Docstoc

Standar Pelayanan Minimal & Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah

Document Sample
Standar Pelayanan Minimal & Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah Powered By Docstoc
					 ”Standar Pelayanan Minimal Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Nomor
  65 Tahun 2005 Dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sesuai Dengan
               Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010”

Strategi Standar Pelayanan Minimal di Daerah


Satu hal yang paling esensial dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah ialah pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah (presiden) dan
pemerintahan daerah. Penyelanggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian
urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan daerah otonom. Pembagian urusan
pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai
urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan Pemerintah.
Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa
dan negara secara keseluruhan.

Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ini ditentukan menjadi
urusan pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan otonomi dan tugas
pembantuan. Sesuai isi pasal 10 ayat (3) UU No. 32/2004, urusan pemerintahan yang
tidak menjadi urusan pemerintahan daerah adalah : (1) politik luar negeri, (2)
pertahanan, (3) keamanan, (4) yustisi, (5) moneter dan fiskal nasional, dan (6) agama.

Bidang-bidang lain diluar enam bidang diatas menjadi urusan pemerintahan daerah
dalam rangka pelaksanaan otonomi luas dan nyata. Dalam rangka merealisasikan
otonomi daerah yang luas dan nyata ini menuntut pemerintahan daerah yang tanggap,
mampu dan mempunyai kinerja yang tahan uji, yang menyangkut pemerintah daerah
dan DPRD. Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintahan
Daerah memasuki horison baru dalam tata pemerintahan daerah di Indonesia. Hal itu
menyangkut kewenangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah yang sepintas lalu
lebih luas dibanding dengan kewenangan Pemerintah (Pusat). Bila dikaji lebih dalam,
sebagai konsekuensi negara kesatuan, meskipun secara deklatoris hanya mengurus 6
urusan seperti tersebut diatas, bukan berarti Pemerintah melepaskan atau
mendelegasikan sepenuhnya urusan lainnya kepada pemerintahan daerah. Pemerintah
(Pusat) masih memegang kendali kewenangan tersebut, khususnya di bidang
pengawasan dan pengendalian serta pendanaan.

Adapun urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, terdiri
atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada
daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta
kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan. Menurut Pasal 14 UU No
32 Tahun 2004, urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah
kabupaten/kota merupakan urusan yang ada dalam skala kabupaten/kota meliputi:

   1.   perencanaan dan pengendalian pembangunan,
   2.   perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang,
   3.   penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,
   4.   penyediaan sarana dan prasarana umum,
   5.   penanganan bidang kesehatan,
   6. penyelenggaraan pendidikan,
   7. penanggulangan masalah sosial,
   8. pelayanan bidang ketatanegakerjaan,
   9. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah,
   10. pengendalian lingkungan hidup,
   11. pelayanan pertanahan,
   12. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil,
   13. pelayanan administrasi umum pemerintahan,
   14. pelayanan administrasi penanaman modal,
   15. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya, dan
   16. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam hubungan dengan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat oleh
pemerintahan provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/Kota maka pelaksanaan
urusan wajib dan pilihan tersebut menjadi acuan dan tolok ukur keberhasilannya.
Penyelenggaraan urusan wajib merupakan penyediaan pelayanan dasar kepada
masyarakat sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal sebagai alat ukur yang
ditetapkan                                                         pemerintah.

Birokrasi di era otonomi daerah ini tidak bisa tidak harus mempunyai tolok ukur yang
digunakan untuk menilai kinerja pelaksanaan pelayanan publik. Secara international,
tolok ukur tersebut biasa disebut Minimum Service Standard. Peter F. Drucker
berpandangan bahwa tidak ada di dunia yang disebut negara tertinggal, yang ada
adalah under managed country. Ketertinggalan negara-negara terbelakang terutama
disebabkan oleh ketertinggalan dalam manajemennya. Salah satu kelemahan dalam
manajemen ini adalah karena tidak mampunya birokrasi memberikan pelayanan,
karena :

   1. manajemennya tidak memiliki wawasan dan bakat bisnis;
   2. mereka membutuhkan orang-orang baru;
   3. sasaran dan hasilnya tidak terukur dan tidak nyata.

