Docstoc

Sumber Perikatan Perjanjian Dalam Hukum Perdata - PDF

Document Sample
Sumber Perikatan Perjanjian Dalam Hukum Perdata - PDF Powered By Docstoc
					                                          BAB II


      PENGATURAN HUKUM PERJANJIAN SERTA PEMBIAYAAN

                                      KONSUMEN




A. Tinjauan Umum Perjanjian

1.   Pengertian Perjanjian


        Defenisi perikatan tidak ada dirumuskan sedemikian rupa dalam undang-

undang, tapi dirumuskan sedemikian rupa dalam ilmu pengetahuan hukum yakni

terletak dalam buku III KUH Perdata. Suatu perikatan adalah “suatu perhubungan

hukum antara dua orang atau dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana

pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi

prestasi itu”. 24 Dengan demikian dalam suatu perikatan terdapat hak di satu pihak

dan kewajiban di pihak lain. Pihak yang wajib berprestasi disebut debitur dan

pihak yang berhak atas prestasi disebut kreditur.


        Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana pihak yang satu berjanji kepada

pihak yang lain untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari perjanjian ini, ditimbulkan

suatu peristiwa berupa hubungan hukum antara kedua belah pihak. Hubungan

tersebutlah yang dinamakan perikatan. 25




        24
            Riduan Syahrani, Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata, (Bandung : Alumni,
1992), hal. 203
         25
            Ibid




                                                                 Universitas Sumatera Utara
        Dengan demikian hubungan perikatan dengan perjanjian adalah perjanjian

menimbulkan perikatan. Dengan kata lain perjanjian merupakan salah satu sumber

yang paling banyak menimbulkan perikatan, karena hukum perjanjian menganut

sistem terbuka, sehingga anggota masyarakat bebas untuk mengadakan perjanjian,

dan undang-undang hanya hanya berfungsi untuk melengkapi perjanjian yang

dibuat oleh masyarakat. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan

perikatan, karena perjanjian merupakan perbuatan yang dilakukan oleh dua pihak,

sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang dibuat tanpa ketentuan para

pihak yang bersangkutan. 26


        Pada Pasal 1313 KUH Perdata disebutkan bahwa : “suatu perjanjian

adalah suatu perbuatan dengan mana seorang atau lebih mengikatkan dirinya

terhadap satu orang atau lebih.” Maksudnya bahwa suatu perjanjian adalah suatu

recht handeling artinya suatu perbuatan yang oleh orang-orang yang bersangkutan

dengan tujuan agar timbul akibat hukum. Dengan demikian suatu perjanjian

adalah hubungan timbak balik atau bilateral. Maksudnya suatu pihak yang

memperoleh hak-hak dari perjanjian itu juga menerima kewajiban yang

merupakan konsekuensi dari hak-hak yang diperolehnya. 27


        Para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa defenisi

perjanjian yang terdapat di dalam Pasal 1313 KUH Perdata tidak lengkap dan




        26
            J.Satrio, Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku 1, (Bandung :
PT Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 5
         27
            R.Subekti, Hukum Perjanjian, (Bandung : PT Intermasa, 1987), hal. 1.




                                                                  Universitas Sumatera Utara
terlalu luas. 28   Tidak lengkap karena rumusan itu hanya mengenai perjanjian

sepihak saja. Defenisi itu juga dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup

perbuatan di lapangan hukum keluarga, seperti janji kawin, yang juga merupakan

perjanjian juga, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam KUH

Perdata Buku III. Perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata Buku III kriterianya

dapat dinilai secara materil, dengan kata lain dapat dinilai dengan uang.


        Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa :
        “yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum
        mengenai harta benda kekeyaan antara dua pihak, dalam mana salah satu
        pihak berjanji, dianggap tidak berjanji untuk melakukan suatu hal atau
        tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut
        perlaksanaan janji tersebut”. 29
        Menurut M.Yahya Harahap, “perjanjian mengandung suatu pengertian

tentang hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih,

yang memberikan sesuatu hal pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan

sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi”. 30


        Subekti mengatakan bahwa “perjanjian adalah suatu peristiwa dimana

seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji

untuk melakukan sesuatu hal”. 31


        Dengan demikian perjanjian mengandung kata sepakat yang diadakan

antara dua orang atau lebih dalam melaksanakan sesuatu hal tertentu. Perjanjian

itu merupakan suatu ketentuan antara mereka untuk melaksanakan prestasi. Pasal
        28
           Mariam Darus Badrulzaman Dkk, Kompilasi Hukum Perikatan, (Bandung : Citra
Aditya Bakti, 2001),hal.65
        29
           Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu, (Bandung :
sumur, 1981), hal. 11
        30
           M.Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, (Bandung : Alumni, 1986), hal. 20
        31
           Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta : Pembimbing Masa, 1980), hal. 1




                                                                 Universitas Sumatera Utara
1338 KUH Perdata menegaskan bahwa : “semua perjanjian itu yang dibuat secara

sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Akan tetapi

hal tersebut harus terlebih dahulu memenuhi ketentuan seperti yang disebutkan

dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menegaskan bahwa untuk sahnya suatu

perjanjian, maka diperlukan 4 (empat ) syarat yaitu :

       “a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri ;

        b. Kecakapan untuk membuat ssuatu perjanjian ;

        c. Suatu hal tertentu ;

        d. Sesuatu sebab yang halal”.

       Perjanjian baru dapat dikatakan sah jika telah dipenuhinya semua

ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Persyaratan sepakat

bagi mereka yang mengikatkan diri dan kecakapan untuk membuat suatu

perjanjian digolongkan ke dalam syarat subjektif (syarat mengenai orang yang

melakukan perjanjian). Apabila salah satu syarat subjektif ini tidak dipenuhi maka

akibat hukumnya perjanjian dapat dimintakan pembatalannya. Sedangkan tentang

suatu hal tertentu dan sebab halal digolongkan kedalam syarat objektif (benda

yang dijadikan objek perjanjian). Jika salah satu syarat objektif ini tidak dipenuhi,

maka akibat hukumnya perjanjian batal demi hukum. Artinya perjanjian dengan

sendirinya menjadi batal denegan kata lain perjanjian telah batal sejak dibuatnya

perjanjian tersebut. Hal-hal inilah yang merupakan unsur-unsur penting dalam

mengadakan perjanjian. 32




       32
        Kansil, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia Buku Kesatu Hukum
Dagang Menurut KUHD Dan KUHPerdata, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), hal. 191




                                                           Universitas Sumatera Utara
2.   Syarat-syarat Sahnya Perjanjian


           Syarat sahnya perjanjian dapat dikaji berdasarkan hukum perjanjian yang

terdapat dalam KUH Perdata (civil law) yakni diatur dalam Pasal 1320 KUH

Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian,

yaitu :

              “a. Adanya kata sepakat dari mereka yang mengadakan perjanjian ;

                b. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian atau perikatan;

                c. Perjanjian yang diadakan harus mempunyai objek yang tertentu ;

                d. Yang diperjanjikan itu adalah suatu sebab yang halal”. 33



           a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri

           Sepakat maksudnya adalah bahwa kedua belah pihak yang mengadakan

perjanjian saling menghendaki sesuatu yang secara timbal balik, adanya kemauan

atas kesesuaian kehendak oleh kedua belah pihak yang membuat perjanjian.

Kesesuaian disini adalah pernyataannya, jadi tidak boleh hanya karena kemauan

satu pihak saja, ataupun terjadinya kesepakatan karena tekanan salah satu pihak

yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak.

           Kesepakatan itu artinya tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak

manapun. Perjanjian itu benar-benar atas kemauan sukarela pihak-pihak. Hal ini

berpedoman dengan ketentuan Pasal 1321 KUH Perdata bahwa tiada sepakat yang

sah apabila sepakat itu diberikan karena:




      33
           Salim, Perkembangan Hukum Kontrak Innominat,(Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hal. 23.




                                                                    Universitas Sumatera Utara
            “ 1) Kekhilafan / kekeliruan (dwaling) ;

             2) Pemerasan / paksaan (dwang) ;

             3) Penipuan (bedrug)”.


       Unsur kekhilafan / kekeliruan dibagi dalam dua bagian yakni, kekhilafan

mengenai orangnya dinamakan error in persona. Dan kekhilafan mengenai

barangnya dinamakan error in substantia. Mengenai kekhilafan / kekeliruan yang

dapat dibatalkan harus mengenai inti sari pokok perjanjian. Jadi harus mengenai

objek atau prestasi yang dikehendaki. Sedangkan kekhilafan / kekeliruan

mengenai orangnya tidak menyebabkan perjanjian dapat batal (Pasal 1322 KUH

Perdata).


