabuhan, ber -
dasarkan Inpres No. 4 Tahun 1985, terhadap barang-barang
ekspor tidak lagi dilakukan pemeriksaan pabean. Pemeriksaan
pabean terhadap barang-barang ekspor hanya dilakukan apabila
ada kecurigaan bahwa barang ekspor yang bersangkutan terkena
larangan dan/atau pengendalian ekspor serta yang terkena
Pajak Ekspor (PE) dan Pajak Ekspor Tambahan (PET) yang pajak -
nya belum dibayar sebagaimana mestinya. Khususnya bagi barang
ekspor yang memperoleh fasilitas Sertifikat Ekspor (SE), pe -
meriksaan barang dilakukan ditempat bongkar barang oleh sur-
veyor yang ditetapkan oleh Pemerintah dan selanjutnya pem -
bayaran SE dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut.

    Untuk meningkatkan daya saing produk ekspor, mulai bulan
Mei 1986 produsen eksportir dan produsen bukan ekspo rtir yang
menghasilkan barang untuk diekspor berdasarkan kontrak ekspor
dapat melaksanakan impor bahan baku dan penolong tanpa dike -
nakan pengaturan tataniaga. Ketentuan ini berlaku apabila
hasil produksi diekspor paling sedikit 85%.

    Dalam rangka meningkatkan ekspor produksi hasil industri
pengolahan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), berdasar -
kan ketentuan dalam Paket Desember 1987, dapat mengekspor
hasil produksi perusahaan lain di dalam negeri di samping ha-
sil produksinya sendiri. Guna menunjang kegiatan tersebut,
perusahaan PMA dapat mendirikan patungan yang khusus melaku -
kan perdagangan ekspor hasil produksi industri pengolahan
dalam rangka Undang-undang Penanaman Modal Asing.

    Paket kebijaksanaan Desember 1987 juga memberikan kele-
luasaan kepada perusahaan yang mengekspor sebagian besar ha-
sil produksinya untuk menggunakan tenaga kerja warga negara
asing pendatang. Di samping itu, dalam rangka kerjasama pema -
saran luar negeri untuk komoditi industri, diberikan pula
kemudahan bagi perusahaan untuk mendatangkan usahawan (bukan
pekerja) guna memberikan konsultasi, bimbingan, penyuluhan
dan latihan dalam penerapan dan inovasi teknologi industri.



286
    Guna menunjang kegiatan produksi di daerah-daerah dan
memperlancar arus barang dari pusat-pusat produksi di peda-
laman ke pelabuhan atau sebaliknya, terminal peti kemas akan
didirikan di daerah pedalaman sehingga penyelesaian dokumen
ekspor maupun impor dapat diselesaikan di terminal tersebut.
Di samping itu, terhadap peti kemas diberikan pembebasan bea
masuk dan bebas diantar pulaukan guna menampung kebutuhan
peti kemas di daerah-daerah.

    Dalam rangka lebih meningkatkan dan memperluas pemasaran
ekspor, ketentuan tentang perdagangan dengan negara -negara
sosialis Eropa Timur diperlonggar. Ekspor dan impor antara
Indonesia dengan negara-negara tersebut, yang selama ini ha-
rus dilaksanakan melalui pihak ketiga yang ditunjuk Pemerin -
tah, sejak 4 Oktober 1984 dapat dilakukan sesuai ketentuan -
ketentuan yang umum berlaku. Sementara itu dalam bulan Juli
1985 ditetapkan pedoman serta tata laksana hubungan dagang
dengan Republik Rakyat Cina (RRC). Dalam hubungan ini diber -
lakukan ketentuan umum di bidang ekspor, kecuali cara pemba -
yaran diharuskan dengan L/C atau prosedur-prosedur perdagang-
an tunai serta dengan mata uang yang dapat dipertukarkan se-
cara bebas (convertible currencies).

    Dalam usaha meningkatkan ekspor pakaian jadi, telah dila -
kukan pendekatan-pendekatan untuk memperoleh kuota ekspor
yang lebih baser. Pada tahun 1983 dicapai persetujuan -perse-
tujuan bilateral dengan negara-negara anggota Masyarakat Eko-
nomi Eropa (MEE), Swedia dan Amerika Serikat dalam rangka
Multi Fibre Arrangement ke III.

    Selain itu, dalam rangka lebih memperlancar ekspor kopi
serta memanfaatkan pembekuan sistem kuota ekspor kopi oleh
Organisasi Kopi Internasional (ICO), pada bulan Maret 1984
Pemerintah untuk pertama kalinya telah menetapkan ketentuan
mengenal jatah nasional untuk tahun kopi 1985/86 (Oktober s/d
September) bagi masing-masing eksportir kopi terdaftar yang
masih aktif, dengan memperhatikan realisasi ekspor ke negara
kuota maupun bukan kuota pada tahun sebelumnya.

   Sementara itu, dalam bulan Agustus 1986 ekspor emas murni
dan perak murni diperkenankan dengan persyaratan menyertakan
sertifikat mutu.

    Dalam rangka meningkatkan ekspor dalam bentuk barang ja-
di, sejak bulan Oktober 1986 telah diadakan pelarangan ekspor


                                                          287
rotan, jangat dan kulit dalam bentuk bahan mentah serta kayu
gergajian yang tidak berbentuk papan lebar dari jenis ramin
meranti putih, dan agathis.

    Bersamaan dengan terbentuknya 7 kelompok pemasaran seba-
gai Badan Pemasaran Bersama (BPB) ekspor kayu lapis, sejak 15
Oktober 1984 ditetapkan bahwa kontrak-kontrak penjualan untuk
ekspor kayu lapis harus terlebih dahulu memperoleh persetu-
juan BPB. Pengaturan tataniaga ini bertujuan untuk menghin-
dari adanya persaingan yang tidak sehat antara eksportir kayu
lapis Indonesia.

    Pada bulan Maret 1986 telah dikukuhkan Badan Koordinasi
Pemasaran Bersama (BKPB) ekspor pala dan bunga pala yang di -
bentuk oleh Asosiasi Pala Indonesia (ASPIN). Bersamaan dengan
itu ditetapkan bahwa penawaran ke luar negeri dan kontrak -
kontrak penyerahan harus melalui BKPB.

    Sementara itu, untuk mendukung kelancaran ekspor dari Ka-
wasan Berikat, telah dilimpahkan wewenang kepada pengusaha
kawasan berikat untuk menerbitkan surat keterangan asal (cer-
tificate of origin) khusus untuk barang-barang yang berasal
dari kawasan berikat yang bersangkutan. Di samping itu, dalam
tahun 1986/87 kepada Pengusaha Kawasan Berikat Nusantara di -
berikan wewenang khusus untuk mengeluarkan izin perdagangan
terbatas kepada perusahaan dalam rangka penanaman modal di
Kawasan Berikat Nusantara.

    Dalam rangka meningkatkan kemampuan eksportir dan lem-
baga-lembaga penunjang ekspor lainnya, telah dibentuk Dewan
Penunjang Ekspor (DPE) yang bertugas memberikan bantuan tek-
nis di bidang pemasaran luar negeri dan manajemen produksi.
Di samping itu, DPE juga berkewajiban memberikan saran-saran
kepada Pemerintah tentang masalah ekspor bukan migas yang
perlu mendapat perhatian.

    Di bidang tataniaga lainnya, guna menjamin harga yang
lebih baik bagi barang-barang ekspor Indonesia, terus diusa-
hakan perbaikan dan peningkatan pengawasan mutu barang eks-
por. Dalam tahun 1983/84 telah ditambah standar mutu bagi 49
jenis barang ekspor lainnya. Di samping itu, dalam menentukan
mutu kopi Indonesia sejak 1 Oktober 1983 digunakan sistem
defect (nilai cacat) untuk menggantikan sistem triase (kadar
kotoran). Dalam bulan Agustus 1984, ketentuan standar mutu
mata dagangan ekspor diperluas lagi dengan 12 jenis hasil
minyak sawit dan 5 jenis mata dagangan lainnya, yaitu kayu




288
lapis, karet konvensional, oleorasin, lada hitam, citronella
dan geraniol. Untuk lebih meningkatkan tanggung jawab eks -
portir terhadap mutu barang-barang yang di ekspor tersebut
telah pula dikeluarkan ketentuan mengenai penunjukkan eks-
portir produsen untuk mengeluarkan sertifikat mutu. Selanjut -
nya untuk setiap mata dagangan yang diterapkan ketentuan
pengawasan mutunya, selain harus memenuhi standar perdagangan
yang telah ditetapkan juga harus mendapatkan sertifikat mutu
dari laboratorium penguji mutu. Dalam bulan Mei 1986 jumlah
barang yang dikenakan pengawasan mutu telah diperluas se -
hingga mencakup juga teh hitam, karet konvensional jenis
khusus, dan minyak kelapa.

   Sementara itu, dengan didirikannya PT Asuransi Ekspor In-
donesia (PT ASEI), maka sejak bulan November 1985 pemberian
kredit ekspor dan asuransi ekspor yang semula dilakukan oleh
PT Askrindo dialihkan kepada PT ASEI.

    Di bidang perkreditan, dalam kebijaksanaan 1 Juni 1983,
suku bunga kredit ekspor ditetapkan sebesar 9% setahun apa-
bila ekspornya telah dilaksanakan, sedangkan untuk ekspor
yang belum dilaksanakan bank pelaksana bebas menetapkan suku
bunganya. Berdasarkan ketentuan 1 Oktober 1983, kepada pene -
rima kredit yang telah melaksanakan ekspornya, bank pelaksana
akan segera mengembalikan kelebihan bunga di atas jumlah 9%
yang telah dibebankan sebelumnya.

    Untuk mengamankan ekspor, dalam bulan Pebruari dan Maret
1985 Indonesia menandatangani Code on Subsidies and Counter-
vailing Duties baik secara bilateral dengan Pemerintah Ameri -
ka Serikat maupun dalam kerangka GATT, agar tidak dikenakan
bea masuk tambahan bagi barang ekspor Indonesia yang oleh
negara pengimpor dianggap telah diberi subsidi ekspor oleh
Pemerintah Indonesia. Sehubungan dengan itu Indonesia secara
bertahap akan menghapuskan subsidi yang berbentuk SE mulai 1
April 1986 serta mengembalikannya pada sistem murni "draw
back". Selain itu juga telah dimulai penghapusan "subsidi"
bunga kredit ekspor secara bertahap dalam lima tahun men-
datang, sehingga pada tanggal 1 April 1990 tingkat bunga
kredit ekspor akan sama besarnya dengan tingkat bunga kredit
komersial yang berlaku umum.

   Kebijaksanaan sistem imbal-beli melalui mana pembelian
barang-barang Pemerintah dari luar negeri yang memakai dana
APBN dikaitkan dengan ekspor di luar minyak dan gas bumi te-




                                                           289
rus dilanjutkan dalam periode 1983/84 - 1987/88. Sampai de-
ngan Mei 1987, kontrak imbal-beli yang telah ditandatangani
mencapai jumlah US$ 1,7 milyar, sedangkan realisasinya men-
capai US$ 1,4 milyar. Adapun negara-negara yang sudah menye-
tujui perdagangan imbal-beli dengan Indonesia mencapai 25 ne-
gara.