Sedemikian pentingnya pemberian pelayanan ini, sehingga Pemerintah melalui PP No.
65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) telah menetapkan aturan keharusan diterapkannya urusan wajib daerah,
terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar baik kepada Provinsi maupun
kepada Kabupaten/Kota.


Beberapa Hasil Kajian Penerapan Standar Pelayanan Minimal di beberapa daerah,
khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan adalah sebagai berikut:

   1. SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan
      urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SPM
      merupakan alat Pemerintah dan pemda untuk menjamin akses dan mutu
      pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata. SPM ditetapkan oleh
      Pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh pemda provinsi dan pemda
      kabupaten/kota dan merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar
      nasional.
   2. Namun demikian, sejak penyelenggaraan kewenangan dicanangkan melalui PP
      No. 25 Tahun 2000 belum ada ketentuan yang mengatur tentang SPM. Saat itu
      Pemerintah mengeluarkan SE Mendagri No. 100 Tahun 2002 sebagai landasan
    penyusunan SPM. Kebijakan tentang SPM itu sendiri baru ditetapkan setelah
    lahir UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yakni dengan
    diterbitkannya PP Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
    Penerapan SPM.
3. PP tersebut jelas ditujukan kepada Kementerian Negara/Kementrian/ LPND
    untuk menyusun pedoman dan penerapan SPM di sektornya masing-masing.
    Tetapi dalam prakteknya, tidak semua Kementrian Negara/Kementrian/LPND
    telah menyusun SPM-nya. Tercatat, setidaknya terdapat 9 instansi pusat yang
    telah menyusun SPM, dimana di dalamnya terdapat 2 instansi yang secara
    intens memperbaiki SPM-nya sesuai dengan perkembangan kebijakan yang
    terjadi, yakni Kementrian Kesehatan dan Kementrian Pendidikan Nasional.
4. Secara teknis, Kementrian Dalam Negeri telah menerbitkan Permendagri Nomor
    6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan SPM dan
    Permendagri No. 79 Tahun 2007 tentang Rencana Capaian SPM. Berdasarkan
    kebijakan ini, maka pemerintahan di daerah diminta untuk menyesuaikan
    pelayanannya sesuai dengan aturan SPM tersebut.
5. Sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan, penyelengaraan SPM
    merupakan tugas dan tangungjawab gubernur dan bupati/ walikota, dan dalam
    pelaksanaannya melibatkan multidinas/ instansi, baik pada tahap perencanaan,
    penerapan, maupun pada tahap monitoring dan evaluasi.
6. Pengorganisasian pelaksanaan SPM di daerah diwujudkan dalam bentuk
    pembagian urusan yang dilaksanakan oleh masing-masing pemerintahan pusat,
    provinsi, kabupaten/kota.
7. Amat disayangkan, ketiadaan sanksi yang tegas terhadap instansi yang belum
    menyusun SPM ataupun yang belum melaksanakan SPM, menyebabkan PP
    Nomor 65 Tahun 2005 ini terlihat kurang menggigit dan terkesan hanya sebagai
    kebijakan bermodel universal dan bukan bermodel imperatif. Dengan demikian,
    wajar saja bila masih banyak instansi yang setengah hati dalam menyusun
    SPMnya, kalaupun ada, mereka biasanya tidak pernah melaksanakan monitoring
    dan evaluasi secara reguler/terprogram akan pencapai SPM tersebut.
8. Dalam konstitusi Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO) tahun 1948 tertulis
    bahwa Health is a fundamental human right, yang mengandung suatu kewajiban
    untuk menyehatkan yang sakit dan mempertahankan yang sehat. Pernyataan
    inilah yang melandasi pemikiran bahwa sehat sebagai hak asasi manusia dan
    sehat sebagai investasi. Berdasarkan hal ini, tampaknya Kementrian Kesehatan
    merupakan kementrian yang one step ahead atau selangkah lebih maju
    dibandingkan kementrian lainnya dalam merespon kebijakan pemerintah baik
    dalam hal penerapan SPM pada umumnya maupun penerapan SPM Bidang