       Paksaan (dwang) terjadi jika seseorang memberikan persetujuannya karena

ia takut pada suatu ancaman. Dalam hal ini paksaan tersebut harus benar-benar

menimbulkan suatu ketakutan bagi yang menerima paksaan, misalnya ia akan

dianiaya atau akan dibuka rahasianya jika ia tidak menyetujui suatu perjanjian

(Pasal 1324 KUH Perdata).


       Mengenai pengertian penipuan (bedrug) ini terjadi apabila menggunakan

perbuatan secara muslihat sehingga pada pihak lain menimbulkan suatu gambaran

yang tidak jelas dan benar mengenai suatu hal. Untuk mengatakan bahwa telah

terjadi suatu penipuan maka harus ada kompleks dari muslihat-muslihat itu.


       R.Subekti mengatakan bahwa “penipuan (bedrug) terjadi apabila suatu

pihak dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar, disertai dengan




                                                        Universitas Sumatera Utara
kelicikan-kelicikan sehingga pihak lain terbujuk karenanya untuk memberikan

perizinan”. 34


        Suatu penipuan adalah apabila ada keterangan-keterangan yang tidak

benar (palsu) disertai dengan kelicikan-kelicikan atau tipu muslihat dan harus ada

rangkaian kebohongan-kebohongan yang mengakibatkan orang menjadi percaya,

dalam hal ini pihak tersebut bertindak secara aktif untuk menjerumuskan

seseorang. Misalnya perbuatan memperjualbelikan sebuah rumah yang bukan

merupakan hak miliknya dengan memalsukan surat-suratnya.


        b. Kecakapan para pihak membuat perjanjian


        Subjek yang melakukan perjanjian harus cakap (bekwaam) merupakan

syarat umum untuk melakukan perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah

dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-

undangan untuk melakukan perbuatan tertentu. Orang yang cakap dan

berwewenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah

dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan

atau sudah kawin. Adapun orang yang tidak berwenang untuk melakukan

perbuatan hukum :


             1) Anak dibawah umur ;

             2) Orang yang di taruh di bawah pengampunan ;




        34
          Ibid, hal. 135




                                                         Universitas Sumatera Utara
             3) Istri (Pasal 1330 KUH Perdata), yang dalam perkembangannya sudah

                diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

                SEMA Nomor 3 Tahun 1963. 35


        Subjek hukum terbagi dua, yaitu manusia dan badan hukum. Menurut

Pasal 1329 KUH Perdata “setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan,

jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap”. Jadi menurut ketentuan

pasal ini, semua orang dianggap mampu atau cakap untuk mengikatkan diri untuk

melakukan suatu perbuatan hukum yang dinyatakan oleh undang-undang.


        Dilihat dari sudut rasa keadilan memang benar-benar perlu bahwa orang

yang membuat perjanjian yang nantinya akan terikat oleh perjanjian yang

dibuatnya itu harus benar-benar mempunyai kemampuan untuk menjalankan

segala tanggung jawab yang bakal dipikulnya karena perbuatan itu. 36


        Apabila dilihat dari sudut ketertiban umum, maka oleh karena orang yang

membuat perjanjian itu berarti mempertaruhkan kekayaannya, sehingga sudah

seharusnya orang itu sungguh-sungguh berhak berbuat bebas terhadap harta

kekayaannya. 37


        Tegasnya syarat kecakapan untuk membuat perjanjian mengandung

kesadaran untuk melindungi hak bagi dirinya maupun dalam hubungannya dengan

keselamatan keluarganya.



        35
            Salim, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta : Sinar Grafika,
2009), hal. 34
         36
            Achmad Ikhsan, Hukum Perdata I B, (Jakarta : Pembimbing masa, 1969), hal 20
         37
            R.Subekti, Op.Cit, hal. 13.




                                                                   Universitas Sumatera Utara
       c. Suatu hal tertentu


       Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi objek

suatu perjanjian. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata “barang yang menjadi objek

suatu perjanjian harus tertentu, setidak-tidaknya harus ditentukan jenisnya

sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan saja kemudian dapat

ditentukan atau diperhitungkan”


       Dalam Pasal 1332 KUH Perdata dikatakan bahwa “hanya barang-barang

yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi objek perjanjian”. Dengan

demikian barang-barang yang diluar diperdagangkan tidak dapat menjadi objek

perjanjian. Misalnya barang-barang yang dipergunakan untuk keperluan orang

banyak, seperti jalan umum, pelabuhan umum, gedung-gedung umum dan

bandara udara. 38


       Dengan demikian perjanjian yang objeknya tidak tertentu atau jenis tidak

tertentu maka dengan sendirinya perjanjian itu tidak sah. Objek atau jenis objek

merupakan syarat yang mengikat dalam perjanjian.


       d. Suatu sebab yang halal


       Pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian orzaak (causa yang

halal). Di dalam Pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutkan kausa yang terlarang.

Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang,

kesusilaan dan ketertiban umum. Sebab yang halal inilah yang menjadi tujuan



       38
            Riduan Syahrani, Op.Cit, hal. 219




                                                        Universitas Sumatera Utara
para pihak yang membuat perjanjian. 39 Perjanjian tanpa sebab yang halal adalah

batal demi hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.


        Pengertian sebab pada syarat keempat untuk sahnya suatu perjanjian tiada

lain adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Jadi dalam hal ini harus dihilangkan

salah sangka bahwa yang dimaksud sebab itu di sini adalah suatu sebab yang

menyebabkan seseorang membuat perjanjian tersebut. Bukan hal ini yang

dimaksud oleh undang-undang dengan sebab halal. Sesuatu yang menyebabkan

sesorang membuat suatu perjanjian atau dorongan jiwa yang untuk membuat suatu

perjanjian pada asasnya tidak dihiraukan oleh undang-undang. Undang-undang

hanya menghiraukan tindakan tindakan orang-orang dalam masyarakat. Jadi yang

dimaksud dengan sebab atau kausa dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu

sendiri. 40


        Yang di maksud dengan halal atau yang diperkenankan oleh undang-

undang menurut Pasal 1337 KUH Perdata adalah “persetujuan yang tidak

bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan”. Akibat

hukum terhadap perjanjian berkausa tidak halal, maka perjanjian itu batal demi

hukum atau perjanjian itu dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian tidak ada

dasar untuk menuntut pemenuhan perjanjian itu dimuka hakim.


        Dari keempat syarat sahnya perjanjiian di atas tidak ada diberikan suatu

formalitas yang tertentu di samping kata sepakat para pihak mengenai hal-hal

        39
              Salim, Op.Cit, hal. 25.
        40
              http://www.inapane-hukum.com/2009/11/ringkasan-2-kuliah-hukum-perjanjian..html




                                                                   Universitas Sumatera Utara
pokok perjanjian tersebut. Tetapi ada pengecualiannya terhadap undang-undang

yang dibutuhkan bahwa formalitas tersebut untuk beberapa perjanjian baru dapat

berlaku dengan suatu formalitas tertentu yang dinamakan perjanjian formal.

Misalnya perjanjian perdamaian yang dilakukan secara formal.


3.   Asas-asas Hukum Perjanjian

          Istilah asas merupakan terjemahan dari bahasa latin principium, bahasa

Inggris principle dan bahasa Belanda beginsel, yang artinya yaitu sesuatu yang

menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat.


          Ada dua hal yang terkandung dalam makna asas yakni, pertama, asas

merupakan pemikiran, pertimbangan, sebab yang luas atau umum, abstrak (the

broad reason). Kedua, asas merupakan hal yang mendasari adanya norma hukum

(the based of rule of law).


          Dalam rangka menciptakan keseimbangan dan memelihara hak-hak yang

dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian yang dibuat menjadi perikatan yang

mengikat bagi para pihak, oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata diberikan

berbagai asas umum, yang merupakan pedoman atau patokan serta menjadi batas

atau rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat hingga

pada akhirnya menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak, yang dapat

dipaksakan pelaksanaannya atau pemenuhannya. Ada beberapa asas umum

Hukum Perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

yakni :




                                                         Universitas Sumatera Utara
    a. Asas personalia


       Asas personalia dijumpai pada Pasal 1315 KUH Perdata yang berbunyi :

“pada umumnya tidak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau

meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri”. Dari rumusan

tersebut dapat dapat diketahui bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat

oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subjek hukum pribadi, hanya

dan akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri. 41


       Meskipun secara sederhana dikatakan bahwa ketentuan Pasal 1315 KUH

Perdata menunjuk pada asas personalia, namun ketentuan pasal tersebut juga

menunjuk pada kewenangan bertindak dari seseorang yang membuat atau

mengadakan perjanjian.