    Sementara itu, pada bulan September 1985 telah ditempuh
langkah-langkah untuk memperluas penyaluran dan penggunaan
kredit ekspor. Apabila sebelumnya fasilitas kredit ekspor ha-
nya dapat diberikan kepada perusahaan nasional dan disalurkan
melalui bank-bank nasional, selanjutnya fasilitas tersebut
juga dapat diberikan kepada perusahaan penanaman modal asing
(PMA) dan patungan yang memiliki Angka Pengenal Ekspor Terba-
tas (APET) dan penyalurannya dapat dilakukan oleh seluruh
bank devisa. Selain itu, bank-bank asing diperbolehkan membe-
rikan kredit modal kerja untuk ekspor di seluruh wilayah In-
donesia. Sejak bulan Oktober 1986 bagi perusahaan-perusaha-
an penanaman modal asing/patungan yang memperoleh kredit eks-
por, kewajiban penyediaan dana sendiri yang semula 30% ditu-
runkan menjadi 15% dari seluruh kebutuhan pembiayaan.

    Di bidang perpajakan, dalam tahun 1983/84 telah ditempuh
langkah-langkah untuk menambah jenis barang-barang hasil in-
dustri yang dapat memperoleh keringanan perpajakan dalam ben-
tuk Sertifikat Ekspor. Di samping itu, dalam usaha untuk men-
dorong ekspor beberapa jenis hasil tambang serta mempertahan-
kan pasarannya di luar negeri, tarif pajak ekspor bijih nikel
dan pekatannya serta bauksit dan pekatannya, diturunkan ma-
sing-masing dari 10% menjadi 0%. Dalam pada itu, sejalan de-
ngan diberlakukannya Undang-undang Pajak Penghasilan sejak 1
Januari 1984, pungutan atas eksportir berupa MPO ekspor di-
hapuskan.

    Sehubungan dengan turunnya harga beberapa barang ekspor,
maka guna mempertahankan dan meningkatkan pemasaran barang-
barang ekspor di pasaran internasional, Pemerintah pada bulan
Juli 1984 memberikan keringanan berupa penurunan tarif pajak
ekspor tambahan (PET) untuk sejumlah mata dagangan utama, ya-
itu crude palm oil, refined bleached deodorized (RBD) stearin
dan crude stearin. Dalam rangka meningkatkan penerimaan nega-
ra dari pajak ekspor serta dengan memperhatikan kenaikan har-
ga kopi, dan minyak kelapa mentah di pasaran internasional,
maka tarif PET atas ekspor kedua mata dagangan tersebut sejak
akhir tahun 1984 telah dinaikkan. Di samping itu, dengan di-




290
berlakukan ketentuan-ketentuan perpajakan baru, maka ketentu-
an mengenai MP0 dinyatakan tidak berlaku lagi.

    Dalam tahun 1984/85, telah ditetapkan langkah -langkah di
bidang pungutan lainnya yang bertujuan membantu para pengusa -
ha atau eksportir, dan tindakan untuk menggali sumber peneri-
maan negara dari sektor ekspor. Untuk membantu meringankan
beban para eksportir, maka sejak Desember 1984 telah dihenti-
kan pungutan-pungutan yang selama ini dilakukan oleh Pemerin -
tah daerah atas 11 mata dagangan. Mata dagangan tersebut ada-
lah kayu lapis, kayu gergajian, rotan, karet, kelapa sawit,
kopi, udang, ikan tuna, ikan tongkol, gaplek dan jagung.

   Dalam rangka menggali sumber-sumber pendapatan negara,
diputuskan untuk memungut pajak ekspor atas satwa liar serta
mengubah cara perhitungan iuran hasil hutan (IHH). Terhadap
ekspor satwa liar tersebut dikenakan pungutan sebesar 6% dari
harga ekspor. Di samping itu, pungutan IHH, yang semula di -
hitung atas dasar harga patokan ekspor, sejak 1 Januari 1985
dihitung berdasarkan hasil hutan di pasaran dalam negeri.

    Dalam pada itu, sejak bulan April 1985 telah dilakukan
perubahan mengenai dasar perhitungan, tata cara pemungutan,
restitusi dan laporan PE dan PET. Untuk ekspor dengan L/C
perhitungan PE dan PET didasarkan atas harga patokan (HP)
yang berlaku pada saat wesel ekspor diambil alih, sedangkan
untuk ekspor tanpa L/C didasarkan pada HP yang berlaku pada
saat Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) didaftarkan pada bank
devisa dan pemungutannya dilakukan oleh bank devisa pada saat
yang bersamaan. Sementara itu, pungutan pajak bagi barang
ekspor yang tidak ada HP-nya masih tetap dipungut atas dasar
harga f.o.b. yang tercantum dalam PEB, sedangkan pungutan
pajak ekspor atas dasar konsinyasi dan Usance L/C dilakukan
pada saat bank devisa menerima pembayaran dari luar negeri
atau dalam batas waktu 180 hari sejak PEB didaftarkan pada
bank devisa.

   Sementara itu, bersamaan dengan turunnya harga beberapa
barang ekspor tertentu, dalam bulan September 1985 telah di -
turunkan PE minyak kelapa mentah, refined bleached deodori-
zed stearin, crude stearin, biji dan inti kelapa sawit dari
5% menjadi 0%. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kelangsungan
pemasaran barang-barang tersebut.

   Pada bulan April 1986 tarif pajak ekspor minyak kelapa
sawit mentah (crude palm oil) diturunkan dari 5% me njadi 0%

                                                           291
sejalan dengan menurunnya harga mata dagangan tersebut di pa-
sar dunia. Selanjutnya, dalam rangka mendorong ekspor pasir
alam, tarif pajaknya diturunkan dari 20% menjadi 10%. Semen -
tara itu, untuk mendorong ekspor dalam bentuk barang jadi,
dalam bulan Nopember 1986 telah dinaikkan pajak ekspor ter -
hadap beberapa jenis rotan olahan, berbagai jenis kayu
gergajian dalam bentuk papan lebar, kulit masak, dan biji
tengkawang. Besarnya pajak ekspor tersebut yang semula berki-
sar antara 0% sampai dengan 20% dinaikkan menjadi berkisar
antara 5% sampai dengan 30%. Selain itu, sejak bulan Mei 1986
kepada produsen eksportir dan produsen bukan eksportir Peme -
rintah memberikan fasilitas berupa pembebasan dan pengembali-
an bea masuk atas barang dan bahan baku impor yang digunakan
untuk memproduksi barang-barang ekspor.

   Kebijaksanaan di bidang perpajakan disempurnakan lagi
dalam bulan Desember 1987 dengan tujuan meningkatkan daya
saing barang-barang ekspor. Berdasarkan kebijaksanaan ter-
sebut, pembebasan PPN diberikan sebelum barang di ekspor,
dengan pembayaran atas dasar Surat sanggup bayar (promissory
notes).

   Selain dari berbagai kebijaksanaan yang ditempuh di
bidang ekspor, selama periode 1983/84 - 1987/88 juga diambil
langkah-langkah di bidang impor. Kebijaksanaan di bidang
impor ditujukan untuk menunjang pengembangan industri dalam
negeri yang efisien, menjaga kestabilan harga bahan-bahan
pokok tertentu dan menjaga keseimbangan neraca pembayaran.

    Dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi dalam negeri,
dengan dikeluarkannya Inpres No. 4 Tahun 1985, pemasukan ba -
rang impor kewilayah pabean Indonesia memerlukan Laporan Ke -
benaran Pemeriksaan (LKP) yang diterbitkan oleh Societe Gene-
ral de Surveillance S.A. (SGS). Terhadap barang impor terse -
but tidak lagi dilakukan pemeriksaan pabean.

    Selanjutnya, dalam Inpres tersebut ditetapkan pula pe -
ngecualian terhadap beberapa barang impor dari keharusan pe -
meriksaan oleh SGS di negara asal barang impor dan terhadap
barang impor tersebut tetap berlaku ketentuan pemeri ksaan
oleh instansi Bea dan Cukai. Barang-barang impor yang dike-
cualikan tersebut, meliputi barang dagangan yang nilainya ku-
rang dari $ 5.000 (f.o.b.), barang pindahan, barang diploma -
tik, minyak mentah, barang yang diimpor berdasarkan pasal 23
Ordonansi Bea, senjata dan alat perlengkapan ABRI serta ban-
tuan luar negeri yang bersifat hibah kepada Pemerintah Indo -
nesia.




292
    Sebagai upaya mendorong kelancaran arus barang impor me -
lalui Wilayah Usaha Bonded Warehouse (WUBW), sejak September
1985 telah ditetapkan pengaturan kembali tata cara pemasukan
dan pengeluaran barang ke dan dari WUBW di daerah industri
Pulau Batam, yang merupakan kelanjutan penyempurnaan dari
berbagai kebijaksanaan tentang pengembangan wilayah tersebut.
Setiap barang yang dimasukkan dari luar negeri ke Pulau Batam
belum merupakan impor, sehingga tidak perlu dilengkapi dengan
LKP. Dalam hal barang tersebut dikeluarkan dari Pulau Batam
dan dimasukkan ke daerah pabean Indonesia, diberlakukan ke-
tentuan umum di bidang impor, antara lain mengenai pemeriksa-
an oleh SGS.

    Dalam tahun 1986/87, impor barang dan bahan baku/peno -
long yang dilakukan oleh produsen eksportir dan produsen bu -
kan eksportir tidak dikenakan ketentuan tataniaga dengan
syarat bahwa barang-barang tersebut diperlukan untuk ekspor.
Bagi produsen eksportir yang hanya mengekspor sebagian dari
hasil produksinya dan produsen eksportir lainnya juga berlaku
kebebasan dari tataniaga impor disertai dengan fasilitas
pengembalian bea masuk apabila bahan bake sejenis dengan har -
ga yang bersaing tidak dapat disediakan oleh pasaran dalam
negeri.

    Tindakan deregulasi lainnya dalam tahun 1986/87 menyang-
kut pembebasan pengaturan tataniaga terhadap 165 barang dari
7 kelompok industri, sehingga barang tersebut dapat diimpor
oleh semua importir umum (IU). Selanjutnya, pembebasan penga-
turan tataniaga impor tersebut diperluas terhadap sebagian
barang yang termasuk kelompok industri kecil (92 barang) dan
sebagian barang yang termasuk kelompok industri baja (11 ba -
rang).

    Dalam bulan Desember 1987, telah diambil kebijaksanaan
deregulasi lainnya yaitu sejumlah barang yang termasuk 111
tarif pos dibebaskan tataniaganya sehingga dapat diimpor oleh
importir umum. Di dalam jumlah tersebut terdapat 56 tarif pos
hasil industri besi baja. Di samping itu, jumlah agen tunggal
diperkecil dari 278 menjadi 70.

    Guna mempercepat pengembangan industri dalam negeri ser-
ta memperlancar pengadaan barang impor tertentu, selama tahun
1985/86 dilakukan penunjukan importir serta penetapan jenis
dan jumlah impor untuk barang impor tertentu yang telah
diproduksi di dalam negeri. Ketentuan tersebut diberlakukan
terhadap impor barang-barang seperti kertas koran, bantalan

                                                           293
poros (bearing) serta bahan baku industri susu dan produksi
susu jadi.