    Kesehatan khususnya.
9. Hal ini terbukti, bahwa Kementrian Kesehatan termasuk kementrian yang
    tercepat yang merespon kebijakan pemerintah akan SPM ini. Respon tersebut
    dimulai      dengan       terbitnya  Kepmenkes       dan      Kesos      Nomor
    1747/Menkes/Kesos/SK/XII tanggal 14 Desember 2000 tentang Pedoman
    Penetapan Standar Pelayanan Minimal Dalam Bidang Kesehatan di
    kabupaten/Kota, yang kemudian direvisi menjadi Kepmenkes Nomor
    1457/Menkes/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
    di Kabupaten/kota. Perkembangan terakhir Kepmenkes Nomor 1457 Tahun 2003
    ini juga telah direvisi menjadi Kepmenkes Nomor 157 Tahun 2008. Kepmenkes
    yang baru ini disahkan pada bulan Juli 2008.
10. Namun demikian, SPM Bidang Kesehatan ini dalam prakteknya tidak berjalan
    lancar. Tercatat hanya ada 10 indikator yang dapat dipenuhi oleh lebih dari 90%
    kabupaten atau kota di Indonesia yang menjadi lokus penelitian ini dari 54
    indikator SPM di bidang kesehatan.
11. Permasalahan yang umum dihadapi dalam penerapan SPM Bidang Kesehatan
    ini adalah: jumlah indikator telalu banyak, target indikator terlalu tinggi, beberapa
    indikator yang sulit diperoleh sumber datanya, dan ada indikator yang di suatu
    daerah memiliki nilai starategis tetapi di dearah lain menjadi tidak strategis.
12. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
    belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
    mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
    pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan
    yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
13. Menyadari pentingnya hal ini, maka Kementrian Pendidikan Nasional termasuk
    kementrian yang cepat merespon amanat PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang
    Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
    Dimana pada Pasal 9 Ayat (2) disebutkan bahwa ketentuan mengenai kebijakan
    standar, norma, kriteria, prosedur, dan pedoman, ditetapkan selambat-lambatnya
    dalam waktu enam bulan sejak ditetapkannya PP ini.
14. Hal ini dibuktikan dengan terbitnya kebijakan berikut ini: ? Keputusan Menteri
    Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman
    Penyusunan SPM Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar
    dan Menegah. ? Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 055/U/2001
    tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Penyusunan SPM Penyelenggaraan
    Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga. Kebijakan tersebut di atas
    kemudian direvisi menjadi Keputusan Mendiknas Nomor 1299 Tahun 2004
    tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan, yang di dalamnya terdiri
    atas matriks indikator keberhasilan SPM, dengan komponen-komponennya
    antara lain: kurikulum, anak didik, ketenagaan, sarana prasarana, organisasi,
    pembiayaan, manajemen sekolah, dan peran serta masyarakat, untuk masing-
    masing sekolah.
15. Namun demikian, pada prakteknya terjadi kesimpangsiuran antara aturan SPM
    Bidang Pendidikan dengan aturan lain yang hampir mirip dengan itu. Dalam
    kaitan ini yang dimaskud dengan aturan lain yang mirip tersebut adalah
    Permendiknas Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendiknas Nomor
    24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006
    tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah; dan
    Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan
    Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.
16. Sehingga di beberapa daerah terjadi overlapping pemenuhan, antara
    pemenuhan SPM Bidang Pendidikan yang telah diatur dalam suatu aturan
    dengan pemenuhan standar isi dan standar kompetensi yang telah diatur oleh
    aturan yang berbeda. Hal ini tentu saja acapkali membingungkan dinas terkait
    dalam menentukan skala urgensi pemenuhan aturan-aturan yang dikeluarkan
    oleh kementrian teknisnya.




A. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1.   Justifikasi perubahan Keppres No. 80 Tahun 2003 menjadi Peraturan Presiden
     No.54 Tahun 2010 adalah: belum terwujudnya efisiensi belanja Negara dan
   persaingan sehat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, sistem pengadaan
   yang ada belum mampu mendorong percepatan pelaksanaan Belanja Barang
   dan Belanja Modal di APBN/APBD untuk mendorong terjadinya inovasi,
   tumbuhnya ekonomi kreatif dan kemandirian industri dalam negeri dan masih
   adanya multi-tafsir dalam Keppres 80/2003, juga perlunya menyederhanakan
   aturan, sistem, metoda dan prosedur dengan tetap menjaga koridor good
   governance agar terjadinya persaingan yang sehat dan efisiensi.
2. Arah perubahan Perpres No. 54 Tahun 2010 adalah untuk menciptakan iklim
   persaingan sehat, efisiensi belanja negara dan mempercepat pelaksanaan
   APBN/APBD, meperkenalkan aturan, sistem, metoda dan prosedur yang lebih
   sederhana dengan tetap memperhatikan good governance, dan memperjelas
   konsep swakelola, klarifikasi aturan, serta memperkenalkan sistem Reward dan
   Punishment yang lebih adil.
3. Beberapa perbedaan pokok antara Perpres No. 54 Tahun 2010 dengan Keppres
   No.80 Tahun 2003 adalah:

       A.   Ruang lingkup Perpres No. 54 Tahun 2010 termasuk pengadaan B/J yang
            dibiayai Pinjaman/Hibah LN (PHLN). Apabila terdapat perbedaan antara
            Perpres ini dengan ketentuan pengadaan B/J yang berlaku bagi pemberi
            PHLN, pihak-pihak dapat menyepakati tata cara pengadaan yang akan
            dipergunakan.
       B.   Jenis pengadaan yang diatur daan Prepres ini terdiri pengadaan barang,
            pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya.
       C.   Keharusan membentuk unit layanan pengadaan (ULP) yang permanen
            dan professional sebelum tahun 2014. ULP diisi pejabat yang kompeten
            dan integritasnya terjamin, dengan insentif yang layak. Jumlah dan posisi
            ULP diserahkan K/L/D/I sesuai kebutuhan dan rentang kendalinya.
       D.   Keharusan melaksanakan E-procurement yang terdiri dari E-tendering
            dan E-purchasing paling lambat pada tahun 2012.
       E.   Delegasi kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada
            Pengguna Anggaran (PA) dengan ketentuan PA adalah penanggung
            jawab utama pengadaan, PPK bertanggung jawab atas substansi
            pengadaan (pelaksanaan kontrak), dan ULP/Panitia bertangung jawab
            atas pelaksanaan lelang/tender.
       F.   Keberpihakan terhadap usaha kecil dan menengah.
       G.   Penyederhanaan pelaksanaan pengadaan, ada ketentuan khusus metode
            sayembara dan kontes, diperbolehkannya penunjukkan langsung untuk
            barang/jasa khusus, dan pengadaan secara swakelola.
       H.   Lebih fleksibel dalam menghadapi bencana dan keadaan darurat, serta
       I.   Perbedaan-perbedaan lainnya, seperti : kontrak payung, keikutsertaan
            perusahaan asing, sanggah dan sanggah banding, konsep ramah
            lingkungan, seta preferensi harga dan TKDN (Tingkat Komponen Dalam
            Negeri), dsb.

   Dari pelaksanaan diskusi selama berlangsungnya seminar diperoleh beberapa
    kesepahaman sebagai berikut:

           Penunjukkan langsung tidak lagi ditetapkan berdasarkan besaran
            anggaran, melainkan karena keadaan tertentu misalnya untuk kontrak
            pekerjaan yang bersifat lanjutan seperti pembangunan gedung bertingkat
            atau sewa gedung/kantor yang bersifat multi years. Hal ini agar ada
    kejelasan dalam melakukan klaim bilamana terjadi kesalahan dan untuk
    mencapai efisiensi anggaran.
   Pada prinsipnya pelaksanaan pengadaan dalam Perpres No. 54 Tahun
    2010 dilakukan melalui proses pelelangan/seleksi. Dalam Perpres
    tersebut dimungkinkan untuk pelaksanaan pelelangan/seleksi sebelum
    Tahun Anggaran. Pekerjaan yang menggunakan dan APBN Perubahan
    (APBN-P), meskipun waktu yang tersedia relative singkat, namun harus
    tetap mengacu kepada Perpres 54 Tahun 2010. Sehingga, pihak satker
    perlu mempertimbangkan secara cermat ketersediaan waktu dan realisasi
    pelaksanaan kegiatan sehingga tidak terjadi penyimpangan sesuai
    ketentuan yang berlaku.
   Penetapan suatu pengadaan yang bersifat kompleks atau khusus
    ditentukan oleh pihak satker sendiri, namun secara teknis dan keilmuan
    hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
   Penyederhanaan        pembuatan     dokumen     penawaran        termasuk
    penghapusan legalitas penggunaan materai, sehingga penawaran
    yang tidak bermaterai tetap dinyatakan sah dan tidak dapat digugurkan.
   Unit Layanan Pengadaan (ULP) termasuk kelompok kerja (Pokja) bersifat
    independen sehingga harus ditetapkan oleh menteri sebagai Pengguna
    Anggaran (PA).
   Hal baru yang juga diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 adalah
    ditetapkannya jaminan atas proses sanggah atau sanggah banding
    senilai 2% dari nilai HPS atau sebesar-besarnya senilai Rp.50.000.00,00.
    Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan jaminan
    kesungguhan kepada pihak-pihak penyanggah dan tidak dimaksudkan
    untuk membatasi perusahaan yang dirugikan dalam proses pengadaan
    untuk melakukan penyanggahan.
   Perpres No. 54 Tahun 2010 mengatur pengadaan barang dan jasa oleh
    penyedia barang/jasa dan melalui swakelola. Bansos di Kementan
    dengan mekanisme transfer uang atu transfer barang, menurut Perpres
    tersebut, termasuk dalam swakelola, dimana proses pengadaan
    barang/jasa dilakukan oleh kelompok masyarakat yang bersangkutan.
    Untuk itu, perlu dibentuk Tim Perencana, Tim Pelaksana dan Tim
    Pengawas dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.
   Meskipun prosedur pengadaan dilakukan oleh kelompok masyarakat,
    namun tetap mengacu ketentuan bahwa yang melaksanakan pengadaan
    adalah personil yang kompeten dan memiliki sertifikasi. Oleh
    karenanya pengadaan barang/jasa kelompok masyarakat tersebut dapat
    diserahkan prosesnya kepada ULP atau panitia pengadaan pada satker
    yang bersangkutan.
   Kegiatan swakelola yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat,
    berdasarkan ketentuan Perpres No. 54 tahun 2010 pencairan dananya
    dilakukan 3 tahap yaitu 40%, 30% dan 30%. Namun, kegiatan Bansos
    tahun 2011 di Kementerian Pertanian, bentuknya beragam antara lain
    PUAP, LM3, SL-PTT, SMD, bangunan fisik, dsb, dengan besaran nilai
    Bansos sangat bervariasi dari Rp.2.750.000,00 hingga Rp.500.000.000,00
    yang ditransfer ke rekening kelompok tani satu kali (realisasi pembayaran
    100% di awal kegiatan berdasarkan RUK), serta pencairan dana sangat
    bergantung pada kondisi musim dan ruang lingkup kegiatan. Untuk itu,
    supaya dipertimbangkan pengajuan dispensasi melalui Peraturan
    Presiden yang memungkinkan termin pencairan dana dapat dilakukan
    satu kali di awal kegiatan, serta terkait dengan mekanisme pengadaan
barang oleh kelompok tani senidri. Sementara menunggu proses terbitnya
dispensasi, maka pengawasan dan pengendalian di tingkat satker yang
dilakukan oleh Tim Pembina, Tim Teknis dan Petugas Pendamping harus
ditingkatkan agar prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi dan keekonomisan
dapat diwujudkan.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:445
posted:8/16/2011
language:Indonesian
pages:7
Description: Standar pelayanan Minimal telah diatur dengan jelas dalam PP 65 tahun 2005 begitu pula dengan Pengadaan Barang dan Jasa Milik pemerintah melalui Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010. Berikut uraian ringkas implementasi dua kebijakan tersebut