       Pada umumnya sesuai dengan asas personalia, yang diberikan dalam Pasal

1315 KUH Perdata, masalah kewenangan bertindak seseorang sebagai individu

dapat dibedakan atas :


              1) Untuk dan atas namanya serta kepentingan dirinya sendiri. Dalam

                  hal ini, maka ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata berlaku baginya

                  secara pribadi ;

              2) Sebagai wakil dari pihak tertentu ;

              3) Sebagai kuasa dari orang atau pihak yang memberikan kuasa.




       41
            Salim, Op.Cit, hal. 13.




                                                          Universitas Sumatera Utara
    b. Asas konsensualitas

       Menurut asas ini, perjanjian sudah timbul dan mengikat sejak tercapainya

konsensus atau kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai objek perjanjian

meskipun kesepakatan itu telah dicapai secara lisan semata-mata. Asal dari

kesepakatan mengenai objek perjanjian ini dapat ditetapkan apa yang menjadi hak

dan kewajiban dari kedua belah pihak. Misalnya dalam perjanjian jual beli, 42

perjanjian dianggap sudah lahir sejak adanya penawaran atas barang dari penjual,

dan oleh pembeli penawaran tesebut disetujui saat itulah dianggap perjanjian telah

dilahirkan.


       Asas konsensualitas memperlihatkan, bahwa adanya suatu perjanjian yang

dibuat secara lisan antara dua atau lebih orang telah mengikat dan karenanya telah

melahirkan kewajiban bagi salah satu pihak dalam perjanjian tersebut. Segera

setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan atau konsensus, meskipun

kesepakatan tersebut telah tercapai secara lisan semata-mata. Ini berarti pada

prinsipnya perjanjian yang mengikat dan berlaku sebagai perikatan bagi para

pihak yang berjanji tidak memerlukan formalitas, walau demikian untuk menjaga

kepentingan pihak debitur (atau yang berkewajiban memenuhi prestasi)

diadakanlah bentuk-bentuk formalitas / dipersyaratkan adanya suatu tindakan

nyata tertentu. Ketentuan yang mengatur asas ini dapat terlihat pada pasal

mengenai sahnya suatu perjanjian yakni Pasal 1320 KUH Perdata.




       42
        Kansil, Hukum Dagang Indonesia Buku Ke satu Hukum Dagang Menurut KUHD dan
KUH Perdata, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), hal. 195.




                                                          Universitas Sumatera Utara
    c. Asas kebebasan berkontrak


       Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat

(1) KUH Perdata yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya ”.


       Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan

kepada para pihak untuk :


       “1) Membuat atau tidak membuat suatu perjanjian ;

        2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun ;

        3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya ;

        4) Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan”.

       Latar belakang lahirnya asas kebebasan berkontrak adalah adanya paham

individualisme yang secara embrional lahir pada zaman yunani, yang diteruskan

oleh kaum Epicuristen dan berkembang pesat pada zaman renaissance melalui

antara lain ajaran-ajaran Hugo de Groth, Thomas Hobes, John Locke dan

Rosseau. 43


       Seperti halnya asas konsensualitas, asas kebebasan berkontrak menemukan

dasar hukumnya pada rumusan Pasal 1320 KUH Perdata. Jika asas konsensualitas

dasar keberadaan pada poin pertama pasal tersebut yaitu kesepakatan mereka yang

mengikatkan dirinya, maka asas kebebasan berkontrak dasarnya dalam rumusan

poin keempat Pasal 1320 KUH Perdata yaitu suatu sebab yang tidak terlarang.


       43
            Salim,Op.Cit.hal. 9.




                                                          Universitas Sumatera Utara
Dengan asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat dan

mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan

atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang

prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah suatu perbuatan yang terlarang,

seperti yang termuat dalam Pasal 1337 KUH Perdata yaitu : “suatu sebab adalah

terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan

kesusilaan atau ketertiban umum ”. Asas kebebasan berkontrak ini memungkinkan

para pihak untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang

melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib

dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang. 44


    d. Asas pacta sunt servanda (perjanjian berlaku sebagai undang-undang)


       Asas pacta sunt servanda (perjanjian berlaku sebagai undang-undang)

diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan : “suatu

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka

yang membuatnya”. Pasal tersebut merupakan konsekuensi logis dari ketentuan

Pasal 1233 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa “setiap perikatan dapat lahir

dari undang-undang maupun karena perjanjian”. Jadi perjanjian adalah sumber

perikatan. Sebagai perikatan yang dibuat secara sengaja atas kehendak para pihak

secara sukarela, maka segala sesuatu yang telah disepakati, disetujui oleh para

pihak harus dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana telah dikehendaki oleh

mereka. Dalam hal ini salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakannya,


       44
          Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan(Aanvulend
Recht) Dalam Hukum Perdata, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 275




                                                             Universitas Sumatera Utara
maka pihak lain dalam perjanjian berhak untuk memaksakan pelaksanaannya

melalui mekanisme dan jalur hukum yang berlaku. 45


       Suatu prestasi untuk melaksanakan suatu kewajiban selalu memiliki dua

unsur penting. Pertama, berhubungan dengan              tanggung jawab hukum atas

pelaksanaan prestasi tersebut oleh debitur (schuld). Dalam hal ini ditentukan siapa

debitur yang berkewajiban untuk melaksanakan prestasi, tanpa mempersoalkan

apakah pemenuhan kewajiban tersebut dapat dituntut oleh kreditur yang berhak

atas    pelaksanaan         kewajiban       tersebut.   Kedua,      berkaitan     dengan

pertanggungjawaban         pemenuhan       kewajiban,   tanpa     memperhatikan    siapa

debiturnya (haftung). Pada umumnya dalam setiap perikatan, pemenuhan prestasi

yang berhubungan dengan kedua hal tersebut terletak pada debitur, berarti debitur

yang berkewajiban untuk memenuhi perikatan adalah juga yang seharusnya dapat

dimintakan pertanggungjawabannya untuk memenuhi kewajiban yang dibebankan

padanya didasarkan yang lahir dari hubungan hukum diantara pihak dalam

perikatan tersebut.


       Dalam kontrak demikian, berarti suatu perjanjian tanpa haftung adalah

perjanjian yang tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya oleh kreditur. Perjanjian

yang dapat dilaksanakan adalah perjanjian yang pelaksanaannya ditentukan oleh

undang-undang suatu negara.


       Setiap kreditur yang tidak memperoleh pelaksanaan kewajiban oleh

debitur dapat (berhak memaksakan pelaksanaannya) dengan meminta bantuan


       45
            Gunawan Widjaja, Op.cit, hal. 282




                                                                 Universitas Sumatera Utara
pada pejabat negara yang berwewenang, yang akan memutuskan dan menentukan

sampai seberapa jauh suatu prestasi yang telah gagal, tidak sepenuhnya atau tidak

sama sekali dilaksanakan, atau dilaksanakan tidak sesuai dengan yang

diperjanjikan masih dapat dilaksanakan, semuanya dengan jaminan harta

kekayaan debitur.


4.   Berakhirnya Perjanjian

       Hapusnya perjanjian berarti menghapuskan semua pernyataan kehendak

yang telah dituangkan dalam persetujuan bersama antara pihak kreditur dan

debitur. Dari segi teoritis, hapusnya persetujuan sebagai hubungan hukum antara

kreditur dan debitur dengan sendirinya akan menghapuskan seluruh isi perjanjian.