    Dalam rangka pemberian perlindungan yang wajar dalam
mendorong perkembangan industri dalam negeri, sejak 25 Okto -
ber 1986 terhadap 125 barang lainnya dari ketujuh kelompok
industri tersebut masih dikenakan pengaturan tataniaga beru-
pa penunjukan importirnya, yaitu masing-masing oleh Importir
Terdaftar (IT), Importir Produsen (IP), Produsen Importir
(PI) dan Agen Tunggal (AT). Selanjutnya, sejak 15 Januari
1987, terhadap 386 barang dari kelompok industri tekstil dan
89 barang dari kelompok industri baja juga masih dianggap
perlu untuk dilakukan pengaturan tataniaga impornya. Perlu
ditambahkan bahwa produk batik termasuk kelompok barang yang
masih diatur tataniaganya, mengingat batik merupakan hasil
produksi penting yang banyak ditangani oleh produsen kecil
yang masih memerlukan perlindungan.

    Dalam pada itu, sejak Agustus 1986 terhadap impor zat
warna reaktif masih dikenakan pungutan tataniaga, yaitu ha -
nya dapat diimpor oleh importir yang ditunjuk, sedangkan im-
por piston ring sejak Juli 1986 hanya dapat dilakukan oleh
importir produsen terdaftar dari kelompok industri suku ca-
dang kendaraan bermotor. Selanjutnya, sejak Januari 1986 ter-
hadap impor beberapa jenis bahan baku plastik ditetapkan pe -
ngaturan mengenai jumlah dan importirnya.

    Sementara itu, untuk memberi perlindungan terhadap pro-
duksi kapas dalam negeri, pada Januari 1987 ditetapkan keten-
tuan jumlah kewajiban pembelian kapas hasil produksi dalam
negeri berdasarkan nisbah tertentu dengan kapas yang diimpor.
Apabila persediaan kapas dalam negeri tidak mencukupi, impor-
tir dapat melaksanakan impornya namun dengan tetap mewajibkan
importir tersebut untuk membeli kapas dalam negeri pada masa
panen kapas berikutnya.

    Sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang Pajak Peng-
hasilan (PPh) pada tanggal 1 Januari 1984, maka pungutan MPO
atas barang-barang impor dihentikan. Sehubungan dengan itu,
sejak bulan Januari 1984 terhadap impor yang dilakukan oleh
importir yang memiliki Angka Pengenal Importir (API), Angka
Pengenal Importir Sementara (APIS) atau Angka Pengenal Impor-
tir Tetap (APIT) dikenakan PPh 2,5% dari nilai impor (CIF)
dan 7,5% untuk impor yang tidak menggunakan API, APIS atau
APIT.




294
    Dalam rangka memperlancar arus barang impor, dalam tahun
1985/86 diberlakukan tarif bea masuk yang seragam untuk dae -
rah pabean Indonesia. Selain itu, dengan diberlakukannya Un-
dang-undang perpajakan baru, maka terhadap impor barang ke
seluruh wilayah pabean Indonesia dikenakan Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).

    Dalam rangka pelaksanaan sistem perpajakan yang baru,
pada bulan Desember 1985 telah ditetapkan pengenaan dan tata-
cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan
nilai 1984 atas impor barang kena pajak. Tarif pajak pertam -
bahan nilai adalah 10% dari nilai impor.

    Di bidang perpajakan lainnya dalam rangka lebih memberi-
kan kepastian berusaha dan mendorong industri dalam negeri,
selama tahun 1983/84 telah diberikan fasilitas berupa pembe -
basan sebagian atau seluruh bea masuk serta pajak penjualan
(PPn) impor terhadap beberapa jenis bahan dan penolon g serta
barang modal.

    Sebaliknya untuk memberikan perlindungan terhadap ba-
rang-barang yang telah dapat dihasilkan dan sudah mencukupi
kebutuhan di dalam negeri serta untuk menciptakan iklim per -
saingan yang wajar, pada bulan Juli dan Oktober 1983 telah
dicabut pembebasan bea masuk dan menaikkan bea masuk dan PPn
impor terhadap pemasukan barang-barang seperti kertas untuk
jenis tertentu dan beberapa produk polimerisasi. Di samping
itu, sejak bulan Mei 1983 terhadap barang impor beberapa
produk mesin penggali (hydraulic excavator), dan wheel loader
dikenakan pula bea masuk dan PPn impor baru.

    Untuk menunjang pengembangan industri dalam negeri, pada
bulan Mei dan November 1984 telah diberikan keringanan atau
pembebasan bea masuk dan PPn impor antara lain atas impor me-
sin dan/atau peralatan penyamakan kulit, woodgasification
plant dan kacang kedele. Pada bulan Oktober 1984 dan Januari
1985 pembebasan sebagian bea masuk diberikan bagi impor ba-
rang yang masih dibutuhkan namun masih belum cukup diproduksi
di dalam negeri, seperti kertas karton kualitas tinggi dan
base paper/kyro board sebagai bahan baku pembuatan transfor -
mer listrik, serta plat lembaran untuk mesin cetak industri
tekstil.

    Selain langkah-langkah tersebut, terus dilanjutkan pe-
nyempurnaan tertentu mengenai pengenaan bea masuk, baik yang
berupa pembebasan seluruhnya dan pembebasan sebagian bea ma -




                                                          295
suk maupun peningkatan bea masuk. Kebijakan pembebasan se -
luruhnya dan sebagian bea masuk didasarkan pada pertimbangan
masih dibutuhkannya barang modal, dan bahan baku tertentu
guna menjamin kelangsungan produksi dan perkembangan industri
dalam negeri. Pembebasan seluruh bea masuk diberlakukan ter -
hadap impor kieserite, soyabean meal, barang-barang untuk
industri perkaitan, mesin perkakas, mesin piston pem bakaran,
dan bagian-bagian utama kendaraan bermotor niaga. Sementara
itu, pembebasan sebagian bea masuk diberikan terhadap impor
beberapa jenis kertas dan kain ban. Di pihak lain, guna me -
ningkatkan daya saing produksi dalam negeri terhadap barang
impor, telah dinaikkan bea masuk terhadap impor beberapa
jenis barang elektronik dan alkyl benzene.

    Guna meningkatkan daya saing barang ekspor bukan migas
dan mendorong penggunaan barang produksi dalam negeri, mela -
lui Paket Kebijakan 6 Mei 1986 disediakan berbagai kemudahan
berupa pembebasan dan pengembalian bea masuk dan bea masuk
tambahan atas barang dan bahan baku impor. Kemudahan tersebut
diberikan kepada produsen eksportir, produsen bukan ekspor-
tir, pengusaha yang melaksanakan proyek Pemerintah yang dibi-
ayai dengan bantuan atau pinjaman luar negeri, dan pengusaha
penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN. Khusus untuk PMA
dan PMDN, kemudahan tersebut berlaku bagi impor barang yang
tercantum dalam daftar induk (master list). Kemudahan terse -
but tidak berlaku untuk impor bahan bakar, pelumas, dan pera-
latan pabrik. Sejalan dengan pemberian kemudahan tersebut,
dibentuk Pusat Pengolahan Pembebasan dan Pengembalian Bea Ma-
suk (P4BM) yang bertugas untuk menyelesaikan masalah-masalah
yang berkaitan dengan pembebasan dan pengembalian bea masuk
dan bea masuk tambahan.

    Kebijaksanaan perpajakan lainnya yang ditetapkan dalam
tahun 1986/87 menyangkut pajak pertambahan nilai (PPN) barang
impor. Kewajiban pembayaran PPN barang impor tertentu, seper-
ti makanan ternak, bahan baku makanan ternak, buku-buku ilmu
pengetahuan dan alat-alat perlengkapan kedokteran, ditanggung
oleh Pemerintah. Kebijaksanaan dalam bentuk penangguhan pem -
bayaran PPN juga diberikan kepada produsen eksportir, PT
Inalum serta kepada perusahaan jasa PMA dan PMDN. Di samping
itu, kepada industri strategis tertentu diberikan kemudahan
berupa pembebasan bea masuk, PPN dan pajak penjualan atas
barang mewah (PPnBM).

   Dalam bulan Desember 1987, barang impor yang digunakan
sebagai barang contoh (sample) dibebaskan dari bea masuk dan




296
pajak pertambahan nilai. Selanjutnya, bagi industri yang me -
ngadakan perluasan diberikan keringanan bea masuk untuk pema -
sukan mesin-mesin yang diperlukan untuk industri tersebut
dari 15% menjadi 5%. Bagi perusahaan bukan PMA/PMDN yang meng-
ekspor hasil produksinya dapat diberikan fasilitas pembebasan
bea masuk dan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi impor mesin
dan mesin peralatan pabrik dengan tujuan agar perusahaan ter-
sebut dapat segera meningkatkan produksi untuk menampung per -
mintaan pasar. Di lain pihak 91 barang industri dinaikkan bea
masuknya bagi perlindungan industri dalam negeri.

    Untuk memberi kepastian berusaha dan menjamin kelancaran
pengadaan bahan baku/penolong dan bahan modal bagi kepenting -
an industri dalam negeri, pada tahun 1984/85 ditetapkan ke-
tentuan mengenai pengawasan impor barang-barang seperti sik-
lamat, kapsul kosong, bahan baku plastik, beberapa produk
industri kimia, dan alat-alat besar seperti suku cadang. Se-
lain itu terhadap perolehan atau impor mesin-mesin tertentu,
dapat dimintakan penangguhan pembayaran pajak pertambahan ni -
lainya.

    Di bidang jasa-jasa langkah-langkah yang ditempuh selama
kurun waktu 1983/84-1987/88 meliputi usaha peningkatan indus-
tri pariwisata, pemberian fasilitas perjalanan bagi wis atawan
luar negeri, peningkatan peranan armada niaga nasional dalam
pengangkutan barang-barang ekspor dan impor, peningkatan
ekspor jasa-jasa kontrakting, pengiriman TKI ke luar negeri
dan mengurangi hasrat untuk melakukan perjalanan ke luar
negeri melalui kenaikan biaya Surat Keterangan Fiskal Luar
Negeri.

    Dalam rangka peningkatan penerimaan devisa dari pariwisa -
ta, usaha pengembangan obyek-obyek wisata di 10 Daerah Tujuan
Wisata (DTW) terus ditingkatkan, di samping kegiatan promosi
di luar negeri. Usaha-usaha tersebut juga ditunjang dengan
kebijaksanaan yang membebaskan persyaratan pemilikan visa ba -
gi wisatawan asing dari 26 negara untuk kunjungan selama ku -
rang dari dua bulan. Selain itu, diberikan pula pembebasan
bea masuk dan pajak penjualan impor untuk perlengkapan yang
dibawa dan digunakan oleh wisatawan dalam perjalanannya, de -
ngan ketentuan dalam jumlah yang wajar dan harus dibawa kem -
bali ke luar Indonesia. Langkah-langkah lain yang telah di-
tempuh di bidang pariwisata seperti pembukaan jalur-jalur pe-
nerbangan langsung ke daerah tujuan wisata, pengembangan
obyek wisata, peningkatan pelayanan hotel dan promosi pariwi -
sata serta kerjasama antara biro pariwisata dalam negeri de -




                                                         297
ngan luar negeri tetap dilanjutkan. Sementara itu, selain fa-
silitas kunjungan sampai dengan dua bulan, pada bulan Janua-
ri 1986 ditetapkan fasilitas bebas visa untuk kunjungan usaha
dan keperluan dagang ke Indonesia bagi usahawan dari beberapa
negara. Negara-negara yang memperoleh fasilitas tersebut an-
tare lain adalah Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Republik
Federasi Jerman, Kanada, Jepang dan negara-negara ASEAN. Da-
lam tahun 1986/87 dilakukan upaya penyempurnaan peraturan
visa serta perluasan jaringan penerbangan internasional. Se -
mentara itu, berdasarkan Keppres No. 39 Tahun 1986 perluasan
jaringan penerbangan luar negeri, meliputi pembukaan jalur
baru ke Los Angeles, Darwin dan Kuching.

