Docstoc

Subyek Hukum Dalam Perjanjian Kredit Perbankan BAB II SYSTEM

Document Sample
Subyek Hukum Dalam Perjanjian Kredit Perbankan BAB II SYSTEM Powered By Docstoc
					                             BAB II
                SYSTEM PAYMENT POINT ONLINE BANK
                    DALAM HUKUM PERBANKAN



A. Dasar Hukum System Payment Point Online Bank dalam Hukum
   Perbankan

       PPOB (Payment Point Online Bank) adalah Satu kesatuan Sistem

Hardware dan Sistem Software Aplikasi, Jaringan Komunikasi Data dan

Rekonsiliasi Data sehingga dapat berfungsi sebagai media interaksi sistem

pembayaran tagihan apapun secara online dengan pihak bank sebagai

penyelenggara sekaligus penampung dana pelanggan untuk diteruskan kepada

mitra kerjanya. Payment Point adalah tempat atau loket yang menerima

pembayaran pelanggan yang dikelola oleh perorangan, atau badan usaha yang

telah bermitra kerja dengan Collecting Agent. Collecting Agent (CA) adalah badan

usaha atau lembaga lain yang telah menjalin kerjasama dengan pihak perbankan

sebagai penyelenggara dan penampungan dana tagihan dari pelanggan. Jasa

Layanan PPOB adalah jasa penerimaan setoran tagihan dari pelanggan sebuah

perusahaan yang telah ikut jadi mitra dalam sistem PPOB tersebut, seperti

pelayanan pembayaran tagihan Listrik dan tagihan telpon. Switching Company

adalah perusahaan yang telah bekerjasama dengan pihak perbankan yang bertugas

sebagai penghubung data antara jaringan pihak perusahan yang bermitra PPOB

dengan pihak perbankan.

       System payment point online bank merupakan layanan yang digunakan

oleh lembaga keuangan, dalam hal ini adalah bank. Pengertian bank menurut

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas




                                                        Universitas Sumatera Utara
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (yang selanjutnya

dalam penulisan ini disebut dengan UU Perbankan), yaitu :

       “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam

       bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka

       meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

       Usaha bank menurut Pasal 1 angka 3 UU Perbankan adalah :

       “Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara

       konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam

       kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

       Selanjutnya dalam Pasal 6 UU Perbankan, disebutkan bahwa usaha bank

umum adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa

giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya

yang dipersamakan dengan itu, memberikan kredit, menerbitkan surat pengakuan

hutang, membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk

kepentingan dan atas perintah nasabahnya, memindahkan uang baik untuk

kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah, menempatkan dana

pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik

dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk,

cek atau sarana lainnya, menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga

dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga, menyediakan tempat untuk

menyimpan barang dan surat berharga, melakukan kegiatan penitipan untuk

kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak, melakukan penempatan dana

dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak




                                                        Universitas Sumatera Utara
tercatat di bursa efek, melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan

kegiatan wali amanat, menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain

berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank

Indonesia, melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang

tidak bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

       Kegiatan lain yang dilakukan perbankan misalnya adalah pemberian

layanan perbankan melalui media elektronik atau selanjutnya disebut Electronic

Banking. Electronic Banking menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor

9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Resiko dalam Penggunaan

Teknologi Informasi oleh Bank Umum adalah layanan yang memungkinkan

nasabah Bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan

melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik antara lain ATM, phone

banking, electronic fund transfer, internet banking, mobile phone.



B. Aspek hukum system payment point online bank dalam hukum Perbankan

       Persoalan mengenai transaksi jual beli tidak terlepas dari perjanjian,

karena setiap proses jual beli pasti akan diawali dengan sebuah kesepakatan, yang

mana kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian. Berdasarkan ketentuan

Pasal 1313 Burgerlijk Wetboek (BW), disebutkan bahwa suatu perjanjian adalah

suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan

satu orang lain atau lebih. Perjanjian dapat dilakukan oleh para pihak sesuai

kehendaknya masing-masing baik dari segi bentuk, macam maupun isinya, hal ini




                                                          Universitas Sumatera Utara
merupakan wujud dari asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal

1338 ayat (1) BW yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara

sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Namun demikian

sebebas apapun seseorang membuat perjanjian tetap harus memperhatikan syarat

sahnya perjanjian seperti termuat dalam ketentuan pasal 1320 BW, tidak

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan

ketertiban umum. Adapun untuk sahnya suatu perjanjian menurut ketentuan Pasal

1320 KUH Perdata adalah:

   1. Adanya kesepakatan bagi para pihak yang mengikatkan diri

      Yang dimaksud dengan kesepakatan di sini adalah adanya rasa ikhlas atau

      saling memberi dan menerima atau sukarela di antara pihak-pihak yang

      membuat perjanjian tersebut. Kesepakatan tidak ada apabila kontrak dibuat

      atas dasar paksaan, penipuan atau kekhilafan.

   2. Adanya kecapakapan untuk membuat suatu perjanjian

      Kecakapan di sini artinya para pihak dalam perjanjian haruslah orang-

      orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subyek hukum. Pada dasarnya

      semua orang menurut hukum cakap untuk membuat kontrak. Yang tidak

      cakap adalah orang-orang yang ditentukan hukum, yaitu anak-anak, orang

      dewasa yang ditempatkan di bawah pengawasan (curatele), dan orang

      sakit jiwa. Anak-anak adalah mereka yang belum dewasa yang menurut

      Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum berumur

      18 (delapan belas) tahun. Meskipun belum berumur 18 (delapan belas)




                                                       Universitas Sumatera Utara
       tahun, apabila seseorang telah atau pernah kawin dianggap sudah dewasa,

       berarti cakap untuk membuat perjanjian.

   3. Suatu hal tertentu

       Hal tertentu maksudnya objek yang diatur dalam perjanjian tersebut harus

       jelas, setidak-tidaknya dapat ditentukan. Jadi tidak boleh samar-samar. Hal

       ini penting untuk memberikan jaminan atau kepastian kepada pihak-pihak

       dan mencegah timbulnya perjanjian fiktif.

   4. Suatu sebab yang halal.

       Maksudnya isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan perundang-

       undangan yang sifatnya memaksa, ketertiban umum, dan atau kesusilaan.

       Salah satu teori hukum kontrak klasik adalah teori kehendak. Menurut

teori kehendak, suatu kontrak menghadirkan suatu ungkapan kehendak di antara

para pihak, yang harus dihormati dan dipaksakan oleh pengadilan. Dalam teori

kehendak terdapat asumsi bahwa suatu kontrak melibatkan kewajiban yang
                                  9
dibebankan terhadap para pihak.

       Gr. Van der Burght mengemukakan bahwa selain teori kehendak sebagai

teori klasik yang tetap dipertahankan, terdapat beberapa teori yang dipergunakan

untuk timbulnya suatu kesepakatan, yaitu: 10

   1. Ajaran kehendak (wilsleer), dimana ajaran ini mengutarakan bahwa faktor

       yang menentukan terbentuk tidaknya suatu persetujuan adalah suara batin

       yang ada dalam kehendak subjektif para calon kontraktan.


       9
           Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia
Modern, (Bandung: Refika Aditama, 2004), hal. 39
        10
           Ibid, hal. 40




                                                          Universitas Sumatera Utara
   2. Pandangan normatif Van Dunne, dalam ajaran ini kehendak sedikitpun

       tidak memainkan peranan. Apakah suatu persetujuan telah terbentuk pada

       hakikatnya tergantung pada penafsiran normatif para pihak pada

       persetujan ini tentang dan peristiwa yang dihadapi bersama;

   3. Ajaran         kepercayaan       (vetrouwensleer),       ajaran   ini   mengandalkan

       kepercayaan yang dibangkitkan oleh pihak lawan, bahwa ia sepakat dan

       oleh karena itu telah memenuhi persyaratan tanda persetujuannya bagi

       terbentuknya suatu persetujuan.