Akan tetapi sebaliknya, dengan hapusnya perjanjian belum tentu dengan

sendirinya mengakibatkan hapusnya persetujuan. Hanya saja dengan hapusnya

perjanjian, persetujuan yang bersangkutan tidak lagi mempunyai kekuatan

pelaksanaan. Sebab dengan hapusnya perjanjian berarti pelaksanaan persetujuan

telah dipenuhi debitur. Misalnya perjanjian jual beli, dengan dibayarnya harga

barang perjanjian telah dihapus. Akan tetapi persetujuan jual belinya masih tetap

ada diantara para pihak. Umpamanya para pihak menyatakan persetujuan jual beli

tadi dengan sendirinya perjanjian jual beli hapus. Dan pihak-pihak kembali pada

keadaan semula. Jadi pada umumnya jika persetujuannya yang dihapuskan

mengakibatkan para pihak harus kembali pada keadaan semula. Seolah-olah

diantara para pihak tidak pernah terjadi apa-apa. Akan tetapi kalau perjanjiannya

yang hapus, tidak mempunyai akibat dan kembali pada keadaan semula. malah




                                                         Universitas Sumatera Utara
yang terjadi para pihak berada dalam keadaan baru. Pihak pembeli mendapatkan

barang dan pihak penjual mendapat harga barang jual barang yang dijual. 46


        Sesuai dengan asas bahwa para pihak mempunyai kebebasan untuk

menentukan isi perjanjian asal tidak bertentangan dengan undang-undang,

ketertiban umum dan kesusilaan, maka tentang berakhirnya suatu perjanjian dapat

ditentukan juga oleh para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Namun

demikian undang-undang ada mengatur cara-cara penghapusan perjanjian yakni di

dalam Pasal 1381 KUH Perdata. Menurut isi pasal tersebut disebutkan beberapa

cara-cara penghapusan perjanjian tersebut terdiri atas :


     a. Pembayaran (betaaling)

        Yang dimaksud dengan pembayaran oleh hukum perikatan bukanlah

sebagaimana ditafsirkan dalam bahasa pergaulan sehari-hari, yaitu pembayaran

sejumlah uang, tetapi pembayaran yang dimaksud dalam Pasal 1381 KUH Perdata

adalah setiap tindakan dalam pemenuhan prestasi, walau bagaimanapun sifat dari

prestasi itu. 47


        Pada umumnya tindakan pembayaran merupakan tindakan nyata yang

mempunyai arti bisa dilakukan tanpa ikatan formalitas dan bebas. Kadang-kadang

pembayaran untuk memenuhi prestasi tersebut dapat dilakukan sepihak dan pada

hal yang lain dilakukan dengan kerjasama antara debitur dan kreditur.


        Pihak yang wajib memenuhi prestasi adalah debitur. Namun menurut Pasal

1382 KUH Perdata selain debitur sendiri, orang-orang lain dapat juga memenuhi
        46
             M. Yahya Harahap,Op.Cit,hal. 106.
        47
             Mariam Darus Badrulzaman Dkk, Op.Cit, hal. 116.




                                                               Universitas Sumatera Utara
prestasi yaitu penjamin atau oleh pihak ketiga yang sama sekali tidak

berkepentingan dalam perjanjian. 48 Pihak ketiga ini diperbolehkan melakukan

pembayaran prestasi, baik sebagai wakil debitur maupun bersifat sukarela atau

membantu debitur .


       Berbeda halnya dengan Pasal 1400 KUH Perdata yang mengatur tentang

penggantian kedudukan kreditur oleh pihak ketiga dalam perjanjian sebagai akibat

pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga atas hutang debitur kepada pihak

kreditur tetapi untuk perjanjian dan dan isinya tidak berubah. Hal inilah yang

disebut dengan subrogasi. Sebagai akibat dari subrogasi ini adalah segala tuntutan

yang dimiliki oleh kreditur yang lama beralih kepada pihak ketiga. Maksud dari

subrogasi ini tidak lain dari pada untuk memberi kedududukan yang lebih kuat

dan terjamin pada pihak yang yang telah bersedia membayar hutangnya. Seolah-

olah subrogasi tidak lain dari pada pinjaman uang oleh debitur kepada pihak

ketiga untuk membayarkan hutangnya kepada kreditur. Dan akibat dari subrogasi

ini adalah tuntutan apa saja yang dipunyai kreditur semula terhadap debitur semua

beralih secara keseluruhan kepada pihak ketiga, dan dengan terjadinya subrogasi

pembayaran kepada kreditur semula benar-benar sudah terlaksana. 49


       Namun sekalipun pembayaran sudah terlaksana, perjanjiannya sendiri

masih tetap ada, dan tetap bisa ditagih oleh pihak ketiga tadi. Jadi seolah-olah

terjadi pembaharuan hutang atau pembaharuan perjanjian dengan pihak ketiga.




       48
          M. Yahya Harahap, Op.Cit, hal 109
       49
         Ibid




                                                         Universitas Sumatera Utara
    b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan (konsignasi)

       atau penitipan


       Hapusnya perikatan dengan cara seperti ini disebabkan oleh karena

kreditur lalai atau enggan menerima pembayaran atau penyerahan benda prestasi.

Tindak lanjut yang harus dilakukan setelah kreditur tidak bersedia menerima

pembayaran adalah dengan jalan penyimpanan atau penitipan. Hal ini diatur

dalam Pasal 1404 KUH Perdata. 50


       Menurut Pasal 1405 KUH Perdata ada beberapa syarat sahnya penawaran

pembayaran dan konsignasi yaitu :


     “1) Harus langsung dilakukan oleh debitur kepada kreditur atau wakil atau
         kuasa yang berhak menerima pembayaran atau penyerahan. Debitur
         diutamakan dalam hal ini, akan tetapi pihak ketiga dapat bertindak atas
         nama dan untuk debitur ;
      2) Penawaran pembayaran yang diajukan kepada kreditur harus meliputi
         seluruh hutang yang sudah waktunya dapat ditagih, bunga uang yang
         sudah dapat ditagih dan ongkos yang telah dikeluarkan serta biaya yang
         belum dikeluarkan yang diperhitungkan belakangan ;
      3) Pembayaran harus berbentuk mata uang resmi yang sah;
      4) Penawaran baru diajukan kepada kreditur pada saat pemabayaran yang
         sudah diperjanjikan telah sampai ;
      5) Penawaran ini dilakukan ditempat yang sudah diperjanjikan”. 51

       Penawaran ini dilaksanakan didepan Notaris atau juru sita yang

didampingi oleh dua orang saksi. Adapun terhadap penawaran pembayaran tunai

diikuti dengan penyimpanan (konsignasi) atau penitipan ini hanya berlaku pada

perikatan-perikatan yang prestasinya berupa memberi barang-barang bergerak.




       50
            Mariam Darus Badrulzaman Dkk, Op.Cit, hal 128
       51
            M. Yahya Harahap, Op.Cit, hal. 136




                                                            Universitas Sumatera Utara
Undang-undang tidak ada mengatur bagaimana kalau yang harus diberikan itu

berupa barang-barang tidak bergerak. 52


    c. Pembaharuan hutang (novasi)

       Pembaharuan hutang (novasi) adalah suatu perjanjian yang menghapuskan

perikatan lama akan tetapi pada saat yang sama menimbulkan perikatan baru yang

menggantikan perikatan lama. 53

       Menurut Pasal 1413 KUH Perdata ada 3 macam novasi yaitu :


            “1) Novasi objektif dapat terjadi dengan mengganti atau mengubah isi
                perikatan. Penggantian isi perikatan terjadi jika kewajiban debitur
                untuk memenuhi suatu prestasi tertentu diganti dengan prestasi
                yang lain.
             2) Novasi subjektif pasif dapat terjadi dengan cara expromissie dimana
                debitur semula diganti oleh dibitur yang baru tanpa bantuan debitur
                yang lama.
             3) Novasi subjektif aktif selalu merupakan perjanjian bersegi tiga,
                karena debitur perlu mengikatkan dirinya dengan kreditur yang
                baru”.

       Novasi ini hanya dapat terjadi antara orang-orang yang cakap untuk

membuat perikatan dan kehendak untuk melakukan novasi harus tegas ternyata

dari perbuatannya. Oleh karena pembaharuan hutang (novasi) pada hakikatnya

merupakan perikatan baru yang menggantikan perikatan lama, maka segala

sesuatu yang mengikuti perikatan lama (seperti hak-hak istimewa dan gadai) tidak

ikut berpindah / beralih kepada keperikatan yang baru, kecuali jika diperjanjikan

bahwa hak-hak istimewa dan gadai yang menjadi jaminan perikatan lama tidak

hapus, tetapi ikut berpindah pada perikatan yang baru. 54


       52
          Subekti, Op.Cit,hal. 131
       53
          Riduan Syahrani, Op.Cit,hal. 290
       54
          Ibid




                                                            Universitas Sumatera Utara
     d. Pencampuran Hutang

        Pencampuran utang terjadi karena kedudukan debitur dan kreditur bersatu

pada satu orang. Misalnya kreditur meninggal dunia sedangkan debitur

merupakan satu-satunya ahli waris. Debitur kawin dengan kreditur dalam

persatuan harta perkawinan. Hapusnya perikatan karena pencampuran hutang ini

adalah secara otomatis (Pasal 1436 KUH Perdata), artinya demi hukum hapuslah

perikatan yang semula ada diantara kedua belah pihak tersebut. 55

     e. Pembebasan hutang

        Pembebasan hutang adalah perbuatan hukum dimana kreditur melepaskan

haknya untuk menagih piutangnya kepada debitur. 56 Undang-undang tidak ada

mengatur bagaimana terjadinya pembebasan hutang ini, sehingga menimbulkan

persoalan apakah pembebasan hutang ini terjadi dengan perbuatan hukum sepihak

atau timbal balik.