    Dalam bulan Desember 1987, perizinan di bidang pariwisata
disederhanakan lagi khususnya untuk membangun hotel, resto -
ran, wisata tirta, biro perjalanan dan obyek wisata, menjadi
dua jenis yaitu izin sementara dan izin tetap.

    Kebijaksanaan yang bertalian dengan pengerahan tenaga
kerja ke luar negeri dalam bulan Januari disempurnakan se-
hingga perlindungan kepada TKI yang berada di luar negeri dan
pengiriman tenaga yang terampil serta memenuhi persyaratan
kualitas yang ditetapkan dapat ditingkatkan.

    Dalam rangka menghemat pengeluaran devisa, dilanjutkan
usaha-usaha yang telah ditempuh pada tahun-tahun sebelumnya,
antara lain ketentuan menggunakan pesawat-pesawat Garuda atau
perusahaan penerbangan Indonesia lainnya untuk mengangkut
jemaah haji dan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.

    Untuk melaksanakan pembangunan yang terus meningkat, di
samping pengerahan dana dalam negeri tetap diperlukan dana
luar negeri. Dana luar negeri tersebut meliputi pinjaman luar
negeri Pemerintah, penanaman modal asing dan pinjaman luar
negeri swasta. Dalam hal ini, senantiasa diupayakan untuk
memanfaatkan dana luar negeri secara maksimal melalui berba -
gai kebijaksanaan di bidang lalu lintas modal.

    Kebijaksanaan pinjaman luar negeri berpedoman pada prin-
sip bahwa pinjaman tersebut tidak mempunyai ikatan politik,
tidak mengakibatkan ketergantungan pada luar negeri dan tidak
memberatkan neraca pembayaran, serta penggunaannya sesuai de-
ngan rencana pembangunan. Untuk menunjang pengembangan indus-
tri dalam negeri dan perluasan kesempatan kerja, usaha untuk
melepaskan kaitan pinjaman luar negeri dengan keharusan pem-
belian barang dari negara pemberi pinjaman terus dilanjutkan.




298
Bagi barang-barang yang masih perlu di impor, senantiasa
diusahakan agar impornya dapat dilakukan dalam bentuk kompo -
nen. Untuk menghindari beban utang yang berat, baik dalam
jangka pendek maupun jangka panjang, maka tetap diutamakan
pinjaman bersyarat lunak.

    Dalam hal pelaksanaan kebijaksanaan pinjaman luar negeri,
sejak 10 Oktober 1984 pada tiap tahun anggaran ditetapkan
jumlah kredit ekspor luar negeri dan daftar proyek-proyek
pembangunan yang akan dibiayai dengan pinjaman tersebut.
Pelaksanaan proyek pembangunan yang tidak termasuk dalam
daftar tersebut dibiayai dengan dana bersyarat lunak. Dana
yang bersyarat lunak tersebut harus memenuhi tiga persyara-
tan, yaitu jangka waktu pengembalian termasuk tenggang waktu
paling sedikit 25 tahun, tenggang waktu 7 tahun atau lebih
dengan bunga paling tinggi 3,5% setahun.

    Kebijaksanaan lalu lintas modal yang meliputi pinjaman
luar negeri Pemerintah dan lalu lintas modal swasta, dalam
tahun 1986/87 lebih menekankan pada usaha peningkatan peng -
gunaan modal yang lebih efisien, serta peningkatan pemasukan
modal asing. Di bidang pinjaman luar negeri Pemerintah, di -
tempuh usaha untuk mempercepat penggunaan dana dari luar
negeri serta memperoleh pinjaman dengan komponen pembiayaan
lokal yang lebih besar dan pinjaman khusus yang dapat
dirupiahkan.

    Sejak tahun 1967 telah ditempuh kebijaksanaan untuk men -
dorong penanaman modal asing (PMA) dengan memberikan berbagai
kemudahan untuk sektor-sektor ekonomi yang diprioritaskan.
Dalam kaitan ini, sejak tahun 1977 Badan Koordinasi Penanaman
Modal (BKPM) mengeluarkan Daftar Skala Prioritas (DSP) yang
setiap tahun disesuaikan dengan prioritas pembangunan. Dengan
diberlakukannya Undang-undang Pajak Penghasilan yang baru,
yaitu Undang-undang No. 7 Tahun 1983 semua kemudahan-kemudah-
an yang diberikan kepada PMA hanya berlaku bagi perusahaan -
perusahaan PMA yang memperoleh Surat Persetujuan Tetap (SPT)
sampai dengan akhir Desember 1983. Bagi perusahaan PMA yang
SPT-nya dikeluarkan setelah 1 Januari 1984, beberapa kemudah -
an dihapuskan, antara lain masa bebas pajak (tax holiday),
perangsang penanaman modal (investment allowance) dan pembe -
basan pajak dividen. Namun demikian, dengan ditetapkannya ta -
rif pajak penghasilan yang lebih rendah dari pada tarif pajak
perseroan, iklim perpajakan di Indonesia diharapkan masih
menguntungkan bagi penanaman modal. Dapat ditambahkan, bahwa
fasilitas pembebasan bea meterai modal, bea masuk, pajak pen -




                                                          299
jualan impor, dan bea balik nama atas akte pendaftaran kapal
masih tetap berlaku.

    Di bidang pengusahaan minyak dalam tahun 1983/84 telah
diadakan pengalihan status PT Caltex dari Kontrak Karya men -
jadi Kontrak Bagi Hasil. Dengan berakhirnya perjanjian Kon -
trak Karya PT Caltex pada bulan Nopember 1983, maka sesuai
dengan Undang-undang No. 14 Tahun 1983, seluruh kekayaan PT
Caltex beralih menjadi milik Pemerintah. Namun demikian, PT
Caltex masih diizinkan untuk melanjutkan usahanya atas dasar
Kontrak Bagi hasil, dengan rumus bagi hasil 88 : 12, yang
berbeda dengan rumus bagi hasil yang berlaku secara umum,
yaitu 85 : 15. Di vamping itu PT Caltex diwajibkan untuk me-
nanamkan tambahan modal sebesar US$ 3 milyar dalam jangka
waktu 10 tahun.

    Dalam rangka lebih meningkatkan penanaman modal asing,
sebagai pelaksanaan dari kebijaksanaan penyederhanaan per -
izinan maka pada bulan Oktober 1984 telah diambil langkah -
langkah untuk menyederhanakan tata-cara permohonan perse-
tujuan penanaman modal asing. Sementara itu dalam tahun
1984/85 dikeluarkan DSP yang berlaku back untuk proyek -proyek
baru maupun perluasan proyek-proyek yang telah ada yang an-
tara lain memuat bidang usaha yang terbuka maupun tertutup
untuk perusahaan PMA. Terhadap bidang-bidang usaha yang ter-
tutup dapat dipertimbangkan untuk dibuka dengan syarat selu -
ruh produksi ditujukan untuk ekspor.

    Dalam tahun 1985/86 Pemerintah mengambil langkah-langkah
untuk menggiatkan promosi PMA aorta menyederhanakan prosedur
penanaman modal. Dalam hal penyederhanaan perizinan, sejak
bulan April 1985 untuk pengajuan permohonan proyek baru dalam
rangka PMA hanya diperlukan 14 macam persyaratan dibandingkan
dengan 25 persyaratan pada tahun sebelumnya. Selain itu,
sejak September 1985 juga diberikan kesempatan kepada perusa-
haan-perusahaan PMA yang bergerak di bidang produksi barang
ekspor untuk memperoleh kredit ekspor dengan suku bunga ren-
dah melalui bank-bank devisa di Indonesia dan memberikan fa-
silitas bebas visa untuk keperluan usaha dan dagang di Indo -
nesia.

    Dalam tahun 1986/87 diambil serangkaian kebijaksanaan
baru yang ditujukan untuk lebih mendorong kegiatan di bidang
penanaman modal. Sebagai upaya menciptakan iklim usaha yang
lebih menarik bagi PMA, pada bulan Mei dan Juni 1986 Pemerin-
tah memberikan izin penanaman modal bagi perusahaan yang




300
mengadakan perluasan selama 30 tahun sejak perluasan usahanya
disetujui. Perlu ditambahkan bahwa menurut izin penanaman
modal tersebut adalah 30 tahun. Untuk mendorong peningkatan
pemilikan saham oleh swasta nasional dalam perusahaan yang
dibentuk dalam rangka PMA, telah ditetapkan bahwa perusahaan
PMA harus berbentuk usaha patungan dengan penyertaan modal
nasional sekurang-kurangnya 20% dan meningkat menjadi seku-
rang-kurangnya 51% dalam waktu 15 tahun. Selanjutnya, perusa-
haan PMA yang nilai investasinya sekurang-kurangnya US$ 10
juta atau berlokasi didaerah terpencil atau sebagian besar
(65%) hasil produksinya di ekspor dapat diberikan dengan
saham nasional sekurang-kurangnya 5% dan ditingkatkan menjadi
sekurang-kurangnya 20% dalam jangka waktu 10 tahun, serta
harus meningkatkan menjadi sekurang-kurangnya 51% dalam waktu
15 tahun yang disertai kemungkinan perpanjangan 5 tahun.
Perlu ditambahkan, khusus bagi perusahaan PMA yang berlokasi
di kawasan berikat dan mengekspor 100% hasil produksinya
dapat didirikan dengan penyertaan saham nasional 5% atau
lebih, tanpa keharusan peningkatan saham nasional. Di samping
itu, persyaratan PMA untuk memperoleh perlakuan yang sama se -
perti PMDN dipermudah yaitu minimal 51% sahamnya dimiliki na -
sional, atau minimal 45% sahamnya dimiliki nasional dan 20%
dari jumlah seluruh saham dijual melalui pasar modal.

   2. Perkembangan Neraca Pembayaran Indonesia

    Selama kurun waktu 1983/84 - 1987/88 neraca pembayaran
Indonesia mengalami berbagai tekanan yang cukup berat. Namun
berkat berbagai kebijaksanaan yang diambil neraca pembayaran
Indonesia secara keseluruhan masih menunjukkan surplus kecuali
tahun 1986/87 (lihat Tabel V-1 dan V-2).

    Pada tahun 1983/84 neraca pembayaran secara keseluruhan
menunjukkan surplus sebesar US$ 2.070 juta dibandingkan
dengan defisit sebesar USS 3.280 juta pada tahun sebelumn ya.
Neraca pembayaran dalam tahun 1984/85 dan tahun 1985/86 masih
menunjukkan surplus walaupun semakin mengecil yaitu dari sur -
plus sebesar US$ 2.070 juta pada tahun 1983/84 menjadi US$
667 juta pada tahun 1984/85 dan US$ 30 juta tahun 1985/86.