       Perjanjian dibuat dengan pengetahuan dan kehendak bersama dari para

pihak, dengan tujuan untuk menciptakan atau melahirkan kewajiban pada salah

satu atau kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut. Perjanjian sebagai

sumber perikatan berbeda dari sumber perikatan lain, berdasarkan pada sifat

kesukarelaan dari pihak yang berkwajiban untuk melakukan prestasi terhadap

lawan pihaknya dalam perikatan tersebut. Dalam perjanjian, pihak yang wajib

untuk melakukan suatu prestasi, dalam hal ini debitur, dapat menentukan terlebih

dahulu, dengan menyesuaikan pada kemampuannya untuk memenuhi prestasi dan

untuk menyelarasakan dengan hak yang ada pada lawan pihaknya, apa, kapan,

dimana, dan bagaimana ia akan memenuhi prestasinya. 11

       Membicarakan perjanjian, tidak dapat dilepaskan dari KUH Perdata.

Menurut pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian dirumuskan sebagai suatu perbuatan




       11
            Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Op. cit, hal. 14




                                                                    Universitas Sumatera Utara
dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain

atau lebih. 12

        Menurut R. Setiawan, rumusan tersebut selain tidak lengkap juga sangat

luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat

luas karena dipergunakannya perkataan “perbuatan” yang berarti tercakup juga

perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan itu,

perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai defenisi tersebut, sehingga

perumusannya menjadi: “Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu

orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap

satu orang atau lebih. 13

        Sesuai dengan perkembangannya, perjanjian bukan lagi sebagai perbuatan

hukum, melainkan merupakan hubungan hukum. Pandangan ini dikemukakan

oleh Van Dunne, yang mengartikan tentang perjanjian, yaitu: “suatu hubungan

hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan

akibat hukum. 14

        Dalam rangka menciptkan keseimbangan dan memelihara hak-hak yang

dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian yang dibuat menjadi perikatan yang

mengikat bagi para pihak, oleh KUH Perdata diberikan berbaga asas umum, yang

merupakan pedoman atau patokan, serta menjadi batas atau rambu dalam

mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat, hingga pada akhirnya




        12
           Pasal 1313 KUH Perdata
        13
           R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, (Bandung: Binacipta, 1979), hal. 49.
        14
            Lely Niwan, Hukum Perjanjian, (Yogyakarta: Dewan Kerjasama Ilmu Hukum
Belanda Dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata, 1987), hal. 26




                                                              Universitas Sumatera Utara
menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak,yang dapat dipaksakan

pelaksanaannya atau pemenuhannya. 15

        Adapun prinsip-prinsip atau asas-asas yang menguasai hukum perjanjian

yang berkaitan dengan perjanjian antara underwritter dan emiten yaiu, asas

konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas kekuatan mengikat (pacta sunt

servanda), dan asas itikad baik. Asas konsensualsme dilahirkan pada saat

momentum awal perjanjian terjadi, yaitu pada detik para pihak mencapai puncak

kesepakatannya (pasal 1320 angka 1 KUH Perdata). Ketika para pihak

menentukan hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang menjadi substansi

perjanjian, maka para pihak memasuki ruang asas kebebasan berkontrak. Dalam

asas ini para pihak dapat menentukan bentuk dan isi dengan bebas sepanjang

dapat dipertanggungjawabkan dan bukanlah sesuatu yang terlarang (Pasal 1230

angka 4 KUH Perdata). Persetujuan secara timbali balik terhadap bentuk dan isi

perjanjian ditandai dengan adanya pembubuhan tanda tangan atau dapat

dipersamakan dengan itu. Akibatnya perjanjian tersebut mengikat kedua belah

pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sesuai asas pacta sunt servanda

yang diatur dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan: “semua

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka

yang membuatnya” dan assas itikad baik yang diatur dalam pasal 1338 ayat (3)

KUH Perdata yang menyatakan: “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan

itikad baik”. 16


        15
         Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Op. cit, hal: 14
        16
          Gunawan Widjaja, Memahami Prinsip Keterbukaan Dalam Hukum Perdata (Seri
Hukum Bisnis), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 263-283.