         A. Pitlo berpendapat bahwa “kreditur hanya berhak membebaskan debitur

secara sepihak jika ini tidak merugikan debitur”. Jika debitur mempunyai

kepentingan terhadap adanya perikatan itu, maka pembebasan sepihak tidak dapat

dilakukan. 57 Pembebasan hutang ini tidak bisa dipersangkakan, tetapi harus

dibuktikan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1438 KUH Perdata yang berbunyi

“pembebasan sesuatu utang tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan”




        55
            Mariam Darus Badrulzaman Dkk, Op.Cit, hal 142
        56
            Ahmadi Meru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak,(Jakarta : Raja Grafindo
Persada, 2008), hal. 107
         57
            R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, (Jakarta : Bina Cipta, 1977), hal. 120




                                                                   Universitas Sumatera Utara
    f. Lenyapnya barang yang menjadi hutang.

       Menurut Pasal 1444 KUH Perdata manyatakan agar perjanjian dapat

berakhir karena lenyapnya barang yang menjadi hutang harus memenuhi beberapa

syarat, yakni :

       “1) Musnahnya barang diluar perbuatan dan kesalahan debitur
           (overmacht);
        2) Musnahnya barang terjadi saat sebelum jatuh tempo penyerahan
           barang kepada kreditur ;
        3) Apabila terjadi sesudah jatuh tempo, debitur terbebas dari kewajiban
           asal saja seandainya juga telah terjadi penyerahan, barang tersebut
           tetap musnah oleh sebab peristiwa yang sama”.

       Dengan        terjadinya    peristiwa-peristiwa      tersebut   di   atas,   yang

mengakibatkan musnahnya barang debitur, maka debitur dibebaskan dari

kewajiban-kewajiban memenuhi prestasi terhadap krediturnya. Tetapi apabila

pihak debitur mempunyai hak-hak atau tuntutan ganti rugi mengenai musnahnya

barang tersebut maka debitur diwajibkan memberikan hak-hak dan tuntutan-

tuntutan tersebut kepada kreditur. 58

    g. Pembatalan perjanjian

       Kalau suatu perjanjian batal demi hukum maka tidak ada perikatan hukum

yang lahir karenanya, karena itu tidak ada perikatan hukum yang hapus. Karena

alasan-alasan yang dapat menimbulkan batalnya suatu perikatan adalah kalau

suatu perikatan itu cacat pada syarat-syarat objektif saja. Oleh karena itu, kata-

kata batal demi hukum pada Pasal 1446 KUH Perdata itu harus dibaca dengan

dapat dibatalkan. 59




       58
            Riduan Syahrani, Op.Cit, hal. 296-297
       59
            Mariam Darus Badrulzaman Dkk, Op.Cit, hal 147




                                                                Universitas Sumatera Utara
       Apabila suatu perikatan cacat pada syarat-syarat subjektif, yaitu salah satu

pihak belum dewasa atau kalau perikatan terjadi karena paksaan, penipuan dan

kekhilafan maka perikatan itu dapat dibatalkan (Pasal 1446 dan Pasal 1449 KUH

Perdata).

       Dalam keadaan demikian maka akibat-akibat yang timbul dari perikatan

itu dikembalikan pada keadaan semula (Pasal 1451 dan Pasal 1452 KUH Perdata).

Bahwa pihak yang menuntut pembatalan tersebut dapat menuntut penggantian

biaya kerugian dan bunga apabila ada alasan untuk itu. 60

    h. Lewat waktu.

       Lewat waktu (daluwarsa) menurut Pasal 1946 KUH Perdata “adalah suatu

upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan

dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh

undang-undang”.

       Dalam Pasal 1967 KUH Perdata ditentukan bahwa “segala tuntutan hukum

baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena

daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun, sedangkan siapa yang

menunjukkan adanya daluwarsa itu tidak usah menunjukkan suatu alas hak, lagi

pula tak dapatlah diajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan

itikadnya yang buruk”.

       Dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun tersebut maka hapuslah

perikatan hukum dan tinggallah perikatan bebas, yaitu suatu perikatan yang boleh




       60
            Riduan Syahrani, Op.Cit, hal. 298




                                                            Universitas Sumatera Utara
dipenuhi oleh dibitur, tetapi tidak dapat dituntut oleh kreditur melalui

pengadilan. 61



B. Pengaturan Pembiayaan Konsumen Dalam Mendukung Transaksi
    Konsumen
1. Pengertian Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance)
          Pembiayaan konsumen dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah

consumer finance. Pembiayaan konsumen ini pada hakikatnya sama saja dengan

kredit konsumen (consumer credit). Bedanya hanya terletak pada lembaga yang

membiayainya. Pembiayaan konsumen biaya diberikan oleh perusahaan

pembiayaan (financing company). Sedangkan kredit konsumen (consumer credit)

biayanya diberikan oleh bank. 62

          Secara substansial, pengertian pembiayaan konsumen pada dasarnya tidak

berbeda dengan kredit konsumen. Menurut A. Abdurrahman sebagaimana disisir

oleh Munir Fuady bahwa “kredit konsumen adalah kredit yang diberikan kepada

konsumen guna pembelian barang konsumsi dan jasa seperti yang dibedakan dari

pinjaman yang digunakan untuk tujuan produktif atau dagang”. 63 Kredit yang

demikian itu dapat mengandung resiko yang lebih besar dari kredit dagang biasa,

maka dari itu, biasanya kredit ini diberikan dengan tingkat bunga yang lebih

tinggi.




          61
            Ibid
          62
            Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, (Jakarta : sinar garafika. 2009), hal. 95
         63
            Munir Fuady, Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktik (Leasing,
Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit), (Bandung : Citra Adtya Bakti,
1995), hal.205




                                                                 Universitas Sumatera Utara
       Adapun yang dimaksud dengan pembiayaan konsumen menurut Pasal 1

angka 6 Keppres No.61 Tahun 1988 jo. Pasal 1 huruf (p) Keputusan Menteri

Keuangan No.125/KMK.013/1988 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84

/PMK.012/ 2006 Tentang Perusahaan pembiayaan Pasal 1 huruf (g) serta

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga

Pembiayaan maka “Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance) adalah kegiatan

pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan

pembayaran secara angsuran”.

       Berdasarkan defenisi tersebut, Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati

telah merinci unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian pembiayaan

konsumen yaitu sebagai berikut : 64

      a. Subjek adalah pihak-pihak yang terkait dalam hubungan hukum

            pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen

            (kreditur), konsumen (debitur) dan penyedia barang (pemasok/supplier) ;

      b. Objek adalah barang bergerak keperluan konsumen yang akan dipakai

            untuk keperluan hidup atau keperluan rumah tangga, misalnya televisi,

            kulkas, mesin cuci, alat-alat dapur, perabot rumah tangga dan kendaraan ;

      c. Perjanjian, yaitu perbuatan persetujuan pembiayaan yang diadakan antara

            perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen, serta jual beli antara

            pemasok dan konsumen, perjanjian ini didukung oleh dokumen-

            dokumen;



       64
         Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan
Pembiayaan, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 246




                                                            Universitas Sumatera Utara
     d. Hubungan hak dan kewajiban, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen

        wajib membiayai harga pembelian barang yang diperlukan konsumen

        dan membayarnya secara tunai kepada pemasok. Konsumen wajib

        membayar secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen,

        dan pemasok wajib menyerahkan barang kepada konsumen ;

     e. Jaminan, yaitu terdiri atas jaminan utama, jaminan pokok dan jaminan

        tambahan. Jaminan utama berupa kepercayaan terhadap konsumen

        (debitur)       bahwa        konsumen    dapat   dipercaya   untuk   membayar

        angsurannya sampai selesai. Jaminan pokok secara fidusia berupa barang

        yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen di mana semua

        dokumen kepemilikan barang dikuasai oleh perusahaan pembiayaan

        konsumen (fiduciary transfer of ownership) sampai angsuran terakhir

        dilunasi.       Adapun       jaminan    tambahan   berupa    pengakuan   utang

        (promissory notes) dari konsumen.