   Dalam perkembangan selanjutnya tekanan-tekanan yang sangat
berat semakin terasa terutama oleh turunnya dengan dras tis
harga minyak bumi yang pada bulan Agustus 1986 menjadi di
bawah US$ 10 per barrel. Dampak negatif dari penurunan harga
minyak bumi tersebut tercermin pada semakin besarnya defisit
transaksi berjalan yaitu US$ 1.832 juta tahun 1985/86 menjadi

                                                           301
                                  TABEL V – 1
                        RINGKASAN NERACA PEMBAYARAN,
                              1982/83 – 1987/88
                               (Juta US dollar)




      1)   Angka diperbaiki
      2)   Angka sementara
      3)   Termasuk pertukaran ekspor minyak bumi ment ah dengan impor BBM
      4)   Hasil olahan (cross purchase)
      5)   Pokok Pinjaman



302
                                        TABEL V – 2
                    NERACA PEMBAYARAN MENURUT PERELITA IV DAN REALISASI
                                      1984/85 – 1988/89
                                       (juta US dollar)




*) Pokok Pinjaman
303
US$ 4.051 juta pada tahun 1986/87. Sementara itu pemasukan
modal bersih pada transaksi modal dalam tahun 1986/87 menga -
lami peningkatan yang cukup besar yaitu 93,3% sehingga menca-
pai US$ 4.575 juta. Dengan demikian, setelah diperhitungkan
dengan transaksi yang tidak tercatat sebesar negatif US$
1.262 juta, neraca pembayaran tahun 1986/87 secara keseluruh-
an mengalami defisit sebesar US$ 738 juta.

    Neraca pembayaran mulai nampak mengalami perbaikan dalam
tahun 1987/88. Hal ini tercermin dari membaiknya transaksi
berjalan yaitu dari defisit sebesar US$ 4.051 juta pada ta-
hun 1986/87 menjadi hanya US$ 1.685 juta. Perkembangan ter-
sebut berkaitan erat dengan perbaikan harga minyak bumi dan
keberhasilan serangkaian kebijaksanaan mendasar yang telah
ditempuh termasuk tindakan devaluasi 12 September 1986, seper-
ti yang tercermin pada peningkatan nilai ekspor keseluruhan,
sekitar 29% sehingga mencapai nilai sebesar US$ 17.601 juta.
Dalam tahun tersebut pemasukan modal bersih pada transaksi
modal berjumlah US$ 2.547 juta. Dengan demikian secara kese-
luruhan, setelah diperhitungkan transaksi yang tidak tercatat
sebesar US$ 235 juta, pada tahun 1987/88 neraca pembayaran
mengalami surplus sebesar US$ 1.097 juta. Adapun perincian
perkembangan neraca pembayaran selama periode 1983/84 - 1987/
88 menurut masing-masing pos neraca pembayaran menunjukkan
gambaran sebagai berikut.

    Nilai ekspor secara keseluruhan mengalami penurunan se-
besar rata-rata 1,2% per tahun dari US$ 18.672 juta dalam
tahun 1982/83 menjadi US$ 17.601 juta dalam tahun 1987/88.
Penurunan tersebut disebabkan karena nilai ekspor minyak bumi
mundur dengan rata-rata 13,2% per tahun atau merosot dengan
lebih dari 50% dari US$ 12.283 juta dalam tahun 1982/83 men -
capai US$ 6.063 juta dalam tahun 1987/88. Kemerosotan terse -
but terjadi karena harga ekspor minyak bumi dalam periode yang
sama jatuh dari US$ 34,56 per barrel menjadi US 16,84 per
barrel. Sebaliknya nilai ekspor di luar minyak dan gas bumi
dalam masa 1982/83 - 1987/88 mengalami peningkatan sebesar
rata-rata 18,2% setiap tahunnya, yaitu dari US$ 3.928 juta
menjadi US$ 9.054 juta sehingga peranannya dalam nilai ekspor
keseluruhan meningkat dari 21,0% dalam tahun 1982/83 menjadi
51,4% dalam tahun 1987/88. Sementara itu nilai ekspor gas alam
cair mula-mula meningkat dari US$ 2.461 juta dalam tahun
1982/83 menjadi US$ 3.621 juta dalam tahun 1985/86 dan turun
kembali sehingga dalam tahun 1987/88 menjadi US$ 2.484 juta.
Dengan demikian untuk periode 1983/84 - 1987/88, perkembangan
nilai ekspor gas alam cair tidak menggembirakan walaupun vo -




304
lume ekspor meningkat dengan 90% atau rata-rata 12,6% per ta-
hun. Untuk periode empat tahun pertama Repelita IV 1984/85 -
1987/88, rata-rata pertumbuhan per tahun nilai ekspor total
telah turun dengan 2,9%. Adapun perinciannya adalah sebagai
berikut: nilai ekspor minyak bumi turun dengan rata-rata
15,8% per tahun, nilai ekspor di luar minyak dan gas bumi
naik dengan 14,0% pertahun, dan nilai ekspor gas alam cair
naik dengan 0,9% per tahun (lihat Tabel V-1, V-2, V-3, V-4
serta Grafik V-1).

    Nilai impor total (f.o.b.) salami periode 1983/84-1987/88
telah turun dengan rata-rata 7,4% per tahun, yaitu dari US$
18.496 juta menjadi US$ 12.568 juta. Nilai impor sektor mi-
nyak dan gas bumi turun sebesar rata-rata 11,2% per tahun, se-
dangkan impor di luar sektor minyak dan gas bumi turun sebesar
6,4% per tahun (lihat Tabel V-5, V-6 serta Grafik V-2). Penu-
runan tersebut mencerminkan keberhasilan kebijaksanaan -kebi-
jaksanaan penyesuaian neraca pembayaran baik yang berupa
penundaan proyek-proyek besar Pemerintah yang mempunyai nilai
komponen impor yang tinggi maupun devaluasi Rupiah tahun 1983
dan 1986.

    Selama empat tahun pertama Repelita IV, nilai impor total
turun dengan rata-rata 6,3% per tahun dengan perincian sektor
di luar minyak dan gas bumi 5,6% dan sektor minyak dan gas
bumi 8,9% per tahun.

    Pengeluaran devisa netto untuk jasa-jasa mengalami penu-
runan sebesar rata-rata 1,4% per tahun yaitu dari US$ 7.215
juta dalam tahun 1982/83 menjadi US$ 6.718 juta dalam tahun
1987/88. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan jasa-
jasa di sektor minyak dan gas bumi sebesar 3,9% per tahun yang
erat kaitannya dengan menurunnya jasa-jasa modal kontraktor
minyak asing sebagai akibat turunnya tingkat produksi dan
harga minyak di pasar dunia. Sementara itu jasa-jasa di luar
sektor minyak dan gas bumi mengalami kenaikan yaitu dari US$
4.002 juta menjadi US$ 4.083 juta atau rata-rata sebesar 0,4%
per tahun.

    Berdasarkan perkembangan ekspor, impor dan jasa-jasa se-
perti tersebut di atas, maka transaksi berjalan menunjukkan
perkembangan sebagai berikut: defisit transaksi berjalan da-
lam tahun 1982/83 mencapai tingkat yang sangat tinggi yakni
US$ 7.039 juta akibat besarnya pengeluaran devisa untuk impor
dan kecilnya penerimaan devisa dari ekspor di luar minyak dan
gas bumi yang terpengaruh oleh lemahnya pasaran komoditi pri-

                                                           305
                                                           TABEL V – 3
                                                       NILAI EKSPOR (F.O.B)
                                                         1982/83 – 1987/88




      1)   Angka sementara
      2)   TErmasuk pertukaran ekspor minyak bumi mentah dengan BBM sebagai hasil pengolahan
           (cross purchase) berturut-turut senilai U$ 668 juta (1982/83) dan US $ 983 juta (1983/84)




306
          GRAFIK V – 1
      NILAI EKSPOR 9F.O.B)
        1982/1983 – 1987/88




307
                                              TABEL V – 4
                     NILAI EKSPOR DI LUAR MINYAK BUMI DAN GAS ALAM CAIR (F.O.B)
                                           1982/83 – 1987/88
                                             (juta US dollar)




*) Angka sementara

308
                                                              TABEL V – 5
                                                          NILAI IMPOR (F.O.B)
                                                            1982/83 – 1987/88
                                                             (juta US dollar)




      1)   Angka sementara
      2)   Termasuk BBM sebagai hasil pertukaran ekspor
           Minyak bumi mentah berturut-turut senilai US $ 520
           Juta (1982/83) dan US$ 983 juta (1983/84)




309
310             GRAFIK V – 2
            NILAI IMPOR ( F.O.B. )
              1982/83 – 1987/88




      310
                                             TABEL V – 6
                     NILAI IMPOR DI LUAR MINYAK BUMI DAN GAS ALAM CAIR (F.O.B)
                                           1982/83 – 1987/88
                                            (juta US dollar)




*) Angka sementara




311
mer di luar negeri. Defisit tersebut kemudian menurun sampai
dengan tahun 1985/86 untuk kemudian meningkat lagi menjadi
US$ 4.051 juta pada tahun berikutnya sebagai akibat dari
anjloknya harga minyak dan gas bumi. Da1am tahun 1987/88 de-
fisit menjadi US$ 1.685 juta.

    Pinjaman Pemerintah menurun dari US$ 5.011 juta dalam
tahun 1982/83 menjadi US$ 4.060 juta dalam tahun 1987/88,
diantaranya pinjaman proyek menurun dari US$ 3.400 juta men -
jadi US$ 3.190 juta, pinjaman tunai merosot dari US$ 1.590
juta menjadi US$ 200 juta sedangkan bantuan program meningkat
dari US$ 21 juta menjadi US$ 670 juta. Meningkatnya bantuan
program disebabkan karena dalam tahun 1987/88 mulai direali-
sasikan pinjaman dengan syarat-syarat lunak untuk menunjang
program tertentu atau yang dikaitkan dengan program mendorong
ekspor di luar minyak den gas bumi

   Pelunasan pinjaman Pemerintah meningkat dengan pesat dari
US$ 926 juta dalam tahun 1982/83menjadi US$ 2.692 juta da -
lam tahun 1987/88. Kenaikan tersebut disebabkan karena dua
faktor: semakin besarnya jumlah hutang yang tenggang waktu
pelunasannya mulai habis dan meningkatnya nilai Yen Jepang
terhadap US dollar ter Lama sejak tahun 1986/87

   Pemasukan modal lain netto berjumlah US$ 1.795 juta da-
lam tahun 1982/83 dan US$ 1.179 juta dalam tahun 1987/88,
diantaranya investasi langsung meningkat dari US$ 599 juta
menjadi US$ 638 juta.

    Cadangan devisa yang mengalami penurunan sebesar US$
3.280 juta dalam tahun 1982/83, meningkat kembali sampai de -
ngan tahun 1985/86, kemudian menurun sebesar US$ 738 juta
dalam tahun berikutnya dan kembali naik dengan US$ 1.097 juta
dalam tahun 1987/88. Dengan demikian maka jumlah cada ngan de-
visa meningkat dengan cepat dari US$ 3.874, juta pada bulan
Maret 1983, menjadi US$ 6.200 juta pada akhir bulan Maret
1988. Apabila jumlah cadangan devisa dalam tahun 1982/83
hanya cukup untuk membiayai impor (c & f) sebanyak 2,3 bu -
lan, maka jumlah cadangan devisa pada akhir tahun 1987/88
dapat membiayai impor sebanyak rata-rata 6,6 bulan.