                                                         Universitas Sumatera Utara
       PPOB merupakan layana pembayaran secara online real time, yang

diselenggarakan oleh pelaku usaha, misalnya PT. PLN, bekerjasama dengan dunia

perbankan, dan memanfaatkan fasilitas perbankan. Dengan demikian jelas bahwa

telah terjadi adanya kesepakatan antara pihak pelaku usaha dengan pihak

perbankan tentang pemanfaatan fasilitas perbankan dalam pembayaran konsumen

bagi pelaku usaha. Dengan berjalannya PPOB, maka proses pembayaran tidak lagi

bekerjasama dengan payment pont-payment point , tetapi hanya bekerjasama

dengan pihak bank atau jasa keuangan lainnya. Tidak ada proses utang piutang

dengan paymen point-payment point sebagaimana yang mungkin terjadi

sebelumnya, yang ada adalah proses rekonsiliasi keuangan dengan bank atau jasa

keuangan lainnya.

       Bagi PT. PLN misalnya, latar belakang dibuatnya system payment point

online bank antara lain adalah untuk meningkatkan pelayanan PT. PLN (persero)

terhadap konsumen dan di sisi PT. PLN (Persero)            untuk mengamankan

pendapatan dari penjualan energi listrik; bisnis PT. PLN (Persero) pun akan makin

efisien, dan PT. PLN (Persero) terhindar dari resiko-resiko penanganan uang kas,

seperti perampokan dan penggelapan, karena jasa tagih rekening listrik secara

konvensional dianggap kurang menarik, payment point yang tersedia tidak

berkembang, sehingga pelanggan sulit bayar karena lingkup pembayaran terbatas

pada satu loket.

       Karena adanya pengalihan sistem baru, dari sistem konvensional menjadi

sistem system payment point online bank ini, maka untuk setiap transaksi

pembayaran tagihan listrik melalui system payment point online bank, para




                                                         Universitas Sumatera Utara
konsumen/ pelanggan listrik dikenakan biaya administrasi bank sebesar Rp. 1600

(seribu enam ratus rupiah). Biaya ini ditetapkan oleh masing-masing bank. 17

        System payment point online bank ini melibatkan beberapa pola kerjasama

antara beberapa pihak yang terkait, antara lain: 18

    1. PT. PLN (Persero) dan bank penyelenggara menandatangani perjanjian

        kerjasama lengkap dengan standar prosedur pelayanan

    2. PT. PLN (Persero) dan switching provider menandatangani perjanjian

        kerjasama lengkap dengan standar prosedur pelayanan.

    3. Bank dan switching provider juga ada perjanjian kerjasama, namun dalam

        hal ini PT. PLN (Persero) tidak masuk.

    4. Perjanjian kerjasama bank dengan mitra bisnis (up line loket)

    5. Perjanjian kerjasama bank dengan merchant/ loket pembayaran rekening

        listrik (downline bank langsung).

        Perjanjian kerjasama ini meliputi juga tanggung jawab para pihak dalam

hal terjadi pembayaran ganda, kesalahan pembayaran tagihan listrik dan tagihan

lainnya, atau kesalahan perhitungan tagihan listrik dan tagihan lainnya yang

mengakibatkan pelanggan membayar lebih tinggi dari yang seharusnya.



C. Keabsahan Transaksi System Payment Point Online Bank Berdasarkan
   Undang-undang Perbankan

        Kemajuan          teknologi        informasi       semakin         memperlihatkan

perkembangannya. Perkembangan tersebut meliputi perkembangan di seluruh

        17
            Sosialisasi System Payment Point Online Bank Bank Daerah Distribusi Jawa Barat dan
Banten, (Banten: PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten, 2009), hal. 5.
         18
            Ibid, hal. 10




                                                                  Universitas Sumatera Utara
aspek kehidupan yaitu ekonomi, budaya, hukum, agama, dan politik.

Perkembangan teknologi tersebut apabila dimanfaatkan secara tepat akan dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kemudian berdampak pada

peningkatan kemakmuran masyarakat suatu negara. Teknologi informasi

merupakan cara atau metode serta proses atau produk yang menghasilkan nilai

bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan

manusia. 19 Teknologi informasi memegang peranan yang penting, baik masa kini

maupun masa yang akan datang. Teknologi informasi diyakini membawa

keuntungan yang besar bagi kehidupan masyarakat. Setidaknya ada dua hal yang

membuat teknologi informasi dianggap begitu penting yaitu teknologi informasi

mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri dan

teknologi informasi memberi kemudahan untuk melakukan transaksi bisnis pada

umumnya. Salah satu perkembangan teknologi ini adalah dengan adanya media

internet. Melalui media internet, kita dapat menciptakan suatu cara yang dapat

memudahkan system pembayaran dalam suatu transaksi.