       Selanjutnya berdasarkan defenisi beserta unsur-unsur sebagaimana

diuraikan di atas, dapat diidentifikasikan karakteristik dari pembiayaan konsumen

serta perbedaannya dengan kegiatan sewa guna usaha khususnya dalam bentuk

financial lease. Karakteristik dari pembiayaan konsumen yaitu sebagai berikut : 65

     a. Sasaran pembiayaan jelas, yaitu konsumen yang membutuhkan barang-

        barang konsumsi ;

     b. Objek pembiayaan barang berupa barang-barang untuk kebutuhan atau

        konsumsi konsumen ;


       65
            Sunaryo,Op.Cit,hal. 97




                                                               Universitas Sumatera Utara
      c. Besarnya pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan

         konsumen kepada masing-masing konsumen relatif kecil sehingga resiko

         pembiayaan relatif lebih aman karena pembiayaan tersebar pada banyak

         konsumen ;

      d. Pembayaran kembali oleh konsumen kepada perusahaan pembiayaan

         konsumen dilakukan secara berkala atau angsuran.

        Adapun perbedaan pembiayaan konsumen dengan sewa guna usaha,

khususnya yang dengan hak opsi (finance lease) menurut Budi Rachmad adalah

sebagai berikut : 66

      a. Pada pembiayaan konsumen, pemilikan barang / objek pembiayaan

         berada pada konsumen yang kemudian diserahkan secara fidusia kepada

         perusahaan pembiayaan konsumen. Adapun pada sewa guna usaha,

         pemilikan barang / objek pembiayaan berada pada lessor ;

      b. Pada pembiayaan konsumen, tidak ada batasan waktu pembiayaan dalam

         arti disesuaikan dengan unsur ekonomis barang / objek pembiayaan.

         Adapun pada sewa guna usaha jangka waktu diatur sesuai dengan umur

         ekonomis objek / barang modal yang dibiayai oleh lessor;

      c. Pada pembiayaan konsumen tidak membatasi pembiayaan kepada calon

         konsumen yang telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

         mempunyai kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas. Adapun pada sewa

         guna usaha calon lessee diharuskan ada atau memiliki syarat-syarat di

         atas;
        66
         Budi Rachmad, Multi Finance Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan
Konsumen, (Jakarta : Navindo Pustaka Mandiri, 2002 ), hal. 137.




                                                             Universitas Sumatera Utara
2. Dasar Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen

    a. Segi Hukum Perdata

       Ada 2 (dua) sumber hukum perdata untuk kegiatan perjanjian pembiayaan

konsumen, yaitu asas kebebasan berkontrak dan perundang-undangan di bidang

hukum perdata.

       Dalam asas kebebasan berkontrak hubungan hukum yang terjadi dalam

kegiatan pembiayaan konsumen selalu dibuat secara tertulis (kontrak) sebagai

dokumen hukum yang menjadi dasar kepastian hukum (legal certainty).

Perjanjian pembiayaan konsumen ini dibuat berdasarkan atas asas kebebasan

berkontrak para pihak yang memuat rumusan kehendak berupa hak dan kewajiban

dari perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pihak penyedia dana (fund

lender), dan konsumen sebagai pihak pengguna dana (fund user).

       Perjanjian      pembiayaan       konsumen      (consumer       finance    agreement)

merupakan dokumen hukum utama (main legal document) yang dibuat secara sah

dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH

Perdata. Akibat hukum perjanjian yang dibuat secara sah, maka akan berlaku

sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yaitu perusahaan pembiayaan konsumen

dan konsumen (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Konsekuensi yuridis

selanjutnya, perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik (in good

faith) dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak (unilateral                    unvoidable).

Perjanjian pembiayaan konsumen berfungsi sebagai dokumen bukti yang sah bagi

perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen. 67


       67
            Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, Op,Cit, hal 256




                                                                 Universitas Sumatera Utara
       Perundang-undangan di bidang hukum perdata, perjanjian pembiayaan

konsumen merupakan salah satu bentuk perjanjian khusus yang tunduk pada

ketentuan Buku III KUH Perdata. Di Indonesia, lembaga pembiayaan ini

merupakan salah satu lembaga formal yang masih relatif baru. Sumber hukum

utama pembiayaan konsumen adalah ketentuan mengenai perjanjian pinjam pakai

habis dan perjanjian jual beli bersyarat yang diatur dalam KUH Perdata. Kedua

sumber hukum utama tersebut dibahas dalam konteksnya dengan pembiayaan

konsumen.

       Perjanjian     pembiyaan    konsumen   yang   terjadi   antara   perusahaan

pembiayaan kosumen dan konsumen digolongkan dalam perjanjian pinjam pakai

habis yang diatur dalam Pasal 1754-1773 KUH Perdata. Pasal 1754 KUH Perdata

menyatakan bahwa “pinjam pakai habis adalah perjanjian, dengan mana pemberi

pinjaman menyerahkan sejumlah barang pakai habis kepada pihak peminjam

dengan syarat bahwa peminjam akan mengembalikan barang tersebut kepada

pemberi pinjaman dalam jumlah dan keadaan yang sama”.

       Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perjanjian

pembiayaan konsumen tergolong perjanjian khusus yang objeknya adalah barang

habis pakai yang diatur dalam Pasal 1754-1773 KUH Perdata. Dengan demikian

ketentuan pasal-pasal tersebut berlaku terhadap perjanjian pembiayaan konsumen

dan sudah relevan, kecuali apabila dalam perjanjian diatur secara khusus

menyimpang. 68




       68
         Sunaryo,Op.Cit, hal. 99




                                                         Universitas Sumatera Utara
       Sedangkan perjanjian jual beli bersyarat adalah perjanjian yang terjadi

antara konsumen sebagai pembeli, dan produsen sebagai penjual, dengan syarat

bahwa bahwa yang melakukan pembayaran secara tunai kepada penjual adalah

perusahaan pembiayaan konsumen. Perjanjian jual beli ini merupakan perjanjian

accessoir dari perjanjian pembiayaan konsumen sebagai perjanjian pokok.

Perjanjian ini digolongkan ke dalam perjanjian jual beli yang diatur dalam Pasal

1457-1518 KUH Perdata, tetapi pelaksanaan pembayaran digantungkan pada

syarat yang disepakati dalam perjanjian pokok, yaitu perjanjian pembiayaan

konsumen. menurut Pasal 1513 KUH Perdata bahwa pembeli wajib membayar

harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan menurut perjanjian.

Syarat waktu dan tempat pembayaran ditetapkan dalam perjanjian pokok, yaitu

pembayaran secara tunai oleh perusahaan pembiayaan konsumen ketika penjual

menyerahkan nota pembelian yang ditandatangani oleh pembeli. 69

    b. Di luar KUH Perdata

       Selain dari ketentuan dalam Buku III KUH Perdata yang relevan dengan

perjanjian pembiayaan konsumen, ada juga ketentuan-ketentuan dalam berbagai

undang-undang di luar KUH Perdata yang mengatur aspek perdata pembiayaan

konsumen. Undang-undang dimaksud adalah sebagai berikut :

   1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan

       Peraturan Pelaksanaannya. Berlakunya undang-undang ini apabila

       perusahaan pembiayaan konsumen itu mempunyai bentuk hukum berupa

       perseroan terbatas ;


       69
         Ibid




                                                        Universitas Sumatera Utara
    2) Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan

        peraturan pelaksanaannya. Berlakunya undang-undang ini apabila

        perusahaan     pembiayaan      konsumen      sebagai     produsen   melakukan

        pelanggaran atas kewajiban dan larangan undang-undang yang secara

        perdata merugikan konsumen. 70

    3) Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan

        peraturan pelaksanaannya. Berlakunya undang-undang ini apabila

        perusahaan    pembiayaan      konsumen       berurusan    dengan    pendaftaran

        perusahaan pada waktu pendirian, pendaftaran ulang dan pendaftaran

        likuidasi perusahaan ;