C. EKSPOR

   Nilai ekspor selama periode 1983/84 - 1907/88 mengalami
penurunan sebesar rata-rata 1,2% dari US$ 18.672 juta dalam


312
tahun 1982/83 menjadi US$ 17.601 juta dalam tahun 1987/88.
Penurunan tersebut disebabkan karena nilai ekspor minyak
bumi dan gas alam cair merosot dengan rata-rata 10,3%. Seba-
liknya nilai ekspor di luar minyak dan gas bumi telah meng -
alami peningkatan sebesar rata-rata 18,2% per tahun menca-
pai us$ 9.054 juta pada tahun 1987/88 atau 2,3 kali lipat
nilai ekspor pada tahun 1982/83 yang berjumlah US$ 3.928
juta. Peningkatan nilai ekspor di luar minyak dan gas bumi
paling besar dalam tahun 1983/84, yaitu 36,6%, dan tahun
1987/88 sebesar 34,5% (lihat Tabel V-3 dan Tabel V-4). Dampak
resesi ekonomi dunia terlihat pada perkembangan harga bebe-
rapa jenis barang ekspor, antara lain karet dan minyak sawit
yang meningkat dalam tahun 1983/84, kemudian merosot dan baru
mengalami kenaikan kembali dalam triwulan ketiga tahun 1987/
88 (lihat Tabel V-8 serta Grafik V-4).

    Dalam perkembangan ekspor di luar minyak dan gas bumi,
kayu mengambil peranan yang paling penting. Selama periode
1983/84 - 1986/87 nilai ekspor kayu rata-rata meningkat se-
besar 19,1% setiap tahunnya, sedang bila nilai ekspor semes-
ter pertama tahun 1987/88 dibandingkan dengan periode yang
sama tahun 1986/87 terdapat kenaikan sebesar 64,3%, yang
terutama disebabkan karena meningkatnya nilai ekspor kayu
lapis sebesar 72,0% menjadi US$ 836,5 juta. Kenaikan dalam
nilai ekspor kayu lapis disebabkan karena pelarangan ekspor
kayu bulat sejak tahun 1985 serta perkembangan harga dunia
yang dalam triwulan ketiga tahun 1987/88 menunjukkan kenaik -
an sebesar 16,8% dibandingkan dengan periode yang sama tahun
sebelumnya (lihat Tabel V-7 serta Grafik V-3).

    Ekspor karet mencapai nilai tertinggi dalam tahun 1983/84
sebesar US 983,5 juta dengan volume sebesar 1.146,6 ribu
ton. Namun dua tahun berikutnya nilai ekspor karet mengalami
penurunan masing-masing sebesar 12,9% dan 16,6%. Selanjutnya
pada tahun 1986/87 dan semester pertama tahun 1987/88 nilai
ekspornya meningkat kembali sebesar masing-masing 5,2% dan
20,7%. Kenaikan ini disebabkan karena harga karet di pasar
internasional membaik. Nilai ekspor karet dal am jangka waktu
April - September 1987 mencapai US$ 412,4 juta dan peranannya
adalah 9,7% terhadap jumlah ekspor di luar minyak dan gas
bumi. Karet menempati kedudukan kedua sesudah ekspor kayu
lapis.

   Nilai ekspor tekstil sejak tahun 1983/84 sampai dengan
1986/87 mengalami peningkatan terus menerus sebesar rata-rata
41,0% setiap tahunnya. Kenaikan ini didukung antara lain oleh

                                                          313
                                                                                                    TABEL V – 7
                                                                  VOLUME DAN NILAI BEBERAPA BARANG EKSPOR DI LUAR MINYAK DAN GAS BUMI 10
                                                                                 (Volume dalam ribu ton dan Nilai dalam juta US dollar)




      1)   Nomor dalam kurung adalah urutan besarnya nilai ekspor pada tahun bersangkutan
      2)   Angka-angka diperbaiki
      3)   Angka-angka April – September 1987, angka sementara
      4)   Dibandingkan dengan volume dan nilai ekspor April – September 1986

314
                          GRAFIK V – 3
            VOLUME DAN NILAI BEBERAPA BARANG EKSPOR
316          DI LUAR MINYAK BUMI DAN GAS ALAM CAIR
                         1982/83 – 1987/88




      315
      (Lanjutan Grafik V – 3)




316
      (Lanjutan Grafik V – 3)




317
      (Lanjutan Grafik V – 3)




318
      (Lanjutan Grafik V – 3)




319
      (Lanjutan Grafik V – 3)




320
      (Lanjutan Grafik V – 3)




321
      (Lanjutan Grafik V – 3)




322
      (Lanjutan Grafik V – 3)




323
                                      TABEL V – 8
                         HARGA BEBERAPA JENIS BARANG EKSPOR 1)
                                    1982/83 – 1987/88




      1)   Harga rata-rata kecuali harga kayu dan the (akhir bulan)
      2)   Karet RSS III, New York dalam US $ sen/lb
      3)   Kopi Robusta ex Palembang, New York dalam US $ sen/lb
      4)   Minyak Sawit ex Sumatera, London dalam US $/long ton
      5)   Lada hitam ex Lampung, New York dalam US$ sen/lb
      6)   Timah putih, London dalam ₤/long ton
      7)   Kayu, US Lumber, Tokyo dalam 1.000 Y/meter kubik
      8)   Plywood, Tokyo dalam Y/lbr
      9)   Tea Plain, London dalam ₤/kg

324
                 GRAFIK V – 4
      HARGA BEBERAPA JENIS BARANG EKSPOR
                1982/83 – 1987/88




325
      (Lanjutan Grafik V – 4)




326
      (Lanjutan Grafik V – 4)




327
      (Lanjutan Grafik V – 4)




328
peningkatan kuota ekspor pakaian jadi ke negara-negara anggota
MEE, Amerika Serikat dan Kanada. Selain itu juga telah terja-
di peningkatan daya saing dan table t n mutu barang dagangan
tersebut. Tahun 1987/88 nilai ekspor tekstil bulan April sam -
pai dengan September 1987 mencapai US$ 400,1 juta atau naik
sebesar 43,6% dibandingkan periode yang sama dalam tahun
1986/87. Ekspor tekstil menempati urutan ketiga sesudah eks-
por kayu lapis dan karet dan peranannya adalah 9,4% terhadap
ekspor di luar minyak dan gas bumi secara keseluruhan.

    Nilai ekspor kopi sejak tahun 1983/84 mengalami kenaikan
yang mencapai puncaknya pada tahun 1986/87 sebesar US$ 752,8
juta. Kenaikan nilai ekspor kopi disebabkan oleh melonjaknya
harga kopi akibat berkurangnya penawaran di pasar dunia.
Namun pada jangka waktu April – September 1987 nilai ekspor
kopi hanya mencapai US$ 312,8 juta atau mengalami penurunan
sebesar 30,7% dibandingkan jangka waktu yang lama tahun 1986/
87. Penurunan ini sebagai akibat merosotnya harga kopi karena
penawaran yang berlebihan di pasar dunia, di samping penurun-
an ekspor karena diberlakukannya kuota ekspor.

    Nilai ekspor udang, ikan dan hasil hewan lainnya selama
tiga tahun dari tahun 1985/86 sampai dengan tahun 1987/88 me-
ngalami peningkatan. Nilai ekspornya tahun 1983/84 adalah US$
276,0 juta, tahun 1984/85 US$ 219,3 juta, yaitu turun sebesar
20,5%, tahun 1985/86 menjadi US$ 272,4 juta atau naik dengan
24,2%, tahun 1986/87 US$ 378,4 juta atau naik sebesar 20,2%
dan tahun 1987/88 periode April – September 1987 sebesar US$
223,3 juta atau naik dengan 33,4% dibandingkan dengan periode
yang lama dalam tahun 1986/87. Kenaikan tersebut terutama di -
sebabkan makin meningkatnya volume ekspor udang yang memiliki
harga cukup tinggi di pasar dunia. Di samping itu peningkatan
volume ekspor juga dimungkinkan dengan berhasilnya program-
program budidaya tambak udang, yaitu Tambak Inti Rakyat (TIR)
maupun budidaya tambak udang PMA/PMDN.

    Nilai ekspor hasil tambang di luar timah dan aluminium
setelah mengalami kenaikan yang cukup berarti pada tahun 1983/
84, secara keseluruhan menurun dari tahun ke tahun. Nilai
ekspornya tahun 1983/84 adalah sebesar US$ 325,4 juta, tahun
1984/85 turun 3,3% menjadi US$ 314,7 juta. Walaupun tahun
1985/86 nilai ekspornya naik dengan 6,6% menjadi US$ 335,5
juta table pada tahun 1986/87 kembali menurun sebesar 11,3%
menjadi US$ 297.7 juta. Tahun 1987/88 untuk periode April –
September 1987 nilai hasil-hasil tambang tersebut mengalami
kenaikan sebesar 34,0% dibandingkan dengan nilai ekspor dalam

                                                           329
periode yang sama tahun 1986/87. Penurunan ini disebabkan
oleh menurunnya harga di pasar dunia, sedangkan volumenya
tampak menaik dari tahun ke tahun.

    Di antara produk-produk tersebut nilai ekspor tembaga me-
ningkat dengan rata-rata 5,8% dari US$ 115,2 juta dalam tahun
1982/83 menjadi US$ 144,2 juta dalam tahun 1986/87, table
kemudian turun dengan 6,9% dalam semester pertama tahun 1987 /
88 dibandingkan dengan periode yang mama tahun sebelumnya.

    Nilai ekspor timah selama lima tahun mengalami penurunan
terus menerus walaupun volume ekspornya tidak mengalami peru-
bahan yang berarti, hal ini disebabkan oleh merosotnya harga
timah di pasar dunia dan tidak berfungsinya ITC (Internatio -
nal Tin Council) ditambah lagi dengan surplus timah di pasar
dunia, telah menyebabkan harga timah di pasar dunia merosot,
sehingga mencapai harga di bawah US$ 6.000 per ton di tahun
1986. Usaha-usaha ATPC (Association of Tin Producing Coun-
tries) untuk mengatasi pasaran timah yang memburuk dengan
mengadakan pembatasan produksi dan ekspor dari para anggota-
nya serta melakukan pendekatan pada negara-negara produsen
non ITC seperti Brazil dan RRC untuk mendukung ATPC masih be-
lum membuahkan hasil yang menggembirakan. Kelebihan penawaran
tersebut makin bertambah dengan adanya krisis keuangan yang
dialami Dewan Timah International pada tahun 1985 yang kemu -
dian menyebabkan terhentinya operasi cadangan penyangga. Per-
kembangan yang suram itu menyebabkan nilai ekspor timah Indo-
nesia pada tahun 1986/87 mengalami penurunan yang tajam, yak-
ni sebesar 37,2% terhadap tahun sebelumnya menjadi US$ 155,5
juta dan nilai ekspor 1987/88 periode bulan April sampai de-
ngan September 1987 adalah sebesar US$ 82,0 juta menurun 3,0%
dibandingkan periode yang sama dengan tahun sebelumnya. Pera-
nannya semakin merosot dari nomor empat tahun 1982/83 menjadi
nomor sepuluh tahun 1987/88 atau 1,9% terhadap jumlah ekspor
bukan migas secara keseluruhan.