       Selanjutnya, pada proses transaksi secara on line pada dasarnya tidak jauh

berbeda dengan proses transaksi jual beli biasa di dunia nyata. Padat transaksi

secara on line menggunakan kontrak jual beli yang disebut kontrak elektronik.

Kontrak elektronik merupakan suatu kontrak yang berisi janji-janji atau

kesepakatan dan akibat dari pelanggaran atas peraturan-peraturan tersebut.

Dengan demikian pada suatu kontrak, harus ada beberapa unsur yang terpenuhi.

Oleh karena itu, setiap perjanjian jual beli yang dilakukan secara elektronik harus


       19
            Edmon Makarim, Op Cit, hal. 4.




                                                          Universitas Sumatera Utara
memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam

Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek, yaitu:

   1. Kesepakatan para pihak

       Kesepakatan para pihak artinya bahwa para pihak yang membuat

       perjanjian jual beli secara elektronik yaitu merchant dan costumer telah

       sepakat    atau    memiliki      persesuaian   kemauan     dan     saling

       menyetujuikehendak masing-masing yang dinyatakan secara tegas ataupun

       secara diam-diam, tanpa ada paksaan, kekeliruan ataupun penipuan.

       Kesepakatan dalam perjanjian jual beli secara elektronik tidak harus

       mensyaratkan adanya pertemuan langsung atau juga harus dibuat secara

       tertulis, akan tetapi kesepakatan tersebut dapat dilakukan dengan

       memanfaatkan teknologi yang ada, sehingga tidak dibutuhkan kehadiran

       para pihak secara fisik untuk menyampaikan kehendak dalam suatu

       perjanjian. Persesuaian kehendak antara merchant dan customer,

       didasarkan pada pernyataan salah satu pihak dalam hal ini merchant,

       kemudian pernyataan tersebut ditanggapi oleh pihak lainnya yaitu

       customer, baik persetujuan atau penolakan persetujuan dapat diaplikasikan

       dengan mengisi form pemesanan dan pembayaran dalam bentuk data

       elektronik yang telah disediakan di dalam website milik merchant dan

       kemudian merchant akan mengirimkan e-mail konfirmasi pembelian dan

       e-mail lain kepada customer untuk memberitahukan bahwa pengiriman

       barang telah dilakukan. Pernyataan dari merchant dan customer tersebut

       kemudian dijadikan dasar bahwa telah ada kesepakatan antara kedua belah




                                                        Universitas Sumatera Utara
pihak, sehingga apabila dikemudian hari terdapat perselisihan antara apa

yang dikehendaki oleh customer dengan apa yang dinyatakan oleh

merchant, maka pernyataan merchant tersebut dijadikan dasar bagi

customer untuk menuntut pemenuhan prestasi dari merchant. Pada

pernyataan   tersebut,   merchant   wajib    menyatakan    dengan    tegas

keinginannya yang termuat dalam form pemesanan dan pembayaran

berupa data elektronik yang telah disediakan dalam website milik

merchant yang kemudian disetujui oleh customer tersebut, artinya apabila

dalam form pemesanan dan pembayaran yang disediakan oleh merchant

itu terdapat klausul yang tidak jelas dan dapat diartikan ke dalam berbagai

pengertian, maka harus ditafsirkan ke dalam pengertian yang tidak

merugikan customer. Apabila pernyataan merchant tidak sesuai dengan

keinginan customer atau adanya perbedaan pemahaman antara merchant

dengan customer mengenai isi perjanjian tersebut, sedangkan customer

telah mempercayai dan menyesuaikan dirinya dengan pernyataan yang

keliru, hal tersebut tidak mengakibatkan terjadinya perjanjian, namun

pihak yang mengeluarkan perjanjian tersebut tidak terlepas begitu saja dari

tanggung jawab atas akibat-akaibat yang timbul karena pernyataan keliru

yang dikeluarkan itu, sehingga dalam hal ini merchant diwajibkan untuk

membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan akibat tindakannya

mengeluarkan pernyataan yang tidak jelas tersebut Pemahaman mengenai

isi perjanjian yang disebabkan ketidakjelasan pernyataan merchant maka

perjanjian tersebut tidak mengikat, akan tetapi apabila merchant sudah




                                                  Universitas Sumatera Utara
   menjelaskan secara tegas dan terperinci sedangkan kekeliruan tersebut

   disebabkan karena kurangnya pemahaman dari customer sendiri terhadap

   isi perjanjian itu, maka perjanjian tersebut tetap mengikat.