    4) Keputusan Presiden No.61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Di

        dalamnya memuat tentang pengakuan bahwa pembiayaan konsumen

        sebagai salah satu bentuk usaha dari lembaga pembiayaan. Bentuk hukum

        perusahaan pembiayaan konsumen adalah perseroan terbatas atau

        koperasi, dan dalam kegiatannya dilarang menarik dana secara langsung

        dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan surat sanggup

        bayar (promissory note);

    5) Keputusan      Menteri    Keuangan      No.     1251/KMK.013/1988         tentang

        Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, yang

        kemudian diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri

        Keuangan No. 468 Tahun 1995. Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini

        mengatur tentang kegiatan perusahaan pembiayaan konsumen, izin usaha,

        70
         Herman-notary.blogspot.com/2009/06/dasar-hukum-perjanjian-pembiayaan-
kosumen.html




                                                               Universitas Sumatera Utara
      besaran modal, pembinaan dan pengawasan, serta sanksi apabila

      perusahaan pembiayaan konsumen melakukan kegiatan yang bertentangan

      dengan ketentuan-ketentuan dari Keputusan Menteri Keuangan tersebut ;

   6) Peraturan Menteri Keuangan No. 84 /PMK.012/2006 tentang Perusahaan

      Pembiayaan. Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini mengatur tentang

      kegiatan      perusahaan      pembiayaan       konsumen,     izin   usaha,   modal,

      kepemilikan dan kepengurusan, pembukaan kantor cabang, perubahan

      nama perusahaan pembiayaan konsumen dan pengawasan ;

   7) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2009 tentang

      Lembaga Pembiayaan. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia ini

      mengatur tentang jenis-jenis lembaga pembiayaan, kegiatan usaha dan

      pengawasannya. 71



3. Manfaat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dalam Mendukung Transaksi
  Konsumen
      Kata konsumen dalam bahasa Indonesia merupakan adopsi dari bahasa

asing yaitu Inggris consumer dan Belanda consument, secara harfiah diartikan

“sebagai orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan

jasa tertentu”. Atau sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan

atau sejumlah barang. Ada juga yang mengartikan setiap orang yang

menggunakan barang atau jasa. Dari pengertian di atas terlihat ada pembedaaan

antara konsumen sebagai orang alami atau pribadi kodrati dengan konsumen

sebagai perusahaan atau badan hukum. Pembedaan ini penting untuk

      71
           http://one.indoskripsi.com/node/9359/ 09/0209.htm




                                                                 Universitas Sumatera Utara
membedakan apakah konsumen tersebut menggunakan barang tersebut untuk

dirinya sendiri atau untuk tujuan komersial (dijual, diproduksi lagi). 72

        Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 1 angka 2 mendefenisikan bahwa “konsumen adalah setiap orang pemakai

barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri

sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk

diperdagangkan”. Defenisi yang dituangkan dalam undang-undang perlindungan

konsumen ini memberikan pengertian bahwa konsumen adalah pengguna terakhir.

        Dengan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang

perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan variasi barang dan

atau jasa untuk dikonsumsi, dan dengan didukung perkembangan telekomunikasi

dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan atau jasa.

Kondisi demikian pada satu pihak sangat bermanfaat bagi konsumen karena

kebutuhan konsumen akan barang dan atau jasa dapat terpenuhi serta semakin

terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan atau

jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Di sisi lain, kondisi

demikian dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi

tidak seimbang, dan konsumen berada pada posisi yang lemah.

        Konsumen menjadi objek pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan

yang sebesar-besarnya. Konsumen menjadi dirugikan karena adanya penerapan

perjanjian baku atau perjanjian standar oleh pelaku usaha. Karenanya konsumen




        72
          Arrianto Mukti Wibowo, Kerangka Hukum Digital Signature Dalam
ElectronicCommerce,(Depok, Jawa Barat : Fakultas Ilmu Komputer UI, 1999 ), hal. 102




                                                                 Universitas Sumatera Utara
seharusnya memiliki kesadaran bahwa ia memiliki hak atas barang dan atau jasa

yang akan dikonsumsinya. 73

        Apabila kedudukan konsumen dihubungkan dengan kedudukan pelaku

usaha dalam tataran peralihan barang dan atau pemanfaatan jasa dari pelaku usaha

kepada konsumen maka pelaku usaha harus melakukan transaksi konsumen

kepada konsumen. Dalam transaksi konsumen, maka setidaknya ada tiga tahapan

transaksi yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 74

    a. Tahap Pratransaksi Konsumen

        Pada tahap ini, transaksi atau penjualan / pembelian barang dan / atau jasa

        belum terjadi. Dalam tahap ini hal yang paling penting bagi konsumen

        adalah informasi atau keterangan yang benar, jujur, serta akses untuk

        mendapatkan suatu barang atau jasa yang diinginkannya dari pelaku usaha

        yang beritikad baik dan bertanggung jawab. Konsumen masih dalam

        proses pencarian informasi atas suatu barang, peminjaman, pembelian,

        penyewaan atau leasing.. Kejujuran atas keterangan informasi yang

        diperlukan konsumen dalam menentukan pilihannya atas barang dan / atau

        jasa kebutuhannya dan bukan sekedar informasi untuk menarik minat beli

        konsumen belaka. Dalam penyampaian informasi tersebut antara lain tidak

        boleh bertentangan dengan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. 75




        73
            Adrian suteti, Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen,
(Bogor : Ghalia Indonesia Anggota Ikapi, 2008), hal.1
         74
            Ade Maman Suherman, Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global, (Bogor : Ghalia
Indonesia, 2005), hal. 102-103
         75
            Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999, bab IV, Pasal 8-17




                                                              Universitas Sumatera Utara
b. Tahap Transaksi Konsumen

   Pada tahap ini konsumen melakukan transaksi dengan pelaku usaha dalam

   suatu perjanjian (jual beli, sewa atau bentuk lainnya). Pada saat ini, telah

   ada kecocokan pilihan barang dan / jasa dengan persyaratan serta harga

   yang harus dibayar oleh konsumen. Dalam tahap transaksi ini yang

   menentukan adalah syarat-syarat perjanjian pengalihan pemilikan barang

   dan / atau pemanfaatan jasa tersebut. Dalam kaitan ini perilaku pelaku

   usaha sangat menentukan seperti keberadaan klausul baku yang mengikuti

   transaksi dan persyaratan-persyaratan penjaminan jika ada. Pelaku usaha

   dan konsumen yang terkait dalam taransaksi konsumen betul-betul harus

   beritkad baik sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.

c. Tahap Purnatransaksi Konsumen

   Tahap ini merupakan tahap pemakaian, yaitu penggunaan dan / atau

   pemanfaatan barang dan / atau jasa yang telah beralih kepada pemiliknya

   atau pemanfaatannya dari pelaku usaha kepada konsumen. Pada tahap ini

   jika informasi barang dan / atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha

   sesuai dengan pengalaman konsumen dan pemakaian, yaitu penggunaan

   dan / atau pemanfaatan produk konsumen tersebut, maka konsumen akan

   puas. Bahkan, bukan tidak mungkin konsumen tersebut akan menjadi

   langganan tetap pelaku usaha tertentu itu. Akan tetapi, apabila sebaliknya

   yang terjadi, artinya informasi produk konsumen yang yang diperoleh

   tidak sesuai dalam kenyataan pemakaian, yaitu penggunaan atau

   pemanfaantannya oleh konsumen, maka tentulah akan timbul masalah




                                                      Universitas Sumatera Utara
       antara konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan. Maka dengan

       adanya Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

       Konsumen menjadikan pelaku usaha harus jujur dan bertanggung jawab

       dalam menjalankan kegiatannya.


       Berdasarkan ketiga tahapan yang telah diuraikan di atas, maka ada

beberapa manfaaat yang dapat diperoleh para pihak yang melakukan perjanjian

pembiayaan konsumen dalam mendukung transaksi konsumen yang dilakukan

dalam kontrak baku antara lain yaitu : 76


   1) Bagi Supplier

       Manfaat yang utama bagi supplier dangan adanya perusahaan pembiayaan

konsumen adalah adanya peningkatan penjualan. Daya beli dan kemampuan arus

kas dari calon konsumen akan membeli barang pada supplier sangat beragam.