    Perkembangan ekspor aluminium sampai tahun 1985/86 meng-
gembirakan baik dari segi volume maupun nilainya. Tahun
1986/87 nilainya menurun 4,2% menjadi US$ 213,7 juta akibat
penurunan volume ekspornya dari 219,0 ribu ton menjadi 190,0
ribu ton atau menurun sekitar 13,2%. Penurunan ini disebabkan
saingan dan penawaran yang semakin meningkat di pasar dunia.
Tahun 1987/88 keadaan pasar dunia masih belum membaik dan
dalam periode April – September 1987 nilai ekspornya hanya
mencapai sebesar US$ 97,9 juta atau menurun 15,6% dibanding -
kan periode yang sama tahun 1986/87.




330
    Nilai ekspor kerajinan tangan menunjukkan peningkatan
yang pesat dari tahun ke tahun dengan berhasilnya penerobosan
pasar serta semakin dikenal dan digemarinya hasil kerajinan
tangan Indonesia di luar negeri. Nilai ekspor tahun 1982/83
hanya berjumlah sebesar US$ 22,9 juta, menjadi US$ 139,8 juta
pada tahun 1986/87 atau kenaikan sebesar rata-rata 57,2%
setiap tahunnya, dan tahun 1987/88 periode April – September
1987 mencapai US$ 89,8 juta atau naik 57,3% dibandingkan
dengan periode yang sama tahun 1986/87.

      Ekspor rotan, dari tahun ke tahun menunjukkan perkembang -
an yang baik. Indonesia saat ini menjadi pemasok rotan utama
di pasar dunia. Sekitar 80% kebutuhan bahan baku rotan di du-
nia diproduksi atau berasal dari Indonesia. Namun selama ini
ekspor rotan Indonesia masih dalam bentuk bahan mentah dan
bahan setengah jadi. Nilai ekspor rotan tahun 1983/84 adalah
sebesar US$ 86,7 juta, tahun 1984/85 naik 11,1% menjadi US$
96,3 juta, terus menaik tahun 1986/87 menjadi US$ 98,2 juta
atau naik 22,9% dibandingkan dengan tahun 1985/86. Tahun
1987/88 untuk periode April September 19 87 mencapai
U S $ 6 4 , 8 atau naik 50,7% dibandingkan dengan periode yang
sama tahun 1986/87. Lonjakan ini menunjukkan permintaan rotan
di dunia yang makin meningkat, sedangkan mulai bulan Oktober
1986 ekspor rotan mentah telah dilarang dalam rangka mening -
katkan nilai tambah rotan dalam negeri.

    Dengan ditunjang oleh serangkaian kebijaksanaan ekspor di
luar minyak dan gas bumi selama tahun 1986/87 dan 1987/88
yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing barang -barang
ekspor, ekspor hasil industri pengolahan pada tahun 1987/88
diharapkan meningkat. Hasil industri pengolahan yang semula
untuk pasar dalam negeri sebagai pengganti barang impor telah
berkembang menuju orientasi ekspor. Hasil industri pengolahan
yang termasuk dalam hasil-hasil lainnya pada tahun 1987/88
mencapai nilai cukup besar antara lain bangunan lepas pantai
USS 7,0 juta, kertas budaya dan industri US$ 37,0 juta, ba-
terai kering US$ 4 juta, plat baja US$ 46,0 juta, dan hasil
industri kimia US$ 597,0 juta.

    Nilai ekspor minyak bumi selama periode 1983/84 – 1987/88
rata-rata menurun dengan 13,2% dari US$ 12.283 juta dalam
tahun 1982/83 menjadi US$ 6.063 juta dalam tahun 1987/88. Pe -
nurunan ini disebabkan karena kemerosotan dalam harga akibat
ambruknya pasaran minyak bumi dunia sejak akhir tahun 198 4/85
sebesar rata-rata 13,4% setiap tahunnya atau dari US$ 34,56
per barrel menjadi US$ 16,84 per barrel, sedangkan volume




                                                            331
ekspor hanya naik sebesar rata-rata 0,2% setiap tahunnya.
Dalam periode yang sama nilai gas alam cair sedikit meningkat
dari US$ 2.461 juta pada tahun 1982/83 menjadi US$ 2.484 juta
dalam tahun 1987/88 atau sebesar rata-rata 0,2%. Perkembangan
ini disebabkan karena volume ekspor tahun 1987/88 berjumlah
863,7 juta MMBTU dibandingkan dengan 477,8 juta MMBTU pada
tahun 1982/83, suatu peningkatan sebesar rata-rata 12,6% per
tahun. Sebaliknya harga mengalami kemerosotan sebesar rata -
rata 11,3% per tahun dari US$ 5,15 per MMBTU menjadi US$ 2,82
per MMBTU dalam periode yang sama.

D. I M P 0 R


    Perkembangan impor selama masa 1983/84 – 1987/88 berkai-
tan erat dengan laju pertumbuhan produksi di dalam negeri
yang berarti semakin besarnya kebutuhan akan impor bahan baku
dan penolong serta barang-barang modal table dengan pelaksa-
naan tahap-tahap pembangunan. Pola dan pertumbuhan impor juga
sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan yang menunjang kegiatan
produksi yang menghasilkan barang-barang pengganti impor da-
lam rangka penghematan penggunaan devisa dalam bentuk pe -
ngenaan bea masuk atau tata niaga impor; kebijaksanaan deva -
luasi Rupiah dalam tahun 1983 dan 1986; serta serangkaian ke-
bijaksanaan deregulasi guna mengurangi perlindungan yang ber -
lebihan sekaligus meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya
produksi yang diterapkan sejak pertengahan tahun 1986.

    Nilai impor (f.o.b) selama periode 1983/84 – 1987/88 me-
nurun dengan rata-rata 7,4% per tahun dari US$ 18.496 juta
dalam tahun 1982/83 menjadi US$ 12.568 juta dalam tahun 1987/
88. Nilai impor table minyak bumi dan gas bumi mengalami ke-
munduran yang paling besar yaitu sebesar rata-rata 11,2% per
tahun. Hal ini disebabkan karena kemerosotan dalam harga
minyak bumi serta penghasilan dari table      minyak dan gas
bumi. Nilai impor di luar table    minyak dan gas bumi dalam
tahun 1987/88 berjumlah US$ 10.161 juta dibandingkan dengan
US$ 14.131 juta dalam tahun 1982/83 atau penurunan sebesar
rata-rata 6,4% setiap tahunnya (lihat Tabel V – 5 dan V – 6).

    Perkembangan nilai impor c. & f. di luar minyak dan gas
bumi berdasarkan table t n L/C dalam tahun 1987/88 baru meng-
gambarkan keadaan nilai impor dari April sampai dengan Desem-
ber 1987. Dari Tabel V – 9, dapat dilihat bahwa impor barang-
barang konsumsi table t golongan ekonomi dalam tahun 1987/88
diperkirakan mengalami penurunan sebagai akibat semakin be -




332
                                  TABEL V – 9
            PERKEMBANGAN IMPOR DI LUAR SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI
                    MENURUT GOLONGAN EKONOMI (C. & F.), 1)
                               1982/83 – 1987/88
                                 (juta US dollar)




      1)   Berdasarkan Pembukaan L/C
      2)   Angka diperbaiki
      3)   Angka sementara, nilai impor April sampai dengan Desember tahun 1987

333
sarnya bagian dari kebutuhan barang-barang konsumsi yang
dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Untuk bahan maka -
nan lainnya selama tahun 1987/88 yang kelihatan impornya agak
meningkat ialah kedelai, tepung beras, jagung, tepung ketan,
sesuai dengan kebutuhan dalam negeri yang meningkat yang da -
lam periode April sampai dengan Desember 1987 berjumlah US$
160,7 juta. Impor gula pasir yang dalam tahun 1986/87 sebesar
US$ 2,4 juta dalam tiga triwulan pertama tahun 1987/88 telah
mencapai US$ 5,1 juta. Hal ini diakibatkan karena meningkat -
nya kebutuhan akan gula untuk berbagai keperluan antara lain
untuk industri yang mengolah bahan makanan dan minuman dan
industri farmasi dengan Jenis gula yang disebut Refined
Sugar. Di samping itu impor juga meningkat untuk penambahan
cadangan gula.

    Jenis komoditi pangan yang impornya mengalami penurunan
ialah susu, makanan, minuman, buah-buahan, tembakau dan olah-
annya. Penurunan impor komoditi bukan pangan terjadi karena
berkurangnya impor barang seperti alat-alat rumah-tangga,
sabun dan bahan-bahan kosmetik. Nilai impor tekstil dalam
tahun 1986/87 adalah sebesar US$ 108,3 juta dan dalam periode
April sampai dengan Desember 1987 berjumlah US$ 97,3 juta.
Peranan impor barang-barang konsumsi di dalam nilai impor di
luar impor sektor minyak dan gas bumi sampai dengan Desember
tahun 1987/88 adalah sebesar 20,2%, berarti telah terjadi
penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 22,0%.

    Selanjutnya realisasi impor bahan baku/penolong menurut
golongan ekonomi dapat dikatakan meningkat sejak tahun 1983/
84 sampai dengan 1986/87 yaitu dari US$ 2.801,2 juta menjadi
US$ 3.403,5 juta. Laju pertumbuhan nilai impor bahan baku pe -
nolong ini disebabkan karena meningkatnya impor kapas kasar,
bahan kimia, bahan obat-obatan, pupuk, bahan dari plastik,
bahan bangunan serta alat-alat listrik. Impor bahan kimia me-
ngalami kenaikan yang paling pesat dalam tahun 1985/86
yaitu sebesar US$ 743,0 juta dibandingkan dengan US$ 342,7
juta dalam tahun 1983/84. Apabila dilihat perkembangan kom-
posisi impor di luar impor sektor minyak dan gas bumi menurut
golongan ekonomi (lihat Tabel V - 10 serta Grafik V-5), per-
bandingan nilai impor bahan baku/penolong terhadap jumlah
nilai impor di luar minyak dan gas bumi naik dari 43,7% dalam
tahun 1986/87 menjadi 44,8% dalam tahun 1987/88.

    Realisasi nilai impor barang modal menunjukkan kenaikan
dalam tahun 1987/88 terutama untuk motor listrik dan trans -
formator yang terus menerus meningkat dari US$ 188,5 juta




334
                                                              TABEL V – 10

                                     PERKEMBANGAN IMPOR DI LUAR MINYAK DAN GAS BUMI
                                             MENURUT GOLONGAN EKONOMI, 1)
                                                     1982/83 – 1987/88
                                                           (%)




      1)   Berdasarkan permukaan L/C
      2)   Angka diperbaiki
      3)   Berdasarkan nilai impor April sampai dengan Desember 1987, angka sementara

335
                       GRAFIK V – 5
      PERKEMBANGAN IMPOR DI LUAR MINYAK DAN GAS BUMI
               MENURUT GOLONGAN EKONOMI
                      1982/83 – 1987/88




336
dalam tahun 1983/84 menjadi US$ 201,0 juta dalam tahun 1986/
87; aparat penerima dan pemancar dari US$ 102,3 juta dalam
tahun 1983/84 menjadi US$ 254,0 juta dalam tahun 1986/87.
Begitu pula impor alat-alat pengangkutan udara dan alat-alat
pengangkutan air meningkat dari masing-masing US$ 81,0 juta
dan US 32,2 juta dalam tahun 1983/84 menjadi US$ 188,3 juta
dan US 88,6 juta dalam tahun 1986/87. Peningkatan tertinggi
terjadi dalam tahun 1985/86 untuk komponen mesin keperluan
industri dan   ector gi n, motor listrik dan transformator,
alat-alat pengangkutan udara dan alat-alat pengangkutan air
(lihat Tabel V – 9).