   Kata sepakat yang diperlukan untuk melahirkan suatu perjanjian

   sebagaimana diamanatkan didalam Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek

   dianggap telah tercapai apabila pernyataan merchant diterima oleh

   customer untuk menentukan bagaimana cara yang dapat dilakukan

   customer untuk menyatakan kehendaknya atau menyetujui pernyataan dari

   merchant. Pada transaksi elektronik, terdapat pola untuk mencapai

   pernyataan sepakat. Suatu perjanjian dianggap telah terjadi pada saat salah

   satu pihak menyatakan sepakat (menyepakati) pokok perjanjian yang

   dinyatakan oleh pihak lainnya. Pernyataan tersebut yang dijadikan dasar

   kesepakatan (pernyataan kehendak) dari kedua belah pihak. 20

2. Kecapakan untuk membuat suatu perikatan

   Pasal 1329 Burgerlijk Wetboek menjelaskan bahwa setiap orang cakap

   untuk membuat perikatan-perikatan jika oleh undang-undang tidak

   dinyatakan tidak cakap, oleh karena itu, sepanjang para pihak dalam jual

   beli secara elektronik adalah orang yang cakap menurut undang-undang,

   maka perjanjian tersebut berlaku mengikat sebagai undang-undang bagi

   mereka yang membuatnya. Pada perjanjian jual beli secara elektronik,

   pelaksanaan perjanjian harus dilandasi dengan asas kepercayaan, yang

   mana masing-masing pihak telah saling percaya dan saling mengikatkan


   20
        www.hukumonline.com. Diakses tanggal 27 Nopember 2010.




                                                           Universitas Sumatera Utara
       diri masing-masing terhadap isi perjanjian dengan itikad baik. Selain itu,

       dalam jual beli secara elektronik juga harus dilandasi dengan asas moral,

       yang mana pelaksanaan perjanjian jual beli secara elektronik tersebut

       dilakukan berdasarkan moral sebagai panggilan hati nurani untuk

       melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian

       dengan penuh kesadaran dan moral yang tinggi.

   3. Suatu hal tertentu berhubungan dengan objek perjanjian atau disebut juga

       prestasi.

       Menurut Pasal 1234 Burgerlijk Wetboek, prestasi dapat berupa memberi

       sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Pasal 1333 Burgerlijk

       Wetboek mengatur bahwa yang menjadi objek perjanjian harus tertentu

       atau setidak-tidaknya dapat ditentukan jenis dan jumlahnya. Selain itu,

       prestasi dari suatu perikatan harus memenuhi syarat-syarat sebagai

       berikut3: 21

       a. Harus diperkenankan, artinya bahwa objek perjanjian yang telah

            disepakati antara merchant dan costumer tidak boleh bertentangan

            dengan peraturan perundang-undangan, tidak bertentangan dengan

            ketertiban umum dan kesusilaan. Dalam hal ini transaksi secara

            elektronik melalui thread kaskus.us tidak bertentangan dengan

            peraturan perundang-undangan yang berlaku.

       b. Harus tertentu atau dapat ditentukan, artinya prestasi tersebut harus

            dapat ditentukan dengan jelas mengenai jenis maupun jumlahnya. Hal

       21
             Riduan Syahrani, SelukBeluk dan Asas-asas Hukum Perdata, (Bandung: Alumni,
1992), hal. 206.




                                                             Universitas Sumatera Utara
       tersebut menjadikan kewajiban merchant untuk menyatakan secara

       tegas mengenai penawarannya atau keinginannya kepada customer

       dalam perjanjian, apabila dalam perjanjian termaksud terdapat klausa

       yang tidak jelas dan dapat diartikan kedalam berbagai pengertian,

       maka harus ditafsirkan kedalam pengertian yang tidak merugikan

       customer (Pasal 1473 Burgerlijk Wetboek). Pada transaksi secara

       elektronik melalui thread kaskus.us, merchant harus menentukan

       dengan tegas nominal transaksi dan fee atau provisi dari pengelola

       thread kaskus.us yang akan dibebankan kepada customer.

   c. Harus mungkin dilakukan, artinya prestasi tersebut mungkin dilakukan

       menurut kemampuan manusia pada umumnya dan jugaharus mungkin

       dilakukan oleh merchant dan/ atau customer.