Konsumen tertentu mempunyai kemampuan untuk membayar secara tunai dan

mempunyai niat untuk membeli barang pada supplier yang bersangkutan. Di

samping itu, dalam kenyataannya terdapat juga konsumen yang mempunyai niat

untuk membeli barang dari supplier tersebut, namun tidak cukup mempunyai

uang tunai. Perusahaan pembiayaan konsumen menjembatani kepentingan

konsumen semacam ini, sehingga penjualan barang oleh supplier tidak hanya

dapat dilakukan pada konsumen yang mempunyai cukup dana tunai, melainkan

juga pada konsumen yang memiliki keterbatasan dana tunai. Manfaaat di atas

yang dapat ditinjau dengan pendekatan lain yaitu, apabila supplier melakukan

       76
            http://yahyazein.blogspot.com/2008/06/kontrak-standar-baku-pengembang.html




                                                                  Universitas Sumatera Utara
penjualan dengan cara kredit maka dana tunai akan diterima secara bertahap dan

setelah jangka waktu yang tertentu. Dengan adanya perusahaan pembiayaan

konsumen, maka supplier dapat memperoleh pembayaran secara tunai dan

angsuran konsumen dialihkan pada perusahaan pembiayaan konsumen. Resiko

tidak terbayarnya kredit konsumen yang semula ditanggung oleh supplier juga

dapat dialihkan kepada perusahaan pembiayaan konsumen.

    2) Bagi konsumen

           Manfaat utama yang diperoleh konsumen adalah kesempatan untuk

membeli atau memiliki barang meskipun dana yang tersedia saat ini belum cukup

untuk menutup seluruh harga barang dan jasa. Singkatnya konsumen tidak harus

membeli tunai atau dapat membeli secara kredit. Apabila pembiayaan konsumen

ini dibandingkan dengan kredit bank, maka pembiayaan konsumen mempunyai

manfaat atau keunggulan lain bagi konsumen. Di samping memperoleh

pembiayaan dari perusahaan pembiayaan konsumen untuk pembelian barang-

barang, konsumen sebenarnya juga bisa memperoleh pembiayaan dari kredit

bank.Keunggulan pembiayaan konsumen dibandingkan dengan kredit bank antara

lain: 77

                a) Prosedur yang lebih sederhana ;
                b) Proses persetujuan yang biasanya cepat ;
                c) Perusahaan pembiayaan konsumen biasanya tidak mensyaratkan
                   penyerahan agunan tambahan sepanjang konsumen atau debitur
                   cukup layak untuk dipercaya kemampuan dan kemauannya untuk
                   memenuhi kewajibannya.
                d) Konsumen tertentu (terutama di Indonesia) mengalami keengganan
                   untuk berhubungan dengan bank dalam hal peminjaman dana


           77
          Ade Maman Suherman, Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global,(Bogor : Ghalia
Indonesia, 2005) h. 102-103.




                                                            Universitas Sumatera Utara
                karena minimnya informasi tentang jasa-jasa bank dan cara
                berhubungan dengan bank.

       Mengingat keunggulan-keunggulan tersebut banyak konsumen yang lebih

menyukai menggunakan jasa pembiayaan konsumen dalam pembelian barang

secara kredit, meskipun besarnya bunga yang harus dibayar seringkali lebih besar

dari pada bunga kredit bank.

   3) Bagi perusahaan pembiayaan konsumen

       Manfaat utama yang dapat diperoleh perusahaan pembiayaan konsumen

adalah penerimaan harga dan biaya administrasi yang dibayarkan oleh konsumen.

Tingkat harga yang ditetapkan perusahaan pembiayaan konsumen biasanya lebih

tinggi daripada tingkat harga kredit bank. Hal ini sebagai konsekuensi /

kompensasi dari besarnya resiko yang relatif besar daripada penyaluran dana bank

dalam bentuk kredit pada debiturnya. 78 Dengan meningkatnya kebutuhan

masyarakat akan pembiayaan konsumen atas barang yang mereka inginkan maka

ini akan memberikan manfaat kepada perusahaan untuk mengembangkan dan

meningkatkan pelayanan kepada debitur bahwa debitur percaya dengan

perusahaan mereka.



4. Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen
    a. Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Kreditur)

       Perusahaan pembiayaan konsumen adalah badan usaha berbentuk PT atau

koperasi yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang


       78
          Inosentius Samsul, Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggungjawab
Mutlak,( Universitas Indonesia : Fakultas Hukum, Pascasarjana 2004), hal. 96.




                                                             Universitas Sumatera Utara
berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau

berkala oleh konsumen. perusahaan tersebut menyediakan jasa kepada konsumen

dalam bentuk pembayaran harga barang secara tunai kepada supplier. Antara

perusahaan dan konsumen harus ada terlebih dahulu kontrak pembiayaan

konsumen yang sifatnya pemberian kredit. Dalam kontrak tersebut, perusahaan

wajib menyediakan kredit sejumlah uang kepada konsumen sebagai harga barang

yang dibelinya dari supplier, sedangkan pihak konsumen wajib membayar

kembali kredit secara angsuran kepada perusahaan tersebut. 79

       Kewajiban pihak-pihak dilaksanakan berdasarkan kontrak pembiayaan

konsumen. Sejumlah uang dibayarkan tunai kepada supplier untuk kepentingan

konsumen. Pihak konsumen wajib membayar secara angsuran sampai lunas

kepada perusahaan sesuai dengan kontrak selama angsuran belum dibayar lunas,

maka barang milik konsumen tersebut menjadi jaminan hutang secara fidusia. 80

   b. Konsumen (Debitur)

       Konsumen adalah pihak pembeli barang dari supplier atas pembayaran

oleh pihak ketiga, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen. konsumen tersebut

dapat berstatus perorangan dapat pula badan hukum. Dalam hal ini ada 2 (dua)

hubungan kontraktual yaitu :

            1) Perjanjian pembiayaan yang bersifat kredit antara perusahaan dan

              konsumen

            2) Perjanjian jual beli antara supplier dan konsumen yang bersifat

              tunai.

       79
          Budi Rachmad,Op.Cit, hal.121
       80
         Ibid




                                                         Universitas Sumatera Utara
       Pihak konsumen umumnya masyarakat karyawan, buruh tani, yang

berpenghasilan menengah kebawah yang belum tentu mampu bila membeli

barang kebutuhannya itu secara tunai. Dalam pemberian kredit ini, resiko

menunggak angsuran merupakan hal yang biasa terjadi. Oleh karena itu, pihak

perusahaan dalam pemberian kredit kepada konsumen masih memerlukan jaminan

terutama jaminan fidusia atas barang yang dibeli itu, di samping pengakuan

hutang dari pihak konsumen.

       Dalam perjanjian jual beli antara supplier dan konsumen, pihak supplier

menetapkan syarat bahwa harga barang akan dibayar oleh pihak ketiga yaitu

perusahaan pembiayaan konsumen. Apabila karena alasan apapun, perusahaan

tersebut melakukan wanprestasi, yaitu tidak melakukan pembayaran sesuai

dengan kontrak, maka jual beli antara supplier dan konsumen akan dibatalkan.

Dalam perjanjian jual beli, pihak supplier (penjual) menjamin barang dalam

keadaan baik, tidak ada cacat tersembunyi. 81

   c. Supplier / Dealer

       Supplier /dealer adalah pihak penjual barang kepada konsumen atas

pembayaran oleh pihak ketiga yaitu perusahaan pembiayaan konsumen. hubungan

kontraktual antara supplier dan konsumen adalah jual beli bersyarat. Syarat yang

dimaksud adalah pembayaran dilakukan oleh pihak ketiga yaitu perusahaan

pembiayaan konsumen. antara perusahaan pembiayaan dan konsumen terdapat

hubungan kontraktual, dimana konsumen wajib membayar harga barang secara




       81
            Sunaryo,Op.Cit,hal. 105




                                                        Universitas Sumatera Utara
angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen yang telah melunasi harga

barang tersebut secara tunai kepada supplier / dealer. 82

           Antara perusahaan pembiayaan dan supplier tidak ada hubungan

kontraktual, kecuali sebagai pihak ketiga yang diisyaratkan. Oleh karena itu,

apabila perusahaan pembiayaan melakukan wanprestasi, padahal kontrak jual beli

dan kontrak pembiayaan telah selesai dilaksanakan, maka jual beli bersyarat

tersebut dapat dibatalkan oleh supplier. 83




82
     Ibid 104-105
83
     Ibid




                                                            Universitas Sumatera Utara

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:603
posted:8/17/2011
language:Indonesian
pages:42
Description: Sumber Perikatan Perjanjian Dalam Hukum Perdata document sample