    Peranan impor barang modal dalam nilai impor di luar im -
por  ector minyak dan gas bumi secara keseluruhan telah me-
ningkat dari 34,3% dalam tahun 1986/87 menjadi 35,0% dalam
tahun 1987/88 (lihat Tabel V – 10). Peranan impor bahan ba-
ku/penolong serta barang modal yang cukup besar ini mencer -
minkan pertumbuhan kebutuhan di dalam negeri dalam rangka me -
ningkatkan pembangunan sejalan dengan kebijaksanaan Pemerin-
tah di bidang impor dalam rangka mendorong pertumbuhan indus-
tri dalam negeri.


E. PERKEMBANGAN PINJAMAN LUAR NEGERI

    Sebagai pelengkap bagi dana yang berasal dari dalam ne-
geri, dana luar negeri masih diperlukan khususnya untuk me-
nambah penyediaan devisa guna membiayai impor yang berhubung-
an dengan program dan proyek-proyek pembangunan. Dalam hubu-
ngan itu, dana luar negeri berfungsi melengkapi faktor -faktor
produksi yang belum cukup tersedia di dalam negeri serta se -
bagai wahana untuk mendapatkan    ector gi dan keahlian yang
 ector dengan tahap pembangunan.

    Kemerosotan harga minyak bumi dan melemahnya harga komo -
diti primer di pasaran internasional disertai dengan gejolak
di pasaran valuta asing utama sangat mempengaruhi kemampuan
untuk mengimpor barang-barang modal serta bahan penolong yang
diperlukan untuk investasi dan yang belum cukup diproduksi di
dalam negeri. Karena itu dana dari luar negeri dalam pelaksa -
naan empat tahun pertama Repelita IV menjadi lebih penting.

    Selama tahun terakhir Repelita III dan dua tahun pertama
Repelita IV persetujuan pinjaman luar negeri meningkat terus
yaitu dari US$ 4.528,6 juta dalam tahun 1983/84 menjadi US$
4.579,1 juta dalam tahun 1984/85 kemudian naik menjadi US$




                                                          337
5.289,8 juta dalam tahun 1985/86 dan baru pada tahun 1986/8 7
dan 1987/88 terjadi penurunan berturut-turut menjadi US$
4.916,8 juta dan US$ 3.771,5 juta (lihat Tabel V-11, V-12
serta Grafik V-6). Dalam tahun 1987/88 pinjaman luar negeri
Pemerintah terdiri dari pinjaman lunak sebesar US$ 3.294,3
juta atau 87,4%; pinjaman setengah lunak dan komersial sebe-
sar US$ 132,2 juta atau 3,5%; dan pinjaman tunai sebesar US$
345,0 juta atau 9,1% dari seluruh persetujuan pinjaman (lihat
Tabel V-13).

    Dibandingkan dengan tahun sebelumnya persetujuan bantuan
proyek yang berasal dari pinjaman lunak dalam tahun 1987/88
turun dari US$ 3.808,2 juta menjadi US$ 2.314,3 juta atau
sebesar 39,2%, persetujuan pinjaman setengah lunak dan komer -
sial untuk proyek mengalami penurunan sebesar 73,6% dan pin -
jaman tunai juga menurun sebesar 38,5%. Sementara itu bantuan
program melonjak dari US$ 48,0 juta dalam tahun 1986/87 men -
jadi US$ 980,0 juta pada tahun 1987/88. Hal ini disebabkan
karena untuk pertama kali sejak tahun 1982/83 diusahakan
jenis pinjaman yang tidak terkait dengan proyek-proyek ter-
tentu  ector digunakan untuk pelaksanaan program atau kebi-
jaksanaan pembangunan di ector tertentu. Ditinjau dari kom-
posisi pinjaman luar negeri Pemerintah, pinjaman setengah
lunak dan komersial untuk proyek menurun dari US$ 3.943,0
juta pada tahun 1982/83 menjadi US$ 905,0 juta dalam tahun
1983/84 naik menjadi US$ 1.278,3 juta dalam tahun 1984/85 dan
selanjutnya terus menurun menjadi US$ 132,2 juta dalam tahun
1987/88. Peranan bantuan proyek terus menerus meningkat dari
tahun terakhir Repelita III sampai dengan 1986/87 yaitu dari
US$ 2.161,1 juta menjadi US$ 3.808,2 juta sehingga peranannya
meningkat dari 47,7% menjadi 77,4%. Dalam tahun 1987/88 ban -
tuan proyek adalah sebesar US$ 2.314,3 juta atau 61,4% dari
seluruh pinjaman Pemerintah (lihat Tabel V-12).

    Dari segi sumber dana, pinjaman lunak dalam tahun 1987/88
diperoleh dari Bank Dunia sebesar US$ 1.100,0 juta, Jepang se-
besar US$ 608,8 juta, Bank Pembangunan Asia sebesar US$ 500,0
juta, Inggeris sebesar US$ 212,4 juta, Amerika Serikat dan
Perancis masing-masing sebesar US$ 190,0 juta, Belanda sebe-
sar US$ 112,9 juta. Brunei Darussalam memberikan pinjaman
untuk pertama kalinya sebesar US$ 100,0 juta. Pinjaman lain
berupa pinjaman setengah lunak dan komersial untuk pembiayaan
proyek dalam tahun 1987/88 diperoleh dari Jerman Barat sebe-
sar US$ 53,2 juta, dari Perancis sebesar US$ 23,4 juta, dari
Inggeris sebesar US$ 22,0 juta dan dari Belanda sebesar US$
19,5 juta (lihat Tabel V-13).




338
340
                                                          TABEL V – 11
                                         KOMPOSISI PINJAMAN LUAR NEGERI PEMERINTAH, 1)
                                                         A982/83 – 1987/88
                                                          (juta US dollar)




      1)    Angka berdasarkan komitmen
      2)    Aangka diperbaiki
      3)    Angka sementara
      4)    Termasuk kredit ekspor
      5)    Berupa pinjaman obligasi




      339
                                                       TABEL V – 12
                                   KOMPOSISI PINJAMAN LUAR NEGERI PEMERINTAH, 1)
                                                     1982/83 – 1987/88
                                                (nilai dalam juta US dollar)




1)    Angka berdasarkan komitmen
2)    Aangka diperbaiki
3)    Angka sementara
4)    Termasuk kredit ekspor
5)    Berupa pinjaman obligasi




340
                       GRAFIK V – 6
      PERKEMBANGAN PINJAMAN LUAR NEGERI PEMERINTAH
                      1982/83 – 1987/88




341
                                    TABEL V – 13
                  PERSETUJUAN PINJAMAN LUAR NEGERI PEMERINTAH 1)
                                   1982/83 – 1987/88
                                    (juta US dollar)




      1)   Angka diperbaiki
      2)   Angka sementara
      3)   Termasuk kredit ekspor
      4)   Berupa pinjaman obligasi dan pinjaman dari kelompok bank

342
                               TABEL V - 14

             PELUNASAN PINJAMAN LUAR NEGERI PEMERINTAH,
                         1982/83 - 1987/88
                          (juta US dollar)




 Tahun               Pelunasan¹)       Nilai Ekspor2)     (% dari nilai
                     Pinjaman                                Ekspor)



1982/83                1.908                  18.672         (10,2)



1983/84                2.188                  19.816         (11,0)



1984/85                2.684                  19.901         (13,5)



1985/86                3.270                  18.612         (17,6)



1986/87                4.149                  13.697         (30,3)



1987/883)              5.072                  17.601         (28,8)

1) Pokok dan bunga pinjaman Pemerintah

2) Termasuk ekspor minyak bumi dan gas
   alam cair (LNG) atas dasar bruto
3) Angka sementara




                                                                      343
    Pengelolaan pinjaman luar negeri senantiasa dilandaskan
pada kebijaksanaan pengendalian hutang-hutang luar negeri de-
ngan tetap menjaga agar perbandingan pelunasan angsuran dan
pembayaran bunga pinjaman terhadap penghasilan dari ekspor
berkembang pada tingkat yang cukup aman di dalam kondisi per-
ekonomian secara keseluruhan. Jumlah pelunasan pinjaman luar
negeri Pemerintah sejak tahun 1982/83 terus meningkat dari
US$ 1.908 juta menjadi US$ 5.072 juta dalam tahun 1987/88,
suatu peningkatan sebesar rata-rata 21,6% per tahun terdiri
dari kenaikan sebesar rata-rata 23,8% untuk pokok pinjaman
dan 19,4% untuk bunga. Sebaliknya nilai ekspor keseluruhan
dalam periode 1985/86 - 1986/87 rata-rata menurun dengan
17,0% dari US$ 19.901 juta pada tahun pertama Repelita IV
menjadi US$ 13.697 juta dalam tahun 1986/87. Hal ini terjadi
karena merosotnya penghasilan devisa dari ekspor minyak bumi
dan gas alam cair sebesar rata-rata 29,4% menjadi US$ 6.966
juta pada tahun 1986/87 dibandingkan dengan US$ 13.994 juta
dalam tahun 1984/85. Perkembangan ini menyebabkan melonjaknya
perbandingan antara jumlah pelunasan pinjaman terhadap nilai
ekspor dari 13,5% selama tahun pertama Repelita IV menjadi
17,6% pada tahun 1985/86 dan 30,3% dalam tahun 1986/87. De -
ngan meningkatnya nilai ekspor sebesar 28,5% dalam tahun
1987/88, terutama nilai ekspor di luar minyak dan gas bumi,
maka perbandingan pelunasan pinjaman terhadap ekspor dapat
dikurangi menjadi 28,8% (lihat Tabel V-14).

    Berkat berbagai langkah kebijaksanaan yang ditempuh se-
lama periode 1983/84 - 1987/88 neraca pembayaran selama tahun
1987/88 menunjukkan gambaran yang cukup menggembirakan. Ter -
utama ditunjang oleh meningkatnya ekspor di luar minyak dan
gas bumi, defisit transaksi berjalan yang dalam tahun 1982/83
mencapai US$ 7.039 juta dapat dikurangi menjadi US$ 1.832
juta pada tahun 1985/86, kemudian meningkat lagi menjadi
US$ 4.051 juta pada tahun berikutnya untuk akhirnya menurun
menjadi US$ 1.685 juta pada tahun 1986/87. Begitu pula cada-
ngan devisa terus dapat ditingkatkan dari US$ 3.074 juta pada
akhir tahun 1982/83 diperkirakan menjadi US$ 6.200 juta pada
akhir bulan Maret tahun 1988. Namun demikian berbagai masalah
yang berhubungan dengan perkembangan di sektor minyak dan gas
bumi serta hutang-hutang luar negeri tetap memerlukan peng-
amatan dan kewaspadaan.




344

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:306
posted:8/17/2011
language:Indonesian
pages:70
Description: Syarat Pembuatan Certificate of Origin document sample