4. Suatu sebab yang halal

   Pasal 1335 Burgerlijk Wetboek menyebutkan bahwa suatu perjanjian tanpa

   sebab, atau yang dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang,

   tidak mempunyai kekuatan mengikat. Dalam Pasal 1337 Burgerlijk

   Wetboek dijelaskan bahwa sesuatu sebab dalam perjanjian tidak boleh

   bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan

   artinya bahwa dasar perjanjian jual beli secara elektronik yang dilakukan

   antara merchant dengan customer tidak boleh bertentangan dengan

   undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan, pada beberapa kondisi

   dalam jual beli secara elektronik, tidak jarang para pihak merupakan orang

   yang berbeda kewarganegaraannya sehingga berbeda pula hukum positif




                                                     Universitas Sumatera Utara
       dimasing-masing pihak tersebut. Selain itu, para pihak mempunyai

       perbedaan mengenai batas-batas mengenai ketertiban umum dan

       kesusilaan. Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa perjanjian jual beli

       secara elektronik yang dilakukan para pihak, tidak boleh bertentangan

       dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan, baik yang

       berlaku dinegara merchant maupun yang berlaku di negara customer, suatu

       sebab dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut tidak boleh

       melanggar ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang berlaku di negara

       para pihak.

       Prinsip-prinsip UNCITRAL medel law on electronic, menjelaskan

bahwa: 22

   1. Segala bentuk informasi elektronik dalam bentuk data elektronik memiliki

       akibat hukum, keabsahan ataupun kekuatan hukum.

   2. Dalam hal adanya suatu informasi harus dalam bentuk tertulis, maka suatu

       data elektronik dapat memenuhi syarat.

   3. Dalam hal tanda tangan, maka tanda tangan elektronik itu merupakan

       tanda tangan yang sah.

   4. Dalam hal kekuatan pembuktian data yang bersangkutan, maka data

       elektronik berupa message memiliki kekuatan dalam pembuktian.

       Dengan demikian, apa yang tercantum dalam prinsip-prinsip UNCITRAL

model law on electronic, maka segala informasi, data, tandatangan dan hal-hal




       22
            Ibid, hal.




                                                        Universitas Sumatera Utara
lain yang dijadikan sebagai alat bukti yang dibuat secara elektronik memiliki

kekuatan.

       Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan,

perbankan merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan

usahanya. Salah satu pelaksanaan kegiatan usaha perbankan dalam memberikan

pelayanan kepada nasabah bisa dilakukan dengan cara konvensional ataupun

melalui media alternatif lain seperti jasa transaksi secara on line. Jasa perbankan

dalam transaksi secara on line merupakan suatu bentuk pemanfaatan media

internet oleh bank untuk melakukan transaksi secara on line, baik dari produk

yang sifatnya konvensional maupun yang baru. 23 Khusus berkenaan dengan

konsep transaksi secara on line, terdapat hal serius yang harus dicermati yaitu

mengenai keamanan transaksi perbankan yang dilakukan oleh konsumen. Hal ini

dikarenakan karakteristik layanan transaksi secara on line yang rawan akan aspek

perlindungan kepentingan pribadi konsumen pengguna jasa tersebut. Dengan

demikian, salah satu kewajiban bank adalah menjamin keabsahan transaksi

nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan, munculnya pemanfaatan

layanan transaksi secara on line dalam dunia perbankan semakin mempersulit

terjaminnya transaksi nasabah tersebut.




       23
            Ibid, hal. 21.




                                                          Universitas Sumatera Utara

				
DOCUMENT INFO
Description: Subyek Hukum Dalam Perjanjian Kredit Perbankan document sample